2. PENATAAN RUANG
(menurut UU RI No. 26 th 2007)
1. Pengaturan Penataan ruang adalah upaya
pembentukan landasan hukum bagi pemerintah,
pemerintah daerah, dan masyarakat dalam
penataan ruang
2. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya
pencapaian tujuan penataan ruang melalui
pelaksanaan perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan penegndalian
pemanfaatan ruang
3. 3. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk
menentukan struktur ruang dan pola ruang yang
meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata
ruang
4. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk
mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai
dengan rencana tata ruang melalui penyusunan
dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya
4. 5. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi
utama lindung atau budi daya
6. Kawasan pedesaan adalah wilayah yang
mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk
pengelolaan sumber daya alam dengan susunan
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman
perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan,
pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi
5. Penataan ruang pada dasarnya merupakan sebuah
pendekatan dalam pengembangan wilayah yang
bertujuan untuk mendukung beberapa prinsip di
atas, yaitu meningkatkan kualitas kesejahteraan
masyarakat dan lingkungan hidup. Penataan ruang
tidak hanya memberikan arahan lokasi investasi,
tetapi juga memberikan jaminan terpeliharanya
ruang yang berkualitas dan mempertahankan
keberadaan obyek-obyek wisata sebagai aset bangsa.
6. ASAS DAN TUJUAN
(TATA RUANG)
1. Keterpaduan
2. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan
3. Keberlanjutan
4. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan
5. Keterbukaan
6. Kebersamaan dan kemitraan
7. Pelindungan kepentingan umum
8. Kepastian hukum da keadilan dan
9. Akuntabilitas
7. KRITERIA PEMILIHAN LOKASI UNTUK
PRASARANA PARIWISATA
a. Tersedia lahan yang cukup luas.
b. Status kepemilikan lahan cukup jelas dan tidak akan
menimbulkan masalah dalam penguasaannya.
c. Kondisi lahan :
- Mempunyai struktur tanah yang stabil
- Mempunyai kemiringan tanah yang memungkinkan
dibangun tanpa memberikan dampak negatif terhadap
kelestarian lingkungan
- Merupakan lahan yang tidak terlalu subur dan bukan tanah
yang tidak terlalu subur dan bukan tanah pertanian yang
produktif
8. KRITERIA PEMILIHAN LOKASI…. (lanjutan)
d. Mempunyai akses dan kemudahan hubungan yang
tinggi.
e. Tidak mengganggu kelancaran lalu-lintas pada jalur jalan
raya regional.
f. Tersedia prasarana utama : air bersih, listrik, dll.
g. Mempunyai kepadatan penduduk dan permukiman
rendah.
h. Lansekap yang memenuhi aspek estetik dan fungsional.
i. Tidak mengganggu dan terganggu terhadap maupun
oleh kegiatan sosial ekonomi lain di sekitarnya.
j. Mempunyai kondisi keamanan lingkungan yang baik.
9. Kawasan pariwisata Luas lahan minimal 100 ha.
Taman Rekreasi Luas lahan minimal 3 ha.
Gelanggang renang Luas lahan minimal 1 ha.
Kolam memancing Luas lahan minimal 0,5 ha.
KRITERIA PEMILIHAN LOKASI…. (lanjutan)
10. ELEMEN PENATAAN RUANG PUBLIC
Aksesibilitas bagi semua warga.
Universalitas atau mempertimbangkan
keberagaman kelas dan status.
Keberlanjutan fungsi, bukan sekedar bentuk
tetapi lebih pada kesesuaian fungsinya.
11. HAK DAN KEWAJIBAN ATAS RUANG
(PP 69/1996 tentang RANMASY pasal 2)
HAK MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG
Berperan serta dalam proses perencanaan,
pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
Mengetahui secara terbuka rencana tata ruang
wilayah, rencana tata ruang kawasan, dan rencana
rinci ruang kawasan.
Menikmati manfaat ruang dan pertambahan nilai
ruang sebagai akibat penataan ruang.
Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi
yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan
pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang.
12. HAK DAN KEWAJIBAN ATAS RUANG
(PP 69/1996 tentang RANMASY pasal 6)
KEWAJIBAN MASYARAKAT DALAM TARU
Berperan serta dalam memelihara kualitas ruang.
Berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan
mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
Berperanserta dalam pembangunan, pemanfaatan,
dan pengelolaan ruang publik termasuk perbaikan
dan pemeliharaan prasarana olah raga.
13. Lokasi ruang publik harus sesuai dengan RTRWK
serta hasil studi kelayakan dan AMDAL-nya
(aksesibel, universalitas dan fungsional).
Proses pengadaan, pemanfaatan, dan
pemeliharaannya melibatkan masyarakat, investor
dan pemerintah (fasilitator) secara terpadu.
Hak dan kewajiban yang sama bagi setiap
individu/lembaga yang ada atas ruang publik
tersebut.
Sesuai dengan perkembangan/kemampuan ekonomi
wilayah dan mempertimbangkan pembangunan
wilayah/kawasan sekitarnya.
14. KENDALA IMPLEMENTASI
Rendahnya pemahaman masyarakat atas
manfaat penataan ruang sehingga
partisipasinya kurang optimal
Penegakan hukum yang belum optimal
terhadap pelanggaran penataan ruang (lokasi
dan pemanfaatan ruang publik), terutama
dalam aspek pemanfaatan dan pengendalian
Kelembagaan hingga tingkat akar rumput
belum sepenuhnya tertata
Terbatasnya resources dan rendahnya
komitmen stakeholders
15. Rencana Pengembangan Kawasan Andalan
(Kawan)
Merupakan kawasan yang berpotensi untuk kontribusi
terhadap pertumbuhan dan pergeseran struktur
ekonomi.
Rencana pengembangan kawan di Jawa Barat adalah
pada 8 (delapan) kawasan yang mampu mendorong
pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut
maupun kawasan sekitarnya, yaitu:
16. a. Kawan Bogor-Depok-Bekasi, dengan kegiatan
utama industri, pariwisata, jasa, dan sumber daya
manusia.
b. Kawan Bogor-Puncak-Cianjur, dengan kegiatan
utama agribisnis dan pariwisata.
c. Kawan Sukabumi dan sekitarnya, dengan kegiatan
utama agribisnis, pariwisata dan bisnis kelautan.
d. Kawan Priangan Timur dan sekitarnya, dengan
kegiatan utama agribisnis, bisnis kelautan dan
pariwisata.
17. e. Kawan Cekungan Bandung, dengan kegiatan utama
pengembangan sumber daya manusia, jasa, agribisnis,
pariwisata dan industri.
f. Kawan Pangandaran dan sekitarnya, dengan kegiatan
utama pariwisata dan bisnis kelautan.
g. Kawan Cirebon-Indramayu-Majalengka-Kuningan,
dengan kegiatan utama agribisnis, jasa, pariwisata,
industri, sumberdaya manusia, dan bisnis kelautan.
h. Kawan Purwakarta-Subang-Kawarang, dengan
kegiatan utama industri, agribisnis, pariwisata, dan
bisnis kelautan.
18. Rencana Pola Tata Ruang
Rencana pola tata ruang kawasan lindung
a. Menetapkan kawasan lindung sebesar 45 % dari luas
seluruh wilayah Jawa Barat yang meliputi kawasan
yangberfungsi lindung di dalam dan di luar kawasan
hutan,
b. Mempertahankan kawasan-kawasan resapan air
atau kawasan yang berfungsi hidroorologis untuk
menjamin ketersediaan sumberdaya air,
c. Mengendalikan pemanfaatan ruang di luar kawasan
hutan agar tetap berfungsi lindung.
19. Rencana pola tata ruang kawasan budidaya
a. Mempertahankan fungsi lahan di kawasan
pertanian lahan basah, terutama yang beririgasi
teknis,
b. Meningkatkan produktivitas lahan sawah melalui
upaya intensifikasi,
c. Pengembangan infrastruktur sumberdaya air untuk
menjamin ketersediaan air dan jaringan irigasi.
20. Rencana daya dukung dan daya tampung lingkungan
a. Mengendalikan pemanfaatan ruang dan sumberdaya
alam,
b. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk,
c. Mewujudkan distribusi penduduk sesuai dengan daya
tampungnya,
d. Mengendalikan pengembangan kegiatan sosial dan
ekonomi penduduk sesuai dengan daya dukungnya,
e. Mengendalikan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan
laut.
