Saat ini dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah tidak terdapat penjabaran eksplisit mengenai paradigma apa yang digunakan sebagai kerangka acuan teoretis dalam melakukan pembangunan daerah. Jika terdapat penjabaran yang jelas mengenai paradigma apa yang digunakan, maka keberhasilan pembangunan dapat di evaluasi berdasarkan pada paradigma tersebut. Penelitian ini menciptakan instrumen yang berfungsi untuk mendeteksi paradigma apa yang digunakan sebagai kerangka teoretis dalam melakukan pembangunan daerah. Wilayah studi dalam penelitian ini adalah Provinsi Jawa Barat.

1. Oleh
:
Rahadian
Febry
Maulana
(24011021)
Pembimbing
:
Prof.
Dr.
Ir.
Widyo
Nugroho
SULASDI
Sekolah Arsitektur
Perencanaan, dan
Pengembangan Kebijakan
Magister Studi Pembangunan

2. 2
ALUR PRESENTASI

3. 3
I. APA YANG DITELITI ?
Latar Bel akang
UUD 1945
ORDE BARU
Ø MPR à Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)
Ø Repelita I-VI (Berlaku Secara Nasional)
Reformasi (1998)
Amandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali
MPR tidak lagi menjadi lembaga
tertinggi negara, dan GBHN dihapuskan
Pemilihan Langsung
Kepala Daerah
Diperkuatnya Otonomi Daerah dan
desentralisasi pemerintahan dalam NKRI
Ø UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Ø UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) (5 tahun)
Setiap Kepala Daerah berhak menentukan arah pembangunan yang dituangkan dalam RPJMD
sesuai dengan visi misi yang diusungnya
Dalam RPJMD tidak terdapat penjabaran mengenai paradigma apa yang digunakan untuk melakukan
pembangunan daerah selama satu periode
Jika terdapat penjabaran mengenai paradigma pembangunan yang digunakan, maka implementasi
dari RPJMD dapat dievaluasi berdasarkan pada paradigma yang digunakannya

4. 1. Setiap Kepala Daerah berhak menentukan arah pembangunan yang dituangkan dalam
4
Cont’
Mengapa diteliti?
Potensi pergantian kepala daerah setiap satu periode mengakibatkan perbedaan arah
pembangunan, karena perbedaan visi,misi yang diusung
Strategi pembangunan daerah berpotensi hanya merepresentasikan kepentingan
golongan tertentu (simpatisan/partai politik yang mendukung kepala daerah terpilih)
Sebab
Akibat
Pembangunan cenderung berorientasi proyek
(Project Oriented)
Tidak ada UU yang mengatur
kompetensi kepala daerah
Tidak ada pedoman perencanaan
pembangunan seperti GBHN
Berdasarkan hal tersebut, dilakukan penelitian di wilayah Provinsi Jawa Barat. Adapun penelitian ini dilakukan
untuk menjawab:
1. Paradigma pembangunan apa yang digunakan oleh Provinsi Jawa Barat sebagai kerangka acuan teoretis
dalam menyusun strategi RPJMD tahun 2008-2013?
2. Bagaimana Implementasi dari Paradigma Pembangunan yang digunakan dalam strategi RPJMD Provinsi
Jawa Barat selama periode 2008-2013?
Berpotensi terjadinya perubahan arah
pembangunan setiap 5 (lima) tahun
RPJMD sesuai dengan visi misi yang diusungnya
2. Dalam RPJMD tidak terdapat penjabaran mengenai paradigma apa yang digunakan untuk
melakukan pembangunan daerah selama satu periode
MASALAH
RPJMD tidak dapat dievaluasi secara teoretis berdasarkan paradigma pembangunan

5. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DI JAWA BARAT
Daerah Tertinggal
(Kementrian Pembangunan
Daerah Tertinggal,2012)
Daerah Tertinggal
(Kementrian Pembangunan
Daerah Tertinggal,2012)
1. Penduduk miskin terbanyak urutan ke-3 (nasional)
(4,65 Juta Jiwa, tahun 2014, BPS)
2. Jumlah Pengangguran terbesar urutan ke-3 (nasional)
(9,78% tahun 2010, BPS)
3. Partisipasi kasar pendidikan rendah
terutama jenjang Perguruan Tinggi
(15,19% tahun 2012, BPS)
4. Memiliki 2 Kabupaten yang masuk
Kategori Daerah Tertinggal (KPDT,2012)
5. Memiliki 60 Desa yang masuk
Kategori Desa Tertinggal (KPDT, 2012)
5
5 Desa kategori
tertinggal
9 Desa kategori
tertinggal
12 Desa kategori
tertinggal
2 Desa kategori
tertinggal
9 Desa kategori
tertinggal
12 Desa kategori
tertinggal
7 Desa kategori
tertinggal
4 Desa kategori
tertinggal

6. 6
Cont’
Ruang Lingkup Penelitian
1. Menjabarkan strategi dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun
2008-2013.
2. Menguraikan 3 (tiga) paradigma pembangunan (Pertumbuhan Ekonomi,
Kesejahteraan dan Sumberdaya Manusia) melalui pendekatan pohon
keilmuan, sehingga diketahui elemen dan kriteria dari elemen ketiga paradigma
pembangunan tersebut.
3. Mengkorelasikan strategi RPJMD dengan elemen-elemen setiap paradigma
pembangunan menggunakan matriks korelasi, sehingga diketahui elemen dari
paradigma mana saja yang diterapkan dalam strategi RPJMD.
4. Analisis implementasi elemen-elemen dari paradigma pembangunan yang
diterapkan dalam strategi RPJMD, berdasarkan data capaian pembangunan
makro tahun 2007 sampai tahun 2012 yang bersumber dari LKPJ Gubernur
tahun 2012 (LKPJ akhir periode), dan Jawa Barat Dalam Angka (publikasi BPS)

7. 1. Mengkaji implementasi paradigma pembangunan yang berpusat pada Pertumbuhan
2. Melakukan analisis implementasi dari masing-masing elemen pembentuk Paradigma
7
Cont’
Tujuan Penelitian
Ekonomi, Kesejahteraan dan Sumberdaya Manusia dalam strategi RPJMD Provinsi Jawa
Barat Tahun 2008-2013.
Pertumbuhan Ekonomi (akumulasi modal, industrialisasi, eksploitasi sektor primer, pasar
bebas) Kesejahteraan (sentralistik, pelayanan publik, redistribusi, jaminan sosial) dan
Sumberdaya Manusia (pemberdayaan, kesetaraaan) yang diterapkan dalam strategi
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 berdasarkan data capaian pembangunan
makro yang diperoleh dari LKPJ Gubernur Tahun 2012 (LKPJ akhir periode) dan Jawa
Barat Dalam Angka (publikasi BPS).
Asumsi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan asumsi bahwa semua data yang digunakan
dalam analisis, yaitu data indikator capaian pembangunan yang bersumber dari LKPJ
Gubernur Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2012 (LKPJ Akhir Periode) dan Jawa Barat
Dalam Angka Tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 (Publikasi BPS) adalah benar dan
dapat dipercaya.

8. 8
II. Metodologi Penelitian
Skematik Alur Penelitian

9. 9
III. Manfaat Penelitian
1. Memberikan peta tentang implementasi 3 (tiga) paradigma pembangunan
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2008-2013.
2. Memberikan kotribusi informasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat
tentang pelaksanaan dari Strategi Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013.
3. Matriks korelasi antar elemen dari 3 (tiga) paradigma pembangunan
(Pertumbuhan Ekonomi, Kesejahteraan dan Sumberdaya Manusia) dapat
digunakan sebagai perangkat untuk mengetahui paradigma pembangunan
apa yang digunakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
lainnya, baik pada tingkat provinsi, kabupaten/kota.

10. 10
Unsur Pengembangan Penelitian
Dalam penelitian tesis ini unsur pengembangan terletak pada pembuatan dan
penerapan matriks korelasi antar kriteria dari 3 (tiga) paradigma
pembangunan (Pertumbuhan Ekonomi, Kesejahteraan, dan Sumberdaya
Manusia) dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013.

11. 11
IV. Survei Kepustakaan
Pemahaman 3 (tiga) Paradigma
Pembangunan
Teori Sistem Pemahaman Sistem Perencanaan
Teori Perencanaan
Pembangunan Nasional
Teori Otonomi dan Desentralisasi Pembangunan
Daerah
Visi, Misi dan Tujuan
Pembangunan
Jawa Barat 2008-2013
Urusan Pemerintahan Provinsi
Jawa Barat
Organisasi Perangkat Daerah
(OPD)
Provinsi Jawa Barat
RPJPD RPJMD
Struktur RPJPD
Provinsi Jawa Barat
Tahun 2005-2025
Struktur RPJMD
Provinsi Jawa Barat
Tahun 2008-2013
Konsep Pembangunan
Teori-Teori Pembangunan Pertumbuhan
Ekonomi
Sumberdaya
Manusia
Kesejahteraan
Struktur Jawa Barat dalam Angka
(BPS)
Pemahaman Implementasi Paradigma
Pembangunan dalam strategi RPJMD Provinsi
Jawa Barat
Tahun 2008-2013
Strategi Pembanguan
Struktur LKPJ Gubernur Jawa Barat
Tahun 2012
(akhir periode)

12. 12
PERKEMBANGAN PARADIGMA PEMBANGUNAN

13. 13
POHON ILMU PARADIGMA PERTUMBUHAN EKONOMI
2.
1.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

14. 14
POHON ILMU PARADIGMA KESEJAHTERAAN
2.
1.
3.
4.
1.
4.
3.
2.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

15. POHON ILMU PARADIGMA SUMBERDAYA MANUSIA
1.
12.
8. 9.
5.
3.
4.
2.
6.
7.
10
11.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
3.
2.
1.
4.
5.
6.
15

16. PEMBENTUKAN MATRIKS KORELASI ANTAR ELEMEN PARADIGMA PEMBANGUNAN
16
Pohon Ilmu Paradigma
Pertumbuhan Ekonomi
Pohon Ilmu Paradigma Kesejahteraan
Pohon Ilmu Paradigma Sumberdaya Manusia
1
2
3

17. 17
CONTOH MATRIKS KORELASI ANTAR KRITERIA DARI
ELEMEN-ELEMEN PARADIGMA PERTUMBUHAN EKONOMI (KEE.2.4)

18. 18
STRUKTUR RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008-2013
“Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang
Mandiri, Dinamis dan Sejahtera”
Misi
Misi 1 : Sumberdaya Manusia Jawa Barat yang Produktif dan Berdaya Saing
Misi 2 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal
Misi 3 : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah
Misi 4 : Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan untuk
Pembangunan Berkelanjutan
Misi 5 : Meningkatkan Efektivitas Pemerintahan Daerah dan Kualitas Demokrasi
Tujuan
Pembangunan
1. Kualitas pendidikan,
2. Kesehatan,
3. Kompetensi kerja.
4. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
5. Daya Beli
6. Ketahanan Pangan
7. Keseimbangan Lingkungan
8. Birokrasi yang Profesional
Permasalahan
Pembangunan
1. Sosbud dan Kehidupan Beragama
2. Ekonomi
3. Infrastruktur Desa dan Keuangan Publik
4. Tata Ruang
5. SDA, Lingkungan Hidup
6. Ketertiban Umum
7. Keuangan
8. Hukum
9. Aparatur
10. Politik
11. Pemerintahan
151 Strategi
9. Infrastruktur
Visi
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 merupakan dokumen perencanaan
pembangunan daerah selama lima tahun yang penyusunannya mengacu pada
RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025

19. Kesesuaian RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 dengan RPJPD Tahun 2005-2025
19
berdasarkan prioritas pembangunan (bidang-bidang)
No. Bidang Amanat RPJPD Jawa Barat
Tahun 2005-2025
RPJMD Jawa Barat
Tahun 2008-2013
Keterangan
1. Pendidikan Pendidikan Cukup jelas
2. Kesehatan Kesehatan Cukup jelas
3. Keagamaan Keagamaan Cukup jelas
4. Kebudayaan Kebudayaan Cukup jelas
5. Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan Cukup jelas
6. Pemuda dan Olahraga Pemuda dan Olahraga Cukup jelas
7. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Cukup jelas
8. Sosial Sosial Cukup jelas
9. IPTEK
Komunikasi dan Informatika
Te r c a k u p d a l a m B i d a n g
Komunikasi dan Informatika pada
RPJMD Jawa Barat Tahun
2008-2013
10. Industri dan Perdagangan Industri dan Perdagangan Cukup jelas
11. Pertanian dan Kelautan Pertanian dan Kelautan Cukup jelas
12. Kepariwisataan Kepariwisataan Cukup jelas
13. KUMKM KUMKM Cukup jelas
14. Investasi Daerah
Penanaman Modal
Te r c a k u p d a l am B i d a n g
Penanaman Modal pada RPJMD
Jawa Barat Tahun 2008-2013
15. Energi Energi Cukup jelas
16.
SDA dan Lingkungan Hidup
Bidang Lingkungan Hidup;
Bidang Kependudukan; dan
Bidang Tata Ruang
Tercakup dalam Bidang Lingkungan
Hidup; Bidang Kependudukan; dan
Bidang Tata Ruang pada RPJMD
Jawa Barat Tahun 2008-2013

20. No.
20
Bidang Amanat
RPJPD Jawa Barat
Tahun 2005-2025
RPJMD Jawa Barat
Tahun 2008-2013
Keterangan
17. Infrastruktur Wilayah B i d a n g P e k e r j a a n Umum; B i d a n g
Perhubungan; Bidang Perumahan; Bidang
ESDM
Tercakup dalam Bidang Pekerjaan Umum; Bidang
Perhubungan; Bidang Perumahan; Bidang ESDM pada
RPJMD Jawa Barat Tahun 2008-2013
18. Kependudukan Kependudukan Cukup jelas
19. Politik
Bidang Perencanaan Pembangunan; Bidang
Komunikasi dan Informatika; Bidang Otonomi
Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian; Bidang
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
Tercakup dalam Bidang Perencanaan Pembangunan;
Bidang Komunikasi dan Informatika; Bidang Otonomi
Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian; Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam
Negeri
Di bidang politik, hanya kebijakan untuk meningkatkan
peran perempuan dan pemuda dalam kehidupan politik;
penatahan hubungan eksekutif dan legislatif; dan
penyusunan rencana induk daerah otonom yang tidak
termuat dalam RPJMD 2008-2013.
20. Hukum dan HAM
Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Tercakup dalam Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada RPJMD
Jawa Barat Tahun 2008-2013
21. Keamanan dan
Ketertiban
Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Tercakup dalam Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada RPJMD
Jawa Barat Tahun 2008-2013
22. Aparatur dan
Pelayanan Publik
Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Tercakup dalam Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada RPJMD
Jawa Barat Tahun 2008-2013
Cont’

21. No. Bidang Amanat RPJPD Jawa Barat
21
Tahun 2005-2025
Cont’
RPJMD Jawa Barat
Tahun 2008-2013
Keterangan
23. Keuangan Daerah Bidang Otonomi Daerah,
P e m e r i n t a h a n U m u m ,
Administrasi Keuangan Daerah,
P e r a n g k a t D a e r a h ,
Kepegawaian dan Persandian
Tercakup dalam Bidang Otonomi
Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan Persandian pada RPJMD
Jawa Barat Tahun 2008-2013
24 Tata Ruang Tata Ruang Cukup jelas
Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa seluruh bidang prioritas
yang diamanatkan dalam RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025
telah diacu oleh RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013

22. 22
CONTOH STRATEGI DALAM RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008-2013
Misi 1 Sumberdaya Manusia yang Produktif dan Berdaya Saing
Tujuan Strategi Bidang
1. Mendorong masyarakat
kearah peningkatan kualitas
pendidikan, kesehatan, dan
kompetensi kerja.
2. Menjadikan masyarakat
Jawa Barat yang sehat,
berbudi pekerti luhur serta
menguasai ilmu pengetahuan
dan teknologi
1. Penyelenggaraan Pendidikan Non
Formal.
2. Melakukan gerakan tingkat provinsi untuk
membuka seluas-luasnya paket A, Paket
B dan Paket C dengan paradigma
mengedepankan aktivitas proses belajar
mengajar, termasuk pembukaan SMP
seatap, SMA seatap secara meluas di
berbagai kecamatan dan desa di Jawa
Barat.
3. Menyelenggarakan pendidikan dasar
dengan biaya yang terjangkau.
4. Mengembangkan pendidikan inklusif.
Pemerataan
pendidikan
5. Penyediaan sarana dan prasarana yang
memadai.
6. Pengembangan metodologi dan teknik
baca tulis bagi warga belajar.
7. Mengembangkan perpustakaan di rukun
tetangga.
Peningkatan kualitas
pelayanan dan
infrastruktur
pendidikan

23. IMPLEMENTASI MATRIKS KORELASI 3 (TIGA) PARADIGMA PEMBANGUNAN DALAM
23
STRATEGI RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008-2013
151 Strategi
dalam RPJMD
Provinsi Jawa
Barat Tahun
2008-2013
Hasil

24. PROSEDUR IMPLEMENTASI MATRIKS KORELASI ANTAR KRITERIA DARI ELEMEN
PARADIGMA PEMBANGUNAN TERHADAP STRATEGI RPJMD PROVINSI JAWA BARAT
24
TAHUN 2008-2013
Elemen (1) Kriteria (A)
(1.A)
Elemen (2) Kriteria (A)
(2.A)
151 Strategi dalam RPJMD
Provinsi Jawa Barat Tahun
2008-2013
Matriks Korelasi (1.A)
dengan (2.A)
Hasil Korelasi
(1.A – 2.A)
Terpenuhi
(bernilai “ + “) Tidak terpenuhi
(bernilai “ – ”)
Sebagian terpenuhi
(bernilai “+” dan “ – ”)

25. 25
CONTOH MATRIKS KORELASI ELEMEN PARADIGMA PERTUMBUHAN EKONOMI
YANG DIKAITKAN DENGAN STRATEGI RPJMD PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2008-2013 (Contoh : KEE. 2.4)
Elemen-­‐elemen
pembentuk
Paradigma
Pertumbuhan
Ekonomi
4.
Pasar
Bebas
2.
Indus
t
rialis
asi
A.
Tersedianya
teknologi
padat
modal
(modern)
B.
Adanya
kemudahan
dalam
melakukan
ekspor
dan
impor
A.
Adanya
kesamaan
hak
bagi
semua
pelaku
usaha
B.
Adanya
infrastruktur
penunjang
industri
C.Adanya
peningkatan
produk@vitas
D.
Adanya
pemusatan
kegiatan
industri
di
wilayah
perkotaan
Tidak
terwujudnya
kesamaan
hak
bagi
semua
pelaku
usaha
untuk
menggunakan
teknologi
modern
Tidak
terwujudnya
kesamaan
hak
bagi
semua
pelaku
usaha
dalam
menggunakan
infrastruktur
penunjang
industri
Terwujudnya
kesamaan
hak
bagi
semua
pengusaha
dalam
meningkatkan
produkNvitas
usahanya
(M2:S16,29,36,37)
Tidak
terwujudnya
pusat
kegiatan
industri
di
wilayah
perkotaan
yang
memperha@kan
hak
bagi
semua
pelaku
usaha
Tidak
terwujudnya
pusat
kegiatan
industri
di
wilaya
perkotaan
yang
memudahkan
distribusi
ekspor
C.
Rendahnya
intervensi
pemerintah
dalam
pasar
Tidak
terwujudnya
pasar
bebas
yang
didukung
dengan
penggunaan
tekonologi
modern
Tidak
terwujudnya
infrastruktur
penunjang
industri
yang
mendukung
pasar
bebas
Tidak
terwujudnya
pasar
bebas
yang
mendorong
peningkatan
produk@vitas
Tidak
terwujudnya
intervensi
pemerintah
dalam
kegiatan
industri
di
wilayah
perkotaan
Tidak
terwujudnya
penggunaan
teknologi
modern
dalam
mendukung
kegiatan
ekspor
dan
impor
Terbangunnya
infrastruktur
penunjang
dalam
mendukung
kegiatanekspor
dan
impor
(M3:S1-­‐4)
Terwujudnya
peningkatan
produkNvitas
yang
disertai
dengan
kemudahan
dalam
melakukan
ekspor
M2:S16,29,36,37,42)

26. 26
CONTOH PENGKARAKTERAN HASIL MATRIKS KORELASI ANTAR KRITERIA DARI
ELEMEN PARADIGMA PERTUMBUHAN EKONOMI YANG DIKAITKAN DENGAN STRATEGI
RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008-2013 DALAM BENTUK WARNA
Informasi Tepi :
= Matriks korelasi antar kriteria dari elemen yang tidak mempunyai keterpautan
!
!
dengan strategi RPJMD (Matriks Korelasi Negatif).
= Matriks korelasi antar kriteria dari elemen yang mempunyai keterpautan
dengan strategi RPJMD (Matriks Korelasi Positif).
= Matriks korelasi antar kriteria dari elemen dengan dirinya sendiri (Matriks Identitas)

27. PROSEDUR PENYEDERHANAAN MATRIKS ANTAR KRITERIA MENJADI MATRIKS
27
KORELASI ANTAR ELEMEN
Matriks korelasi antar Kriteria Paradigma Pertumbuhan Ekonomi
dalam strategi RPJMD Provinsi Jawa Barat
Tahun 2008-2013 dalam bentuk warna
Penyederhanaan/
Transformasi
Matriks korelasi antar Elemen Paradigma Pertumbuhan Ekonomi
dalam strategi RPJMD Provinsi Jawa Barat
Tahun 2008-2013 dalam bentuk warna

28. 28
CONTOH PENYEDERHANAAN HASIL MATRIKS KORELASI ANTAR ELEMEN
PARADIGMA PERTUMBUHAN EKONOMI YANG DIKAITKAN DEGAN STRATEGI
RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008-2013 DALAM BENTUK WARNA
Informasi Tepi
= Matriks korelasi antar elemen yang mempunyai keterpautan lemah
dengan strategi RPJMD
= Matriks korelasi antar elemen yang tidak mempunyai keterpautan
dengan strategi RPJMD
= Matriks korelasi antar elemen dengan dirinya sendiri (Matriks Identitas)
= Matriks korelasi antar elemen yang mempunyai keterpautan kuat
dengan strategi RPJMD
!
!

29. 29
CONTOH REKAPITULASI HASIL MATRIKS KORELASI ANTAR KRITERIA PARADIGMA
PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP STRATEGI RPJMD PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2008-2013

30. 30
Cont’
HASIL MATRIKS KORELASI PARADIGMA PERTUMBUHAN EKONOMI,
KESEJAHTERAAN DAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG DIKAITKAN
DENGAN STRATEGI RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008-2013
DISAJIKAN DALAM TABEL SELANJUTNYA

31. 31
HASIL MATRIKS KORELASI 3 (TIGA) PARADIGMA PEMBANGUNAN YANG
DIKAITKAN DENGAN STRATEGI RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008-2013

32. SKEMA KETERKAITAN VISI, MISI, STRATEGI RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008-2013
DENGAN 3 (TIGA) PARADIGMA PEMBANGUNAN
Struktur RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013
Tujuan Pembangunan
Strategi RPJMD
151 Strategi
Visi : Tercapainya Masyarakat Jawa Barat
yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera
Misi:
1. Sumberdaya Manusia Jawa Barat yang
Produktif dan Berdaya Saing
2. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional
Berbasis Potensi Lokal
3. Meningkatkan Ketersediaan dan Infrastruktur wilayah
4. Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung
Lingkungan Untuk Pembangunan Berkelanjutan
5. Meningkatkan Efektivitas Pemerintahan Daerah dan
Kualitas Demokrasi
Paradigma Pembangunan
Pertumbuhan Ekonomi
Elemen:
1. Pasar Bebas
2. Akumulasi Modal
3. Industrialisasi
4. Eksploitasi Sektor Primer
Kesejahteraan
Elemen:
1. Sentralistik
2. Pelayanan Publik
3. Redistribusi
4. Jaminan Sosial
Sumberdaya Manusia
Elemen:
1. Pemberdayaan 3. Berkelanjutan 5. Partisipasi Masyarakat
2. Kesetaraan 4. Produktivitas 6. Transparansi
Matriks Korelasi antar elemen-elemen ketiga
Paradimgma Pembangunan yang dikaitkan
dengan strategi RPJMD Jawa Barat 2008-2013
57 Strategi yang mengandung
elemen-elemen 3 (tiga)
Paradigma Pembangunan
1. Di dalam misi 1 terdapat 14 strategi RPJMD yang mengakomodasi Paradigma Pertumbuhan Ekonomi (Misi 1 terdapat 46 strategi).
2. Di dalam misi 2 terdapat 24 strategi RPJMD yang mengakomodasi Paradigma Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan (Misi 2
terdapat 46 strategi).
3. Di dalam misi 3 terdapat 8 strategi RPJMD yang mengakomodasi Paradigma Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan (Misi 3
terdapat 18 strategi).
4. Di dalam misi 4 terdapat 6 strategi RPJMD yang mengakomodasi Paradigma Sumberdaya Manusia (Misi 4 terdapat 18 strategi).
5. Di dalam misi 5 terdapat 5 strategi RPJMD yang mengakomodasi Paradigma Sumberdaya Manusia (Misi 5 terdapat 22 strategi).

33. Visi: Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera
No
.
33
Misi Strategi Paradigma
1 2 3 4
1. S u m b e r d a y a
Manusia Jawa Barat
yang Produktif dan
Berdaya Saing
1. Melakukan gerakan tingkat provinsi untuk membuka seluas-luasnya paket A,
Paket B dan Paket C dengan paradigma mengedepankan aktivitas proses
belajar mengajar, termasuk pembukaan SMP seatap, SMA seatap secara
meluas di berbagai kecamatan dan desa di Jawa Barat.
2. Menyelenggarakan pendidikan dasar dengan biaya yang terjangkau.
3. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.
4. Mengembangkan perpustakaan di rukun tetangga.
5. Menjamin tersedianya tenaga dan fasilitas kesehatan yang terjangkau dan
berkualitas
6. Memberikan pelayanan perlindungan dan santunan bagi penyandang masalah
kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya.
7. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi penyandang masalah
kesejahteraan sosial.
8. Menyantuni PKRI/Janda PKRI dan keluarga pahlawan serta terpeliharanya
nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan kejuangan, dan kesetiakawanan sosial.
9. Mengembangkan sistem rujukan pelayanan kesehatan dan penunjangnya,
regional Jawa Barat.
10. Menurunkan angka kematian ibu dan anak, membiasakan pemeriksaan
kehamilan pada instalasi atau Puskesmas.
11. Meningkatkan kualitas budaya program hidup bersih dan sehat serta makanan
yang bergizi, melalui pembangunan puskesmas disetiap kecamatan,
puskesmas berfungsi PONED, rumah sakit keliling (Mobile Hospital), perbaikan
gizi masyarakat, perbaikan lingkungan permukiman, pengadaan air baku dan
air bersih bagi kebutuhan domestik secara merata di setiap desa.
1. Paradigma
Kesejahteraan
KETERKAITAN VISI, MISI, STRATEGI RPJMD PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2008-2013 DENGAN 3 (TIGA) PARADIGMA PEMBANGUNAN

34. Visi: Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera
1 2 3 4
34
12. Pelatihan keterampilan bagi perempuan agar mandiri.
13. Pencegahan perdagangan anak dan perempuan.
14. Pendidikan formal dan non formal dengan sasaran kaum wanita.
2. M e n i n g k a t k a n
P e m b a n g u n a n
Ekonomi Regional
Berbasis Potensi
Lokal
1. Mewujudkan harmonisasi dan integrasi peraturan dan ketentuan pendukung
investasi di daerah.
2. Memfasilitasi pemberian fasilitas penanaman modal bagi penanam modal
serta jaminan keamanan dan kepastian hukum.
3. Meningkatkan pelaksanaan kebijakan investasi di Jawa Barat serta kualitas
pelayanan perizinan dan non perizinan yang efektif dan efisien di bidang
investasi diantaranya percepatan proses perijinan penanaman modal.
4. Membentuk forum investasi serta meningkatkan promosi dan kerjasama
investasi, yang dilaksanakan melalui Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi.
5. Membentuk forum interaksi investor mitra Jawa Barat (West Java Partner).
6. Meningkatkan promosi yang terintegrasi dengan pemangku kepentingan
terkait di Jawa Barat serta kerjasama investasi antar pemerintah daerah dan
antara pemerintah daerah dengan swasta.
7. Menyusun paket peluang investasi yang layak untuk ditawarkan kepada
penanam modal.
8. Meningkatkan teknologi budidaya dan pengawetan perikanan air laut, air
payau dan air tawar.
9. Meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata, kualitas sumber daya
pariwisata termasuk sumber daya manusia pemandu wisata, kualitas
pelayanan dan informasi pariwisata, kualitas objek dan daya tarik wisata untuk
peningkatan daya saing serta pemanfaatan potensi sumber daya alam secara
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
1. Paradigma
Pertumbuhan
Ekonomi
Cont’

35. Visi: Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera
1 2 3 4
35
10. Memfasilitasi perencanaan dan pengembangan kawasan ekonomi khusus serta
penyediaan promotion and business center yang representatif.
11. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian, industri, perdagangan
dan jasa.
12. Meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas produk pertanian, penyuluhan,
diversifikasi produk usaha, pengembangan benih/bibit unggul, ketersediaan dan
kualitas sarana dan prasarana serta meningkatkan pendapatan usaha tani dan
komoditas serta penyerapan tenaga pertanian, perkebunan, dan peternakan.
13. Melaksanakan inovasi dan teknologi pertanian, perkebunan, dan peternakan yang
ramah lingkungan serta menurunkan tingkat kehilangan hasil pasca panen.
14 Meningkatkan produksi perikanan, ketersediaan dan pendistribusian benih/induk yang
berkualitas, ketersediaan sarana dan prasarana budidaya perikanan serta penyerapan
tenaga kerja perikanan.
15. Meningkatkan kualitas tata guna lahan dan air, terkendalinya konversi lahan pertanian
serta pencetakan lahan persawahan.
16 Mengendalikan hama dan penyakit tanaman, ternak, dan ikan.
17. Meningkatkan produksi dan produktivitas pangan pokok, beras jagung dan kedelai.
18. Menurunkan tingkat kehilangan hasil pasca panen, kerawanan pangan masyarakat
terhadap pangan.
19. Meningkatkan sinergitas pengembangan industri, penguasaan teknologi industri
terutama industri tekstil, produk tekstil, industri keramik serta penyerapan tenaga kerja
oleh industri besar.
20. Meningkatkan pelayanan terhadap pelaku usaha IKM serta mendorong tumbuhnya
industri-industri andalan masa depan (industri agro, industri kreatif dan industri
teknologi informasi komunikasi).
21. Mengembangkan jejaring usaha pengolahan hasil serta penguatan pasar untuk
industri hilir.
2. Paradigma
Kesejahteraan
Cont’

36. Visi: Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera
1 2 3 4
36
22. Melaksanakan pengembangan aneka usaha dan pengelolaan kehutanan.
23. Membina dan mengembalikan usaha-usaha bidang kehutanan.
24. Mengembangkan lembaga penyuluhan swakarsa mandiri.
3. M e n i n g k a t k a n
Ketersediaan dan
Infrastruktur wilayah
1. Meningkatkan pembangunan jaringan jalan dan Jembatan untuk menunjang
aktivitas perekonomian masyarakat.
2. Mengembangkan sistem transportasi massal (Mass Rapid).
3. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan.
4. Meningkatnya rehabiltiasi dan pemeliharaan prasarana lalu lintas serta
pengendalian dan pengamanan lalu lintas.
5. Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan.
6. Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan.
7. Mengurangi timbulan sampah pada sumbernya dan pengembangan
teknologi pemanfaatan sampah.
8. Meningkatkan cakupan layanan dan distribusi energi dan ketenagalistrikan
1. Paradigma
Pertumbuhan
Ekonomi
2. Paradigma
Kesejahteraan
4. Meningkatkan Daya
Dukung dan Daya
T a m p u n g
Lingkungan Untuk
P e m b a n g u n a n
Berkelanjutan
1. Meningkatkan kualitas program keluarga berencana.
2. Meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana.
3. Mewujudkan kerjasama bidang ketransmigrasian serta meningkatkan
kemampuan transmigran.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat desa hutan dalam pengamanan
kawasan hutan melalui upaya rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam
dan lingkungan hidup.
5. Meningkatkan upaya pemulihan dan konservasi sumber daya air, udara,
hutan dan lahan.
6. Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui
gerakan rehabilitasi lahan kritis (GRLK).
1. Paradigma
Sumberdaya
Manusia
Cont’

37. Visi: Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera
1 2 3 4
5. M e n i n g k a t k a n
37
E f e k t i v i t a s
P e m e r i n t a h a n
Daerah dan Kualitas
Demokrasi
1. Mantapnya budaya aparatur yang profesional dan cerdas.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tramtibmas.
3. Mewujudkan kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam
pembangunan.
4. Pengembangan kelembagaan demokrasi lokal.
5. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu.
1 . P a r a d i g m a
Sumberdaya
Manusia
1. Di dalam misi 1 terdapat 14 strategi RPJMD yang mengakomodasi Paradigma Pertumbuhan Ekonomi
(Misi 1 terdapat 46 strategi).
2. Di dalam misi 2 terdapat 24 strategi RPJMD yang mengakomodasi Paradigma Pertumbuhan Ekonomi dan
Kesejahteraan (Misi 2 terdapat 46 strategi).
3. Di dalam misi 3 terdapat 8 strategi RPJMD yang mengakomodasi Paradigma Pertumbuhan Ekonomi dan
Kesejahteraan (Misi 3 terdapat 18 strategi).
4. Di dalam misi 4 terdapat 6 strategi RPJMD yang mengakomodasi Paradigma Sumberdaya Manusia (Misi
4 terdapat 18 strategi).
5. Di dalam misi 5 terdapat 5 strategi RPJMD yang mengakomodasi Paradigma Sumberdaya Manusia (Misi
5 terdapat 22 strategi).

38. Model Fungsional masing-masing elemen
Elemen paradigma = f (x, y,)
Indikator
Kesimpulan dan Saran
38
V. IMPLEMENTASI PENELITIAN
Skema A nalisis
Hasil Matriks Korelasi Paradigma Pertumbuhan Ekonomi, Kesejahteraan dan Sumberdaya
Manusia yang dikaitkan dengan strategi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013
Paradigma Kesejahteraan
1. Elemen Sentralistik
2. Elemen Pelayanan Publik
3. Elemen Redistribusi/Transfer
Pemerintah
4. Elemen Jaminan Sosial
Paradigma Pertumbuhan
Ekonomi
1. Elemen Akumulasi Modal
2. Elemen Industrialisasi
3. Elemen Eksploitasi Sektor
Primer
4. Elemen Pasar Bebas
Paradigma
Sumberdaya
Manusia
1. Elemen
Pemberdayaan
2. Elemen Kesetaraan
Data
1. LKPJ G u b e r n u r
Provinsi Jawa Barat
Tahun 2012 (Akhir
Periode).
2. Jawa Barat dalam
Angka (BPS).
Pengklasifikasian Data
Analisis Implementasi elemen-elemen 3 (tiga)
Paradigma Pembangunan yang terpenuhi dalam
strategi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013

39. Indikator capaian pembangunan Provinsi Jawa Barat berdasarkan LKPJ Gubernur Provinsi
Jawa Barat Tahun 2012 (Akhir masa jabatan) dan Jawa Barat dalam Angka (Publikasi BPS)
No Indikator Sumber Data yang tersedia Pencantuman capaian
39
target setiap tahun
1 Laju Pertumbuhan Investasi LKPJ Tahun 2008-2013 2007-2012 Tidak tercantum
2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja LKPJ Tahun 2008-2013 2007-2012
2009, 2010, 2011, 2012
3 Kemantapan Infrastruktur Jalan LKPJ Tahun 2008-2013 2007-2012
2009, 2010, 2011, 2012
4 Jumlah Tenaga Kerja Sektor
Industri
Jawa Barat Dalam Angka 2007-2010
Tidak tercantum
5 Hasil Produksi Padi Jawa Barat Dalam Angka 2007-2012
Tidak tercantum
6 Hasil Produksi Perikanan Jawa Barat Dalam Angka 2007, 2009, 2011, 2012
Tidak tercantum
7 Tingkat Ekspor LKPJ Tahun 2008-2013 2007-2012
Tidak tercantum
8 Tingkat Impor LKPJ Tahun 2008-2013 2007-2012
Tidak tercantum
9 Balita Gizi Buruk Jawa Barat Dalam Angka 2005, 2011, 2012
Tidak tercantum
10 Angka Kematian Bayi Jawa Barat Dalam Angka 2007-2012
2009, 2010, 2011, 2012
11 Cakupan Pelayanan Air Bersih
(perkotaan)
LKPJ Tahun 2008-2013 2007-2012
Tidak tercantum
12 Angka Partisipasi Kasar SD, SLTP,
SLTA, dan PTN
LKPJ Tahun 2008-2013 2007, 2008, 2009, 2010,
2011, 2012 (SD, SLTP,
SLTA). 2010, 2012 (PTN)
Tidak tercantum
13 Belanja Subsidi Jawa Barat Dalam Angka 2007-2012
Tidak tercantum
14 Belanja Hibah Jawa Barat Dalam Angka 2007-2012
Tidak tercantum
15 Angka Kematian Ibu LKPJ Tahun 2008-2013 2005, 2011, 2012
Tidak tercantum
Klasifikasi Data

40. 40
Cont’
No Indikator Sumber Data yang tersedia Pencantuman capaian
target setiap tahun
16 Jumlah Penduduk Miskin LKPJ Tahun 2008-2013 2007-2012
Tidak tercantum
17 Angka Melek Huruf LKPJ Tahun 2008-2013 2007-2012
Tidak tercantum
18 UMKM Jawa Barat Dalam Angka 2007-2012
Tidak tercantum
19 Indeks Pembangunan Gender LKPJ Tahun 2008-2013 2007-2011
2009-2012
20 Indeks Pemberdayaan Gender LKPJ Tahun 2008-2013 2007-2011
2009-2012
Mengacu pada pembahasan tabel di atas, diketahui bahwa dari 20 indikator
capaian pembangunan yang digunakan dalam penelitian ini, hanya 5 indikator
yang memiliki capaian target tahunan, sementara 15 indikator lainnya tidak
memiliki capaian target per tahun.

41. 41
Analisis
PROSEDUR ANALISIS IMPLEMENTASI ELEMEN 3 (TIGA) PARADIGMA PEMBANGUNAN DALAM
RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008-2013
Data yang tersedia :
2007 = 87,3 (Angka Kondisi Awal/ AKA)
2008 = 88,1
2009 = 89,5
2010 = 92
2011 = 95
2012 = 97
Data yang mewakili tahun berlaku RPJMD 2008-2013 dirata-ratakan
88,1+89,5+92+95+97
5
= 92,3 (Angka rata-rata/AR)
Jika AR < AKA, maka
menunjukkan makna negatif “-”
Jika AR > AKA, maka
menunjukkan makna positif “+”

42. 42
1. CONTOH ANALISIS IMPLEMENTASI ELEMEN AKUMULASI MODAL DARI
PARADIGMA PERTUMBUHAN EKONOMI
MELALUI INDIKATOR LAJU PERTUMBUHAN INVESTASI
DAN TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA
Akumulasi Modal = f (Laju pertumbuhan investasi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja)
Sumber: Todaro, 2000
A.
Analisis
Laju
Pertumbuhan
Investasi

43. — Berdasarkan penghitungan rata-rata laju pertumbuhan investasi tahun 2008 sampai dengan
tahun 2012, diketahui nilai rata-rata laju pertumbuhan investasi di Provinsi Jawa Barat selama 5
(lima) tahun sebesar 6,81%.
— Nilai rata-rata tersebut lebih kecil dibandingkan dengan nilai kondisi awal pada tahun 2007 yaitu
9,33% (sebelum pemberlakuan RPJMD 2008-2013) atau dalam konteks ini laju pertumbuhan
investasi di Jawa Barat mengalami penurunan sebesar 2,52% dari tahun 2007. Penurunan
tersebut bermakna negatif, dengan penurunan ini maka peluang-peluang terbukanya lapangan
pekerjaan baru, dan peningkatan pendapatan daerah dari sektor investasi sulit terwujud. Kondisi
tersebut tidak sesuai dengan misi kedua yang diusung Provinsi Jawa Barat, yaitu meningkatkan
pembangunan ekonomi regional berbasis potensi lokal.
— Dengan demikian melalui analisis indikator laju pertumbuhan investasi di Jawa Barat, diketahui
bahwa implementasi elemen akumulasi modal selama 5 (lima) tahun tidak menghasilkan capaian
yang lebih baik dari kondisi awal pada tahun 2007 (sebelum pemberlakuan RPJMD 2008-2013).
43
Cont’

44. B. Analisis Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
44
Cont’
• Berdasarkan penghitungan rata-rata tingkat partisipasi angkatan kerja tahun 2008 sampai
dengan tahun 2012 pada grafik di atas, diketahui nilai rata-rata tingkat partisipasi angkatan
kerja di Provinsi Jawa Barat selama 5 (lima) tahun sebesar 62.88%.

45. • Nilai rata-rata tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai kondisi awal pada tahun
2007 yaitu 62.5% (sebelum pemberlakuan RPJMD 2008-2013) atau dalam konteks ini
tingkat partisipasi angkatan kerja di Jawa Barat mengalami peningkatan sebesar 0,38%
dari tahun 2007. Hal tersebut bermakna positif dan sesuai dengan misi kedua Provinsi
Jawa Barat, yakni meningkatkan pembangunan ekonomi regional berbasis potensi lokal.
45
Cont’
• Dengan demikian melalui analisis indikator tingkat partisipasi angkatan kerja, diketahui
bahwa implementasi elemen akumulasi modal selama 5 (lima) tahun menghasilkan
capaian yang melampaui angka pada kondisi awal tahun 2007 (sebelum pemberlakuan
RPJMD 2008-2013).
HASIL ANALISIS IMPLEMENTASI ELEMEN-ELEMEN YANG LAIN
DISAJIKAN DALAM TABEL SELANJUTNYA

46. HASIL ANALISIS IMPLEMENTASI ELEMEN PARADIGMA PERTUMBUHAN EKONOMI
DALAM STRATEGI RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008-2013
No Elemen Indikator Hasil
1. Pasar Bebas Ekspor Nilai ekspor lebih besar dibandingkan dengan
46
kondisi awal (Tahun 2007)
Impor Nilai Impor lebih rendah dibandingkan dengan
kondisi awal (Tahun 2007)
2. Industrialisasi Kemantapan Infrastruktur Jalan Mengalami peningkatan kualitas dibandingkan
dengan kondisi awal (Tahun 2007)
Jumlah Tenaga Kerja Sektor
Industri
Mengalami penurunan jumlah pekerja dibandingkan
kondisi awal (Tahun 2007)
3. Akumulasi Modal Pertumbuhan Investasi Mengalami penurunan nilai dibandingkan kondisi
awal (Tahun 2007)
Tingkat Partisipasi Angkatan
Kerja
Menunjukan peningkatan jumlah dibandingkan
kondisi awal (Tahun 2007)
4. Eksploitasi Sektor
Primer
Produksi Padi Mengalami peningkatan jumlah dibandingkan
dengan kondisi awal (Tahun 2007)
Produksi Perikanan Mengalami peningkatan jumlah dibandingkan
dengan kondisi awal (Tahun 2007)

47. 47
HASIL ANALISIS IMPLEMENTASI ELEMEN PARADIGMA KESEJAHTERAAN
DALAM STRATEGI RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008-2013
No. Elemen Indikator Hasil
1. Sentralistik Balita Gizi Buruk Mengalami penurunan jumlah dibandingkan
dengan kondisi awal (Tahun 2007)
Angka Kematian Bayi Mengalami peningkatan jumlah dibandingkan
dengan kondisi awal (Tahun 2007)
2. Pelayanan Publik Cakupan Pelayanan Air
Bersih
Menunjukkan peningkatan kualitas dibandingkan
dengan kondisi awal (Tahun 2007)
Angka Partisipasi Kasar
Pendidikan
Menunjukkan kurangnya partisipasi dalam
pendidikan (SLTA dan PT) dibandingkan dengan
kondisi awal (Tahun 2007)
3. Redistribusi/ Transfer
Pemerintah
Belanja Subsidi Mengalami penurunan nilai dibandingkan kondisi
awal (Tahun 2007)
Belanja Hibah Menunjukkan peningkatan nilai dibandingkan
kondisi awal (Tahun 2007)
4. Jaminan Sosial Jumlah Penduduk Miskin Mengalami penurunan jumlah dibandingkan
dengan kondisi awal (Tahun 2007)
Angka Kematian Ibu Mengalami peningkatan jumlah dibandingkan
dengan kondisi awal (Tahun 2007)

48. 48
HASIL ANALISIS IMPLEMENTASI ELEMEN PARADIGMA SUMBERDAYA MANUSIA
DALAM STRATEGI RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008-2013
No. Elemen Indikator Hasil
1. Pemberdayaan Angka Melek Huruf Mengalami peningkatan angka melek huruf
dibandingkan dengan angka kondisi awal
(Tahun 2007)
Jumlah UMKM Mengalami peningkatan jumlah dibandingkan dengan
jumlah kondisi awal (Tahun 2007)
2. Kesetaraan Indeks Pembangunan Gender Mengalami peningkatan kesenjangan antara pria dan
wanita dibandingkan dengan kondisi awal
(Tahun 2007)
Indeks Pemberdayaan Gender Menunjukkan peningkatan kualitas yang lebih baik
dibandingkan dengan Kondisi Awal (Tahun 2007)

49. 49
2. Analisis Keterkaitan antara Ketiga Paradigma Pembangunan
dalam Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013
Saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya menggunakan pendekatan paradigma Pertumbuhan Ekonomi
dan Kesejahteraan sebagai kerangka acuan dalam menyelesaikan persoalan pembangunan Jawa Barat, yang
didalamnya termasuk persoalan kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat
belum menerapkan paradigma pembangunan sebagai suatu kesatuan yang saling melengkapi.
Mengacu pada Gambar IV. 24 diketahui bahwa masalah kemiskinan bukan hanya terkait dengan paradigma
Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan, melainkan erat juga kaitannya dengan paradigma Sumber Daya
Manusia. Oleh karena itu ketiga paradigma pembangunan tersebut harus menjadi titik masuk (entry point)
sebagai kerangka acuan dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan di Jawa Barat.

50. 50
3. Analisis Paradigma Pembangunan dalam Strategi RPJMD Provinsi
Jawa Barat Tahun 2008-2013 Berdasarkan Perspektif Kontekstual
Penggunaan Paradigma pembangunan sebagai kerangka acuan dalam
melaksanakan pembangunan di Jawa Barat harus ditempatkan dalam
perspektif kontekstual. Hal ini bermakna bahwa pemilihan paradigma
pembangunan harus ditujukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan
masyarakat Jawa Barat, sesuai dengan situasi dan kondisi riil pembangunan
di Jawa Barat.

51. 51
VI. Kesimpulan dan Saran
A. Kesimpulan
1. Paradigma pembangunan yang berpusat pada Pertumbuhan Ekonomi dan
Kesejahteraan merupakan kerangka acuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
dalam menyusun strategi RPJMD Tahun 2008-2013. Sementara itu paradigma
yang berpusat pada sumberdaya manusia bukan merupakan kerangka acuan
dalam penyusunan strategi RPJMD tersebut.
2. Dari ketiga paradigma pembangunan, hanya ada 2 (dua) paradigma yang
keseluruhan elemen-elemennya terpenuhi dalam strategi RPJMD Provinsi
Jawa Barat Tahun 2008-2013, yakni Paradigma Pertumbuhan Ekonomi melalui
elemen: (1) akumulasi modal, (2) industrialisasi, (3) pasar bebas dan (4)
eksploitasi sektor primer, serta Paradigma Kesejahteraan melalui elemen: (1)
sentralistik, (2) pelayanan publik, (3) redistribusi/transfer pemerintah dan (4)
jaminan sosial.
3. Paradigma yang elemen-elemenya tidak terpenuhi secara keseluruhan adalah
Paradigma Sumberdaya Manusia. Adapun elemen yang terpenuhi hanya 2
(dua) elemen dari 6 (enam) elemen, yaitu elemen: (1) kesetaraan dan (2)
pemberdayaan, sedangkan elemen yang tidak terpenuhi adalah elemen (1)
produktivitas, (2) transparansi, (3) berkelanjutan dan (4) partisipasi masyarakat.

52. Cont’
4. Kesimpulan Implementasi Paradigma Pertumbuhan Ekonomi
No. Elemen Kesimpulan
1. Akumulasi Modal Telah diimplementasikan
2. Industrialisasi Telah diimplementasikan
3. Eksploitasi Sektor Primer Telah diimplementasikan
4. Pasar Bebas Telah diimplementasikan
5. Kesimpulan Implementasi Paradigma Kesejahteraan
No. Elemen Kesimpulan
1. Pelayanan Publik Telah diimplementasikan
2. Sentralistik Telah diimplementasikan
3. Redistribusi/Transfer Pemerintah Telah diimplementasikan
4. Jaminan Sosial Telah diimplementasikan
6. Kesimpulan Implementasi Paradigma Sumberdaya Manusia
No. Elemen Kesimpulan
1. Kesetaraan Telah diimplementasikan
2. Pemberdayaan Telah diimplementasikan
3. Berkelanjutan Belum diimplementasikan
4. Partisipasi Masyarakat Belum diimplementasikan
5. Produktivitas Belum diimplementasikan
6. Transparansi 52 Belum diimplementasikan

53. 53
Cont’
7. Meskipun secara teoretis Paradigma Pertumbuhan Ekonomi dan Paradigma
Kesejahteraan telah menjadi kerangka acuan dalam pembangunan Provinsi Jawa Barat,
namun hal ini belum dapat menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan
pengangguran di Jawa Barat. (Provinsi Jawa Barat pada tahun 2014 masih menempati
urutan ke-3 sebagai provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak, yakni sebesar
4,65 juta jiwa).
8. Sementara itu hingga tahun 2014, Provinsi Jawa Barat masih tercatat memiliki dua
daerah yang masuk dalam kategori daerah tertinggal, yakni Kabupaten Garut dan
Kabupaten Sukabumi, dengan demikian implementasi paradigma pembangunan di Jawa
Barat secara makro belum mampu menghasilkan perubahan yang signifikan.
9. Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak melengkapi capaian target tahunan pada
seluruh indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan
daerahnya. Dari 20 indikator yang digunakan dalam penelitian ini, hanya 5 (lima) indikator
yang memiliki capaian target tahunan.
10.Tidak adanya capaian target tahunan pada sebagian besar indikator-indikator
pembangunan di Jawa Barat mengindikasikan bahwa terdapat kelemahan dalam bidang
pengawasan pembangunan, sehingga bidang tersebut harus diperkuat.

54. 11. Dalam PP No. 8/2008 yang mengatur tahapan dan tata cara penyusunan rencana
pembangunan daerah, dikatakan bahwa penyusunan rancangan awal dan rancangan
akhir dari RPJMD dilakukan oleh Bappeda. Dengan demikian Bappeda memiliki peran
penting dalam menyukseskan pelaksanaan pembangunan.
54
Cont’
B. Saran
1. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang transparan, Pemerintah Provinsi Jawa
Barat perlu melengkapi dan menyampaikan kepada publik seluruh data-data yang
merepresentasikan kinerja pemerintahan, terutama data terkait target tahunan pada
setiap indikator yang digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan.
2. Mengacu pada Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal, diketahui bahwa Jawa
Barat masih memiliki 2 (dua) Kabupaten dengan status daerah tertinggal. Sementara itu
fokus dari dokumen RPJMD adalah untuk memecahkan permasalahan yang terdapat
pada daerah tertinggal. Kondisi ini bersifat paradoksal mengingat pembangunan jangka
menengah Jawa Barat (RPJMD) telah berjalan selama 10 tahun. Adapun model solusi
untuk hal ini dilampirkan dalam lampiran (Lampiran D1 dan Lampiran D2).

55. 55
Cont’
3. Mengacu pada PP No. 79/2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan daerah, disebutkan bahwa pengawasan ditujukan untuk
menjamin pembangunan berjalan efisien, efektif dan sesuai dengan rencana. Sementara
itu dalam perencanaan pembangunan Jawa Barat tidak dicantumkan seluruh target
tahunan dalam indikator yang digunakannya. Kondisi ini bersifat paradoksal, mengingat
pengawasan pelaksanaan pembangunan mencakup pengawasan terhadap capaian target
setiap tahun. Adapun model solusi untuk meningkatkan pengawasan terhadap
pelaksanaan pembangunan di Jawa Barat dilampirkan dalam lampiran (Lampiran E)
4. Untuk meminimalkan potensi kegagalan pembangunan daerah, idealnya seorang Kepala
Daerah terpilih harus benar-benar memahami permasalahan pembangunan di
daerahnya dan mampu mentransformasikan pemahamannya kedalam strategi dan
program kerja yang tepat sasaran dengan menggunakan pendekatan teoretis, sehingga
terbangun kerangka analisis yang lebih baik dalam menyelesaikan permasalahan
pembangunan.
5. Mengingat seorang Kepala Daerah memiliki kewenangan yang sangat luas untuk
menentukan pembangunan, sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004, maka
pemerintah pusat perlu membuat undang-undang yang mengatur kompetensi setiap
calon Kepala Daerah, sehingga meminimalkan potensi terpilihnya Kepala Daerah yang
tidak memiliki kompentensi dalam memimpin daerahnya.

56. 56
Cont’
6. Dalam menentukan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah setiap 5 (lima)
tahun, Kepala Daerah terpilih perlu memperhatikan keberlangsungan prioritas
pembangunan yang belum tercapai pada periode sebelumnya, mengingat pembangunan
merupakan proses gradual sehingga kesinambungan pembangunan perlu diperhatikan
untuk mencapai tujuan pembangunan itu sendiri.
7. Untuk mendorong terwujudnya pembangunan yang efektif dan efisien, pemerintah Provinsi
Jawa Barat idealnya memiliki peta tematik yang berkaitan dengan seluruh permasalahan
pembangunan dan isu strategis daerah, dalam konteks ini peta tematik yang dimaksud
contohnya adalah peta sebaran jumlah penduduk miskin, tingkat pendidikan masyarakat
per wilayah, jumlah pengangguran dan sebagainya.
8. Matriks korelasi 3 (tiga) paradigma pembangunan (Pertumbuhan Ekonomi, Kesejahteraan
dan Sumberdaya Manusia) dapat digunakan sebagai perangkat/instrumen untuk
mengetahui paradigma pembangunan apa yang digunakan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah lainnya, baik pada tingkat provinsi, kabupaten/kota.
9. Kerangka berpikir sistem (system thinking) bisa digunakan untuk menganalisis
keterkaitan strategi RPJMD dengan 3 (tiga) paradigma pembangunan (Pertumbuhan
Ekonomi, Kesejahteraan dan Sumberdaya Manusia)

57. Kementrian Pembangunan
Daerah Tertinggal (KPDT)
1. Rendahnya
kualitas SDM
A. Meningkatkan
57
Menetapkan 6 Kriteria
Daerah Tertinggal
Contoh Skema Model Solusi Desa Tertinggal
Dengan 22 Indikator
Daerah Tertinggal
1. Kabupaten Garut
2. Kabupaten Sukabumi Daerah Tertinggal
Model Solusi
IPM
2. Rendahnya
perekonomian
Masyarakat
A. Mengurangi
persentase penduduk
miskin
B. Meningkatkan
konsumsi perkapita
3. Infrastruktur
A. Meningkatkan panjang jalan yang
diaspal
B. Meningkatkan persentase
penggunaan listrik
C. Meningkatkan persentase
penggunaan air bersih
D. Meningkatkan jumlah prasarana
kesehatan/1000 penduduk
E. Meningkatkan jumlah SD-SMP/
1000 penduduk
F. Meningkatkan jumlah dokter/1000
penduduk
G. Meningkatkan jumlah desa dengan
pasar permanen
4. Aksesibilitas
A. Memperpendek jarak
dari desa ke fasilitas
pendidikan
B. memperpendek jarak
dari desa ke fasilitas
kesehatan
5. Kemampuan
keuangan
daerah
A. Menurunkan
Celah Fiskal
6. Keterisolasian daerah berdasarkan
karakteristik daerah
A. Menurunkan persentase desa rawan banjir
B. Menurunkan persentase desa rawan longsor
C. Menurunkan persentase desa berlahan kritis
D. Menurunkan persentase terjadinya konflik
di perdesaan
Penjelasan Lebih Rinci disajikan Dalam Tabel

58. 58
TABEL KOMPONEN MODEL SOLUSI DAERAH TERTINGGAL KABUPATEN GARUT
Daerah tertingal Kabupaten Garut
No Kriteria Indikator Nilai Model Solusi
1. Rendahnya kualitas
sumberdaya manusia
A. IPM. 71,70 (2011)
(Susenas,BPS)
Meningkatkan IPM >71,70
2. Rendahnya Perekonomian
Masyarakat
A. Persentase penduduk
miskin
13,47% (2011)
(Susenas,BPS)
Mengurangi persentase
penduduk miskin > 13,47%
B. Konsumsi per kapita. Rp 353.999 (2011)
(Susenas, BPS)
Meningkatkan konsumsi per
kapita > Rp 353.999
3.
Infrastruktur
A. Panjang jalan yang
sudah diaspal.
78,58% (2012)
(Podes, BPS)
Meningkatkan Panjang jalan
yang sudah diaspal
B. Panjang jalan yang 21,42% (2012)
>78,58%
belum diaspal.
(Podes, BPS)
C. Persentase pengguna
listrik.
98,91% (2010)
(Podes, BPS)
Meningkatkan persentase
pengguna listrik >98,91%
D. Persentase pengguna
telepon.
6,49% (2010)
(Podes, BPS)
Meningkatkan persentase
pengguna telepon >6,49%
E. Persentase
penggunaan air bersih. _ _
F. Jumlah desa dengan
pasar tanpa bangunan
376 desa (2011)
permanen.
(Podes, BPS)
Mengurangi desa dengan
pasar tanpa bangunan
permanen <376 desa
G. Jumlah prasarana
kesehatan/1000
penduduk.
_
_
H. Jumlah dokter/1000
_
penduduk. _ I. Jumlah SD-SMP/1000
1 (2011)
penduduk.
(Podes, BPS)
Meningkatkan jumlah SD-SMP/
1000 penduduk >1

59. Daerah tertingal Kabupaten Garut
No Kriteria Indikator Nilai Model Solusi
4. Aksesibilitas A. Rata-rata jarak dari
59
desa ke kota
kabupaten.
_
_
B. Persentase desa
dengan jarak ke
fasilitas pendidikan
>3Km
98,94% (2010)
(Podes, BPS)
Memperbanyak fasilitas
pendidikan yang berjarak
dekat dengan desa
C. Persentase desa
dengan jarak ke
pelayanan kesehatan
>5Km
76% (2008)
(Podes,BPS)
Memperbanyak fasilitas
pelayanan kesehatan yang
berjarak dekat dengan desa
5. Kemampuan keuangan
daerah yang rendah
A. Celah fiskal 281.959 Juta
(2010) (DEPKEU)
Menurunkan celah fiskal
<281.959 Juta
6. Keterisolasian daerah
berdasarkan karakteristik
daerah
A. Persentase desa
rawan gempa bumi.
78,65% (2011)
(Podes, BPS)
Mengurangi persentase desa
rawan gempa
>78,65%
B. Persentase desa
rawan banjir
_ _
C. Persentase desa
rawan longsor
39,21 (2011)
(Podes, BPS)
Mengurangi persentase desa
rawan longsor <39,21
D. Persentase desa di
kawasan lindung.
_ _
E. Persentase desa
berlahan kritis.
33,87% (2011)
(Podes, BPS)
Mengurangi persentase desa
berlahan kritis <33,87%
F. Persentase desa
rawan konflik satu
tahun terakhir.
3,48% (2010)
(Podes, BPS)
Mengurangi persentase
terjadinya konflik di perdesaan
<3,48%
Cont’

60. 60
TABEL KOMPONEN MODEL SOLUSI DAERAH TERTINGGAL KABUPATEN SUKABUMI
Daerah tertingal Kabupaten Sukabumi
No Kriteria Indikator Nilai Model Solusi
1. R e n d a h n y a k u a l i t a s
sumberdaya manusia
A. IPM.
71,49
(2012)
Meningkatkan
IPM >71,49
2. Rendahnya Perekonomian
Masyarakat
A. Persentase penduduk
miskin 9,72% (2012) Mengurangi persentase
penduduk miskin <9,72%
B. Konsumsi per kapita. Rp 404.727 (2011) Meningkatkan konsumsi per
kapita >Rp 404.727
3.
Infrastruktur
A. Panjang jalan yang
sudah diaspal.
82,97%
(2012)
Meningkatkan Panjang Jalan
yang Sudah Diaspal
B. Panjang jalan yang 17,03%
>82,97%
belum diaspal.
(2012)
C. Persentase pengguna
listrik. 96,95% (2010) Meningkatkan persentase
pengguna listrik >96,95%
D. Persentase pengguna
telepon. 5,48% (2010) Meningkatkan persentase
pengguna telepon >5,48%
E. Persentase pengguna
_
air bersih. _ F. Jumlah desa dengan
pasar tanpa bangunan
333 desa (2011)
permanen.
(Podes, BPS)
Memperbanyak pasar dengan
bangunan permanen di desa-desa.
G. Jumlah prasarana
kesehatan/1000
penduduk.
_
_
H. Jumlah dokter/1000
_
penduduk. _ I. Jumlah SD-SMP/1000
1 (2011)
penduduk.
(Podes, BPS)
Meningkatkan jumlah SD-SMP/
1000 penduduk >1

61. Cont’
Daerah tertingal Kabupaten Sukabumi
No Kriteria Indikator Nilai Model Solusi
4. Aksesibilitas A. Rata-rata jarak dari desa
ke kota kabupaten. _ _
B. Persentase desa dengan
jarak ke fasilitas
pendidikan >3Km
97,33% (2010)
(Podes,BPS)
Menurunkan persentase desa
dengan jarak ke fasilitas
pendidikan >3 Km
<97,33%
C. Persentase desa dengan
jarak ke pelayanan
kesehatan >5Km
92% (2008)
(Podes,BPS)
Menurunkan persentase desa
dengan jarak ke pelayanan
kesehatan >5 Km
<92%
5. Kemampuan keuangan
daerah yang rendah
A. Celah fiskal 304.564 Juta (2010)
(DEPKEU)
Menurunkan
Celah fiscal
>304.564
6. Keterisolasian daerah
berdasarkan karakteristik
daerah
A. Persentase desa rawan
gempa bumi.
85,01%
(2011)
(Podes, BPS)
Mengurangi
persentase desa rawan gempa
bumi <85,01%
B. Persentase desa rawan
longsor
37,33 (2011)
(Podes, BPS)
Mengurangi persentase desa
rawan longsor <37,33
C. Persentase desa rawan
banjir
17,17 (2011)
(Podes, BPS)
Mengurangi persentase desa
rawan banjir <17,17
D. Persentase desa di
kawasan lindung.
_ _
E. Persentase desa
berlahan kritis.
_ _
F. Persentase desa rawan
konflik satu tahun terakhir.
_ _
61

62. 62
Contoh Model Solusi Kelemahan Pengawasan Pembangunan
UU No.32/2004 tentang
Pemerintahan Daerah
PP No. 79/2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Inspektorat Provinsi Jawa Barat
“sebagai aparat pengawas intern
pemerintah di tingkat Provinsi yang
bertanggung jawab kepada
Gubernur”
DPRD Provinsi Jawa Barat
“sesuai dengan fungsinya
melakukan pengawasan atas
pelaksanaan urusan Pemerintahan
Daerah di dalam wilayah kerjanya”
Lemahnya Pengawasan
Pembangunan di Provinsi
Jawa Barat
Model Solusi
1. Inspektorat meningkatkan pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah
2. Inspektorat meningkatkan pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu
3. Inspektorat meningkatkan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan
kegiatan; dan
4. monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa.
5. DPRD meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, keputusan kepala daerah
atau kebijakan yang ditetapkan pemenrintah daerah.
6. DPRD melakukan rapat kerja maupun rapat dengar pendapat ketika terdapat permasalahan dari
pelaksanaan pembangunan daerah.
7. DPRD membentuk panitia khusus untuk membahas secara mendalam terhadap suatu permasalahan.

63. 63
Sekolah Arsitektur Perencanaan
dan Pengembangan Kebijakan
Magister Studi Pembangunan
Terimakasih..
Wassalamualaikum..