1. Sistem presidensial
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Belum Diperiksa
Bagian dari seri artikel tentang
Politik
Topik utama[tampilkan]
Sistem politik[tampilkan]
Disipilin akademik[tampilkan]
Administrasi publik[tampilkan]
Kebijakan[tampilkan]
Organ pemerintahan[tampilkan]
Topik lain[tampilkan]
Subseri[tampilkan]
Portal politik
L
B
S

2. Sistem presidensial (presidensial), atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem
pemerintahan negara republik di mana kekuasan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan
kekuasan legislatif.
Menurut Rod Hague, pemerintahan presidensiil terdiri dari 3 unsur yaitu:
Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan
yang terkait.
Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan.
Tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif.
Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah
subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika
presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal,
posisi presiden bisa dijatuhkan. Bila ia diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya
seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya.
Model ini dianut oleh Amerika Serikat, Filipina, Indonesia dan sebagian besar negara-negara Amerika
Latin dan Amerika Tengah.
Ciri-ciri sistem presidensial[sunting]
Republik konstitusional
Pendalaman teori
Presidensia
l
Semipresidensi
al
Parlemente
r
Monarki
konstitusional
Parlementer
Kepala negara
Presiden
Kepala pemerintahan
Presiden
Kekuasaan kepala negara
tidak tak terbatas
terbatas
Masa jabatan kepala negara
ditentukan jangka waktu
seumur hidup
Masa jabatan kepala pemerintahan
ditentukan
jangka waktu
Kekuasaan negara
Pemisahan atau pembagian
Hak prerogratif untuk eksekutif
Presiden
Perdana Menteri
Hak kekuasaan wilayah negara
Presiden
Perdana Menteri
Hak pendapat menurut
Presiden
UUD/UU/peraturan diberlakukan/dicabut
Perdana Menteri
Tampilan kepala negara dalam kabinet
Raja/Ratu
Perdana Menteri
(maksimal 2 periode)
(maksimal 2
periode)
ya
tidak ditentukan jangka waktu
Hanya
pemisahan
tidak
(kecuali ada undangan
Perdana Menteri)

3. Republik konstitusional
Pendalaman teori
Presidensia
l
Semipresidensi
al
Eksekutif tanggungjawab kepada
legislatif
tidak
ya
Eksekutif dijatuhkan legislatif
tidak
ya
Posisi eksekutif
Partai politik dan profesional
Hanya Partai Berkuasa
Pembubaran legislatif oleh eksekutif
tidak
ya
Keputusan kepala negara
tidak dapat diganggu gugat
(keputusan mutlak)
dapat diubah
melalui legislatif
Keterlibatan kepala negara untuk hak
partai politik/hak pemilih
ya
tidak
Keterlibatan anggota keluarga kepala
negara untuk hak partai politik/hak
pemilih/anggota eksekutif
ya
tidak
Jumlah keturunan dalam posisi kepala
negara
tidak tentu
hanya satu
Rangkap jabatan kepala negara
ya
tidak
Pengusulan/Pengubah/Pengganti/Perbaik
an UUD/UU/peraturan
Presiden
bersama dengan legislatif
Parlemente
r
Monarki
konstitusional
Parlementer
Mayoritas Parlemen (termasuk partai koalisi)
Perdana Menteri
diwariskan turun
temurun menurut
UU
Pemilihan kepala negara
dipilih rakyat (langsung) atau
parlemen (tidak langsung)
Pemilihan kepala pemerintahan
dipilih rakyat
(langsung) atau
parlemen
ditunjuk Presiden
(tidak
langsung)
Hukuman kepada kepala negara
Pemakzulan
Hukuman kepada kepala pemerintahan
Pemakzulan
Lingkungan Istana Negara
kalangan umum
pribadi
Posisi elite/orang kaya
setara
dianggap
bangsawan/feoda
l
dipilih rakyat (langsung) atau
parlemen (tidak langsung)
?
Mosi tak percaya
Ciri-ciri pemerintahan presidensial yaitu :
Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.
Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka
atau melalui badan perwakilan rakyat.

4. Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
yang memimpin departemen dan non-departemen.
Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif (bukan kepada kekuasaan
legislatif).
Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif.
Kelebihan dan kelemahan sistem presidensial[sunting]
Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial:
Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen.
Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan Presiden
Amerika Serikat adalah empat tahun, Presiden Filipina adalah enam tahun dan Presiden Indonesia adalah
lima tahun.
Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.
Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar
termasuk anggota parlemen sendiri.
Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial:
Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan
mutlak.
Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.
Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif
sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas
Pembuatan keputusan memakan waktu yang lama.