Jawaban Soal Ujian Tengah Semester Gasal Tahun Ajaran 2013 / 2014 Mata Kuliah : Hukum Perjanjian Kredit Hari / Tanggal : Senin / 28 Oktober 2013 Sifat : Take Home

1. Jawaban Soal Ujian Tengah Semester Gasal Tahun Ajaran 2013 / 2014
Mata Kuliah
Hari / Tanggal
Sifat
: Hukum Perjanjian Kredit
: Senin / 28 Oktober 2013
: Take Home
OLEH :
RACHARDY ANDRIYANTO
( 090710101240 )
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU HUKUM
2013

2. Jawaban Soal Ujian Tengah Semester Gasal Tahun Ajaran 2013 / 2014
Mata Kuliah
Hari / Tanggal
Sifat
: Hukum Perjanjian Kredit
: Senin / 28 Oktober 2013
: Take Home
1. Persoalan utang piutang merupakan persoalan umum di dunia bisnis dan
kehidupan bermasyarakat, bahkan dalam hubungan antar Negara. Dalam hal
ini apakah utang piutang dan kredit mempunyai pengertian yang sama atau
berbeda ? jelaskan jawaban saudara dengan alasan yang mendasarinya.
Jawaban :
Utang piutang pada dasarnya memiliki persamaan dengan kredit. Jika
bank memberikan kredit kepada nasabah debitur, maka hal itu sama saja
dengan bank memberikan utang kepada nasabah debitur.
Istilah kredit lebih pas dipakai dalam praktik perbankan dibandingkan
istilah utang karena sumber dana yang digunakan bank untuk menyalurkan
kredit berasal dari dana milik masyarakat. Lebih lanjut, kredit dapat berbeda
dengan utang dalam hal :
a. Pemberian kredit harus didasarkan pada undang – undang , peraturan
dan pedoman perkreditan,
b. Pemberian kredit harus didukung perjanjian kredit dan perjanjian
jaminan yang dibuat secara tertulis dan umumnya di buat dengan akta
autentik (akta notaris),
c. Pemberian kredit harus didasari adanya jaminan keyakinan dan agunan
yang memadai,
d. Pemberian kredit tidak boleh melebihi ketentuan batas maksimum
pemberian kredit (BMPK),
e. Pemberian kredit selalu diawasi oleh bank Indonesia
f. Kredit harus digunakan sesuai peruntukannya dan lain – lain.
Hal – hal tersebut diatas dalam pemberian kredit diatas tidak ditemui
pada pemberian utang yang terjadi secara umum di masyarakat. Masyarakat
boleh saja memberikan utangkepada pihak lain tanpa perjanjian tertulis, tanpa
agunan apapun, tanpa batas maksimum, maupun tanpa diawasi oleh Bank
Indonesia. Pengawasan Bank Indonesia terhadap kegiatan bisnis perbankan

3. lebih didasari pemikiran untuk melindungi dana – dana masyarakat yang ada
di dalam sistem perbankan nasional dan oleh sebab itu, penggunaan istilah
utang lebih pas dipakai dalam praktik bisnis murni privat yang tidak
melibatkan dana masyarakat.
2. Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemberian kredit diperlukan
adanya pertimbangan serta ketentuan – ketentuan agar kepercayaan yang
merupakan unsur utama dalam kredit benar – benar terwujud, sehingga kredit
yang diberikan dapat mengenai sasaran dan terjamin pengembaliannya tepat
waktu perjanjian. Sebutkan dan jelaskan 3 (tiga) asas (prinsip) pemberian
kredit bank secara sehat.
Jawaban :
Prinsip – prinsip analisis pemberian kredit bank meliputi :
Prinsip 5C yaitu :
•
Character adalah tinjauan bank terhadap sifat calon debitur seperti
kejujuran dan ketaatan yang berkenaan dengan kejujuran dan ketaatan
debitur dalam pelunasan kredit, yang mana bank dapat mendapatkan data
karakter debitur bank dapat mencari referensi dari bank lain.
•
Capital atau permodalan perusahaan / usaha debitur yang meliputi
besarnya modal, struktur permodalan dan penghasilan perusahaan.
•
Capacity atau kemampuan debitur berkaitan dengan kepemimpinan dan
kinerja perusahaan.
•
Collateral atau agunan, yaitu berkaitan dengan kemampuan calon debitur
untuk memberikan agunan yang memadai , bernilai ekonomis dan tidak
bermasalah secara hukum.
•
Condition Of Economy atau kondisi perekonomian, berkaitan erat dengan
kondisi makro ekonomi (ekonomi Negara) dan kondisi social politik yag
dapat berpengaruh terhadap perekonomian.
Prinsip 4P yaitu :
•
Personality adalah penilaian terhadap kepribadian debitur (senada dengan
penilaian terhadap karakter debitur),

4. •
Purpose adalah penilaian terhadap tujuan penggunaan kredit, apakah
kegiatan kredit tersebut untuk kegiatan konsumtif, produktif atau
spekulatif.
•
Prospect adalah penilaian terhadap masa depan dari kegiatan bisnis yang
dibiayai.
•
Payment adalah penilaian terhadap cara pembayaran khususnya kelancaran
aliran dana (cash flow)
Prinsip 3R yaitu :
•
Returns adalah hasil yang akan dicapai dari kegiatan bisnis yang
mendapatkan pembiayaan.
•
Repayment adalah perhitungan pengembalian dana dari kegiatan bisnis
yang mendapatkan pembiayaan.
•
Risk Bearing Ability adalah perhitungan besarnya kemampuan debitur
dalam menghadapi resiko yang tidak terduga.
3. Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penghapusan
kredit macet berupa hapus buku dan hapus tagih.
a. Berikan perbedaan prinsip antara hapus buku dan hapus tagih serta
dimana ketentuan tersebut diatur ?
b. Pola pelunasan kredit macet dengan cara asset settlement kurang
disukai oleh lembaga perbankan mengapa demikian ? berikan analisa
saudara dikaitkan dengan pasal 12 A ayat (1) UU Nomor 10 Tahun
1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang
perbankan.
Jawaban :
a. Hapus Buku (penghapusan bersyarat / Conditional Write Off) adalah
tindakan administrative bank untuk menghapus buku kredit yang memiliki
kualitas macet dari neraca sebesar kewajiban debitur tanpa menghapus hak
tagih bank kepada debitur.
Hapus Tagih (Penghapusan mutlak / Absolute Write Off) adalah tindakan
bank menghapus kewajiban debitur (penghapusan hak tagih) yang tidak
dapat diselesaikan.
Ketentuan perihal Hapus Buku dan Hapus Tagih ini termuat dalam :

5. •
Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/2/PBI/2005 tentang
penilaian kualitas aktiva bank umum, khususnya dalam bab VII,
pasal 69 – pasal 71
•
UU Perbankan nomor 10 tahun 1998 pasal 8 ayat 2
b. Pola penyerahan aset/agunan atau pengambil alihan aset/agunan milik
debitur yang kreditnya macet (Asset Settlement) mengandung risiko bagi bank
sehingga memerlukan aturan hukum yang lebih jelas. Pola Asset Settlement
dimungkinkan oleh UU No 10/1998 Tentang Perbankan, Pasal 12 A Ayat 1
yang berbunyi :
“Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui
pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara
sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar
lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi
kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut
wajib dicairkan secepatnya.”
Dan lebih lanjut termaktub dalam penjelasan pasal tersebut sebagai berikut :
“Pembelian agunan oleh bank melalui pelelangan dimaksudkan untuk
membantu bank agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban nasabah
debiturnya. Dalam hal bank sebagai pembeli agunan Nasabah debiturnya,
status bank adalah sama dengan pembeli bukan bank lainnya.
Bank dimungkinan membeli agunan di luar pelelangan dimaksudkan agar
dapat mempercepat penyelesaian kewajiban Nasabah debiturnya.
Bank tidak diperbolehkan memiliki agunan yang dibelinya dan secepatcepatnya harus dijual kembali agar hasil penjualan agunan dapat segera
dimanfaatkan oleh bank.”
Dari paparan diatas maka bank tidak diperbolehkan memiliki dan atau
menguasai agunan nasabahnya secara permanent, serta harus segera menjual
kembali agunan tersebut, dengan pertimbangan agar bank tetap focus pada
kegiatan bisnis perbankan dan tidak beralih menjadi pedagang atau broker
agunan, oleh karena itu Pola penyerahan aset/agunan atau pengambil alihan
aset/agunan milik debitur yang kreditnya macet (Asset Settlement) kurang
disukai oleh lembaga perbankan dan justru fasilitas Asset Settlement ini hanya
dinikmati debitur besar terutama kalangan konglomerat pengemplang dana

6. BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) yang justru bahkan dilindungi
dengan adanya INPRES 8/2002 tentang Release & Discharge.
4. Rino mendapat kredit modal kerja untuk perdagangan dari PT BANK DANA
sebesar Rp 200.000.000, masa tenggang 24 bulan dan harus diangsur setiap
bulan.. Akan tetapi baru berjalan 10 bulan kredit Rino tersebut macet dan
kebetulan saat itu PT BANK DANA mengalami kesulitan likuiditas keuangan.
Dalam hal ini cara apa yang bisa ditempuh oleh PT BANK DANA agar
terhindar dari kesulitan likuiditas keuangan tersebut ? Jelaskan dengan dasar
hukum yang mengaturnya.
Jawaban :
Untuk menghindari agar kredit bermasalah tidak menimbulkan masalah
berkelanjutan atau samapi dapat mengancam likuiditas bank, maka bank harus
senantiasa melakukan tindakan pengamanan dengan cara :
1) Penyisihan kerugian
2) Penyelamatan
3) PenghapusBukuan
4) PenghapusTagihan
5) Penagihan kredit hapus buku
Penyelamatan
Penyelamatan kredit bermasalah di sektor perbankan dapat ditempuh dengan
cara – cara :
a) Penyelamatan Kredit Oleh Bank
Penyelamatan kredit oleh bank dapat dilakukan dengan cara – cara yaitu :
1. Penjadwalan Kembali (Rescheduling), yaitu perubahan syarat kredit
yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan/atau jangka
waktunya.
2. Persyaratan Kembali (Reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau
seluruh syarat kredit, yang tidak terbatas pada perubahan jadwal
pembayaran, jangka waktu, dan /atau persyaratan lainnya sepanjang
tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit
3. Penataan Kembali (Restructuring), Yaitu perubahan syarat – syarat
kredit yang menyangkut : (1) Penambahan dana bank, dan/atau (2)
Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit

7. baru, dan/atau (3) konversi seluruh atau sebagian kredit menjadi
penyertaan dalam perusahaan yang dapat disertai dengan penjadwalan
kembali atau persyaratan kembali.
b) Penyertaan Modal Dibidang Keuangan
Penyertaan modal hanya dapat dilakukan oleh bank umum. Bank umum
hanya dapat melakukan penyertaan modal dibidang keuangan pada: (1)
Bank lain, (2) Bank Perkreditan Rakyat dan (3) Perusahaan lain dibidang
keuangan yakni perusahaan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura,
perusahaan efek, perusahaan asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian
dan penyimpanan.
c) Penyertaan Modal Sementara
Bank umum dapat melakukan penyertaan modal sementara untuk
mengatasi kegagalan kredit atau pembiayaan dengan izin BI. Penyertaan
modal sementara itu dibatasi selama – lamanya 5 tahun atau kurang dari 5
tahun bagi perusahaan yang telah memperoleh laba. Apabila telah
melampaui batas 5 tahun perusahaan itu belum memperoleh laba, maka
bank wajib menghapusbukukan penyertaan modal yang dimaksud.
Selanjutnya, apabila penyelamatan kredit tersebut diatas ternyata tidak
berhasil, maka bank dapat melakukan penyelesaian kredit macet melalui
penghapusan kredit macet (write-off) yang terbagi dalam dua tahap yaitu (a)
Hapus buku atau penghapusan secara bersyarat atau conditional write-off dan
(b) Hapus tagih atau penghapusan secara mutlak atau absolute write-off.
Yang menjadi dasar hokum atas langkah – langkah penyelesaian kredit
diatas termuat dalam : Peraturan Bank Indonesia No 7 tahun 2005 pasal 1
angka 25, Undang – undang Hak Tanggungan no 4 tahun 1996 pasal 20 ayat 1.
5. Akta dibawah tangan selain bisa dilegalisasi (pernyataan benar oleh pejabat
yang berwenang) juga bisa di waarmerking (pengesahan oleh pejabat yang
berwenang).
a. Buatlah contoh secara sederhana dari akta dibawah tangan yang
dilegalisasi dan di waarmerking oleh notaris
b. Dimana diatur tentang legalisasi dan waarmerking

8. Jawaban :
a. Akta Legalisasi
AKTA PENDIRIAN USAHA DAGANG
U.D. TOKOBANTAL.COM
Nomor : 1234/LEG-NOT/III/2013
- Pada hari ini, Rabu, Tanggal 30 – 10 – 2013 (tiga puluh Oktober dua ribu tiga belas),
pukul 10.10 WIB ( Sepuluh lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat)
sampai dengan selesai.---------------------------------------------------------------------------- Menghadap kepada saya, Rachardy Andriyanto SH. MKn, Sarjana Hukum,
Notaris di Jember, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan akan
disebutkan pada bagian akhir akta ini : -------------------------------------------------------- Penghadap telah dikenal oleh saya, notaris. -----------------------------------------------------------------------------------DAN SETERUSNYA ----------------------------Setelah saya, notaris, membacakan akta ini kepada penghadap dan para saksi,
maka segera penghadap, para saksi dan saya, notaris, membubuhkan tanda
tangan/cap jarinya di atas surat ini dihadapan saya, Notaris.
Jember, 30 Oktober 2013
Rachardy Andriyanto SH. MKn

9. Akta Waarmerking (Menandai)
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDIDIKAN
SMK MITRA PERSADA NUSANTARA
Jl. M. Yamin No. 09 Bumi Tegal Besar
Jember – Jawa Timur
Telp 0331 – 7197021
SURAT KUASA
NO : 01/SMKKESMITRAPERSADANUSANTARA/2013
Pada hari ini Senin, Tanggal 21 – 10 – 2013 -(dua puluh satu oktober dua ribu tiga
belas), pukul 10.10 WIB ( Sepuluh lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Bagian
Barat) sampai dengan selesai Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
: Drs. M. Yusuf
Jabatan
: Kepala Sekolah SMKKES Mitra Persada Nusantara
NIP
: 123456789
No. KTP
: 123456789
Alamat KTP : Jl. Buka dikit jhos no 32 Jember.
Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK KES MITRA
PERSADA NUSANTARA, selanjutnya disebut sebagai PEMBERI KUASA.
Memberikan kuasa kepada :
Nama
: Sarah Salsabila Shofa
Jabatan
: Pemilik/Pengelola Usaha jasa perorangan Bidang Teknologi
Informasi
NIM
: 090710101240
No. KTP
: 123456789
Alamat KTP : Jl. Konspirasi kemakmuran no 35 Jember
Email
: yangtakterbantahkan@asik.com
Bertindak sebagai PENERIMA KUASA.
-------------------------------------- KHUSUS -------------------------------------Untuk dan atas nama PEMBERI KUASA memberikan kuasa untuk dapat
melakukan pengelolaan website sekolah yang meliputi yaitu :
------------------ DAN SETERUSNYA -----------------

10. Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya,
dan apabila dikemudian hari terdapat hal penambahan atau perubahan atas subtansi
pemberian kuasa maka akan dan dapat dilakukan suatu pembaruan berdasar
kesepakatan bersama.
Jember, 21 – 10 – 2013
Pemberi Kuasa
Penerima Kuasa
STEMPEL SEKOLAH & MATERAI
Drs. M. Yusuf
Sarah Salsabila Shofa
NIP : 123456789
NIM : 090710101240
Dibukukan dan didaftarkan pada hari ini, Rabu, tanggal 30 – 10 - 2013
(tiga puluh Oktober dua ribu tiga belas), oleh saya Rachardy Andriyanto,
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jember.
Jember, 30 Oktober 2013
Rachardy Andriyanto SH. MKn
b. legalisasi dan waarmerking diatur dalam :
•
Engelbrecht 1960 hlm.1753, yakni ordonansi stbl.1867-29 yang
berjudul : Bepalingen nopens de bewjskrscht van onderhandse
geschriftenvan indonesiers of met hen gelijkgestelde personen,
Atau dalam bahasa Indonesia : Ketentuan-ketentuan mengenai
kekuatan sebagai bukti dari surat-surat dibawah tangan yang
dibuat oleh golongan hukum pribumi atau orang-orang yang
disamakan dengan mereka.
•
stbl.1916-46
jo.43
Tentang
Wewenang
Legalisasi
dan
Waarmerking
•
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30
TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS.