Newsletter - Open Contracting - Mei 2020
•
0 gefällt mir•82 views
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pertambangan yang mewajibkan pemerintah untuk mempublikasikan data dan informasi pertambangan serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan pertambangan. Meski merupakan langkah positif, masih diperlukan aturan turunan untuk memperjelas pelaksanaannya.
Empfohlen
Empfohlen
Weitere ähnliche Inhalte
Was ist angesagt?
Was ist angesagt? (16)
Ähnlich wie Newsletter - Open Contracting - Mei 2020
Ähnlich wie Newsletter - Open Contracting - Mei 2020 (20)
Mehr von Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
Mehr von Publish What You Pay (PWYP) Indonesia (20)
Newsletter - Open Contracting - Mei 2020
- 1. Newsletter Open Contracting 1 Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pertambangan di Provinsi NTB Buka Informasi dan Ruang Partisipasi: Langkah Awal Tingkatkan Kualitas Hidup Warga Sekitar Tambang Meliana Lumbantoruan dan Johan Rahmatullah | Halaman 2 Liputan Media NTB Menerapkan Kebijakan Satu Data, Ciptakan Birokrasi Bersih Halaman 16 Liputan Media Keterbukaan Kontrak dan Izin Sektor Ekstraktif Perlu Keseriusan Pemerintah Halaman 18 Aturan Teknis Perda Pertambangan NTB, Perlukah? Meliana Lumbantoruan | Halaman 5 Inovasi Keterbukaan: Penyusunan DIP Tema- tik Sektor Pertambangan dan Lingkungan Hidup di Provinsi NTB Meliana Lumbantoruan | Halaman 13 NTB dan Aceh Cerita Inisiatif Kebijakan Satu Data Meliana Lumbantoruan dan Wicitra | Halaman 7 Newsletter Open Contracting Seri Mei 2020
- 2. 2 Newsletter Open Contracting Oleh: Meliana Lumbantoruan dan Johan Rahmatullah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara pada September, 2019. Da- lam peraturan tersebut, Pemerintah memasukkan ketentuan yang mengatur tentang data dan sistem informasi pertambangan. Pemerintah Provinsi NTB juga menjamin ruang bagi publik untuk berpartisi- pasi melakukan pengawasan terhadap operasional pertambangan di wilayahnya. Dua klausul ini me- rupakan jawaban atas persoalan-persoalan men- dasar yang dialami masyarakat yang hidup di se- kitar tambang, diantaranya adalah minimnya akses informasi dan ruang partisipasi. Buka Informasi dan Ruang Partisipasi: Langkah Awal Tingkatkan Kualitas Hidup Warga Sekitar Tambang Illustrasi: http://lombokita.com/warga-pohgading-demo-kadesnya-soal-penolakan-pasir-besi/
- 3. Newsletter Open Contracting 3 Gambar: Data Izin Pertambangan dan Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019. Infografis oleh: penulis Aktivitas pertambangan, baik tambang logam dan non-logam cukup marak di Provinsi Nusa Tengga- ra, termasuk penambangan pasir besi dan pasir laut di pesisir pantai di Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah. Sayangnya, potensi pertam- bangan ini belum berhasil meningkatkan kualitas hidup warga. Kerusakan lingkungan yang ditim- bulkan justru menjadikan warga sekitar tambang sebagai pihak yang paling dirugikan. Di Kabupaten Lombok Timur misalnya, aktivitas penambangan pasir berdampak signifikan terha- dap pendapatan para nelayan. Koalisi Anti-Mafia Tambang menyebutkan, limbah hasil pertambang- an merusak ekosistem dan mematikan mikroor- ganisme laut yang menjadi sumber pakan ikan. Semakin sedikit jumlah ikan, tentu semakin kecil pula pendapatan para nelayan. Para nelayan pun terpaksa mengeluarkan ongkos melaut lebih be- sar agar bisa menangkap ikan sampai ke wilayah di provinsi tetangga, Nusa Tenggara Timur (NTT). Para nelayan atau warga sekitar tambang ten- tu dapat menyampaikan aspirasi mereka kepada pejabat setempat jika menemukan tambang yang tidak mendukung hidup mereka secara layak se- perti warga di Kabupaten Lombok Timur. Selain turun ke jalan, upaya lain yang bisa warga lakukan adalah dengan mengakses informasi izin usaha pertambangan untuk memantau kegiatan pertam- bangan di wilayah mereka.
- 4. 4 Newsletter Open Contracting Sayangnya, menurut Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi NTB (SOMASI NTB), banyak warga enggan berhadapan langsung secara perorangan dengan perusahaan tambang karena takut menja- di korban kriminalisasi dan kekerasan seperti du- gaan yang dialami aktivis lingkungan di Kabupaten Lombok Tengah. Johan, peneliti SOMASI NTB, menjelaskan, tan- pa informasi yang memadai, warga tak akan tahu kewajiban-kewajiban perusahaan tambang dan batasan-batasan yang harus mereka patuhi. Dam- paknya, warga pun tidak bisa mengawasi apakah perusahaan sudah memenuhi kewajibannya atau justru melanggar batasan yang telah disepakati. Dengan begitu, warga juga bisa melapor kepada pemerintah atau pihak berwenang jika perusahaan melanggar izin dan merugikan kehidupan mereka. Merespon masalah itu, Koordinator Badan Peker- ja SOMASI NTB Dwi Arie Santo pun mengusulkan kepada pemerintah Provinsi NTB untuk memasuk- kan aspek keterbukaan informasi dan partisipasi publik ke dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Inisiasi tersebut ia sampaikan saat acara konsul- tasi publik rancangan perda itu pada Mei 2019. Tak berhenti di situ, dia mengatakan, “komunikasi in- tensif dan non-formal dengan tim penyusun dan dinas-dinas terkait terus dilakukan [SOMASI NTB] sampai akhirnya perda disahkan pada 11 Septem- ber 2019.” Berkat kegigihan SOMASI NTB, di dalam Perda Nomor 9 Tahun 2019 ini, ada ketentuan khusus tentang data dan sistem informasi pertambangan. Ketentuan ini mewajibkan pemerintah untuk me- nerbitkan informasi dan data pertambangan apa saja yang mereka miliki. Pemerintah juga harus mempublikasikan nama-nama organisasi perang- kat daerah yang menjadi pemilik data. Hal ini akan mempermudah warga dalam memperoleh infor- masi pertambangan untuk bekal melakukan peng- awasan. OPD pun tak bisa lagi berkelit dan menga- takan tak punya data jika diminta warga. Selain itu, ada juga ketentuan yang menjamin hak warga untuk berpartisipasi mengawasi aktivitas tambang. Peraturan ini menjamin hak warga jika ingin mengadukan perusahaan tambang yang merusak lingkungan dan mengancam kehidupan mereka. Misalnya, warga di pesisir pantai bisa me- lapor ke pemerintah jika aktivitas pertambangan pasir di wilayahnya menyebabkan turunnya tang- kapan ikan mereka. Meski upaya SOMASI NTB membuahkan ha- sil signifikan, upaya untuk mendorong perbaikan tata kelola pertambangan di Provinsi NTB belum selesai. Masih ada sejumlah aspek yang belum diakomodir di dalam peraturan ini. Meliana Lum- bantoruan, Manajer Riset dan Pengelolaan Penge- tahuan PWYP Indonesia mengatakan, setidaknya ada dua poin yang harus dimasukkan ke dalam Perda yang baru disahkan tersebut. Poin pertama adalah perlindungan bagi warga yang melaporkan penyimpangan aktivitas pertambangan. Meliana mengatakan, hal itu penting untuk mencegah kri- minalisasi dan persekusi terhadap warga dan juga kelompok masyarakat sipil yang melakukan aduan.
- 5. Newsletter Open Contracting 5 Poin kedua, pemerintah juga perlu merincikan per- syaratan yang harus warga penuhi sebelum mere- ka melakukan aduan. “Jangan sampai, nanti saat warga melakukan pengaduan tapi ngga ditindak- lanjuti sama pemerintah karena bukti atau persya- ratannya kurang,” pungkasnya. Oleh: Meliana Lumbantoruan Aturan Teknis Perda Pertambangan NTB, Perlukah? Diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 9 Tahun 2019 tentang Penge- lolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, me- rupakan suatu langkah yang positif sebagai dasar dalam mengambil setiap kebijakan di sektor per- tambangan, karena sudah memasukkan penga- turan atas pengelolaan data dan sistem informasi pertambangan serta memberikan ruang partisipa- si bagi masyarakat di sektor pertambangan. Salah satu catatan untuk melaksanakan Perda tersebut, yakni adanya kebutuhan akan aturan tu- runan dan atau petunjuk pelaksanaan teknis un- tuk mempermudah dan memperjelas pelaksanaan perda tersebut. Sebagai contoh misalnya, dalam Pasal 75 ayat (1) disebutkan bahwa untuk penda- taan dan informasi geografis pertambangan mine- ral dan batu bara diselenggarakan oleh Gubernur, selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pendataan tersebut dilakukan melalui inventarisasi, penyeli- dikan dan penelitian serta eksplorasi. Pelaksanaan seluruh proses dan implemetasi pendataan terse- but dilakukan oleh perangkat daerah yang membi- dangi urusan energi dan sumber daya mineral dan batubara, yang sudah ditentukan dalam Pasal 76.
- 6. 6 Newsletter Open Contracting Artinya, aturan turunan dari Perda Pertambangan menjadi salah satu hal yang harus segera disiap- kan oleh pemerintah Provinsi NTB. Melihat pentingnya perda pertambangan Provinsi NTB ini untuk mendukung perbaikan tata kelola pertambangan di NTB, maka pada tanggal 12 No- vember 2019, diadakan diskusi terfokus terkait tata laksana aturan perturan pertambangan di Provinsi NTB, yang dihadiri oleh Dinas ESDM, Dinas Komin- fotik, Komisi Informasi, akademisi dan mahasis- wa, juga Komunitas masyarakat dari Lombok Ba- rat dan Lombok Tengah. Tujuan dilaksanakannya diskusi ini adalah untuk memetakan aturan sektor pertambangan, beserta dengan potensi loopho- les-nya, mendiskusikan formulasi aturan sektor pertambangan guna menjamin kepastian hukum bagi semua pihak dalam tata kelola pertambang- an di NTB, serta untuk menyusun langkah- lang- kah strategis untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam perumusan dan pelaksanaan aturan tata laksana sektor pertambangan oleh pe- merintah Provinsi NTB. Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas ESDM Provinsi NTB, Muhammad Husni, menyatakan bahwa “Perda tersebut terdiri atas 89 pasal, yang nantinya akan ada 11 Pergub yang diatur, tapi ren- cana kami pergub-pergub itu akan disatukan, dan kami di sini sangat terbuka dan akan mencatat se- mua masukan atas Perda ini”. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah se- cara nasional yang akan merampingkan aturan – aturan termasuk peraturan daerah, agar tidak terjadi aturan yang tumpang tindih satu dengan yang lainnya. Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Biro Hukum Sekda Provinsi NTB, Ruslan Abdul Gani, “kita didelegasikan untuk membuat Perda yang menghindari bayaknya aturan turunan berupa Pergub, apalagi sekarang dengan perintah presiden langsung, semua peraturan yang serum- pun akan dijadikan satu, termasuk kita di tingkat daerah”, ujar Ruslan. Perda Pertambangan yang baru disahkan pada september 2019 ini akan disosialisasikan pada ta- hun 2020, dan untuk pembahasan aturan teknis turunan perda ini masih harus menunggu proses pembahasan dan tahap-tahap penyusunan pergub lainnya. Meliana Lumbantoruan, Program Manajer PWYP Indonesia menyatakan “Jika tahun 2020 baru akan dimulai sosialisasi perda, maka target untuk disahkannya Pergub bisa jadi tidak akan rampung di tahun 2020. Hal ini berarti perjalanan penyusunan aturan turunan perda pertambangan NTB ini masih panjang, dan harus terus dikawal agar harmonisasi dan kesinambungan antara per- da dan aturan turunannya tetap selaras dan tidak melenceng jauh”, tegas Meliana. Proses sosialisasi perda, penyusunan aturan tu- runan perda sejatinya haruslah dikawal oleh se- mua pihak, khususnya masyarakat di Provinsi NTB, agar kebijakan dan aturan yang diambil oleh pemerintah memastikan tidak ada hak-hak masya- rakat yang terlanggar, dan demi tercapainya tata kelola pertambangan yang semakin baik di NTB.
- 7. Newsletter Open Contracting 7 Oleh: Meliana Lumbantoruan dan Wicitra NTB dan Aceh Cerita Inisiatif Kebijakan Satu Data Pemerintahan yang terbuka akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat terhadap jalannya pemerintahan, serta mendorong terwujudnya bi- rokrasi yang bersih dan melayani pemenuhan ke- butuhan masyarakat. Oleh karena itu, keterbukaan informasi dan data-data pembangunan yang va- lid, lengkap dan akurat serta terintegrasi sangat diperlukan sebagai salah satu instrumen penting dalam mencapai pemerintahan yang terbuka dan informatif. Melalui keterbukaan, akuntabilitas pe- ngelolaan pemerintahan dapat terlaksana dengan baik. Urgensi kebijakan satu data sebenarnya telah di- sadari oleh pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah. Hal tersebut semakin dipertegas dengan terbitnya Peraturan Presiden No.39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Sebelum munculnya perpres ini, beberapa pemerintah provinsi di Indo- nesia sudah memulai inisiatif menjalankan kebi- jakan satu data, di antaranya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD).
- 8. 8 Newsletter Open Contracting Satu Data dan Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada diskusi publik bertema “Implementasi Satu Data dalam Mendorong Praktik Pemerintahan yang Terbuka” yang dilaksanakan oleh Publish What You Pay (PWYP) Indonesia pada akhir Feb- ruari lalu, hadir perwakilan dari Pemerintah Pro- vinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Aceh untuk berbagi cerita tentang implementasi Satu Data di provinsi mereka masing-masing. Keduanya cukup antusias menceritakan kondisi kebijakan satu data serta teknologi informasi dan komunikasi di provin- sinya masing-masing. Terlebih Provinsi NTB yang pada akhir tahun 2019 lalu mendapat penghargaan dari Komisi Informasi Pusat sebagai provinsi yang informatif. Yasrul, Kepala Bidang Pengelolaan TIK Provinsi NTB, menyatakan bahwa “satu data itu sebagai sebuah kebutuhan sekaligus tuntutan. Data yang akurat merupakan komponen penting untuk me- nentukan perencanaan, terlebih di era globalisasi data yang masuk berlimpah. Satu data merupakan solusi untuk memberikan data yang berkualitas dan valid, serta dapat diakses oleh masyarakat” tandas Yasrul. Sementara itu, Hendri Dermawan, Kepala Bidang Layanan E-Government Provinsi Aceh, turut me- nambahkan bahwa “layanan pemerintah berba- sis elektronik merupakan sebuah tuntutan dan keharusan, dimana untuk memperluas pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya, maka layan- an tidak bisa lagi hanya berdasarkan waktu kerja pukul 08.00-17.00 akan tetapi seharusnya dapat melayani selama 24 jam. Caranya yakni melalui sistem online, dimana masyarakat bisa mengurus perizinan di atas pukul 17.00” ungkapnya. Salah satu komponen penting untuk mewujudkan Satu Data adalah proses pengintegrasian data dari sekian banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Instansi yang kemudian akan divalidasi sampai akhirnya dipublikasi kepada masyarakat. Berkaitan dengan hal ini, Pemerintah Provinsi Aceh tercatat telah melakukan proses pengintegrasian data sampai pada tingkat desa/gampong. Hendri menjelaskan bahwa “tujuan integrasi ini adalah untuk memaksimalkan pemanfaatan ang- garan secara efisien dan efektif, karena di Aceh terdapat 1.400-an desa yang artinya ada sejum- lah milyar rupiah dana yang dikelola oleh desa. Hal itu membuat pemerintah provinsi berpikir, jangan sampai dana sebanyak itu hanya digunakan untuk membuat aplikasi-aplikasi yang tidak berkelanjut- an.” Ujar Hendri. Kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa terhadap teknologi dan informasi juga masih ter- batas dan belum optimal, sehingga lebih baik me- manfaatkan aplikasi yang terintegrasi dari pusat dan daerah. “Integrasi data sampai tingkat gam- pong dengan menggunakan aplikasi menjadi so- lusi untuk efisiensi implementasi program bantuan pemerintah kepada masyarakat miskin, yakni me- niadakan surat keterangan miskin bodong, yang selama ini menjadi tantangan dalam implementasi program-program pemerintah. Hal ini disebabkan data NIK masyarakat miskin telah diintegrasikan ke sistem informasi desa, sehingga kepala desa
- 9. Newsletter Open Contracting 9 bisa mengetahui jejak masyarakat yang sudah atau belum mendapatkan bantuan melalui NIK di aplikasi” tegas Hendri. Hendri juga menjelaskan bahwa Pemerintah Pro- vinsi Aceh juga memiliki kendala dan tantangan dimana sebanyak 120 puskesmas dari 233 keca- matan hanya memiliki akses 2G sehingga pemerin- tah perlu memfasilitasi internet berbasis visat agar proses integrasi data sampai level gampong lebih optimal. Satu Data dan Perbaikan Layanan Publik Pemerintah Provinsi NTB dan Aceh dalam diskusi tersebut mengenalkan beberapa aplikasi layan- an publik yang selama ini digunakan di masing- -masing provinsi. Di NTB misalnya ada NTB Care, sebuah aplikasi yang bertujuan memberikan ke- mudahan bagi masyarakat untuk melayangkan pengaduan secara online. Yasrul menyampaikan bahwa ”keluhan yang paling banyak masuk dalam NTB Care adalah terkait infrastruktur, misalnya masyarakat yang mengeluhkan jalan di daerah- nya belum tertutupi aspal atau kesulitan mengak- ses listrik, dan lainnya”. Yasrul juga menambahkan bahwa “cara pemerintah merespon masyarakat yakni jangan sampai didiamkan karena hal itu mencerminkan kebijakan pemerintah. Meskipun dalam upaya merespon masyarakat, pemerintah provinsi memiliki kendala tersendiri dalam me- nyortir dan memverifikasi pengaduan yang dapat mereka tindaklanjuti, karena jumlah pengaduan yang masuk mencapai ribuan serta perlu mencari jawaban yang bersifat menenangkan masyarakat” tegasnya. Pemerintah Provinsi Aceh juga memiliki aplikasi untuk melayani masyarakat yakni HABA. Hendri menjelaskan bahwa “salah satu manfaat HABA yakni menjadi salah satu solusi untuk menjawab keluhan masyarakat khususnya masyarakat Pulau Weh terkait jadwal kapal, yakni mengintegrasikan data online dinas perhubungan terkait jadwal ka- pal dalam HABA. Sejak diintegrasikan, keluhan dari masyarakat berkurang” ungkap Hendri. Di akhir diskusi, keduanya juga turut menyampai- kan masukan untuk pemerintah pusat terkait ke- bijakan satu data. Yasrul menyampaikan selama ini banyak aplikasi dari pusat yang seolah-olah turun dari langit. Akhirnya daerah hanya dijadi- kan seperti operational entry saja, padahal daerah juga butuh mengakses lebih luas data dari aplikasi tersebut. Namun tidak semua aplikasi menyedia- kan webservice-nya. Sementara menurut Hendri, pemerintah pusat seharusnya bisa mengadop- si aplikasi yang dibuat di daerah, karena daerah lebih update dan berhubungan langsung dengan masyarakatnya. Implementasi satu data masih terus diupayakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka mengintegrasikan program pusat-daerah. Dalam mencapai visi tersebut, kita bisa melihat dari inisiatif-inisiatif yang sudah banyak di lakukan di daerah, sehingga hal tersebut diharapkan dapat menjadi akselerator yang akan mendorong lahir- nya praktik-praktik baik lainnya demi keberlanjutan pembangunan Indonesia kedepannya. (ML/WC).
- 10. 10 Newsletter Open Contracting Oleh: Meliana Lumbantoruan dan Johan Rahmatullah Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pertambangan di Provinsi NTB Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada bulan September tahun 2019 telah menetapkan Peratur- an Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batuba- ra (minerba). Perda No. 9 Tahun 2019 tersebut menggantikan Perda Nomor 4 Tahun 2012 yang isinya juga mengatur Pengelolaan Pertambangan Minerba. Adapun tujuan pemerintah daerah me- lakukan Revisi Perda No. 4 Tahun 2012 tersebut karena harus melakukan penyesuaian dengan Un- dang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014, yakni tentang Pemerintah Daerah (pemda). Dengan adanya UU Pemda tahun 2014 ini, maka ada beberapa perubahan wewenang khususnya terkait perizinan sektor pertambangan yang sebe- lumnya ada di Kabupaten/Kota dan sekarang men- jadi wewenang pemerintah provinsi. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi NTB juga melakukan revisi Perda juga dalam rangka mengatur pengelolaan pengusahaan minerba, menjamin efektifitas pelak- sanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertam- bangan, meningkatkan dan mengoptimalkan kon- tribusi pengusahaan minerba untuk pembangunan daerah, menjamin manfaat pertambangan minerba secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan,
- 11. Newsletter Open Contracting 11 serta menjamin kepastian hukum dalam pengusa- haan pertambangan minerba. Meliana Lumbantoruan, Program Manager PWYP Indonesia menekankan bahwa “setiap perubahan peraturan dan kebijakan yang dilakukan pemerin- tah, maka masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi dan pemberitahuan baik dalam proses penyusunan, implementasi serta dapat turut serta dalam proses pengawasan implementasi kebijakan tersebut”. Meliana menambahkan “untuk itu, ketika pemerintah Provinsi NTB mengeluarkan peraturan dan kebijakan yang baru, maka pemerintah Provin- si NTB harus segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Apabila menyangkut dengan pertam- bangan minerba, maka semua pemangku kepen- tingan dalam sektor tersebut mulai dari birokrasi terkait, sektor swasta termasuk pula masyarakat sekitar tambang sebagai masyarakat terdampak dari aktivitas pertambangan harus mendapatkan sosialisasi yang memadai, agar tidak terjadi asi- metris informasi”, imbuhnya. Dalam Perda No. 9 Tahun 2019 diatur peran dan parstisipasi masyarakat dalam pengelolaan per- tambangan minerba. Dalam Pasal 78 secara jelas memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat dalam berbagai hal di sektor pertambangan. Parti- sipasi masyarakat yang diatur dalam Perda terse- but yakni: berperan serta dalam pengelolaan per- tambangan mineral dan batubara dengan menjaga dan memelihara lingkungan hidup; memberikan informasi, saran, dan pendapat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara; melaporkan kejadian kerusakan dan pengerusakan di sekitar wilayah pertambangan yang diduga diakibatkan langsung oleh aktivitas pertambangan; dan mela- porkan kegiatan pertambangan tanpa izin. Johan Rahmatulloh, Koordinator Lokal Proyek, me- ngatakan “dengan diaturnya peran dan partisipasi masyarakat dalam perda pertambangan tersebut, maka masyarakat harus mendapatkan sosialisasi yang memadai, khususnya kepada masyarakat se- kitar tambang. Dengan demikian, masyarakat juga menjadi tahu dan harapan agar masyarakat terli- bat dalam pengawasan pertambangan juga dapat dilaksanakan secara baik” Ujar Johan. Melihat substansi pada perda tersebut khusus- nya yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam segala hal di kegiatan pertambangan ini, kemudian Publish What You Pay (PWYP) Indonesia bersama dengan Somasi NTB melakukan diskusi untuk membedah isi dari Per- da No. 9 Tahun 2019 tersebut dengan masyarakat sekitar tambang. Sosialisasi dilaksanakan di Desa Taman Ayu, Ke- camatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 16 Oktober 2019, dengan tema “Kupas Tuntas Substansi Perda Pertambangan di NTB”. Diskusi tersebut dihadiri oleh komunitas damping- an dari Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah. Yang menarik, dalam diskusi ter- sebut tidak hanya dihadiri oleh komunitas dam- pingan saja, namun juga dihadiri oleh para pemuda desa serta tidak ketinggalan pula Kepala Desa dari Taman Ayu juga turut serta dalam diskusi tersebut dan membuka acara diskusi.
- 12. 12 Newsletter Open Contracting Foto: Kepala Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat dalam acara sosialisasi perda pertambangan yang diselenggarakan SOMASI NTB dan PWYP. (16/10/2019). Dok: SOMASI NTB Tajudin, Kepala Desa Taman Ayu, dalam sambut- annya sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaku- kan oleh Somasi NTB untuk memberikan penge- tahuan kepada masyarakat. “Harapannya kegiatan semacam ini tidak hanya dilakukan dan dilaksana- kan dalam kegiatan-kegiatan yang formal seperti ini, baiknya juga dilakukan dengan diskusi-diskusi yang lebih santai”, ungkap Tajudin. Tujuan diselenggarakannya diskusi ini adalah un- tuk memberikan informasi kepada masyarakat desa sekitar tambang terkait Perda No. 9 Tahun 2019, yang di dalamnya telah mengatur peran dan partisipasi masyarakat, dan membedah pasal per pasal agar para peserta diskusi mendapat gam- baran yang cukup jelas terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi NTB dalam pengelolaan pertambangan. Selain itu, masyara- kat juga mendapatkan gambaran terkait apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, serta meningkatkan kesadaran masyara- kat untuk dapat berperan aktif dan bekerja sama dengan pemerintah dalam melakukan pengawas- an aktivitas pertambangan. Kegiatan ini merupa- kan langkah awal untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan kesadaran masyarakat, ke de- pannya diharapkan akan muncul partisipasi ak- tif dan keberanian masyarakat khususnya dalam melaporkan potensi maupun pelanggaran, penge- rusakan lingkungan serta kegiatan pertambang- an tanpa izin yang ada di sekitar mereka kepada pemda. Harapannya laporan-laporan tersebut akan ditindaklanjuti oleh pemda guna memperbaiki tata kelola pertambangan di Provinsi NTB.
- 13. Newsletter Open Contracting 13 Oleh: Meliana Lumbantoruan Inovasi Keterbukaan: Penyusunan DIP Te- matik Sektor Pertambangan dan Lingkung- an Hidup di Provinsi NTB Sejak pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001, upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintahan terus berlangsung dengan segala macam inovasi yang diwujudkan dengan sebuah kebijakan pe- merintahan yang baik dengan konsep Good Gov- ernance. Salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik adalah de- ngan dikeluarkannya Undang-Undang No. 14 Ta- hun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Salah satu amanat UU No 14 Tahun 2008 adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pe- nyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan negara harus terbuka pada semua tingkatan dan dapat diawasi oleh publik dengan membuka dan menyediakan data dan informasi kepada publik dengan lengkap, valid dan akurat. Meskipun UU 14 tahun 2008 sudah diimplementa- sikan selama 12 tahun terakhir, namun implemen-
- 14. 14 Newsletter Open Contracting tasinya masih belum sepenuhnya terlaksana de- ngan baik oleh badan publik. Salah satunya, masih banyak badan publik yang hanya menonjolkan cit- ra diri pada bidangnya sendiri yakni meski sudah memiliki website, namun kebanyakan hanya me- nyampaikan informasi kegiatan yang ada di lem- baganya. Sehingga masih menonjolkan citra diri pemerintah atau lembaga; permintaan informasi yang dilakukan masyarakat prosesnya masih ber- tele-tele sehingga masih banyak terjadi sengketa keterbukaan informasi publik; belum tersedianya Daftar Informasi Publik (DIP) sehingga informasi yang dibutuhkan masih tidak mudah diakses ma- syarakat, padahal akses informasi itu harus bersi- fat efisien, cepat dan murah. Pada akhir tahun 2019, Provinsi NTB mendapatkan predikat sebagai Badan Publik Informatif dengan kualifikasi tertinggi. Penghargaan ini tidak terle- pas dari kebijakan dan inovasi pemerintah Provinsi NTB dalam membuka informasi ke publik, anta- ra lain dengan keberadaan kanal-kanal informasi seperti NTB Care, NTB Gemilang, dan Portal NTB Satu Data. I Gede Putu Aryadi, Kadiskominfotik Provinsi NTB menyatakan bahwa “komitmen pemerintah Provin- si NTB untuk mengimplementasikan pemerintahan yang terbuka memang tinggi, terlihat dari keseri- usan dalam mewujudkannya NTB Satu Data, yang harapannya dapat memudahkan masyarakat untuk mencari dan mendapatkan informasi yang mereka butuhkan,” ujarnya. Bahkan, wagub kami menginstruksikan untuk memberdayakan sumber daya manusia (SDM) atau kader-kader posyandu sebagai lini terde- pan dalam pengumpulan data dan informasi guna mempercepat terwujudnya NTB Satu Data. Meliana Lumbantoruan, Program Manager PWYP Indonesia, menekankan bahwa “sejalan dengan komitmen pemerintah NTB, maka penting untuk terus mengawal dan mendorong dilakukan pemut- akhiran data dan informasi yang akan disediakan ke masyarakat. Sebagai contoh, untuk sektor per- tambangan, dalam NTB Satu Data masih belum banyak data dan informasi yang dipublikasi oleh pemerintah, ditambah juga datanya masih banyak yang belum dimutakhirkan”, ungkap Meliana. Dalam rangka mendorong pemutakhiran data dan informasi sektor pertambangan di Provinsi NTB, maka salah satu langkah yang penting dilakukan adalah dengan menyusun DIP tematik dan sekto- ral, termasuk diantaranya menyusun DIP Sektor Pertambangan. Berkaitan dengan hal tersebut, PWYP Indone- sia dan SOMASI NTB telah memfasilitasi work- shop penyusunan DIP sektor pertambangan di Provinsi NTB. Workshop yang dilaksanakan sela- ma dua hari ini, 30-31 Januari 2020 di Mataram ini, dihadiri oleh pejabat dan staf teknis dari Dinas EDSM Provinsi NTB, Dinas LHK Provinsi NTB, Di- nas LH Kabupaten Lombok Tengah, Diskominfotik Provinsi NTB, Ombudsman Perwakilan NTB, Komi-
- 15. Newsletter Open Contracting 15 si Informasi Provinsi NTB, dan beberapa perwakil- an organisasi masyarakat sipil di NTB seperti Fitra NTB dan Walhi NTB. Workshop ini bertujuan untuk melakukan inventa- risasi data dan Informasi sektor Pertambangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang akan diguna- kan sebagai bahan utama dalam penyusunan DIP Tematik sektor pertambangan di Provinsi NTB. Selain itu, harapannya dari workshop ini dapat di- hasilkan draf DIP Sektor pertambangan di Provinsi NTB sesuai dengan peraturan perundang-undang- an yang komperehensif. Sebagaimana yang diharapkan sebagai target workshop, selama dua hari melakukan workshop, maka dihasilkanlah draf DIP Sektor Pertambangan dan Lingkungan Hidup di Provinsi NTB. Draf DIP ini nantinya masih harus menunggu memo kepala dinas untuk mengesahkannya. Dengan adanya DIP Tematik Sektor Pertambangan dan Lingkungan Hi- dup ini, pemerintah Provinsi NTB dapat menjadi- kannya sebagai inovasi kebijakan dan rujukan juga untuk direplikasi pada sektor-sektor lainnya. Koordinator SOMASI NTB, Dwi Arie Santo menya- takan bahwa “penyusunan draf DIP ini sudah me- rupakan langkah maju yang harus diapresiasi, di mana pemerintah NTB terbuka untuk melakukan kolaborasi dan menerima masukan dari masyara- kat sipil, guna mewujudkan NTB Gemilang” tukas- nya. Jalan menuju pemerintahan terbuka, Komit- men Kebijakan NTB Satu Data masih panjang, untuk itu tetap diperlukan kolaborasi semua pihak untuk mengawal proses pelaksanaannya.
- 16. 16 Newsletter Open Contracting Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus berupaya menerapkan kebi- jakan satu data untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan melayani. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi In- formatika dan Statistik Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi di Mataram, Rabu, mengatakan mewujud- kan birokrasi bersih dan melayani diperlukan ke- terbukaan informasi. Pemerintahan yang terbuka akan mendorong ter- wujudnya partisipasi dan membangun kepercaya- an masyarakat terhadap pemerintah. Ketersediaan data- data pembangunan yang valid, lengkap dan akurat serta terintegrasi menjadi sa- lah satu instrumen penting dalam mencapai sebu- ah pemerintahan yang terbuka dan informatif. "Pemerintah terus berupaya optimal dalam me- ningkatkan kualitas sumber data yang dihasilkan. Melalui NTB satu data, sebagai gerbang data induk yang dihimpun dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), diharapkan mampu menyajikan data dan informasi yang dibutuhkan masyarakat tentang pembangunan di NTB secara digital," ka- tanya. Ia menekankan pentingnya menyajikan data yang lengkap dan akurat sehingga dalam merancang program unggulan berbasis data oleh pemerintah daerah, data yang dihasilkan bisa lebih valid. Liputan Media NTB Menerapkan Kebijakan Satu Data, Ciptakan Birokrasi Bersih Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi. (ANTARA/Nur Imansyah).
- 17. Newsletter Open Contracting 17 "Data-data terkait urusan kebijakan, data terka- it dengan tugas dan fungsi yang ada di masing- -masing perangkat daerah harus sudah siap. Jadi, ketika pemda mengambil kebijakan, datanya va- lid," katanya. Sementara, Kepala Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik BPS NTB Anang Zakaria menjelaskan data statistik sektoral yang valid, di- hasilkan dari proses analisis yang cermat didukung data survei yang memadai. Untuk itu, pihaknya selaku instansi pembina, siap membantu perangkat daerah untuk mengonsoli- dasikan terwujudnya validitas data sektoral terse- but. NTB satu data ini dikelola bidang statistik pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Disko- minfotik) Provinsi NTB. Ia mengatakan, NTB satu data ini adalah perbaikan tata kelola data pemerintah yang diselenggarakan melalui prinsip satu standar data, satu metadata, keterbukaan dan aksesibilitas data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengen- dalian pembangunan. Hal ini sejalan dengan misi kedua gubernur dan wakil gubernur NTB H Zulkieflimansyah dan Hj Sitti Rohmi Djalilah, yakni birokrasi bersih dan melayani. Ini masuk dalam 52 indikator kinerja pemerin- tah yang tertuang dalam Rencana Pembangun- an Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB 2019-2023. Dalam berbagai kesempatan, kata dia, gubernur juga kerap menyinggung bagaimana bekerja harus mengacu data yang valid dan lengkap sehingga dalam merencanakan proses pembangunan, arah kebijakan yang dihasilkan bisa tepat sasaran dan fokus. Ketersediaan data ini juga menjadi poin penting sebagai perwujudan dari visi NTB gemilang. NTB satu data menyajikan data sektoral yang dibutuh- kan apabila statistik dasar belum mampu menja- wab masalah pembangunan daerah. Cakupan NTB satu data, yakni data statistik, data geospasial, dan data sektoral. Data tersebut bisa didapatkan masyarakat hanya dengan mengakses portal NTB satu data yakni data.ntb.prov.go.id. Kepala Bidang Statistik Agung Pramuja juga mene- kankan data merupakan sumber awal dari sebuah perencanaan sehingga jika data yang disuguhkan tidak akurat dan valid, otomatis perencanaannya juga akan menjadi keliru. "Kalau melihat gambaran data selama ini, harapan kami ke depan kita sebagai penyedia data harus lebih mendalami lagi," katanya. Jumlah data sektoral yang masuk dalam portal NTB satu data hingga 17 Juni 2019 berdasarkan jenis data mencapai 1.422, terdiri dari data sosi- al 850, ekonomi 350 dan data sumber daya alam serta infrastruktur sebanyak 222 data. (Penulis: Nur Imansyah, dimuat di media mataram.antar- anews.com pada 19 Juni 2020)
- 18. 18 Newsletter Open Contracting Liputan Media Keterbukaan Kontrak dan Izin Sektor Ekstraktif Perlu Keseriusan Pemerintah “10 tahun UU KIP, keterbukaan izin industri ek- straktif masih harus diperbaiki” Koordinator Nasional Publish What You Pay Mar- yati Abdullah mengatakan, keterbukaan kontrak dan perizinan bidang industri ekstraktif di Indone- sia memerlukan kemauan dan keseriusan pemerin- tah dalam menjalankan regulasi. “Sepuluh tahun UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), tapi masih banyak yang harus diperbaiki. Hal ini bukan hanya masalah keterbukaan infor- masi yang diselesaikan melalui media di Komisi Informasi (KI), tetapi kerangka hukum kita harus diperbaiki,” jelas Maryati dalam webinar "Keterbu- kaan Kontrak dan Izin di Indonesia” pada Selasa (30/6/2020). Oleh karena itu, KI harus memberikan edukasi ke- pada badan publik (khususnya terkait perizinan in- dustri ekstraktif) mengenai layanan informasi. Se- lain itu, harus ada evaluasi yang untuk mengukur transparansi keterbukaan informasi publik. Senada, peneliti PSHK Giri Ahmad Taufik memam- parkan, hingga kini baru 21 persen badan publik yang menjalankan mandat keterbukaan informasi berdasarkan UU KIP. Sedangkan 77 persen lainnya belum menjalankan amanat tersebut. Di kesempatan itu, Giri juga menyoroti terjadi gap yang signifikan dalam tata kelola industri ekstrak- tif Indonesia. Berdasarkan penilaian Resource Go- vernance Index, Indonesia hanya mendapatkan 66 skor pelaksanaan dari 80 skor sesuai kerangka hukum. Ilustarasi: Pixabay.com
- 19. Newsletter Open Contracting 19 Tuntutan Transparansi Aktivis koalisi Freedom of Information Network Indonesia (Foini), Dessy Eko Prayitno menyata- kan, tuntutan akan keterbukaan kontrak di sektor industri ekstraktif saat ini semakin besar, baik di tingkat nasional maupun internasional. Persoalannya, seringkali pemerintah gamang un- tuk membuka kontrak, karena kerangka hukumnya dianggap belum memadai. Untuk itu, Dessy menyarankan agar badan publik mulai membuka kontrak migas dan minerba secara bertahap. Jika diperlukan, pemerintah dapat me- nyusun regulasi payung untuk melaksanakan ke- terbukaan kontrak dan berkoordinasi dengan pe- mangku kebijakan. Senada, Koordinator Fitra Riau Triono Hadi mene- gaskan, transparansi kontrak/izin sudah menjadi kesepakatan global. “Aspek ini diatur dalam stan- dar EITI sejak 2013 sampai 2019, namun Indonesia belum melaksanakannya,” jelas Triono. Dengan demikian, EITI Standar 2019 menjadi pelu- ang untuk mendorong pemerintah membuka kon- trak, dengan menyelesaikan tantangan yang ada. Informasi BO Akademisi Choky Ramadhan mendesak pemerin- tah untuk membuka informasi Beneficial Owners- hip atau BO secara mudah dan murah kepada pub- lik. Hal itu bisa dilakukan dengan mengoptimalkan portal pengadaan publik dengan menjamin keter- sediaan, akses, dan keterbukaan segala informasi yang penting. “Pemerintah akan mendapatkan dua manfaat se- kaligus dengan membuka informasi BO, yaitu pe- negakan hukum–pencegahan TPPU (Tindak Pida- na Pencucian Uang) dan optimalisasi penerimaan pajak,” jelas Choky. Untuk hal itu, dia menyarankan pemerintah untuk melakukan inisiatif sectoral risk assessment anta- ra Kementerian Hukum dan HAM bersama dengan PPATK terhadap sektor minyak, gas, dan tambang untuk mendorong kepatuhan terhadap pengung- kapan BO dan keterbukaan kontrak. (Penulis: Yenglis, dimuat di media Infoanggaran.com pada 2 Juli 2020)
- 20. 20 Newsletter Open Contracting Publish What You Pay (PWYP) Indonesia merupakan lembaga koalisi nasional yang concern pada transparansi, akuntabilitas, perbaikan tata kelola ekstraktif, pertambangan, dan sumber daya alam. Berdiri sejak tahun 2007, dan terdaftar sebagai badan hukum Indonesia sejak tahun 2012 dengan nama Yayasan Transparansi Sumberdaya Ekstraktif, dan terafiliasi dalam kampanye Publish What You Pay di tingkat global. PWYP Indonesia mendorong transparansi dan akuntabilitas di sepanjang rantai sumberdaya ekstraktif, dari tahap pengembangan kontrak dan operasi pertambangan (pub- lish why you pay and how you extract), tahap produksi dan pendapatan dari industri (publish what you pay), hingga tahap pengeluaran pendapatan untuk pembangunan berkelanjutan dan kesejah- teraan sosial (publish what you earn and how you spent). Newsletter Open Contracting ini disusun oleh Tim dari kantor sekretariat nasional Publish What You Pay Indonesia bersama dengan SOMASI NTB. Dicetak atas dukungan hibah tidak mengikat dari Hivos melalui Program Open Contracting. Isi merupakan tanggung jawab Publish What You Pay Indonesia dan tidak mencerminkan pendapat dan sikap dari Hivos. Alamat Jl. Tebet Timur Dalam VIII K No. 12, RT 001/009, Tebet Timur, Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12820 Social Media pwypindonesia — Instagram pwyp_indonesia — Twitter Publish What You Pay Indonesia — Facebook Publish What You Pay Indonesia — Linkedin Kontak sekretariat@pwypindonesia.org — Email www.pwypindonesia.org — Website Publish What You Pay Indonesia [Yayasan Transparasi Sumberdaya Ekstraktif]