Dokumen tersebut membahas tentang aliran uang haram dan kepatuhan perpajakan di Indonesia khususnya di sektor pertambangan. Disebutkan bahwa aliran uang haram di Indonesia selama 2003-2012 mencapai Rp1.690 triliun per tahun dan diperkirakan meningkat menjadi Rp227,7 triliun pada 2014. Aliran uang haram di sektor pertambangan mencapai Rp23,89 triliun akibat pengiriman barang yang salah tagihan

1. #panamapapers, aliran uang haram
dan kepatuhan perpajakan di
Indonesia
Maryati Abdullah
National Coordinator
Publish What You Pay Indonesia
maryati@pwyp-indonesia.org
Disampaikan pada Diskusi dan Konferensi Pers
Koalisi Pajak Berkeadilan Indonesia
Parakarsa-TII-PWYP Indonesia-INFID
Kantor TII, 10 April 2016

2. The 10 Countries with Biggest Illicit
Financial Flows (IFF) in the World 2003 –
2012 (million USD) - Global Financial
Integrity, 2015

3. http://pwyp-indonesia.org/en/72912/illicit-
financial-flows-and-tax-crime-in-mining-
sector/
• IFF di Indonesia pada tahun 2003-
2012 mencapai 187.884 Juta USD
(Setara 1.690 trillion Rupiah, rate IDR
9,000/USD) atau Rata-Rata 169
Triliun Rupiah per Tahun.
• IFF di Indonesia pada tahun 2014
diperkirakan mencapai 227.7 trillion
Rupiah (setara 11.7% dari APBN-P
2014)
• IFF di sektor Pertambangan
diperkirakan mencapai 23,89 trillion
Rupiah. – dimana 21.33 trillion Rupiah
berasal trade miss-invoicing, dan
2.56 trillion Rupiah dari aliran uang
panas/hot money narrow (HMN).
• Tax ratio of mining sector in
Indonesia in 2013 only reaches 9.4%.
This low ratio is predicted closely
related to the rampant practices of
tax evasion and tax avoidance.
IFF di Indonesia & di Sektor
Pertambangan

4. Kinerja Perpajakan Indonesia Masih Rendah
Source : DDTC,
InsideTax, 2016

5. Source : DDTC,
InsideTax, 2016 Panamapapers dan
reformasi Kelembagaan
Perpajakan

6. Panamapapers dan
reformasi Kelembagaan
Perpajakan
Source : DDTC,
InsideTax, 2016

7. 5 Tindakan Urgent
Terhadap
#panamapapers..?
1. Mendorong Pemerintah untuk Melakukan Investigasi Lanjut untuk
terhadap Dokumen Panama. >> Mempublikasikan nama2 WNI yang
terdapat dalam #panamapapers (sebagaimana janji Jokowi beberapa
hari lalu).
2. Mendorong Kerjasama Ekonomi dan Hukum Perpajakan Internasional
dengan Panama, untuk melakukan pertukaran informasi dan data
antar-yurisdiksi, melakukan penegakan hukum di bidang perpajakan.
3. Melakukan penguatan dan reformasi perpajakan di sektor Swasta :
transparansi beneficial ownership (penerima manfaat yang
sesungguhnya) dari kegiatan industri/bisnis, penguatan ketentuan
korupsi di sektor swasta.
4. Menghentikan pembahasan Tax Amnesty, untuk memastikan
kecukupan data, meninjau ulang pentingnya Tax Amnesty dan fokus
untuk melakukan intensifikasi pajak.
5. Melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh : Administrasi
(SDM, Database), Kelembagaan dan Penegakan Hukum.

8. Transparansi
Beneficial Ownership
Global Framework VS Indonesia’s
Framework
SIN dalam sistem Perpajakan,
Transparansi BO dan Tata kelola sektor
pertambangan

9. Thank You

10. Thank You