SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 20
Downloaden Sie, um offline zu lesen
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
Disampaikan dalam Konferensi Tata Kelola Sumberdaya Ekstraktif,
“Extracting the Future: Menata Sumberdaya Ekstraktif untuk
Pembangunan Berkelanjutan.”
Jakarta, 17 November 2015
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MEKANISME DAN KRITERIA KEBERHASILAN
REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
Ir. M. Hendrasto, M.Sc
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
Outline
Latar Belakang
Mekanisme Reklamasi dan
Pascatambang
Kriteria Keberhasilan Reklamasi dan
Pascatamabang
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
LATAR BELAKANG
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
LATAR BELAKANG
‘Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan
rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada
saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi
atau IUPK Operasi Produksi’
(Pasal 99 UU 4/2009)
‘Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana
jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang’
(Pasal 100 UU 4/2009)
5
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha
pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas
lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
Tahap reklamasi dibagi sesuai dengan tahapan kegiatan :
 Reklamasi Tahap Eksplorasi dan
 Reklamasi Tahap Operasi Produksi
Pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah
akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan
fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh
wilayah penambangan
(Permen ESDM No. 7 Tahun 2014)
DEFINISI
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat 7
PRINSIP PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM
MELAKSANAKAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
perlindungan terhadap kualitas
air , tanah, dan udara;
perlindungan keanekaragaman
hayati;
stabilitas dan keamanan
timbunan batuan penutup,
kolam tailing, lahan bekas
tambang serta struktur buatan
(man-made structure) lainnya;
pemanfaatan lahan bekas
tambang sesuai dengan
peruntukannya;
menghormati nilai-nilai sosial
dan budaya setempat;
Perlindungan kuantitas air tanah
Sumber : PP No. 78 Tahun 2010
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
MEKANISME
REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
PENYUSUNAN & TATA LAKSANA
RENCANA REKLAMASI TAHAP EKSPLORASI
Rencana Reklamasi
Tahap Eksplorasi
Disusun berdasarkan
dokumen lingkungan hidup
yang telah disetujui
Pengajuan
45 hari
sebelum
kegiatan
sebelum melakukan kegiatan
eksplorasi yang dapat
menyebabkan lahan
terganggu meliputi antara
lain lubang pengeboran,
sumur uji, parit uji, dan/atau
sarana penunjang eksplorasi.
sesuai dengan jangka waktu
kegiatan eksplorasi dengan
rincian tahunan.
EksplorasiPenyelidikan Umum FS
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
PENYUSUNAN & TATA LAKSANA
RENCANA REKLAMASI TAHAP OPERASI PRODUKSI
IUP/IUPK OPERASI PRODUKSIFS
Rencana Reklamasi Tahap
Operasi Produksi
Disusun berdasarkan
dokumen lingkungan hidup
YANG TELAH DISETUJUI
sesuai dengan jangka waktu 5
tahun dengan rincian
tahunan.
Pengajuan
Bersamaan
dgn
Pengajuan
IUP OP
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
PENYUSUNAN & TATA LAKSANA
RENCANA PASCATAMBANG
IUP/IUPK
OPERASI PRODUKSI
Rencana Pascatambang
Disusun berdasarkan dokumen
lingkungan hidup YANG TELAH
DISETUJUI
IUP/IUPK
EKSPLORASI
Penyelidikan Umum FSEksplorasi
Pengajuan
Bersamaan
dgn
Pengajuan
IUP OP
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
Pengangkutan Top soil
Pembentukan disposal dan
pengaturan permukaan
Pembuatan saluran drainase
dan pengendalian erosi
Penanaman cover crop
dan tanaman pioner
Pemeliharaan dan
Pemantauan
Penghamparan Top soil Penataan Lahan
Penisipan tanaman lokal
TAHAPAN KEGIATAN REKLAMASI
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
1 2
3 4
CONTOH KEGIATAN REKLAMASI
Penataan Lahan Penanaman Cover Crop
Penanaman Tanaman Pionir dan Lokal Revegetasi
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
KRITERIA KEBERHASILAN
REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
KRITERIA KEBERHASILAN REKLAMASI
TAHAP EKSPLORASI
LAMPIRAN VI PERMEN ESDM NO. 7/2014
Penatagunaan
Lahan
Penataan permukaan
tanah
Penimbunan kembali
lahan bekas eksplorasi
Penebaran tanah zona
Pengendalian erosi
sedimentasi
Revegetasi
Penanaman
Penyelesaian
Akhir
Penutupan tajuk
Pengendalian hama,
gulma, dan penyakit
1 2 3
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
KRITERIA KEBERHASILAN REKLAMASI
TAHAP OPERASI PRODUKSI
LAMPIRAN X PERMEN ESDM NO. 7/2014
Penatagunaan
Lahan
Penataan permukaan
tanah
Penimbunan kembali
lahan bekas eksplorasi
Penebaran tanah zona
Pengendalian erosi
sedimentasi
Revegetasi
Penanaman
Pengelolaan material
pembangkit air asam
tambang
Penyelesaian
Akhir
Penutupan tajuk
Pemeliharaan
1 2 3
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
KRITERIA KEBERHASILAN PASCATAMBANG
LAMPIRAN XIV PERMEN ESDM NO. 7/2014
Reklamasi tapak bekas
tambang
Reklamasi fasilitas
pengolahan dan/atau
pemurnian
Reklamasi fasilitas
penunjang
Pemantauan Pemeliharaan
Pengembangan sosial,
budaya, dan ekonomi
1 2 3
456
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
JAMINAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
Jaminan Reklamasi
Tahap Eksplorasi
Deposito Berjangka
Jaminan Reklamasi
Tahap Operasi
Produksi
Rekening Bersama
Deposito Berjangka
Bank Garansi
Cadangan Akuntansi
Jaminan
Pascatambang
Deposito Berjangka
Syarat penempatan jaminan reklamasi tahap operasi produksi dengan Cadangan Akuntansi:
• Perusahaan yang terdapat di bursa efek di Indonesia dan menempatkan sahamnya 40%
dari total saham
• Perusahaan yang mempunyai jumlah modal disetor > US$ 50.000.000,00 sebagaimana
yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan dan/ a tau perubahannya yang disahkan
oleh notaris
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
KEWAJIBAN MELAKSANAKAN REKLAMASI
Penempatan jaminan reklamasi tidak
menghilangkan kewajiban Pemegang
IUP/IUPK untuk melaksanakan reklamasi
Kekurangan biaya untuk menyelesaikan
reklamasi dari jaminan yang telah
ditetapkan, tetap menjadi tanggung jawab
Pemegang IUP/IUPK
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
Jalan Prof. Dr. Soepomo, SH No. 10, Jakarta 12870; Telp/Faks : 021-8295608/8297642
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
Terima Kasih

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Laporan akhir perhitungan penaksiran cadangan
Laporan akhir perhitungan penaksiran cadanganLaporan akhir perhitungan penaksiran cadangan
Laporan akhir perhitungan penaksiran cadanganSylvester Saragih
 
Penataan lahan
Penataan lahan Penataan lahan
Penataan lahan Noveriady
 
Materi Kuliah Pengetahuan Lingkungan. Air Asam Tambang. Teknik Pertambangan S...
Materi Kuliah Pengetahuan Lingkungan. Air Asam Tambang. Teknik Pertambangan S...Materi Kuliah Pengetahuan Lingkungan. Air Asam Tambang. Teknik Pertambangan S...
Materi Kuliah Pengetahuan Lingkungan. Air Asam Tambang. Teknik Pertambangan S...Mario Yuven
 
Kuliah 10-bab-ix-kadar-batas-n-ekivalen
Kuliah 10-bab-ix-kadar-batas-n-ekivalenKuliah 10-bab-ix-kadar-batas-n-ekivalen
Kuliah 10-bab-ix-kadar-batas-n-ekivalenSylvester Saragih
 
Pengantar perencanaan tambang
Pengantar perencanaan tambangPengantar perencanaan tambang
Pengantar perencanaan tambangIpung Noor
 
Pengelolaan Lingkungan Pertambangan (POM)
Pengelolaan Lingkungan Pertambangan (POM)Pengelolaan Lingkungan Pertambangan (POM)
Pengelolaan Lingkungan Pertambangan (POM)Muhammad Kurniawan
 
Perencanaan tambang
Perencanaan tambangPerencanaan tambang
Perencanaan tambangramaldini
 
Tahapan eksplorasi dan produksi
Tahapan eksplorasi dan produksiTahapan eksplorasi dan produksi
Tahapan eksplorasi dan produksiHendri Anur
 
Tambang eksplorasi
Tambang eksplorasiTambang eksplorasi
Tambang eksplorasioilandgas24
 
Terminologi Pertambangan
Terminologi PertambanganTerminologi Pertambangan
Terminologi PertambanganReski Aprilia
 
Perencanaan peledakan
Perencanaan peledakanPerencanaan peledakan
Perencanaan peledakanUDIN MUHRUDIN
 
Tugas tambang terbuka hubungan rumus bser dan sr tambang terbuka
Tugas tambang terbuka hubungan rumus bser dan sr tambang terbukaTugas tambang terbuka hubungan rumus bser dan sr tambang terbuka
Tugas tambang terbuka hubungan rumus bser dan sr tambang terbukaSylvester Saragih
 
Sni 13 4726-1998 klasifikasi sumberdaya mineral dan cadangan-
Sni 13 4726-1998 klasifikasi sumberdaya mineral dan cadangan-Sni 13 4726-1998 klasifikasi sumberdaya mineral dan cadangan-
Sni 13 4726-1998 klasifikasi sumberdaya mineral dan cadangan-feronika purba
 

Was ist angesagt? (20)

Laporan akhir perhitungan penaksiran cadangan
Laporan akhir perhitungan penaksiran cadanganLaporan akhir perhitungan penaksiran cadangan
Laporan akhir perhitungan penaksiran cadangan
 
Penataan lahan
Penataan lahan Penataan lahan
Penataan lahan
 
Materi Kuliah Pengetahuan Lingkungan. Air Asam Tambang. Teknik Pertambangan S...
Materi Kuliah Pengetahuan Lingkungan. Air Asam Tambang. Teknik Pertambangan S...Materi Kuliah Pengetahuan Lingkungan. Air Asam Tambang. Teknik Pertambangan S...
Materi Kuliah Pengetahuan Lingkungan. Air Asam Tambang. Teknik Pertambangan S...
 
Kuliah 10-bab-ix-kadar-batas-n-ekivalen
Kuliah 10-bab-ix-kadar-batas-n-ekivalenKuliah 10-bab-ix-kadar-batas-n-ekivalen
Kuliah 10-bab-ix-kadar-batas-n-ekivalen
 
Contoh rencana reklamasi
Contoh rencana reklamasiContoh rencana reklamasi
Contoh rencana reklamasi
 
Sistem Penambangan
Sistem PenambanganSistem Penambangan
Sistem Penambangan
 
Pengantar perencanaan tambang
Pengantar perencanaan tambangPengantar perencanaan tambang
Pengantar perencanaan tambang
 
Pengelolaan Lingkungan Pertambangan (POM)
Pengelolaan Lingkungan Pertambangan (POM)Pengelolaan Lingkungan Pertambangan (POM)
Pengelolaan Lingkungan Pertambangan (POM)
 
ANALISA EKSPLORASI PERTAMBANGAN EMAS
ANALISA EKSPLORASI PERTAMBANGAN EMAS ANALISA EKSPLORASI PERTAMBANGAN EMAS
ANALISA EKSPLORASI PERTAMBANGAN EMAS
 
Materi 2
Materi 2Materi 2
Materi 2
 
Perencanaan tambang
Perencanaan tambangPerencanaan tambang
Perencanaan tambang
 
Tahapan eksplorasi dan produksi
Tahapan eksplorasi dan produksiTahapan eksplorasi dan produksi
Tahapan eksplorasi dan produksi
 
Tambang eksplorasi
Tambang eksplorasiTambang eksplorasi
Tambang eksplorasi
 
Terminologi Pertambangan
Terminologi PertambanganTerminologi Pertambangan
Terminologi Pertambangan
 
Mine planning
Mine planningMine planning
Mine planning
 
Definisi tereka, terukur dll
Definisi tereka, terukur dllDefinisi tereka, terukur dll
Definisi tereka, terukur dll
 
Perencanaan peledakan
Perencanaan peledakanPerencanaan peledakan
Perencanaan peledakan
 
Tugas tambang terbuka hubungan rumus bser dan sr tambang terbuka
Tugas tambang terbuka hubungan rumus bser dan sr tambang terbukaTugas tambang terbuka hubungan rumus bser dan sr tambang terbuka
Tugas tambang terbuka hubungan rumus bser dan sr tambang terbuka
 
Sni 13 4726-1998 klasifikasi sumberdaya mineral dan cadangan-
Sni 13 4726-1998 klasifikasi sumberdaya mineral dan cadangan-Sni 13 4726-1998 klasifikasi sumberdaya mineral dan cadangan-
Sni 13 4726-1998 klasifikasi sumberdaya mineral dan cadangan-
 
Study Kasus Eksplorasi Bijih Besi
Study Kasus Eksplorasi Bijih BesiStudy Kasus Eksplorasi Bijih Besi
Study Kasus Eksplorasi Bijih Besi
 

Andere mochten auch

4 peraturan reklamasi dan pascatambang bimtek redtop [compatibility mode]
4 peraturan reklamasi dan pascatambang bimtek redtop [compatibility mode]4 peraturan reklamasi dan pascatambang bimtek redtop [compatibility mode]
4 peraturan reklamasi dan pascatambang bimtek redtop [compatibility mode]MetaKonten Media Monitoring
 
Reklamasi lahan bekas penambangan (2)
Reklamasi lahan bekas penambangan (2)Reklamasi lahan bekas penambangan (2)
Reklamasi lahan bekas penambangan (2)Resky Minotho
 
Cashflow tambang
Cashflow tambangCashflow tambang
Cashflow tambangyannick99
 
40084299 analisis-investasi-tambang
40084299 analisis-investasi-tambang40084299 analisis-investasi-tambang
40084299 analisis-investasi-tambangNurfirman Halwan
 
Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlaku...
Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlaku...Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlaku...
Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlaku...Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Struktur organisasi dan tenaga kerja di pertambangan
Struktur organisasi dan tenaga kerja di pertambanganStruktur organisasi dan tenaga kerja di pertambangan
Struktur organisasi dan tenaga kerja di pertambanganAdhitya Henrika
 
Permen esdm-18-2008 tentang reklamasi dan penutupan tambang
Permen esdm-18-2008 tentang reklamasi dan penutupan tambangPermen esdm-18-2008 tentang reklamasi dan penutupan tambang
Permen esdm-18-2008 tentang reklamasi dan penutupan tambangAldrien Ticoalu
 
Pedoman perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai
Pedoman perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantaiPedoman perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai
Pedoman perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantaiinfosanitasi
 
3 keynote speech mesdm-bimbingan teknis reklamasi dan pascatambang_25 juni 20...
3 keynote speech mesdm-bimbingan teknis reklamasi dan pascatambang_25 juni 20...3 keynote speech mesdm-bimbingan teknis reklamasi dan pascatambang_25 juni 20...
3 keynote speech mesdm-bimbingan teknis reklamasi dan pascatambang_25 juni 20...MetaKonten Media Monitoring
 
Pengantar perencanaan tambang
Pengantar perencanaan tambangPengantar perencanaan tambang
Pengantar perencanaan tambangUVRI - UKDM
 
Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM bagi Sektor...
Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM bagi Sektor...Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM bagi Sektor...
Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM bagi Sektor...Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
PERIZINAN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PERIZINAN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECILPERIZINAN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PERIZINAN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECILAchmad Wahid
 
Innovation and Public Sector Performance in Indonesia
Innovation and Public Sector Performance in IndonesiaInnovation and Public Sector Performance in Indonesia
Innovation and Public Sector Performance in IndonesiaTri Widodo W. UTOMO
 
3 keynote speech mesdm-bimbingan teknis reklamasi dan pascatambang_25 juni 20...
3 keynote speech mesdm-bimbingan teknis reklamasi dan pascatambang_25 juni 20...3 keynote speech mesdm-bimbingan teknis reklamasi dan pascatambang_25 juni 20...
3 keynote speech mesdm-bimbingan teknis reklamasi dan pascatambang_25 juni 20...MetaKonten Media Monitoring
 
Bimtek reklamasi 28 juni 2013 -tarwoco [compatibility mode]
Bimtek reklamasi   28 juni 2013 -tarwoco [compatibility mode]Bimtek reklamasi   28 juni 2013 -tarwoco [compatibility mode]
Bimtek reklamasi 28 juni 2013 -tarwoco [compatibility mode]MetaKonten Media Monitoring
 

Andere mochten auch (20)

4 peraturan reklamasi dan pascatambang bimtek redtop [compatibility mode]
4 peraturan reklamasi dan pascatambang bimtek redtop [compatibility mode]4 peraturan reklamasi dan pascatambang bimtek redtop [compatibility mode]
4 peraturan reklamasi dan pascatambang bimtek redtop [compatibility mode]
 
Reklamasi lahan bekas penambangan (2)
Reklamasi lahan bekas penambangan (2)Reklamasi lahan bekas penambangan (2)
Reklamasi lahan bekas penambangan (2)
 
Cashflow tambang
Cashflow tambangCashflow tambang
Cashflow tambang
 
Fhm method for reklamsi
Fhm method for reklamsiFhm method for reklamsi
Fhm method for reklamsi
 
Isu-Isu Strategis dan Peraturan Subsektor Mineral dan Batubara
Isu-Isu Strategis dan Peraturan Subsektor Mineral dan BatubaraIsu-Isu Strategis dan Peraturan Subsektor Mineral dan Batubara
Isu-Isu Strategis dan Peraturan Subsektor Mineral dan Batubara
 
40084299 analisis-investasi-tambang
40084299 analisis-investasi-tambang40084299 analisis-investasi-tambang
40084299 analisis-investasi-tambang
 
Manajemen Keuangan Tambang
Manajemen Keuangan TambangManajemen Keuangan Tambang
Manajemen Keuangan Tambang
 
Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlaku...
Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlaku...Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlaku...
Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlaku...
 
Struktur organisasi dan tenaga kerja di pertambangan
Struktur organisasi dan tenaga kerja di pertambanganStruktur organisasi dan tenaga kerja di pertambangan
Struktur organisasi dan tenaga kerja di pertambangan
 
Permen esdm-18-2008 tentang reklamasi dan penutupan tambang
Permen esdm-18-2008 tentang reklamasi dan penutupan tambangPermen esdm-18-2008 tentang reklamasi dan penutupan tambang
Permen esdm-18-2008 tentang reklamasi dan penutupan tambang
 
Pedoman perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai
Pedoman perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantaiPedoman perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai
Pedoman perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai
 
3 keynote speech mesdm-bimbingan teknis reklamasi dan pascatambang_25 juni 20...
3 keynote speech mesdm-bimbingan teknis reklamasi dan pascatambang_25 juni 20...3 keynote speech mesdm-bimbingan teknis reklamasi dan pascatambang_25 juni 20...
3 keynote speech mesdm-bimbingan teknis reklamasi dan pascatambang_25 juni 20...
 
Pengantar perencanaan tambang
Pengantar perencanaan tambangPengantar perencanaan tambang
Pengantar perencanaan tambang
 
Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM bagi Sektor...
Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM bagi Sektor...Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM bagi Sektor...
Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM bagi Sektor...
 
PERIZINAN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PERIZINAN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECILPERIZINAN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PERIZINAN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
 
Innovation and Public Sector Performance in Indonesia
Innovation and Public Sector Performance in IndonesiaInnovation and Public Sector Performance in Indonesia
Innovation and Public Sector Performance in Indonesia
 
coal reclamation
coal reclamationcoal reclamation
coal reclamation
 
3 keynote speech mesdm-bimbingan teknis reklamasi dan pascatambang_25 juni 20...
3 keynote speech mesdm-bimbingan teknis reklamasi dan pascatambang_25 juni 20...3 keynote speech mesdm-bimbingan teknis reklamasi dan pascatambang_25 juni 20...
3 keynote speech mesdm-bimbingan teknis reklamasi dan pascatambang_25 juni 20...
 
Bimtek reklamasi 28 juni 2013 -tarwoco [compatibility mode]
Bimtek reklamasi   28 juni 2013 -tarwoco [compatibility mode]Bimtek reklamasi   28 juni 2013 -tarwoco [compatibility mode]
Bimtek reklamasi 28 juni 2013 -tarwoco [compatibility mode]
 
Esdm online station
Esdm online stationEsdm online station
Esdm online station
 

Ähnlich wie ESDMuntukKesejahteraan

Arah Penguatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Reklam...
Arah Penguatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Reklam...Arah Penguatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Reklam...
Arah Penguatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Reklam...Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
6. PERLINDUNGAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN_REV01_300920_NonVid_fr_EDP.pdf
6. PERLINDUNGAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN_REV01_300920_NonVid_fr_EDP.pdf6. PERLINDUNGAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN_REV01_300920_NonVid_fr_EDP.pdf
6. PERLINDUNGAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN_REV01_300920_NonVid_fr_EDP.pdfempupacol1
 
03 ESDM Bahan DBT_LAPAN Seminar Inderaja_31072018.pdf
03 ESDM Bahan DBT_LAPAN Seminar Inderaja_31072018.pdf03 ESDM Bahan DBT_LAPAN Seminar Inderaja_31072018.pdf
03 ESDM Bahan DBT_LAPAN Seminar Inderaja_31072018.pdfwulanmunir1
 
2020-Kepmenaker nomor 380 Tahun 2020.pdf
2020-Kepmenaker nomor 380 Tahun 2020.pdf2020-Kepmenaker nomor 380 Tahun 2020.pdf
2020-Kepmenaker nomor 380 Tahun 2020.pdfhadiwiryo2019
 
Power point data untuk Diklat POP Peraturan Metreri ESDM .pdf
Power point data untuk Diklat POP Peraturan Metreri ESDM .pdfPower point data untuk Diklat POP Peraturan Metreri ESDM .pdf
Power point data untuk Diklat POP Peraturan Metreri ESDM .pdfsafetysem2019
 
KELAIKLAUTAN KAPAL DAN DOKUMENTASI KAPAL
KELAIKLAUTAN KAPAL DAN DOKUMENTASI KAPALKELAIKLAUTAN KAPAL DAN DOKUMENTASI KAPAL
KELAIKLAUTAN KAPAL DAN DOKUMENTASI KAPALBeny Jackson Maliota
 
Permen esdm 07 tahun 2014
Permen esdm 07 tahun 2014Permen esdm 07 tahun 2014
Permen esdm 07 tahun 2014ndoprb
 
Permen esdm nomor 07 tahun 2014
Permen esdm nomor 07 tahun 2014Permen esdm nomor 07 tahun 2014
Permen esdm nomor 07 tahun 2014AyuChaser
 
pengelolaan_lingkungan.ppt
pengelolaan_lingkungan.pptpengelolaan_lingkungan.ppt
pengelolaan_lingkungan.pptFakhrulRozi26
 
Undang - Undang Keselamatan Kerja, lembar kerja no. 1 tahun 1970
Undang - Undang  Keselamatan Kerja, lembar kerja no. 1 tahun 1970Undang - Undang  Keselamatan Kerja, lembar kerja no. 1 tahun 1970
Undang - Undang Keselamatan Kerja, lembar kerja no. 1 tahun 1970ssuser02411f
 
Kuliah 11 Pascatambang.pptx
Kuliah 11 Pascatambang.pptxKuliah 11 Pascatambang.pptx
Kuliah 11 Pascatambang.pptxRezaAryanto4
 
PENCEGAHAN PENCEMARAN yuliansyah
PENCEGAHAN PENCEMARAN yuliansyahPENCEGAHAN PENCEMARAN yuliansyah
PENCEGAHAN PENCEMARAN yuliansyahYuliansyah Haroni
 
hhsgfnsj ldgugutgnsjk laznur fndd
hhsgfnsj ldgugutgnsjk laznur fnddhhsgfnsj ldgugutgnsjk laznur fndd
hhsgfnsj ldgugutgnsjk laznur fnddspettarani
 
Kaidah pertambangan future outlook
Kaidah pertambangan future outlookKaidah pertambangan future outlook
Kaidah pertambangan future outlookErieHaryanto
 
Aplikasi tn zaenal
Aplikasi tn zaenalAplikasi tn zaenal
Aplikasi tn zaenalPak Zaenal
 

Ähnlich wie ESDMuntukKesejahteraan (20)

Arah Penguatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Reklam...
Arah Penguatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Reklam...Arah Penguatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Reklam...
Arah Penguatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Reklam...
 
Duke Pesentasi KTT
Duke Pesentasi KTTDuke Pesentasi KTT
Duke Pesentasi KTT
 
Peraturan
PeraturanPeraturan
Peraturan
 
6. PERLINDUNGAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN_REV01_300920_NonVid_fr_EDP.pdf
6. PERLINDUNGAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN_REV01_300920_NonVid_fr_EDP.pdf6. PERLINDUNGAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN_REV01_300920_NonVid_fr_EDP.pdf
6. PERLINDUNGAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN_REV01_300920_NonVid_fr_EDP.pdf
 
03 ESDM Bahan DBT_LAPAN Seminar Inderaja_31072018.pdf
03 ESDM Bahan DBT_LAPAN Seminar Inderaja_31072018.pdf03 ESDM Bahan DBT_LAPAN Seminar Inderaja_31072018.pdf
03 ESDM Bahan DBT_LAPAN Seminar Inderaja_31072018.pdf
 
2020-Kepmenaker nomor 380 Tahun 2020.pdf
2020-Kepmenaker nomor 380 Tahun 2020.pdf2020-Kepmenaker nomor 380 Tahun 2020.pdf
2020-Kepmenaker nomor 380 Tahun 2020.pdf
 
Power point data untuk Diklat POP Peraturan Metreri ESDM .pdf
Power point data untuk Diklat POP Peraturan Metreri ESDM .pdfPower point data untuk Diklat POP Peraturan Metreri ESDM .pdf
Power point data untuk Diklat POP Peraturan Metreri ESDM .pdf
 
KELAIKLAUTAN KAPAL DAN DOKUMENTASI KAPAL
KELAIKLAUTAN KAPAL DAN DOKUMENTASI KAPALKELAIKLAUTAN KAPAL DAN DOKUMENTASI KAPAL
KELAIKLAUTAN KAPAL DAN DOKUMENTASI KAPAL
 
Permen esdm 07 tahun 2014
Permen esdm 07 tahun 2014Permen esdm 07 tahun 2014
Permen esdm 07 tahun 2014
 
Permen esdm nomor 07 tahun 2014
Permen esdm nomor 07 tahun 2014Permen esdm nomor 07 tahun 2014
Permen esdm nomor 07 tahun 2014
 
Kebijakan Pengawasan
Kebijakan PengawasanKebijakan Pengawasan
Kebijakan Pengawasan
 
pengelolaan_lingkungan.ppt
pengelolaan_lingkungan.pptpengelolaan_lingkungan.ppt
pengelolaan_lingkungan.ppt
 
Undang - Undang Keselamatan Kerja, lembar kerja no. 1 tahun 1970
Undang - Undang  Keselamatan Kerja, lembar kerja no. 1 tahun 1970Undang - Undang  Keselamatan Kerja, lembar kerja no. 1 tahun 1970
Undang - Undang Keselamatan Kerja, lembar kerja no. 1 tahun 1970
 
Kuliah 11 Pascatambang.pptx
Kuliah 11 Pascatambang.pptxKuliah 11 Pascatambang.pptx
Kuliah 11 Pascatambang.pptx
 
PENCEGAHAN PENCEMARAN yuliansyah
PENCEGAHAN PENCEMARAN yuliansyahPENCEGAHAN PENCEMARAN yuliansyah
PENCEGAHAN PENCEMARAN yuliansyah
 
hhsgfnsj ldgugutgnsjk laznur fndd
hhsgfnsj ldgugutgnsjk laznur fnddhhsgfnsj ldgugutgnsjk laznur fndd
hhsgfnsj ldgugutgnsjk laznur fndd
 
Kaidah pertambangan future outlook
Kaidah pertambangan future outlookKaidah pertambangan future outlook
Kaidah pertambangan future outlook
 
Sosialisasi pi indramayu 1
Sosialisasi pi indramayu 1Sosialisasi pi indramayu 1
Sosialisasi pi indramayu 1
 
K3 PERTAMBANGAN 2.pdf
K3 PERTAMBANGAN 2.pdfK3 PERTAMBANGAN 2.pdf
K3 PERTAMBANGAN 2.pdf
 
Aplikasi tn zaenal
Aplikasi tn zaenalAplikasi tn zaenal
Aplikasi tn zaenal
 

Mehr von Publish What You Pay (PWYP) Indonesia

Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 ...
Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 ...Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 ...
Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 ...Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Opportunities and Challenges of Contract Transparancy in the Implementation o...
Opportunities and Challenges of Contract Transparancy in the Implementation o...Opportunities and Challenges of Contract Transparancy in the Implementation o...
Opportunities and Challenges of Contract Transparancy in the Implementation o...Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Acces to Public Information and Openess of Extractive Industry Contract / lic...
Acces to Public Information and Openess of Extractive Industry Contract / lic...Acces to Public Information and Openess of Extractive Industry Contract / lic...
Acces to Public Information and Openess of Extractive Industry Contract / lic...Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Tata Kelola Pelayanan Informasi Publik pada Masa Darurat Kesehatan Masyarakat...
Tata Kelola Pelayanan Informasi Publik pada Masa Darurat Kesehatan Masyarakat...Tata Kelola Pelayanan Informasi Publik pada Masa Darurat Kesehatan Masyarakat...
Tata Kelola Pelayanan Informasi Publik pada Masa Darurat Kesehatan Masyarakat...Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Peluang dan Tantangan Keterbukaan Kontrak dalam Pelaksanaan Standar EITI
Peluang dan Tantangan Keterbukaan Kontrak dalam Pelaksanaan Standar EITIPeluang dan Tantangan Keterbukaan Kontrak dalam Pelaksanaan Standar EITI
Peluang dan Tantangan Keterbukaan Kontrak dalam Pelaksanaan Standar EITIPublish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Legal Framework of Contract Disclosure of Oil and Gas, Mineral and Coal Secto...
Legal Framework of Contract Disclosure of Oil and Gas, Mineral and Coal Secto...Legal Framework of Contract Disclosure of Oil and Gas, Mineral and Coal Secto...
Legal Framework of Contract Disclosure of Oil and Gas, Mineral and Coal Secto...Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 

Mehr von Publish What You Pay (PWYP) Indonesia (20)

Newsletter Voicing for Life April 2020 - English Version
Newsletter Voicing for Life April 2020 - English VersionNewsletter Voicing for Life April 2020 - English Version
Newsletter Voicing for Life April 2020 - English Version
 
Newsletter Voicing for Life Desember 2019
Newsletter Voicing for Life Desember 2019Newsletter Voicing for Life Desember 2019
Newsletter Voicing for Life Desember 2019
 
Newsletter Voicing for Life Desember 2019 - English Version
Newsletter Voicing for Life Desember 2019 - English VersionNewsletter Voicing for Life Desember 2019 - English Version
Newsletter Voicing for Life Desember 2019 - English Version
 
Newsletter Voicing for Life April 2020
Newsletter Voicing for Life April 2020Newsletter Voicing for Life April 2020
Newsletter Voicing for Life April 2020
 
Revenue and Fiscal System of Oil and Gas in Indonesia
Revenue and Fiscal System of Oil and Gas in IndonesiaRevenue and Fiscal System of Oil and Gas in Indonesia
Revenue and Fiscal System of Oil and Gas in Indonesia
 
Keterbukaan Kontrak dalam EITI
Keterbukaan Kontrak dalam EITIKeterbukaan Kontrak dalam EITI
Keterbukaan Kontrak dalam EITI
 
Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 ...
Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 ...Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 ...
Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 ...
 
Opportunities and Challenges of Contract Transparancy in the Implementation o...
Opportunities and Challenges of Contract Transparancy in the Implementation o...Opportunities and Challenges of Contract Transparancy in the Implementation o...
Opportunities and Challenges of Contract Transparancy in the Implementation o...
 
Acces to Public Information and Openess of Extractive Industry Contract / lic...
Acces to Public Information and Openess of Extractive Industry Contract / lic...Acces to Public Information and Openess of Extractive Industry Contract / lic...
Acces to Public Information and Openess of Extractive Industry Contract / lic...
 
Newsletter - Open Contracting - Juli 2020
Newsletter - Open Contracting - Juli 2020Newsletter - Open Contracting - Juli 2020
Newsletter - Open Contracting - Juli 2020
 
Newsletter - Open Contracting - July 2020
Newsletter - Open Contracting - July 2020Newsletter - Open Contracting - July 2020
Newsletter - Open Contracting - July 2020
 
Newsletter - Open Contracting - Mei 2020
Newsletter - Open Contracting - Mei 2020Newsletter - Open Contracting - Mei 2020
Newsletter - Open Contracting - Mei 2020
 
Newsletter - Open Contracting - May 2020
Newsletter - Open Contracting - May 2020Newsletter - Open Contracting - May 2020
Newsletter - Open Contracting - May 2020
 
Newsletter - Open Contracting - April 2020
Newsletter - Open Contracting - April 2020Newsletter - Open Contracting - April 2020
Newsletter - Open Contracting - April 2020
 
Newsletter - Open Contracting - Desember 2019
Newsletter - Open Contracting - Desember 2019Newsletter - Open Contracting - Desember 2019
Newsletter - Open Contracting - Desember 2019
 
Tata Kelola Pelayanan Informasi Publik pada Masa Darurat Kesehatan Masyarakat...
Tata Kelola Pelayanan Informasi Publik pada Masa Darurat Kesehatan Masyarakat...Tata Kelola Pelayanan Informasi Publik pada Masa Darurat Kesehatan Masyarakat...
Tata Kelola Pelayanan Informasi Publik pada Masa Darurat Kesehatan Masyarakat...
 
Kerangka Hukum keterbukaan Kontrak Migas dan Minerba di indonesia
Kerangka Hukum keterbukaan Kontrak Migas dan Minerba di indonesiaKerangka Hukum keterbukaan Kontrak Migas dan Minerba di indonesia
Kerangka Hukum keterbukaan Kontrak Migas dan Minerba di indonesia
 
Contract Disclosure and Beneficial Ownership Transparency
Contract Disclosure and Beneficial Ownership TransparencyContract Disclosure and Beneficial Ownership Transparency
Contract Disclosure and Beneficial Ownership Transparency
 
Peluang dan Tantangan Keterbukaan Kontrak dalam Pelaksanaan Standar EITI
Peluang dan Tantangan Keterbukaan Kontrak dalam Pelaksanaan Standar EITIPeluang dan Tantangan Keterbukaan Kontrak dalam Pelaksanaan Standar EITI
Peluang dan Tantangan Keterbukaan Kontrak dalam Pelaksanaan Standar EITI
 
Legal Framework of Contract Disclosure of Oil and Gas, Mineral and Coal Secto...
Legal Framework of Contract Disclosure of Oil and Gas, Mineral and Coal Secto...Legal Framework of Contract Disclosure of Oil and Gas, Mineral and Coal Secto...
Legal Framework of Contract Disclosure of Oil and Gas, Mineral and Coal Secto...
 

ESDMuntukKesejahteraan

  • 1. ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat Disampaikan dalam Konferensi Tata Kelola Sumberdaya Ekstraktif, “Extracting the Future: Menata Sumberdaya Ekstraktif untuk Pembangunan Berkelanjutan.” Jakarta, 17 November 2015
  • 2. ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL MEKANISME DAN KRITERIA KEBERHASILAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG Ir. M. Hendrasto, M.Sc
  • 3. ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat Outline Latar Belakang Mekanisme Reklamasi dan Pascatambang Kriteria Keberhasilan Reklamasi dan Pascatamabang
  • 4. ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat LATAR BELAKANG
  • 5. ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat LATAR BELAKANG ‘Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi’ (Pasal 99 UU 4/2009) ‘Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang’ (Pasal 100 UU 4/2009) 5
  • 6. ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Tahap reklamasi dibagi sesuai dengan tahapan kegiatan :  Reklamasi Tahap Eksplorasi dan  Reklamasi Tahap Operasi Produksi Pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan (Permen ESDM No. 7 Tahun 2014) DEFINISI
  • 7. ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat 7 PRINSIP PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM MELAKSANAKAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG perlindungan terhadap kualitas air , tanah, dan udara; perlindungan keanekaragaman hayati; stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang serta struktur buatan (man-made structure) lainnya; pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya; menghormati nilai-nilai sosial dan budaya setempat; Perlindungan kuantitas air tanah Sumber : PP No. 78 Tahun 2010
  • 8. ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat MEKANISME REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
  • 9. ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat PENYUSUNAN & TATA LAKSANA RENCANA REKLAMASI TAHAP EKSPLORASI Rencana Reklamasi Tahap Eksplorasi Disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui Pengajuan 45 hari sebelum kegiatan sebelum melakukan kegiatan eksplorasi yang dapat menyebabkan lahan terganggu meliputi antara lain lubang pengeboran, sumur uji, parit uji, dan/atau sarana penunjang eksplorasi. sesuai dengan jangka waktu kegiatan eksplorasi dengan rincian tahunan. EksplorasiPenyelidikan Umum FS
  • 10. ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat PENYUSUNAN & TATA LAKSANA RENCANA REKLAMASI TAHAP OPERASI PRODUKSI IUP/IUPK OPERASI PRODUKSIFS Rencana Reklamasi Tahap Operasi Produksi Disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup YANG TELAH DISETUJUI sesuai dengan jangka waktu 5 tahun dengan rincian tahunan. Pengajuan Bersamaan dgn Pengajuan IUP OP
  • 11. ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat PENYUSUNAN & TATA LAKSANA RENCANA PASCATAMBANG IUP/IUPK OPERASI PRODUKSI Rencana Pascatambang Disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup YANG TELAH DISETUJUI IUP/IUPK EKSPLORASI Penyelidikan Umum FSEksplorasi Pengajuan Bersamaan dgn Pengajuan IUP OP
  • 12. ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat Pengangkutan Top soil Pembentukan disposal dan pengaturan permukaan Pembuatan saluran drainase dan pengendalian erosi Penanaman cover crop dan tanaman pioner Pemeliharaan dan Pemantauan Penghamparan Top soil Penataan Lahan Penisipan tanaman lokal TAHAPAN KEGIATAN REKLAMASI
  • 13. ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat 1 2 3 4 CONTOH KEGIATAN REKLAMASI Penataan Lahan Penanaman Cover Crop Penanaman Tanaman Pionir dan Lokal Revegetasi
  • 14. ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat KRITERIA KEBERHASILAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
  • 15. ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat KRITERIA KEBERHASILAN REKLAMASI TAHAP EKSPLORASI LAMPIRAN VI PERMEN ESDM NO. 7/2014 Penatagunaan Lahan Penataan permukaan tanah Penimbunan kembali lahan bekas eksplorasi Penebaran tanah zona Pengendalian erosi sedimentasi Revegetasi Penanaman Penyelesaian Akhir Penutupan tajuk Pengendalian hama, gulma, dan penyakit 1 2 3
  • 16. ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat KRITERIA KEBERHASILAN REKLAMASI TAHAP OPERASI PRODUKSI LAMPIRAN X PERMEN ESDM NO. 7/2014 Penatagunaan Lahan Penataan permukaan tanah Penimbunan kembali lahan bekas eksplorasi Penebaran tanah zona Pengendalian erosi sedimentasi Revegetasi Penanaman Pengelolaan material pembangkit air asam tambang Penyelesaian Akhir Penutupan tajuk Pemeliharaan 1 2 3
  • 17. ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat KRITERIA KEBERHASILAN PASCATAMBANG LAMPIRAN XIV PERMEN ESDM NO. 7/2014 Reklamasi tapak bekas tambang Reklamasi fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian Reklamasi fasilitas penunjang Pemantauan Pemeliharaan Pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi 1 2 3 456
  • 18. ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat JAMINAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG Jaminan Reklamasi Tahap Eksplorasi Deposito Berjangka Jaminan Reklamasi Tahap Operasi Produksi Rekening Bersama Deposito Berjangka Bank Garansi Cadangan Akuntansi Jaminan Pascatambang Deposito Berjangka Syarat penempatan jaminan reklamasi tahap operasi produksi dengan Cadangan Akuntansi: • Perusahaan yang terdapat di bursa efek di Indonesia dan menempatkan sahamnya 40% dari total saham • Perusahaan yang mempunyai jumlah modal disetor > US$ 50.000.000,00 sebagaimana yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan dan/ a tau perubahannya yang disahkan oleh notaris
  • 19. ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat KEWAJIBAN MELAKSANAKAN REKLAMASI Penempatan jaminan reklamasi tidak menghilangkan kewajiban Pemegang IUP/IUPK untuk melaksanakan reklamasi Kekurangan biaya untuk menyelesaikan reklamasi dari jaminan yang telah ditetapkan, tetap menjadi tanggung jawab Pemegang IUP/IUPK
  • 20. ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat Jalan Prof. Dr. Soepomo, SH No. 10, Jakarta 12870; Telp/Faks : 021-8295608/8297642 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA Terima Kasih