Kebijakan dan Mekanisme Pelaksanaan UU no. 23/2014 tentang Pemda terkait Desentralisasi dan Perizinan SDA
•
2 gefällt mir•8,998 views
Materi disampaikan dalam Konferensi Sumber Daya Ekstratif PWYP Indonesia, 17 November 2015. Pembicara: DR. Kurniasih, SH, M. SI
Empfohlen
Weitere ähnliche Inhalte
Was ist angesagt?
Was ist angesagt? (20)
Andere mochten auch
Andere mochten auch (20)
Ähnlich wie Kebijakan dan Mekanisme Pelaksanaan UU no. 23/2014 tentang Pemda terkait Desentralisasi dan Perizinan SDA
Ähnlich wie Kebijakan dan Mekanisme Pelaksanaan UU no. 23/2014 tentang Pemda terkait Desentralisasi dan Perizinan SDA (20)
Mehr von Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
Mehr von Publish What You Pay (PWYP) Indonesia (20)
Kürzlich hochgeladen
Kürzlich hochgeladen (9)
Kebijakan dan Mekanisme Pelaksanaan UU no. 23/2014 tentang Pemda terkait Desentralisasi dan Perizinan SDA
- 1. Disampaikan dalam Konferensi Tata Kelola Sumberdaya Ekstraktif, “Extracting the Future: Menata Sumberdaya Ekstraktif untuk Pembangunan Berkelanjutan.” Jakarta, 17 November 2015
- 2. KEBIJAKAN DAN MEKANISME PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERKAIT DESENTRALISASI DAN PERIZINAN SDA DR. KURNIASIH, SH, M.Si DIREKTUR PRODUK HUKUM DAERAH DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- 4. .......Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. PEMBUKAAN UUD 1945
- 5. DESENTRALISASI DLM KORIDOR UU PEMDA Pasal 133 Ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan undang-undang ini, diadakan penyesuaian. UU 22 THN 1999 UU 32 THN 2004 UU 23 THN 2014 Pasal 237 Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan daerah otonom wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini. Pasal 407 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini.
- 6. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang- undang. Pasal 18 ayat 1 UUD 1945
- 7. ARTICLE 1 Const. 1945 INDONESIA IS A UNITARY STATE ARTICLE 18 Const. 1945 NKRI DIVIDED INTO PROVINCIAL REGIONS AND AREAS OF THE PROVINCE IS DIVIDED INTO REGENCY AND CITY, WHICH EACH PROVINCE, REGENCY, AND THE CITY HAS ORGANIZED LOCAL GOVERNMENT LEGISLATION 7 N K R I Province : 34 Regency : 415 City : 93 WITH LARGE AND SMALL ISLANDS WITH DIVERSITY AND POPULATION CULTURE AND CUSTOMS, RELIGION AND NATURAL RESOURCES AND THE WEALTHS Considering Law No. 23/2014 on Local Government 542 Autonomous Regions
- 8. LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN UU NOMOR 23 TAHUN 2014 1. Menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Menata manajemen pemerintahan daerah yang lebih responsif, akuntabel, transparan dan efisien. 3. Menata keseimbangan tanggung jawab antar tingkatan/susunan pemerintahan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. 4. Menata pembentukan daerah agar lebih selektif sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah. 5. Menata hubungan antara pusat dan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menimbang: ...... b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara; 8
- 9. KEKUASAAN PEMERINTAHAN Pasal 5 Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekuasaan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam berbagai Urusan Pemerintahan. Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden dibantu oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan tertentu. 2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. 1 3 4
- 10. KEKUASAAN PEMERINTAHAN Pasal 6 Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan sebagai dasar dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan. Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah. Presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. 1 2 Pasal 7
- 11. URUSAN PEMERINTAHAN KONKURENABSOLUT PILIHAN (8) WAJIB (24) PELAYANAN DASAR (6) NON PELAYANAN DASAR (18) S P M 1. PENDIDIKAN 2. KESEHATAN 3. PU DAN PR 4. PERUMAHAN RAKYAT & KAW PERMUKIMAN 5. TRAMTIBUM & LINMAS 6. SOSIAL dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah, sumber daya personil, dan ketersediaan sarana dan prasarana. Memprioritaskan pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar 1. PERTAHANAN 2. KEAMANAN 3. AGAMA 4. YUSTISI 5. POLITIK LUAR NEGERI 6. MONETER & FISKAL NSPK PEMERINTAHAN UMUM 1. Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional. 2. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa. 3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan Intrasuku, umat beragama, ras dan gol lainnya 4. Penanganan Konflik Sosial. 5. Koordinasi Pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di Wilayah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila. 7. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- 12. Pasal 17 Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 2 Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) Pemerintah Pusat belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggara Pemerintahan Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 1 3 4
- 13. KEPALA DAERAH KEDUDUKAN GUBERNUR WAKIL PEMERINTAH PUSAT Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang mjd kewenangan daerah provinsi (dibiayai dari APBD) melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat (dibiayai APBD) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan tugas lain (Pasal 91) Melaksanakan tugas dan wewenang lain selain yang diatur dalam Pasal 91 Membentuk perda Dibantu perangkat daerah Tidak membentuk perda Dibantu perangkat gubernur sbg wakil Pemerintah Pusat Dibiayai APBN Pelaksana urusan pemerintahan umum (APBN) 13 Tidak membentuk perda Dibantu instansi vertikal (kesbangpol kemendagri) Dibiayai APBN
- 14. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Undang-Undang Nomor
- 15. UU 23 TAHUN 2014 Pendanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah didanai dari dan atas beban APBN. 1 2 Pasal 282 Administrasi pendanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 3
- 16. PERMENDAGRI NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016 DIDASARKAN PRINSIP 1 Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat; Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD; Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya. 2 3 4 5 6
- 17. LAMPIRAN PEMBAGIAN URUSAN BIDANG KEHUTANAN
- 18. NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH KABUPATEN/KOTA 1. Perencanaan Hutan a. Penyelenggaraan inventarisasi hutan. b. Penyelenggaraan pengukuhan kawasan hutan. c. Penyelenggaraan penatagunaan kawasan hutan. d. Penyelenggaraan pembentukan wilayah pengelolaan hutan. e. Penyelenggaraan rencana kehutanan nasional. -- -- 2. Pengelolaan Hutan a. Penyelenggaraan tata hutan. b. Penyelenggaraan rencana pengelolaan hutan. c. Penyelenggaraan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. d. Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan. e. Penyelenggaraan perlindungan hutan. f. Penyelenggaraan pengolahan dan penatausahaan hasil hutan. g. Penyelenggaraan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK). a. Pelaksanaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK). b. Pelaksanaan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK). c. Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, meliputi : 1) Pemanfaatan kawasan hutan; 2) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; --
- 19. NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH KABUPATEN/KOTA 2. Pengelolaan Hutan 3) Pemungutan hasil hutan; 4) Pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon. a. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara. b. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung, dan hutan produksi. c. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu. d. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m³/tahun. e. Pelaksanaan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi. -- 3. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya a. Penyelenggaraan pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. b. Penyelenggaraan konservasi tumbuhan dan satwa liar. c. Penyelenggaraan pemanfaatan secara lestari kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam. d. Penyelenggaraan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. a. Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari taman hutan raya (TAHURA) lintas Daerah kabupaten/kota. b. Pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES. c. Pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasam pelestarian alam. Pelaksanaan pengelolaan TAHURA kabupaten/ kota.
- 20. NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH KABUPATEN/KOTA 4. Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kehutanan a. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendidikan menengah kehutanan. b. Penyelenggaraan penyuluhan kehutanan nasional. a. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi. b. Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan. -- 5. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Penyelenggaraan pengelolaan DAS. Pelaksanaan pengelolaan DAS lintas Daerah kabupaten/kota dan dalam Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. 6. Pengawasan Kehutanan Penyelenggaraan pengawasan terhadap pengurusan hutan. -- --
- 21. LAMPIRAN PEMBAGIAN URUSAN BIDANG ESDM
- 22. NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH KABUPATEN/KOTA 1. Geologi a.Penetapan cekungan air tanah. b.Penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah lintas Daerah provinsi dan lintas negara. c.Penetapan kawasan lindung geologi dan warisan geologi (geo- heritage). d.Penetapan status dan peringatan dini bahaya gunung api. e.Peringatan dini potensi gerakan tanah. f. Penetapan neraca sumber daya dan cadangan sumber daya mineral dan energi nasional. g.Penetapan kawasan rawan bencana geologi. a.Penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam Daerah provinsi. b.Penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah dalam Daerah provinsi. c.Penetapan nilai perolehan air tanah dalam Daerah provinsi.
- 23. NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH KABUPATEN/KOTA 2. Mineral dan Batubara a. Penetapan wilayah pertambangan sebagai bagian dari rencana tata ruang wilayah nasional, yang terdiri atas wilayah usaha pertambangan, wilayah pertambangan rakyat dan wilayah pencadangan negara serta wilayah usaha pertambangan khusus. b. penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara serta wilayah izin usaha pertambangan khusus. c. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan lintas Daerah provinsi dan wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil. d. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan pada : 1) wilayah izin usaha Pertambangan yang berada pada wilayah lintas Daerah provinsi; a. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil. b. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut. c. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut. d. Penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat.
- 24. NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH KABUPATEN/KOTA 2. Mineral dan Batubara 2) wilayah izin usaha pertambangan yang berbatasan langsung dengan negara lain; dan 3) wilayah laut lebih dari 12 mil; a. Penerbitan izin usaha pertambangan dalam rangka penanaman modal asing. b. Pemberian izin usaha pertambangan khusus mineral dan batubara. c. Pemberian registrasi izin usaha pertambangan dan penetapan jumlah produksi setiap Daerah provinsi untuk komiditas mineral logam dan batubara. d. Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang komoditas tambangnya yang berasal dari Daerah provinsi lain di luar lokasi fasilitas pengolahan dan pemurnian, atau impor serta dalam rangka penanaman modal asing. e. Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah provinsi yang sama. f. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi. g. Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.
- 25. NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH KABUPATEN/KOTA 2. Mineral dan Batubara e. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang kegiatan usahanya di seluruh wilayah Indonesia. f. Penetapan harga patokan mineral logam dan batubara. g. Pengelolaan inspektur tambang dan pejabat pengawas pertambangan. 3. Minyak dan Gas Bumi Penyelenggaraan minyak dan gas bumi.
- 26. NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH KABUPATEN/KOTA 4. Energi Baru Terbarukan a. Penetapan wilayah kerja panas bumi. b. Pelelangan wilayah kerja panas bumi. c. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah provinsi. d. Penerbitan izin panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung. e. Penetapan harga listrik dan/atau uap panas bumi. f. Penetapan badan usaha sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik. g. Penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam lintas Daerah provinsi. h. Penerbitan izin usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan di atas 10.000 (sepuluh ribu) ton pertahun. a. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi. c. Penerbitan izin, pembinaan dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton pertahun. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota.
- 27. NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH KABUPATEN/KOTA 5. Ketenagalistrikan a. Penetapan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik dan izin jual beli tenaga listrik lintas negara. b. Penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik lintas Daerah provinsi, badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik lintas Daerah provinsi atau badan usaha milik negara. c. Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas Daerah provinsi atau berada di wilayah di atas 12 mil laut. d. Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dan penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. a. Penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam Daerah provinsi. b. Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah provinsi. c. Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dan penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi. d. Persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.
- 28. NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH KABUPATEN/KOTA 5. Ketenagalistrikan e. Persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. f. Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dilakukan oleh badan usaha milik negara atau penanam modal asing/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal asing. g.Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan. e. Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri. f. Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan.
- 29. TERIMA KASIH KEMENTERIAN DALAM NEGERI