Arah Penguatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang
•
1 gefällt mir•1,680 views
Dokumen ini membahas tentang arah penguatan fungsi pengawasan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan reklamasi dan pascatambang. Dokumen ini menjelaskan dasar hukum, tata laksana reklamasi dan pascatambang, pengawasan, serta sanksi yang dapat diberikan kepada perusahaan pertambangan yang tidak memenuhi ketentuan reklamasi dan pascatambang.
Empfohlen
Empfohlen
Weitere ähnliche Inhalte
Was ist angesagt?
Was ist angesagt? (20)
Ähnlich wie Arah Penguatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang
Ähnlich wie Arah Penguatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang (20)
Mehr von Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
Mehr von Publish What You Pay (PWYP) Indonesia (20)
Arah Penguatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang
- 1. DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL FGD PENGAWASAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG “Arah Penguatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang” Jakarta, 24 Januari 2019 1
- 3. 3 DASAR HUKUM PENGAWASAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG UU No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan turunannya PP No 78/2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang Permen ESDM No 26/2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara Kepmen ESDM No 1827/K/30/MEM/2018 tahun 2018, Lampiran VI tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik PP No 55/2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan
- 4. UNDANG-UNDANG No. 4 Tahun 2009 “Pertambangan Mineral dan Batubara “PASAL 95” PEMEGANG IUP dan IUPK WAJIB : 1. Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik; 2. Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia; 3. Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara; 4.Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; 5. Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan. DASAR HUKUM PENGAWASAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG (2)
- 5. UNDANG-UNDANG No. 4 Tahun 2009 “Pertambangan Mineral dan Batubara “PASAL 99 ” PEMEGANG IUP dan IUPK WAJIB : 1. Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi; 2. Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang. DASAR HUKUM PENGAWASAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG (3)
- 6. UNDANG-UNDANG No. 4 Tahun 2009 “Pertambangan Mineral dan Batubara “PASAL 100 ” PEMEGANG IUP dan IUPK WAJIB : 1. Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang; 2. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan tersebut; 3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP atau IUPK tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui. DASAR HUKUM PENGAWASAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG (4)
- 7. II. TATA LAKSANA REKLAMASI DAN PASCATAMBANG 7
- 8. PENYUSUNAN & TATA LAKSANA RENCANA REKLAMASI TAHAP EKSPLORASI 8 Penyelidikan Umum Eksplorasi FS IUP/IUPK EKSPLORASI Rencana Reklamasi Tahap Eksplorasi Disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui Pengajuan 45 hari sebelum kegiatan sebelum melakukan kegiatan eksplorasi yang dapat menyebabkan lahan terganggu meliputi antara lain lubang pengeboran, sumur uji, parit uji, dan/atau sarana penunjang eksplorasi. sesuai dengan jangka waktu kegiatan eksplorasi dengan rincian tahunan. Rencana biaya reklamasi tahap eksplorasi dihitung berdasarkan biaya: biaya langsung dan biaya tidak langsung Penyusunan Rencana Reklamasi mengacu pada Pedoman Penyusunan Rencana Reklamasi Tahap Eksoplorasi KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
- 9. PENYUSUNAN & TATA LAKSANA RENCANA REKLAMASI TAHAP OPERASI PRODUKSI FS IUP/IUPK OPERASI PRODUKSI IUP/IUPK OPERASI PRODUKSI Rencana Reklamasi Tahap OP Disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup YANG TELAH DISETUJUI Pengajuan kegiatan operasi pertambangan yang dapat mengakibatkan lahan terganggu meliputi antara lain areal penambangan, areal penimbunan tanah penutup, areal penimbunan komoditas tambang, jalan tambang dan non tambang, pabrik atau instalasi pengolahan dan pemurnian, dan/atau sarana penunjang. sesuai dengan jangka waktu 5 tahun dengan rincian tahunan. Rencana reklamasi tahap operasi produksii meliputi: a. tata guna lahan sebelum dan sesudah kegiatan operasi produksi; b. rencana pembukaan lahan untuk kegiatan operasi produksi c. program reklamasi; d. rencana biaya reklamasi tahap operasi; dan e. kriteria keberhasilan reklamasi meliputi standar keberhasilan penataan lahan, revegetasi, pekerjaan sipil, dan penyelesaian akhir bersamaan dengan pengajuan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur, sesuai dengan kewenangannya. 9 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
- 10. PENYUSUNAN DAN TATA LAKSANA RENCANA PASCATAMBANG 10 Penyelidikan Umum Eksplorasi FS IUP/IUPK EKSPLORASI IUP/IUPK OPERASI PRODUKSI Pengajuan Bersamaan dgn Pengajuan IUP OP Rencana Pascatambang Disusun berdasarkan dokumen studi kelayakan dan dokumen lingkungan hidup YANG TELAH DISETUJUI
- 11. EKONOMI (Memuat Program Berkelanjutan) Dokumen Acuan Rencana Reklamasi Rencana Pascatambang REKLAMASI DAN PASCATAMBANG SOSIAL LINGKUNGAN Peraturan Menteri ESDM No. 26 tahun 2018` Program kewirausahaan PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara| Energi Untuk Kesejahteraan Rakyat
- 13. TUJUAN GOOD MINING PRACTICE Keberlanjutan Fungsi Lingkungan dan Ekosistem Ekonomis Keberlanjutan Fungsi Lingkungan Sosial Lingkungan PEMBANGUNAN EKONOMI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KegiatanPertambangan MineraldanBatubara Dokumen Lingkungan Studi Kelayakan Teknis Layak Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara| Energi Untuk Kesejahteraan Rakyat
- 14. 14 PENGAWASAN PERTAMBANGAN MINERBA Pemerintah (Pusat/Prov) Kepala Inspektur Tambang Inspektur Tambang Perusahaan (Pemegang IUP) Kepala Teknik Tambang Pengawas Operasional/Teknis Hukum & Peraturan Pengelolaan Pertambangan •Undang-Undang •Peraturan Pemerintah •Peraturan Daerah •Peraturan Menteri Instansi Pengawas Lain (Irjen - BPK – KPK)
- 15. ASPEK DAN PETUGAS PENGAWASAN 15 Catatan: kewenangan Inspektur Tambang Kewenangan Pejabat yang Ditunjuk teknis pertambangan; pemasaran; keuangan; pengolahan data mineral dan batubara; konservasi sumber daya mineral dan batubara; keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan; keselamatan operasi pertambangan; pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang; pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri; pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan; pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan; kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkutkepentingan umum; pengelolaan IUP atau IUPK; dan jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan
- 16. PERANAN INSPEKTUR TAMBANG 16 Pengawasan Rutin Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pemeriksaan Kasus Lingkungan Evaluasi Dokumen Teknis Pemeriksaan Kecelakaan, Kejadian Berbahaya
- 17. MEKANISME PENGAWASAN ASPEK TEKNIK DAN LINGKUNGAN 17 KEPALA INSPEKTUR TAMBANG INSPEKTUR TAMBANG KEPALA TEKNIK TAMBANG
- 18. PEDOMAN PENGAWASAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG Keputusan Menteri ESDM No 1827/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik - Penyusunan dan Penyampaian Rencana Reklamasi dan atau/Pascatambang - Perhitungan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang - Pelaporan Pelaksanaan Reklamasi dan/atau Pascatambang - Penilaian Reklamasi dan/atau Pascatambang - Kriteria Keberhasilan Reklamasi dan/atau Pascatambang
- 19. Upaya yang telah dilakukan Ditjen Minerba Early Warning terhadap Perusahaan2 yang terlambat: - menyampaikan reklamasi Reklamasi dan/atau rencana Pascatambang - Menempatkan jaminan Reklmasi dan/atau Jaminan Pascatambang - Menyampaikan laporan pelaksanaan reklamasi dan/atau Pascatambang Sistem online luasan reklamasi
- 20. PENGUATAN PENGAWASAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG Kerja sama dengan LAPAN dalam pemanfaatan penginderaan jauh dalam pengawasan reklamasi dan pascatambang Pengembangan sistem evaluasi reklamasi berdasarkan data spasial Peningkatan Kompetensi Inspektur Tambang
- 21. Batas Wilayah Pertambangan Alur Sungai di Area Penambangan Pemantauan luasan dan batasan bukaan lahan, kemajuan tambang, lubang bekas tambang Pit Penambangan Batubara Area Reklamasi Bekas Tambang PEMANFAATAN DATA PENGINDERAAN JAUH PADA PENGAWASAN REKLAMASI PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
- 22. Pemantauan keberhasilan tutupan reklamasi dan pascatambang PEMANFAATAN DATA PENGINDERAAN JAUH PADA PENGAWASAN REKLAMASI PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
- 23. IV. SANKSI 23
- 24. SANKSI Sesuai dengan Pasal 50 Ayat 4 : Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi yang tidak : a. menyampaikan rencana Reklamasi tahap Eksplorasi sesuai Dokumen Lingkungan Hidup; b. menempatkan jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi sesuai dengan penetapan Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya; c. melaksanakan Reklamasi tahap Eksplorasi; d. melaporkan pelaksanaan Reklamasi tahap Eksplorasi; e. menyampaikan rencana Reklamasi tahap operasi roduksi pada saat mengajukan permohonan peningkatan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi; dan f. menyampaikan rencana Pascatambang pada saat mengajukan permohonan peningkatan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi, Sesuai dengan Pasal 50 Ayat 3 : Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang tidak : a. menempatkan jaminan Reklamasi tahap operasi produksi dan jaminan Pascatambang sesuai dengan penetapan Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya; b. menyampaikan rencana Reklamasi tahap operasi produksi secara periodik; c. melaksanakan Reklamasi tahap operasi produksi dan Pascatambang; d. melaporkan pelaksanaan Reklamasi tahap operasi produksi dan Pascatambang, akan dikenakan sanksi administratif. Sesuai dengan Pasal 50 Ayat 5 : Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang tidak : a. menyampaikan rencana pascaoperasi sesuai dengan Dokumen Lingkungan Hidup; b. melaksanakan kegiatan pascaoperasi untuk perbaikan, pemulihan, dan penataan kualitas lingkungan dan ekosistem agar berfungsi kembali sesuai peruntukannya; dan c. melaporkan pelaksanaan kegiatan pascaoperasi, IUP dan IUP EKSPLORASI IUP dan IUPK OP IUP OP khusus Olah Murni 24
- 25. SANKSI 25 1 Peringatan tertulis 2 Penghentian sebagian atau seluruh kegiatan penambangan 3 Pencabutan izin Sanksi administratif berupa pencabutan IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Eksplorasi, atau IUPK Operasi Produksi, dikenakan kepada pemegang IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Eksplorasi, atau IUPK Operasi Produksi yang tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan. KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
- 26. V. KOORDINASI 26
- 27. KOORDINASI BINWAS TERPADU DENGAN DPR SUPERVISI TATA KELOLA REKLAMASI – KEMENDAGRI, BPK, KPK, ITJEN KESDM PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN - KLHK