Proses kebijakan publik terdiri dari beberapa tahapan yaitu penentuan agenda, perumusan alternatif, penetapan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Tahapan-tahapan tersebut merupakan serangkaian proses untuk membuat dan mengevaluasi kebijakan pemerintah guna penyelesaian masalah sosial.

1. PROSES KEBIJAKAN PUBLIK

2. KEBIJAKAN
PUBLIK Pola tindakan yang ditetapkan oleh
Pemerintah dan terwujud dalam bentuk
perundang undangan dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan negara.

3. PROSES
KEBIJAKAN
PUBLIK
Dapat dipahami sebagai serangkaian tahap atau fase kegiatan
untuk membuat kebijakan publik.
Penentuan Agenda Perumusan Alternatif Penetapan Kebijkan
Implementasi KebijakanEvaluasi Kebijakan

4. Penentuan Agenda
How problems are perceived and defined, command
attention, and get onto political agenda ( kraft & Furlong
, 2007:71)
Tujuan dari penentuan agenda
ini adalah untuk menjelaskan
mekanisme dan dinamika dari
tranformasi suatu kondisi
masyarakat menjadi suatu
masalah kebijakan yang harus
dicarikan jalan keluarnya
melalui penggunaan kekuasaan
pemerintah untuk membuat

5. Perumusan Alternatif
Pada dasarnya perumusan alternatif adalah hasil dari
kegiatan peramalan (forecasting) mengenai kondisi yang
perlu atau dapat diwujudkan berkaitan dengan pemecahan
masalah kebijakan .
4 kriteria yang dapat dijadikan pertimbangan
dalam pembanding alternatif kebijkan
menurut Patton & Sawicki (1986) :
• Kelayakan teknis
• Kemungkinan ekonomi dan keuangan
• Kelayakan politik
• Keterlaksanaan adiministratif

6. Penetapan Kebijakan
Pengambilan keputusan dari alternatif kebijakan yang
tersedia
1.Penetapan kebijakan merupakan
proses yang dilakukan
pemerintah untuk melaksanakan
suatu pola tindakan tertent atau
sebaliknya, untuk tidak
melakukan tindakan tertentu.
2.Penetapan kebijakan berkaitan
dengan pencapaian konsensus
dalam pemilihan alternatif-
alternatif yang tersedia.
Tahap ini berkenaan dengan legitimasi dari alternatif
yang dipilih, yakni berupa suatu rangcangan
tindakan-tindakan yang ditetapkan menjadi
peraturan perundang – udangan.

7. Implementasi Kebijakan
Tahap ini pada dasarnya berkaitan dengan bagaimana pemerintah bekerja atau proses yang dilakukan oleh
pemerintah untuk menjadikan kebijakan menghasilkan keadaan yang direncanakan.
Bahwa implementasi kebijakan adalah suatu penggalan dari proses kebijakan,
yang berisi upaya untuk mengubah target menjadi hasil. Target tersebut adalah
konkretisasi atau spesifikasi dari tujuan kebijakan yang telah ditetapkan, yang
secara rinci dan berjenjang menjadi program-program dan kegiatan-kegiatan.

8. Evaluasi Kebijakan
Menyangkut pembahasan
kembali terhadap
implementasi kebijakan.
Tahap ini berfokus pada
identifikasi hasil hasil dan
akibat akibat dari
implementasi kebijakan.
Dengan fokus tersebut,
evaluasi kebijakan akan
menyediakan feedback
bagi penentuan kepetusun

9. Sekian dari kami, Terima kasih