Makalah ini membahas tentang permasalahan pelaksanaan Ujian Nasional di Indonesia, mulai dari pengertian Ujian Nasional, dasar hukum pelaksanaannya, sampai permasalahan-permasalahan yang muncul seperti standar nilai kelulusan yang tinggi, ketidakmerataan sarana dan prasarana pendidikan antara sekolah perkotaan dan pedesaan, serta kinerja pengawas ujian nasional yang belum optimal."

1. KAPITA SELEKTA PENDIDIKAN ISLAM
“Meretas Sumbu Konflik Pelaksanaan UN (Ujian Nasional) di Indonesia
Disusun Oleh:
Hardiana Utari 1012100040
Vadilla Mentari 1012100052
UNIFERSITAS MUSLIM INDONESIA
Fakultas Agama Islam
2011-2012
KATA PENGANTAR

2. Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan
Hidayah-Nya sehingga makalah kami yang berjudul “Meretas Sumbu Konflik
Pelaksanaan Ujian Nasional di Indonesia” dapat terselesaikan tepat waktu.
Makalah ini kami buat untuk diajukan sebagai tugas kelompok yang nantinya
digunakan sebagai bahan presentasi dalam mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Islam.
Kami mengetahui kalau dalam pembuatan makalah kami terdapat kesalahan dari
segi isi maupun penulisan karena maka kami sadar bahwa kami hanya manusia biasa
yang tak luput dari kesalahan. Olehnya itu kami mengharapkan kritik dan saran yang
bersifat membangun demi kelengkapan atau sempurnya makalah kami.
Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan semoga makalah kami dapat
bermanfaat bagi kita semua
Makassar, 25 Oktober 2012
Kelompok 13

3. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ……………………………………………………………. i
DAFTAR ISI ……………………………………………………………. ii
BAB I. PENDAHULUAN …………………………………………………………….
A. Latar Belakang …………………………………………….……………… 1
B. Rumusan Masalah ……………………………………………………………. 2
BAB II. PEMBAHASAN
A. Pengertian Ujian Nasional …..………………………………………..... 3
B. Dasar Hukum Pelaksanaan UN ……………………………………………... 4
C. Permasalahan Ujian Nasional ……………………………………………... 5
D. Segi negative dan positifnya.
UN di Indonesia Adapun Sisi Negatif dari penyelenggaraan ………………... 6
BAB III. PENUTUP …………………………………………………………... 15
DAFTAR PUSTAKA

4. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pendidikan merupakan salah satu pondasi yang menentukan kemajuan suatu
negara. Jika suatu negara mampu memajukan pendidikannya, maka bisa dipastikan
negara itu akan menjadi terpandang di kancah internasional. Tolok ukur tinggi-rendahnya
pendidikan di Indonesia cenderung dikaitkan dengan pelaksanaan Ujian Nasional.
Padahal, jika kita tinjau lebih jauh, sebenarnya pelaksanaan Ujian Nasional tidak lagi
mencerminkan sikap kejujuran sebagaimana yang sering dijunjung tinggi oleh bangsa
Indonesia. Kejujuran itu menjadi harga yang sangat mahal bagi individu-individu yang
ingin lepas dari pendidikannya.
Dalam dunia pendidikan sebutan UN atau Ujian Nasional tidak asing ditelinga
Karena Ujian Nasional atau Ujian Akhir Nasional kerap menjadi momok bagi siswa
tingkat akhir di setiap jenjang pendidikan, baik siswa kelas 6 SD, kelas 3 SMP dan
sederajatnya maupun 3 SMA dan sederajatnya. Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) selalu
menuai kontroversi. Namun pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
(Mendikbud) M. Nuh menegaskan, UN tetap harus dilaksanakan sebagai sebuah proses
evaluasi Pendidikan Nasional. Pelaksanaan ujian nasional walaupun selalu
mengalami revisi baik dari segi system evaluasi, pelaksanaan, maupun tata cara

5. penentuan kelulusan dari tahun ke tahun tetap saja menimbulkan banyak konflik dalam
pelaksanaannya. Ujian Nasional seharusnya tidak menjadi tolak ukur kelulusan siswa.
Pemerintah selalu berusaha bagaimana cara agar mutu pendidikan di Indonesia
menjadi berkualitas namun ada saja permasalahan-permasalahan tak terduga muncul
dalam pelaksanaan ujian nasional tersebut.
B. Rumusan masalah
1. Pengertian Ujian Nasional dan landasan dasar pelaksaan Ujian Nasional ?
2. Permasalahan dalam ujian Nasional ?
3. Meretas Permasalahan UN ?

6. BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Ujian Nasional
Ujian Nasional biasa disingkat UN / UNAS adalah sistem evaluasi standar
pendidikan dasar dan menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan
antar daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan, Depdiknas di Indonesia
berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 menyatakan
bahwa dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional dilakukan evaluasi
sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang
berkepentingan. Lebih lanjut dinyatakan bahwa evaluasi dilakukan oleh lembaga yang
mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematik untuk menilai pencapaian
standar nasional pendidikan dan proses pemantauan evaluasi tersebut harus dilakukan
secara berkesinambungan.
Ujian Nasional menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 153/U/2003
tentang Ujian Nasional Tahun 2003/2004 disebutkan bahwa tujuan Ujian Nasional
adalah untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik melalui pemberian tes
kepada siswa sekolah lanjutan pertama dan sekolah lanjutan atas.1 Ujian Nasioanal
merupakan salah satu bentuk evaluasi belajar pada akhir tahun pelajaran yang diterapkan
pada beberapa mata pelajaran yang dianggap penting. Ujian Nasional berfungsi sebagai
alat pengendali mutu pendidikan, pendorong peningkatan mutu pendidikan secara
1
Ngadirin, 2004

7. Nasional, bahan dalam menentukan kelulusan peserta didik dan sebagai bahan
pertimbangan dalam seleksi penerimaan pada jenjang yang lebih tinggi.
Dasar hukum pelaksanaan UN dapat dirujuk mulai dari Undang-Undang No. 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, hingga ke Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan:
1. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, Pasal 58
ayat 2.
2. Peraturan pemerintahNo. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan.
Pasal 63 ayat 1, Pasal 66 ayat 1, Pasal 66 ayat 2, Pasal 66 ayat 3, Pasal 68, Pasal
69 ayat 1, dan Pasal 69 ayat 3.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59
tahun 2011 tentang kriteria kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dan
penyelenggaraan ujian sekolah/madrasah dan ujian nasional.
B. Permasalahan Ujian Nasional
Pelaksanaan Ujian Nasional selalu menuai kontroversi karena Ujian nasional
selalu mengalami revisi baik dari segi system evaluasi, pelaksanaan, maupun tata cara
penentuan kelulusan dari tahun ke tahun tetap saja menimbulkan banyak konflik dalam
pelaksanaannya. Ujian Nasional seharusnya tidak menjadi tolak ukur kelulusan siswa,
karena Status lulus atau tidak lulus yang dihasilkan, Bagi siswa, ketidak-lulusan adalah
cap gagal terbesar. Kelulusan yang baik adalah kebanggaan bagi dirinya. Bagi sekolah,

8. persentase kelulusan siswa artinya peringkat sekolah yang lebih baik, apresiasi bagi
kepala sekolah dan jajarannya, serta implikasi yang menyatakan bahwa sekolah ini
merupakan sekolah yang berkualitas. Begitu pula sebaliknya.
Bagi Pemerintah Pusat, Kepala Daerah, Diknas, Kepala Sekolah, Guru, Orang
Tua, dan Siswa UN merupakan :
1. Tolak ukur tingkat efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran, sekaligus
mendapatkan gambaran kasar mutu penyelenggaraan pendidikan skala nasional
sehingga pengambilan kebijakan untuk tahun berikutnya tepat sasaran
2. Melatih siswa mandiri, disiplin, jujur dan percaya diri dalam mengambil
keputusan yang tepat
3. Kebanggaan, keberhasilan dan prestasi kerja suatu sekolah atau suatu daerah, jika
peserta didiknya dinyatakan lulus 100%
4. Kebanggaan bagi sekolah jika nilai rata – rata UN tinggi
5. Kebanggaan bagi siswa jika nilai rata – rata UN tinggi
6. Penambah nilai dan tidak menghambat siswa untuk lulus 100%
Dari ke-enam tujuan inilah yang memicu timbulnya pro dan kontra serta
kecurangan sebelum pelaksanaan UN atau pada saat UN berlangsung.
Faktor- faktor yang mempengaruhi terjadinya permasalahan Ujian Nasional di
Indonesia, yaitu :

9. a. Standar nilai kelulusan yang tinggi
Standar kelulusan UN tidak berjalan simestris dengan kualitas pendidikan rata-
rata nasional sesungguhnya yang diperoleh dari proses pembelajaran. Walaupun nilai
kelulusan sudah digabungkan dengan nilai sekolah tapi masih saja menjadi momok yang
menakutkan bagi siswa.
b. Persamaan Persamaan soal-soal ujian nasional yang tidak di dukung oleh
hardware dan software yang sama antara sekolah di pedalaman dan di
perkotaan
Kesulitan yang dialami dalam melaksanakan desentralisasi pendidikan secara
nasional. Contohnya dalam pelaksanaan ujian nasioal dimana soal-soal ujian disama
ratakan baik sekolah yang berada di kota dan di desa dan semestinya pihak pemerintah
jeli melihat perbedaan antara pendidikan diperkotaan dan pedesaan karena dimana sarana
dan prasarana penunjang pendidikan yang baik hanya terdapat di sekolah perkotaan
sedangkan sarana dan prasarana yang kurang memadai berada di desa-desa. Dan
seharusnya pemerintah tidak menetapkan UN sebagai standar kelulusan. Padahal, agar
UN bisa jadi syarat kelulusan, maka semuanya harus sama rata sama rasa dulu. Semua
sekolah harus dibangun sama, semua guru harus memiliki kompetensi yang sama, dan
siswa diajari materi yang sama karena Sebagaimana diketahui bahwa kondisi masyarakat
Indonesia sangat heterogen dengan berbagai macam keragamannya seperti budaya, adat,
suku, sumber daya alam dan bahkan sumber daya manusianya. Masing-masing daerah
mempunyai kesiapan dan kemampuan yang berbeda dalam pelaksanaan desentralisasi

10. pendidikan. Permasalahan relevansi pendidikan selama ini diarahkan pada kurangnya
kepercayaan pemerintah pada daerah untuk menata system pendidikannnya yang sesuai
dengan kondisi objektif didaerahnya. Situasi ini memacu terciptanya pengangguran
lulusan akibat tidak relevannya kurikulum dengan kondisi daerah. “Ini tentu akan
menimbulkan „momok‟ bagi pelajar. Bagaimana pelajar yang dipelosok desa bisa
menjawab pertanyaan UN bila standarisasi dan fasilitas pendidikannya tidak memadai.
Sementara soal UN distandarkan dari kualitas pendidikan pusat,
c. Kinerja pengawas ujian nasional yang belum optimal
Kinerja pengawas ujian nasional dikatakan belum optimal dikarenakan
terdapatnya pengawas yang ceroboh membagikan lembar soal ujian nasional yang tidak
sesuai dengan kode kepada peserta ujian nasional.
Berdasarkan hasil evaluasi sementara, Ketua Badan Standar Nasional pendidikan
(BSNP) Aman Wirakartakusumah menyebutkan, terdapat beberapa hal utama yang
menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan Ujian Nasional tahun depan.
Aman menyebutkan, salah satu fokus utama evaluasi terkait kekurangan serta soal
yang tertukar. "Percetakan sudah memenuhi standar security printing, namun dalam
pengepakan soal masih terjadi kesalahan. Sehingga di beberapa daerah terjadi kasus
tertukarnya soal. Namun, kekurangan soal bisa diatasi dengan memfotokopinya dengan
pengawalan yang ketat," kata Aman di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemendikbud) Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (19/4/2012).
Selain soal, Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) juga menjadi sorotan Aman.

11. Dia menyatakan, terdapat LJUN dengan kualitas kertas tidak sesuai sehingga tidak dapat
terbaca oleh alat pemindai. "Ada LJUN yang tidak bisa dibaca alat pemindai. Namun
kami bantu agar para siswa tidak merasa dirugikan. Misalnya dengan menyalin jawaban
yang sudah mereka isi ke LJUN yang sudah pasti
terbaca pemindai (scanneer)‟ ujarnya menjelaskan.
Kemudian, tambahnya, mengenai penggunaan kaset untuk materi listening UN
bahasa Inggris Menurut Aman, penggunaan kaset dianggap sudah konvensional. “ Di
beberapa tempat sangat sulit untuk menemukan alat pemutar kaset, sehingga harus dicari
alternatif yang fleksibel,” tuturnya.
Pengawas seharusnya juga jeli terhadap kemungkinan kecurangan atau bocornya
jawaban ujian nasional kepada peserta didik.
d. Terkikisnya nilai kejujuran
kujujuran merupakan suatu nilai identitas yang selalui diperjuangkan dan dijaga
dalam berjuang menuntut ilmu yang diwariskan dari generasi kegenerasi melalui
pendidikan yang tercermin dalam setiap perilaku kehidupan berbangsa.
Berdasarkan hal tersebut diatas, sekiranya UN akan tetap dilaksanakan, namun sekiranya
bukan dijadikan sebagai parameter kelulusan peserta didik, melainkan untuk:
1. Melakukan monitoring dan kontroling terhadap standarisasi mutu pendidikan,
sehingga dapat terdiagnosa sekolah-sekloah yang dianggap masih berada dibawah mutu
standarisasi pendidikan nasional, sehingga harus dilakukan penelusuruan terhadap hal
tersebut terkait dengan tenaga pengajar/guru, sarana-prasarana atau siswanya.

12. Kelulusan siswa ditentukan oleh guru/sekolah dengan memasukkan faktor prestasi
selama 3 tahun + etika/moralitas+hasil ujian nasional.
2. UN sebaiknya dijadikan sebagai standarisasi untuk masuk ke jenjang pendidikan
lebih lanjut, sebagaimana pernah dilaksanakan pada masa lalu melalui NEM (Nilai
Ebtanas Murni) sehingga Nilai UASBN SD sebagai standar seleksi masuk ke jenjang
SMP. Nilai UN SMP sebagai standar seleksi masuk ke jenjang SMA. Dan nilai UN SMA
digunakan sebagai standar seleksi masuk PT. dengan tetap melakukan monitoring dan
kontroling terhadap transparan dan kredibel dan memiliki daya akuntabilitas yang tinggi.
3. UN dapat dijadikan sebagai standarisasi untuk mendapatkan akses beasiswa bagi
peserta didik yang memiliki prestasi, baik akademik maupun soft skill, sehingga
diharapkan dapat menstimulan motivasi bagi peserta didik dan lembaga pendidikan
(sekolah).

13. BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Ujian Nasional merupakan suatu sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan
menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar daerah yang
dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan, dan semestinya ujian nasional harus dijadikan
sarana untuk meningkatkan prestasi peserta didik. Dengan prestasi peserta didik yang
baik mencerminkan mutu pendidikan. Untuk mencapai mutu pendidikan dan prestasi
peserta didik yang baik harus ditempuh secara wajar. Yaitu dengan meningkatkan mutu
proses pembelajaran dalam kelas dan mutu program di satuan pendidikan. Bukan melalui
kecurangan- kecurangan yang dilakukan setiap sekolah. Ujian Nasional seharusnya tidak
hanya menargetkan standar angka- angka yang realistis tetapi juga harus mampu
menumbuh kembangkan dan mentransfer benih- benih dan nilai kejujuran pada generasi
bangsa.
B. KRITIK DAN SARAN
Demikianlah makalah yang kami buat walaupun kami mengetahui kalau dalam
pembuatan makalah kami ini banyak kekurangannya baik dari segi penulisan maupun isi,
oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi
sempurnanya makalah kami.

14. Atas kritik dan sarannya kami mengucapkan terima kasih dan semoga makalah
ini bermanfaat bagi kami sendiri an bagi kita semua.
DAFTAR PUSTAKA
Prof. Dr. H. Abdullah Idi, M. Ed. Sosiologi Pendidikan, jakarta:
Rajawali Pers, 2011
http://www.kemdiknas.go.id
http://kampus.okezone.com
http://badaruddinkamil.blogspot.com
Hasbulla, Otonomi Daerah, Jakarta : Rajawali Pers, 2004