4. 29 April 1945:
BADAN PENYELIDIK USAHA-
USAHA PERSIAPAN
KEMERDEKAAN (BPUUPK)
(Maklumat Komandan Dai Nippon no. 23)
5. Susunan:
Ketua : DR. KRT Widiodiningrat
Wk Ketua: R.Panji Suroso & Y. Tekosan
Anggauta: 67 orang termasuk 7 wakil Jepang
6. Sidang-Sidang BPUUPK , mulai 29 Mei
membahas Dasar Negara Indonesia:
Usulan-Usulan bervariasi
7. Mr. Moh Yamin mengusulkan 5 Prinsip:
(Sidang 29 Mei 1945)
1. Peri-kebangsaan
2. Peri-kemanusiaan
3. Peri-ketuhanan
4. Peri-kerakyatan
(Permusyawaratan, Perwakilan,
Kebijaksanaan)
5. Kesejahteraan Rakyat
(Keadilan Sosial)
8. Ir Soekarno mengusulkan 5 Prinsip:
(Sidang 1 Juni 1945):
1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme/Perikemanusiaan
3. Mufakat/Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan
Disebutnya sebagai Panca Sila
9. Ir. Soekarno punya tawaran alternatif
jika sidang tidak setuju Panca Sila, bisa
diperas menjadi:
11. Sidang-Sidang BPUUPK lalu
membentuk:
Panitya Kecil untuk meneliti dan
mempelajari usul-usul yang masuk
12. Ketua: Ir. Soekarno
Anggauta-Anggauta:
Drs Moh Hatta
Mr. Moh Yamin
Mr. AA Maramis
R. Otto Iskandardinata
M. Soetarjo Kartohadikoesoemo
Ki Bagoes Hadikoesoemo
KH Wachid Hasyim
13. Tanggal 22 Juni 1945 Panitya Kecil
direvisi menjadi Panitya 9:
Ir. Soekarno
Drs Moh Hatta
Mr. AA Maramis
Mr. Moh. Yamin
Abikoesno Tjokrosoeyoso
Abdoel Kahar Moezzakir
H. Agoes Salim
Achmad Soebarjo
KH Wachid Hasyim
14. Panca Sila resmi ditetapkan sebagai
Dasar Negara pada 22 Juni 1945
ditanda tangani
Panitya Sembilan.
Juga disebut sebagai
Piagam Jakarta
(Dokumen Moekaddimah/Preambule
Naskah Persiapan UUD 1945)
15. “….Negara Repoeblik Indonesia jang
berkedaoelatan Rakjat, dengan berdasar
kepada ke-Tuhanan, dengan kewajiban
mendjalankan sjari’at Islam bagi pemeloek-
pemeloeknya menurut dasar
perikemanoesiaan jang adil dan beradab,
persatoean Indonesia, dan Kerakjatan jang
dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam
permoesjawaratan/perwakilan serta dengan
mewoedjoedkan soeatu keadilan sosial bagi
seloeroeh Rakjat Indonesia”.
16. Pancasila/Piagam Jakarta, 22 Juni 1945:
1. Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan
syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Perikemanusiaan yang adil dan beradab,
3. Persatuan Indonesia,
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/
perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia
17. Sidang BPPUUPK 14 Juli 1945:
Mengesahkan rancangan Pembukaan
UUD 45 yang disusun Panitya 9
18. Menjelang Kekalahan Jepang dalam
Perang Dunia II,
Panglima Besar Dai Nippon Asia Selatan
menyetujui membentuk:
Panitya Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (PPKI),
7Agustus 1945
20. 14 Agustus 1945 : Jepang menyerah
16 Agustus 1945: Rapat PPKI
17 Agustus 1945: Proklamasi
21. 17 Agustus 1945 sore - 18 Agustus 1945
(menjelang Rapat PPKI pasca
Proklamasi)
terjadi manuver-manuver politik untuk
merubah substansi Pembukaan UUD,
khususnya tentang Dasar Negara.
Prakarsanya:
Latuharrary, Sam Ratulangi, dan I. Gusti
Ketut Pudja,
Mereka melobby Drs. Hatta yang
menyetujui perubahan Pembukaan UUD
22. Usul perubahan yang digulirkan Hatta
lalu dibahas (hanya) oleh 2 orang tokoh
muslim yang diajak-serta, yakni:
1. Mr. Teuku Moh. Hasan (Aceh), dan
2. Ki Bagoes Hadikoesoemo (Jogja),
dengan didampingi Hatta
23. Rapat PPKI, 18 Agustus 1945 lalu
mengesahan Pembukaan UUD dengan
redaksi Panca Sila sebagai berikut:
Ketoehanan Jang Maha Esa,
Kemanusiaan jang adil dan beradab,
Persatoean Indonesia,
Kerakjatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam
permusjawaratan/perwakilan,
Keadilan sosial bagi seluruh Rakjat
Indonesia.
24. PANCASILA VERSI 18 Agustus 1945:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa,
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab,
3. Persatuan Indonesia,
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan,
5. Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat
Indonesia.
25. Penjelasan dari kedua Tokoh Muslim
tentang ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’
adalah berarti TAUHID
(kemudian diadopsi oleh NU)
26. UUD segera disusun, yakni UUD 1945
Pimpinan Negara juga lalu dipilih, yakni:
Presiden : Ir. Soekarno
Wakil Presiden : Drs. Moh Hatta
Kemudian terjadi Perang Kemerdekaan
Sesudah itu dilakukan perubahan UUD
pada tahun 1950 dan membentuk:
Kabinet Parlementer
27. Pemilu pertama 1955
dimenangkan oleh Parpol:
Masyumi, PNI, NU, PKI
Sidang MPR dinilai berjalan
‘berlarut-larut’, belum juga
berhasil membuat kesepakatan
28. Presiden mengeluarkan
DEKRIT 5Juli 1959
membubarkan Konstituante dan
kembali ke UUD 1945,
lalu membentuk:
Kabinet Presidensiel
30. G30S PKI meletus tahun 1965
Orde Baru yang terbentuk menerapkan
Asas Tunggal Pancasila,
TAP MPR RI no. II/MPR/1978
(Ekaprasetia Pancakarsa/ Pedoman
Penghayatan dan Pengamalan
Pancasila/ P4)
Menjabarkan Pancasila dalam bentuk
Butir-Butir Pedoman Pancasila
31. Orde Baru jatuh tahun 1997
TAP MPR tentang P4 dicabut melalui
TAP MPR no. XVIII/MPR/1998
32. Posisi Pancasila sebagai berikut:
1. Pancasila adalah Dasar Negara dari
NKRI yang harus dilaksanakan secara
konsisten dalam kehidupan bernegara
2. Makna dan Fungsi Pancasila sebagai
Dasar Negara NKRI mengandung makna
sebagai Ideologi Nasional.
33. Makna Ideologi Negara:
Tata Pikir yang terkait dengan Tatanan
dan Pengelolaan Negara
(Manner of thinking that influence
whole national culture, shaping the
political and social procedure)
34. Pancasila
LIMA BUTIR SILANYA
harus menjadi
Pedoman Dasar Tata Kelola Indonesia
35. Sila Pertama Pancasila:
KETUHANAN YANG MAHA ESA
menjadi pengikat bahwa Indonesia harus
ditata dan dikelola sesuai dengan tuntunan
AGAMA
Indonesia BUKAN NEGARA SEKULER
(menata dan mengelola Negara mengabaikan
tuntunan/ajaran Agama)
37. Manusia di dalam kehidupannya
punya Dua Pilihan:
1. Dengan mengacu Agama
2. Tanpa mengacu Agama
Dengan Dasar Negara Pancasila maka
Bangsa Indonesia
HARUS BERAGAMA
38. Beragama tidak sekedar sebagai simbul sosial
(seperti alamat atau status kewarga-negaraan)
yang bisa berganti begitu saja tanpa implikasi
yang serius bagi nasib pemeluknya
39. Pilihan terhadap suatu agama akan
menentukan perbedaan dalam banyak
hal:
- cara hidup pribadi sehari-hari,
- cara hidup dalam berkeluarga,
- cara hidup dalam bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara
40. Agama Islam yang dipeluk oleh kaum muslimin
memberi tuntunan hidup manusia secara
SPESIFIK dan menyeluruh, dikategorikan dalam
dua prinsip utama, yakni:
Aqidah dan Syariah.
41. Aqidah adalah ajaran tentang keyakinan hati:
1. Allah swt adalah tuhannya
2. Muhammad saw adalah Rasul-Nya,
3. Mengikuti tuntunan Allah akan membawa
keberhasilan dlm kehidupan dunia-akherat
4. Meninggalkan tuntunan Allah akan
merugikan/merusak kehidupannya di dunia-
akherat
42. Syariah adalah petunjuk teknis-operasional
untuk menjalani hidup sehari-hari.
Syariat Islam itu lengkap/kaffah, meliputi:
1. ajaran mengurus pribadi seperti ibadah
mahdhah, makan-minum, berpakaian, dll
2. ajaran mengurus keluarga seperti hubungan
anak-orang tua, antara tetangga, waris, dll
3. ajaran mengatur/mengelola masyarakat-
bangsa-negara, seperti politik, ekonomi,hukum
sosial-budya, pertahanan-keamanan, dll
43. TAUHID berarti:
1. Keyakinan hati terhadap Aqidah Islam
2. Kesungguhn perilaku unt menerapkan
ajaran Islam yang ada dalam Syariah
44. KETUHANAN YANG MAHA ESA
(bermakna TAUHID)
memiliki arti dan implikasi:
MENERAPKAN SYARIAT ISLAM
TERKAIT KEHIDUPAN
BERMASYARAKAT, BERBANGSA,
BERNEGARA
45. ISLAM MEMBERI TUNTUNAN
PENGELOLAAN KEHIDUPAN
BERBANGSA-BERNEGARA
(POLEKSOSBUDHANKAM)
Umat Islam WAJIB mengelola
Indonesia sesuai Syariat demi
kesejahteraan bangsa-negara
47. Muslim akan berkualitas tinggi:
Jika mendalami secara simultan
al Qur’an-Hadits-Sains
(tahu kehidupannya secara utuh)
48. SAINS yang terkait Sosial Politik memiliki
bias tinggi dalam proses untuk
menemukan
Prinsip Kebenaran (Sunnatullah),
sehingga mutlak harus
DIPANDU QUR’AN-HADITS
Lihat artikel Qur’an dan Sains di blog ini
49. Kelemahan Muslim Indonesia
terkait Qualitas secara umum:
1. Mendalami Q-H tanpa Sains
2. Mendalami Sains tanpa Q-H
3.Tidak mendalami keduanya
4. Mendalami Q-H dan Sains
tapi tidak menerapkannya dalam
praktek hidup nyata di dunia.
50. Kelemahan Muslim Indonesia
terkait pelaksanaan Syariat:
1. Lemah dalam Ibadah Mahdhah
2. Lemah dalam Akhlak Pribadi
3. Lemah dalam berKeluarga
4. Tidak faham bahwa Politik
adalah bagian dari Islam
sehingga mengabaikan
Politik yang Islami (Islam Politik)
51. HAL YANG BANYAK DIABAIKAN
TOKOH ISLAM:
-Menguatkan Islam dan Umatnya
perlu dukungan ‘politik’.
-Negaralah yg dpt memberi dana-
peralatan-kunci teknologi untuk
memajukan umat dan bangsa.
-Umat dan bangsa secara keseluruhan
akan maju jika Negerinya
dikelola secara Islami
52. Target yang perlu dicapai Umat:
-Berkualitas tinggi karena memahami
al Qur’an-Hadits & Sains
-Menegakkan Prinsip hidup yang benar (dari
al Qur’an-Hadits- Sains)
dlm seluruh proses kehidupan
Pribadi, Keluarga, Bangsa-negara
53. PANCASILA dari tinjauan Sains
1. Masuk Kategori Permasalahan
Sosial-Politik
2. Dalam Penerapannya Manusia
akan cenderung membuat ‘Error’
yang memberi Efek Merugikan
3. Harus diberi payung, arahan,
dan koreksi oleh Tuntunan Allah
(al Qur’an dan Sunnah Nabi)
54. BIMBINGAN OPERASIONAL
oleh AL QUR’AN & SUNNAH
dalam Pelaksanaan Pancasila:
1. Kebijakan Poleksosbudhankam
yang disusun harus sesuai syariat
2. Negara berkewajiban melindungi
dan mendidik Rakyat supaya
menjadi rakyat yang taat beragama.
55. PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN
PANCASILA YANG
MENGABAIKAN AJARAN AGAMA
akan berdampak
Merusak Kehidupan Sosial-Politik
Bangsa-Negara
(Sumber Daya Alam terkuras Asing,
Kemiskinan &Kesenjangan Ekonomi,
Pencemaran Lingkungan, Kerusakan
Moral Bangsa)