1. • Anggota :
•
•
•
•
•
•
1.Wahyu Nurfian (12.12.0062)
2.Try Suryanto (12.12.0052)
3.Mohammad Setiawan (12.12.0019)
4.Dwiyan Prayoga (12.12.00)
5.Anggit Pancha N (12.12.0029)
6.Jaryanto (12.12.0021)

3. A.COPYRIGHT
 Copyright adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta
untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi
tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan “hak untuk menyalin
suatu ciptaan”. Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak
tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan.
Pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang
terbatas ( Copyright dirancang untuk melindungi suatu ide).

4. MEKANISME COPYRIGHT
Permohonan Pendaftaran Copyright
Direktorat Jenderal menyelenggarakan pendaftaran ciptaan dan mencatatnya dalam daftar umum
ciptaan. Daftar umum ciptaan tersebut dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya.
Pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan
atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari ciptaan yang didaftar. Permohonan diajukan kepada
Direktorat Jenderal dengan surat rangkap dua yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai
contoh ciptaan atau penggantinya.
•
Dalam daftar umum ciptaan dimuat hal-hal berikut.
•
Nama pencipta dan pemegang hak cipta.
•
Tanggal penerimaan surat permohonan.
•
Tanggal lengkapnya persyaratan.
•
Nomor pendaftaran ciptaan.
Pendaftaran ciptaan dianggap telah dilakukan pada saat diterimanya permohonan oleh Direktorat
Jenderal dengan lengkap. Pemindahan hak atas pendaftaran ciptaan, yang terdaftar dalam satu
nomor, hanya diperkenankan jika seluruh ciptaan yang terdaftar itu dipindahkan haknya
kepada penerima hak.

5. SYARAT-SYARAT PERMOHONAN
Pendaftaran Ciptaan
Mengisi formulir pendaftaran ciptaan rangkap dua (formulir dapat diminta secara cuma-cuma di Kantor DJHKI), lembar
pertama dari formulir tersebut ditandatangani di atas meterai Rp 6.000.
Surat permohonan pendaftaran ciptaan mencantumkan hal-hal berikut.
 Nama, kewarganegaraan, dan alamat pencipta.
 Nama, kewarganegaraan, dan alamat pemegang hak cipta (nama, kewarganegaraan dan alamat kuasa), jenis dan judul
ciptaan.
 Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali.
 Uraian ciptaan rangkap tiga.
Surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan.
Melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta dan pemegang hak cipta berupa foto kopi KTP atau paspor
Jika pemohon badan hukum, di surat permohonannya harus dilampirkan turunan resrni akta pendirian badan hukum
tersebut.
Melampirkan surat kuasa, jika permohonan ter-sebut diajukan oleh seorang kuasa beserta bukti kewarganegaraan kuasa
tersebut.
Jika permohonan tidak bertempat tinggal di dalam wilayah RI, untuk keperluan permohonan pendaftaran ciptaan ia harus
memiliki tempat tinggal dan menunjuk seorang kuasa di dalam wilayah Rl.
Jika permohonan pendaftaran ciptaan diajukan atas nama lebih dari seorang dan atau suatu badan hukum, nama-nama
pemohon harus ditulis semuanya, dengan menetapkan satu alamat pemohon.
Melampirkan bukti pemindahan hak jika ciptaan tersebut telah dipindahkan.
Melampirkan contoh ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya atau penggantinya.
Membayar biaya permohonan pendaftaran ciptaan sebesar Rp75.000, dan khusus untuk permohonan pendaftaran ciptaan
program komputer sebesar Rp150.000

6. PERATURAN DAN SANKSI
Sanksi Copyright diatur dalam UU R.I. No.19 tahun 2002 yang berbunyi seperti berikut ini.
Pasal 72
1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1)
dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan / atau denda paling sedikit
Rp.1.000.000,00 (satu juta), atau pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00
(lima milyar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan , atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil
pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan / atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).
4. Barang siapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupah).
5. Barang siapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2
(dua) tahun dan / atau denda
paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
6. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
7. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau
denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
8. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau
denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
9. Barang siapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling
banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

7. Pasal 73
1. Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana Hak Cipta atau Hak terkait
serta alat-alat yang
digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk
dimusnahkan.
2. Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang seni dan bersifat unik, dapat
dipertimbangkan untuk tidak dimusnahkan.

8. Contoh Copyright misal, Microsoft membuat sebuah perangkat lunak Windows. Yang
berhak untuk membuat salinan dari Windows adalah hanya Microsoft sendiri.
Kepemilikan hak cipta dapat diserahkan secara sepenuhnya atau sebagian ke pihak
lain. Sebagai contoh Microsoft menjual produknya ke publik dengan mekanisme
lisensi. Artinya Microsoft memberi hak kepada seseorang yang membeli Windows
untuk memakai perangkat lunak tersebut. Orang tersebut tidak diperkenankan untuk
membuat salinan Windows untuk kemudian dijual kembali, karena hak tersebut tidak
diberikan oleh Microsoft. Walaupun demikian seseorang tersebut berhak untuk
membuat salinan jika salinan tersebut digunakan untuk keperluan sendiri, misalnya
untuk keperluan backup.

9. B. PATENT
Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada penemu
atas hasil penemuannya di bidang teknologi, yang untuk selama
waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau
memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk
melaksanakannya.(dirancang untuk melindungi teknologi / tidak
bisa diakses oleh public, persyaratanya susah, berlaku 19 thn)

10. MEKANISME PATENT
Permohonan paten
Permohonan Patent dapat diajukan dengan cara datang langsung ke Direktorat
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) atau melalui Kanwil
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di seluruh Indonesia dengan
tahap-tahap yang harus dilalui sebagai berikut.
•
Pengajuan permohonan
•
Pemeriksaan administratif
•
Pengumuman permohonan paten
•
Pemeriksaan substantif
•
Pemberian atau penolakan

11. PENGAJUAN PERMOHONAN PATENT
Permohonan paten dilakukan dengan cara mengajukan surat permohonan paten secara tertulis
dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI)
dengan menggunakan formulir permohonan paten yang memuat hal-hal berikut.
•
Tanggal, bulan, dan tahun permohonan
•
Alamat lengkap dan alamat jelas orang yang mengajukan permohonan paten
•
Nama lengkap dan kewarganegaraan inventor
•
Nama lengkap dan alamat kuasa (jika permohonan paten diajukan melalui kuasa)
•
Surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa
•
Pernyataan permohonan untuk dapat diberi paten
•
Judul invensi
•
Klaim yang terkandung dalam invensi
•
Deskripsi tentang invensi, yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara
melaksanakan invensi
•
Gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas invensi (jika
ada)
•
Abstrak invensi (dokumen deskripsi, klaim, abstrak, dan gambar ini disebut juga dengan
spesifikasi paten)

12. BIAYA DAN WAKTU PERMOHONAN PATEN
Uraian biaya dan waktu yang dibutuhkan dalam proses permohonan
pataten.
• Biaya untuk permohonan paten Rp575.000 per permohonan
• Biaya untuk permohonan pemeriksaan substantif paten Rp2.000.000
(diajukan dan dibayarkan setelah enam bulan dari tanggal
pemberitahuan pengumuman paten)
• Biaya untuk permohonan paten sederhana Rp475.000 (terdiri dari
biaya permohonan paten sederhana Rp125.000 dan biaya
permohonan pemeriksaan substantif paten sederhana Rp350.000)

13. PELANGGARAN YANG DAPAT DILAKUKAN TERHADAP PATENT, DAN
SANKSINYA
Ketentuan yang berkaitan dengan hak paten telah diatur dalam :
•
UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten
•
PP No. 34 tahun 1991 tentang Tatacara Permintaan Paten
•
Kepetusan Menkeh No. M. 01 – HC.02.10 tahun 1991 tentang Paten Sederhana
•
Keputusan Menkeh No. M. 06 – HC.02.10 taun 1991 tentang Pelaksanaan Pengajuan
Permintaan Paten
Pelanggaran akan hak paten bisa dikenai sanksi :
•
hak paten biasa : pidana kurungan maksimal 4 tahun penjara dan denda Rp
500.000.000
•
hak paten sederhana : pidana kurungan maksimal 2 tahun penjara dan denda Rp
250.000.000

14. JENIS PELANGGARANYA DAN HUKUMANYA
Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bagi barangsiapa yang dengan
sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang patent dengan melakukan
salah satu tindakan yaitu membuat, menggunakan, menjual, mengimpor,
menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau di
sewakan atau di serahkan produk yang di beri paten dan menggunakan
proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan
lainnya.
Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Bagi barangsiapa
yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten
sederhana dengan melakukan salah satu tindakan yaitu membuat,
menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau
menyediakan untuk di jual atau di sewakan atau di serahkan produk yang
diberi paten dan menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk
membuat barang dan tindakan lainnya.

15. Contoh pelanggaranya misalnya adalah algoritma Pagerank yang
dipatenkan oleh Google. Pagerank dipatenkan pada kantor paten
Amerika Serikat. Artinya pihak lain di Amerika Serikat tidak dapat
membuat sebuah karya berdasarkan algoritma Pagerank, kecuali jika
ada perjanjian dengan Google. Sebuah ide yang dipatenkan haruslah
ide yang orisinil dan belum pernah ada ide yang sama sebelumnya.
Jika suatu saat ditemukan bahwa sudah ada yang menemukan ide
tersebut sebelumnya, maka hak paten tersebut dapat dibatalkan

16. C. TRADE SECRET
Trade Secret adalah informasi yang tidak diketahui oleh
umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai
nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan
dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.(dirancang untuk
melindungi informasi/data )
Pengertian Trade Secret Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1
Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia
Dagang, yang dimaksud dengan Rahasia Dagang adalah
informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang
teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi
karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga
kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

17. MEKANISME TRADE SECRET
Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi itu:
•
Bersifat rahasia hanya diketahui oleh pihak tertentu bukan secara umum oleh
masyarakat,
•
Memiliki nilai ekonomi apabila dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau
usaha yg bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan ekonomi,
•
Dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah
melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.
Jenis Pelanggaran dan Hukum Trade Secret
•
UU No 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Perlindungan rahasia dagang
berlangsung otomatis dan masa perlindungan tanpa batas.

18. Contoh pelanggaran dari rahasia dagang adalah resep minuman Coca Cola.
Untuk beberapa tahun, hanya Coca Cola yang memiliki informasi resep
tersebut. Perusahaan lain tidak berhak untuk mendapatkan resep
tersebut, misalnya dengan membayar pegawai dari Coca Cola.
Cara yang legal untuk mendapatkan resep tersebut adalah dengan cara
rekayasa balik (reverse engineering). Sebagai contoh, hal ini dilakukan oleh
kompetitor Coca Cola dengan menganalisis kandungan dari minuman Coca
Cola. Hal ini masih legal dan dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu saat
ini ada minuman yang rasanya mirip dengan Coca Cola, semisal Pepsi atau
RC Cola.

19. PERBEDAAN PENEGAKAN HAK CIPTA DI INDONESIA
DAN DI AMERIKA
Software di Amerika Serikat dilindungi dengan Paten, sedangkan di Indonesia sendiri Software di
lindungi dengan Hak Cipta. Dilihat dari perbedaan ini, kita bisa mengetahui bahwa perlindungan
software dengan mekanisme Paten di Amerika Serikat prosesnya lebih rumit karena dinilai
berdasarkan tiga kriteria yaitu Kebaharuan, Mengandung Langkah Inventif dan, dapat diterapkan di
bidang Industri. Sedangkan mekanisme perlindungan software di Indonesia perlindungannya
umumnya menggunakan Hak Cipta (Copyrights). Perlindungan Software berdasarkan hak cipta
didasarkan kepada orsinilitas.
Keuntungan pendaftaran software di Indonesia :
Jangka waktu perlindungan lebih lama (50 Tahun).
Biaya perlindungan yang lebih murah, karena tidak memerlukan biaya tahunan seperti halnya Paten.
Prosesnya lebih sederhana dibandingkan dengan Paten.
Dilihat dari lamanya waktu (50 Tahun) perlindungan Software dengan Hak Cipta ini akan memiliki
dampak yang baik untuk perlindungan Software-software lokal Indonesia untuk terus berkembang
dengan pesat. Selain itu, pengembang-pengembang sofware dari luar negeri akan tertarik untuk
mendaftarkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)-nya di Indonesia. Dampak lebih jauh
hal ini akan berakibat bagi kemajuan ekonomi Indonesia, sehingga diharapkan akan munculnya
kawasan-kawasan Industri Teknologi Informasi Seperti Silicon Valey di Indonesia.

20. DASAR HUKUM HAK CIPTA DI AMERIKA
Hukum hak cipta dari Amerika Serikat mengatur hak-hak hukum ditegakkannya karya
kreatif dan artistik berdasarkan hukum Amerika Serikat. Hukum hak cipta di Amerika
Serikat adalah bagian dari hukum federal, dan diberi wewenang oleh Konstitusi.
Kekuatan untuk memberlakukan hukum hak cipta yang diberikan dalam Pasal
I Bab 8 Ayat 8 juga dikenal sebagai Klausul Hak Cipta, yang menyatakan bahwa
kongres harus memiliki kekuasaan sebagai berikut:
“Untuk mendorong Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Seni yang bermanfaat, dengan cara
menjamin untuk jangka Waktu terbatas bagi para Pengarang dan Penemu Hak
eksklusif atas Tulisan dan Penemuan mereka masing-masing.”
Klausul ini membentuk dasar bagi hukum hak cipta AS („Science‟, „Penulis‟, „Tulisantulisan‟) dan hukum paten („Seni yang berguna‟, „Penemu‟, „Penemuan‟), dan
termasuk jangka waktu tertentu diizinkannya untuk hak cipta dan paten („Waktu
terbatas‟), serta barang-barang yangdapat mereka lindungi ("Hak eksklusif atas Tulisan
dan Penemuan merekamasing-masing").
Di Amerika Serikat, pendaftaran klaim hak cipta, pencatatan transfer hak cipta, dan
aspek administrasi lainnya dari hak cipta adalah tanggung jawab Kantor Hak Cipta
Amerika Serikat(United States Copyright Office), yaitu sebuah lengan dari Library of
Congress.

21. Undang-undang Kantor Hak Cipta dikodifikasi dalam Kitab Undang-Undang Federal
(Code of Federal Regulations/CFR). Undang-undang ini juga dikenal sebagai Edaran
96.
Title 37: Patents, Trademarks, and Copyrights (Title 37: Paten, Merek Dagang, dan Hak
Cipta) Bab II -- Copyright Office, Library of Congress
SubBab A -- Copyright Office and Procedures (Kantor Hak Cipta dan Prosedurnya)
SubBab B -- Copyright Arbitration Royalty Panel Rules and Procedures(Peraturan
Dewan Royalti Arbitrasi Hak Cipta dan Prosedurnya): Part 260 -- Rates and Terms
for Preexisting Subscription Services' Digital Transmissions of Sound Recordings
and Making of Ephemeral Phonorecords (Ketentuan dan Syarat untuk Transmisi
Digital Layanan Berlangganan Pra-Pengadaan Rekaman Suara dan Pembuatan
phonorecordsSementara).
Hukum hak cipta Amerika Serikat melindungi "karya asli penulis," termasuk sastra,
drama, karya musik, seni, dan beberapa karya intelektual lainnya. Perlindungan
ini berlaku baik untuk karya yang telah dipublikasikan maupun yang tidak
dipublikasikan.

22. DASAR HUKUM HAK CIPTA DI INDONESIA
Dasar hukum mengenai HaKI di Indonesia diatur dengan undang-undang Hak Cipta no.19 tahun
2003, undang-undang Hak Cipta ini melindungi antara lain atas hak cipta program atau piranti
lunak computer, buku pedoman penggunaan program atau piranti lunak computer dan buku-buku
(sejenis) lainnya. Terhitung sejak 29 Juli 2003, Pemerintah Republik Indonesia mengenai
Perlindungan Hak Cipta, peerlindungan ini juga mencakup :
· Program atau Piranti lunak computer, buku pedoman pegunaan program atau piranti lunak
computer, dan buku-buku sejenis lainnya.
· Dari warga Negara atau mereka yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Amerika Serikat, atau
· Untuk mana warga Negara atau mereka yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Amerika
Serikat memiliki hak-hak ekonomi yang diperoleh dari UNDANG-UNDANG HAK CIPTA, atau
untuk mana suatu badan hukum (yang secara langsung atau tak langsung dikendalikan, atau
mayoritas dari saham-sahamnya atau hak kepemilikan lainnya dimiliki, oleh warga Negara atau
mereka yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Amerika Serikat) memiliki hak-hak
ekonomi itu;
· Program atau piranti lunak computer, buku pedoman penggunaan program atau piranti lunak
computer dan buku-buku sejenis lainnya yang pertama kali diterbitkan di Amerika Serikat.
Jika seseorang melakukan suatu pelanggaran terhadap hak cipta orang lain maka orang tersebut dapat
dikenakan tuntutan pidana maupun gugatan perdata. Jika anda atau perusahaan melanggar hak
cipta pihak lain, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak
memproduksi, meniruataumenyalin, menerbitkan atau
menyiarkan, memperdagangkanataumengedarkan atau menjual karya-karya hak cipta pihak lain
atau barang-barang hasil pelanggaran hak cipta (produk-produk bajakan) maka anda telah

23. KETENTUAN PIDANA
PASAL 72
1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masingmasing paling singkat 1 (satu) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu
juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak
Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
(2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada
umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
(3) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan
komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
(4) Barang siapa dengan sengaja melanggar pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar
rupiah).
(5) Barang siapa dengan sengaja melanggar pasal 19, pasal 20, atau pasal 49 ayat (3) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp.
150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah).
(6) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 24 atau pasal 55 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp.
150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah).

24. (7) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 25 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp.
150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah).
(8) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 27 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp.
150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah).
(9) Barang siapa dengan sengaja melanggar pasal 28 dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (Satu
milyar lima ratus juta rupiah).
Disamping itu, anda dan atau perusahaan anda juga dapat dikenakan gugatan perdata dari
pemegang atau pemilik hak cipta itu, yang dapat menuntut ganti rugi dan atau
memohon pengadilan untuk menyita produk-produk bajakan tersebut dan
memerintahkan anda atau perusahaan anda menghentikan pelanggaran-pelanggaran
itu.