SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 20
RANCANGAN
KONTRAK
BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
SUGIANTO EKO PRAMBUDI, SE., M.A.P
DEFINISI KONTRAK
Pasal1320 KUH Perdata menentukan empat
syarat sahnya kontrak/perjanjian, yaitu:
1. Adanya kesepakatan para pihak;
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian;
3. Mengenai suatu hal (objek) tertentu;
4. Adanya sebab yang halal (Geoorloofde
Oorzaak)
UNSUR-UNSUR KONTRAK
1. Para pihak;
2. Jenis kontrak;
3. Ruang lingkup pekerjaan kontrak;
4. Harga kontrak;
5. Waktu pelaksanaan kontrak;
6. Pembayaran kontrak;
7. Denda/sanksi;
8. Penyelesaian perselisihan;
9. Pemutusan kontrak
BENTUK KONTRAK
1. Bukti Pembelian/pembayaran
Bukti pembelian/pembayaran adalah dokumen
pernyataan tagihan yang harus dibayar oleh PPK
untuk Pengadaan Barang atau Jasa Lainnya dengan
nilai paling banyak Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta
Rupiah).
Contoh bukti pembelian/pembayaran antara lain
faktur/bon/invois, setruk, dan nota kontan.
BENTUK KONTRAK
2. Kuitansi
Kuitansi adalah dokumen tanda bukti
transaksi pembayaran yang ditandatangani
oleh penerima uang/Penyedia untuk
pembayaran Pengadaan Barang atau Jasa
Lainnya dengan nilai paling banyak Rp.
50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
BENTUK KONTRAK
3. Surat Perintah Kerja (SPK)
Surat Perintah Kerja adalah perjanjian tertulis sederhana antara kedua
belah pihak tentang suatu perbuatan yang memiliki akibat hukum
untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban. Surat Perintah
Kerja digunakan untuk:
a) Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp.
100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
b) Pengadaan Barang atau Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit
diatas Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan
nilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah); dan
c) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp.
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
BENTUK KONTRAK
4. Surat Perjanjian
Surat Perjanjian merupakan pernyataan secara tertulis
antara kedua belah pihak tentang suatu perbuatan yang
memiliki akibat hukum untuk memperoleh hak dan
melaksanakan kewajiban. Surat Perjanjian digunakan
untuk:
a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (Dua
Ratus Juta Rupiah); dan
b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit
di atas Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
BENTUK KONTRAK
5. Surat Pesanan
Surat Pesanan merupakan bentuk perjanjian
dalam pelaksanaan pengadaan melalui E-
purchasing atau pembelian melalui toko daring.
Untuk pengadaan barang/jasa tertentu yang
membutuhkan pengaturan Kontrak yang lebih
rinci atau diperlukan/dipersyaratkan secara
administratif dalam proses pembayaran maka
Surat Pesanan dapat ditindaklanjuti dengan Surat
Perintah Kerja atau Surat Perjanjian.
ISI MINIMAL KONTRAK
BUKTI
PEMBELIAN
KUITANSI
 Identitas Penyedia
 Nilai pembelian
 Jenis dan jumlah barang/jasa
 Tanda tangan PPK sebagai tanda mengetahui
 Identitas para pihak
 Nilai pembelian
 Jenis dan jumlah barang/jasa
 Tanda tangan penyedia di atas materai sesuai
ketentuan yang berlaku
 Tanda tangan PPK sebagai tanda mengetahui
ISI MINIMAL KONTRAK
SURAT
PERINTAH
KERJA (SPK)
SURAT
PESANAN
 Identitas Penyedia
 Nilai pembelian/nilai kontrak
 Jenis dan jumlah barang/jasa
 Hak dan kewajiban melekat dalam surat
perjanjian
 Kata penutup dan ruang tanda tangan para pihak
di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku
• Identitas para pihak
• Nilai pembelian
• Jenis dan jumlah barang/jasa
• Hak dan kewajiban
ISI MINIMAL KONTRAK
SURAT
PERJANJIAN
• Identitas para pihak
• Nilai pembelian/nilai kontrak
• Jenis dan jumlah barang/jasa
• Hak dan kewajiban menjadi lampiran dari surat
perjanjian dalam bentuk yang lebih rinci (SSUK,
SSKK, Spesifikasi, dan Dokumen lain)
• Kata penutup dan ruang tanda tangan para
pihak di atas materai sesuai ketentuan yang
berlaku
RANCANGAN KONTRAK
 Bentuk kontrak (pasal/ayat dan ssuk/sskk);
 Sering tidak dibuat/copy paste/dibuat penyedia;
 Sering tidak diisi dengan benar;
 Sampai dengan tanda tangan kontrak tidak ada yang
dirubah kecuali mengenai waktu yang tidak cukup;
 Tidak bisa diubah karena mempengaruhi kompetisi dan
harga
 Dirapikan ketika akan ditandatangani.
RANCANGAN KONTRAK
PPK menyiapkan DRAFT KONTRAK sebelum
pelelangan/seleksi dilaksanakan.
Draft Kontrak di dokumen pengadaan memberi
pengaruh:
a) Minat penyedia untuk melakukan penawaran
setelah melihat skema rancangan kontrak yang akan
dijalankan karena menilai dirinya sanggup.
b) Harga penawaran, dengan respon murah atau
respon mahal karena skema rancangan kontrak
UANG MUKA
 Pemberian uang muka ditulis
di rancangan kontrak;
 Jangan ditulis saat akan
berkontrak.
RANCANGAN KONTRAK
Uang Muka DAPAT diberikan kepada Penyedia
Barang/Jasa untuk:
1. Mobilisasi alat dan tenaga kerja;
2. Pembayaran uang tanda jadi kepada
pemasok barang/material; dan/atau
3. Persiapan teknis lain yang diperlukan bagi
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
RANCANGAN KONTRAK
Uang Muka diberikan dengan ketentuan:
1. Untuk Usaha Kecil paling tinggi 30%
dari nilai Kontrak Pengadaan
Barang/Jasa; atau.
2. Untuk usaha non kecil paling tinggi
20% dari nilai Kontrak Pengadaan
Barang/Jasa.
RANCANGAN KONTRAK
Penulisan denda di Rancangan Kontrak.
Beberapa hal yang sering terjadi dalam rancangan
kontrak mengenai denda sebagai berikut :
1. Ditulis denda dari keseluruhan dan/atau denda dari
sebagian kontrak yang belum diselesaikan;
2. Tidak ditulis mengenai denda;
3. Tidak tepat memilih denda (harusnya denda dari
keseluruhan tetapi ditulis denda dari sebagian
kontrak).
RANCANGAN KONTRAK
Penulisan Cara Pembayaran:
1. Pembayaran Bulanan;
2. Pembayaran Termin: perlu di
detailkan;
3. Pembayaran Sekaligus.
RANCANGAN KONTRAK
Penyelesaian Sengketa Kontrak:
1. Musyawarah;
2. Mediasi;
3. Konsiliasi;
4. Pengadilan atau Arbitrase
(BANI/BADAPSKI/LPS LKPP)
RANCANGAN KONTRAK
TERIMA KASIH

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)Khalid Mustafa
 
Perencanaan teknis bangunan gedung ppt
Perencanaan teknis bangunan gedung pptPerencanaan teknis bangunan gedung ppt
Perencanaan teknis bangunan gedung pptHarun Ariesto Wijaya
 
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Nurul Angreliany
 
CONTOH LAPORAN KONSULTAN PENGAWAS
CONTOH LAPORAN KONSULTAN PENGAWASCONTOH LAPORAN KONSULTAN PENGAWAS
CONTOH LAPORAN KONSULTAN PENGAWASadedudi
 
Prosedur pelaporan (laporan harian, mingguan, bulanan) kon-19
Prosedur pelaporan (laporan harian, mingguan, bulanan) kon-19Prosedur pelaporan (laporan harian, mingguan, bulanan) kon-19
Prosedur pelaporan (laporan harian, mingguan, bulanan) kon-19Claudius Herry
 
Pelaksanaan Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Lainnya
Pelaksanaan Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa LainnyaPelaksanaan Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Lainnya
Pelaksanaan Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa LainnyaKhalid Mustafa
 
Materi 01 Pengantar Pengadaan Barang/Jasa
Materi 01 Pengantar Pengadaan Barang/JasaMateri 01 Pengantar Pengadaan Barang/Jasa
Materi 01 Pengantar Pengadaan Barang/JasaMassaputro Delly TP
 
program mutu dari konsultan perencanaan konstruksi final-1.pptx
program mutu dari konsultan perencanaan konstruksi final-1.pptxprogram mutu dari konsultan perencanaan konstruksi final-1.pptx
program mutu dari konsultan perencanaan konstruksi final-1.pptxindrapermana38936
 
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negaraPedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negarainfosanitasi
 
PCM KONTRAK GEDUNG
PCM KONTRAK GEDUNGPCM KONTRAK GEDUNG
PCM KONTRAK GEDUNGRIONOASNAN3
 
Pedoman teknis pembangunan gedung negara
Pedoman teknis pembangunan gedung negaraPedoman teknis pembangunan gedung negara
Pedoman teknis pembangunan gedung negaraSujatmiko Wibowo
 
Materi 02 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 1
Materi 02 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 1Materi 02 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 1
Materi 02 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 1Massaputro Delly TP
 
Contoh berita acara pho proses ba pemeriksaan pek
Contoh berita acara pho proses ba pemeriksaan pekContoh berita acara pho proses ba pemeriksaan pek
Contoh berita acara pho proses ba pemeriksaan pekrazitakhalyla
 
4. surat perjanjian sewa menyewa tanah
4. surat perjanjian sewa menyewa tanah4. surat perjanjian sewa menyewa tanah
4. surat perjanjian sewa menyewa tanahAbdillah Syafei
 
Bab 4-tanggapan-terhadap-kak
Bab 4-tanggapan-terhadap-kakBab 4-tanggapan-terhadap-kak
Bab 4-tanggapan-terhadap-kakDALVY DALVY
 
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Khalid Mustafa
 
Contoh jadwal pelaksanaan pengadaan langsung
Contoh jadwal pelaksanaan pengadaan langsungContoh jadwal pelaksanaan pengadaan langsung
Contoh jadwal pelaksanaan pengadaan langsungbh4ja
 
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)dodimeigo
 
F3603 kpbu dan_fasilitas_dan_dp_-_batam_27_agustus_rev1
F3603 kpbu dan_fasilitas_dan_dp_-_batam_27_agustus_rev1F3603 kpbu dan_fasilitas_dan_dp_-_batam_27_agustus_rev1
F3603 kpbu dan_fasilitas_dan_dp_-_batam_27_agustus_rev1ssuser167cff
 

Was ist angesagt? (20)

Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)
 
Perencanaan teknis bangunan gedung ppt
Perencanaan teknis bangunan gedung pptPerencanaan teknis bangunan gedung ppt
Perencanaan teknis bangunan gedung ppt
 
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
 
CONTOH LAPORAN KONSULTAN PENGAWAS
CONTOH LAPORAN KONSULTAN PENGAWASCONTOH LAPORAN KONSULTAN PENGAWAS
CONTOH LAPORAN KONSULTAN PENGAWAS
 
Prosedur pelaporan (laporan harian, mingguan, bulanan) kon-19
Prosedur pelaporan (laporan harian, mingguan, bulanan) kon-19Prosedur pelaporan (laporan harian, mingguan, bulanan) kon-19
Prosedur pelaporan (laporan harian, mingguan, bulanan) kon-19
 
Pelaksanaan Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Lainnya
Pelaksanaan Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa LainnyaPelaksanaan Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Lainnya
Pelaksanaan Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Lainnya
 
Materi 01 Pengantar Pengadaan Barang/Jasa
Materi 01 Pengantar Pengadaan Barang/JasaMateri 01 Pengantar Pengadaan Barang/Jasa
Materi 01 Pengantar Pengadaan Barang/Jasa
 
program mutu dari konsultan perencanaan konstruksi final-1.pptx
program mutu dari konsultan perencanaan konstruksi final-1.pptxprogram mutu dari konsultan perencanaan konstruksi final-1.pptx
program mutu dari konsultan perencanaan konstruksi final-1.pptx
 
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negaraPedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara
 
PCM KONTRAK GEDUNG
PCM KONTRAK GEDUNGPCM KONTRAK GEDUNG
PCM KONTRAK GEDUNG
 
Pedoman teknis pembangunan gedung negara
Pedoman teknis pembangunan gedung negaraPedoman teknis pembangunan gedung negara
Pedoman teknis pembangunan gedung negara
 
Materi 02 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 1
Materi 02 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 1Materi 02 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 1
Materi 02 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 1
 
Contoh berita acara pho proses ba pemeriksaan pek
Contoh berita acara pho proses ba pemeriksaan pekContoh berita acara pho proses ba pemeriksaan pek
Contoh berita acara pho proses ba pemeriksaan pek
 
4. surat perjanjian sewa menyewa tanah
4. surat perjanjian sewa menyewa tanah4. surat perjanjian sewa menyewa tanah
4. surat perjanjian sewa menyewa tanah
 
Bab 4-tanggapan-terhadap-kak
Bab 4-tanggapan-terhadap-kakBab 4-tanggapan-terhadap-kak
Bab 4-tanggapan-terhadap-kak
 
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
 
Contoh jadwal pelaksanaan pengadaan langsung
Contoh jadwal pelaksanaan pengadaan langsungContoh jadwal pelaksanaan pengadaan langsung
Contoh jadwal pelaksanaan pengadaan langsung
 
Paparan SLF 2018 Pemprov DKI
Paparan SLF 2018 Pemprov DKIPaparan SLF 2018 Pemprov DKI
Paparan SLF 2018 Pemprov DKI
 
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)
 
F3603 kpbu dan_fasilitas_dan_dp_-_batam_27_agustus_rev1
F3603 kpbu dan_fasilitas_dan_dp_-_batam_27_agustus_rev1F3603 kpbu dan_fasilitas_dan_dp_-_batam_27_agustus_rev1
F3603 kpbu dan_fasilitas_dan_dp_-_batam_27_agustus_rev1
 

Ähnlich wie RANCANGAN KONTRAK OPTIMAL

c6bab_BT_Dokumen_Kontrak-2.pdf
c6bab_BT_Dokumen_Kontrak-2.pdfc6bab_BT_Dokumen_Kontrak-2.pdf
c6bab_BT_Dokumen_Kontrak-2.pdfssuser65d2341
 
Poin2 Pelaksanaan dan Pengendalian Kontrak 2022.pdf
Poin2 Pelaksanaan dan Pengendalian Kontrak 2022.pdfPoin2 Pelaksanaan dan Pengendalian Kontrak 2022.pdf
Poin2 Pelaksanaan dan Pengendalian Kontrak 2022.pdfarif129194
 
TOT Bidang Gedung Bagi Guru SMK di Kota Malang Propinsi Jawa Timur
TOT Bidang Gedung Bagi Guru SMK di Kota Malang Propinsi Jawa TimurTOT Bidang Gedung Bagi Guru SMK di Kota Malang Propinsi Jawa Timur
TOT Bidang Gedung Bagi Guru SMK di Kota Malang Propinsi Jawa Timursuhariyanto st
 
Bahan penyedia materi 23 jan 19
Bahan penyedia materi 23 jan 19Bahan penyedia materi 23 jan 19
Bahan penyedia materi 23 jan 19Arix Mild
 
Matriks perbedaan perpres nomor 54 2010 dan perpres nomor 4 2015
Matriks perbedaan perpres nomor 54 2010 dan perpres nomor 4 2015Matriks perbedaan perpres nomor 54 2010 dan perpres nomor 4 2015
Matriks perbedaan perpres nomor 54 2010 dan perpres nomor 4 2015Eko Wachyu
 
Matriks perbedaan Perpres 54/2010 - Perpres 4/2015
Matriks perbedaan Perpres 54/2010 - Perpres 4/2015Matriks perbedaan Perpres 54/2010 - Perpres 4/2015
Matriks perbedaan Perpres 54/2010 - Perpres 4/2015Putroe Phang
 
Matriks perbedaan perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya(1)
Matriks perbedaan perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya(1)Matriks perbedaan perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya(1)
Matriks perbedaan perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya(1)Agus Triyono
 
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010Khalid Mustafa
 
Matriks perbedaan perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya
Matriks perbedaan perpres 54 tahun 2010 dan perubahannyaMatriks perbedaan perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya
Matriks perbedaan perpres 54 tahun 2010 dan perubahannyaYuni
 
Sharing Knowledge - Hukum Kontrak Konstruksi - KJF-TSJ.REV.IVN
Sharing Knowledge - Hukum Kontrak Konstruksi - KJF-TSJ.REV.IVNSharing Knowledge - Hukum Kontrak Konstruksi - KJF-TSJ.REV.IVN
Sharing Knowledge - Hukum Kontrak Konstruksi - KJF-TSJ.REV.IVNBunga Steviane,S.H
 
4. PENGADAAN BARANG DAN JASA. 2020.pptx
4. PENGADAAN BARANG DAN JASA.   2020.pptx4. PENGADAAN BARANG DAN JASA.   2020.pptx
4. PENGADAAN BARANG DAN JASA. 2020.pptxManuelALuakusa
 
Kontrak berdasarkan perpres 54 tahun 2010 dan Perubahannya
Kontrak berdasarkan perpres 54 tahun 2010 dan PerubahannyaKontrak berdasarkan perpres 54 tahun 2010 dan Perubahannya
Kontrak berdasarkan perpres 54 tahun 2010 dan PerubahannyaKhalid Mustafa
 
Materi tot kontrak
Materi tot kontrakMateri tot kontrak
Materi tot kontrakSri Haryati
 
Surat penawaran air baku onan ganjang parulian
Surat penawaran air baku onan ganjang parulianSurat penawaran air baku onan ganjang parulian
Surat penawaran air baku onan ganjang parulianLubis Kianju
 

Ähnlich wie RANCANGAN KONTRAK OPTIMAL (20)

Rancangan Kontrak
Rancangan KontrakRancangan Kontrak
Rancangan Kontrak
 
c6bab_BT_Dokumen_Kontrak-2.pdf
c6bab_BT_Dokumen_Kontrak-2.pdfc6bab_BT_Dokumen_Kontrak-2.pdf
c6bab_BT_Dokumen_Kontrak-2.pdf
 
Poin2 Pelaksanaan dan Pengendalian Kontrak 2022.pdf
Poin2 Pelaksanaan dan Pengendalian Kontrak 2022.pdfPoin2 Pelaksanaan dan Pengendalian Kontrak 2022.pdf
Poin2 Pelaksanaan dan Pengendalian Kontrak 2022.pdf
 
TOT Bidang Gedung Bagi Guru SMK di Kota Malang Propinsi Jawa Timur
TOT Bidang Gedung Bagi Guru SMK di Kota Malang Propinsi Jawa TimurTOT Bidang Gedung Bagi Guru SMK di Kota Malang Propinsi Jawa Timur
TOT Bidang Gedung Bagi Guru SMK di Kota Malang Propinsi Jawa Timur
 
Bahan penyedia materi 23 jan 19
Bahan penyedia materi 23 jan 19Bahan penyedia materi 23 jan 19
Bahan penyedia materi 23 jan 19
 
penyusunan dokumen pengadaan
penyusunan dokumen pengadaanpenyusunan dokumen pengadaan
penyusunan dokumen pengadaan
 
Penyusunan Dokumen Pengadaan
Penyusunan Dokumen PengadaanPenyusunan Dokumen Pengadaan
Penyusunan Dokumen Pengadaan
 
Matriks perbedaan perpres nomor 54 2010 dan perpres nomor 4 2015
Matriks perbedaan perpres nomor 54 2010 dan perpres nomor 4 2015Matriks perbedaan perpres nomor 54 2010 dan perpres nomor 4 2015
Matriks perbedaan perpres nomor 54 2010 dan perpres nomor 4 2015
 
Matriks perbedaan Perpres 54/2010 - Perpres 4/2015
Matriks perbedaan Perpres 54/2010 - Perpres 4/2015Matriks perbedaan Perpres 54/2010 - Perpres 4/2015
Matriks perbedaan Perpres 54/2010 - Perpres 4/2015
 
Matriks perbedaan perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya(1)
Matriks perbedaan perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya(1)Matriks perbedaan perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya(1)
Matriks perbedaan perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya(1)
 
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
 
Matriks perbedaan perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya
Matriks perbedaan perpres 54 tahun 2010 dan perubahannyaMatriks perbedaan perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya
Matriks perbedaan perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya
 
Matriksperbedaanperpres54tahun2010danperubahannya 150125210812-conversion-gate01
Matriksperbedaanperpres54tahun2010danperubahannya 150125210812-conversion-gate01Matriksperbedaanperpres54tahun2010danperubahannya 150125210812-conversion-gate01
Matriksperbedaanperpres54tahun2010danperubahannya 150125210812-conversion-gate01
 
Sharing Knowledge - Hukum Kontrak Konstruksi - KJF-TSJ.REV.IVN
Sharing Knowledge - Hukum Kontrak Konstruksi - KJF-TSJ.REV.IVNSharing Knowledge - Hukum Kontrak Konstruksi - KJF-TSJ.REV.IVN
Sharing Knowledge - Hukum Kontrak Konstruksi - KJF-TSJ.REV.IVN
 
4. PENGADAAN BARANG DAN JASA. 2020.pptx
4. PENGADAAN BARANG DAN JASA.   2020.pptx4. PENGADAAN BARANG DAN JASA.   2020.pptx
4. PENGADAAN BARANG DAN JASA. 2020.pptx
 
4dokumen-kontrak.ppt
4dokumen-kontrak.ppt4dokumen-kontrak.ppt
4dokumen-kontrak.ppt
 
Perpres phk i
Perpres phk iPerpres phk i
Perpres phk i
 
Kontrak berdasarkan perpres 54 tahun 2010 dan Perubahannya
Kontrak berdasarkan perpres 54 tahun 2010 dan PerubahannyaKontrak berdasarkan perpres 54 tahun 2010 dan Perubahannya
Kontrak berdasarkan perpres 54 tahun 2010 dan Perubahannya
 
Materi tot kontrak
Materi tot kontrakMateri tot kontrak
Materi tot kontrak
 
Surat penawaran air baku onan ganjang parulian
Surat penawaran air baku onan ganjang parulianSurat penawaran air baku onan ganjang parulian
Surat penawaran air baku onan ganjang parulian
 

Kürzlich hochgeladen

"PPT K1_pengantar komunikasi pendidikan"
"PPT K1_pengantar komunikasi pendidikan""PPT K1_pengantar komunikasi pendidikan"
"PPT K1_pengantar komunikasi pendidikan"bayuputra151203
 
ppt-bab-8-adab-menggunakan-media-sosial.pdf
ppt-bab-8-adab-menggunakan-media-sosial.pdfppt-bab-8-adab-menggunakan-media-sosial.pdf
ppt-bab-8-adab-menggunakan-media-sosial.pdfimad362574
 
Wawancara dan Observasi alat non tes bimbingan konseling
Wawancara dan Observasi alat non tes bimbingan konselingWawancara dan Observasi alat non tes bimbingan konseling
Wawancara dan Observasi alat non tes bimbingan konselingalisudrajat22
 
TEKNIK WAWANCARA dalam ilmu komunikasi.ppt
TEKNIK WAWANCARA dalam ilmu komunikasi.pptTEKNIK WAWANCARA dalam ilmu komunikasi.ppt
TEKNIK WAWANCARA dalam ilmu komunikasi.pptssuserd13850
 
Teknologi Pangan Kelas 3 SD, Mentahan Edit
Teknologi Pangan Kelas 3 SD, Mentahan EditTeknologi Pangan Kelas 3 SD, Mentahan Edit
Teknologi Pangan Kelas 3 SD, Mentahan EditJosuaSagala5
 
Komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan kepada khalayak yang luas, u...
Komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan kepada khalayak yang luas, u...Komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan kepada khalayak yang luas, u...
Komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan kepada khalayak yang luas, u...ayinaini27
 

Kürzlich hochgeladen (6)

"PPT K1_pengantar komunikasi pendidikan"
"PPT K1_pengantar komunikasi pendidikan""PPT K1_pengantar komunikasi pendidikan"
"PPT K1_pengantar komunikasi pendidikan"
 
ppt-bab-8-adab-menggunakan-media-sosial.pdf
ppt-bab-8-adab-menggunakan-media-sosial.pdfppt-bab-8-adab-menggunakan-media-sosial.pdf
ppt-bab-8-adab-menggunakan-media-sosial.pdf
 
Wawancara dan Observasi alat non tes bimbingan konseling
Wawancara dan Observasi alat non tes bimbingan konselingWawancara dan Observasi alat non tes bimbingan konseling
Wawancara dan Observasi alat non tes bimbingan konseling
 
TEKNIK WAWANCARA dalam ilmu komunikasi.ppt
TEKNIK WAWANCARA dalam ilmu komunikasi.pptTEKNIK WAWANCARA dalam ilmu komunikasi.ppt
TEKNIK WAWANCARA dalam ilmu komunikasi.ppt
 
Teknologi Pangan Kelas 3 SD, Mentahan Edit
Teknologi Pangan Kelas 3 SD, Mentahan EditTeknologi Pangan Kelas 3 SD, Mentahan Edit
Teknologi Pangan Kelas 3 SD, Mentahan Edit
 
Komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan kepada khalayak yang luas, u...
Komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan kepada khalayak yang luas, u...Komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan kepada khalayak yang luas, u...
Komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan kepada khalayak yang luas, u...
 

RANCANGAN KONTRAK OPTIMAL

  • 1. RANCANGAN KONTRAK BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SUGIANTO EKO PRAMBUDI, SE., M.A.P
  • 2. DEFINISI KONTRAK Pasal1320 KUH Perdata menentukan empat syarat sahnya kontrak/perjanjian, yaitu: 1. Adanya kesepakatan para pihak; 2. Kecakapan untuk membuat perjanjian; 3. Mengenai suatu hal (objek) tertentu; 4. Adanya sebab yang halal (Geoorloofde Oorzaak)
  • 3. UNSUR-UNSUR KONTRAK 1. Para pihak; 2. Jenis kontrak; 3. Ruang lingkup pekerjaan kontrak; 4. Harga kontrak; 5. Waktu pelaksanaan kontrak; 6. Pembayaran kontrak; 7. Denda/sanksi; 8. Penyelesaian perselisihan; 9. Pemutusan kontrak
  • 4. BENTUK KONTRAK 1. Bukti Pembelian/pembayaran Bukti pembelian/pembayaran adalah dokumen pernyataan tagihan yang harus dibayar oleh PPK untuk Pengadaan Barang atau Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah). Contoh bukti pembelian/pembayaran antara lain faktur/bon/invois, setruk, dan nota kontan.
  • 5. BENTUK KONTRAK 2. Kuitansi Kuitansi adalah dokumen tanda bukti transaksi pembayaran yang ditandatangani oleh penerima uang/Penyedia untuk pembayaran Pengadaan Barang atau Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
  • 6. BENTUK KONTRAK 3. Surat Perintah Kerja (SPK) Surat Perintah Kerja adalah perjanjian tertulis sederhana antara kedua belah pihak tentang suatu perbuatan yang memiliki akibat hukum untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban. Surat Perintah Kerja digunakan untuk: a) Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah); b) Pengadaan Barang atau Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit diatas Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah); dan c) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
  • 7. BENTUK KONTRAK 4. Surat Perjanjian Surat Perjanjian merupakan pernyataan secara tertulis antara kedua belah pihak tentang suatu perbuatan yang memiliki akibat hukum untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban. Surat Perjanjian digunakan untuk: a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah); dan b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
  • 8. BENTUK KONTRAK 5. Surat Pesanan Surat Pesanan merupakan bentuk perjanjian dalam pelaksanaan pengadaan melalui E- purchasing atau pembelian melalui toko daring. Untuk pengadaan barang/jasa tertentu yang membutuhkan pengaturan Kontrak yang lebih rinci atau diperlukan/dipersyaratkan secara administratif dalam proses pembayaran maka Surat Pesanan dapat ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Kerja atau Surat Perjanjian.
  • 9. ISI MINIMAL KONTRAK BUKTI PEMBELIAN KUITANSI  Identitas Penyedia  Nilai pembelian  Jenis dan jumlah barang/jasa  Tanda tangan PPK sebagai tanda mengetahui  Identitas para pihak  Nilai pembelian  Jenis dan jumlah barang/jasa  Tanda tangan penyedia di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku  Tanda tangan PPK sebagai tanda mengetahui
  • 10. ISI MINIMAL KONTRAK SURAT PERINTAH KERJA (SPK) SURAT PESANAN  Identitas Penyedia  Nilai pembelian/nilai kontrak  Jenis dan jumlah barang/jasa  Hak dan kewajiban melekat dalam surat perjanjian  Kata penutup dan ruang tanda tangan para pihak di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku • Identitas para pihak • Nilai pembelian • Jenis dan jumlah barang/jasa • Hak dan kewajiban
  • 11. ISI MINIMAL KONTRAK SURAT PERJANJIAN • Identitas para pihak • Nilai pembelian/nilai kontrak • Jenis dan jumlah barang/jasa • Hak dan kewajiban menjadi lampiran dari surat perjanjian dalam bentuk yang lebih rinci (SSUK, SSKK, Spesifikasi, dan Dokumen lain) • Kata penutup dan ruang tanda tangan para pihak di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku
  • 12. RANCANGAN KONTRAK  Bentuk kontrak (pasal/ayat dan ssuk/sskk);  Sering tidak dibuat/copy paste/dibuat penyedia;  Sering tidak diisi dengan benar;  Sampai dengan tanda tangan kontrak tidak ada yang dirubah kecuali mengenai waktu yang tidak cukup;  Tidak bisa diubah karena mempengaruhi kompetisi dan harga  Dirapikan ketika akan ditandatangani.
  • 13. RANCANGAN KONTRAK PPK menyiapkan DRAFT KONTRAK sebelum pelelangan/seleksi dilaksanakan. Draft Kontrak di dokumen pengadaan memberi pengaruh: a) Minat penyedia untuk melakukan penawaran setelah melihat skema rancangan kontrak yang akan dijalankan karena menilai dirinya sanggup. b) Harga penawaran, dengan respon murah atau respon mahal karena skema rancangan kontrak
  • 14. UANG MUKA  Pemberian uang muka ditulis di rancangan kontrak;  Jangan ditulis saat akan berkontrak. RANCANGAN KONTRAK
  • 15. Uang Muka DAPAT diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk: 1. Mobilisasi alat dan tenaga kerja; 2. Pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material; dan/atau 3. Persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa RANCANGAN KONTRAK
  • 16. Uang Muka diberikan dengan ketentuan: 1. Untuk Usaha Kecil paling tinggi 30% dari nilai Kontrak Pengadaan Barang/Jasa; atau. 2. Untuk usaha non kecil paling tinggi 20% dari nilai Kontrak Pengadaan Barang/Jasa. RANCANGAN KONTRAK
  • 17. Penulisan denda di Rancangan Kontrak. Beberapa hal yang sering terjadi dalam rancangan kontrak mengenai denda sebagai berikut : 1. Ditulis denda dari keseluruhan dan/atau denda dari sebagian kontrak yang belum diselesaikan; 2. Tidak ditulis mengenai denda; 3. Tidak tepat memilih denda (harusnya denda dari keseluruhan tetapi ditulis denda dari sebagian kontrak). RANCANGAN KONTRAK
  • 18. Penulisan Cara Pembayaran: 1. Pembayaran Bulanan; 2. Pembayaran Termin: perlu di detailkan; 3. Pembayaran Sekaligus. RANCANGAN KONTRAK
  • 19. Penyelesaian Sengketa Kontrak: 1. Musyawarah; 2. Mediasi; 3. Konsiliasi; 4. Pengadilan atau Arbitrase (BANI/BADAPSKI/LPS LKPP) RANCANGAN KONTRAK