1. DIGITAL NEWSPAPER
Pemilu
Lansung
Menjurumuskan
hal
Spirit Baru Jawa Timur
surabaya.tribunnews.com
surya.co.id
2
| SELASA, 24 DESEMBER 2013 | Terbit 2 halaman
edisi pagi
PENDIDIKAN harus MUMPUNI
SURYA Online - Indonesia
memiliki potensi Sumber
Daya Manusia (SDM) berupa
populasi usia produktif
yang cukup besar sejak
Tahun 2010, dengan jumlah
penduduk yang saat ini
mencapai 250 juta jiwa.
Sayangnya, potensi tersebut
tidak disiapkan secara
terstruktur, terutama untuk
persiapan generasi mendatang.
Peran untuk mempersiapkan potensi sumber daya
berkualitas ada pada dunia
pendidikan dan kebudayaan
yang semakin dipertegas
dari koefisien korelasi
pendidikan terhadap Indeks
Pembangunan Manusia
(IPM) secara keseluruhan
adalah 0.99. Artinya, bahwa
pendidikan memiliki kontribusi terhadap peningkatan
indeks kesehatan dan indeks
kesejahteraan.
Sayangnya, potensi
tersebut ternyata belum disiapkan
secara menyeluruh, Pemerintah baru
mengupayakan secara gradual, yakni
untuk tingkat dasar hingga menengah
atas, sementara biaya pendidikan
ditingkat Perguruan Tinggi, begitu
mencekik sehingga persiapan generasi
mendatang masih terancam.
Beberapa kebijakan untuk mempersiapkan sumber daya manusia berkualitas
tersebut menurut Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh, telah dilaksanakan, dengan
memulai Pendidikan Menengah Universal (PMU). PMU merupakan rintisan
wajib belajar 12 tahun yang menjadi
salah satu kebijakan Pemerintah agar
join facebook.com/suryaonline
semua anak di Indonesia bisa bersekolah hingga lulus pendidikan menengah
tingkat atas sehingga dapat meminimalisasikan jumlah angka putus sekolah.
Untuk mempercepat program PMU,
maka mulai tahun ajaran baru 2013,
pemerintah telah menyalurkan Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) Rp1 juta
per tahun per siswa untuk semua siswa
SMA, baik negeri maupun swasta dan
diberikan langsung ke sekolah-sekolah.
“Pemerintah juga memberikan
bantuan kepada siswa miskin (BSM)
Rp1 juta per tahun per siswa untuk
1,7 juta siswa SMA dari keluarga miskin
dan diberikan langsung kepada siswa,”
katanya.
Di samping itu, meningkatkan
pembangunan infrastruktur pendidikan
menengah, meliputi unit sekolah baru,
ruang kelas baru, rehabilitasi ruang
kelas, dan peralatan pendidikan.
PMU telah dipersiapkan sejak 2011
dengan membangun 416 sekolah baru
dan 34,277 ruang kelas baru, yang
diharapkan dapat menampung sekitar
1,3 juta siswa tambahan. Mulai Tahun
2014, program pemerintah untuk
membangun sekolah baru setiap tahun
setidaknya 500 unit dan 10.000 ruang
kelas baru untuk menampung tambahan
400.000 mahasiswa baru.
Ketersediaan Guru
Program Pendidikan Menengah
Universal menghadapi tantangan utama
dalam penyediaan guru pendidikan
menengah, terutama penyediaan guru
SMK. Selain rencana pembangunan
unit ruang kelas dan sekolah baru
guna memperluas akses ke jenjang
SMA sederajat, ketersediaan guru juga
harus dipersiapkan secara matang.
Pasalnya, ketika terjadi penambahan
ruang kelas dan sekolah baru, hal itu
akan berdampak terhadap jumlah dan
kesiapan guru.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
saat membuka Kongres PGRI dan
Kongres Guru Indonesia 2013 mengajak
para guru di seluruh Tanah Air untuk
menyukseskan program Pendidikan
Menengah Universal (PMU) dan mene-
rapkan kurikulum 2013.
“Mari kita sukseskan
program PMU, serta
kurikulum yang lebih tepat.
Saudara adalah pelaku
yang mengubah jalannya
sejarah karena Indonesia
akan memiliki sistem
pendidikan selama 12 tahun
dengan kurikulum yang lebih
tepat,” katanya.
Presiden mengatakan,
program ini dijalankan
untuk meningkatkan Angka
Partisipasi Kasar (APK)
sekolah menengah mencapai
97 persen. Tanpa program
ini, kata Presiden, persentase APK tersebut baru dicapai
pada 2040.
Saat ini, jumlah guru produktif 39.000 orang masih
kurang sehingga pemerintah
menyiapkan anak-anak dari
program sarjana mendidik
di daerah terdepan,
terluar, tertinggal (SM3T).
Setelah selesai mereka kami
sekolahkan ke pendidikan profesi. Itu
antara lain sebagai persiapan guru-guru
untuk mendukung program PMU.
Ketua Umum PB PGRI Sulistiyo
terkait program PMU mengatakan,
untuk melaksanakan PMU, pemerintah
harus mempersiapkan guru-gurunya
dan semua sarana prasarananya. Kalau
mau mengangkat guru, harus dengan
perencanaan yang komprehensif.
Pelaksanaan wajar 12 tahun harus
satu pemahaman dengan wajar
sembilan tahun yang sudah dilaksanakan selama ini. Artinya, pemerintah
harus menanggung semua biaya, mulai
dari biaya operasional, biaya investasi,
hingga biaya personal bagi siswa miskin.
“Jangan sampai hanya dibantu dengan dana BOS saja. Padahal, bantuan
itu ada yang namanya biaya investasi,
biaya personal dan biaya operasional.
Kalau wajib belajar, swasta dan negeri
juga wajib dibiayai,” tambahnya.
Cita-cita luhur Pemerintah ini tentu
harus diapresiasi, hanya saja pelaksanaannya harus benar-benar melalui
pengawasan dan evaluasi yang ketat
sehingga tidak membuang biaya siasia. Mengingat budaya guru sekarang
sudah berbeda jauh dengan jaman
sebelum tahun 80-an, dimana pengabdian terhadap bangsa dan negara
menjadi landasan mereka bekerja. Yang
sekarang ini, budaya guru sudah jauh
berbeda, karena lebih banyak silau
dengan kebutuhan materi. (joe/ant)
follow @portalsurya

2. 2
SELASA 24 DESEMBER 2013 | surya.co.id | surabaya.tribunnews.com
311 Kepala Daerah Diangkut KPK
PEMILU LANGSUNG MENJERUMUSKAN
SURYA Online - Pelencengan yang
diistilahkan amandemen terhadap UUD
1945 semakin dan terus membawa
korban, terutama dalam Pemilihan
Umum (Pemilu), mulai dari Pilpres,
Pemilukada, semuanya akan membawa
kepada kehancuran Bangsa Indonesia
karena UUD 1945 dan Pancasila tidak
dapat dipisahkan.
Pemilukada langsung yang nyatanyata menyimpang dari UUD 1945 dan
sila ke-4 Pancasila, Kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksaan
dalam permusyawaratan/perwakilan.
Namun toh berdalil democrazy,
Pemilukada langsung terus dipaksakan
meski menyimpang UUD 45 dan
Pancasila. Akibatnya telah memakan
banyak korban. Karena Pemilukada
langsung banyak makan ongkos, tentu
saja Penguasa akan mencari gantinya
ketika menjabat.
Terakhir, Gubernur Banten Ratu
Atut Chosiyah ditetapkan sebagai
tersangka oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK), Jumat (20/12/2013),
yang semakin menambah angka kepala
daerah yang tersangkut kasus korupsi,
jumlahnya pada 2013 menyentuh angka
311, baik gubernur, wali kota maupun
bupati.
Ratu Atut ditahan KPK di Rutan
Pondok Bambu Jakarta Timur dengan
sangkaan terkait kasus dugaan tindak
pidana penyuapan terhadap mantan
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil
Mochtar dalam sengketa Pilkada Kabupaten Lebak. KPK juga menyangkakan
Atut terlibat kasus pengadaan peralatan
kesehatan di daerah yang dipimpinnya.
Menyimak banyaknya kasus korupsi
yang melibatkan Kepala Daerah sangat
menarik untuk ditelisik mengapa sampai
penguasa daerah tersebut terlibat
join facebook.com/suryaonline
korupsi padahal gaji dan fasilitasnya
sudah memadai dan yang lebih syur
lagi, Kepala Daerah juga memiliki
kewenangan lebih besar dalam mengeluarkan kebijakan.
Hal itu sejalan dengan berlakunya
otonomi daerah yang lebih besar dan
luas sejak era reformasi bergulir 15
tahun lalu, berdasarkan UU Nomor 22
Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi
UU No.32/2004, yang membuat korupsi
di Indonesia semakin menggila.
Menjerumuskan
Bertemunya nafsu ingin berkuasa
dan ambisi memperoleh konsesi bisnis
tampaknya telah memicu jumlah
Kepala Daerah yang tersangkut hukum
bertambah menjadi 311 Tahun 2013.
Menurut Ketua DPR Marzuki Alie, banyaknya Kepala Daerah yang tersangkut
kasus korupsi karena mereka terlibat
dalam pendanaan kampanye dengan
investor atau pengusaha. Jika menang,
Kepala Daerah hanya sibuk melakukan
balas budi bagi tim suksesnya, termasuk kepada pengusaha yang telah
mendanainya selama kampanye.
Akibatnya, Kepala Daerah tersandera
kepentingan mengembalikan dana
kampanye sehingga membuat kebijakan
tidak prorakyat, tetapi propenguasaha.
Ada pula yang memilih jalur korupsi
untuk membalas budi itu.
Hal itu membuat banyak hal sederhana menjadi sulit. Kedaulatan pangan,
misalnya, sesuatu yang seharusnya
sederhana tetapi sulit. Begitu pun
kedaulatan energi. Padahal Nusantara
ini dikaruniai Tuhan Yang Maha Pencipta
begitu banyak sumber daya alam tetapi
tidak juga berdaulat di bidang energi.
Marzuki mengemukakan, Kepala
Daerah tidak akan pernah mungkin mengembalikan biaya kampanye dengan
gaji yang diterimanya dari negara tanpa
melakukan korupsi ataupun kongkalikong dengan pengusaha.
Gaji Kepala Daerah rata-rata Rp 50
juta sebulan. Artinya, selama lima
tahun rata-rata mendapatkan gaji Rp
3 miliar. Kalau menjabat dua periode
kalikan dua saja jumlah pendapatan
resminya.
Terus darimana dan bagaimana
mereka mengembalikannya? “Pastinya
kalau tidak korupsi ya, mereka harus
memberikan berbagai konsensi bagi
investornya Pilkada-nya,” ujar Ketua
DPR RI Marzuki Ali.
Hal ini pula yang menyebabkan
berbagai sumber kekayaan alam
pun terjual oleh berbagai kebijakan
Kepala Daerah yang harus membayar
investasi dari para investor yang telah
membantunya memenangkan Pilkada.
Dan itulah sebabnya sumber daya alam
banyak dikuasai oleh orang-orang yang
punya uang, bukan dikuasai oleh negara
seperti digariskan dalam konstitusi.
“Begitu menang, sumber daya alam
itu pun habis dibagi. Kepala Daerah berkuasa paling lama dua periode, tapi izin
pengelolaan sumber daya alamnya bisa
diberikan sampai 20 tahun,” katanya.
Karena itu, kata dia, jangan heran
kalau sumber daya alam kini dikuasai
oleh para pengusaha termasuk pengusaha asing.
Fakta ini sebenarnya sudah jauh
dari nilai-nilai konstitusi karena dalam
konstitusi sudah diatur bahwa segala
sumber daya alam, tanah, air dan
semua yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan digunakan
sebesar-besarnya untuk kemakmuran
rakyat. “Sekarang mana buktinya
bahwa itu digunakan untuk kemakmuran rakyat?,” katanya. (antara)
follow @portalsurya