1. join facebook.com/suryaonline
hal
2
DIGITAL NEWSPAPER
edisipagisurabaya.tribunnews.com surya.co.id | SABTU, 05 OKTOBER 2013 | Terbit 2 halaman
follow @portalsurya
Spirit Baru Jawa Timur
Rekam Jejak
AM Sudah
Rusak
SURYA Online - Penang-
kapan Ketua Mahkamah
Konstitusi (MK) AM dengan
dugaan menerima uang
konspirasi Pilkada, sangat
mencoreng wibawa hukum
di Indonesia. Mengingat
lembaga MK adalah lembaga
tertinggi di bidang hukum di
negeri ini, sehingga usulan
mantan Ketua MK Jimly
Asshiddiqie untuk membe-
rikan hukuman mati kepada
pelaku korupsi di lembaga
yang pernah dipimpinnya
itu adalah sangat tepat.
Bahkan di China, tidak ha-
nya pejabat lembaga hukum
saja yang menerima hukum-
an mati, pejabat lainpun jika
sudah tertangkap melakukan
korupsi maka hukumannya
adalah hukuman mati
dan pemelaratan seluruh
keluarganya. Ini benar-benar
penerapan hukum yang amat
jitu di China dalam rangka
memerangi korupsi di Negeri
dengan jumlah penduduk
terbesar di dunia itu.
Indonesia yang semakin
banyak koruptornya, apalagi
setelah reformasi, perlu
kiranya untuk menerapkan
hukuman ‘Petrus’ ini kepada
para koruptor yang semakin
hari semakin menggurita
saja di negeri ini. Mereka
bahkan hanya tertawa-
tertawa sambil melambaikan tangan
meski tertangkap. Dasar sudah putus
urat malunya manusia-manusia koruptor
di Indonesia ini. Salah satu sebabnya
adalah karena ringannya hukuman yang
akan dijatuhkan untuk para koruptor.
Bahkan yang korupsi ratusan miliar,
hanya dihukum tidak akan lebih dari
20 tahun, belum lagi mengembalikan
uang yang jauh lebih sedikit dibanding
dan uang yang dikorupsinya. Sehingga
pemikiran yang waras saja, lebih
baik dihukum satu-dua tahun tetapi
mendapatkan tabungan puluhan bahkan
ratusan miliar.
Hukuman untuk para koruptor ini bah-
kan jauh lebih ringan dibanding hukuman
yang dijatuhkan kepada pencuri sandal
di masjid atau pencuri ayam. Mereka
harus dipukuli massa, kemudian dipukuli
polisi dan terakhir mendapat hukuman
dari hakim lima tahun penjara, bahkan
lebih. Duh, nikmatnya jadi koruptor
di Indonesia.
Karena sudah jelas-jelas korupsi
akan sangat menyengsarakan rakyat
dan kehidupan berbangsa dan
bernegara ke depannya, maka hu-
kuman mati untuk koruptor adalah
keputusan yang sangat tepat.
Dengan kata lain, joke-nya adalah
dengan memberikan hukuman
‘Petrus’ kepada para koruptor bangsa
ini, alih-alih untuk mengurangi
kepadatan penduduk Indonesia.
Karena sekarang ini jumlah penduduk
di Indonesia sudah mencapai 250 juta
jiwa. Kalau para koruptor tersebut,
katakanlah, jumlahnya sekitar 25
persen, maka penduduk kita akan
berkurang setidaknya 60 juta jiwa.
Pengurangan penduduk tersebut
akan membawa dampak perbaikan
kehidupan yang signifikan bagi
bangsa Indonesia.
Hukuman mati ini tidak hanya akan
memberikan efek jera pada para
koruptor di negeri ini, tetapi juga akan
memperbaiki moral dan mental dari
pejabat di republik ini, dari bermental
berjuis dan korup tinggalan penjajah
Belanda kepada pejabat yang benar-
benar melayani masyarakat.
Alasan lain, perlunya hukuman mati
diterapkan terhadap koruptor adalah
karena korupsi sudah menjalar dima-
na-mana, disemua sendi kehidupan
masyarakat, mulai dari perangkat
birokrasi, legislatif dan yudikatif.
Jika zaman orde baru, korupsi masih
tereliminir di lingkungan birokrasi
dan yudikatif saja, namun sekarang
legislatif juga terkena wabah korupsi
berjamaah. Sehingga tidak ada lagi
harapan memperbaiki negeri ini
kecuali dengan memberikan hukuman
mati kepada para koruptor. (wahjoe
harjanto)
Penangkapan Korupsi Ketua MK
SAATNYAHUKUMANMATI

2. join facebook.com/suryaonline follow @portalsurya
SABTU, 05 OKTOBER 2013 | surya.co.id | surabaya.tribunnews.com2
SURYA Online - Dunia hukum tampak-
nya lagi-lagi tercemar. Di saat penyi-
dikan kasus dugaan suap pertemuan
di toilet Gedung DPR RI yang diduga
melibatkan calon hakim agung dengan
seorang anggota DPR belum tuntas, kini
masyarakat dikejutkan aksi suap lebih
besar lagi.
Aksi suap yang diduga dilakukan oleh
lima orang, termasuk Ketua Mahkamah
Konstitusi AM dan anggota DPR dari
Fraksi Golkar, CHN.
Kelima pelaku suap tersebut
tertangkap tangan oleh penyidik Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu
(2/10/2013) di Jakarta.
Ketua Mahkamah Konstitusi AM,
anggota DPR CHN dan CN yang diduga
pengusaha ditangkap di rumah dinas
AM di Perumahan Widya Chandra III,
Jakarta Selatan.
CHN dan CN ditangkap oleh penyidik
KPK, usai serah terima uang dolar
Singapura senilai sekitar Rp 3 miliar de-
ngan AM, di rumah dinasnya. Tak lama
kemudian, penyidik KPK menangkap
Bupati Gunung Mas Hambit Bintih serta
pihak swasta berinisial DH di sebuah
hotel di kawasan Jakarta Pusat.
Bersamaan dengan penangkapan
ini, KPK menyita sejumlah uang dolar
Singapura dan dolar Amerika yang
jika dirupiahkan nilainya Rp 2,5 miliar
sampai Rp 3 miliar. Diduga, CHN dan CN
akan memberikan uang ini kepada AM
di kediamannya malam itu. Pemberian
uang itu diduga terkait dengan kepe-
ngurusan perkara sengketa Pemilihan
Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten
Gunung Mas, Kalimantan Tengah, yang
diikuti Hambit Bintih selaku calon
bupati incumbent.
Pemberian uang kepada AM dalam
kasus ini diduga merupakan yang perta-
ma kali. Belum diketahui berapa total
komitmen yang dijanjikan untuk AM.
KPK memantau pergerakan AM sejak
Minggu setelah menerima informasi dari
masyarakat yang menyebutkan bahwa
ada rencana pemberian uang untuk
AM, Senin (30/9/2013), tapi kemudian
bergeser menjadi Rabu (2/10/2013).
Tim penyidik KPK juga menangkap
pengusaha, Tubagus Chery Wardana
di Jakarta, Rabu
(2/10/2013) malam.
Dia adalah adik Guber-
nur Banten Ratu Atut
Chosiyah, sekaligus
suami dari Wali Kota
Tangerang Selatan
Airin Rachmi Diany.
Menurut Juru Bicara
KPK Johan Budi,
penangkapan Tubagus
ini masih berkaitan
dengan penangkapan
Ketua Mahkamah
Konstitusi AM. Diduga,
Chery juga terlibat
serah terima uang
dengan AM terkait
sengketa Pemilihan
Kepala Daerah di
Lebak, Banten.
Rekam jejak AM
agaknya telah lama
mencurigakan.
Tahun 2011 dia pernah
diperiksa sidang
etik Majelis Kehormatan Hakim (MKH)
terkait sengketa Pemilihan Kepala
Daerah Simalungun. Bupati Simalungun
saat itu, Jopinus Ramli Saragih, diduga
akan menyerahkan uang Rp1 miliar
kepada AM. Tetapi AM lolos karena MKH
tak bisa membuktikan dia benar-benar
menerima uang itu.
Ketua Komisi Yudisial (KY), Suparman
Marzuki juga menyebutkan beberapa
kali menerima laporan masyarakat
terkait Ketua Mahkamah Konstitusi AM
karena diduga melakukan pelanggaran
kode etik dengan memainkan perkara
di MK. KY telah menyampaikan laporan
tersebut ke MK, tetapi belum ada
tindak lanjutnya.
“Sempat ada laporan resmi masuk
ke kami. Secara eksplisit menyebut
nama dia (AM). Sudah kami sampaikan
ke Mahfud MD (Ketua MK periode
2008-2013),” ujar Suparman sambil
menambahkan langkah itu dilakukan
akan ditindaklanjuti, sebab KY tidak
lagi memiliki wewenang mengawasi dan
menindak pelanggaran kode etik hakim
konstitusi.
Dia mengungkapkan, laporan terkait
AM bahkan diterima beberapa kali pada
2011 dan 2012, saat yang bersangkutan
belum menjabat sebagai Ketua MK.
Laporan itu terkait dugaan menerima
suap dalam penanganan sengketa hasil
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie
juga mengaku sering mendengar kabar
bahwa AM memainkan perkara. “Saya
jengkel dan marah sekali. Saya sudah
sering juga mendengar omongan-
omongan tentang dia. Ada cerita-cerita
bahwa dia suka menerima imbalan
untuk meloloskan (salah satu pihak),”
ujar Jimly.
“Tadinya saya tidak percaya. Tapi
begitu tertangkap tangan, ya saya sedih
sekali,” katanya.
Bahkan Ketua DPR RI, Marzuki Alie
mengaku pernah melaporkan kasus
dugaan suap penanganan perkara seng-
keta Pilkada yang terjadi di MK kepada
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Menurut Marzuki, kasus-kasus yang
dilaporkan ke Presiden SBY saat itu
berbeda dengan kasus sengketa Pilkada
Kabupaten Gunung Mas yang diduga
melibatkan Ketua MK. “Ya, waktu itu
kasus-kasus (money politics) Pilkada
seperti ini sudah keras sekali suara-
nya,” ujar Marzuki.
Marzuki menolak menceritakan
kasus-kasus dugaan suap penanganan
sengketa Pilkada MK tersebut. Ia justru
berharap pihak
KPK menelusu-
ri kasus yang
dimaksudkan-
nya.
Reaksi keras
Mantan
Ketua Mahka-
mah Konstitusi
Mahfud MD
mengaku me-
rasa terpukul
atas peristiwa
tertangkapnya
Ketua MK AM
yang diduga
terlibat kasus
suap. “Sulit
memulihkan
nama MK
karena sudah
dirusak dan dihancurkan oleh Pak AM,”
katanya.
Menurut dia, citra MK tidak akan
pulih dalam waktu satu tahun ke depan
setelah dirusak oleh penerusnya. “Be-
kerja sekeras apa pun akan tetap diejek
orang. Saya belum tahu cara memulih-
kan nama baik MK. Butuh waktu lama,
karena sudah tercoreng.
Terkait hal tersebut, dia berharap
AM tidak menyulitkan pemeriksaan
sehingga bisa memudahkan MK untuk
memulihkan nama baiknya. “MK punya
pekerjaan berat, jadi tidak boleh digan-
tung oleh kasus AM,” katanya. (wahjoe
harjanto/berbagai sumber)
RekamJejakAMSudahRusak