SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 14
MK. Pembangunan Politik
PPKn FKIP UNS / Smtr 5/ 2021_1
Dr. Winarno, M Si
Anis Suryaningsih, M Sc
TM Online ke 1, 2, 3, 4
Jumat, 27 Agts 2021 dst
Kontrak Kuliah
• Jadwal kuliah Jumat, jam Jam 3-4 / 09.10-10.50
• Ada Rencana Pembelajaran Semester
• Memuat tujuan, proses, isi, penilaian
• Merupakan mata kuliah keahlian prodi PPKn bidang
politik
• Melalui tatap muka online, sinkrounus dan
sinkrounus, dg berbagai media komunikasi online
• Kontrak selama 16 kali pertemuan
• UTS dan UAS (45%), penilaian sikap dan proses (25),
penugasan (30%)
• Ada remidi bagi yang skornya kurang
Proses pembelajaran abad 21
Materi pembangunan politik
1) Pembangunan Politik
• hakekat pembangunan
politik
• obyek pembangunan politik
• tahapan pembangunan
politik di Indonesia
• kebijakan pembangunan
politik di Indonesia
• hubungan politik dengan
pendidikan
2) Pendidikan Politik
• hakekat pendidikan politik
• perspektif pendidikan
politik sesuai konteks
• isi pendidikan politik
• pendekatan, jalur, model
dan contoh praktik
pendidikan politik
• contoh pendidikan politik
Definisi Pembangunan Politik
• Ada beberapa istilah : perubahan, pembangunan, modernisasi,
industrialisasi, modernisasi, urbanisasi, westernisasi
• Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang
berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan
pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa
(“nation building)”.
• “Suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang
dilakukansecara terencana”.
• Pembangunan (development) adalah proses perubahan yang mencakup
seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur,
pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya
• pembangunan sebaga transformasi ekonomi, sosial dan budaya.
Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk
memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat
Berkaitan dengan masalah
kelembagaan
• Ada yang menyebut lembaga eksekutif,
legislatif, yudikatif, ......
• Ada juga yang menyebut lembaga di pusat dan
lembaga di daerah ?
• Ada yang menyebut : infrastruktur dan
suprastruktur politik
• Apa contoh nya?
Politik ?
1. Berkaitan dengan masalah kekuasaan ?
2. Berkaitan dengan masalah proses pengambilan
keputusan/kebijakan ?
3. Berkaitan dengan masalah kebijakan/ putusan?
4. Berkaitan dengan masalah kelembagaan ?
5. Berkaitan dengan masalah alokasi dan distribusi
nilai ?
Cek kembali buku Dasar Dasar Ilmu Politik, Mirriam Budiarjo
Obyek
• Objeknya pembangunan politik mencakup 3
(tiga) perubahan, yakni: 1) sistem nilai politik,
2) struktur kekuasaan dan 3) strategi
kebijaksanaan umum
• Bagaimana dengan ke-tiga hal di atas?
• Apa itu sistem (nilai) politik)?
• Apa itu struktur kekuasaan (politik)?
• Apa itu strategi kebijaksanaan umu (kebijakan)?
Sasaran/obyek
Pembangunan politik
• Objeknya antara lain mencakup perubahan: 1) sistem
nilai politik, 2) struktur kekuasaan dan 3) strategi
kebijaksanaan umum
• Pembangunan politik : pembangunan pada sistem politik
• Lalu apakah sistem politik itu?
• Adakah macam/jenis sistem politik?
• Ada : sistem politik demokrasi dan non-demokrasi
(Huntington, 1993)
• Bagaiman dengan pembangunan (sistem) politik di
Indonesia ?
Bagaimana dengan pembangunan (sistem)
politik di Indonesia ?
• Yang dimaksud sistem politik_demokrasi
• Bgmn dengan pembangunan demokrasi di
Indonesia ?
• Dinamika demokrasi di Indonesia : demokrasi
terpimpin, dst , demokrasi Pancasila ?
• Tahapan demokrasi ?
Sasaran/obyek
Pembangunan politik
• Objeknya antara lain mencakup perubahan: 1) sistem nilai
politik, 2) struktur kekuasaan dan 3) strategi kebijaksanaan
umum
• Obyek nya struktur kekuasaan? Apa sajakah ?
• Misal pembangunan pada infra dan supra struktur . Apa
contoh nya ? : mendirikan partai politik, membentuk lembaga
DPD, KPK, MK, BPIP
• Misal pembangunan pada struktur di pusat dan struktur
daerah. Misal membentuk ?
Pembangunan (struktur) politik
• pembangunan pada infra dan supra struktur .
Apa contoh nya ? : mendirikan partai politik,
membentuk lembaga DPD, KPK, MK, BPIP
• Misal pembangunan pada struktur di pusat
dan struktur daerah. Misal membentuk ?
Sasaran/obyek
Pembangunan politik
• Objeknya antara lain mencakup perubahan: 1) sistem nilai
politik, 2) struktur kekuasaan dan 3) strategi kebijaksanaan
umum
• Pembangunan pada strategi umum kebijakan dalam rangka
mencapai tujuan pembangunan nasional
• Misalnya, strategi yang digunakan oleh suatu
rezim/kepempimpinan, bisa berbeda-beda
• Strategi itu umumnya termuat dalam dokumen strategi
pembangunan
• Misal, strategi pembangunan yang dipakai oleh Orde Baru,
Orde Lama, Orde reformasi
Pembangunan politik = strategi
kebijaksanaan umum
• Dimanakah kita mengetahui strategi kebijakan umum
tersebut ?
• Carilah dokumen strategi tersebut !
• Diawali dari rezim orde lama menggunakan apa?
• Misal Orba (Soeharto), menggunakan strategi Trilogi
pembangunan, GBHN 1973-1978 -1983-1988-1993-
1998, (BJ Habibie) menggunakan GBHN 1999-2004,
Gus dur menggunakan apa? Rezim Jokowi
menggunakan Apa?
• Baca lanjut dan pahami isi modul!

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Hubungan Keuangan pusat dan daerah ( modul xi )
Hubungan Keuangan pusat dan daerah ( modul xi )Hubungan Keuangan pusat dan daerah ( modul xi )
Hubungan Keuangan pusat dan daerah ( modul xi )BKPP kabupaten Bandung
 
Perencanaan Pembangunan
Perencanaan PembangunanPerencanaan Pembangunan
Perencanaan PembangunanSiti Sahati
 
PARTISIPASI PEMILU SEBAGAI PERAN MASYARAKAT DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN YA...
PARTISIPASI PEMILU SEBAGAI PERAN MASYARAKAT DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN YA...PARTISIPASI PEMILU SEBAGAI PERAN MASYARAKAT DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN YA...
PARTISIPASI PEMILU SEBAGAI PERAN MASYARAKAT DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN YA...BADAR_HAMID
 
Model Pembangunan Masyarakat
Model Pembangunan MasyarakatModel Pembangunan Masyarakat
Model Pembangunan MasyarakatSiti Sahati
 
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan PublikAgenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan PublikTri Widodo W. UTOMO
 
perencanaan pembangunan nasional
perencanaan pembangunan nasionalperencanaan pembangunan nasional
perencanaan pembangunan nasionalCucu Sya'diah
 
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH ,DICAPIL...Fitri ,BY..ACHMADAVANDI,SE,MM
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH ,DICAPIL...Fitri ,BY..ACHMADAVANDI,SE,MMMAKALAH PERENCANAAN DAERAH ,DICAPIL...Fitri ,BY..ACHMADAVANDI,SE,MM
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH ,DICAPIL...Fitri ,BY..ACHMADAVANDI,SE,MMACHMAD AVANDI,SE,MM Alfaqzamta
 
Sistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan DaerahSistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan DaerahDadang Solihin
 
Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045
Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045
Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045Ridho Fitrah Hyzkia
 
model kebijakan merille s.grindle
model kebijakan merille s.grindlemodel kebijakan merille s.grindle
model kebijakan merille s.grindleHeru Fernandez
 
Pemilih pemula sosialisasi
Pemilih pemula sosialisasiPemilih pemula sosialisasi
Pemilih pemula sosialisasiMuktar Eneste
 
Pemberdayaan masyarakat
Pemberdayaan masyarakatPemberdayaan masyarakat
Pemberdayaan masyarakatsamiaji
 
3. SOSIALISASI PEMILU TAHUN 2024.pptx
3. SOSIALISASI PEMILU TAHUN 2024.pptx3. SOSIALISASI PEMILU TAHUN 2024.pptx
3. SOSIALISASI PEMILU TAHUN 2024.pptxWidhetaJD
 
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAAKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAFajar Dolly
 

Was ist angesagt? (20)

Formulasi kebijakan
Formulasi kebijakanFormulasi kebijakan
Formulasi kebijakan
 
Kebijakan Publik
Kebijakan PublikKebijakan Publik
Kebijakan Publik
 
Administrasi Pembangunan
Administrasi PembangunanAdministrasi Pembangunan
Administrasi Pembangunan
 
Hubungan Keuangan pusat dan daerah ( modul xi )
Hubungan Keuangan pusat dan daerah ( modul xi )Hubungan Keuangan pusat dan daerah ( modul xi )
Hubungan Keuangan pusat dan daerah ( modul xi )
 
Perencanaan Pembangunan
Perencanaan PembangunanPerencanaan Pembangunan
Perencanaan Pembangunan
 
PARTISIPASI PEMILU SEBAGAI PERAN MASYARAKAT DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN YA...
PARTISIPASI PEMILU SEBAGAI PERAN MASYARAKAT DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN YA...PARTISIPASI PEMILU SEBAGAI PERAN MASYARAKAT DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN YA...
PARTISIPASI PEMILU SEBAGAI PERAN MASYARAKAT DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN YA...
 
Model Pembangunan Masyarakat
Model Pembangunan MasyarakatModel Pembangunan Masyarakat
Model Pembangunan Masyarakat
 
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan PublikAgenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
 
Analisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publikAnalisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publik
 
Partai politik
Partai politikPartai politik
Partai politik
 
perencanaan pembangunan nasional
perencanaan pembangunan nasionalperencanaan pembangunan nasional
perencanaan pembangunan nasional
 
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH ,DICAPIL...Fitri ,BY..ACHMADAVANDI,SE,MM
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH ,DICAPIL...Fitri ,BY..ACHMADAVANDI,SE,MMMAKALAH PERENCANAAN DAERAH ,DICAPIL...Fitri ,BY..ACHMADAVANDI,SE,MM
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH ,DICAPIL...Fitri ,BY..ACHMADAVANDI,SE,MM
 
Sistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan DaerahSistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan Daerah
 
Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045
Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045
Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045
 
model kebijakan merille s.grindle
model kebijakan merille s.grindlemodel kebijakan merille s.grindle
model kebijakan merille s.grindle
 
Pemilih pemula sosialisasi
Pemilih pemula sosialisasiPemilih pemula sosialisasi
Pemilih pemula sosialisasi
 
Pemberdayaan masyarakat
Pemberdayaan masyarakatPemberdayaan masyarakat
Pemberdayaan masyarakat
 
3. SOSIALISASI PEMILU TAHUN 2024.pptx
3. SOSIALISASI PEMILU TAHUN 2024.pptx3. SOSIALISASI PEMILU TAHUN 2024.pptx
3. SOSIALISASI PEMILU TAHUN 2024.pptx
 
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAAKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
 
Manajemen pembangunan
Manajemen pembangunanManajemen pembangunan
Manajemen pembangunan
 

Ähnlich wie 1 PPT_Pembangunan Politik 1_4 2021.ppt

2 PPT_Pembangunan Politik 1_4 2021.ppt
2 PPT_Pembangunan Politik  1_4  2021.ppt2 PPT_Pembangunan Politik  1_4  2021.ppt
2 PPT_Pembangunan Politik 1_4 2021.pptpikipardede1
 
Kebijakan pendidikan di indonesia
Kebijakan pendidikan di indonesiaKebijakan pendidikan di indonesia
Kebijakan pendidikan di indonesiaAzhari Saputra
 
Analisis-Kebijakan-Publik.pptx
Analisis-Kebijakan-Publik.pptxAnalisis-Kebijakan-Publik.pptx
Analisis-Kebijakan-Publik.pptxAdrianHanda2
 
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat KemenparPraktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat KemenparYogi Suwarno
 
Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos
Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan KessosPerumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos
Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan KessosTri Widodo W. UTOMO
 
pembangunan+politik.ppt
pembangunan+politik.pptpembangunan+politik.ppt
pembangunan+politik.pptnofaldzaki
 
Analisis kebijakan pendidikan
Analisis kebijakan pendidikanAnalisis kebijakan pendidikan
Analisis kebijakan pendidikanSyaifulBahri103
 
Evaluasi kebijakan sebagai studi penelitian
Evaluasi kebijakan sebagai studi penelitianEvaluasi kebijakan sebagai studi penelitian
Evaluasi kebijakan sebagai studi penelitianMukhrizal Effendi
 
Siklus Manajemen Pembangunan
Siklus Manajemen PembangunanSiklus Manajemen Pembangunan
Siklus Manajemen PembangunanDadang Solihin
 
Partisipasi_Masyarakat_Dalam_Pemilihan_U.pptx
Partisipasi_Masyarakat_Dalam_Pemilihan_U.pptxPartisipasi_Masyarakat_Dalam_Pemilihan_U.pptx
Partisipasi_Masyarakat_Dalam_Pemilihan_U.pptxMaya133447
 
Pip pertemuan ke 5
Pip pertemuan ke 5Pip pertemuan ke 5
Pip pertemuan ke 5dzakiaziz
 
Kompilasi Pokok Bahasan dan Bahan Belajar Sispolin 2012-2013
Kompilasi Pokok Bahasan dan Bahan Belajar Sispolin 2012-2013Kompilasi Pokok Bahasan dan Bahan Belajar Sispolin 2012-2013
Kompilasi Pokok Bahasan dan Bahan Belajar Sispolin 2012-2013Zainal Muttaqin
 
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakan
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakanModul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakan
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakanunitpublikasi
 
ppt ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN.pptx
ppt ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN.pptxppt ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN.pptx
ppt ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN.pptxAnisaAmalia21
 
Pembangunan administrasi dalam rangka administrasi pembangunan kesehatan
Pembangunan administrasi dalam rangka administrasi pembangunan kesehatanPembangunan administrasi dalam rangka administrasi pembangunan kesehatan
Pembangunan administrasi dalam rangka administrasi pembangunan kesehatanMuhammad Sholeh
 
Otonomi dan desentralisasi Budaya P.pptx
Otonomi dan desentralisasi Budaya P.pptxOtonomi dan desentralisasi Budaya P.pptx
Otonomi dan desentralisasi Budaya P.pptxBembengTata2
 

Ähnlich wie 1 PPT_Pembangunan Politik 1_4 2021.ppt (20)

2 PPT_Pembangunan Politik 1_4 2021.ppt
2 PPT_Pembangunan Politik  1_4  2021.ppt2 PPT_Pembangunan Politik  1_4  2021.ppt
2 PPT_Pembangunan Politik 1_4 2021.ppt
 
Kebijakan pendidikan di indonesia
Kebijakan pendidikan di indonesiaKebijakan pendidikan di indonesia
Kebijakan pendidikan di indonesia
 
Analisis-Kebijakan-Publik.pptx
Analisis-Kebijakan-Publik.pptxAnalisis-Kebijakan-Publik.pptx
Analisis-Kebijakan-Publik.pptx
 
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat KemenparPraktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
 
Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos
Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan KessosPerumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos
Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos
 
pembangunan+politik.ppt
pembangunan+politik.pptpembangunan+politik.ppt
pembangunan+politik.ppt
 
Analisis kebijakan pendidikan
Analisis kebijakan pendidikanAnalisis kebijakan pendidikan
Analisis kebijakan pendidikan
 
Sm sispolin
Sm sispolinSm sispolin
Sm sispolin
 
Evaluasi kebijakan sebagai studi penelitian
Evaluasi kebijakan sebagai studi penelitianEvaluasi kebijakan sebagai studi penelitian
Evaluasi kebijakan sebagai studi penelitian
 
Siklus Manajemen Pembangunan
Siklus Manajemen PembangunanSiklus Manajemen Pembangunan
Siklus Manajemen Pembangunan
 
Partisipasi_Masyarakat_Dalam_Pemilihan_U.pptx
Partisipasi_Masyarakat_Dalam_Pemilihan_U.pptxPartisipasi_Masyarakat_Dalam_Pemilihan_U.pptx
Partisipasi_Masyarakat_Dalam_Pemilihan_U.pptx
 
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN.ppt
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN.pptADMINISTRASI PEMBANGUNAN.ppt
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN.ppt
 
Pip pertemuan ke 5
Pip pertemuan ke 5Pip pertemuan ke 5
Pip pertemuan ke 5
 
Kompilasi Pokok Bahasan dan Bahan Belajar Sispolin 2012-2013
Kompilasi Pokok Bahasan dan Bahan Belajar Sispolin 2012-2013Kompilasi Pokok Bahasan dan Bahan Belajar Sispolin 2012-2013
Kompilasi Pokok Bahasan dan Bahan Belajar Sispolin 2012-2013
 
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakan
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakanModul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakan
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakan
 
Konsep dasar politik
Konsep dasar politikKonsep dasar politik
Konsep dasar politik
 
Konsep dasar politik
Konsep dasar politikKonsep dasar politik
Konsep dasar politik
 
ppt ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN.pptx
ppt ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN.pptxppt ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN.pptx
ppt ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN.pptx
 
Pembangunan administrasi dalam rangka administrasi pembangunan kesehatan
Pembangunan administrasi dalam rangka administrasi pembangunan kesehatanPembangunan administrasi dalam rangka administrasi pembangunan kesehatan
Pembangunan administrasi dalam rangka administrasi pembangunan kesehatan
 
Otonomi dan desentralisasi Budaya P.pptx
Otonomi dan desentralisasi Budaya P.pptxOtonomi dan desentralisasi Budaya P.pptx
Otonomi dan desentralisasi Budaya P.pptx
 

Mehr von pikipardede1

Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).pptSlide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).pptpikipardede1
 
konsepnegarahukumdannegarahukumdiindonesia
konsepnegarahukumdannegarahukumdiindonesiakonsepnegarahukumdannegarahukumdiindonesia
konsepnegarahukumdannegarahukumdiindonesiapikipardede1
 
Negara hukum rule of law.ppt
Negara hukum rule of law.pptNegara hukum rule of law.ppt
Negara hukum rule of law.pptpikipardede1
 
Slide-PSY203-PSY203-Slide-1.pdf
Slide-PSY203-PSY203-Slide-1.pdfSlide-PSY203-PSY203-Slide-1.pdf
Slide-PSY203-PSY203-Slide-1.pdfpikipardede1
 
Materi_Pembimbing_Evaluasi_Manajemen_Risiko_Smart_City_2020.pptx
Materi_Pembimbing_Evaluasi_Manajemen_Risiko_Smart_City_2020.pptxMateri_Pembimbing_Evaluasi_Manajemen_Risiko_Smart_City_2020.pptx
Materi_Pembimbing_Evaluasi_Manajemen_Risiko_Smart_City_2020.pptxpikipardede1
 
IET Smart Cities - 2022 - Gurick.pdf
IET Smart Cities - 2022 - Gurick.pdfIET Smart Cities - 2022 - Gurick.pdf
IET Smart Cities - 2022 - Gurick.pdfpikipardede1
 
sap-reformasi administrasi publik.pdf
sap-reformasi administrasi publik.pdfsap-reformasi administrasi publik.pdf
sap-reformasi administrasi publik.pdfpikipardede1
 
e-democracy-190102034428.pdf
e-democracy-190102034428.pdfe-democracy-190102034428.pdf
e-democracy-190102034428.pdfpikipardede1
 
METODE-EVALUASIdasar2PM-10.ppt
METODE-EVALUASIdasar2PM-10.pptMETODE-EVALUASIdasar2PM-10.ppt
METODE-EVALUASIdasar2PM-10.pptpikipardede1
 
Partisipasi Ormas Kepemudaan Untuk Pemilu 2024-1.pptx
Partisipasi Ormas Kepemudaan Untuk Pemilu 2024-1.pptxPartisipasi Ormas Kepemudaan Untuk Pemilu 2024-1.pptx
Partisipasi Ormas Kepemudaan Untuk Pemilu 2024-1.pptxpikipardede1
 
Pertemuan Ke-7 (Birokrasi).pptx
Pertemuan Ke-7 (Birokrasi).pptxPertemuan Ke-7 (Birokrasi).pptx
Pertemuan Ke-7 (Birokrasi).pptxpikipardede1
 
reformasiadministrasipublik-140412035003-phpapp02.pptx
reformasiadministrasipublik-140412035003-phpapp02.pptxreformasiadministrasipublik-140412035003-phpapp02.pptx
reformasiadministrasipublik-140412035003-phpapp02.pptxpikipardede1
 
6 PPT_Pembangunan Politik PPKn_ 2021.ppt
6 PPT_Pembangunan Politik  PPKn_ 2021.ppt6 PPT_Pembangunan Politik  PPKn_ 2021.ppt
6 PPT_Pembangunan Politik PPKn_ 2021.pptpikipardede1
 
46Nama Organisasi Perempuan Provsu.pdf
46Nama Organisasi Perempuan Provsu.pdf46Nama Organisasi Perempuan Provsu.pdf
46Nama Organisasi Perempuan Provsu.pdfpikipardede1
 
How to Influence People.pdf
How to Influence People.pdfHow to Influence People.pdf
How to Influence People.pdfpikipardede1
 
Capaian Positif dalam UU KIP.pdf
Capaian Positif dalam UU KIP.pdfCapaian Positif dalam UU KIP.pdf
Capaian Positif dalam UU KIP.pdfpikipardede1
 
Transisi_ke_Demokratisasi_dan_Suksesi.pptx
Transisi_ke_Demokratisasi_dan_Suksesi.pptxTransisi_ke_Demokratisasi_dan_Suksesi.pptx
Transisi_ke_Demokratisasi_dan_Suksesi.pptxpikipardede1
 
3.-Pengembangan-Smart-City-Kaltara-v3.1.pdf
3.-Pengembangan-Smart-City-Kaltara-v3.1.pdf3.-Pengembangan-Smart-City-Kaltara-v3.1.pdf
3.-Pengembangan-Smart-City-Kaltara-v3.1.pdfpikipardede1
 

Mehr von pikipardede1 (20)

Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).pptSlide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
 
konsepnegarahukumdannegarahukumdiindonesia
konsepnegarahukumdannegarahukumdiindonesiakonsepnegarahukumdannegarahukumdiindonesia
konsepnegarahukumdannegarahukumdiindonesia
 
Negara hukum rule of law.ppt
Negara hukum rule of law.pptNegara hukum rule of law.ppt
Negara hukum rule of law.ppt
 
Slide-PSY203-PSY203-Slide-1.pdf
Slide-PSY203-PSY203-Slide-1.pdfSlide-PSY203-PSY203-Slide-1.pdf
Slide-PSY203-PSY203-Slide-1.pdf
 
Materi_Pembimbing_Evaluasi_Manajemen_Risiko_Smart_City_2020.pptx
Materi_Pembimbing_Evaluasi_Manajemen_Risiko_Smart_City_2020.pptxMateri_Pembimbing_Evaluasi_Manajemen_Risiko_Smart_City_2020.pptx
Materi_Pembimbing_Evaluasi_Manajemen_Risiko_Smart_City_2020.pptx
 
IET Smart Cities - 2022 - Gurick.pdf
IET Smart Cities - 2022 - Gurick.pdfIET Smart Cities - 2022 - Gurick.pdf
IET Smart Cities - 2022 - Gurick.pdf
 
sap-reformasi administrasi publik.pdf
sap-reformasi administrasi publik.pdfsap-reformasi administrasi publik.pdf
sap-reformasi administrasi publik.pdf
 
e-democracy-190102034428.pdf
e-democracy-190102034428.pdfe-democracy-190102034428.pdf
e-democracy-190102034428.pdf
 
METODE-EVALUASIdasar2PM-10.ppt
METODE-EVALUASIdasar2PM-10.pptMETODE-EVALUASIdasar2PM-10.ppt
METODE-EVALUASIdasar2PM-10.ppt
 
Partisipasi Ormas Kepemudaan Untuk Pemilu 2024-1.pptx
Partisipasi Ormas Kepemudaan Untuk Pemilu 2024-1.pptxPartisipasi Ormas Kepemudaan Untuk Pemilu 2024-1.pptx
Partisipasi Ormas Kepemudaan Untuk Pemilu 2024-1.pptx
 
Pertemuan Ke-7 (Birokrasi).pptx
Pertemuan Ke-7 (Birokrasi).pptxPertemuan Ke-7 (Birokrasi).pptx
Pertemuan Ke-7 (Birokrasi).pptx
 
reformasiadministrasipublik-140412035003-phpapp02.pptx
reformasiadministrasipublik-140412035003-phpapp02.pptxreformasiadministrasipublik-140412035003-phpapp02.pptx
reformasiadministrasipublik-140412035003-phpapp02.pptx
 
3124663.ppt
3124663.ppt3124663.ppt
3124663.ppt
 
6 PPT_Pembangunan Politik PPKn_ 2021.ppt
6 PPT_Pembangunan Politik  PPKn_ 2021.ppt6 PPT_Pembangunan Politik  PPKn_ 2021.ppt
6 PPT_Pembangunan Politik PPKn_ 2021.ppt
 
46Nama Organisasi Perempuan Provsu.pdf
46Nama Organisasi Perempuan Provsu.pdf46Nama Organisasi Perempuan Provsu.pdf
46Nama Organisasi Perempuan Provsu.pdf
 
How to Influence People.pdf
How to Influence People.pdfHow to Influence People.pdf
How to Influence People.pdf
 
Capaian Positif dalam UU KIP.pdf
Capaian Positif dalam UU KIP.pdfCapaian Positif dalam UU KIP.pdf
Capaian Positif dalam UU KIP.pdf
 
Transisi_ke_Demokratisasi_dan_Suksesi.pptx
Transisi_ke_Demokratisasi_dan_Suksesi.pptxTransisi_ke_Demokratisasi_dan_Suksesi.pptx
Transisi_ke_Demokratisasi_dan_Suksesi.pptx
 
3.-Pengembangan-Smart-City-Kaltara-v3.1.pdf
3.-Pengembangan-Smart-City-Kaltara-v3.1.pdf3.-Pengembangan-Smart-City-Kaltara-v3.1.pdf
3.-Pengembangan-Smart-City-Kaltara-v3.1.pdf
 
asiadevs.ppt
asiadevs.pptasiadevs.ppt
asiadevs.ppt
 

1 PPT_Pembangunan Politik 1_4 2021.ppt

  • 1. MK. Pembangunan Politik PPKn FKIP UNS / Smtr 5/ 2021_1 Dr. Winarno, M Si Anis Suryaningsih, M Sc TM Online ke 1, 2, 3, 4 Jumat, 27 Agts 2021 dst
  • 2. Kontrak Kuliah • Jadwal kuliah Jumat, jam Jam 3-4 / 09.10-10.50 • Ada Rencana Pembelajaran Semester • Memuat tujuan, proses, isi, penilaian • Merupakan mata kuliah keahlian prodi PPKn bidang politik • Melalui tatap muka online, sinkrounus dan sinkrounus, dg berbagai media komunikasi online • Kontrak selama 16 kali pertemuan • UTS dan UAS (45%), penilaian sikap dan proses (25), penugasan (30%) • Ada remidi bagi yang skornya kurang
  • 4. Materi pembangunan politik 1) Pembangunan Politik • hakekat pembangunan politik • obyek pembangunan politik • tahapan pembangunan politik di Indonesia • kebijakan pembangunan politik di Indonesia • hubungan politik dengan pendidikan 2) Pendidikan Politik • hakekat pendidikan politik • perspektif pendidikan politik sesuai konteks • isi pendidikan politik • pendekatan, jalur, model dan contoh praktik pendidikan politik • contoh pendidikan politik
  • 5. Definisi Pembangunan Politik • Ada beberapa istilah : perubahan, pembangunan, modernisasi, industrialisasi, modernisasi, urbanisasi, westernisasi • Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (“nation building)”. • “Suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukansecara terencana”. • Pembangunan (development) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya • pembangunan sebaga transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat
  • 6. Berkaitan dengan masalah kelembagaan • Ada yang menyebut lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, ...... • Ada juga yang menyebut lembaga di pusat dan lembaga di daerah ? • Ada yang menyebut : infrastruktur dan suprastruktur politik • Apa contoh nya?
  • 7. Politik ? 1. Berkaitan dengan masalah kekuasaan ? 2. Berkaitan dengan masalah proses pengambilan keputusan/kebijakan ? 3. Berkaitan dengan masalah kebijakan/ putusan? 4. Berkaitan dengan masalah kelembagaan ? 5. Berkaitan dengan masalah alokasi dan distribusi nilai ? Cek kembali buku Dasar Dasar Ilmu Politik, Mirriam Budiarjo
  • 8. Obyek • Objeknya pembangunan politik mencakup 3 (tiga) perubahan, yakni: 1) sistem nilai politik, 2) struktur kekuasaan dan 3) strategi kebijaksanaan umum • Bagaimana dengan ke-tiga hal di atas? • Apa itu sistem (nilai) politik)? • Apa itu struktur kekuasaan (politik)? • Apa itu strategi kebijaksanaan umu (kebijakan)?
  • 9. Sasaran/obyek Pembangunan politik • Objeknya antara lain mencakup perubahan: 1) sistem nilai politik, 2) struktur kekuasaan dan 3) strategi kebijaksanaan umum • Pembangunan politik : pembangunan pada sistem politik • Lalu apakah sistem politik itu? • Adakah macam/jenis sistem politik? • Ada : sistem politik demokrasi dan non-demokrasi (Huntington, 1993) • Bagaiman dengan pembangunan (sistem) politik di Indonesia ?
  • 10. Bagaimana dengan pembangunan (sistem) politik di Indonesia ? • Yang dimaksud sistem politik_demokrasi • Bgmn dengan pembangunan demokrasi di Indonesia ? • Dinamika demokrasi di Indonesia : demokrasi terpimpin, dst , demokrasi Pancasila ? • Tahapan demokrasi ?
  • 11. Sasaran/obyek Pembangunan politik • Objeknya antara lain mencakup perubahan: 1) sistem nilai politik, 2) struktur kekuasaan dan 3) strategi kebijaksanaan umum • Obyek nya struktur kekuasaan? Apa sajakah ? • Misal pembangunan pada infra dan supra struktur . Apa contoh nya ? : mendirikan partai politik, membentuk lembaga DPD, KPK, MK, BPIP • Misal pembangunan pada struktur di pusat dan struktur daerah. Misal membentuk ?
  • 12. Pembangunan (struktur) politik • pembangunan pada infra dan supra struktur . Apa contoh nya ? : mendirikan partai politik, membentuk lembaga DPD, KPK, MK, BPIP • Misal pembangunan pada struktur di pusat dan struktur daerah. Misal membentuk ?
  • 13. Sasaran/obyek Pembangunan politik • Objeknya antara lain mencakup perubahan: 1) sistem nilai politik, 2) struktur kekuasaan dan 3) strategi kebijaksanaan umum • Pembangunan pada strategi umum kebijakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional • Misalnya, strategi yang digunakan oleh suatu rezim/kepempimpinan, bisa berbeda-beda • Strategi itu umumnya termuat dalam dokumen strategi pembangunan • Misal, strategi pembangunan yang dipakai oleh Orde Baru, Orde Lama, Orde reformasi
  • 14. Pembangunan politik = strategi kebijaksanaan umum • Dimanakah kita mengetahui strategi kebijakan umum tersebut ? • Carilah dokumen strategi tersebut ! • Diawali dari rezim orde lama menggunakan apa? • Misal Orba (Soeharto), menggunakan strategi Trilogi pembangunan, GBHN 1973-1978 -1983-1988-1993- 1998, (BJ Habibie) menggunakan GBHN 1999-2004, Gus dur menggunakan apa? Rezim Jokowi menggunakan Apa? • Baca lanjut dan pahami isi modul!