Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah: Peningkatan kualitas guru diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional melalui empat kompetensi yaitu pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Peran lembaga pendidikan tenaga kependidikan sangat penting dalam mempersiapkan guru yang profesional.

1. Peningkatan Kualitas Guru Untuk Mencetak
Peserta Didik Berkualitas Demi Pencapaian
Tujuan Pendidikan Nasional
PIPIT RIKA WIJAYA
Dosen pengampu: H. Makmuri Pujakesuma
Program Studi Teknologi Pembelajaran
Program Pascasarjana IKIP PGRI Jember
2014

2. I. PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan segala situasi hidup yang mempengaruhi
pertumbuhan individu sebagai pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala
lingkungan dan sepanjang hidup. Dalam arti sempit pendidikan adalah pengajaran
yang diselenggarakan oleh sekolah sebagai lembaga pendidikan formal.
Pendidikan adalah investasi sumberdaya manusia jangka panjang yang memiliki
nilai strategis bagi kelangsungan peradaban manusia di dunia, sehingga hampir
semua negara menempatkan variabel pendidikan sebagai bidang krusial dalam
konteks pembangunan negara. Indonesia menempatkan bidang pendidikan sebagai
aspek penting dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana
tercantum dalam isi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Salah satu komponen penting dalam pembangunan pendidikan agar dapat
berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumberdaya manusia adalah guru.
Guru dalam konteks pendidikan memiliki peranan besar dan strategis. Hal ini
dikarenakan guru berada di barisan terdepan dalam pelaksanaan pendidikan. Guru
adalah komunikator bagi peserta didik untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan
teknologi juga sekaligus membimbing dengan nilai-nilai positif melalui
keteladanan. Dari situlah guru memiliki misi dan tugas yang berat dalam
mengantarkan generasi muda mencapai cita-cita. Sehingga sudah sepatutnya guru
mempunyai berbagai kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan tanggung
jawabnya. Diharapkan dengan kompetensi tersebut, maka guru akan menjadi guru
yang profesional, baik secara akademis maupun secara nonakademis.
Kualitas Indonesia di masa sekarang perlu mendapat perhatian. Menurut
Education For All Global Monitoring Report 2012 yang dikeluarkan oleh
UNESCO setiap tahunnya, pendidikan di Indonesia berada di peringkat ke-64
untuk pendidikan di seluruh dunia dari 120 negara. Sehubungan dengan fakta
tersebut, perlu strategi perencanaan pembangunan pendidikan yang tepat dalam
upaya pengembangan sumberdaya manusia yang berkualitas dan profesional,
sehingga Indonesia mampu bersaiing dalam era globalisasi.

3. Profesionalisme guru kini menjadi sorotan masyarakat seiring dengan
tuntutan akan pendidikan yang bermutu. Pemerintah Indonesiapun turut
memberikan respon positif dengan pemberian apresiasi terhadap guru, baik dari
segi profesional maupun finansial serta perlindungan hukum dan keselamatan
dalam melaksanakan tugas. Tuntutan profesionalisme guru harus disikapi dengan
peningkatan kualifikasi dan kompetensi. Pengujian kompetensi ini, oleh
pemerintah difasilitasi dengan keharusan guru mengikuti uji sertifikasi, yang
disebut Uji Kompetensi Guru (UKG), untuk menentukan kelayakan seorang guru.
Uji Kompetensi Guru yang diadakan pada tahun 2012 lalu membuat dunia
pendidikan semakin menjadi sorotan. Dari 285 ribu guru yang mengikuti uji
kompetensi, ternyata 42,25% masih di bawah rata-rata standar yang ditetapkan
pemerintah. Dari hasil uji kompetensi tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas
pendidik masih rendah. Bisa diartikan bahwa sebagian besar guru tidak atau
belum memenuhi syarat sebagai pendidik, tidak kompeten, dan tidak profesional.
Sehingga kualitas pendidikan masih jauh dari harapan standar pendidikan
nasional. Berdasarkan hal itulah penulis mengangkat permasalahan nilai uji
kompetensi guru yang rendah.
Identifikasi Masalah
1. Jangka pendek kualitas guru yang masih rendah berdasarkan hasil UKG tahun
2012 rendah
2. Jangka menengah rendahnya kualitas peserta didik
3. Jangka panjang kualitas pendidikan Indonesia berada di peringkat ke-64 dari
120 negara di dunia

4. Kerangka pikir:

5. II. PEMBAHASAN
Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yaitu pendidikan sebagai faktor yang sangat menentukan. Penjabaran mengenai
pendidikan kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.
Pada pasal 3 menyebutkan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,
dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggungjawab.
Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 39 memiliki visi terwujudnya
sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk
memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia
yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang
selalu berubah. Kualitas manusia yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia pada
masa yang akan datang adalah yang mampu menghadapi persaingan yang
semakin ketat dengan bangsa lain di dunia. Kualitas manusia Indonesia tersebut
dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu,
guru mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis.
Salah satu dari delapan standar nasional pendidikan Indonesia adalah
mengatur standar pendidik dan tenaga kependidikan. Disebutkan di sana bahwa
pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen
pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki tujuan pendidikan
nasional. Kualifikasi akademik yang dimaksudkan di atas adalah tingkat
pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan
dengan ijasah dan atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada
tingkat pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi
kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan
kompetensi sosial.

6. Untuk menciptakan peserta didik yang berkualitas, guru harus menguasai
empat kompetensi. Keempat kompetensi yang harus dikuasai guru untuk
meningkatkan kualitasnya tersebut adalah kompetensi pedagogik, profesional,
sosial, dan kepribadian, agar tujuan pendidikan nasional bisa tercapai.
1. Kompetensi Pedagogik
Kompetensi pedagogik pada dasarnya adalah kemampuan guru dalam
mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi yang merupakan kompetensi
khas, yang membedakan guru dengan profesi lainnya ini terdiri dari tujuh aspek
kemampuan, yaitu:
 Mengenal karakteristik anak didik
 Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran
 Mampu mengembangkan kurikulum
 Kegiatan pembelajaran yang mendidik
 Memahami dan mengembangkan potensi peserta didik
 Komunikasi dengan peserta didik
 Penilaian dan evaluasi pembelajaran.
2. Kompetensi Profesional
Kompetensi ini dapat dilihat dari kemampuan guru dalam mengikuti
perkembangan ilmu terkini karena perkembangan ilmu selalu dinamis.
Kompetensi profesional yang harus terus dikembangkan guru dengan belajar dan
tindakan reflektif. Kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam
menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang meliputi:
 Konsep, struktur, metode keilmuan/teknologi/seni yang menaungi/koheren
dengan materi ajar
 Materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah
 Hubungan konsep antar pelajaran terkait
 Penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari
 Kompetensi secara profesional dalam konteks global dengan tetap
melestarikan nilai dan budaya nasional.

7. 3. Kompetensi Sosial
Kompetensi sosial bisa dilihat apakah seorang guru bisa bermasyarakat
dan bekerja sama dengan peserta didik serta guru-guru lainnya. Kompetensi sosial
yang harus dikuasai guru meliputi:
 Berkomunikasi lisan dan tulisan
 Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional
 Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga
kependidikan, orang tua/wali peserta didik
 Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar
 Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan
nasional Indonesia
 Menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan
 Etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru.
4. Kompetensi Kepribadian
Kompetensi ini terkait dengan guru sebagai teladan, beberapa aspek
kompetensi ini misalnya:
o Dewasa
o Stabil
o Arif dan bijaksana
o Berwibawa
o Mantap
o Berakhlak mulia
o Menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat
o Mengevaluasi kinerja sendiri
o Mengembangkan diri secara berkelanjutan.
Ciri-ciri guru yang profesional sebagai berikut: (1) Memiliki bakat, minat,
panggilan jiwa, dan idealisme; (2) Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu
pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; (3) Memiliki kualifikasi
akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; (4) Memiliki
kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; (5) Memiliki tanggung
jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalannya; (6) Memperoleh penghasilan

8. yang sesuai dengan prestasi kerjanya; (7) Memiliki kesempatan untuk
mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang
hayat; (8) Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas
keprofesionalannya; dan (9) Memiliki organisasi profesi yang mempunyai
kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.
Dalam proses belajar mengajar betapapun bagusnya kurikulum dengan
menentukan standarisasi yang tinggi, tetapi apabila tidak tersedia guru yang
profesional, maka tujuan kurikulum tersebut akan sia-sia. Menyadari hal tersebut,
disadari pula betapa penting adanya guru yang profesional. Untuk mendapatkan
guru yang profesional, maka wawasan guru tentang pendidikan perlu
ditingkatkan. Ada dua kunci penting dari peran guru yang berpengaruh terhadap
peningkatan prestasi belajar peserta didik, yaitu jumlah waktu yang efektif yang
digunakan guru untuk melakukan pembelajaran di kelas, dan kualitas kemampuan
guru. Dalam hal ini guru hendaknya mempunyai standar kemampuan profesional
untuk melakukan pembelajaran yang berkualitas.
Akibat rendahnya pengakuan dan imbalan yang diterima oleh guru,
jabatan sebagai tenaga pendidik kurang diminati oleh mereka yang potensial.
Sehingga kebanyakan pelamar (enrolment) pada lembaga pendidikan guru
(LPTK) bukanlah mereka yang unggulan. Mereka yang unggulan tidak berminat
untuk menjadi tenaga pendidik, karena pengakuan terhadap tenaga pendidik
rendah yang tercermin dari gajinya yang rendah. Oleh karena itu, profesi
keguruan harus mendapatkan pembinaan dan perhatian yang memadai dengan
mengeluarkan kebijakan yang tepat untuk itu. Untuk itu, profesi keguruan harus
dapat menjamin kesejahteraan guru dengan gaji memadai. Dengan demikian
profesi guru akan menjadi rebutan, sehingga dengan demikian pada waktu
rekrutmen calon tenaga pendidikan, para pengambil kebijakan dapat memilih
mereka yang lebih potensial diantara sedemikian banyak calon yang melamar.
Dengan demikian, kulitas masukan calon guru dapat diandalkan yang pada
gilirannya akan menghasilkan guru-guru yang potensial pula. Revitalisasi
pendidikan profesional guru di tanah air adalah dengan peningkatan kapasitas
LPTK dalam mengemban misi penyelenggaraan program pendidikan profesi guru.

9. Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) adalah suatu lembaga
yang bertanggung jawab dalam menyiapkan tenga pendidik dan kependidikan
yang profesional, dalam hal ini terutama sekali adalah guru sebagai suatu profesi.
Meskipun semenjak tahun 90-an LPTK telah memperluas mandatnya untuk tugas
di bidang non-kependidikan, IKIP sebagai LPTK yang telah memperluas mandat
semenjak tahun 1995 tanpa alasan yang jelas, kebijakan perluasan ini dibuka lepas
dengan konversi menjadi universitas. Walaupaun LPTK sudah memikul mandat
yang sama dengan universitas lain, namun yang perlu diingat adalah mandat
utama LPTK itu ialah kependidikan. Melalui pendidikan prajabatan guru, maka
guru yang profesional adalah tanggung jawab LPTK. Karena LPTK adalah
perguruan tinggi yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan
program pengadaan guru semenjak dari pendidikan anak usia dini jalur
pendidikan formal, pendidikan dasar, sampai pada pendidikan menengah,
sekaligus sebagai penyelenggara dan pengembang ilmu kependidikan dan non-
kependidikan (tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005).
Selanjutnya, dalam Keppres Perubahan IKIP menjadi Universitas secara ekplisit
juga dinyatakan bahwa bidang kependidikan tetap menjadi misi utama
kelembagaan. Dari uraian ini nampak dengan jelas bahwa tugas utama LPTK
adalah menyiapkan tenaga kependidikan.
Tugas lain dari LPTK dalam menyiapkan guru yang profesional adalah
program sertifikasi guru oleh LPTK yang telah terakreditasi. Tugas sertifikasi juga
tugas berat dengan berbagai tantangan yang perlu menjadi perhatian oleh LPTK
terutama dan tentu tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah sebagai pemberi
amanat, demi tercapainya tujuan mendapatkan guru yang profesional. Terlepas
dari persoalan ketepatan model dan rujukan di atas, yang perlu menjadi perhatian
adalah bahwa pendidikan prajabatan guru profesional adalah tanggung jawab
LPTK. Bagaimanapun yang terjadi, rendahnya kualitas lulusan guru yang
dikatakan sebagai pekerjaan profesional tidak bisa lepas dari tanggung jawab
LPTK. Karena dia adalah produk LPTK. Hal ini sesuai amanat yang diberikan
kepada LPTK sebagai tugas utamanya adalah bidang kependidikan sebagaiman
yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan

10. Dosen Bab I pasal (1) butir 14. Permasalahan ini menjadi lebih serius ketika
dilihat masih lemahnya konsep pemerintah tentang sistem dan lembaga
pendidikan guru, sehingga menimbulkan berbagai kritikan yang perlu menjadi
perhatian.
Kualitas guru mempengaruhi kualitas peserta didik dalam pembelajaran.
Secara umum penyebab rendahnya kualitas guru di Indonesia, yaitu:
 Kualitas guru menurun pasca perubahan status Institut Keguruan dan Ilmu
Pendidikan (IKIP) menjadi universitas yang seharusnya dipertahankan untuk
menyiapkan calon guru dalam kompetensi pedagogik yang jelas dan pas.
Ketika IKIP menjadi universitas maka lembaga tersebut kemudian cenderung
mengikuti tren pendidikan tinggi pada umumnya dan tidak fokus lagi pada
tugas membekali dan menyiapkan mahasiswa dengan kompetensi-kompetensi
yang dibutuhkan sebagai seorang guru (Yudi Latif, 2014)
 peniadaan Sekolah Guru Atas (SGA) dan Sekolah Pendidikan Guru (SPG)
yang pernah ada pada masa kolonial hingga tahun 60-an, yang mampu
memberikan kontribusi besar pada pembentuk karakter dan pribadi calon guru.
Meskipun pendidikan kolonial bersifat diskriminatif tetapi menghasilkan
lembaga pendidikan yang bermutu, salah satunya pendidikan guru zaman
penjajahan Belanda luar biasa hebatnya dan jejak-jejak keberhasilan
berlangsung sampai tahun 1960-an (Yudi Latif, 2014)
 grand desain pelatihan untuk guru yang tidak jelas (Retno Listyarti, 2013)
 Motivasi yang melatarbelakangi seseorang menjadi guru (Mushlihin, 2013)
 Tingkat pendidikan guru belum memenuhi standar kelayakan mengajar
 Tingkat kesejahteraan guru masih rendah
 Penyebaran kuantitas dan kualitas guru yang belum merata di daerah-daerah.
Jumlah guru lebih banyak di daerah yang memiliki sarana dan prasarana yang
memadai. Kemudahan akses dalam penggunaan sarana dan prasarana tersebut
membuat wawasan guru semakin bertambah. Berbeda dengan daerah yang
memang tidak memiliki sarana dan prasarana yang cukup. Guru yang
ditempatkan di daerah tersebut akan menjadi tumpul wawasannya karena
kurangnya akses

11. Kekuatan bagi peningkatan kualitas guru adalah niat baik pemerintah
pusat untuk melakukan pemerataan jumlah guru dengan membuka peluang sistem
guru kontrak pada tahun ajaran 2003, dan mengadakan perubahan kurikulum. Hal
ini merupakan kebijakan dari pemerintah terhadap dunia pendidikan. Kekuatan
lain bagi peningkatan mutu guru untuk mencetak sumberdaya manusia yang
berkualitas melalui kegiatan pendidikan yang baik adalah dengan menaikkan
anggaran pendidikan menjadi 20% dari APBN. Bila hal ini benar-benar
direalisasikan tanpa ada pemotongan untuk pembayaran utang negara, maka
pembinaan guru dapat ditingkatkan. Selain itu, adanya kesadaran yang cukup
tinggi dari tokoh-tokoh dunia pendidikan dan kepedulian anggota DPR-DPRD
dalam menyuarakan permasalahan dunia pendidikan. Sistem top-down dapat
dilakukan untuk peningkatan kualitas guru. Misalnya pemerintah pusat dalam
kegiatan pembinaan guru-guru dapat menginformasikan pada level pemerintah
daerah hingga sampai pada guru. Perhatian dan bantuan yang besar dari
pemerintah luar negeri juga turut andil dalam meningkatkan kualitas guru.
Asalkan dalam tahap pelaksanaannya tidak ada campur tangan dari oknum-oknum
yang tidak bertanggungjawab, dan dana bantuan tidak terhambat. Dari faktor-
faktor pendorong tersebut, pada akhirnya guru akan lebih berdedikasi dalam
melakukan tugasnya sebagai pendidik.
Namun tidak bisa dipungkiri bahwa segala kebijakan dan implementasi
yang dilakukan akan menimbulkan permasalahan baru. Misalnya kebijakan
pemerintah dalam hal mempekerjakan guru kontrak. Bila dilihat dari anggaran,
maka biaya yang dikeluarkan akan menjadi berlipat. Selain itu, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan yang diragukan transparansi dan kredibilitasnya juga
merupakan tugas pemerintah pusat untuk mengembalikan kepercayaan
masyarakat.

12. III. SOLUSI DAN SARAN
Dari uraian di atas, maka solusi dan saran bagi masing-masing pemangku
kepentingan, yang dapat penulis berikan untuk permasalahan kualitas guru yang
rendah adalah sebagai berikut:
a) Pemerintah:
Pemerintah sebagai puncak tertinggi kewenangan dalam pengelolaan
pendidikan memiliki peran yang begitu kompleks. Berikut beberapa hal dalam
peningkatan kualitas guru di Indonesia:
1. Pemerintah harus terus melakukan evaluasi dalam pelaksanaan UKG, yang
meliputi:
 Membuat soal UKG secara cermat dan relevan dengan tingkatan mengajar
guru, dan menyiapkan mengenai hal-hal teknis seperti koneksi internet.
Hal ini berdasarkan temuan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) pada
soal uji kompetensi guru tahun 2012 yang terdapat kejanggalan dari hal
substansi soal dan masalah teknis
 Mengenai permasalahan pencairan dana sertifikasi yang ditunda,
Kemdikbud dan Kemenkeu dapat bekerjasama membuat surat edaran yang
berisi peringatan kepada Pemerintah Daerah agar segera menyalurkan
dana tersebut. Bila tidak, maka dana alokasi daerahnya akan ditahan
 Praktik pungli dalam proses sertifikasi guru, pemalsuan dokumen,
pemotongan honor asesor, dan upaya penyuapan, dapat diatasi dengan
melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan dengan
melibatkan komponen masyarakat yang relevan, melarang segala bentuk
komersialisasi sosialisasi sertifikasi guru, membuat sistem kendali mutu
secara keseluruhan, dan memberi sanksi hukum pada pihak yang
melanggar

13.  Pemerintah perlu bekerjasama dengan LPTK dalam kaitan program
sertifikasi guru dengan pembenahan mekanisme pengadaan dan perekrutan
calon guru di perguruan tinggi lembaga pendidikan tenaga kependidikan
(LPTK). Sehingga guru yang tersertifikasi memang benar-benar guru yang
profesional
 Menyelenggarakan program sertifikasi guru untuk lebih berbasis di kelas.
Sehingga proses sertifikasi guru sejalan dengan peningkatan mutu proses
belajar-mengajar di kelas yang berdampak pada peningkatan mutu secara
keseluruhan.
2. Pemerintah harus lebih hati-hati dan cermat dalam pembuatan kebijakan di
bidang pendidikan, apakah rencana kebijakan tersebut akan menimbulkan
permasalahan baru yang lebih besar atau tidak. Misalnya mengenai perubahan
kurikulum. Kebijakan mengganti kurikulum pada 2013 bukanlah solusi yang
tepat untuk memperbaiki kualitas pendidikan Indonesia. Sebab, kurikulum
sebagus apapun, tapi jika kualitas gurunya tidak bagus, hasilnya juga tidak
akan maksimal. Alangkah lebih baik bila pemerintah membenahi dulu kualitas
tenaga kependidikannya. Pemerintah Indonesia perlu berkaca pada sistem
pendidikan di Jepang. Kurikulum Jepang hanya berganti setiap sepuluh tahun
sekali namun kualitas pendidikan yang dihasilkan sangat bermutu
3. Dalam hal pemerataan guru, pemerintah dapat menstimulasi guru-guru dengan
memberikan tunjangan khusus bagi guru yang mau ditempatkan di daerah
terpencil. Sehingga antara pengorbanan yang dilakukan guru dengan insentif
yang diperoleh relevan
4. Pemerintah harus bersikap konsekuen dengan keputusan menganggarkan 20%
APBN untuk bidang pendidikan. Sekali lagi, Indonesia perlu berkaca dari
keberhasilan negara-negara maju di bidang pendidikan. Negara-negara
tersebut tidak pernah merasa takut rugi dan ragu untuk mengeluarkan dana
APBN di bidang pendidikan, karena hal itu merupakan investasi masa depan.

14. b) Wali murid:
1. Pembentukan karakter siswa di seklah juga harus dibarengi dengan teladan
yang baik bagi siswa di rumah
2. Pemantauan yang berkelanjutan terhadap proses belajar anak
c) Satuan pendidikan:
1. Pihak kepala sekolah: memfungsikan diri sebagai supervisor untuk
kegiatan supervisi guru-guru
2. Guru itu sendiri:
o mengaktifkan lagi Musyawarah Guru Mata Pelajaran sehingga
kemampuan guru-guru semakin terasah
o tekun mengikuti berbagai pelatihan dan pembinaan yang dapat
meningkatkan kemampuan mengajarnya
o memiliki motivasi yang kuat untuk kembali melanjutkan studi demi
menunjang kompetensinya
o melakukan penelitian yang berkelanjutan di bidang pendidikan pada
khususnya, dan di berbagai bidang pada umumnya untuk memperluas
wawasan.
d) Masyarakat:
1. mengaktifkan kembali wadah “karang taruna”, dan mengadakan kegiatan
majelis taklim remaja sebagai wadah positif pembinaan generasi muda
2. mendirikan dan menyelenggarakan satuan pendidikan pada jalur
pendidikan sekolah
3. mengadakan dan memberi bantuan tenaga kependidikan yang kompeten
untuk membantu melaksanaan pengajaran, bimbingan atau pelatihan
peserta didik
4. mengadakan dan memberi bantuan tenaga ahli berkompeten untuk
membantu pelakanaan kegiatan belajar mengajar, penelitian atau
pengembangan

15. 5. mengadakan atau menyelenggarakan program pendidikan yang belum
diadakan, untuk menunjang pendidikan nasional
6. mengadakan dana dan memberikan bantuan yang dapat berupa wakaf,
hibah, sumbangan, pinjaman, beasiswa dan bentuk lainnya untuk
melaksanakan kegiatan belajar mengajar
7. mengadakan dan memberikan bantuan buku pelajaran dan peralatan
pendidikan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar
8. memberikan kesempatan untuk magang atau latihan kerja
9. memberikan bantuan bagi penyelenggaraan satuan pendidikan dan
pengembangan pendidikan nasional
10. memberikan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan
kebijaksanaan penyelenggaran pengembangan pendidikan
11. memberikan bantuan dan kerjasama dalam kegiatan penelitian dan
pengembangan
12. ikut serta dalam program pendidikan dan penelitian yang diselenggarakan
oleh pemerintah di dalam dan di luar negeri.
e) Pengelola pendidikan (LPTK):
Meskipun ada perluasan mandat konversi IKIP menjadi Universitas,
namun tugas utama LPTK adalah di bidang kependidikan. Ada beberapa hal yang
harus dibenahi oleh LPTK untuk peningkatan kualitas profesionalisme guru yang
diembannya, hal tersebut ialah:
1. LPTK harus berbenah dalam mengembangkan program lembaganya, antara
lain sebagai berikut:
 Aplikasi kurikulum yang memang betul-betul sesuai dengan tuntutan
perkembangan dan kemajuan zaman. Sampai sekarang kurikulum antara
pendidikan profesional guru model konsekutif dengan kurikulum
pendidikan profesional guru model konkuren belum jelas. Walaupun sudah
diberikan penekanan untuk yang dari kependidikan lebih difokuskan pada
pengembangan profesional dan untuk yang dari nonkependidikan lebih

16. difokuskan pada pengembangan pedagogik, namun ini masih rancu pada
tingkat prodi penyelenggara
 Fasilitas pembelajaran, diantaranya kepustakaan, yang menunjang
pencapaian kemampuan mahasiswa dalam pemperoleh kompetensi yang
diharapkan, dikehendaki adanya keseimbangan antara literatur yang
bersifat kependidikan dengan yang nonkependidikan
 Fasilitas lainnya yang mendukung mahasiswa untuk dapat memperoleh
informasi dan perkembangan terkini melalui media seperti internet dan
sejenisnya
 Laboratorium, bagaimanapun laboratorium adalah fasilitas pokok yang
harus dimiliki dalam pendidikan. Laboratorium tentu dengan segala
fasilitas yang mendukungnya. Biasanya ini juga akan dapat dikembangkan
melalui hibah-hibah kompetisi.
2. Aspek kedua yang perlu dibenahi adalah sistem pengembangan staf, terutama
dosen dalam memilih bidang kajian/jurusan untuk studi lanjut. Harus ada
mekanisme yang jelas dan terorganisir melalui suatu pemetaan dalam
pengembangan dosen. Sehingga tidak terjadi penyeberangan besar-besaran
studi yang menyebabkan bidang kependidikan sudah tidak lagi menjadi
pilihan bagi staf, yang berdampak bidang kependidikan mati secara perlahan.
3. Pembenahan iklim organisasi. LPTK harus menumbuhkan iklim organisasai
yang sehat dalam lembaga terutama dalam menjaga suasana yang dapat
menciptakan tempat yang bisa memberikan penghargaan terhadap bidang
kependidikan.
4. Bertugas menyiapkan calon guru juga berfungsi sebagai kontrol mutu bagi
pengguna layanan pendidikan, karena, bagaimanapun juga lulusan tenaga
kependidikan merupakan produk LPTK.
5. Menjaga lembaga penyelenggara pendidikan dari keinginan internal dan
eksternal yang berpotensi menyimpang dari ketentuan yang berlaku, dengan
tetap memprioritaskan peran utama LPTK sebagai pencetak tenaga
kependidikan yang profesional.

17. REFERENSI
Yudi Latif. 2014. Kualitas Guru Menurun Pasca Perubahan Status IKIP.
http://www.antaranews.com/berita/419952/kualitas-guru-menurun-
pascaperubahan-status-ikip. [5 April 2014].
Mushlihin. 2013. Pengaruh Motivasi Ekstrinsik Terhadap Kualitas Guru.
http://mushlihin.com/2013/07/education/pengaruh-motivasi-ekstrinsik-
terhadap-kualitas-guru.php. [5 April 2014].