Makalah

Kompetensi Kepala Sekolah
Oktober 30, 2008 — Wahidin

A. Kompetensi Kepribadian

1. Memiliki integritas kepribadian yang kuat sebagai pemimpin :

• Selalu konsisten dalam berfikir, bersikap, berucap, dan berbuat dalam setiap
melaksanakan suatu tugas pokok dan fungsi
• Memiliki komitmen/loyalitas/ dedikasi/etos kerja yang tinggi dalam setiap
melaksanakan suatu tugas pokok dan fungsi.
• Tegas dalam dalam mengambil sikap dan tindakan sehubungan dengan
pelaksanaan suatu tugas pokok dan fungsi.
• Disiplin dalam melaksanakan suatu tugas pokok dan fungsi.

2.Memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala sekolah:

• Memiliki rasa keingintahuan yang tinggi terhadap kebijakan, teori, praktik baru
sehubungan dengan pelaksanaan suatu tugas pokok dan fungsinya.
• Mampu secara mandiri mengembangkan diri sebagai upaya pemenuhan rasa
keingintahuannya terhadap kebijakan, teori, praktik baru sehubungan dengan
pelaksanaan suatu tugas pokok dan fungsi.

3. Bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi:

• Kecenderungan untuk selalu menginformasikan secara tranparan dan proporsional
kepada orang lain atas segala rencana, proses pelaksanaan, dan keefektifan,
kelebihan dan kekurangan pelaksanaan suatu tugas pokok dan fungsi
• Terbuka atas saran dan kritik yang disampikan oleh atasan, teman sejawat,
bawahan, dan pihak lain atas pelaksanaan suatu tugas pokok dan fungsi.

4.Mampu mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai
kepala sekolah:

• Memiliki stabilitas emosi dalam setiap menghadapi masalah sehubungan dengan
suatu tugas pokok dan fungsi
• Teliti, cermat, hati-hati, dan tidak tergesa-gesa dalam melaksanakan suatu tugas
pokok dan fungsi
• Tidak mudah putus asa dalam menghadapai segala bentuk kegagalan sehubungan
dengan pelaksanaan suatu tugas pokok dan fungsi.

5.Memiiki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan:

• Memiliki minat jabatan untuk menjadi kepala sekolah yang efektif
• Memiliki jiwa kepemimpinan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah

B. Kompetensi Manajerial

1.Mampu menyusun perencanaan sekolah untuk berbagai tingkatan perencanaan:

• Menguasai teori perencanaan dan seluruh kebijakan pendidikan nasional sebagai
landasan dalam perencanaan sekolah, baik perencanaan strategis, perencanaan
orpariosanal, perencanaan tahunan, maupun rencana angaran pendapatan dan
belanja sekolah,
• Mampu menyusun rencana strategis (renstra) pengembangan sekolah
berlandaskan kepada keseluruhan kebijakan pendidikan nasional, melalui
pendekatan, strategi, dan proses penyusunan perencanaan strategis yang
memegang teguh prinsip-prinsip penyusunan rencara strategis baik
• Mampu menyusun rencana operasional (Renop) pengembangan sekolah
berlandaskan kepada keseluruhan rencana strategis yang telah disusun, melalui
pendekatan, strategi, dan proses penyusunan perencanaan renop yang memegang
teguh prinsip-prinsip penyusunan rencana operasional yang baik.
• Mampu menyusun rencana tahunan pengembangan sekolah berlandaskan kepada
keseluruhan rencana operasional yang telah disusun, melalui pendekatan, strategi,
dan proses penyusunan perencanaan tahunan yang memegang teguh prinsip-
prinsip penyusunan rencana tahunan yang baik.
• Mampu menyusun rencana anggaran belanja sekolah (RAPBS) berlandaskan
kepada keseluruhan rencana tahunan yang telah disusun, melalui pendekatan,
strategi, dan proses penyusunan RAPBS yang memegang teguh prinsip-prinsip
penyusunan RAPBS yang baik.
• Mampu menyusun perencanaan program kegiatan berlandaskan kepada
keseluruhan rencana tahunan dan RAPBS yang telah disusun, melalui pendekatan,
strategi, dan proses penyusunan perencanaan program kegiatan yang memegang
teguh prinsip-prinsip penyusunan perencanaan program yang baik.
• Mampu menyusun proposal kegiatan melalui pendekatan, strategi, dan proses
penyusunan perencanaan program kegiatan yang memegang teguh prinsip-
prinsip-prinsip penyusunan proposal yang baik.

2.Mampu mengembangkan organisasi sekolah sesuai dengan kebutuhan:

• Menguasai teori dan seluruh kebijakan pendidikan nasional dalam
pengorganisasian kelembagaan sekolah sebagai landasan dalam
mengorganisasikan kelembagaan maupun program insidental sekolah.
• Mampu mengembangkan struktur organisasi formal kelembagaan sekolah yang
efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan melalui pendekatan, strategi, dan
proses pengorganisasian yang baik.
• Mampu mengembangkan deskripsi tugas pokok dan fungsi setiap unit kerja
melalui pendekatan, strategi, dan proses pengorganisasian yang baik.
• Menempatkan personalia yang sesuai dengan kebutuhan
• Mampu mengembangan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi setiap unit kerja melalui pendekatan, strategi, dan proses
pengorganisasian yang baik

• Mampu melakukan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan
prinsip-prinsip tepat kualifikasi, tepat jumlah, dan tepat persebaran.
• Mampu mengembangkan aneka ragam organisasi informal sekolah yang efektif
dalam mendukung implementasi pengorganisasian formal sekolah dan sekaligus
pemenuhan kebutuhan, minat, dan bakat perseorangan pendidikan dan tenaga
kependidikan

3.Mampu memimpin guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia
secara optimal:

• Mampu mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, sasaran, dan program strategis
sekolah kepada keseluruhan guru dan staf.
• Mampu mengkoordinasikan guru dan staf dalam merelalisasikan keseluruhan
rencana untuk mengapai visi, mengemban misi, mengapai tujuan dan sasaran
sekolah
• Mampu berkomunikasi, memberikan pengarahan penugasan, dan memotivasi
guru dan staf agar melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing
sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan
• Mampu membangun kerjasama tim (team work) antar-guru, antar- staf, dan antara
guru dengan staf dalam memajukan sekolah
• Mampu melengkapi guru dan staf dengan keterampilan-keterampilan profesional
agar mereka mampu melihat sendiri apa yang perlu dilakukan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya masing-masing
• Mampu melengkapi staf dengan ketrampilan-ketrampilan agar mereka mampu
melihat sendiri apa yang perlu dan diperbaharui untuk kemajuan sekolahnya
• Mampu memimpin rapat dengan guru-guru, staf, orangtua siswa dan komite
sekolah
• Mampu melakukan pengambilan keputusan dengan menggunakan strategi yang
tepat
• Mampu menerapkan manajemen konflik

4.Mampu mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia
secara optimal:

• Mampu merencanakan kebutuhan guru dan staf berdasarkan rencana
pengembangan sekolah
• Mampu melaksanakan rekrutmen dan seleksi guru dan staf sesuai tingkat
kewenangan yang dimiliki oleh sekolah
• Mampu mengelola kegiatan pembinaan dan pengembangan profesional guru dan
staf
• Mampu melaksanakan mutasi dan promosi guru dan staf sesuai kewenangan yang
dimiliki sekolah
• Mampu mengelola pemberian kesejahteraan kepada guru dan staf sesuai
kewenangan dan kemampuan sekolah

5.Mampu mengelola sarana dan prasarana sekolah dalam rangka pendayagunaan secara
optimal:

• Mampu merencanakan kebutuhan fasilitas (bangunan, peralatan, perabot, lahan,
infrastruktur) sekolah sesuai dengan rencana pengembangan sekolah
• Mampu mengelola pengadaan fasilitas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
• Mampu mengelola pemeliharaan fasilitas baik perawatan preventif maupun
perawatan terhadap kerusakan fasilitas sekolah
• Mampu mengelola kegiatan inventaris sarana dan prasarana sekolah sesuai sistem
pembukuan yang berlaku.
• Mampu mengelola kegiatan penghapusan barang inventaris sekolah

6.Mampu mengelola hubungan sekolah – masyarakat dalam rangka pencarian dukungan
ide, sumber belajar, dan pembiayaan sekolah:

• Mampu merencanakan kerjasama dengan lembaga pemerintah, swasta dan
masyarakat
• Mampu melakukan pendekatan-pendekatan dalam rangka mendapatkan
dukukungan dari lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat
• Mampu memelihara hubungan kerjasama dengan lembaga pemerintah, swasta dan
masyarakat

7. Mampu mengelola kesiswaan, terutama dalam rangka penerimaan siswa baru,
penempatan siswa, dan pengembangan kapasitas siswa:

• Mampu mengelola penerimaan siswa baru terutama dalam hal perencanaan dan
pelaksanaan penerimaan siswa baru sesuai dengan kebutuhan sekolah
• Mampu mengelola penempatan dan pengelompokan siswa dalam kelas sesuai
dengan maksud dan tujuan pengelompokan tersebut.
• Mampu mengelola layanan bimbingan dan konseling dalam membantu penguatan
kapasitas belajar siswa
• Mampu menyiapkan layanan yang dapat mengembangkan potensi siswa sesuai
dengan kebutuhan, minat, bakat, kreativitas dan kemampuan
• Mampu menetapkan dan melaksanakan tata tertib sekolah dalam memelihara
kedisiplinan siswa
• Mampu mengembangkan sistem monitoring terhadap kemajuan belajar siswa
• Mampu mengembangkan sistem penghargaan dan pelaksanaannya kepada siswa
yang berprestasi

8.Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan arah
dan tujuan pendidikan nasional:

• Menguasai seluk beluk tujuan nasional, tujuan pembangunan nasional, dan tujuan
pendidikan nasional, regional, dan lokal secara tepat dan kompherensif sehingga
memiliki sikap positif akan pentingnya tujuan-tujuan tersebut sebagai arah

penyelenggaraan pendidikan dan terampil menjabarkannya menjadi kompetensi
lulusan dan kompetensi dasar.
• Memiliki wawasan yang tepat dan komprehensif tentang kedirian peserta didik
sebagai manusia yang berkarakter, berharkat, dan bermartabat, dan mampu
mengembangan layanan pendidikan sesuai dengan karakter, harkat, dan martabat
manusia.
• Memiliki pemahaman yang komprehensif dan tepat, dan sikap yang benar tentang
esensi dan tugas profesional guru sebagai pendidik
• Menguasai seluk beluk kurikulum dan proses pengembangan kurikulum nasional
sehingga memiliki sikap positif terhadap kebaradaan kurikulum nasional yang
selalu mengalami pembaharuan, serta terampil dalam menjabarkannya menjadi
kurikulum tingkat satuan pendidikan
• Mampu mengembangkan rencana dan program pembelajaran sesuai dengan
kompetensi lulusan yang diharapkan
• Menguasai metode pembelajaran efektif yang dapat mengembangkan kecerdasan
intelektual, spritual, dan emosional sesuai dengan materi pembelajaran
• Mampu mengelola kegiatan pengembangan sumber dan alat pembelajaran di
sekolah dalam mendukung pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan
• Menguasai teknik-teknik penilaian hasil belajar dan menerapkannya dalam
pembelajaran
• Mampu menyusun program pendidikan per tahun dan per semester
• Mampu mengelola penyusunan jadwa pelajaran per semester
• Mampu melaksanakan monitoring dan evaluasi program pembelajaran dan
melaporkan hasil-hasilnya kepada stakeholders sekolah.

9. Mampu mengelola keuangan sekolah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang
akuntabel, transparan, dan efisien:

• Mampu merencanakan kebutuhan keuangan sekolah sesuai dengan rencana
pengembangan sekolah, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang.
• Mampu mengupayakan sumber-sumber keuangan terutama yang bersumber dari
luar sekolah dan dari unit usaha sekolah.
• Mampu mengkoordinasikan pembelanjaan keuangan sesuai dengan peraturan dan
perundang-undangan berdasarkan asas prioritas dan efisiensi
• Mampu mengkoordinasikan kegiatan pelaporan keuangan sesuai peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku

10.Mampu mengelola ketatausahaan sekolah dalam mendukung kegiatan-kegiatan
sekolah:

• Mampu mengelola administrasi surat masuk dan surat keluar sesuai dengan
pedoman persuratan yang berlaku
• Mampu mengelola administrasi sekolah yang meliputi administrasi akademik,
kesiswaan, sarana/prasarana, keuangan, dan hubungan sekolah-masyarakat
• Mampu mengelola administrasi kearsipan sekolah baik arsip dinamis maupun
arsip lainnya

• Mampu mengelola administrasi akreditasi sekolah sesuai dengan prinsip-prinsip
tersedianya dokumen dan bukti-bukti fisik

11.Mengelola unit layanan khusus sekolah dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan
kegiatan kesiswaan di sekolah:

• Mampu mengelola laboratorium sekolah agar dapat dimanfaatkan secara optimal
bagi kepentingan pembelajaran siswa
• Mampu mengelola bengkel kerja agar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi
kepentingan pembelajaran keterampilan siswa
• Mampu mengelola usaha kesehatan sekolah dan layanan sejenis untuk membantu
siswa dalam pelayanan kesehatan yang diperlukan
• Mampu mengelola kantin sekolah berdasarkan prinsip kesehatan, gizi, dan
keterjangkauan
• Mampu mengelola koperasi sekolah baik sebagai unit usaha maupun sebagai
sumber belajar siswa
• Mampu mengelola perpustakaan sekolah dalam menyiapkan sumber belajar yang
diperlukan oleh siswa

12.Mampu menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan dalam menciptakan inovasi yang
berguna bagi pengembangan sekolah:

• Mampu bertindak kreatif dan inovatif dalam melaksanakan pekerjaan melalui cara
berpikir dan cara bertindak
• Mampu memberdayakan potensi sekolah secara optimal ke dalam berbagai
kegiatan-kegiatan produktif yang menguntungkan sekolah
• Mampu menumbuhkan jiwa kewirausahaan (kreatif, inovatif, dan produktif) di
kalangan warga sekolah

13.Mampu menciptakan budaya dan iklim kerja yang kondusif bagi pembelajaran siswa:

• Mampu menata lingkungan fisik sekolah sehingga menciptakan suasana nyaman,
bersih dan indah
• Mampu membentuk suasana dan iklim kerja yang sehat melalui penciptaan
hubungan kerja yang harmonis di kalangan warga sekolah
• Mampu menumbuhkan budaya kerja yang efisien, kreatif, inovatif, dan
berorientasi pelayanan prima

14.Mampu mengelola sistem informasi sekolah dalam mendukung penyusunan program
dan pengambilan keputusan:

• Mampu mengembangkan prosedur dan mekanisme layanan sistem informasi
• Mampu menyusun format data base sekolah sesuai kebutuhan
• Mampu mengkoordinasikan penyusunan data base sekolah baik sesuai kebutuhan
pendataan sekolah

• Mampu menerjemahkan data base untuk merencanakan program pengembangan
sekolah

15.Terampil dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan
pembelajaran dan manajemen sekolah:

• Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen
sekolah
• Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komukasi dalam pembelajaran,
baik sebagai sumber belajar maupun sebagai alat pembelajaran

16.Terampil mengelola kegiatan produksi/jasa dalam mendukung sumber pembiayaan
sekolah dan sebagai sumber belajar sisiwa:

• Mampu merencanakan kegiatan produksi/jasa sesuai dengan potensi sekolah
• Mampu membina kegiatan produksi/jasa sesuai dengan prinsip-prinsip
pengelolaan yang profesional dan akuntabel
• Mampu melaksanakan pengawasan kegiatan produksi/jasa dan menyusun laporan
• Mampu mengembangkan kegiatan produksi/jasa dan pemasarannya

17. Mampu melaksana-kan pengawasan terhadap pelaksana-an kegiatan sekolah sesuai
standar pengawasan yang berlaku:

• Memahami peraturan-peraturan pemerintah yang berkaitan dengan standar
pengawasan sekolah
• Melakukan pengawasan preventif dan korektif terhadap pelaksanaan kegiatan
sekolah

C. Kompetensi Supervisi

1. Mampu melakukan supervisi sesuai prosedur dan teknik-teknik yang tepat:

• Mampu merencanakan supervisi sesuai kebutuhan guru
• Mampu melakukan supervisi bagi guru dengan menggunakan teknik-teknik
supervisi yang tepat
• Mampu menindaklanjuti hasil supervisi kepada guru melalui antara lain
pengembangan profesional guru, penelitian tindakan kelas, dsb.

2.Mampu melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan program pendidikan sesuai
dengan prosedur yang tepat:

• Mampu menyusun standar kinerja program pendidikan yang dapat diukur dan
dinilai.
• Mampu melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program pendidikan dengan
menggunakan teknik yang sesuai

• Mampu menyusun laporan sesuai dengan standar pelaporan monitoring dan
evaluasi

D. Kompetensi Sosial

1.Terampil bekerja sama dengan orang lain berdasarkan prinsip yang saling
menguntungkan dan memberi manfaat bagi sekolah:

• Mampu bekerja sama dengan atasan bagi pengembangan dan kemajuan sekolah
• Mampu bekerja sama dengan guru, staf/karyawan, komite sekolah, dan orang tua
siswa bagi pengembangan dan kemajuan sekolah
• Mampu bekerja sama dengan sekolah lain dan instansi pemerintah terkait dalam
rangka pengembangan sekolah
• Mampu bekerja sama dengan dewan pendidikan kota/kabupaten dan stakeholders
sekolah lainnya bagi pengembangan sekolah

2. Mampu berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan:

• Mampu berperan aktif dalam kegiatan informal di luar sekolah
• Mampu berperan aktif dalam organisasi sosial kemasyarakatan
• Mampu berperan aktif dalam kegiatan keagamaan, kesenian, olahraga atau
kegiatan masyarakat lainnya
• Mampu melibatkan diri dalam pelaksanaan program pemerintah

3. Memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain:

• Mampu menggali persoalan dari lingkungan sekolah (berperan sebagai problem
finder)
• Mampu dan kreatif menawarkan solusi (sebagai problem solver)
• Mampu melibatkan tokoh agama, masyarakat, & pemerintah dalam memecahkan
masalah kelembagaan
• Mampu bersikap obyektif/tidak memihak dalam mengatasi konflik internal
sekolah
• Mampu bersikap simpatik/tenggang rasa terhadap orang lain
• Mampu bersikap empatik/sambung rasa terhadap orang lain,

Sumber :

http://www.tendik.org/

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kepemimpinan (leadership) adalah inti manajeman. Pemimpin adalah motor penggerak
di semua organisasi/lembaga baik dalam hubungan dengan kinerja maupun keteladanan.
Dengan demikian pemimpin mempunyai peranan penting dalam mencapai suatu tujuan
organisasi yang dipimpinnya. Maju dan mundurnya suatu organisasi tergantung
profesionalisme seorang pemimpin.

Dengan demikian lahirlah konsep musyawarah atau demokrasi dalam menentukan
seorang pemimpin. Karena pemimpin haruslah benar-benar orang yang profesional dan
ahli di bidangnya. Pemilihan calon pemimpin harus benar-benar murni hasil penilaian
dan seleksi yang obyektif. Tidak ada unsur intimidasi atau indikasi kolusi, korupsi dan
nepotisme (KKN).

Dalam ajaran agama Islam dikatakan dalam sebuah hadits bahwa “apabila sebuah urusan
diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya (tidak profesional), maka tunggu tanggal
kehancurannya”. Kiranya ungkapan ini sangat logis dan tidak perlu lagi dibuktikan secara
empirik, karena sudah pasti kebenarannya.

1.1. Tujuan Penulisan Makalah

1. Untuk menambah wawasan bagi para guru dan calon kepala sekolah tentang
kepemimpinan.
2. Unruk memberikan pedoman bagi para calon pemimpin khususnya kepala
sekolah agar mampu memimpin dengan baik, jujur, adil dan penuh rasa tanggung
jawab.
3. Untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti seleksi calon kepala sekolah
dasar di UPTD Pendidikan Kecamatan Cijulang Kabupaten Ciamis.

1.2. Manfaat Penulisan Makalah

Makalah ini disusun dengan harapan akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi
pihak-pihak yang berkompenten dan mempunyai akses kepedulian terhadap kinerja dunia
pendidikan. Sehubungan dengan sedang gencar-gencarnya program pemerintah di bidang
pendidikan setelah diamandemennya Undang-undang Dasar 1945, yang selanjutnya
ditindaklanjuti dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional.

Dengan demikian diharapkan semua pihak baik tenaga pendidik dan kependidikan
maupun masyarakat dapat proaktif dengan program pendidikan tersebut. Sebab, program
ini tidak akan berjalan sesuai harapan tanpa adanya dukungan dari semua pihak.

Mulai tahun 2009 pemerintah kembali menunjukkan keseriusannya dalam bidang
pendidikan, hal ini dengan dicanangkannya pendidikan gratis pada tingkat pendidikan
dasar 9 tahun. Di samping itu kesejahteraan guru yang telah tersetifikasi dan dinyatakan
profesional dalam salah satu bidang mata pelajaran, akan mendapat tunjangan sertifikasi.
Hal ini merupakan suatu tuntutan tanggung jawab yang amat besar bagi para tenaga
pendidik dan kependidikan.

Makalah ini diharapkan akan mampu sedikit memberikan arahan bagi para tenaga
pendidik dan kependidikan agar mampu bekerja secara profesional, efektif dan efisien.

1.3. Sistematika Penyususnan Makalah

Panulisan makalah ini berpedoman pada kerangka penulisan yang terangkum dalam
sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan makalah ini disusun sebagai
berikut :

Diawali dengan halaman judul, lembar pengesahan, kata pengantar dan daftar isi.
Halaman ini ditempatkan pada halaman tambahan dari isi makalah ini.

Selanjutnya masuk pada isi makalah yang diawali dengan bab pendahuluan yang terdiri
dari sub bab : latar belakang, tujuan pembahasan makalah, manfaat penulisan makalah
dan sistematika penulisan.

Bab kedua membahas tentang Pengelolaan Sekolah yang Efektif dan Efisien, yang
dilengkapi dengan sub pokok bahasan tentang : pengertian pengelolaan, prinsip-prinsip
pengelolaan sekolah, dan pimpinan yang efektif dan efisien, serta tipe kepemimpinan.

Bab ketiga diisi dengan pembahasan masalah. Selanjutnya Bab keempat merupakan bab
penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Lalu makalah ini dilengkapi pula dengan
daftar pustaka dan lampiran.

BAB II

PENGELOLAAN SEKOLAH YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

2.1. Pengertian Pengelolaan

Istilah pengelolaan diambil dari istilah singkat management (Inggris) atau dibakukan
dalam bahasa Indonesia menjadi kata manajemen. Jadi berbicara tentang pengelolaan
artinya kita memfokuskan perhatian terhadap bahasan ilmu manajemen. Sehubungan
dengan pembahasan ilmu manajemen itu terlalu luas, maka pengertian manajemen yang
dihubungan dengan pengelolaan sekolah diambil dari pengertian manajemen ditinjau dari
sudut proses.

Dari sudut proses manajemen diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian,
kepemimpinan, dan pengawasan kegiatan anggota dan tujuan penggunaan organisasi
yang sudah ditentukan (A.F. Stoner)

2.2. Prinsip-prinsip Pengelolaan Sekolah

Prinsip-prinsip pengelolaan sekolah diambil dari prinsip-prinsip manajemen yang
dikemukaan oleh sang pelopor manajemen modern, Henry Fayol (1841 – 1918).
Menurut Fayol prinsip manajemen itu terdiri dari 14 perinsip. Dengan demikian dari
prinsip-prinsip ini kita terapkan dalam pengelolaan sebuah sekolah.

1. Pembagian Kerja (Difision of Labor)

Pembagian kerja di sekolah harus dilakukan oleh seorang kepala sekolah, tujuannya agar
terjadi spesialisasi. Semakin seseorang mengkhususkan kerja sesuai keahliannya,
semakin efesien dan efektif.

2. Otoritas/Wewenang (Autority)

Para guru yang dijadikan mitra kerja sama oleh kepala sekolah sesuai keahliannya harus
diberikan keleluasaan dalam bertindak, menyusun rencana kerja sebuah program, hingga
pelaksanaannya sampai memperoleh hasil yang optimal. Jika terjadi kekurangan-
kekurangan, dilakukan evaluasi untuk mengumpulkan masukan, saran dan pendapat demi
perbaikan di masa datang.

3. Disiplin (Discipline)

Semua orang yang terlibat dalam organisasi sekolah harus patuh pada aturan dan
kesepakatan yang menjadi rambu-rambu atau tata tertib sekolah. Kedisiplinan yang
efektif itu harus dimulai dari kepala sekolah, selanjutnya para guru dan karyawan akan
merasa malu jika dirinya tidak disiplin.

4. Kesatuan Perintah (Unity of Command)

Di sekolah, peranan kepala sekolah merupakan top leader, satu-satunya orang yang
paling bertanggung jawab akan maju mundurnya pengelolaan sekolah. Terkadang
kekacauan komunikasi muncul disebabkan karena kurang tegasnya kepala sekolah dalam
memberikan komando. Apalagi, jika ada guru lain yang memposisikan diri menjadi
komando bayangan.

5. Kesatuan Arah (Unity of Direction)

Setiap tugas dan pekerjaan di sekolah harus dilakukan dengan cara terfokus. Satu
program tuntaskan dulu sebelum menggarap pada program yang lain. Dalam hal ini
penting sekali dalakukan penjadwalan target pencapaian untuk setiap program kerja.

6. Mengutamakan Kepentingan Bersama di atas Kepentingan Pribadi

Perlu disusun skala prioritas ketika merencanakan setiap pekerjaan. Tugas utama
pengelola sekolah adalah mendidik peserta didik, jadi tidak terjadi campur aduk dengan
kepentingan lainnya yang bersifat pribadi. Termasuk penggunaan segala fasilitas milik
sekolah tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

7. Pemberian Upah

Kedudukan seorang kepala sekolah, guru dan karyawan tetap di tengah-tengah
masyarakat dipandang sebagai kelompok ekonomi menengah ke atas. Apalagi dengan
program sertifikasi guru dalam jabatan kini sedang direalisasikan oleh pemerintah, maka
pihak sekolah tinggal konsentrasi kerja yang lebih giat.

8. Pemusatan

Secara organisasi kedudukan kepala sekolah merupakan penanggung jawab segala
kegiatan yang terjadi di sekolah. Namun demikian setiap permasalahan yang
dipertanggung-jawabkan itu diawali dengan proses musyawarah dengan para guru.

9. Jenjang Jabatan

Ada pembagian tugas di sekolah, sebagaimana yang kita maklum ada beberapa guru yang
memegang jabatan penting di bawah jabatan kepala sekolah. Dari mualai wakil kepala
sekolah, wakil kepala bidang-bidang, wali kelas, bagian TU, bagian laboratorium, dsb.

10. Tata Tertib

Rambu-rambu yang berlaku bagi semua subyek pendidikan di sekolah. Tata tertib tidak
hanya diperuntukan bagi murid-murid, para guru juga memiliki tata tertib tersendiri.
Hanya saja penerapannya mungkin yang berbeda, supaya tata tertib ini tidak diindikasika
sebagai sebuah pengekangan yang bersifat kaku.

11. Kesamaan

Kepala sekolah, guru, staf dan karyawan pada prinsipnya sama-sama melakukan
pengabdian. Hanya kesempatan, jabatan dan nasib saja yang berbeda.

12. Kesetabilan Staff

Memimpin atau menyuruh orang dewasa harus penuh dengan pertimbangan psikologis.
Jadi, seorang kepala sekolah jika harus mengingatkan bawahannya harus dengan cara
bervariasi, untuk menghindari ketersinggungan yang mengakibatkan menurunnnya
semangat kerja.

13. Inisiatif

Lebih baik memberi kail dari pada memberi ikan. Istilah ini jika diterapkan dalam
kebijakan berorganisasi akan menumbuhkan daya kreatifitas semua pihak.

14. Semangat Korps

Menggalakan semangat kerja kelompok dapat menimbulkan rasa persatuan dan kesatuan
yang kokoh.

2.3. Pemimpin yang Efektif

Tindakan Kepala Sekolah sebagai pemimpin dikatakan baik apabila mampu memberikan
pengarahan dan motivasi kepada guru pada situasi dan kondisi yang tepat. Perhatikan
pula momen-momen psikologis yang dimiliki oleh guru. Perlu diingat bahwa guru pada
tingkatan usia yang sudah paruh baya akan memiliki kepekaan psikologis yang lebih
sensitif dibandingkan dengan anak-anak peserta didik.

Menurut Dr. Thariq M As-Suwaidan dan Ir. Faishal Umar Basyarahil dalam bukunya
“Melahirkan Pemimpin Masa Depan” mengatakan ada empat pengikut sesuai dengan
tingkat keahlian dan semangatnya. Pemimpin yang efektif harus mampu menyesuaikan
cara pengarahan dan cara memberikan motivasinya sesuai dengan tingkat keahlian dan
semangatnya.

Keempat cara tersebut adalah :

1. Apabila pengikut bersemangat namun memiliki sedikit keahlian, maka pemimpin
sebaiknya menambah dosis pengarahan dan mengurangi motivasi.
2. Apabila pengikut kurang bersemangat dan kurang ahli, maka pemimpin harus
menambah dosis pengarahan dan motivasi.
3. Apabila pengikut adalah seorang ahli namun kurang bersemangat, maka ia
membutuhkan motivasi lebih banyak dari pada pengerahan.
4. Apabila pengikut seorang ahli dan semangat, maka ia membutuhkan pelimpahan
wewenang yakni sedikit motivasi dan instruksi serta memberikan keleluasaan
dalam bertindak.

BAB III

PEMBAHASAN MASALAH

Memahami Masalah yang Timbul di Sekolah

Masalah artinya adanya kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Setiap
permasalahan membutuhkan jalan pemecahannya. Dalam sebuah organisasi sebuah
pengelolaan kepemimpinan tidak selamanya akan berjalan mulus sesuai apa yang
diharapkan. Hal ini akan berbenturan dengan konflik dan kepentingan yang sifatnya
pribadi.

Perlu diingat bahwa posisi para guru berada pada dua mata pisau yang berbeda. Satu sisi
ia harus mengabdikan diri dan segala kemampuannya untuk mencerdasakan anak bangsa.
Di sisi lain ia juga menjadi tulang punggung bagi keharmonisan hubungan keluarganya.
Dengan demikian masalah akan sering timbul dari adanya konflik kepentingan dan
dorongan keinginan keluarga yang bertolak belakang dengan program pendidikan di
sekolah.

Sebab lain yang mengakibatkan timbulnya permasalahan adalah menunda-nunda
pekerjaan. Sebagaimana kita maklum bahwa tugas-tugas di sekolah meskipun merupakan
rutinitas, namun jika ditumpuk akan mengakibatkan beban yang cukup memberatkan.
Agenda mengajar, pembuatan RPP, silabus, pembuatan program pembelajaran hingga
pengisian leger dan buku laporan prestasi murid merupakan tugas pokok bagi seorang
tenaga pendidik. Dalam hal ini sebagai seorang kepala sekolah harus sering
mengingatkan para guru agar tugasnya dicicil.

Tabungan murid seringkali menjadi masalah yang cukup serius. Biasanya guru berdalih
kepepet keuangan, lalu memberanikan diri meminjam tabungan murid. Lama kelamaan
pinjaman tersebut tidak terasa semakin banyak dan menuntut pembayaran dengan segera.
Hal ini merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari masalah yang timbul di
sekolah.

Solusi Penangan Maslah

a. Pengabdian

Ukuran kebahagian dan kecukupan hidup itu tidak bisa ditentukan oleh materi. Profesi
seorang guru merupakan profesi yang mulia, (sebenarnya tidak boleh diungkapkan oleh
guru) sebab dapat memintarkan anak bangsa. Membebaskan dari kebodohan menjadi
berpengetahuan. Maka dalam hal ini ada nilai kebahagiaan bagi seorang guru, manakala
memiliki murid menjadi lebih baik dari gurunya, meskipun si murid tersebut lupa diri.

b. Optimistis

Seorang pemimpin seyogyanya memiliki cerminan jiwa optimistis. Optimistis adalah
sebuah keyakinan yang timbul dari sebuah keinginan yang terbenam dalam hati. Akan
tetapi, biasanya keyakinan berhubungan dengan lahiriah.

c. Tabah

Seandainya, kita seorang pemimpin yang dituntut untuk menentukan arah, tujuan, dan
target, jangan lupa kita harus selalu berpegang kepada kekuatan agama dan keyakinan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hanyalah mampu berencana, selebihnya
keberhasilan itu berada pada kuasa-Nya.

d. Sabar

Menurut Imam Al-Ghazali, kesabaran itu ada dua macam, yaitu :

1) Kesabaran yang berkaitan dengan fisik

Seperti kesabaran ketika memiliki beban dengan badan.

2) Kesabaran yang terpuji dan sempurna

Yaitu kesabaran yang berkaitan dengan jiwa dalam menahan diri dari berbagai keinginan,
tabiat, dan hawa nafsu.

Kedua jenis sabar ini penting untuk dimiliki oleh seorang pemimpin, karena kesabaran
fisik maupun jiwa adalah sesuatu yang akan dibutuhkan guna menghadang segala terpaan
hidup yang akan datang setiap saat.

e. Do’a

Doa, menurut M. Quraish Shihab, merupakan manifestasi dari harapan kita kepada Allah
SWT dan bukti dari sikap optimistis kita kepada-Nya. Jadi, doa merupakan ciri
kerendahan hati manusia terhadap kekuasaan Tuhannya.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa sikap optimistis merupakan keyakinan
setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Untuk menerapkan sikap optimistis adalah dengan
bersabar dan berdoa. Bersabar berarti kita menyempurnakan ikhtiar/usaha sesuai
kemampuan manusia, dan berdoa berarti kita berikhtiar kepada Allah supaya memberikan
yang terbaik dari setiap harapan dan keinginan kita semua.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Istilah pengelolaan diambil dari istilah singkat management (Inggris) atau dibakukan
dalam bahasa Indonesia menjadi kata manajemen. Manajemen diartikan sebagai proses
perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan kegiatan anggota dan
tujuan penggunaan organisasi yang sudah ditentukan

Seorang pemimpin harus menjadi pemecah masalah (problem solver) yang handal.
Sangat peka terhadap perasaan bawahan, kondisi psikologis, dan mentalnya. Seorang
kepala sekolah yang memposisikan dirinya sebagai pemimpin harus selalu
mengedepankan musyawarah jika mengadapi setiap permasalahan. Baik permasalahan
yang berhubungan dengan kinerja pokok di sekolah, karir, maupun masalah yang
berhubungan dengan interpersonal bawahan.

Prinsip-prinsip pengelolaan sekolah meliputi : pembagian kerja, wewenang, disiplin,
kesatuan perintah, kesatuan arah, mengutamakan kepentingan bersama di atas
kepentingan pribadi, pemberian upah, pemusatan, jenjang jabatan, tata tertib, kesamaan,
kesetabilan staff, inisiatif, dan semangat korps.

Dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab, seorang pemimpin harus memiliki
jiwa sori tauladan, optimistis, tabah, sabar dan tak lupa selalu mendekatkan diri pada
Allah SWT.

Pada jiwa seorang pemimpin harus tumbuh suatu slogan hidup bahwa mengajak dengan
perbuatan akan lebih ampuh dari pada mengajak sengan perkataan. Pemimpin itu tidak
boleh seperti dalam pribahasa Sunda : “bentik curuk balas nunjuk, capétang balas
miwarang” artinya hanya memiliki keahlian dalam mencela dan menyalahkan orang lain
tanpa memberikan solusi yang berarti.

4.2. Saran-saran

Dalam melaksanakan tugas supaya Kepala Sekolah dan Guru maupun karyawan terkait
lainnya bahu membahu bekerja sama, saling mengisi pekerjaan sesuai dengan
keahliannya masing-masing. Dengan demikian Kepala Sekolah selaku pimpinan pada
seubuah sekolah sebelum menjalankan tugasnya perlu melakukan rapat umum dengan
seluruh komponen tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk komite sekolah guna
merumuskan program kerja dan pembagian tugas. Di sini perlu dijelaskan job description
masing-masing fungsi, tugas, kewajiban, dan wewenang dari setiap jabatan yang
diamanatkannya.

Bagi guru teladan dan guru berprestasi supaya diberi kesempatan dan beasiswa guna
mampu melanjutkan jenjang pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi.

Fasilitas-fasilitas penunjang pendidikan di sekolah-sekolah supaya dilengkapi, plus
pendidikan dan pelatihan tata cara mengoperasikan fasilatas tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul ghany, Dudung., Cerdas Bekerja Bijak Memimpin, 2005. Bandung : MQS
Publishing.

Ghazali, al- 1997. Mutiara Ihya Ulumuddin, Bandung : Mizan

Hadari Nawawi dan M. Martini Hadari, 2000. Kepemimpinan yang Efektif, Yogyakarta :
Gajah Mada University Press.

Kertonegoro, Soetanto, 1985. Prinsip dan Teknik Manajemen. Yogyakarta : Penerbit
Ananda.

M. Quraish Shihab, 1996. membumikan Al-Qur’an, Bandung : Mizan

Thariq M, AS. Suwaidan dan Faishal Umar Basyarahil, 2005. Melahirkan Pemimpin
Masa Depan, Jakarta : Gema Insani Press.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan
rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita tetap setia menjalankan segala
perintah dan menjauhi segala laragan-Nya. Selanjutnya shalawat serta salam semoga
terlimpah-curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, sahabat dan para pengikutnya
hingga akhir zaman.

Makalah ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk seleksi Kepala Sekolah
Dasar di Kecamatan Cijulang Kabupaten Ciamis.

Isi makalah ini meliputi hasil pengamatan yang dilakukan penulis tentang pentingnya
peranan kepemimpinan (leadership) seorang Kepala Sekolah dalam hubungannya dengan
efektifitas dan efisiensi kegiatan belajar dan mengajar serta menejerial sebuah lembaga
pendidikan. Karena semua komponen bangsa menyadari bahwa sebuah lembaga
pendidikan harus dikelola dengan profesional agar mampu mewujudkan tujuan
pendidikan nasional yang tertuang dalam konstitusi negara kita.

Penyusun dalam kesempatan ini perlu menyampaikan banyak ucapan terima kasih kepada
pihak-pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam
kelengkapan data yang dibutuhkan dalam penyusunan makalah ini. Ucapat terima kasih
terutama penyusun sampaikan kepad :

1. Kepala SDN 01 Cibanten Kecamtan Cijulang
2. Rekan-rekan dewan guru dan teman sejawat pada SDN 01 Cibanten
3. Istri, anak, dan sahabat handai taulan yang telah ikhlas memberikan dukungan dan
motivasi kepada penulis.

Sehubungan dengan makalah ini masih jauh dari kata sempurna, penulis mengahrapkan
keritik, saran dan masukan demi kesempurnaannya. Semoga makalah ini bermanfaat.

Penyusun

Makalah, Karya Tulis Pendidikan, untuk calon Kepala Sekolah
BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH
Ilmu pengetahuan dan teknologi selalu berkembang dan mengalami kemajuan, sesuai
dengan perkembangan zaman dan perkembangan cara berpikir manusia. Bangsa
Indonesia sebagai salah satu negara berkembang tidak akan bisa maju selama belum
memperbaiki kualitas sumber daya manusia bangsa kita. Kualitas hidup bangsa dapat
meningkat jika ditunjang dengan sistem pendidikan yang mapan. Dengan sistem
pendidikan yang mapan, memungkinkan kita berpikir kritis, kreatif, dan produktif.

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang dasar 1945,
salah satu tujuannya yaitu Mencerdaskan Kehidupan Bangsa. Dan setiap warga negara
Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, agar mampu bersaing dengan bangsa-bangsa
lain. Bangsa Indonesia pada saat ini sedang menghadapi era globalisai dan pasar bebas
dimana akan terjadi persaingan yang ketat dengan bangsa lain yang datang ke Indonesia,
baik di bidang teknologi, ekonomi, budaya, sosial, dan tenaga kerja yang professional.
Artinya bahwa bangsa Indonesia harus cerdas, terampil, bertaqwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa sesuai dengan Tujuan pendidikan Nasional yang tertulis dalam Undang–
Undang Sistem pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003, Bab I pasal 1 yang menjelaskan
bahwa :
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan
proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa
dan Negara.

Berdasarkan Undang-undang Sistem pendidikan Nasional No 20/2003, maka pendidikan
menekankan sumber daya manusia yang menguasai ilmu dan teknologi merupakan faktor
utama sebagai penentu keberhasilan pendidikan yang berkesinambungan, salah satu
komponen keberhasilan pendidikan adalah guru atau tenaga pendidik yang diharapkan
dapat mengembangkan kemampuannya untuk menyiapkan diri menghadapi masa depan
yang serba berubah. Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan
kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan manajemen pendidikan
untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal,
nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana,
terarah, dan berkesinambungan.

Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa negara kita ingin mewujudkan masyarakat yang
cerdas. Untuk mencapai bangsa yang cerdas, harus terbentuk masyarakat belajar.
Masyarakat belajar dapat terbentuk jika memiliki kemampuan dan keterampilan
mendengar dan minat baca yang besar. Apabila membaca sudah merupakan kebiasaan
dan membudaya dalam masyarakat, maka jelas buku tidak dapat dipisahkan dari

kehidupan sehari-hari dan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi.
Dalam dunia pendidikan, buku terbukti berdaya guna dan bertepat guna sebagai salah
satu sarana pendidikan dan sarana komunikasi. Dalam kaitan inilah perpustakaan dan
pelayanan perpustakaan harus dikembangkan sebagai salah satu instalasi untuk
mewujudkan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Perpustakaan merupakan bagian
yang vital dan besar pengaruhnya terhadap mutu pendidikan.

Judul makalah ini sengaja dipilih karena menarik perhatian penulis untuk dicermati dan
perlu mendapat dukungan dari semua pihak yang peduli terhadap dunia pendidikan.

B. IDENTIFIKASI MASALAH (LATAR BELAKANG)
Sesuai dengan judul makalah ini “Pengaruh Perpustakaan Sekolah terhadap Mutu
Pendidikan di Sekolah”, terkait dengan pelaksanaan program pendidikan di sekolah dan
fungsi serta sumbangan perpustakaan terhadap pelaksanaan program tersebut. Berkaitan
dengan judul tersebut, maka masalahnya dapat diidentifikasi sebagai berikut :
1. Bagaimana peran perpustakaan terhadap pelaksanaan program pendidikan di sekolah
2. Bagaimana cara agar perpustakaan sekolah benar-benar dapat meningkatkan mutu
pendidikan di sekolah ?
C. PEMBATASAN MASALAH.
Untuk memperjelas ruang lingkup pembahasan, maka masalah yang dibahas dibatasi
pada masalah :
a. Peran perpustakaan terhadap pelaksanaan program pendidikan di sekolah;
b. Cara-cara agar perpustakaan sekolah benar-benar dapat meningkatkan mutu
pendidikan di sekolah.

D. PERUMUSAN MASALAH.

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah tersebut, masalah-masalah yang
dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimana deskripsi peran perpustakaan terhadap pelaksanaan program pendidikan di
sekolah ?
2. Bagaimana deskripsi cara agar perpustakaan sekolah benar-benar dapat meningkatkan
mutu pendidikan di sekolah ?

E. TUJUAN PENULISAN
Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah guna menjadi tolak ukur dalam mengambil
keputusan dan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan pada saat
penulis menjadi Kepala Sekolah. Mengingat pentingnya perpustakaan berada dalam
ruang lingkup sekolah maka penulis akan menjadikan langkah awal dalam memajukan
sekolah dengan melalui perpustakaan tersebut.

BAB II
PEMBAHASAN

Perpustakaan merupakan bagian intergral dari lembaga pendidikan sebagai tempat
kumpulan bahan pustaka, baik berupa buku maupun bukan buku.

Sesuai dengan judul makalah ini, pembahasan meliputi tujuan perpustakaan, fungsi
perpustakaan dan sumbangan perpustakaan terhadap pelaksanaan program pendidikan.

A. TUJUAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH.
Tujuan utama penyelenggaraan perpustakaan sekolah adalah meningkatkan mutu
pendidikan bersama-sama dengan unsur-unsur sekolah lainnya. Sedangkan tujuan lainnya
adalah menunjang, mendukung, dan melengkapi semua kegiatan baik kurikuler, ko-
kurikuler dan ekstra kurikuler, di samping dimaksudkan pula dapat membantu
menumbuhkan minat dan mengembangkan bakat murid serta memantapkan strategi
belajar mengajar.
Namun secara operasional tujuan perpustakaan sekolah bila dikaitkan dengan
pelaksanaan program di sekolah, diantaranya adalah :
1. Memupuk rasa cinta, kesadaran, dan kebiasaan membaca.
2. Membimbing dan mengarahkan teknik memahami isi bacaan.
3. Memperluas pengetahuan para siswa.
4. Membantu mengembangkan kecakapan berbahasa dan daya pikir para siswa dengan
menyediakan bahan bacaan yang bermutu.
5. Membimbing para siswa agar dapat menggunakan dan memelihara bahan pustaka
dengan baik.
6. Memberikan dasar-dasar ke arah studi mandiri.
7. Memberikan kesempatan kepada para siswa untuk belajar bagaimana cara
menggunakan perpustakaan dengan baik, efektif dan efisien, terutama dalam
menggunakan bahan-bahan referensi.
8. Menyediakan bahan-bahan pustaka yang menunjang pelaksaanan program kurikulum
di sekolah baik yang bersifat kurikuler, kokurikuler, maupun ekstra kurikuler.

B. FUNGSI PERPUSTAKAAN SEKOLAH.
Berdasarkan tujuan perpustakaan sekolah, maka dapat dirumuskan beberapa fungsi
perpustakaan, sebagai berikut :
1. Fungsi Edukatif.
Yang dimaksud dengan fungsi edukatif adalah perpustkaan menyediakan bahan pustaka
yang sesuai dengan kurikulum yang mampu membangkitkan minat baca para siswa,
mengembangkan daya ekspresi, mengembangkan kecakapan berbahasa, mengembangkan
gaya pikir yang rasional dan kritis serta mampu membimbing dan membina para siswa
dalam hal cara menggunakan dan memelihara bahan pustaka dengan baik.
2. Fungsi Informatif.
Yang dimaksud dengan fungsi informatif adalah perpustakaan menyediakan bahan
pustaka yang memuat informasi tentang berbagai cabang ilmu pengetahuan yang bermutu
dan uptodate yang disusun secara teratur dan sistematis, sehingga dapat memudahkan
para petugas dan pemakai dalam mencari informasi yang diperlukannya.
3. Fungsi Administratif
Yang dimaksudkan dengan fungsi administratif ialah perpustakaan harus mengerjakan
pencatatan, penyelesaian dan pemrosesan bahan-bahan pustaka serta menyelenggarakan
sirkulasi yang praktis, efektif, dan efisien.
4. Fungsi Rekreatif.
Yang dimaksudkan dengan fungsi rekreatif ialah perpustakaan disamping menyediakan

buku-buku pengetahuan juga perlu menyediakan buku-buku yang bersifat rekreatif
(hiburan) dan bermutu, sehingga dapat digunakan para pembaca untuk mengisi waktu
senggang, baik oleh siswa maupun oleh guru.
5. Fungsi Penelitian
Yang dimaksudkan dengan fungsi penelitian ialah perpustakaan menyediakan bacaan
yang dapat dijadikan sebagai sumber/obyek penelitian sederhana dalam berbagai bidang
studi.

C. SUMBANGAN PERPUSTAKAAN TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM
PENDIDIKAN DI SEKOLAH
Bila diperhatikan secara jenih, maka perpustakan sekolah sesungguhnya memberikan
sumbangan terhadap pelaksanaan program pendidikan di sekolah. Sumbangan/peranan
perpustakaan antara lain :
1. Perpustakaan merupakan sumber ilmu pengetahuan dan pusat kegiatan belajar.
2. Perpustakaan merupakan sumber ide-ide baru yang dapat mendorong kemauan para
siswa untuk dapat berpikir secara rasional dan kritis serta memberikan petunjuk untuk
mencipta.
3. Perpustakaan akan memberikan jawaban yang cukup memuaskan bagi para siswa,
sebagai tuntutan rasa keingintahuan terhadap sesuatu, benar-benar telah terbangun.
4. Kumpulan bahan pustaka (koleksi) di perpustakaan memberika kesempatan membaca
bagi para siswa yang mempunyai waktu dan kemampuan yang beraneka ragam.
5. Perpustakaan memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mempelajari cara
mempergunakan perpustakaan yang efisien dan efektif.
6. Perpustakaan akan membantu para siswa dalam meningkatkan dalam kemampuan
membaca dan memperluas perbendaharaan bahasa.
7. Perpustakaan dapat menimbulkan cinta membaca, sehingga dapat mengarahkan selera
dan apresiasi siswa dalam pemilihan bacaan.
8. Perpustakaan memberikan kepuasan akan pengetahuan di luar kelas.
9. Perpustakaan merupakan pusat rekreasi yang dapat memberikan hiburan yang sehat.
10. Perpustakaan memberikan kesempatan kepada para siswa dan guru untuk
mengadakan penelitian.
11. Perpustakaan merupakan batu loncatan bagi para siswa untuk melanjutkan kebiasaan
hidup membaca di sekolah yang lebih tinggi.
12. Kegairahan/minat baca siswa yang telah dikembangkan melalui perpustakaan sangat
berpengaruh positif terhadap prestasi belajarnya.
13. Bila minat membaca sudah tumbuh dan berkembang pada diri siswa, maka
perpustakaan juga dapat mengurangi jajan anak, yang ini biasanya dapat berpengaruh
negatif terhadap kesehatan anak.
14. Bahkan perpustakaan juga bagi anak-anak dapat menjauhkan diri dari tindakan
kenakalan, yang bisa menimbulkan suasana kurang sehat dalam hubungan berteman di
antara mereka.

D. HASIL YANG DIHARAPKAN
Sekolah yang telah memiliki perpustakaan tentu akan sangat membantu muridnya dalam
mengikuti kegiatan belajar mengajar. Hal ini, disebabkan buku yang menjadi referensi
keilmuan akan mudah didapat dengan cepat dan hemat. Keberadaan perustakaan tentunya

tidak terlepas dari peran serta kepala sekolah, guru dan orang tua murid. Sesuai dengan
fungsinya perpustakaan sekolah harus bisa menyediakan buku baik yang bersifat fiksi
maupun non fiksi secara seimbang. Buku yang beragam pilihannya diharapkan mampu
menurunkan tingkat kejenuhan pada membaca. Perpustakaan harus bisa menyediakan
buku yang terjamin kualitas baik isi maupun cetakannya serta lebih mengedepankan buku
yang berbasis kepada pengetahuan alam sekitar dan kebudayaan bangsa sendiri, sehingga
mampu mendorong murid untuk lebih mencintai kebudayaan bangsa Indonesia.
Perpustakaan sekolah merupakan sarana internal yang peran sertanya sangat dibutuhkan
dalam menumbuhkembangkan minat baca murid. Ketersediaan buku yang memadai juga
ikut memberikan kontribusinya. Untuk itu, agar lebih mudah dan murid memiliki rasa
kepedulian yang tinggi terhadap perpustakaan sekolah maka murid dilibatkan dalam
membantu menambah jumlah buku secara sukarela.
Perustakaan seyogyanya ikut serta menjamin mutu pendidikan di sekolah tersebut. Yang
mana belakangan ini telah menjadi konsern bersama baik itu tenaga pendidik, tenaga
kependidikan serta masyarakat. Ekspektasi yang terus meningkat akan mutu pendidikan,
tidak hanya sekedar menyekolahkan, jelas memerlukan respon serius melalui berbagai
sarana, kegiatan dan peran dalam bidang pendidikan yang makin bermutu termasuk
dalam bidang kepustakawanan. Hal ini menuntut perlunya diadakan perpustakaan dengan
basis mutu, dimana orientasi pokok penyajiannya pada bagaimana melaksanakan
penjaminan mutu melalui mengelola, menyediakan, dan pelaporan, serta menindak
lanjutinya dengan peningkatan mutu melalui kegiatan pemberdayaan seluruh anggota
perpustakaan sekolah.

BAB III
PENUTUP

A. SIMPULAN
Berdasarkan uraian bahasan “Peranan Perpustakaan Sekolah terhadap Mutu Pendidikan
di Sekolah” dapat disimpulkan bahwa :
1. Peranan perpustakaan sangat menunjang prestasi pendidikan di sekolah.
2. Perpustakaan sangat penting dan harus ada pada setiap sekolah di semua jenjang
pendidikan.
3. Pengelolaan perpustakaan harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan fungsinya

B. SARAN
Bertolak dari peranan perpustakaan yang begitu banyak sumbangsihnya dalam
pelaksanaan program pendidikan di sekolah, penyusun memberikan saran sebagai
berikut:
1. Sebaiknya perpustakaan dikelola sesuai dengan tujuan dan fungsinya.
2. Peran pengelola perpustakaan/pustakawan yang profesional hendaknya mendapatkan
bekal yang cukup sehingga menjadi pustakawan yang handal dan profesional.

DAFTAR PUSTAKA

Ase S. Muchyidin. 1993. Panduan Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah Dasar. CV
GEGER SUNTEN: Bandung.

______________. Pelayanan Perpustakaan, dengan Referensi untuk Perpustakaan
Sekolah. Biro Perpustakaan IKIP: Bandung

Indonesia. Undang-undang RI Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Jakarta.

Perpustakaan Nasional. 1972. Perpustakaan Sekolah, Petunjuk untuk Membina, Memakai
dan Memelihara Perpustakaan di Sekolah. Perpustakaan Nasional RI: Jakarta.

Djauzak Ahmad. 1994. Pengelolaan Sekolah di Sekolah Dasar. Departemen Pendidikan,
Direktorat Pendidikan Dasar:Jakarta

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT. yang telah menolong hamba-Nya menyelesaikan
makalah ini dengan penuh kemudahan. Tanpa pertolongan Dia mungkin penyusun tidak
akan sanggup menyelesaikan dengan baik.

Rasa terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Drs. H. Abdul Salam sebagai Kepala
UPT Pendidikan Kecamatan Sukamulya yang telah memberikan bimbingannya kepada
penulis. Serta kepada Bapak/Ibu pengawas TK/SD di Kecamatan Sukamulya yang
dengan ikhlasnya ikut memotivasi dan memberikan kontribusinya dalam penyusunan
makalah ini. Makalah ini disusun agar pembaca dapat mengetahui seberapa besar
pengaruh perpustakaan sekolah terhadap mutu pendidikan yang kami sajikan berdasarkan
pengamatan dari berbagai sumber. Makalah ini di susun oleh penyusun dengan berbagai
rintangan. Baik itu yang datang dari diri penyusun maupun yang datang dari luar. Namun
dengan penuh kesabaran dan terutama pertolongan dari Tuhan akhirnya makalah ini
dapat terselesaikan.

Makalah ini memuat tentang “Pengaruh Perpustakaan Sekolah terhadap Mutu Pendidikan
di Sekolah” dan sengaja dipilih karena menarik perhatian penulis untuk dicermati dan
perlu mendapat dukungan dari semua pihak yang peduli terhadap dunia pendidikan.

Semoga makalah ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada pembaca.
Walaupun makalah ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Penyusun mohon untuk saran
dan kritiknya. Terima kasih.

Sukamulya, Nopember 2010

Penulis
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Krisis multidimensi yang dialami Bangsa Indonesia yang terus menerus dan seperti tidak ada

putus-putusnya ini benar-benar memukul semua sektor dan lini kehidupan bangsa. Ketidakpercayaan

masyarakat terhadap pemerintah, keengganan publik untuk bekerja sama dan menghargai kerja keras

pendiri bangsa hingga pada pergesekan-pergesekan sosial politik budaya dan ekonomi antar elemen

bangsa mengantarkan Bangsa Indonesia ke arah yang krusial dan mengkuatirkan.

Terlebih-lebih dengan keengganan Pemerintah sebelumnya menyikapi perkembangan dunia

global yang juga memporak- porandakan perekonomian dan menimbulkan krisis dalam negeri sangat

berdampak pada martabat dan harga diri bangsa di mata internasional.

Masalah-masalah dunia pendidikan kita selalu dikaitkan dengan kedudukan Indonesia yang

berada di urutan 33 dari 43 negara Asia yang masih belum berkembang dalam mengelola

penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

Maka dengan diterbitkannya UU No. 20 Tahun 2003 yang menyiratkan bahwa Sistem Pendidikan

Nasional Indonesia harus mencapai standar-standar nasional, dimulai dari Standar Isi, Standar

Pengelolaan, Standar Kompetensi Siswa, Standar Kompetensi Guru, Standar Kompetensi Kepala

Sekolah, Standar Kompetensi Pengawas, Standar Pembiayaan, Standar Sarana Prasaranaya ng

kesemuanya itu adalah target yang masih harus dikejar agar dapat mencapai standar pendidikan yang

layak dan bermutu sehingga dapat menghasilkanoutcome yaitu peserta didik atau lulusan-lulusan

semua tingkatan pendidikan yang mampu bersaing dan kompetitif hingga tingkat global.

Dra. Deminesi
1

D. Manfaat
Manfaat dari makalah ini :

Memberikan langkah alternatif untuk meningkatkan mutu pendidikan di kota Palangka Raya melalui

manajemen berbasis sekolah sehingga dapat mencapai standar minimal yang ditetapkan oleh

Pemerintah.

E. Tinjauan Pustaka

Selama tiga dasawarsa terakhir, dunia pendidikan Indonesia secara kuantitatif telah

berkembang sangat cepat. Pada tahun 1965 jumlah sekolah dasar (SD) sebanyak 53.233 dengan

jumlah murid dan guru sebesar 11.577.943 dan 274.545 telah meningkat pesat menjadi 150.921 SD

dan 25.667.578 murid serta 1.158.004 guru (Pusat Informatika, Balitbang Depdikbud, 1999). Jadi

dalam waktu sekitar 30 tahun jumlah SD naik sekitar 300%. Sudah barang tentu perkembangan

pendidikan tersebut patut disyukuri. Namun sayangnya, perkembangan pendidikan tersebut tidak

diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan yang sepadan. Akibatnya, muncul berbagai

ketimpangan pendidikan di tengah-tengah masyarakat, termasuk yang sangat menonjol adalah: a)

ketimpangan antara kualitasoutput pendidikan dan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan, b)

ketimpangan kualitas pendidikan antar desa dan kota, antar Jawa dan luar Jawa, antar penduduk kaya

dengan penduduk yang masih berada dalam strata miskin. (Zamroni, 2003).

Berbagai upaya pembaharuan pendidikan telah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas

pendidikan, tetapi sejauh ini belum menampakkan hasilnya. Mengapa kebijakan pembaharuan

pendidikan di tanah air kita dapat dikatakan senantiasa gagal menjawab problem masyarakat?

Sesungguhnya kegagalan berbagai bentuk pembaharuan pendidikan di tanah air kita bukan semata-

mata terletak pada bentuk pembaharuan pendidikannya sendiri yang bersifaterratic, tambal sulam,

melainkan lebih mendasar lagi kegagalan tersebut dikarenakan

Dra. Deminesi
3

ketergantungan penentu kebijakan pendidikan pada penjelasan paradigma peranan pendidikan dalam

perubahan sosial yang sudah usang. Ketergantungan ini menyebabkan adanya harapan-harapan yang

tidak realistis dan tidak tepat terhadap efikasi pendidikan.

John C. Bock, dalam Education and Development: A Conflict
Meaning(1992), mengidentifikasi peran pendidikan tersebut

sebagai : a) memasyarakatkan ideologi dan nilai-nilai sosio- kultural bangsa, b) mempersiapkan

tenaga kerja untuk memerangi kemiskinan, kebodohan, dan mendorong perubahan sosial, dan c) untuk

meratakan kesempatan dan pendapatan.

Peran yang pertama merupakan fungsi politik pendidikan dan dua
peran yang lain merupakan fungsi ekonomi.

Sesuai dengan peran pendidikan sebagai engine of growth, dan penentu bagi perkembangan

masyarakat, maka bentuk sistem pendidikan yang paling tepat adalah single track dan diorganisir

secara terpusat sehingga mudah diarahkan untuk kepentingan pembangunan nasional. Lewat jalur

tunggal inilah lembaga pendidikan akan mampu menghasilkan berbagai tenaga kerja yang dibutuhkan

oleh dunia kerja. Agar proses pendidikan efisien dan etektif, pendidikan harus disusun dalam struktur

yang bersifat rigid, manajemen (bersifat sentralistis, kurikulum penuh dengan pengetahuan dan teori-

teori (text bookish).

Namun, pengalaman selama ini menunjukkan, pendidikan nasional sistem persekolahan

tidak bisa berperan sebagai penggerak dan lokomotif pembangunan, bahkan Gass (1984) lewat

tulisannya berjudul Education versus Qualifications menyatakanpendidikan

telah menjadi penghambat pembangunan ekonomi dan teknologi, dengan munculnya berbagai

kesenjangan: kultural, sosial, dan khususnya kesenjangan vokasional dalam bentuk melimpahnya

pengangguran terdidik.

Berbagai problem pendidikan yang muncul tersebut di atas bersumber pada kelemahan

pendidikan nasional sistem persekolahan yang sangat mendasar, sehingga tidak mungkin

disempurnakan hanya

Dra. Deminesi
4

lewat pembaharuan yang bersifat tambal sulam(Erratic). Pembaharuan pendidikan nasional sistem

persekolahan yang mendasar dan menyeluruh harus dimulai dari mencari penjelasan baru atas

paradigma peran pendidikan dalam pembangunan.

Penjelasan paradigma peranan pendidikan dalam embangunan yang diikuti oleh para penentu

kebijakan kita dewasa ini memiliki kelemahan, baik teoritis maupun metodologis. Pertama, tidak

dapat

diketemukan secara tepat dan pasti bagaimana proses
pendidikan menyumbang pada peningkatan kemampuan individu.

Memang secara mudah dapat dikatakan bahwa pendidikan formal akan mengembangkan kemampuan

yang diperlukan untuk memasuki sistem teknologi produksi yang semakin kompleks. Tetapi, dalam

kenyataannya, kemampuan teknologis yang diterima dari lembaga pendidikan formal tidak sesuai

dengan kebutuhan yang ada. Di samping itu, adanya perubahan di bidang teknologi yang cepat, justru

melahirkan apa yang disebut dengan de-skilled process, yakni dunia industri memerlukan tenaga kerja

dengan keahlian yang lebih sederhana dengan jumlah tenaga kerja yang lebih sedikit.

Kedua, paradigma fungsional dan sosialisasi memiliki
asumsi bahwa pendidikan sebagai penyebab dan pertumbuhan
ekonomi sebagai akibat. Investasi di bidang pendidikanformal

sistem persekolahan akan menentukan pembangunan ekonomi di masa mendatang. Tetapi realitas

menunjukkan sebaliknya. Bukannya pendidikan muncul terlebih dahulu, kemudian akan muncul

pembangunan ekonomi, melainkan bisa sebaliknya, tuntutan perluasan pendidikan terjadi sebagai

akibat adanya pembangunan ekonomi dan politik. Dengan kata lain, pendidikan sistem persekolahan

bukannya

engine of growth, melainkan gerbong dalam pembangunan.

Perkemkembangan pendidikan tergantung pada pembangunan ekonomi. Sebagai bukti, karena hasil

pembangunan ekonomi tidak bisa dibagi secara merata, maka konsekuensinya kesempatan untuk

Dra. Deminesi
5
mendapatkan pendidikan tidak juga bisa sama di antara berbagai
kelompok masyarakat, sebagaimana terjadi dewasa ini.
Ketiga, paradigma fungsional dan sosialisasi juga memiliki

asumsi bahwa pendapatan individu mencerminkan produktivitas yang bersangkutan. Secara makro

upah tenaga kerja erat kaitannya dengan produktivitas. Dalam realitas asumsi ini tidak

pernah terbukti. Upah dan produktivitas tidak selalu sering. Implikasinya adalah bahwa kesimpulan

kajian selama ini yang selalu menunjukkan bahwa economic rate of return dan pendidikan di negara

kita adalah sangat tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan investasi di bidang lain, adalah tidak

tepat, sehingga perlu dikaji kembali.

Keempat,
paradigma
sosialisasi
hanya

berhasil

menjelaskan bahwa pendidikan memiliki peran mengembangkan kompetensi individual, tetapi gagal

menjelaskan bagaimana

pendidikan dapat meningkatkan kompetensi yang lebih tinggi untuk meningkatkan produktivitas.

Secara riil pendidikan formal berhasil meningkatkan pengetahuan dan kemampuan individual yang

diperlukan untuk berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi modern. Semakin lama waktu bersekolah

semakin tinggi pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Namun, Randal Collins, lewat

karyanyaThe

Credential Society: An Historicaf Sosiology of Education and
Stratification (1979) menentang tesis ini. Berbagai bukti tidak

mendukung tesis atas tuntutan pendidikan untuk memegang suatu pekerjaan-pekerjaan tersebut.

Pekerja dengan pendidikan formal yang lebih tinggi tidak harus diartikan memiliki produktivitas lebih

tinggi dibandingkan dengan pekerja .yang memiliki pendidikan lebih rendah. Banyak keterampilan

dan keahlian yang justru dapat banyak diperoleh sambil menjalankan pekerjaan di dunia kerja formal.

Dengan kata lain, tempat bekerja bisa berfungsi sebagai lembaga pendidikan yang lebih canggih.

Dra. Deminesi
6

Penyelenggaraan pendidikan yang bermutu sudah merupakan keharusan dan tidak bisa

ditunda-tunda lagi. Menurut John Stewart, konsultan di McKinsey definisi dariMutu adalahperasaan

menghargai bahwa sesuatu lebih baik daripada yang lain. Perasaan itu berubah sepanjang waktu dan

berubah dari generasi ke generasi, serta bervariasi dengan aspek aktivitas manusia.”

Definisi lain, “mutu” seperti yang biasa digunakan dalam manajemen berarti lebih dari rata-rata

dengan harga yang wajar. Mutu juga berarti memfokuskan pada kemampuan menghasilkan produk

dan jasa yang semakin baik dengan harga yang semakin bersaing. Mutu juga berarti melakukan hal-

hal yang tepat dalam organisasi pada langkah pertama, bukannya membuat

dan
memperbaiki
kesalahan.

Dengan

memfokuskan hal-hal yang tepat pada kesempatan pertama, organisasi menghindari biaya tinggi yang

berkaitan dengan pengerjaan ulang.

Namun setelah ditelusuri, ternyata sekolah belum mampu menempatkan diri sebagai

organisasi sosial modern yang berorientasi peningkatan mutu sehingga pelaksanaan dan

pengembangan program terasa tergesa-gesa dan berimplikasi pada kesenjangan pemahaman tentang

manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah antara lembaga sekolah dan policy departement

(inovator).

Strategi pembangunan pendidikan selama ini lebih bersifat
input oriented. Strategi yang demikian lebih bersandar kepada asumsi

bahwa bilamana semua input pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku-buku (materi ajar)

dan alat belajar lainnya, penyediaan sarana pendidikan, pelatihan guru dan tenaga kependidikan

lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan ( sekolah) akan dapat menghasilkan output

(keluaran) yang bermutu sebagai mana yang diharapkan. Ternyata strategi input-output yang

diperkenalkan oleh teori education production function (Hanushek, 1979,1981) tidak berfungsi

sepenuhnya di lembaga pendidikan (sekolah), melainkan hanya terjadi dalam institusi ekonomi dan

Dra. Deminesi
7
industri. Pengelolaan pendidikan selama ini juga lebih banyak bersifat
macro-oriented, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya,

banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro (pusat) tidak terjadi atau tidak berjalan

sebagaimana mestinya di tingkat mikro (sekolah). Atau dengan singkat dapat dikatakan bahwa

kompleksitasnya cakupan permasalahan pendidikan, seringkali tidak dapat terpikirkan secara utuh dan

akurat oleh birokrasi pusat.

Mengingat sekolah sebagai unit pelaksana pendidikan formal terdepan dengan berbagai

keragaman potensi anak didik yang memerlukan layanan pendidikan yang beragam, kondisi

lingkungan yang berbeda satu dengan lainnya, maka sekolah harus dinamis dan kreatif dalam

melaksanakan perannya untuk mengupayakan peningkatan kualitas/mutu pendidikan. hal ini akan

dapat dilaksanakan jika sekolah dengan berbagai keragamannya itu, diberikan kepercayaan untuk

mengatur dan mengurus dirinya sendiri sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan anak

didiknya. Walaupun demikian, agar mutu tetap terjaga dan agar proses peningkatan mutu tetap

terkontrol, maka harus ada standar yang diatur dan disepakati secara secara nasional untuk dijadikan

indikator evaluasi keberhasilan peningkatan mutu tersebut (adanyabench marking). Pemikiran ini telah

mendorong munculnya pendekatan baru, yaknipengelolaan

peningkatan mutu pendidikan di masa mendatang harus berbasis
sekolah sebagai institusi paling depan dalam kegiatan pendidikan.
Pendekatan ini, kemudian dikenal dengan manajemen peningkatan
mutu pendidikan berbasis sekolah (School Based Quality
Management) atau dalam nuansa yang lebih bersifat pembangunan
(developmental) disebut School Based Quality Improvement.
Dra. Deminesi
BAB II

PEMBAHASAN

Paradigma peranan pendidikan dalam pembangunan tidak bersifat linier dan unidimensional,

sebagaimana dijelaskan oleh paradigma Fungsional dan Sosialisasi di atas. Melainkan, peranan

pendidikan dalam pembangunan sangat kompleks dan bersifat interaksional dengan kekuatan-

kekuatan pembangunan yang lain. Dalam konstelasi semacam ini, pendidikan tidak bisa lagi disebut

sebagai engine of growth, sebab kemampuan dan keberhasilan lembaga pendidikan formal sangat

terkait dan banyak ditentukan oleh kekuatan-kekuatan yang lain, terutama kekuatan ekonomi

umumnya dan dunia kerja pada khususnya. Hal ini membawa konsekuensi bahwa lembaga pendidikan

sendiri tidak bisa meramalkan jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang diperlukan oleh dunia kerja,

sebab kebutuhan tenaga kerja baik jumlah dan kualifikasi yang diperlukan berubah dengan cepat

sejalan kecepatan perubahan ekonomi dan masyarakat.

Manajemen Berbasis Sekolah adalah model manajemen yang memberikan otonomi yang lebih

besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan secara partisipatif semua warga sekolah,

yaitu guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, oang tua siswa, komite sekolah, dan masyarakat.

Konsep yang menawarkan kerjasama yang erat antara sekolah, masyarakat dan pemerintah

dengan tanggung jawabnya masing - masing ini, berkembang didasarkan kepada suatu keinginan

pemberian kemandirian kepada sekolah untuk ikut terlibat secara aktif dan dinamis dalam rangka

proses peningkatan kualitas pendidikan melalui pengelolaan sumber daya sekolah yang ada. Sekolah

harus mampu menterjemahkan dan menangkap esensi kebijakan makro pendidikan serta memahami

kindisi lingkunganya (kelebihan dan kekurangannya) untuk kemudian melaui proses perencanaan,

sekolah harus memformulasikannya ke dalam kebijakan mikro dalam bentuk program - program

prioritas yang

Dra. Deminesi
9

harus dilaksanakan dan dievaluasi oleh sekolah yang bersangkutan sesuai dengan visi dan misinya

masing - masing. Sekolah harus menentukan target mutu untuk tahun berikutnya. Dengan demikian

sekolah secara mendiri tetapi masih dalam kerangka acuan kebijakan nasional dan ditunjang dengan

penyediaan input yang memadai, memiliki tanggung jawab terhadap pengembangan sumber daya

yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan belajar siswa dan masyarakat.

Paradigma pendidikan Sistemik-Organik menekankan bahwa proses pendidikan formal

sistem persekolahan harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1) Pendidikan lebih menekankan pada

proses pembelajaran(learning) daripada mengajar(teaching), 2) Pendidikan diorganisir dalam suatu

struktur yang fleksibel; 3) Pendidikan memperlakukan peserta didik sebagai individu yang memiliki

karakteristik khusus dan mandiri,

4) Pendidikan merupakan proses yang
berkesinambungan dan senantiasa berinteraksi dengan lingkungan.

Paradigma pendidikan Sistemik-Organik menuntut pendidikan bersifat double tracks.

Artinya, pendidikan sebagai suatu proses tidak bisa dilepaskan dari perkembangan dan dinamika

masyarakatnya. Dunia pendidikan senantiasa mengkaitkan proses pendidikan dengan masyarakatnya

pada umumnya, dan dunia kerja pada khususnya. Keterkaitan ini memiliki arti bahwa prestasi peserta

didik tidak hanya ditentukan oleh apa yang mereka lakukan di lingkungan sekolah, melainkan prestasi

perserta didik juga ditentukan oleh apa yang mereka kerjakan di dunia kerja dan di masyarakat pada

umumnya. Dengan kata lain, pendidikan yang bersifat double tracks menekankan bahwa untuk

mengembangkan pengetahuan umum dan spesifik harus melalui kombinasi yang strukturnya terpadu

antara tempat kerja, pelatihan dan pendidikan formal sistem persekolahan. Melalui double tracks ini

sistem pendidikan akan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dan fleksibilitas

yang tinggi untuk menyesuaikan dengan tuntutan pembangunan yang senantiasa berubah dengan

cepat.

Dra. Deminesi
10

Berbagai problem yang muncul di masyarakat, khususnya ketimpangan antara kualitas

pendidikan dan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan oleh dunia kerja merupakan refleksi adanya

kelemahan yang mendasar dalam dunia pendidikan kita. Setiap upaya untuk memperbaharui

pendidikan akan sia-sia, kecuali menyentuh akar filosofis dan teori pendidikan. Yakni, pendidikan

tidak bisa dilihat sebagai suatu dunia tersendiri, melainkan pendidikan harus dipandang dan

diberlakukan sebagai bagian dari masyarakatnya. Oleh karena itu, proses pendidikan harus memiliki

keterkaitan dan kesepadanan secara mendasar serta berkesinambungan dengan proses yang

berlangsung di dunia kerja.

Dari kesemua proses utama (mainframe) dari paradigma pembangunan pendidikan yang

menjadi pilar utama pencapaian target atau sasaran pembangunan itu sendiri adalah : Guru,

Pengelolaan

Sekolah oleh Kepala Sekolah, kemitraan dengan partisipasi aktif masyarakat, payung hukum dan pola

kebijakan yang mengkondusifkan dunia pendidikan oleh Pemerintah setempat, serta memberdayakan

kearifan lokal guna membentuk paradigma kebutuhan pendidikan dan partisipasi oleh masyakarat

lokal.

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik,

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada

pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menegah

(UU.14/2005 pasal 1; ayat 1). Dalam menjalankan tugasnya pada masa sekarang, profesionalisme

menjadi tuntutan dan menjadi bagian integral dari profesi guru dalam menjalankan tugasnya

sebagai pendidik.

Guru professional adalah sifat dan tanggungjawab yang dilakukan guru dan menjadi

sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang

memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Berbagai

upaya telah dilakukan untuk mencapai standard profesionalisme, misalnya melalui pendidikan

dan latihan, proses sertifikasi, atau kegiatan- kegiatan yang diselenggrarakan dalam menunjang

profesionalitas.

Dra. Deminesi
11

Profesionalisme Guru merupakan cara yang logis untuk menghadapi perubahan sosial

sebagai konsekuensi globalisasi dalam berbagai bidang. Profesionalisme diyakini mampu

meningkatkan kinerja yang optimal dunia pendidikan sehingga pada akhirnya dapat menciptakan

cita-cita pendidikan sebagai insan kamil yang cerdas dan berakhlak mulia, mampu menghadapi

perubahan zaman, secara damai, terbuka, demokratis, dan berkompetisi yang bermuara pada

meningkatnya kesejahteraan seluruh warga Indonesia.

Oleh sebab itulah telah menjadi sebuah keharusan kalau setiap lembaga pendidikan dasar

dan menegah di Palangka Raya khususnya, menjadikan profesionalisme guru sebagai faktor

utama dari pengelolaan pembelajaran yang bermutu dikelas untuk dikembangkan lebih intensif

dan tindakan pertama dimulai dari kegiatan belajar mengajar dan kegiatan kependidikan sehari-

hari baik dikelas maupun pada organisasi guru. Sejalan dengan berbagai tuntutan profesionalisme

dan perubahan sosial, budaya mutu merupakan suatu pradigma yang dapat dijadikan pijakan

dalam pencapaian tujuan pendidikan. Dalam pelaksanaannya dapat dimulai dari tata kelola

proses-proses pembelajaran dan pendidikan di sekolah.

Dalam bidang pendidikan, kehadiran Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) telah memberikan

angin segar yang menjanjikan, karena pada tataran teoritis, MBS memberikan kewenangan kepada

sekolah untuk melahirkan berbagai kebijakan dan keputusan perbaikan menyangkut kepentingan

kemajuan sekolah itu sendiri.

Sebagai contoh, kepala sekolah sebagai pemimpin ternyata belum mampu memahami dan

apalagi mentransfer konsep Manajemen Berbasis Sekolah, kepada guru-guru dan karyawan lainnya.

Pemahaman dan pelaksanaannya hanya dilakukan sebatas program yang diajukan dalam proposal.

Padahal peran kepemimpinan sangat menentukan maju mundurnya suatu organisasi dalam mencapai

manajemen kualitas.

Dra. Deminesi
12

Alternatif pemecahan masalah manajemen berbasis sekolah yang perlu dikuasai oleh Kepala

Sekolah sebagaimana teori yang dipaparkan olehDeming (1986) menyatakan bahwa implementasi

konsep mutu dalam sebuah organisasi memerlukan perubahan dalam filosofi yang ada di sekitar

manajemen. Deming mengusulkan beberapa butir pemikiran yang dapat dipergunakan untuk

meningkatkan mutu dan produktivitas suatu organisasi juga dalam bidang pendidikan. Keempat belas

butir pemikiran tersebut adalah:

1. Ciptakan Tujuan yang Mantap Demi Perbaikan Produk dan Jasa

Sekolah memerlukan adanya tujuan akhir yang mampu

mengarahkan siswa menghadapi masa depan secara mantap. Jangan

membuat siswa sekedar memiliki nilai bagus tetapi juga harus mampu

membuat siswa memiliki kemauan belajar seumur hidup.

2. Adopsi Filosofi Baru

Siswa berhak mendapatkan pembelajaran yang berkualitas.

Dengan kata lain, mereka tidak lagi sebagai siswa yang pasif dan rela

diperlakukan seburuk apapun tanpa dapat berkomentar.

3. Hentikan Ketergantungan pada Inspeksi Masal

Dalam bidang pendidikan, evaluasi yang dilakukan jangan hanya

pada saat ulangan umum ataupun ujian akhir, tetapi dilakukan setiap

saat selama proses belajar mengajar berlangsung. Selain itu, dalam

menetapkan standar uji, maka perlu diperhatikan teori-teori

kepemimpinan yang berkembang dalam Total Quality Management dan

lainnya, seperti teori sifat, teori lingkungan, teori perilaku, teori

humanistik, dan teori kontigensi.

Sejalan dengan masalah evaluasi, masalah rekrutmen dalam
menentukan pimpinan kependidikan, beberapa prosedur “Fit and
proper test” bisa dilakukan dalam pengambilan keputusan :
(a) Melakukan “hearing” didepan tim, yaitu menyampaikan program, visi
dan misi apabila terpilih menjadi pimpinan nantinya.
Dra. Deminesi
13

(b) Menjawab pertanyaan lisan dan tertulis yang telah didesain

sedemikian rupa. Adapun pertanyaan yang diajukan dapat

menyangkut integritas, moralitas, profesionalisme, intelektualitas,

keahlian.

(c) Keharusan mengumumkan harta kekayaan dari para calon Kepala

Sekolah sebelum yang bersangkutan menduduki jabatan yang

dipercayakan kepadanya. Kebohongan atas kekayaan ini dapat

mengakibatkan pemecatan (impeachmant).

(d) Harus memahami sistem manajemen yang efektif dan efisien

terhadap lembaga yang akan dipimpinnya. Termasuk dalam

rekruitment karyawan, kesejahteraan, peningkatan kualitas hasil dan

kinerja.

(e) Mengemukakan masalah pribadi, seperti apakah calon itu pernah

bercerai. Masalah anak bagaimana. Mengapa sampai terjadi

perceraian. Kemudian menyangkut masalah kebebasan dari

tekanan, intimidasi, teror atau ancaman.

(f) Tim seleksi melakukan investigasi dan melacak semua kebenaran

informasi yang disampaikan lisan maupun tertulis. Apabila calon-

calon tersebut tidak dapat memberikan jawaban secara memuaskan,

atau setelah melakukan investigasi ternyata terdapat kebohongan-

kebohongan, tentu saja yang bersangkutan tidak dapat terpilih

sebagai pimpinan.

4. Akhiri Kebiasaan Melakukan Hubungan Bisnis Hanya Berdasarkan
Biaya

Dalam bidang pendidikan pernyataan di atas terutama dikaitkan

dengan biaya pendidikan yang ada hubungannya dengan perbandingan

junlah guru dan siswa pada satu ruangan/kelas. Kelas besar memang

akan membuat sekolah tersebut melakukan penghematan biaya, tetapi

mutu yang dihasilkan tidak terjamin dan bukan tidak mungkin terjadi

peningkatan biaya di bagian lain pada sistem tersebut.

Dra. Deminesi
14

5.Perbaiki Sistem Produksi dan Jasa Secara Konstan dan Terus
Menerus

Dalam bidang pendidikan seorang guru harus berpikir secara strategis agar siswa dapat

menjalani proses belajar mengajar secara baik sehingga memperoleh nilai yang baik pula. Guru jangan

hanya berpikir bagaimana siswa mendapatkan nilai yang baik.

6. Lembagakan Metode Pelatihan yang Modern di Tempat Kerja

Hal ini perlu dilakukan agar terdapat kesamaan dasar pengetahuan bagi semua anggota staf

dalam suatu lembaga pendidikan.

Setelah
itu
barulah
guru
dan

administrator

mengembangkan keahlian sesuai yang diperlukan bagi peningkatan profesionalitas.

7. Lembagakan Kepemimpinan

Kepemimpinan (leadership) berbeda dengan pemimpin (leader). Kepemimpinan adalah

kemampuan untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok dengan maksud mencapai suatu

tujuan yang dinginkan bersama. Sedangkan pemimpin adalah seseorang atau sekelompok orang

seperti kepala, komandan, ketua dan sebagainya. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa

kepemimpinan itu

adalah suatu proses mempengaruhi kegiatan seseorang atau
kelompok dalam situasi tertentu untuk mencapai tujuan bersama.
Artinya terjadi proses interaksi antara pemimpin, yang dipimpin,
dan situasi. Dengan demikian, kepemimpinan itu seyogianya
melekat pada diri pemimpin dalam wujud kepribadian
(personality), kemampuan (ability), dan kesanggupan (capability),
guna mewujudkan kepemimpinan bermutu atau Total Quality
Management (TQM). Dikatakan bahwa, pemimpin yang efektif

menurut konsep TQM adalah pemimpin yang sensitif atau peka terhadap adanya perubahan dan

pemimpin yang melakukan pekerjaannya secara terfokus.

Dra. Deminesi
15

Dalam konsep TQM, memimpin berarti menentukan hal-hal yang tepat untuk dikerjakan,

menciptakan dinamika organisasi yang dikehendaki agar semua orang memberikan komitmen, bekerja

dengan semangat dan antusias untuk mewujudkan hal-hal yang telah ditetapkan. Memimpin berarti

juga dapat mengkomunikasikan visi dan prinsip organisasi kepada bawahan. Kegiatan memimpin

termasuk kegiatan menciptakan budaya atau kultur positif dan iklim yang harmonis dalam lingkungan

lembaga atau organisasi, serta menciptakan tanggung-jawab dan pemberian wewenang dalam

pencapaian tujuan bersama. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa, terdapat hubungan positif antara

tanggung jawab, wewenang dan kemampuan pemimpin dengan derajat atau tingkat pemberdayaan

karyawan dalam suatu lembaga.

Secara umum, pada dasarnya terdapat delapan kunci tugas pimpinan untuk melaksanakan

komitmen perbaikan kualitas terus menerus, yaitu:

(a) Menetapkan suatu dewan kualitas.

(b) Menetapkan kebijaksanaan kualitas.

(c) Menetapkan dan menyebarluaskan sasaran kualitas.

(d) Memberikan dan menyiapkan sumber-sumber daya.

(e) Memberikan dan menyiapkan pendidikan dan pelatihan yang

berorientasi pada pemecahan masalah kualitas.

(f) Menetapkan tim perbaikan kualitas yang bertanggungjawab pada

manajemen puncak untuk menyelesaikan masalah-masalah

kualitas kronis.

(g) Merangsang perbaikan kualitas terus menerus.
(h) Memberikan pengakuan dan penghargaan atas prestasi dalam
perbaikan kualitas terus-menerus (Vincent Gaspersz, 1997: 203-
204).
Dra. Deminesi
16

Sementara itu, bagi kalangan follower/pengikut/bawahan seperti guru, karyawan dan lain-

lain, perlu memperhatikan ketentuan berikut : (1) Mendukung program-program pimpinan yang baik

dan benar. (2) Memiliki kebutuhan berprestasi. (3) Klarifikasi kemampuan, wewenang dan peran. (4)

Memiliki organisasi kerja. (5) Kemampuan bekerja sama. (6) Kecukupan sumber daya (kuantitas). (7)

Memiliki koordinasi eksternal. Ditambahkan bahwa, untuk melaksanakan tugas dan fungsi

kepemimpinan, maka kepala sekolah perlu memperhatikan dan mengontrol Variabel situasi, yaitu

seperangkat keadaan atau kondisi yang harus dikelola dan diciptakan secara kondusif. Situasi ini

antara lain : (1) kekuatan posisi, (2) keadaan bawahan, (3) tugas dan kemampuan menggunakan

teknologi, (4) struktur organisasi, (5) keadaan lingkungan lembaga (fisik dan non-fisik), (6)

ketergantungan eksternal, (7) kekuatan sosial politik, (8) rasa aman dan demokratis. Keseluruhan

proses interaksi kepemimpinan antara pemimpin, yang dipimpin dan situasi, ditujukan untuk mencapai

variabel hasil akhir yaitu : (1) Kepuasan pelanggan. (2) Loyalitas pelanggan. (3) Profitabilitas. Dan (4)

kepuasan seluruh personil lembaga danstakeholders.

8. Hilangkan Rasa Takut

Perlu disadari bahwa rasa takut menghambat karyawan untuk

mampu mengajukan pertanyaan, melaporkan masalah, atau

menyatakan ide padahal itu semua perlu dilakukan untuk menghasilkan

kinerja yang maksimum. Oleh karena itu para pelaku pendidikan

hendaknya jangan menerapkan sistem imbalan dan hukuman kepada

siswa karena akan menghambat berkembangnya motivasi internal dari

siswa masing-masing.

9. Pecahkan Hambatan di antara Area Staf

Hambatan antardepartemen fungsional berakibat menurunkan produktivitas. Hambatan ini

dapat diatasi dengan mengembangkan kerjasama kelompok. Oleh karena itu para anggota staf harus

bekerjasama dan memprioritaskan diri pada peningkatan kualitas.

Dra. Deminesi
17

10. Hilangkan Slogan, Nasihat, dan Target untuk Tenaga Kerja
Perbaikan secara berkesinambungan sebagai sasaran umum
harus menggantikan simbol-simbol kerja.
11. Hilangkan Kuota Numerik

Kuota cenderung mendorong orang untuk memfokuskan pada jumlah sering kali dengan

mengorbankan mutu. Terlalu banyak menggunakan slogan dan terlalu berpatokan pada target dapat

menimbulkan salah arah untuk pengembangan sistem yang baik. Tidak jarang patokan terget akan

lebih terfokus pada guru dan siswa daripada sistem secara keseluruhan.

12. Hilangkan Hambatan Terhadap Kebanggaan Diri atas
Keberhasilan Kerja

Kebanggaan diri atas hasil kerja yang dicapai perlu dimiliki oleh

guru dan siswa. Adanya kebanggaan dalam diri membuat guru dan

siswa bertanggungjawab atas tugas dan kewajiban yang

disandangnya sehingga mereka dapat menjaga mutu.

13. Lembagakan Program Pendidikan dan Pelatihan yang Kokoh.
Hal ini berlaku bagi para pelaku pendidikan karena memiliki
dampak langsung terhadap kualitas belajar siswa.
14. Lakukan Tindakan Nyata/ Contoh Nyata

Manajer harus menjadi”lead manager” bukan “boss manager”. Seorang “lead manager” akan

berusaha mengkomunikasikan pandangannya selalu berusaha mengembangkan kerjasama,

meluangkan waktu dan tenaga untuk sistem sehingga dengan adanya contoh nyata, pekerja menyadari

cara untuk melakukan pekerjaan yang berkualitas.

Dra. Deminesi
18

Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan di Kota Palangka Raya

Melalui pergulatan yang panjang dan rumit, penulis memberikan

paparan berupa langkah-langkah konkrit dan sistemik agar Mutu

Pendidikan di Kota Palangka Raya dapat dijadikan barometer dunia

pendidikan di Kalimantan Tengah melalui berbagai macam strategi dan

langkah-langkah nyata yang patut menjadi rencana strategis di masa

mendatang, yaitu :

1. Perlunya program beasiswa bagi peserta didik yang berpotensi dan menyeluruh secara berjenjang dan

berdasarkan data-data yang teraudit dan valid serta bisa dipertanggung-jawabkan yang sinergis dengan

program kesejahteraan masyarakat serta program pemerataan pendidikan di segala lapisan masyarakat.

2. Perlunya kesadaran tinggi dari seluruh Tenaga Kependidikan di segala tingkatan dan unit penyelenggara

pendidikan dari tingkat TK hingga perguruan tinggi untuk terus meningkatkan kompetensinya

mencapai taraf optimal sehingga kompetensi tenaga kependidikan ini benar- benar mumpuni dan

berkualitas sehingga potensi Tenaga Kependidikan tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat

karena memang benar-benar diperhatikan. Faktor-faktor insentif tersebut yang dapat menjadi pemicu

untuk mendorong semangat berkompetisi dan meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan dengan

memberikan bantuan pendidikan (bea siswa full bright) sehingga guru atau tenaga kependidikan yang

berpotensi dan berprestasi dapat meningkatkan kualifikasi mereka hingga mencapai jenjang pasca

sarjana S2 bahkan S3.

3. Mendorong peranan sertastakeholder atau pemangku kebijakan pendidikan yaitu masyarakat sebagai

pengguna dan evaluator proses sistem pendidikan publik ini untuk turut aktif mendanai atau

memberikan sumbangsih konkrit dalam pemenuhan kelayakan standar-standar

nasional
pendidikan
di
sekolah-sekolah
penyelenggara pendidikan baik oleh Negeri maupun swasta.
Dra. Deminesi
19

4. Membangun dan memperkokoh sistem Manajemen Berbasis Sekolah di lembaga penyelenggara

pendidikan agar menjadi sebuah sistem manajemen yang handal dan kompeten untuk membentuk,

membimbing, dan membina para generasi muda, kader-kader bangsa agar menjadi generasi penerus

yang kompeten, handal, bertanggung jawab, mapan, loyal, tawakal, dan berakhlak mulia.

5. Meningkatkan akuntabilitas dan profesionalitas manajerial pengelolaan Sekolah/ Lembaga

Penyelenggara Pendidikan lebih terukur, validitas yang tinggi, serta reliabel serta teraudit dengan baik

dan kokoh yang serta merta meningkatkan kewibawaan Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan

sekaligus membangun kepercayaan masyarakat yang sudah lama terpuruk dalam krisis kepercayaan

akibat krisis multidimensial yang berkepanjangan dan tidak pernah berkesudahan.

6. Membangun semangat berkompetisi semua warga sekolah atau lembaga penyelenggara pendidikan agar

mempunyai daya saing atau dayabargain yang tinggi hingga ke taraf internasional salah satunya

dengan program sister school atau pertukaran tenaga pengajar dengan sekolah bertaraf internasional

lainnya di tempat lain serta menjajagi adanya pertukaran pelajar antar sekolah untuk saling

mengimbas dan saling belajar demi mencapai harapan yang dicita- citakan dalam UU Sistem

Pendidikan Nasional terutama mempunyai Kompetensi Lulusan yang berkualitas dan kompeten serta

memiliki kecakapan hidup yang optimal dalam membentuk watak dan karakter warga Indonesia yang

dicita-citakan para pendiri bangsa.

7. Memberikan penghargaan atas dedikasi dan prestasi yang diberikan para guru/ tenaga kependidikan

secara rutin untuk meningkatkan loyalitas dan tanggung jawab sekaligus membangun semangat untuk

terus berjuang dan maju demi mencapai mutu pendidikan yang baik dan bermartabat sekaligus

membangun watak dan karakter guru sebagai warga yang bermartabat, terhormat, dan bertanggung

jawab serta memiliki harkat yang tinggi juga mengembalikan kepercayaan

Dra. Deminesi
20

masyarakat atas profesi luhur seorang tenaga pendidik yang dikenal
dengan sebutan Guru.

8. Mendorong keikut-sertaan guru dan siswa dalam setiap perlombaan- perlombaan ilmiah atau akademik

yang bertujuan membangun dan membentuk watak yang logis, cara berpikir pragmatis, sistematis dan

handal serta siap menghadapi perubahan-perubahan dunia secara global dan terjadi terus-menerus dan

mampu menyiapkan pola pikir dan paradigma yang berkaitan dengan sense of crisis maupunsense

of crucial.
Dra. Deminesi
21

BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan

Peningkatan mutu pendidikan di Kota Palangka Raya agar dapat mencapai standar minimal

memerlukan kerja keras dan perjuangan yang panjang, namun jika tidak dimulai dari saat ini

bagaimana ? Yang menjadi faktor penting adalah :

1. Perlunya Pengelolaan Manajemen Sekolah yang akuntabel dan kondusif sehingga tercipta iklim Sekolah

yang menyenangkan, meningkatkan keharmonisan antar pegawai dan pimpinan, antara guru dengan

siswa, antar sesama warga sekolah membentuk atmosfer atau suasana yang menghantarkan semangat

belajar dan berkompetisi yang sehat dan segar serta bertanggung jawab dan berhasil guna dan

akhirnya berdaya guna.

2. Pola Manajemen Berbasis Sekolah yang harus semakin kokoh dan semakin tegas dengan menerapkan

pola manajemen modern sebagaimana yang diungkapkan oleh Deming (1996).

3. Adanya semangat berubah di setiap lini pengelola dan penyelenggara pendidikan agar terwujud

penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dengan tetap mengedepankan peningkatan potensi diri

baik guru maupun peserta didik, kebersamaan, penghargaan atas prestasi dan dedikasi dengan

reward dan membuat kesepakatan yang tegas, kokoh, dan
dihormati berbagai pihak untuk membentuk kewibawaan lembaga
penyelenggara
pendidikan
sekaligus
kewibawaan

tenaga

kependidikan. Semangat untuk terus meningkatkan kualitas dalam diri tenaga pendidik yang akan

secara otomatis menjalar kepada para pembelajar atau peserta didik.

4. Meningkatkan peran serta dan partisipasi aktif masyarakat sebagai mitra penyelenggara pendidikan yang

bermutu dan bermartabat sebab masyarakat inilah pengguna sekaligusevaluator proses

Dra. Deminesi
22

pendidikan yang bermutu dan kompeten tersebut serta selalu
mengedepankan
semangat
kerjasama
antara

lembaga

penyelenggara pendidikan lainnya secara aktif dan konsekuen serta

menjajagi
adanya
kemungkinan

pengembangan

penyelenggaraan pendidikan secara global melalui pertukaran tenaga pendidikan bahkan siswa ke

sekolah pasangan (sister

school).

5. Pemerataan pendidikan dan pemberian beasiswa kepada peserta didik maupun guru berpotensi untuk

meningkatkan kualitas dan kualifikasinya sehingga kompetensi lulusan maupun kompetensi tenaga

kependidikan berjalan sinergis dan korelatif.

B. SaranBerdasarkan uraian dan penjabaran maka Penulis menyarankan
beberapa faktor penting antara lain :
1.

Perlunya penerapan sistem informasi manajemen (SIM) yang efektif dan efisien untuk menyajikan

informasi, guna mendukung pimpinan organisasi dalam pengambilan keputusan, karena kualitas

informasi juga menentukan kualitas manajemen dan produk tindakan yang dihasilkan dari sebuah

keputusan manajerial.

2.

Kepala Sekolah adalah pimpinan tertinggi di sekolah. Pola kepemimpinannya akan sangat

berpengaruh dan sangat menentukan

kemajuan
sekolah.
Karena

itu

dalam penyelenggaraan

pendidikan modern, kepemimpinan Kepala Sekolah perlu mendapat perhatian yang serius.

3.

Makalah ini akan lebih terasa manfaat dan kebermaknaannya

jika dapat diterapkan dan dijalankan sebagaimana kajian

pustaka dan pembahasan yang melekat didalamnya dan dapat

dikembangkan secara logis dan konsekuen di antara pihak-

pihak yang berwenang dan semoga dapat memberikan

Dra. Deminesi
23

DAFTAR PUSTAKA
Creech, Bill. (1996) Lima pilar manajemen mutu terpadu (TQM).
Jakarta: Binarupa Aksara.
Dikmenum, (1999), Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah:
Suatu Konsepsi Otonomi Sekolah (paper kerja), Depdikbud,
Jakarta.
Dikmenum. (2001). Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah.
Depdiknas. Jakarta
Gaspersz, Vincent. (1997) Manajemen kualitas: penerapan konsep-
konsep kualitasdalam manajemen bisnis total. Jakarta : PT.
Gramedia.
Gaspersz, Vincent. (2001). “Penerapan TQME pada Perguruan Tinggi
di Indonesia” dalam Jurnal Pendidikan dan kebudayaan. Jakarta:
Balitbang Diknas. Edisi Mei 2001, tahun ke-7, No. 029.
Goestc, D.L. and S. Davis (1994). Introduction to total quality: quality,
productivity, competitiveness. Englewood, Cliffs,N.J: Prentice
Hall International, Inc.
Kristianty, Theresia. (2005).“Peningkatan Mutu Pendidikan Terpadu
Cara Deming” dalam Jurnal Pendidikan Penabur - No.04/ Th.IV
/Juli 2005
Sallis, Edward. (1994). Total quality management in education. London:
Kogan Page Limited.
Suardi, Rudi (2001) Sistem manajemen mutu ISO 9000:2000
penerapannya untuk mencapai TQM. Jakarta: PPM.
Sudjana, H.D. (1993). Manajemen PLS. Bandung : UNINUS Press.
Tjiptono, Fandy dan Anastasia Diana. (1995). Total quality management
(TQM). Yokyakarta: Andi Offset.
Wilkinson, Adrian, et.al. (1998) Managing with total quality
management : Theory and practice. London : Macmillan Press
Ltd.

Zamroni. (2003). Paradigma Pendidikan Masa Depan. Jakarta :
Depdiknas. Proyek Perluasan dan Peningkatan Mutu SMU.
Dra. Deminesi
25

Makalah

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (20)

Ähnlich wie Makalah

Ähnlich wie Makalah (20)

Makalah