1. PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI
BIDAN MELALUI PENDIDIKAN BERKELANJUTAN
OLEH : HARNI KOESNO
PP-IBI
MAKALAH DISAMPAIKAN PADA ACARA PERTEMUAN PD-IBI
SUMATERA BARAT DENGAN INSTITUSI PENDIDIKAN KEBIDANAN
SE-PROPINSI SUMATERA BARAT
PADANG, 6 OKTOBER 2012

2. BAHASAN
A. PENDAHULUAN
B. ORGANISASI PROFESI
C. KEBIJAKAN
D. PENDIDIKAN KEBIDANAN
E. TANTANGAN DALAM PENDIDIKAN KEBIDANAN
F. PENDIDIKAN BERKELANJUTAN
G. PENUTUP

3. A. Pendahuluan
Organisasi Kesejahteraan
Profesi IBI Masyarakat
Kualitas
Anggota Pendidikan
Pelatihan
(Bidan)
Pengalaman

4. OP
PENDIDIKAN PELAYANAN

5. Pendidikan Bidan Bidan Profesional
Standar Pendidikan
Dipengaruhi:
• Kebijakan Pelayanan
• Kebijakan Pendidikan
• Kebijakan Global
• Peranan Organisasi Profesi

6. B. Organisasi Profesi
Organisasi yang melakukan penilaian
orang per orang secara profesional dan
mempunyai keterikatan satu dengan
yang lainya dalam menjalankan fungsi
sosial yang tidak dapat dijalankan
dalam kapasitas sebagai individu (Kotler
1995)

7. Lanjutan Organisasi Profesi
Wadah masyarakat ilmiah dalam suatu
cabang atau lintas disiplin ilmu pengetahuan
dan teknologi atau suatu bidang kegiatan
profesi, yang dijamin oleh negara, untuk
mengembangkan profesionalisme dan etika
profesi dalam masyarakat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
(UU No. 18/2002 tentang iptek)

8.  Tujuan IBI :
1. Menggalang dan mempererat persatuan dan
persaudaraan sesama bidan, serta dengan organisasi
perempuan dan pihak terkait untuk mencapai visi
dan misi
2. Membina dan mengayomi anggota serta
mengembangkan dan meningkatkan pendidikan,
pengetahuan dan ketrampilan terutama dalam
profesi kebidanan.

9. 3. Berperan serta dalam pengembangan, terutama
dalam pemeliharaan dan peningkatan derajat
kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan Ibu
dan anak
4. Meningkatkan martabat dan kedudukan Bidan
serta memberdayakan perempuan dalam
masyarakat.
(AD/ART IBI 2008-2013 BAB II psl 6)

10. Komitmen IBI
 Memberikan pelayanan kebidanan
dengan standar profesi yang tinggi
 Para anggotanya diharapkan bertindak
secara bertanggung jawab dengan
integritas yang tinggi, untuk
mengembangkan dan memelihara
profesionalisme

11. C. KEBIJAKAN
1. Kebijakan Pelayanan
a. UU RI No 36/2009 tentang Kesehatan Pasal 24
Ayat 2  Ketentuan mengenai kode etik dan standar
profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh
organisasi profesi
b. Standar Profesi Bidan Kepmenkes 369/2007
 Standar Kompetensi
 Standar Praktek
 Standar Pendidikan
 Etika dan Kode Etik Bidan

12. c. Kepmenkes 1464 tentang Registrasi dan Praktek Bidan
 Pelayanan kesehatan Ibu
 Pelayanan kesehatan anak
 Pelayanan Kesehatan reproduksi perempuan dan KB
Visi Departemen Kesehatan 2010-2014
“MASYARAKAT SEHAT
YANG MANDIRI DAN
BERKEADILAN”

13. 2. Kebijakan Pendidikan
a. UU RI No.20/2003 Tentang Sisdiknas.
Penjelasan Pasal 15 (jalur, jenjang, dan jenis
pendidikan)
 Pendidikan akademi merupakan
pendidikan tinggi program sarjana
dan pasca sarjana yang diarahkan
terutama pada penguasaan disiplin
ilmu pengetahuan tertentu

14. … Lanjutan KEBIJAKAN (2)
 Pendidikan profesi merupakan
pendidikan setelah program sarjana
yang mempersiapkan peserta didik
untuk memiliki pekerjaan dengan
persyaratan keahlian khusus.
 Pendidikan vokasi merupakan
pendidikan tinggi yang
mempersiapkan peserta didik untuk
memiliki pekerjaan dengan keahlian
terapan tertentu maksimal setara
dengan program sarjana.

15. Pasal 59 (evaluasi)
 Pemerintah dan Pemerintah Daerah
melakukan evaluasi terhadap
pengelola, satuan, jalur, jenjang dan
jenis pendidikan.
 Masyarakat dan/atau organisasi
profesi dapat membentuk lembaga
yang mandiri untuk melakukan
evaluasi sebagaimana dimaksud.

16. b. UURI no.14/2005
Tentang Guru dan Dosen pasal 46 ayat 2
Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum:
• Lulusan program magister untuk program
diploma atau program sarjana
• Lulusan program Doktor untuk program
pasca sarjana

17. d. Standar Pendidikan
SNP PP No. 19/2005 Standar Isi
Standar Proses
Standar Kompetensi Lulusan
Standar Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Lingkup SNP
Standar Sarana dan Prasarana
Standar Pengelolaan
Standar Pembiayaan
Standar Penilaian Pendidikan

18. VISI KEMENTRIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNTUK MENGHASILKAN
INSAN CERDAS
KOMPREHENSIF

19. … Lanjutan KEBIJAKAN (3)
3. Kebijakan Global
 Liberalisasi pelayanan kesehatan
 Seruan ICM (2008 kongres ICM ke-28)
- Direct entry midwives
- Satu organisasi
- Satu Undang-undang

20. Pesan ICM “5 Globalization”
- Globalization
- Listening to women and their partner
- The continuum of care
- Strengthening midwives and midwifery
- Culture, societies and tradition
 ICM, ICN, WHO (2006)
* Pendidikan Bidan dan Perawat University base
 Tahun 2010  Request and effort tenaga bidan

21. MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs)
• Memberantas kemiskinan dan kelaparan
Goal 1
• Mencapai pendidikan dasar untuk semua
Goal 2
• Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan
Goal 3 perempuan
• Menurunkan kematian anak
Goal 4

22. Goal • Meningkatkan kesehatan ibu
5
Goal 6 • Mengendalikan HIV dan AIDS, Malaria dan (TB)
Goal
7
• Menjamin kelestarian lingkungan hidup
Goal
• Mengembangkan kemitraan pembangunan di
8 tingkat global

23. 4. Peranan OP Bersama stakeholders terkait
 Standar Profesi
Standarisasi pendidikan
 Penilaian pendirian institusi
pendidikan
 Akreditasi pendidikan

24. 5. PENDIDIKAN DAN PELAYANAN SEBAGAI
SATU SISTEM
SYSTEM FRAMEWORK

25. D. PENDIDIKAN KEBIDANAN
1. Sistem Pendidikan Kebidanan
INPUT PROSES OUTPUT
1. Participants 1. Learning 1. Graduates
/students Activities Capabilities
2. Facilitators/ 2. Research 2. Members of
Teacher/HRD Graduates
3. Community
3. Facility services
4. Budget 4. Students
5. Policy Affairs
OUTCOME
6. Curikulum 1. Utilitation of
The Graduates
2. Graduations
Performances
Midwife Education in Nederland

26. 2. Pola Pendidikan Kebidanan
S3 Kebidanan
S2 Kebidanan
D IV Bidan
Pendidik S1 Kebidanan Profesi
D III
Kebidanan
Bidan Pra Diploma SMU
Kebidanan
Kongres IBI XV 2008

27. 3. PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
1. ALUR
PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN
Subspesialis S3 PhD DR T
Spesialis S2 MSi MT MST
Profesi umum
S1 D4
D3
D2
D1
SMA/SMK MATRIKULASI

28. 4. HOUSE OF QUALITY
MANAGEMENT
SYSTEM
TQM
SOCIAL TECHNICAL
SYSTEM SYSTEM
I W F
S C S R
C M I O
A
U T
O P P T E R
S I N R E H S
T S T O A P P
F I K E
O A V F E
M C N E I A C O
E T U M N C T P
I O G
R E T L
O
N
U N S E
S T
STRATEGY PROCESS PROJECT INDIVIDUAL TASK
MANAGEMENT MANAGEMENT MANAGEMENT MANAGEMENT
STRATEGIC OPERATIONS
PROJECT PLANNING QUALITY PLANNING
PLANNING PLANNING

29. 5. Persamaan dan Perbedaan Manajemen
Lembaga Pendidikan Tinggi dan Dunia Bisnis
LEMBAGA PERSAMAAN PERBEDAAN
PENDIDIKAN 1. Pengelolaan yang efisien 1. Visi & misi,
TINGGI 2. Output bermutu idealisme
tinggi 2. University culture
3. Bersaing
BISNIS 4. Organisasi yang baik 1. Visi & misi berorientasi
5. Manajer yang profit
berkualitas 2. Corporate culture
(Prof.Dr.H.A.R. Tilaar, M.Sc. Ed, Membenahi Pendidikan Nasional)

30. E. TANTANGAN PENDIDIKAN KEBIDANAN
Harmonisasi
Kompetensi yang
Peningkatan Kualitas dibutuhkan pelayanan
Pendidikan dan dengan kompetensi
Lulusan hasil pendidikan
Sinergi kebijakan
dan Kemkes dalam
Rekognisi kualifikasi hal:
lulusan dalam dunia Kualifikasi dan jumlah
kerja (pelayanan jasa lulusan terhadap
profesi) kebutuhan pelayanan
(Fasli Jalal, Bandung 9 Mei 2011)

31. G. PENDIDIKAN BERKELANJUTAN
1. Pengertian
Suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, HAM dan
moral sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/ pelayanan dan standar
yang telah ditentukan oleh OP, melalui pendidikan formal dan non
formal
FORMAL
PBB
NON FORMAL
31

32. 2. Tujuan PBB
INSTITUSI PELAYANAN
TUJUAN PASIEN
BIDAN
 Pemenuhan standar
 Produktivitas
 Etika Profesi
 Karir
32
 Kepemimpinan

33. 3. Materi PBB
a. Pelaksana Pelayanan
* Manajemen asuhan
* Manajemen pelayanan
* Praktek
c. Pendidik
* Pembimbing Klinik
* Pelatih
33

34. Lanjutan Materi PBB
b. Pengelola Pelayanan
* P. Fasilitas
* P. Program
* Penyelia
d. Peneliti/ Penilai
* Penilaian / pelayanan
* AMP
* Penelitian

35. 4. Pelaksanaan PBB
 Diklat profesi
 Depkes
 BKKBN
 JNPK P2KT P2KS P2KP
 Lain-lain
35

36. H. PENUTUP
OP
STAKE
HOLDER
PENDIDIK PELAYAN
AN AN

37. BIDAN KUALITAS
PELAYANAN
SISTEM PERFORMANCE
KOMPETENSI
PENDIDIKAN UTILISASI
SISTEM
PELAYANAN
BIDAN
PROFESIONAL
MENINGKATKAN CITRA PROFESI
PENGUATAN PROFESI

39. Ibu sehat
Anak sehat
Bangsa sehat
39

40. Tarimo Kasi
Banyak Yo…
40