1. LEMBAGA NEGARA
PASCA AMANDEMEN
UUD 1945
BAHAN-7
SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
11/1/2010 http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id 1

2. Amandemen UUD Negara RI tahun
1945
• Amandemen UUD 1945 telah membawa
konsekuensi berubahnya struktur
ketatanegaraan di Indonesia.
• Dalam kasus di Indonesia ada beberapa hal
yang menjadi inti dan mempengaruhi
banyaknya pembentukkan lembaga negara
baru yang bersifat independen
11/1/2010 http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id 2

3. Hal yang mempengaruhi dibentuknya
lembaga negara yg baru :
– Tiadanya kredibilitas lembaga yang telah ada
akibat suatu asumsi dan bukti mengenai kasus
korupsi yang sistemik dan mengakar yang sulit
untuk diberantas
– Tidak independennya lembaga-lembaga negara
yang ada , karena satu atau lain hal tunduk di
bawah pengaruh satu kekuasaan negara atau
kekuasaan lain
11/1/2010 http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id 3

4. …lanjutan
– Ketidakmampuan lembaga-lembaga negara
yang telah ada untuk melakukan tugas yang
urgen dalam masa transisi demokrasi
karena persoalan birokrasi dan KKN
– Adanya pengaruh global dengan
pembentukan lembaga negara baru di
banyak negara menuju demokrasi
– Tekanan lembaga-lembaga internasional
11/1/2010 http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id 4

5. Prinsip-prinsip Pembentukan lembaga
• Penegasan prinsip konstitusionalisme, yaitu
gagasan yang menghendaki agar kekuasaan
para pemimpin dan badan-badan pemerintah
yang ada dibatasi. Pembatasan tersebut dapat
diperkuat sehaingga menjadi suatu
mekanisme atau prosedur yang
tetap, sehingga hak-hak dasar warga negara
semakin terjamin dan demokrasi dapat
terjaga.
11/1/2010 http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id 5

6. • Prinsip checks and balance (mengawasi dan
mengimbangi), yang menjadi roh bagi
pembangunan dan pengembangan demokrasi.
Untuk itu pembentukan organ kelembagaan
negara harus bertolak dari kerangka dasar
sistem UUD 1945 yang mengarah ke
separation of power ( pemisahan kekuasaan)
11/1/2010 http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id 6

7. • Prinsip integrasi, dalam arti bahwa
pembentukan lembaga negara tidak bisa
dilakukan secara parsial, keberadaannya harus
dikaitkan dengan lembaga lain yang telah ada
dan eksis. Pembentukan lembaga negara
harus disusun sedemikian rupa sehingga
menjadi satu kesatuan proses yang saling
mengisi dan memperkuat, serta harus jelas
kepada siapa lembaga tersebut haarus
bertanggung jawab.
11/1/2010 http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id 7

8. • Prinsip kemanfaatan bagi masyarakat, yaitu
pembentukan lembaga negara bertujuan
untuk memenuhi kesejahteraan warganya dan
menjamin hak-hak dasar yang dijamin
konstitusi.
11/1/2010 http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id 8

9. TIGA jalur pembtk lembaga negara
Berdasar UUD 1945 terdiri dari :
MPR, DPR, DPD, Presiden, MA,BPK,Kemente
rian Negara, Pemerintah Daerah
Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten
dan Kota, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten
dan Kota, KPU, KY, MK,bank
sentral, TNI, Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Dewan Pertimbangan Presiden
11/1/2010 http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id 9

10. Berdasar UU terdiri dari :Komnas
HAM, KPK, KPI, Komisi Pengawas Persaingan
Usaha, Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliasi, Komnas Anak, Komisi
Kepolisian, Komisi Kejaksaan, Dewan
Pers, dan Dewan Pendidikan.
11/1/2010 http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id 10

11. Berdasar Keputusan Presiden terdiri dari
:Komisi Ombudsman Nasional, Komisi
Hukum Nasional, Komisi Nasional Anti
Kekerasan terhadap Permpuan,Komisi
Pengawas Kekayaan Penyelenggara
Negara, Dewan Maritim, Dewan Ekonomi
Nasional, Dewan Industri Strategis, Dewan
Pengembangan Usaha Nasional, dan Dewan
Buku Nasional.
11/1/2010 http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id 11

12. Lembaga Negara yg kedudukan dan
kewenangannya seTara dlm UUD 1945
• Presiden dan Wakil Presiden,
• DPR,
• DPD,
• MPR,
• BPK,
• MA,
• MK,
• KY.
11/1/2010 http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id 12

13. PRESIDEN & WAKIL
• Berbeda dengan sistem pemilihan Presiden
dan Wapres sebelumnya yang dipilih oleh
MPR; UUD 1945 sekarang menentukan bahwa
mereka dipilih secara langsung oleh rakyat.
Pasangan calon Presiden dan Wapres
diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol
peserta pemilu. Konsekuensinya karena
pasangan Presiden dan Wapres dipilih oleh
rakyat, mereka mempunyai legitimasi yang
sangat kuat.
11/1/2010 http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id 13

14. • Hal ini diatur dalam pasal 7A UUD 1945 :
Presiden dan/ atau Wakil Presiden hanya
dapat diberhentikan dalam masa jabatannya
apabila terbukti telah melakukan pelanggaran
hukum berupa pengkhianatan terhadap
negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana
berat lainnya, tau perbuatan tercela maupun
apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat
sebagai Presiden dan /atau Wakil Presiden.
11/1/2010 http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id 14

15. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
• Melalui perubahan UUD 1945, kekuasaan
DPR diperkuat dan dikukuhkan
keberadaannya terutama diberikannya
kekuasaan membentuk UU yang
memang merupakan karakteristik sebuah
lembaga legislatif.
11/1/2010 http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id 15

16. • Hal ini membalik rumusan sebelum
perubahan yang menempatan Presiden
sebagai pemegang kekuasaan
membentuk UU. Dalam pengaturan ini
memperkuat kedudukan DPR terutama
ketika berhubungan dengan Presiden.
11/1/2010 http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id 16

17. DEWAN PERWAKILAN DAERAH
• Jika DPR merupakan lembaga perwakilan yang
mencerminkan perwakilan politik (political
representation), maka DPD merupakan lembaga
perwakilan yang mencerminkan perwakilan
daerah (territorial reprentation). Keberadaan DPD
terkait erat dengan aspirasi dan kepentingan
daerah agar prumusan dan pengambilan
keputusan nasisonal mengenai daerah, dapat
mengakomodir kepentingan daerah selain karena
mendorong percepatan
demokrasi, pembangunan, dan kemajuan daerah.
11/1/2010 http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id 17

18. • Sebagai lembaga legislatif, DPD mermpunyai
kewenangan di bidang legislasi, anggaran, pengawasan,
dan pertimbangan sseperti halnya DPR. Hanya saja
konstitusi menentukan kewenangan itu terbatas tidak
sama dengan yang dimiliki DPR. Di bidang legislasi,
wewenang DPD adalah dapat mengajukan kepada DPR;
RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah,
hubungan pusat daerah, pembentukan dan pemekaran
serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya
alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang
berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan
daerah.
11/1/2010 http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id 18

19. MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
• Keberadaan MPR pasca perubahan UUD 1945
telah sangat jauh berbeda dibanding
sebelumnya. Kini MPR tidak lagi melaksanakan
sepenuhnya kedaulatan rakyat dan tidak lagi
berkedudukan sebagai Lembaga Tertinggi
Negara dengan kekuasaan yang sangat
besar, termasuk memilih Presiden dan Wakil
Presiden.
11/1/2010 http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id 19

20. • Sekarang MPR menurut UUD 1945 adalah
lembaga negara yang mempunyai
kewenangan pokok yang terbatas, yaitu :
– Mengubah dan menetapkan UUD
– Melantik Presiden dan/atau Wapres
– Memberhentikan Presiden dan/atau Wapres
dalam masa jabatannya menurut UUD
11/1/2010 http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id 20

21. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
• Melalui perubahan konstitusi keberadaan BPK
diperkukuh, antara lain ditegaskan tentang
kebebasan dan kemandirian BPK, suatu hal yang
mutlak ada untuk sebuah lembaga negara yang
melaksanakan tugas memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab tentang keuangan negara. Hasil
kerja BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD
serta ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan
dan atauu badan sesuai dengan UU. Untuk
memperkuat jangkauan wilayah
pemeriksaan, BPK memiliki perwakilan di setiap
Propinsi.
11/1/2010 http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id 21

22. MAHKAMAH AGUNG
• Dalam perubahan UUD 1945 pengaturan
mengenai MA lebih diperbanyak lagi, antar lain
ditentukan kewenangan MA adalah mengadili
pada tingkat kasasi, menguji peraturan
perundang –undangan di bawah undang-undang
terhadap undang-undang, dan wewenang lainnya
yang diberikan oleh undang-undang. Selain itu
juga mengatur rekrutmen hakim agung yang
diusulkan KY kepada DPR untuk mendapatkan
persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai
hakim agung oleh Presiden.
11/1/2010 http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id 22

23. KOMISI YUDISIAL
• Lembaga negara yang termasuk baru ini
mempunyai ruang lingkup tugas yang terkait
erat dengan kekuasaan kehakiman (yudikatif).
Tugas utama KY adalah mengusulkan
pengangkatan hakim agung dan mempunyai
wewenang lain dalam rangka menjaga dan
menegakkan kehormatan, keluhuran
martabat, dan perilaku hakim.
11/1/2010 http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id 23

24. MAHKAMAH KONSTITUSI
• Salah satu materi perubahan UUD 1945 adalah
dibentuknya lembaga baru MK. Pembentukan
lembaga baru ini dimaksudkan sebagai pengawal
konstitusi untuk menjamin agar proses
demokratisasi di Indonesia dapat berjalan lancar
dan sukses. Hal ini dilakukan melalui pelaksanaan
tugas konstitusionalnya yang diarahklan kepada
terwujudnya penguatan checks and balances
antar cabang kekuasaan negara dan perlindungan
dan jaminan pelaksanaan hak-hak konstitusional
warga negara sebagaimana telah diatur dalam
UUD.
11/1/2010 http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id 24

25. Kewenangan MK sbg Pengawal
Konstitusi
• Melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD
• Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh UUD
• Memutus pembubaran partai politik
• Memutus perselisihan hasil pemilihan umum
• Memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau
Wapres telah melakukan pelanggaran hukum berupa
pengkhianantan terhadap
negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat
lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau pendapat
bahwa Presiden dan/atau Wapres tidak lagi memenuhi
syarat sebagai Presiden dan/atau Wapres.
11/1/2010 http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id 25

26. Hubungaan Antar Lembaga Negara
Pasca Amandemen UUD 1945
• Hubungan yang bersifat Fungsional
• Hubungan yang bersifat Pengawasan
• Hubungan yang berkaitan dengan
Penyelesaian Sengketa
• Hubungan yang bersifat Pelaporan atau
Pertanggungjawaban
11/1/2010 http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id 26

27. Hubungan yang bersifat Fungsional
• Hubungan antara DPR/DPD dengan Presiden dalam
membuat UU dan APBN, juga untuk menyampaikan
usul, pendapat, serta imunitas
• Hubungan antara DPR dengan DPD dalam membuat
peraturan atau kebijakan yang berhubungan dengan
otonomi daerah
• Hubungan antara KY, DPR, dan Presiden dalam
pengangkatan hakim (dalam konteks memberikan
rekomendasi)
• BPK dengan lembaga negara lain ( terutama Presiden
dan Menteri-menteri) dalam penyelenggaraan
keuangan lembaga-lembaga tersebut
11/1/2010 http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id 27

28. • KPU dengan Pemerintah dalam penyelenggaraan
Pemilu
• Komisi Hukum Nasional (KHN) dengan Presiden
untuk memberikan pendapat tentang kebijakan
hukum dan masalah-masalah hukum serta
membantu Presiden sebagai penitia pengarah
dalam mendesain pembaruan hukum
• KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan Agung
dalam melakukan penyelidikan atas adanya
dugaan korupsi
11/1/2010 http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id 28

29. Hubungan yang bersifat Pengawasan
• Hubungan antara Presiden dengan DPR dalam
melaksanakan pemerintahan
• Hubungan antara DPD dengan Pemerintah Pusat
dan Daerah, khususnya dalam pelaksanaan
otonomi daerah
• MA dengan Presiden, untuk menguji peraturan
perundang-undangan di bawah Undang-undang
• MK dengan DPR/DPD dan Presiden ( sebagai
pembentuk UU ), untuk menguji
konstitusionalitas UU
11/1/2010 http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id 29

30. • KPK dengan Pemerintah
• Komisi Ombudsman Nasional dengan
Pemerintah dan Aparatur Pemerintah, Aparat
Lembaga Negara serta lembaga penegak
hukum dan peradilan, dalam pelaksanaan
pelayanan umum agar sesuai dengan asas-
asas umum pemerintahan yang baik ( good
governance)
11/1/2010 http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id 30

31. Hubungan yang berkaitan dengan
Penyelesaian Sengketa
• MK dengan lembaga-lembaga negara
lain, untuk menyelesaiakn sengketa
kewenangan antar lembaga negara
• MK dengan penyelenggara pemilu untuk
menyelesaikan perselisihan hasil pemilu
11/1/2010 http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id 31

32. Hubungan yang bersifat Pelaporan
atau Pertanggungjawaban
• DPR/DPD dalam lembaga MPR dengan
Presiden
• DPR dengan komisi-komisi negara seperti
Komnas HAM, Komisi Ombudsman
Nasional, KPK, Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliasi, Komisi Anti Kekerasan terhadap
Perempuan
• Presiden dengan Komisi Pengawas Persaingan
Usaha, Komisi Perlindungan Anak Indonesia
11/1/2010 http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id 32

33. …terimakasih
11/1/2010 http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id 33