Presentasi bersama tenurial (25 okt 2017)final
•Als PPTX, PDF herunterladen•
0 gefällt mir•168 views
Konferensi ini membahas evaluasi capaian reformasi tenurial hutan 2011 dan agenda ke depan. Beberapa temuan utama adalah: (1) capaian reformasi tenurial belum merata di tingkat subnasional; (2) masih terjadi pelanjutan dan modus baru perampasan tanah rakyat; (3) dibutuhkan perubahan paradigma kebijakan tenurial yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.
Empfohlen
Empfohlen
Weitere ähnliche Inhalte
Ähnlich wie Presentasi bersama tenurial (25 okt 2017)final
Ähnlich wie Presentasi bersama tenurial (25 okt 2017)final (20)
Mehr von Panji Kharisma Jaya
Mehr von Panji Kharisma Jaya (20)
Presentasi bersama tenurial (25 okt 2017)final
- 1. Epistema Institute, BRWA/JKPP dan Sajogyo Institute PEMUTAKHIRAN NASKAH HASIL KONFERENSI TENURIAL LOMBOK 2011 “MELIHAT ULANG POTRET MASALAH TENURIAL DALAM PRAKTIK KEBIJAKAN, RAGAM KRISIS SOSIAL- EKOLOGIS DAN POTRET SPASIALNYA” Jakarta : 25 Okt 2017
- 2. Identifikasi kemajuan dan capaian Identifikasi Hambatan/Kendala Identifikasi area intervensi dan agenda ke depan TUJUAN EVALUASI
- 3. Cek Ulang 3 Agenda Utama Forest Tenure Reform 2011 Sampai dimana?
- 4. KPK KLH K KSP ATR Kom nas HAM BRG PSKL, PKTHA, PS, BUPSHA Penegakan Hukum, BLU dll. Isu Adat dan Tanah/SDA HAK Komunal, IP4T, TORA Inkuiri Nasional GNPSDA - Korsup Tingkat Provinsi Target Restorasi AGENDA-AGENDA DI K/L dan NGO
- 5. CBO Men des Dagri/P emda KADIN NGO ……. Pokja Konflik Lahan Trans, Hutan Milik Desa Permendagri 52, Perda, Desa Adat Conflict Resolution Unit Beragam Peran, Advokasi, engagement, Konsolidasi, penguatan kelembagaan ……………… ……… AGENDA-AGENDA DI K/L dan NGO
- 6. Kendala Realisasi Capaian Kondisi perpolitikan yang berdampak pada pelaksanaan Forest Tenure Reform Ego sektoral K/L dan Kondisi internal Kementerian Kuat di level Nasional, masih tertatih di level Sub-nasional Soliditas koalisi CSO yang masih naik turun Tumpang tindih program/kegiatan antara lembaga pemerintah/Negara Monev belum terstruktur, Sumber daya belum merata
- 7. Tanahkita.id : Sistem Navigasi Situasi Tenurial Wilayah Kelola Masyarakat Sumber: JKPP
- 8. Peta Wilayah Adat dan Kawasan Hutan KAWASAN LUAS (Juta ha) % HUTAN LINDUNG 1.67 21% HUTAN PRODUKSI 2.92 36% HUTAN KONSERVASI 1.68 21% AREAL PENGGUNAA N LAIN 1.76 22% TOTAL 8.03 100%
- 9. CAPAIAN PERHUTANAN SOSIAL, 2017.
- 10. Pencatatan Wilayah Kelola – Hutan Desa
- 11. Pencatatan Wilayah Kelola – Hutan Adat
- 12. Pencatatan Wilayah Kelola - TORA
- 14. Dinamika Perubahan Politik Nasional Antara peluang kesempatan politik dan reposisi advokasi kebijakan, untuk siapa? Kebijakan tenurial dengan “tafsir kerakyatan…”
- 15. Beberapa Kasus: 1. Land Grabbing: Perkebunan, Pertambangan, Kehutanan, Penguasaan Pulau-pulau Kecil, dll 2. MP3EI: Berlanjut atasnama infrastruktur 3. MIFEE: Naturalisation land Disposition 4. Green Grabbing dan Finansialisasi Alam: REDD (+), Eko-Wisata, Konsevasi, Restorasi Ekosistem, Biodeversity 5. Naturalisasi Kebijakan Pembangunan: Food, Energy dan Water. dll Pelanjutan dan Modus Baru Perampasan Tanah/ Ruang Hidup Rakyat
- 16. 1 Persoalaan tenurial belum dilihat sebagai “residual consequensi” bersifat historis 2 Persoalan tenurial belum melampaui ” sektoralisme kehutanan” 3 Terjadi pelanjutan dan modus baru perampasan tanah dan ruang hidup rakyat 4 Belum ada perubahan paradigmatik dalam kebijakan SDA dan masih kuatnya domain “Hutan Negara” 5 Penyelesaian konflik agraria struktrural yang belum menyeluruh dan mendasar 6 “Eksklusi dan Marjinalisasi” Rakyat Berakar pada : “Legal non-Legitimed” 7 Masih minimnya perspesktif gender, tenurial laut pesisir, pulau-pulau kecil, perkotaan dalam kebijakan tenurial dan agraria Pokok- Pokok Masalah Tenurial
- 17. Catatan Refleksi 1. Konferensi Tenurial 2017; media melihat ulang relevansi dan kontekstualisasi gagasan, strategi, masalah dan tantangan baru dalam persoalan tenurial di Indonesia. 2. Perubahan paradigmatik kebijakan tenurial yang berkeadilan (termasuk di dalamnya keadilan gender) dan berkelanjutan melampaui “teknokratisasi masalah” 3. Keharusan melampaui sektoralisme kehutanan dalam memahami persoalan tenurial di Indonesia kekinian 4. Mendudukan ulang keadilan tenurial dan agraria sebagai dasar dari kebijakan pembangunan nasional, melampaui “program tahunan” dan “janji politik” 5. Memetakan ulang ragam bentuk dan modus baru perampasan tanah dan ruang hidup rakyat dan strategi baru penyelesaiannya 6. Mengembangkan perpspektif tenurial melampaui domain “darat” dan pedesaan 7. Mempercepat perwujudan keadilan tenurial dan agraria sebagai mandat konstitusional dengan “tafsir kerakyatan”
- 18. Terima kasih