Dokumen tersebut membahas rencana kerja dan peta indikatif prioritas restorasi di Sumatera Selatan yang mencakup tujuan pembentukan Badan Restorasi Gambut, tugas BRG, strategi restorasi, perencanaan pelaksanaan restorasi, dan matriks penentuan kelas prioritas restorasi."

1. RENCANA KERJA
DAN PETA INDIKATIF
PRIORITAS RESTORASI
DI SUMATERA SELATAN
DEPUTI PERENCANAAN DAN KERJA SAMA
Palembang, 9 Agustus 2016

2. Badan Restorasi Gambut
• Tujuan pembentukan: Percepatan pemulihan kawasan dan
pengembalian fungsi hidrologis gambut akibat kebakaran hutan dan
lahan.
• Dilakukan secara: khusus, sistematis, terarah, terpadu dan
menyeluruh.
• BRG mempunyai tugas mengkoordinasikan dan memfasilitasi
restorasi gambut pada Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi
Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan
Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Papua.
• BRG wajib menyusun rencana dan pelaksanaan restorasi ekosistem
gambut untuk jangka waktu 5 (lima) tahun seluas kurang lebih
2.000.000 (dua juta) hektar

3. Tugas/Mandat BRG
1. Pelaksanaan koordinasi dan penguatan kebijakan pelaksanaan
restorasi gambut;
2. Perencanaan, pengendalian dan kerja sama penyelenggaraan
restorasi gambut;
3. Pemetaan kesatuan hidrologis gambut;
4. Penetapan zonasi fungsi lindung dan fungsi budidaya;
5. Pelaksanaan konstruksi infrastruktur pembasahan (rewetting)
gambut dan segala kelengkapannya;
6. Penataan ulang pengelolaan areal gambut terbakar;
7. Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi restorasi gambut;
8. Pelaksanaan supervisi dalam konstruksi, operasi dan
pemeliharaan infrastruktur di lahan konsesi;

4. Misi BRG
1) Merancang dan mendorong perlindungan dan pemanfaaatan
gambut yang berkelanjutan
2) Memperkuat kerjasama teknis dan keuangan untuk
pelaksanaan restorasi gambut
3) Memfasilitasi pemulihan gambut yang terdegradasi, termasuk
supervisi dan pengendalian kegiatan restorasi di lahan konsesi
4) Menggalang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan
restorasi gambut
5) Memfasilitasi riset aksi untuk mendukung pengelolaan
ekosistem gambut berkelanjutan.

5. Strategi Restorasi
Peningkatan upaya
pemulihan dan
penanggulangan
degradasi lahan
gambut
Pemantapan basis
perencanaan pengelolaan
lahan gambut
berkelanjutan dengan
pendekatan ekologis,
ekonomis dan sosial.
Penguatan koordinasi
lintas kementerian dan
lembaga dan lintas
daerah dalam
pengelolaan lahan
gambut berkelanjutan.
Peningkatan kepedulian,
kemampuan, dan peran
aktif stakeholders dalam
mengelola lahan gambut
berkelanjutan.
Pengarusutamaan dan
internalisasi penguatan
pengelolaan lahan
gambut berkelanjutan.

6. Perlindungan dan Pengelolaan
Ekosistem Gambut
• upaya sistematis dan terpadu
• untuk melestarikan fungsi dan mencegah terjadinya
kerusakan Ekosistem Gambut
• Meliputi:
• perencanaan,
• pemanfaatan,
• pengendalian,
• pemeliharaan,
• pengawasan, dan
• penegakan hukum.

7. Perencanaan Pengelolaan dan
Perlindungan Ekosistem Gambut
a. inventarisasi Ekosistem Gambut;
b. penetapan fungsi Ekosistem Gambut; dan
c. penyusunan dan penetapan rencana PPEG.
Perencanaan BRG:
a) Rencana Strategis BRG lima tahun
b) Rencana Aksi Restorasi Gambut (lintas K/L)
c) Rencana Kerja Restorasi Gambut (lintas pusat dan daerah)

8. Koordinasi dan Fasilitasi
Restorasi di Daerah
1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BRG di
daerah, Gubernur menunjuk pejabat sebagai Koordinator Tim
Restorasi Gambut Daerah.
2) Struktur Tim Restorasi Gambut Daerah menyesuaikan dengan
organisasi BRG.
3) Tim Restorasi Gambut Daerah ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur.

9. Faktor Kunci Koordinasi dan Fasilitasi
• Kesepakatan atas terminology/definisi dan kriteria keberhasilan restorasi:
Restorasi gambut membutuhkan kejelasan dan kesamaan persepsi terkait
ketentuan mengenai kriteria dan indicator agar terjadi synergi kegiatan dan
pengalokasian sumber daya dan kejelasan peranan lembaga dalam keseluruhan
program pembangunan nasional
• Keterlibatan Stakeholder:
Dibutuhkan engagement yg kuat untuk mendorong keterlibatan pemangku
kepentingan dalam semua aspek restorasi gambut.
• Komunikasi:
Komunikasi yang baik mendorong keterlibatan dan mobilisasi pemangku
kepentingan. Selain itu, komunikasi meningkatkan kejelasan tentang harapan, peran
dan tanggung jawab, serta informasi tentang kemajuan dan kinerja.
• Monitoring dan evaluasi:
Monitoring dan evaluasi restorasi gambut diperlukan untuk pengendalian
pelaksanaan agar tetap on-track(target dan sumber dana). Reiterative proses
perbaikan perencanaan periode berikutnya.

10. Alur Analisis
Prioritas Restorasi
Kawasan
bergambut
kondisi
tutupan
Sejarah
kebakaran
Kawasan
Lindung
Konsesi
Kawasan
Budidaya
Penugasan/kerja
sama restorasi dg
perusahaan
Meninjau Izin dan
menegakkan
hukum
Peta Indikatif
Restorasi
Indikasi
pengembangan
kanal
Usulan
Moratorium
Lahan belum
teridentifikasi/
berijin
resmi & lahan
masyarakat
Prioritas Restorasi
Rewetting dan
rehabilitasi
ekosistem
Prioritas Restorasi
Ekonomi/Sosial
Pengembangan
budidaya gambut
basah (alternative
komoditas)
1
2
3
Restorasi di
HL/KSA/KPA
&
Penegakan
hukum

11. Restorasi Kawasan
Gambut:
• Ekosistem dan
Hidrologis
• Ekonomi
• Sosial-budaya
Perencanaan dan pelaksanaan restorasi:
• Inventarisasi, survey dan pemetaan ekosistem gambut
• Penetapan zonasi
• Perlindungan ekosistem gambut yang utuh
• Perencanaan, pengendalian dan kerjasama restorasi
• Pelaksanaan konstruksi infrastruktur pembasahan
• Rehabilitasi ekosistem/revegetasi
• Kerjasama restorasi pada kawasan lindung dan lahan
budidaya masyarakat
• Kerjasama restorasi pada lahan konsesi
Penataan ulang Lahan Gambut terbakar:
• Penataan ulang perijinan
• Kerjasama dalam identifikasi kerusakan
• Pengembangan perekonomian alternative bagi
usaha masyarakat di lahan gambut
• Pengembalian fungsi lindung
Sosialisasi dan edukasi:
• Peningkatan kesadaran masyarakat
• Pelembagaan (institusionalisasi) perencanaan partisipatif
• Pengembangan dan pelembagaan pengelolaan kolaboratif
• Peningkatan kapasitas (pemberdayaan) masyarakat
• Internalisasi restorasi dalam RKU/RKT Konsesi

12. Perencanaan Pelaksanaan Restorasi
Inventarisasi dan
pemetaan KHG
Kajian program/kegiatan dan
kebijakan yang terkait serta
tujuan/sasarannya
Kesepakatan mengenai key parties yang menjadi leading-role
dalam bagian rangkaian restorasi berdasar pada peta dan kajian
program/kegiatan/kebijakan
Kesepakatan dengan key parties, pada rangkaian pemetaan gambut dan
wilayah prioritas restorasi, studi kelayakan, analisis biaya dan guna, disain
dan teknik pembasahan, community engagement, dll.
Pelaksanaan Restorasi:
Pemegang Konsesi Masyarakat lokal KPH dan/atau SKPD terkait
pada Pemerintah
provinsi/kabupaten
UPT terkait
Penguatan kebijakan dan penegakan hukum perlindungan
ekosistem gambut

13. PETA INDIKATIF
PRIORITAS RESTORASI

14. SUMBER DATA
DATA WALI DATA SPESIFIKASI DATA TAMBAHAN INFORMASI
Lahan Gambut
Balai Besar Penelitian
Sumberdaya Lahan
Pertanian (BBSDLP)
2015
Persebaran lahan gambut
Skala: 1:250,000
Distribusi kedalaman gambut dengan batas >= 50cm
D0 = < 50 cm; D1 = 50 - 100 cm; D2 = 100 - 200 cm;
D3 = 200 - 300 cm; D4 = > 300 cm
KHG KLHK 2015
Indikatif KHG
Indikatif Kubah
Skala: 1:250,000
Penutupan Lahan KLHK 2015
Citra satelit Landsat 8 Level
1G, 1GT, 1T (2015)
Data penutupan lahan 2015 dari KLHK. Hutan Primer, Hutan
Sekunder, perubahan tutupan, infrastruktur, pola pemanfaatan
lahan.
Kebakaran KLHK 2015
Citra satelit Landsat 8 Level
1G, 1GT, 1T (1 Jan. s/d 30
Okt. 2015)
Data Kebakaran tahun 2015 Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
Kanal
KLHK 2015
Citra satelit Landsat 8 Level
1G, 1GT, 1T (2015)
Data kanal diperoleh dari data penutupan lahan 2015 dari
KLHK. Perkebunan, Hutan Tanaman Industri, Sawah dan Tambak
digolongkan sebagai area indikatif kanal.
Transparent World
2014
Citra satelit Landsat (primer)
dan citra resolusi tinggi
Google Maps, Bing Maps,
atau Digital Globe (sekunder)
Data ini menampilkan tutupan lahan perkebunan berdasarkan
tipe perkebunan dan jenis tanaman.
Tim Gambut UGM
Bing Map, Open Street Map,
Quickbird.
Data kanal diperoleh dengan cara digitasi, kanal primer,
sekunder, tersier. Kecuali areal yang tertutup awan. Provinsi:
Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Papua.
Administrasi
Badan Informasi
Geospasial (BIG)
Provinsi dan Kab (PPBW)
Peta Batas Wilayah Administrasi

15. DIAGRAM ALIR

16. KLASIFIKASI PRIORITAS RESTORASI
• Prioritas Restorasi Pasca Kebakaran 2015
adalah area gambut terbakar pada tahun 2015, meliputi keseluruhan lahan bergambut berijin
atau tidak berijin, berkubah atau tidak berkubah, berkanal atau tidak berkanal, kawasan
budidaya atau kawasan lindung.
• Prioritas Restorasi Kubah Gambut Berkanal zona lindung
adalah kawasan bergambut pada kubah yang berindikasikan terdapat pembangunan kanal
yang meskipun pada tahun 2015 tidak terbakar, tetapi secara historis pernah mengalami
kebakaran.
• Prioritas Restorasi Kubah Gambut tidak berkanal  zona lindung
adalah kawasan bergambut pada kubah yang belum mengalami pembukaan/pembangunan
kanal baik pada kawasan gambut berijin maupun yang tidak/berijin. Area ini terdiri dari
kawasan gambut yang telah ditetapkan sebagai kawasan yang dimoratorium (PIPPIB Rev X)
ditambah area gambut yang berijin yang masih utuh.
• Prioritas Restorasi Gambut non-kubah berkanal (zona budidaya);
adalah kawasan bergambut non kubah yang sudah dibuka untuk dibudidayakan yang
diindikasikan dengan adanya pembangunan kanal namun tidak mengalami kebakaran di tahun
2015 ataupun tahun-tahun sebelumnya. Kawasan ini perlu dipantau pengelolaan hidrologinya
agar tidak mudah terbakar.

17. MATRIKS PENENTUAN KELAS
KEBAKARAN KUBAH KANAL HUTAN KELAS
1
1
1
1 Prioritas Restorasi Pasca kebakaran 2015
0 (non) Prioritas Restorasi Pasca kebakaran 2015
0
(non)
1 Prioritas Restorasi Pasca kebakaran 2015
0 (non) Prioritas Restorasi Pasca kebakaran 2015
0
(non)
1
1 Prioritas Restorasi Pasca kebakaran 2015
0 (non) Prioritas Restorasi Pasca kebakaran 2015
0
(non)
1 Prioritas Restorasi Pasca kebakaran 2015
0 (non) Prioritas Restorasi Pasca kebakaran 2015
0
(non)
1
1
1 Prioritas Restorasi Kubah Gambut berkanal (zona lindung)
0 (non) Prioritas Restorasi Kubah Gambut berkanal (zona lindung)
0
(non)
1 Prioritas Restorasi Kubah Gambut tidak berkanal (zona lindung)
0 (non) Prioritas Restorasi Kubah Gambut tidak berkanal (zona lindung)
0
(non)
1
1 Prioritas Restorasi Gambut berkanal (zona budidaya)
0 (non) Prioritas Restorasi Gambut berkanal (zona budidaya)
0
(non)
1 Prioritas Restorasi Gambut tidak berkanal (zona lindung)
0 (non) Prioritas Restorasi Gambut tidak berkanal (zona budidaya)

18. Luas Indikatif KHG, Gambut dan Kubah
Provinsi Jumlah KHG Luas KHG (ha)
Luas Gambut
Indikatif (ha)
Luas kubah
Gambut (ha)
Luas non-
gambut (ha)
Riau 47 5.047.104 3.861.400 2.233.020 1.185.704
Jambi 12 1.409.314 617.561 1.073.057 791.753
Sumatera Selatan 25 2.006.659 1.206.195 533.655 800.464
Total Sumatera 84 8.463.077 5.685.156 3.839.732 2.777.921
Kalimantan Barat 91 2.985.778 1.679.950 885.199 1.305.828
Kalimantan Tengah 30 4.330.434 2.811.078 1.488.969 1.519.356
Kalimantan Selatan 4 379.960 103.556 101.383 276.404
Total Kalimantan 125 7.696.173
4.594.584 2.475.551
3.101.589
Papua 199 5.515.056 2.652.747 2.574.493 2.862.309
Total 7 Provinsi 408 21.674.305 12.932.487 8.889.777 8.741.818
Sumber Data: KLHK & BBSDLP

19. 408 KHG
di 7 Provinsi
(21,674,305 ha)
Lahan
Bergambut
(12,932,489 ha)
Lahan Tanah
Mineral
(8,741,816 ha)
Kawasan
Budidaya
(10,065,057 ha)
Kawasan
Lindung
(2,867,432 ha)
Kawasan PIPPIB Rev. X
(7,233,435 ha)
non KK/HL
(4,366,002 ha)
KSA/KPA dan HL
(2,867,432 ha)
Lahan Berijin (HTI, HGU,
HPH) atau Pemanfaatan
Lahan Lain
(5,699,054 ha)
Diusulkan untuk dilindungi
sebagai kawasan dengan
fungsi lindung (1,709,894 ha)

20. LUASAN AREA
Luas Gambut 7 Prov 12,932,489
Prioritas Restorasi Pasca Kebakaran 2015 875,701
Prioritas Restorasi Kubah Gambut berkanal (zona lindung) 2,791,070
Prioritas Restorasi Kubah Gambut tidak berkanal (zona lindung) 6,174,492
Prioritas Restorasi Gambut berkanal (zona budidaya) 3,091,226
*Angka sementara tidak untuk dikutip, sedang dibahas dalam Rapat Terbatas Kabinet

21. ANALISIS PRIORITAS RESTORASI
PADA PETA PIPPIB REV. X
• Terdapat 451 ribu ha area PIPPIB yang terbakar di tahun 2015. Area ini berindikasikan adanya
pembukaan yang tidak berijin, atau penyebaran api dari area sekitarnya;
• Terdapat 1,4 juta ha area PIPPIB yang sudah dibuka dan dikerjakan, dengan adanya indikasi
pembangunan kanal, meskipun tidak berijin, dan juga meskipun tidak terbakar.
• Peta PIPPIB Rev X indikasi moratorium gambut di tujuh provinsi yang masih relatif utuh
adalah 4,5 juta ha.
• Terdapat 1,7 juta hektar kawasan budidaya yang berada di lahan gambut yang masih utuh
dan diusulkan untuk dilindungi, atau dikaji lebih lanjut untuk penyesuaian fungsinya.
Kelas Prioritas Restorasi di zona PIPPIB Luas (ha)
Prioritas Restorasi Pasca Kebakaran 2015 451,209
Prioritas Restorasi penutupan kanal pada Kubah Gambut (zona lindung) 895,457
Prioritas Restorasi Kubah Gambut tidak berkanal pemantapan fungsi lindung 4,464,598
Prioritas Restorasi Gambut berkanal untuk dikembalikan ke fungsi lindung 1,422,171
Luas Total (ha) 7,233,435
Usulan penambahan diluar PIPPIB revisi 10 Luas (ha)
Restorasi Kubah Gambut tidak berkanal  zona lindung 1,709,894

22. Nasional
KHG 7 Provinsi
(21,674,305 ha)
Non Gambut
(8,741,816 ha)
Gambut
(12,932,489 ha)
Budidaya (APL dan HP,
HPT, HPK)
(5,699,054 ha)
Kawasan Lindung (HL,
KSA dan KPA)
(2,867,432 ha)
Prioritas Restorasi
Kubah Gambut
berkanal (zona lindung)
(1,895,613 ha)
Prioritas Restorasi
Pasca Kebakaran
2015
(424,493 ha)
Prioritas Restorasi
Gambut berkanal
(zona budidaya)
(1,669,055 ha)
Prioritas Restorasi
(226,335 ha)
Konsesi HTI
(216,041 ha)
Konsesi HPH
(15,341 ha)
Konsesi HGU
(23,047 ha)
Non HTI/Kebun/HPH,
atau belum berijin
resmi /lahan masy.
(170,064 ha)
Prioritas Restorasi
Kubah Gambut
tidak berkanal
(zona lindung)
(1,709,894 ha)
Konsesi HTI
(822,596 ha)
Konsesi HPH
(20,968 ha)
Konsesi HGU
(319,121 ha)
Non HTI/Kebun/HPH,
atau belum berijin
resmi /lahan masy.
(732,928 ha)
Konsesi HTI
(606,935 ha)
Konsesi HPH
(469,174 ha)
Konsesi HGU
(20,420 ha)
Non HTI/Kebun/HPH,
atau belum berijin
resmi /lahan masy.
(613,365 ha)
Konsesi HTI
(504,369 ha)
Konsesi HPH
(70,468 ha)
Konsesi HGU
(176,374 ha)
Non HTI/Kebun/HPH,
atau belum berijin
resmi /lahan masy.
(917,844 ha)
Next slide
Area PIPPIB Rev. X
Gambut Non-
Kawasan Lindung
(4,366,002 ha)
Usulan
tambahan
PIPPIB
Area PIPPIB Rev. X
*Angka sementara tidak untuk dikutip, sedang dibahas dalam Rapat Terbatas Kabinet

23. Gambut Budidaya
dan Konservasi
(12,932,489 ha)
Budidaya (APL dan HP,
HPT, HPK)
(5,699,054 ha)
Kawasan Lindung (HL,
KSA dan KPA)
(2,867,432 ha)
Prioritas Restorasi
Kubah Gambut
berkanal (zona
lindung)
(1,895,613 ha)
Prioritas Restorasi
Pasca Kebakaran
2015
(424,493 ha)
Prioritas
Restorasi Gambut
berkanal (zona
budidaya)
(1,669,055 ha)
Prioritas Restorasi
Pasca Karhutla
2015
(226,335 ha)
Prioritas Restorasi
Kubah Gambut
tidak berkanal
(zona lindung)
(1,709,894 ha)
Prioritas Restorasi
Gambut ber
Kubah berkanal
(pengembalian ke
zona lindung)
(201,457 ha)
Prioritas Restorasi
Kubah Gambut
tidak berkanal
(pemantapan
zona lindung)
(2,175,048 ha)Prioritas Restorasi
Gambut non-
Kubah berkanal
dikembalikan ke
fungsi lindung
(264,592 ha)
Area PIPPIB Rev. X
Gambut Non-
Kawasan Lindung
(4,366,002 ha)
Prioritas Restorasi
Pasca Karhutla 2015
(224,874 ha)
Prioritas Restorasi
Gambut Kubah
berkanal (dialihkan
ke fungsi lindung)
(694,000 ha)
Prioritas Restorasi
Gambut Kubah non-
kanal Penetapan
fungsi lindung
(2,289,550 ha)
Prioritas Restorasi
Gambut non-Kubah
berkanal dialihkan
ke fungsi lindung
(1,157,579 ha)
Nasional
*Angka sementara tidak untuk dikutip, sedang dibahas dalam Rapat Terbatas Kabinet

24. Sumatera Selatan
KHG Sumatera Selatan
(2.006.659 ha)
Non Gambut
(800,464 ha)
Gambut
(1,206,195 ha)
Budidaya (APL dan HP,
HPT, HPK)
(909,765 ha)
Kawasan Lindung
(HL, KSA dan KPA)
(87,716 ha)
Prioritas Restorasi
Kubah Gambut
berkanal (zona lindung)
(440,004 ha)
Prioritas Restorasi
Pasca Kebakaran
2015
(222,171 ha)
Prioritas Restorasi
Gambut berkanal
(zona budidaya)
(167,049 ha)
Prioritas Restorasi
(41,277 ha)
Konsesi HTI
(158,052 ha)
Konsesi HPH
(3,458 ha)
Konsesi HGU
(12,237 ha)
Non HTI/Kebun/HPH,
atau belum berijin resmi
/lahan masy (48,424 ha)
Prioritas Restorasi
Kubah Gambut tidak
berkanal
(80,540 ha)
Konsesi HTI
(231,012 ha)
Konsesi HPH
(9,134 ha)
Konsesi HGU
(69,210 ha)
Non HTI/Kebun/HPH,
atau belum berijin
resmi /lahan masy
(130,648 ha)
Konsesi HTI
(34,983 ha)
Konsesi HPH
(7,527 ha)
Konsesi HGU
(403 ha)
Non HTI/Kebun/HPH,
atau belum berijin
resmi /lahan
masy(37,627 ha)
Konsesi HTI
(84,323 ha)
Konsesi HPH
(0 ha)
Konsesi HGU
(13,842 ha)
Non HTI/Kebun/HPH,
atau belum berijin
resmi /lahan
masy(68,884 ha)
Next slide
Area PIPPIB Rev. X
Gambut Non-
Kawasan Lindung
(208,715 ha)
Usulan
tambahan
PIPPIB
Area PIPPIB Rev. X
*Angka sementara tidak untuk dikutip, sedang dibahas dalam Rapat Terbatas Kabinet

25. Sumatera SelatanGambut Budidaya
dan Konservasi
(1,206,195 ha)
Budidaya (APL dan HP,
HPT, HPK)
(909,765 ha)
Kawasan Lindung (HL,
KSA dan KPA)
(87,716 ha)
Prioritas Restorasi
Kubah Gambut
berkanal (zona
lindung)
(440,004 ha)
Prioritas Restorasi
Pasca Kebakaran
2015
(222,171 ha)
Prioritas
Restorasi Gambut
berkanal (zona
budidaya)
(167,049 ha)
Prioritas Restorasi
Pasca Karhutla
2015
(41,277 ha)
Prioritas Restorasi
Kubah Gambut
tidak berkanal
(zona lindung)
(80,540 ha)
09/08/2016
Prioritas Restorasi
Gambut ber
Kubah berkanal
(pengembalian ke
zona lindung)
(10,427 ha)*
Pemantapan zona
lindung pada
kawasan gambut
utuh
(26,469 ha)
Prioritas Restorasi
Gambut non-
Kubah berkanal
dikembalikan ke
fungsi lindung
(9,543 ha)*
Area PIPPIB Rev. X
Gambut Non-
Kawasan Lindung
(208,715 ha)
Prioritas Restorasi
Pasca Karhutla 2015
(25,372 ha)
Prioritas Restorasi
Gambut Kubah
berkanal (dialihkan
ke fungsi lindung)
(98,326 ha)*
Prioritas Restorasi
Gambut Kubah
Penetapan fungsi
lindung
(35,591ha)
Prioritas Restorasi
Gambut non-Kubah
berkanal dialihkan
ke fungsi lindung
(49,426 ha)*
*Ada aspek penegakkan hukum untuk pembukaan lahan di kawasan lindung dan kawasan moratorium PIPPIB

27. TERIMA KASIH