Renstra Pendidikan

R e n s t r a D i n a s P e n d i d i k a n K a b u p a t e n P a k p a k B h a r a t
2 0 1 6 - 2 0 2 1
Halaman 1
Bab I
Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa salah satu
tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut menjadi dasar Konsep
Pembangunan Nasional bidang pendidikan sebagaimana tertuang dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional yang menyebutkan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi untuk
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan fungsi
tersebut, penyelenggaraan Pendidikan Nasional bertujuan untuk mengembangkan
potensi manusia Indonesia agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.
Selanjutnya, sesuai dengan visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemendikbud) menekankan pada pendidikan yang dapat mentransformasikan dari
masyarakat yang sedang berkembang menuju ke masyarakat madani, pendidikan
harus terus menerus dilakukan dengan mengikuti perkembangan dan perubahan
jaman. Untuk mewujudkan visinya Kemendikbud memiliki 2 pilar pembangunan
pendidikan yaitu : (1) Peningkatan Kualitas sumberdaya manusia dan pengurangan
kesenjangan antarwilayah, dan (2) Pembangunan tatakelola untuk menciptakan
birokrasi yang efektif.
Dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia telah dibuat beberapa
usaha-usaha pembangunan pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu
pendidikan Indonesia namun capaian yang diharapkan sering mengalami kegagalan.
Dan kegagalan pembangunan pendidikan ini dapat disebabkan karena kurang
tersedianya sistem perencanaan pembangunan pendidikan berkelanjutan yang
relevan dengan implementasi kebijakan yang telah ditetapkan.
Masalah pembangunan pendidikan di Indonesia seakan menjadi masalah pula
untuk pemerintah Kabupaten dalam merencanakan Sistem Pendidikan Nasional.

2 0 1 6 - 2 0 2 1
Halaman 2
Sistem perencanaan pembangunan pendidikan daerah provinsi selama ini seakan
belum sinkron dengan tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional begitu
mulia, tetapi implementasinya tidak sanggup mewujudkannya. Perencanaan sistem
pendidikan ini akan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, apabila sistem
perencanaan pendidikan dikelola secara benar dan tepat yang didasarkan atas
pemecahan masalah dan kebutuhan secara berkelanjutan.
Pembangunan pendidikan harus tetap dilaksanakan namun haruslah
dijalankan dengan kontinu dan jelas, harus kuat, dalam arti tidak sekedar rutinitas,
harus besar dalam arti jangkauannya harus jauh kedepan dan kontiniu, dan harus
benar yaitu memang yang dikerjakan itu sesuai dengan peningkatan mutu
pendidikan itu sendiri. Dalam hal ini upaya peningkatan mutu pendidikan diharapkan
agar program pembangunan pendidikan benar-benar ada dan dilaksanakan dengan
benar, jelas, kuat dan besar maka bukan saja SDM yang harus ditingkatkan tetapi
perlu juga sistem perencanaan strategis yang harus kuat dan benar. Tanpa
perencanaan strategis yang jelas dan akurat, pembangunan pendidikan tak akan
berjalan dengan baik.
Terkait dengan itu pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan agar kita memiliki Standar Nasional
Pendidikan (SNP), yang dimaksudkan sebagai acuan pengembangan dan
pengendalian pendidikan, pengelolaan dan pembiayaan pendidikan. Undang-Undang
Nomor: 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang
Standar Nasional Pendidikan menyebutkan standar nasional pendidikan mencakup
standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana-prasarana,
pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan.
Dalam Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah telah ditetapkan proses pelaksanaan desentralisasi dimana Pemerintah Pusat
memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melaksanakan
serangkaian proses, mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin
keselarasan pembangunan antar daerah tanpa mengurangi kewenangan yang
diberikan.
Untuk membangun kehidupan bernegara dengan tingkat keragaman
masyarakat dan karakteristik geografis yang unik, pemerintah telah menyusun
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang bersifat terpadu,
menyeluruh, sistematik yang tanggap terhadap perkembangan zaman sesuai
ketetapan dalam Undang – Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

2 0 1 6 - 2 0 2 1
Halaman 3
Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan
pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka
panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara
negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
Pasal 5 Undang Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 menyatakan bahwa
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan penjabaran
visi, misi dan program kepala daerah yang berpedoman kepada RPJP daerah dengan
memperhatikan RPJM nasional. RPJMD tersebut, antara lain memuat arah kebijakan
keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program
Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program
kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka
pendanaan yang bersifat indikatif.
Batasan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) adalah
dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. RPJM juga sering disebut
sebagai agenda pembangunan karena menyatu dengan agenda pemerintah yang
akan dilaksanakan oleh Kepala Daerah selama menjadi pimpinan pemerintahan.
Melalui pembangunan jangka panjang yang dapat dijabarkan dalam periode
pembangunan yang lebih pendek.
Sesuai dengan Undang Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
bahwa RPJM Daerah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah (analog dengan
penetapan RPJM Nasional yang melalui Peraturan Presiden), yang substansinya
merupakan rencana kerja lima tahun yang akan dijadikan acuan bagi pemerintah
daerah di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, sesuai dengan penjabaran
visi, misi dan program prioritas dari kepala daerah terpilih dalam kurun waktu lima
tahun.
Sementara itu, menurut UU Nomor 32 Tahun 2004, RPJMD dapat ditetapkan
dengan Peraturan Daerah, apabila substansi RPJMD terkait dengan pendanaan
penyelenggaraan pembangunan daerah khususnya yang terkait dengan sumber
pendanaan APBD, yang harus dipertanggung-jawabkan oleh Kepala Daerah kepada
lembaga legislated daerah (DPRD). Sehingga kepastian mengenai legal aspect dari
dokumen RPJM tergantung pada substansinya dan kesepakatan antara Pemerintah
Daerah dengan DPRD.
Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan di Kabupaten Pakpak Bharat
ini, didasarkan atas kebutuhan dan permasalahan pendidikan yang ada saat ini.

2 0 1 6 - 2 0 2 1
Halaman 4
Berdasarkan Survey United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
(UNESCO), terhadap kualitas pendidikan di negara-negara berkembang di Asia
Pacific, Indonesia menempati peringkat 10 dari 14 negara. Sedangkan untuk kualitas
para guru, kulitasnya berada pada level 14 dari 14 negara berkembang.
Banyak faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan di
Sumatera Utara, antara lain adalah:
1. Rendahnya Kualitas Sarana Fisik
Untuk sarana fisik misalnya, banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi yang
gedungnya masih perlu diperbaiki, kepemilikan dan penggunaan serta kualitas media
pembelajaran rendah, buku perpustakaan tidak lengkap, laboratorium tidak standar,
pemakaian teknologi informasi tidak memadai dan sebagainya. Bahkan masih banyak
sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, tidak
memiliki laboratorium dan sebagainya terutama untuk daerah-daerah terpencil.
2. Rendahnya Kualitas Guru
Kondisi guru di Sumatera Utara juga masih memprihatinkan dimana
kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan
tugasnya sebagaimana disebut dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003 yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil
pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan
penelitian dan melakukan pengabdian masyarakat.
Meskipun secara kuantitas jumlah guru di Sumatera Utara cukup memadai,
namun secara kualitas mutu guru pada umumnya masih rendah. Secara umum, para
guru di Sumatera Utara kurang bisa memerankan fungsinya dengan optimal, karena
pemerintah masih kurang memperhatikan pengembangan keprofesionalan
berkelanjutan sesuai dengan Permen PAN & RB Nomor 16 Tahun 2009.
Secara nasional, sebenarnya jumlah guru di Indonesia relatif tidak terlalu buruk.
Berdasarkan data Sumatera Utara Dalam Angka (SUDA) Tahun 2013, dapat dilihat
rasio guru dengan siswa, angka-angkanya cukup bagus yakni di SD 1:17, SLTP 1:16,
dan SMU/SMK 1:13. Meskipun demikian, dalam hal distribusi guru ternyata banyak
mengandung kelemahan yakni pada satu sisi ada daerah atau sekolah yang
kelebihan jumlah guru, dan di sisi lain ada daerah atau sekolah yang kekurangan
guru. Dalam banyak kasus, ada SD yang jumlah gurunya hanya tiga hingga empat
orang, sehingga mereka harus mengajar kelas secara paralel dan simultan.

2 0 1 6 - 2 0 2 1
Halaman 5
Data Balitbang Depdiknas Tahun 2010, dari sekitar 1,2 juta guru SD/MI hanya
13,8% yang berpendidikan DII Kependidikan ke atas, sedangkan untuk SMP/MTs
guru yang berpendidikan DIII Kependidikan ke atas sebesar 38,8% dari 680.000
jumlah guru. Di tingkat sekolah menengah dari 337.503 guru, sebesar 57,8% telah
memiliki pendidikan S1. Di tingkat pendidikan tinggi, dari 181.544 dosen, hanya
18,86% yang berpendidikan S2 dan 3,48% berpendidikan S3.
Bila diukur dari persyaratan akademis, baik menyangkut pendidikan minimal
maupun kesesuaian bidang studi dengan pelajaran yang harus diberikan kepada
anak didik, ternyata banyak guru yang tidak memenuhi kualitas mengajar. Hal itu
dapat dibuktikan dengan masih banyaknya guru yang belum sarjana, namun
mengajar di SMU/SMK, serta banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan
disiplin ilmu yang mereka miliki. Keadaan seperti ini menimpa lebih dari separoh guru
di Indonesia, baik di SD, SLTP dan SMU/SMK. Artinya lebih dari 50 persen guru SD,
SLTP dan SMU/SMK di Indonesia sebenarnya tidak memenuhi kelayakan mengajar.
Dengan kondisi dan situasi seperti itu, diharapkan pendidikan yang berlangsung di
sekolah harus secara seimbang dapat mencerdaskan kehidupan anak dan harus
menanamkan budi pekerti kepada anak didik. “Sangat kurang tepat bila sekolah
hanya mengembangkan kecerdasan anak didik, namun mengabaikan penanaman
budi pekerti kepada para siswanya.
3. Rendahnya Kesejahteraan Guru
Meskipun guru bukan satu-satunya faktor penentu
keberhasilan pendidikan tetapi, pengajaran merupakan titik sentral pendidikan dan
kualifikasi, sebagai cermin kualitas, tenaga pengajar memberikan andil sangat besar
pada kualitas pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. Kualitas guru dan
pengajar yang rendah juga dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat kesejahteraan
guru.
Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membuat rendahnya
kualitas pendidikan Indonesia. Dengan pendapatan yang rendah, sehingga banyak
guru terpaksa melakukan pekerjaan sampingan. Ada yang mengajar lagi di sekolah
lain, memberi les pada sore hari, menjadi tukang ojek, pedagang mie rebus,
pedagang buku/LKS, pedagang pulsa ponsel, dan sebagainya.
Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen. Dalam Undang-Undang dimaksud disebutkan guru dan dosen akan

2 0 1 6 - 2 0 2 1
Halaman 6
mendapat penghasilan yang pantas dan memadai, antara lain meliputi gaji pokok,
tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan profesi, dan/atau tunjangan khusus
serta penghasilan lain yang berkaitan dengan tugasnya. Mereka yang diangkat
pemkot/pemkab bagi daerah khusus juga berhak atas rumah dinas. Tapi,
kesenjangan kesejahteraan guru swasta dan negeri menjadi masalah lain yang
muncul. Di lingkungan pendidikan swasta, masalah kesejahteraan masih sulit
mencapai taraf ideal.
4. Rendahnya Prestasi Siswa
Dengan kondisi rendahnya sarana fisik, kualitas guru, dan kesejahteraan guru
menyebabkan pencapaian prestasi siswa pun menjadi tidak memuaskan, sebagai
contoh pencapaian prestasi fisika dan matematika siswa Indonesia di dunia
internasional sangat rendah. Menurut Trends in Mathematic and Science Study
(TIMSS) 2003 (2004), siswa Indonesia hanya berada di ranking ke-35 dari 44 negara
dalam hal prestasi matematika dan di ranking ke-37 dari 44 negara dalam hal
prestasi sains. Dalam hal ini prestasi siswa kita jauh di bawah siswa Malaysia dan
Singapura sebagai negara tetangga yang terdekat.
Dalam hal prestasi, pada tanggal 15 September 2004 yang lalu United Nations
for Development Programme (UNDP) juga telah mengumumkan hasil studi tentang
kualitas manusia secara serentak di seluruh dunia melalui laporannya yang berjudul
Human Development Report 2004. Di dalam laporan tahunan ini, Indonesia hanya
menduduki posisi ke-111 dari 177 negara. Apabila dibanding dengan negara-negara
tetangga, posisi Indonesia berada jauh di bawahnya.
Dalam skala internasional, menurut Laporan Bank Dunia (Greaney,1992),
studi IEA (Internasional Association for the Evaluation of Educational Achievement) di
Asia Timur menunjukan bahwa keterampilan membaca siswa kelas IV SD berada
pada peringkat terendah. Rata-rata skor tes membaca untuk siswa SD: 75,5
(Hongkong), 74,0 (Singapura), 65,1 (Thailand), 52,6 (Filipina), dan 51,7 (Indonesia).
Anak-anak Indonesia ternyata hanya mampu menguasai 30% dari materi
bacaan dan ternyata mereka sulit sekali menjawab soal-soal berbentuk uraian yang
memerlukan penalaran. Hal ini mungkin karena mereka sangat terbiasa menghafal
dan mengerjakan soal pilihan ganda.
Selain itu, hasil studi The Third International Mathematic and Science Study-
Repeat-TIMSS-R, 1999 (IEA, 1999) memperlihatkan bahwa, diantara 38 negara

2 0 1 6 - 2 0 2 1
Halaman 7
peserta, prestasi siswa SLTP kelas 2 Indonesia berada pada urutan ke-32 untuk IPA,
ke-34 untuk Matematika. Dalam dunia pendidikan tinggi menurut majalah Asia Week
dari 77 universitas yang disurvei di Asia Pasifik ternyata 4 universitas terbaik di
Indonesia hanya mampu menempati peringkat ke-61, ke-68, ke-73 dan ke-75.
5. Kurangnya Pemerataan Kesempatan Pendidikan
Pemerataan kesempatan pendidikan di Sumatera Utara masih terbatas dapat
dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Pada
Tahun 2010 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
sebesar 31,10% menjadi 31,50% Tahun 2011; Angka Partisipasi Kasar Pendidikan
Dasar/ Sederajat pada Tahun 2010 sebesar 111,20% menjadi 111,40% pada Tahun
2011; Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Pertama/ Sederajat pada Tahun
2010 sebesar 89,83% menjadi 101,19% pada Tahun 2011; Angka Partisipasi Kasar
Sekolah Menengah Atas/ Sederajat pada Tahun 2010 sebesar 72,69% menjadi
83,76% pada Tahun 2011; Pada Tahun 2010, Angka Partisipasi Murni (APM)
Pendidikan Dasar Tahun 2010 sebesar 95,33% menjadi 92,66% Tahun 2011; Angka
Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Tahun 2010 sebesar
74,76% menjadi 93,26 % Tahun 2011; Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan
Sekolah Menengah Atas Tahun 2010 sebesar 55,72% menjadi 66,04 % Tahun 2011.
6. Rendahnya Relevansi Pendidikan dengan Kebutuhan
Data BAPPENAS (1996) yang dikumpulkan sejak Tahun 1990 menunjukan
angka pengangguran terbuka yang dihadapi oleh lulusan SMU sebesar 25,47%,
Diploma/S1 sebesar 27,5% dan PT sebesar 36,6%, sedangkan pada periode yang
sama pertumbuhan kesempatan kerja cukup tinggi untuk masing-masing
tingkat pendidikan yaitu sebesar 13,4%, 14,21%, dan 15,07%. Menurut data
Balitbang Depdiknas Tahun 1999, setiap tahunnya sekitar 3 juta anak putus sekolah
dan tidak memiliki keterampilan hidup sehingga menimbulkan masalah
ketenagakerjaan tersendiri. Adanya ketidakserasian antara hasil pendidikan dan
kebutuhan dunia kerja ini disebabkan kurikulum yang materinya kurang fungsional
terhadap keterampilan yang dibutuhkan ketika peserta didik memasuki dunia kerja.
Pembangunan pendidikan telah dilakukan oleh berbagai pihak baik
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Negara lainnya.
Kenyataan bahwa pengangguran masih relatif tinggi di Indonesia menuntut
pemerintah dan pihak terkait merumuskan sebuah kerangka kerja yang

2 0 1 6 - 2 0 2 1
Halaman 8
komprehensif dengan memperhatikan berbagai kondisi baik internal maupun
eksternal, sehingga ke depan bisa terjadi peningkatan keselarasan antara pendidikan
dengan dunia kerja yang diukur berdasarkan capaian nilai indeks keselarasan
(Alignment Index).
Penyelarasan pendidikan dengan dunia kerja merupakan sebuah upaya
komprehensif untuk mensinkronkan pendidikan nasional dengan kebutuhan dunia
kerja, sehingga terjadi keselarasan dalam pelaksanaannya. Salah satu kebutuhan
yang perlu diketahui dengan baik, baik untuk kondisi saat ini maupun proyeksi ke
depannya adalah kondisi dunia kerja baik pasar kerja domestik maupun pasar kerja
internasional, pada usaha sektor formal maupun informal.
7. Mahalnya Biaya Pendidikan
Pendidikan bermutu itu mahal. Mahalnya biaya pendidikan dari Taman
Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT) membuat masyarakat miskin tidak
memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah.
Makin mahalnya biaya pendidikan sekarang ini tidak lepas dari kebijakan
pemerintah yang menerapkan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). MBS di Indonesia
pada realitanya lebih dimaknai sebagai upaya untuk melakukan mobilisasi dana.
Karena itu, Komite Sekolah/ Dewan Pendidikan yang merupakan organ MBS selalu
disyaratkan adanya unsur pengusaha.
Asumsinya, pengusaha memiliki akses atas modal yang lebih luas. Hasilnya,
setelah Komite Sekolah terbentuk, segala pungutan uang selalu berkedok, “sesuai
keputusan Komite Sekolah”. Namun, pada tingkat implementasinya, ia tidak
transparan, karena yang dipilih menjadi pengurus dan anggota Komite Sekolah
adalah orang-orang dekat dengan Kepala Sekolah. Akibatnya, Komite Sekolah hanya
menjadi legitimator kebijakan Kepala Sekolah, dan MBS pun hanya menjadi legitimasi
dari pelepasan tanggung jawab negara terhadappermasalahan pendidikan rakyatnya.
Pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan Povinsi Sumatera Urara diharapkan
bisa mendorong peningkatan mutu pendidikan di setiap satuan pendidikan di
Sumatera Utara, karena hal ini telah dikemukakan dalam Permendiknas Nomor 63
Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, dimana Pemerintah
Daerah wajib mensuversi saran, arahan, dan bimbingan kepada pemerintah
Kabupaten/Kota atau penyelenggara satuan pendidikan sesuai kewenangannya
berkaitan dengan penjaminan mutu satuan pendidikan. Dalam rangka pelaksanaan

2 0 1 6 - 2 0 2 1
Halaman 9
sistem penjaminan mutu pendidikan di Kabupaten Pakpak Bharat, seharusnya
mengacu pada standar pelayanan minimal dan standar nasional pendidikan yang
ditetapkan. Namun pengalokasian belanja pembangunan pada sektor pendidikan
masih belum memenuhi amanat Undang – Undang yaitu masih dibawah 20% dalam
pengalokasian anggaranya. Biaya pendidikan 20% (dua puluh persen) dari anggaran
belanja, faktanya masih sangat jauh untuk dilaksanakan. Pemerintah Kabupaten
Pakpak Bharat masih belum memandang isu pendidikan sebagai isu strategis dalam
pembangunan di daerah. Hal ini bisa di lihat dari kecilnya anggaran sektor
pendidikan yang disediakan dalam RAPBD Kabupaten pakpak Bharat Tahun 2016.
Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat hanya menganggarkan Rp.
118.417.783.698,- untuk biaya pendidikan.
Pendidikan berkualitas memang tidak mungkin murah, atau tepatnya, tidak
harus murah atau gratis. Tetapi persoalannya siapa yang seharusnya membayarnya?
Pemerintahlah sebenarnya yang berkewajiban untuk menjamin setiap warganya
memperoleh pendidikan dan menjamin akses masyarakat bawah untuk
mendapatkan pendidikan bermutu.
1.2. Landasan Hukum
Rencana stretegis pendidikan ini disusun dengan mempertimbangkan aspek
legalitas, prioritas, perimbangan kewenangan Pusat dan Daerah, terutama dalam Era
Otonomi Pembangunan dan aspek teknik perencanaan strategis, serta melalui proses
identifikasi masalah terhadap kondisi nyata pendidikan dan , yang selanjutnya
dirumuskan dalam prioritas kebijakan pembangunan daerah dalam kurun waktu 10
(sepuluh) tahun ke depan. Rencana strategis pendidikan ini adalah dokumen
perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 10 tahun (Pasal
1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004).
Adapun dasar hukum penulisan rencana strategis Dinas Kabupaten Pakpak
Bharat Tahun 2016-2021 ini adalah:
a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Pasal 7 ayat 1).
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal
151 ayat 1 dan 2).
c. Surat Edaran Mendagri Nomor 050/2010/SJ Tanggal 11 Agustus 2006 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

2 0 1 6 - 2 0 2 1
Halaman 10
d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
h. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438).
i. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
j. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4863).
k. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
l. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan.
m. Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2014 tentang tugas pokok dan fungsi
jabatan dalam Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat.
1.3. Maksud dan Tujuan

2 0 1 6 - 2 0 2 1
Halaman 11
Penyusunan Rencana stretegis Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat 2016-
2021 dimaksudkan sebagai tolok ukur untuk memberikan panduan dalam
melaksanakan tugas yang berfungsi untuk menuntun seluruh penyelenggara
kegiatan di setiap satuan kerja dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten pakpak
Bharat dan sektor terkait secara terpadu, konsekuen dan konsisten dalam
melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban.
1.3.1. Maksud
Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2021 adalah :
a. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran
selama 5 (lima) tahun ke depan.
b. Memberikan arah pembangunan pendidikan dalam jangka 5 (lima) tahun ke
depan.
c. Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku
pembangunan pendidikan di Kabupaten Pakpak Bharat.
d. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien,
berkeadilan dan berkelanjutan dalam bidang pendidikan.
e. Menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar
sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintah.
f. Memberikan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja
penyelenggaraan pendidikan.
1.3.2. Tujuan
Rencana strategis pendidikan ini merupakan acuan dan pedoman dari seluruh
jajaran penyelenggara program pemberdayaan pendidikan, Pemerintah Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat maupun masyarakat dalam merencanakan dan
melaksanakan pembangunan bidang Pendidikan dari Tahun 2016-2021. Penyusunan
Rencana strategis diharapkan dapat mendorong partisipasi luas sejak dini, yang pada
akhirnya dapat menciptakan rasa memiliki, rasa tanggung jawab bersama
dan mengembangkan budaya transparansi dalam merencanakan dan melaksanakan
program pembangunan yang telah ditetapkan.
Sedangkan tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun
2016-2021 ini adalah tersedianya dokumen perencanaan daerah untuk periode 5

2 0 1 6 - 2 0 2 1
Halaman 12
(lima) tahun yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam
menetapkan : (a). Arah kebijakan keuangan daerah, (b). Strategi
pembangunan daerah, (c). Kebijakan umum, (d). Program SKPD dan lintas SKPD,
serta program kewilayahan yang disertai dengan rencana kerja dalam kerangka
regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.
Terkait uraian tersebut di atas, Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat
memandang perlu menyusun Rencana Strategis Pendidikan untuk kurun waktu 5
tahun ke depan secara komprehensif, yang pada dasarnya menggambarkan korelasi
antara tugas pokok, kewenangan, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi pencapaian
tujuan, serta program dan kegiatan. Rencana strategis pendidikan disusun dalam
kurun waktu 5 tahun (2016-2021) sesuai dengan Rencana Program Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pakpak Bharat dan RPJM Nasional.
1.4. Sistematika Penulisan
Rencana strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat disusun
dengan kurun waktu 5 (lima) tahunan dan berdasarkan pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi Kabupaten Pakpak Bharat. Selanjutnya
rencana strategis pendidikan ini akan dijabarkan dalam program yang sekaligus
sebagai masukan pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan
Kabupaten Pakpak Bharat.
Pelaksanaan otonomi pendidikan menuntut perubahan dalam sistem
perencanaan terhadap penyelenggaraan pendidikan baik di tingkat lembaga
pendidikan maupun birokrasi pengelolaan. Perencanaan sebagai bagian dari
manajemen harus dapat berjalan seimbang dengan fungsi manajemen lainnya agar
dapat dicapai peningkatan kinerja penyelenggara pendidikan secara optimal.
Pelaksanaan otonomi daerah mempunyai implikasi terhadap tuntutan pelaksanaan
proses perencanaa yang lebih profesional, obyektif, jujur dan transparan sebagai
rangkaian dari analisis kebutuhan sampai kepada strategi pelaksanaan kegiatan dan
anggaran dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
Proses perencanaan strategik dilakukan terhadap seluruh aspek pendidikan
harus diarahkan pada upaya untuk menjamin terselenggaranya layanan pendidikan
yang berkualitas (Quality assurance) dan menyeluruh sehingga menghasilkan sistem
perencanaan pendidikan sesuai dengan aturan dan peraturan yang ditetapkan.

2 0 1 6 - 2 0 2 1
Halaman 13
Sebagai suatu unsur fundamental dalam organisasi, Renstra setidaknya
mencerminkan beberapa aspek yang harus menjadi muatan utama dan di dalamnya
tergambar aspek-aspek berikut :
a. Memuat keputusan atau merumuskan kebijakan untuk waktu yang akan datang.
Hal ini berarti rumusan Renstra harus dapat mempertimbangkan seluruh sebab
dan akibat yang akan menjadi konsekuensi setelah jangka waktu tertentu apabila
pimpinan organisasi melaksanakan rencanan tersebut. Esensi dari perencanaan
strategis adalah untuk mengidentifikasi secara sistematis seluruh peluang dan
kekuatan yang ada pada masa depan melalui kombinasi data yang dimiliki.
Dengan demikian perencanaan dapat diartikan sebagai perancangan keadaan
yang diharapkan yang mampu mengidentifikasi cara pencapaiannya.
b. Sebagai suatu proses, rencana strategis dimulai dari visi dan misi selanjutnya
penetapan tujuan organisasi, penetapan strategis dan kebijakan untuk
pencapaiannya dan pengembangan detail rencana untuk memastikan bahwa
strategi dapat diimplementasikan sebagai cara untuk mencapai tujuan visi.
Dengan demikian rencana strategis akan dapat mengemukakan upaya apa yang
akan dilaksanakan, dimana akan dilaksanakan, bagaimana dan siapa yang
melaksanakan dan bagaimana hal itu menghasilkan out put kerja yang baik.
c. Sebagai filosofi organisasi, Renstra merupakan cara pandang bagi seluruh
komponen organisasi. Makna suatu Rencana Strategis (Renstra) dapat dilihat
apabila mudah diaplikasikan oleh seluruh bagian organisasi secara konstran dan
sistematis pada setiap pelaksanaannya. Rencana Strategis (Renstra) bukan hanya
sekedar proses berfikir, tetapi merupakan suatu alur perencanaan dari proses,
prosedur, struktur/ teknik untuk mencapai tujuan.
d. Struktur Rencana Strategis pendidikan ini merupakan program pembangunan
jangka menengah Tahun 2016-2021.
Rencana strategis Dinas pendidkan Kabupaten Pakpak Bharat ini disusun
dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I Pendahuluan.
BAB II Gambaran Pelayanan SKPD.
BAB III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan.
BAB V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran
dan Pendanaan Indikatif.

2 0 1 6 - 2 0 2 1
Halaman 14
BAB VI Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD.
Lampiran-lampiran.
Secara rinci keterkaitan dokumen perencanaan tersebut dapat dilihat pada
skema sebagai berikut :

2 0 1 6 - 2 0 2 1
Halaman 15
KETERKAITAN DOKUMEN PERENCANAAN
RP JMD
RP JM
Renstra
SKPD
Renja
SKPD
RKPD RKP
4 tahun 5 tahun
1 tahun1 tahun4 tahun
1 tahun 1 tahun
KUA PPAS
Dibahas
bersama
DPRD
NOTA KESEPAKATAN
PIMPINAN DPRD DGN KDH
PEDOMAN PENYUSUNAN
RKA – SKPD
Surat
Edaran
Gubsu
TAPD
RAPERDA
APBD
RKA-
SKPD
1 tahun

2 0 1 6 - 2 0 2 1
Halaman 16
Bab II
Gambaran Pelayanan SKPD
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
Berdasarkan Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2014 tentang tugas pokok dan
fungsi jabatan dalam Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat. Dinas Pendidikan
adalah merupakan unsur Pelaksanaan Otonomi Daerah Pemerintah Kabupaten
Pakpak Bharat, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Sesuai dengan Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2014, disusun struktur
organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat, sebagai berikut :

2 0 1 6 - 2 0 2 1
Halaman 17

2 0 1 6 - 2 0 2 1
Halaman 18
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 21 Tahun
2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan uraian tugas masing-masing jabatan pada
dinas daerah Kabupaten Pakpak Bharat. Dinas Pendidikan menyelenggarakan
fungsi, 1). Perumusan kebijakan kebijakan bidang Pendidikan dasar, pendidikan
menengah, pendidikan non formal dan informal, kebudayaan, pemuda dan olah
raga; 2). Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pada bidang
pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan informal,
kebudayaan, pemuda dan olah raga; 3). Pengkoordinasian urusan pendidikan
dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan informal, kebudayaan,
pemuda dan olah raga; 4). Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan
dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan informal, kebudayaan,
pemuda dan olahraga. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
2.1.1 Kepala Dinas Pendidikan
(1) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administratif
mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok
memimpin, mengatur, mengkoordinasikan, merumuskan, menyelenggarakan,
membina, mengendalikan, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan
kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas
otonomi daerah, desentralisasi dan tugas pembantuan pada bidang pendidikan,
kebudayaan, pemuda dan olahraga.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
Kepala Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:
a. Perumusan kebijakan bidang pendidikan dasar, pendidikan menengah,
pendidikan non formal dan informal, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum pada bidang
pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan informal,
kebudayaan, pemuda dan olahraga;
c. Pengkoordinasiaan urusan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan
non formal dan informal, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dasar pendidikan
menengah, pendidikan non formal dan informal, kebudayaan, pemuda dan
olahraga;

2 0 1 6 - 2 0 2 1
Halaman 19
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), uraian
tugas Kepala Dinas Pendidikan adalah:
a. Merumuskan program kerja, kegiatan dan rencana anggaran Dinas;
b. Melaksanakan pembinaan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua
unsur di lingkungan Dinas;
c. Melakukan pembinaan pengelolaan administrasi umum meliputi
ketatalaksanaan, perencanaan, keuangan, kepegawaian;
d. Melaksanakan pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan,
kebudayaan, pemuda dan olahraga;
e. Menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan dan pembinaan pada bidang
pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
f. Membina pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan,
kebudayaan, pemuda dan olah raga;
g. Melaksanakan pembinaan dalam rangka pelaksanaan kurikulum sekolah;
h. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pejabat struktural dan
fungsional;
i. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, program dan angaran Dinas
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
j. Mengkaji dan menelaah Peraturan Perundang-Undangan sebagai bahan
pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas-tugas;
k. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis;
l. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai;
m.Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah;
n. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan;
o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

2 0 1 6 - 2 0 2 1
Halaman 20
2.1.2 Sekretaris Dinas Pendidikan
(1) Sekretariat Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang
mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan operasional, mengelola,
mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan urusan
umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi
dan pelaporan.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretaris Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:
a. Perencanaan operasional urusan umum dan perlengkapan, keuangan dan
kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
b. Pengelolaan urusan umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian,
perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
c. Pengendalian urusan umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian,
d. Pengkoordinasian urusan umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian,
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas
Sekretaris Dinas Pendidikan adalah:
a. Merencanakan program kerja dan rencana anggaran sekretariat;
b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program kerja dan anggaran dinas dari
seluruh bidang;
c. Melaksanakan penataan administrasi keuangan, kepegawaian, peralatan,
pendataan dan perlengkapan surat menyurat dan kearsipan;
d. Mengumpulkan bahan perumusan petunjuk teknis kebijaksanaan dan
pembinaan di Sekretariat;
e. Melakukan pengawasan dan pengendalian secara administratif terhadap
pelaksanaan kegiatan atas dasar program kerja;
f. Membina dan mengendalikan pemeliharaan kebersihan dan kerapian kantor;
g. Menyelenggarakan inventarisasi barang bergerak maupun barang tidak bergerak
dan melaporkan secara berkala;
h. Mengkoordinasikan perencanaan pengelolaan keuangan dan administrasi;

2 0 1 6 - 2 0 2 1
Halaman 21
i. Menyelenggarakan penataan administrasi kepegawaian meliputi Daftar Urutan
Kepangkatan, Perencanaan Naik Pangkat, Perencanaan Naik Gaji Berkala dan
lain-lain yang menyangkut kepegawaian;
j. Memberi petunjuk kepada pengawas fungsional dalam hal mengumpulkan data
pendistribusian surat dan keperluan dinas lainnya;
k. Mengendalikan dan rnengawasi pengadaan serta pendistribusian kebutuhan
sarana dan prasarana dinas;
l. Melakukan verifikasi terhadap kegiatan dinas yang akan dilaksanakan;
m.Mengkoordinasikan penyusunan RENJA, RENSTRA, LAKIP SKPD dan laporan
pelaksanaan tugas lainnya;
n. Mengkaji dan menelaah Peraturan Perundang-Undangan sebagai bahan
o. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis;
p. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
q. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala
Dinas;
r. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan;
s. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
a. Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
(1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas
yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi
tugas, mengawasi dan melaporkan urusan tata usaha, kehumasan dan
dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang
perkantoran.
Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai fungsi:
a. Perencanaan kegiatan urusan tata usaha, kehumasan dan dokumentasi,
perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran;
b. Pelaksanaan urusan tata usaha, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan,
perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran;

2 0 1 6 - 2 0 2 1
Halaman 22
c. Pengendalian urusan tata usaha, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan,
perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran;
d. Pelaporan urusan tata usaha, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi,
perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran;
fungsinya.
Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan adalah:
a. Menyusun program kerja dan rencana anggaran sub bagian;
b. Mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis mengenai pembinaan sub
bagian umum dan perlengkapan;
c. Menyelenggarakan administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan;
d. Melakukan urusan surat menyurat yang meliputi surat masuk, surat keluar,
pendistribusian surat-surat dinas, ekspedisi, surat kabar dan kearsipan;
e. Melaksanakan urusan rumah tangga kantor yang meliputi kebersihan,
keamanan, ketertiban dan keindahan lingkungan dinas;
f. Melaksanakan urusan administrasi perjalanan dinas, urusan penerima tamu dan
keprotokolan;
g. Menyusun rencana pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan,
perawatan inventaris kantor dan usul penghapusan barang perlengkapan dinas;
h. Mempersiapkan usul penghapusan barang perlengkapan dinas;
i. Mempersiapkan laporan lnventaris Barang Milik Negara/Daerah di lingkungan
Dinas;
j. Membukukan dan menggandakan data tahunan yang bersangkutan dengan
dinas dan melakukan pelayanan data kepada unit kerja;
k. Mengkaji dan menelaah Peraturan Perundang-Undangan sebagai bahan
l. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis;
m.Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
n. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris
Dinas;
o. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan;
p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

2 0 1 6 - 2 0 2 1
Halaman 23
b. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
(1) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
Dinas yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan,
membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan administrasi keuangan dan
Kepegawaian.
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
a. Perencanaan kegiatan administrasi keuangan dan kepegawaian;
b. Pelaksanaan administrasi keuangan dan kepegawaian;
c. Pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian;
d. Pelaporan administrasi keuangan dan kepegawaian;
fungsinya.
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian adalah:
b. Mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis dan pembinaan keuangan;
c. Mencatat, mengolah dan menganalisa data untuk bahan penyusunan anggaran
rutin dan pembangunan Dinas;
d. Melaksanakan pencatatan dan pengarsipan dokumen dan bukti pengeluaran
rutin Dinas;
e. Melaksanakan administrasi pembayaran gaji pegawai di lingkungan dinas;
f. Melaksanakan penyusunan RKA dinas;
g. Menyajikan data dan pelaksanaan anggaran dinas;
h. Memonitor pajak-pajak pribadi pegawai di lingkungan dinas;
i. Melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan;
j. Melaksanakan pendataan dan pemeliharaan dokumentasi data Pegawai di
lingkungan dinas;
k. Mempersiapkan administrasi DUK, usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala,
cuti, pensiun, pemberhentian dan Diklat pegawai;
l. Melaksanakan koordinasi pengusulan formasi pegawai di lingkungan dinas;
m.Mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan
n. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;

2 0 1 6 - 2 0 2 1
Halaman 24
o. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
p. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris
Dinas;
q. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan;
r. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
c. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
(1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan,
melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi urusan perencanaan, evaluasi
dan pelaporan yang meliputi penghimpunan, pengkoordinasian dan
pengendalian rencana program atau kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-
masing bidang.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
a. Perencanaan kegiatan urusan evaluasi dan pelaporan;
b. Pelaksanaan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
c. Pengendalian urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
d. Pelaporan urusan perencanaan dan evaluasi;
fungsinya.
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan adalah:
b. Mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis kebijakan dan pembinaan
c. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana survei serta
program dan kegiatan rutin pembangunan di bidang pendidikan;
d. Melakukan pengolahan data, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan
kegiatan dinas;
e. Membuat evaluasi terhadap program yang telah selesai dikerjakan untuk
mengetahui tingkat keberhasilan program dan kegiatan tersebut;

2 0 1 6 - 2 0 2 1
Halaman 25
f. Mengadakan seleksi terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
pada setiap tahun anggaran;
g. Memonitor pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan setiap bidang;
h. Membuat laporan akhir tahun, RENJA, RENSTRA, LAKIP dan TAPKIN SKPD, serta
laporan pelaksanaan tugas lainnya;
i. Mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan
j. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
k. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
l. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris
Dinas;
m.Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan;
n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
2.1.3 Kepala Bidang Pendidikan Dasar
(1) Bidang Pendidikan Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui
Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional,
mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan
pengelolaan urusan pendidikan dasar.
Bidang Pendidikan Dasar mempunyai fungsi:
a. Perencanaan operasional urusan pendidikan dasar satuan pendidikan dasar;
b. Pengelolaan urusan pendidikan dasar satuan pendidikan dasar;
c. Pengkoordinasian urusan pendidikan dasar satuan pendidikan dasar;
d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pendidikan dasar;
fungsinya.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar adalah:
a. Merencanakan program kerja dan rencana anggaran bidang;
b. Menyusun teknis pembinaan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;

2 0 1 6 - 2 0 2 1
Halaman 26
c. Membuat analisa kebutuhan guru/tenaga kependidikan pada pendidikan dasar;
d. Membuat peta proyeksi penempatan, pemerataan dan mutasi guru tenaga
kependidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
e. Memberikan usul, saran dan pertimbangan tentang pengadaan penempatan,
pemerataan dan mutasi guru tenaga kependidikan berdasarkan analisa
kebutuhan;
f. Menyusun konsep kebutuhan guru dan tenaga kependidikan pada pendidikan
dasar;
g. Melaksanakan penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
h. Menyusun petunjuk teknis Sertifikasi Guru;
i. Merencanakan peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru dan tenaga
kependidikan sesuai ketentuan berlaku;
j. Membuat persyaratan atas pemberian izin belajar pendidikan dan tenaga
kependidikan;
k. Mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan
l. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
m.Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
n. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala
dinas;
o. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan;
p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
a. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana
(1) Seksi Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang
mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan
melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan sarana dan prasarana pada jenjang
pendidikan dasar.
Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:

2 0 1 6 - 2 0 2 1
Halaman 27
a. Perencanaan urusan sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan dasar;
b. Pengelolaan urusan sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan dasar;
c. Pengkoordinasian urusan sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan dasar;
d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan sarana dan prasarana pada
jenjang pendidikan dasar;
fungsinya.
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana adalah:
a. Menyusun program kerja dan rencana anggaran seksi;
b. Mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis kebijakan dan pembinaan di
bidang sarana prasarana pendidikan dasar;
c. Mempersiapkan bahan penilaian kualitas dan kuantitas sarana prasarana
pendidikan dasar;
d. Mempersiapkan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dasar;
e. Menyusun konsep usul rehabilitasi gedung sekolah, pembangunan Unit Sekolah
Baru sesuai kebutuhan pada pendidikan dasar;
f. Mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan
g. Melaksanakan analisis kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan jenjang
pendidikan dasar;
h. Melaksanakan bahan perumusan kebijakan dalam pengadaan, penyimpanan,
pendistribusian, penggunaan dan perawatan sarana dan prasarana pendidikan
yang meliputi mobiler, buku, tanah dan bangunan pendidikan dan sarana
pendukung pendidikan lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
i. Mengusulkan dan merehabilitasi sarana dan prasarana bangunan pendidikan
pada jenjang pendidikan dasar;
j. Melaksanakan analisa inventarisasi dan penghapusan sarana dan prasarana
k. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data inventarisasi
sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan dasar;
l. Melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan
prasarana pada jenjang pendidikan dasar;
m.Melaksanakan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pada

2 0 1 6 - 2 0 2 1
Halaman 28
n. Melaksanakan pengawasan penggunaan buku pelajaran pada jenjang
pendidikan dasar;
o. Melaksanakan koordinasi mengenai sarana dan prasarana dengan seksi atau
bidang lain di lingkungan dinas.
p. Mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan
q. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
r. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
s. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala
bidang;
t. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan;
u. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
b. Kepala Seksi Kurikulum dan Tenaga Kependidikan
(1) Seksi Kurikulum dan Tenaga Kependidikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan
melaporkan pelaksanaan tugas kurikulum dan rencana kebutuhan, mutasi,
perlindungan, pembinaan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan
tenaga teknis kependidikan pada jenjang pendidikan dasar.
Seksi Kurikulum dan Tenaga Kependidikan mempunyai fungsi:
a. Perencanaan urusan kurikulum dan rencana kebutuhan, mutasi, perlindungan,
pembinaan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga teknis
kependidikan pada jenjang pendidikan dasar;
b. Pengelolaan urusan kurikulum dan rencana kebutuhan, mutasi, perlindungan,
c. Pengkoordinasian urusan kurikulum dan rencana kebutuhan, mutasi,
tenaga teknis kependidikan pada jenjang pendidikan dasar;

2 0 1 6 - 2 0 2 1
Halaman 29
d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan kurikulum dan rencana kebutuhan,
mutasi, perlindungan, pembinaan, pengembangan dan peningkatan
kesejahteraan tenaga teknis kependidikan pada jenjang pendidikan dasar;
fungsinya.
Kepala Seksi Kurikulum dan Tenaga Kependidikan adalah:
b. Mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis kebijaksanaan dan pembinaan
pelaksanaan kurikulum pendidikan dasar;
c. Menyebarluaskan pedoman dan petunjuk tentang metode mengajar dan
evaluasi belajar pada pendidikan dasar;
d. Mengolah dan menyusun bahan evaluasi belajar;
e. Memonitor, mencatat dan menilai buku pelajaran murid, buku pegangan guru,
buku perpustakaan tentang relevansinya sesuai dengan kurikulum yang
berlaku;
f. Memberikan usul, sarana dan pertimbangan tentang penyempurnaan kurikulum;
g. Mempersiapkan pedoman dan petunjuk penggunaan alat bantu mengajar;
h. Mempersiapkan bahan penetapan kalender pendidikan;
i. Menyusun inventarisasi, dokumentasi dan pelaporan hasil evaluasi belajar
pendidikan dasar;
j. Memonitor, melakukan pencatatan dan memeriksa keabsahan Surat Tanda
Tamat Belajar, Surat Tanda Kelulusan dan sejenisnya sesuai ketentuan yang
berlaku;
k. Mempersiapkan petunjuk pelaksanaan Ujian Akhir Nasional dan Ujian Akhir
Sekolah untuk pendidikan dasar dan Ujian Nasional Paket Kesetaraan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;
l. Menyelenggarakan konsep usul Akreditasi Pendidikan Dasar sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
m. Memfasilitasi penyampaian bantuan pendidikan dasar;
n. Mempersiapkan dan menyusun petunjuk Pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah;
o. Menyusun konsep izin penyelenggaraan sekolah swasta sesuai ketentuan yang
berlaku;
p. Menyiapkan rencana kurikulum dan kebutuhan tenaga teknis kependidikan pada

2 0 1 6 - 2 0 2 1
Halaman 30
q. Menyiapkan bahan penyusunan dan penetapan program kegiatan belajar
Kurikulum muatan lokal sekolah dasar;
r. Memantau pelaksanaan kurikulum nasional sekolah dasar serta memberikan
masukan bagi usaha pengembangan kurikulum nasional pendidikan dasar;
s. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan data kurikulum nasional dan
muatan lokal sekolah dasar;
t. Melaksanakan akreditasi pendidikan dasar swasta;
u. Melaksanakan rumusan kebijakan dalam penetapan angka kredit jabatan
fungsional tenaga teknis kependidikan pada jenjang pendidikan dasar;
v. Melaksanakan pembinaan tenaga teknis kependidikan pada jenjang pendidikan
dasar;
w. Melaksanakan peningkatan kualifikasi tenaga teknis kependidikan pada jenjang
pendidikan dasar;
x. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga
y. Memfasilitasi pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan
z. Memfasilitasi mutasi pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan
dasar;
aa. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan
perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar;
bb. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga
cc. Memfasilitasi pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang
pendidikan dasar;
dd. Melaksanakan koordinasi tenaga teknis kependidikan dengan seksi dan bidang
lain di lingkungan dinas.
ee. Mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan
ff. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
gg. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
hh. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala
bidang;
ii. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan;

2 0 1 6 - 2 0 2 1
Halaman 31
jj. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
c. Kepala Seksi Kesiswaan
(1) Seksi Kesiswaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas
pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan
pelaksanaan tugas kesiswaan pada jenjang pendidikan dasar.
Seksi Kesiswaan mempunyai fungsi:
a. Perencanaan urusan kesiswaan pada jenjang pendidikan dasar;
b. Pengelolaan urusan kesiswaan pada jenjang pendidikan dasar;
c. Pengkoordinasian urusan kesiswaan pada jenjang pendidikan dasar;
d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan kesiswaan pada jenjang
pendidikan dasar;
fungsinya.
Kepala Seksi Kesiswaan adalah:
b. Mengumpulkan data siswa pada pendidikan dasar;
c. Mampersiapkan petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan siswa baru pada
pendidikan dasar;
d. Meneliti dan mengevaluasi usul mutasi siswa pada pendidikan dasar;
e. Melakukan pembinaan kesiswaan pada pendidikan dasar;
f. Memutakhirkan data siswa pada pendidikan dasar;
g. Melaksanakan sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi
lulusan pendidikan sekolah dasar;
h. Melaksanakan pengelolaan penerimaan dan perpindahan peserta didik
pendidikan dasar;
i. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bimbingan dan pengembangan serta
pemberian motivasi olahraga pelajar pada jenjang pendidikan sekolah dasar;
j. Melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi kegiatan kompetensi olah raga
pelajar pada jenjang pendidikan sekolah dasar;

2 0 1 6 - 2 0 2 1
Halaman 32
k. Melaksanakan bina prestasi dan pengembangan pendidikan kesenian di sekolah;
l. Melaksanakan pagelaran kreativitas grup kesenian pada sekolah;
m. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas kesiswaan pada jenjang pendidikan
dasar;
n. Melaksanakan koordinasi di bidang kesiswaan pada jenjang pendidikan dasar
dengan seksi dan bidang lain di lingkungan dinas;
o. Mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan
p. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
q. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
r. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala
Bidang;
s. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan;
t. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
2.1.4 Kepala Bidang Pendidikan Menengah
Pasal 11
(1) Bidang Pendidikan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang
mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola,
mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan
pengelolaan pendidikan menengah.
Bidang Pendidikan Menengah mempunyai fungsi :
a. Perencanaan operasional urusan pengelolaan pendidikan menengah;
b. Pengelolaan urusan pengelolaan pendidikan menengah;
c. Pengkoordinasiaan urusan pengelolaan pendidikan menengah;
d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pengelolaan pendidikan
menengah;
fungsinya.

2 0 1 6 - 2 0 2 1
Halaman 33
Kepala Bidang Pendidikan Menengah adalah:
b. Mengumpulkan petunjuk teknis pembinaan pendidikan menengah;
c. Mengevaluasi sinkronisasi buku pelajaran, buku pegangan guru, buku
perpustakaan pendidikan menengah sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
d. Membuat petunjuk teknis penerimaan siswa baru, ujian akhir sekolah, ujian
akhir nasional;
e. Mempersiapkan konsep pelaksanaan akreditasi sekolah pendidikan menengah;
f. Melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan kurikulum di bidang
pendidikan menengah;
g. Memberi petunjuk dan mengevaluasi kinerja kepala sekolah dan pengawas
bidang studi pendidikan menengah;
h. Melaksanakan urusan sarana prasarana pada pendidikan menengah;
i. Menyusun konsep usul rehabilitasi gedung sekolah, ruang kelas baru,
pembangunan unit sekolah baru pada bidang pendidikan menengah;
j. Mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan
k. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
l. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
m.Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala
Dinas;
n. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan;
o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang
melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan sarana dan prasarana pada jenjang
pendidikan Menengah.

2 0 1 6 - 2 0 2 1
Halaman 34
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:
a. Perencanaan urusan pengelolaan sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan
menengah;
b. Pengelolaan urusan pengelolaan sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan
menengah;
c. Pengkoordinasian urusan pengelolaan sarana dan prasarana pada jenjang
d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pengelolaan sarana dan prasarana
pada jenjang pendidikan menengah;
fungsinya.
bidang sarana prasarana pendidikan menengah;
c. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan menengah;
d. Menyusun konsep usul rehabilitasi gedung sekolah, pembangunan ruang kelas
baru, pembangunan unit sekolah baru, sesuai dengan kebutuhan pendidikan
menengah;
e. Menyusun data keadaan dan kebutuhan inventaris sekolah;
f. Mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan
g. Melaksanakan analisis kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan jenjang
pendidikan Menengah;
h. Melaksanakan perumusan kebijakan dalam pengadaan, penyimpanan,
yang meliputi mobiler, buku, tanah dan bangunan pendidikan dan sarana
pendukung pendidikan lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
i. Melaksanakan pengusulan dan rehabilitasi sarana dan prasarana bangunan
pendidikan pada jenjang pendidikan menengah;
j. Melaksanakan analisis inventarisasi dan penghapusan sarana dan prasarana

2 0 1 6 - 2 0 2 1
Halaman 35
k. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data inventarisasi
sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan menengah;
l. Melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan
prasarana pada jenjang pendidikan menengah;
m. Melaksanakan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pada
jenjang pendidikan menengah;
n. Melaksanakan koordinasi sarana dan prasarana pendidikan menengah dengan
seksi dan bidang lain di lingkungan dinas.
Bidang;
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan
tenaga teknis kependidikan pada jenjang pendidikan menengah.
Seksi Kurikulum dan Tenaga Kependidikan mempunyai fungsi:
kependidikan pada jenjang pendidikan menengah;

2 0 1 6 - 2 0 2 1
Halaman 36
tenaga teknis kependidikan pada jenjang pendidikan menengah;
kesejahteraan tenaga teknis kependidikan pada jenjang pendidikan menengah;
fungsinya.
bidang kurikulum pada pendidikan menengah;
c. Menyebarluaskan pedoman petunjuk tentang metode mengajar dan evaluasi
belajar pada pendidikan menengah;
d. Mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis kebijakan pada tenaga
kependidikan pendidikan menengah;
e. Menyusun konsep usul penempatan, pemerataan dan mutasi guru pada tenaga
kependidikan pendidikan menengah berdasarkan analisa kebutuhan;
f. Menyusun konsep rencana peningkatan guru dan tenaga kependidikan pada
tenaga kependidikan pendidikan menengah;
g. Menyusun/mempersiapkan konsep, usul dan persyaratan lainnya dalam
peningkatan kualifikasi pendidikan pendidik dan tenaga kependidikan bidang
pendidikan menengah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
h. Mempersiapkan petunjuk pelaksanaan Ujian Akhir Nasional dan Ujian Akhir
Sekolah untuk Pendidikan Menengah dan Ujian Nasional Paket Kesetaraan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
i. Menyusun pedoman sertifikasi guru pada tenaga kependidikan pendidikan
menengah;
j. Mengolah dan menyusun bahan evaluasi belajar;
k. Memonitorlng, mencatat dan menilai buku pelajaran murid, buku pegangan
guru, buku perpustakaan tentang relevansinya dengan kurikulum yang berlaku;
l. Memberikan usul, saran dan pertimbangan tentang penyempurnaan kurikulum;

2 0 1 6 - 2 0 2 1
Halaman 37
m. Memonitor, melakukan pencatatan dan memeriksa keabsahan Surat Tanda
Tamat Belajar, ljazah, Surat Tanda Kelulusan dan sejenisnya sesuai ketentuan
yang berlaku;
n. Mempersiapkan bahan penetapan Kalender Pendidikan;
o. Menyelenggarakan penyampaian bantuan jenjang pendidikan menengah;
p. Mempersiapkan dan menyusun petunjuk pelaksanaan Unit Kesehatan Sekolah;
q. Merekomendasi teknik-teknik izin penyelenggaraan sekolah swasta sesuai
ketentuan yang berlaku;
r. Menyiapkan rencana kurikulum dan kebutuhan tenaga teknis kependidikan pada
jenjang pendidikan menengah;
s. Melaksanakan penyusunan dan penetapan program kegiatan belajar Pendidikan
Menengah;
t. Memantau pelaksanaan kurikulum nasional serta memberikan masukan bagi
usaha pengembangan kurikulum nasional Pendidikan Menengah:
u. Melaksanakan akreditasi jenjang pendidikan menengah;
v. Melaksanakan perumusan kebijakan dalam penetapan angka kredit jabatan
fungsional tenaga teknis kependidikan pada jenjang pendidikan menengah;
w. Melaksanakan pembinaan tenaga teknis kependidikan pada jenjang pendidikan
menengah;
x. Melaksanakan peningkatan kualifikasi tenaga teknis kependidikan pada jenjang
y. Menyusun rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang
z. Memfasilitasi pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan
aa. Memfasilitasi mutasi pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan
menengah;
bb. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan
perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan
Menengah;
cc. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga
dd. Memfasilitasi pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang
pendidikan menengah selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-
undangan;

2 0 1 6 - 2 0 2 1
Halaman 38
ee. Melaksanakan koordinasi tenaga teknis kependidikan dengan seksi bidang lain di
lingkungan Dinas.
ff. Mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan
gg. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
hh. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
ii. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala
Bidang;
jj. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan;
kk. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
pelaksanaan tugas kesiswaan pada jenjang pendidikan Menengah.
a. Perencanaan urusan kesiswaan pada jenjang pendidikan menengah;
b. Pengelolaan urusan kesiswaan pada jenjang pendidikan menengah;
c. Pengkoordinasian urusan kesiswaan pada jenjang pendidikan menengah;
d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan kesiswaan pada jenjang
fungsinya.
b. Mengumpulkan data siswa pada jenjang pendidikan menengah;
c. Mempersiapkan petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan siswa baru pada

2 0 1 6 - 2 0 2 1
Halaman 39
d. Meneliti dan mengevaluasi usul mutasi siswa pada jenjang pendidikan
menengah;
e. Mengumpulkan petunjuk pengelolaan siswa pada jenjang pendidikan menengah;
f. Memutakhirkan data siswa pada jenjang pendidikan menengah;
g. Melaksanakan sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi
lulusan pendidikan jenjang pendidikan menengah;
h. Melaksanakan pengelolaan penerimaan dan perpindahan peserta didik jenjang
i. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bimbingan dan pengembangan serta
pemberian motivasi olahraga pelajar pada jenjang pendidikan menengah;
j. Melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi kegiatan kompetensi olah raga
pelajar pada jenjang pendidikan menengah;
k. Melaksanakan bina prestasi dan pengembangan pendidikan kesenian di sekolah;
l. Melaksanakan pagelaran kreativitas group kesenian pada sekolah;
m.Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas kesiswaan pada jenjang pendidikan
menengah;
n. Melaksanakan koordinasi di bidang kesiswaan pada jenjang pendidikan
menengah dengan seksi bidang lain di lingkungan Dinas.
Bidang;
2.1.5 Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal
(1) Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola,
mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan

2 0 1 6 - 2 0 2 1
Halaman 40
pendidikan Nonformal dan Informal meliputi Pendidikan Anak Usia Dini,
keseteraan dan Pendidikan Kemasyarakatan.
Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal mempunyai fungsi :
a. Perencanaan operasional urusan pendidikan Nonformal dan Informal meliputi
Pendidikan Anak Usia Dini, keseteraan dan Pendidikan Kemasyarakatan;
b. Pengelolaan urusan pendidikan Nonformal dan Informal meliputi Pendidikan
Anak Usia Dini, keseteraan dan Pendidikan Kemasyarakatan;
c. Pengkoordinasian urusan pendidikan Nonformal dan Informal meliputi
Pendidikan Anak Usia Dini, keseteraan dan Pendidikan Kemasyarakatan;
d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pendidikan Nonformal dan
Informal meliputi Pendidikan Anak Usia Dini, keseteraan dan Pendidikan
Kemasyarakatan;
fungsinya.
Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal adalah:
b. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada bawahan;
c. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanan tugas dan kegiatan bawahan;
d. Koordinasi dengan instansi pemerintah Daerah, Propinsi, Nasional dan organisasi
masyarakat terkait dengan pengembangan pendidikan non formal dan informal;
e. Menyusun pemetaan sarana prasarana dan kebutuhan program pendidikan non
formal dan informal;
f. Mengumpulkan petunjuk pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini, Keaksaraan
dan Pendidikan Kemasyarakatan;
g. Memonitoring dan mengevaluasi kinerja penilik pendidikan non formal dan
informal;
h. Menyiapkan desiminasi kurikulum pelaksanaan pembinaan dan pengembangan
Pendidikan Anak Usia Dini, Kesetaraan dan Pendidikan Kemasyarakatan;
i. Melaksanakan pembinaan pedoman, petunjuk dan pengesahan dan bimbingan
kepada masyarakat;

2 0 1 6 - 2 0 2 1
Halaman 41
j. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan
pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini,
Kesetaraan dan Pendidikan Kemasyarakatan;
k. Memfasilitasi bantuan dan membina kerjasama dengan instansi pemerintah dan
organisasi masyarakat pendidikan non formal dan informal;
l. Menginventarisasi analisa kebutuhan dan pendistribusian bantuan sarana
prasarana pendidikan non formal dan informal;
m. Melaksanakan kebijakan operasional pendidikan non formal sesuai dengan
kebijakan provinsi dan nasional;
n. Melaksanakan kebijakan rencana operasional program pendidikan non formal
sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional;
Dinas;
berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai
tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan
pelaksanaan tugas pengelolaan sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan
non formal dan informal.
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi;
a. Perencanaan urusan sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan non
b. Pengelolaan urusan sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan non formal
dan informal;

2 0 1 6 - 2 0 2 1
Halaman 42
c. Pengkoordinasian urusan sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan non
d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan sarana dan prasarana pada
jenjang pendidikan non formal dan informal;
fungsinya.
bidang sarana prasarana pendidikan non formal dan informal;
c. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan non formal dan
informal;
d. Menyusun konsep usul rehabilitasi gedung sekolah, pembangunan ruang kelas
baru, pembangunan unit sekolah baru, sesuai dengan kebutuhan pendidikan
non formal dan informal;
e. Menyusun data keadaan dan kebutuhan inventarisasi Pendidikan Anak Usia Dini;
f. Melaksanakan analisis kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan jenjang
pendidikan non formal dan informal;
g. Melaksanakan perumusan kebijakan dalam pengadaan, penyimpanan,
yang meliputi meubelair, perbukuan, tanah dan bangunan pendidikan dan
sarana pendukung pendidikan lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
h. Melaksanakan pengusulan sarana prasarana dan rehabilitasi bangunan
pendidikan pada jenjang pendidikan non formal dan informal;
i. Melaksanakan analisis inventarisasi dan penghapusan sarana dan prasarana
pada jenjang pendidikan non formal dan informal;
j. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data inventarisasi
sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan non formal dan informal;
k. Melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan
prasarana pada jenjang pendidikan non formal dan informal;
l. Melaksanakan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pada
jenjang pendidikan non formal dan informal;
m. Mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan

2 0 1 6 - 2 0 2 1
Halaman 43
p. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala
Bidang;
yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang
tenaga teknis kependidikan pada jenjang pendidikan non formal dan informal.
Kepala Seksi Kurikulum dan Tenaga Kependidikan mempunyai fungsi:
kependidikan pada jenjang pendidikan non formal dan informal;
tenaga teknis kependidikan pada jenjang pendidikan non formal dan informal;
kesejahteraan tenaga teknis kependidikan pada jenjang pendidikan non formal
dan informal;
fungsinya.

2 0 1 6 - 2 0 2 1
Halaman 44
b. Mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis kebijaksanaan dan pembinaan
pelaksanaan kurikulum;
c. Mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis kebijakan pada Tenaga
Kependidikan Non Formal dan Informal;
d. Menyusun konsep kebutuhan guru dan tenaga kependidikan pada Tenaga
Kependidikan Non Formal dan Informal;
e. Menyusun konsep usul penempatan, pemerataan dan mutasi pendidik pada
Tenaga Kependidikan Non Formal dan Informal berdasarkan analisa kebutuhan;
f. Merencanakan dan mempersiapkan peningkatan mutu Tenaga Pendidik dan
Tenaga Kependidikan non formal dan informal;
g. Menyusun konsep usul dan mempersiapkan ijin belajar dan tugas belajar pada
Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan non formal dan informal sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;
h. Memonitor, mencatat dan menilai buku pelajaran warga belajar, buku pegangan
Tutor tentang relevansinya dengan kurikulum yang berlaku;
i. Menyelenggarakan penyampaian bantuan pendidikan non formal dan informal;
j. Memberikan usul, saran dan pertimbangan tentang penyempurnaan kurikulum;
k. Menyusun pedoman sertifikasi pendidik/tutor pada Tenaga pendidikan non
l. Mempersiapkan bahan penetapan Kalender Pendidikan;
m. Menyiapkan rencana kurikulum dan kebutuhan tenaga teknis kependidikan pada
n. Melaksanakan penyusunan dan penetapan program kegiatan pendidikan non
o. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan kurikulum nasional pendidikan non
formal dan informal serta memberikan masukan bagi usaha pengembangan
kurikulum nasional pendidikan non formal dan informal;
p. Melaksanakan pembinaan tenaga teknis kependidikan pada jenjang pendidikan
q. Melaksanakan peningkatan kualifikasi tenaga teknis kependidikan pada jenjang

2 0 1 6 - 2 0 2 1
Halaman 45
r. Melaksanakan Penyusunan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga
s. Memfasilitasi pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan
t. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan
perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan non
u. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga
v. Memfasilitasi pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan non formal dan
informal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
w. Melaksanakan koordinasi tenaga teknis kependidikan dengan tenaga teknis
bidang lain di lingkungan Dinas.
x. Mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan
y. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
z. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
aa. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala
Bidang;
bb. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan;
cc. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
pelaksanaan tugas kesiswaan pada Kependidikan Non Formal dan Informal;
a. Perencanaan urusan kesiswaan pada Kependidikan Non Formal dan Informal;
b. Pengelolaan urusan kesiswaan pada Kependidikan Non Formal dan Informal;

2 0 1 6 - 2 0 2 1
Halaman 46
c. Pengkoordinasian urusan kesiswaan pada Kependidikan Non Formal dan
Informal;
d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan kesiswaan pada Kependidikan
Non Formal dan Informal;
fungsinya.
b. Mengumpulkan/memutakhirkan data warga belajar pada Bidang pendidikan non
c. Mempersiapkan pentunjuk teknis pelaksanaan Penerimaan warga belajar baru
pada Bidang pendidikan non formal dan informal;
d. Mempersiapkan petunjuk pengelolaan warga belajar pada Bidang pendidikan
e. Melaksanakan pengelolaan penerimaan dan perpindahan peserta didik non
f. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bimbingan dan pengembangan serta
pemberian motivasi pelajar pada jenjang pendidikan non formal dan informal;
g. Melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi kegiatan kompetensi pelajar
pada jenjang pendidikan non formal dan informal;
h. Melaksanakan bina prestasi dan pengembangan pendidikan kesenian di
i. Melaksanakan pagelaran kreativitas group kesenian pada pendidikan non formal
dan informal;
j. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas kesiswaan pada pendidikan non
k. Melaksanakan koordinasi di bidang kesiswaan pada pendidikan non formal dan
informal dengan seksi kesiswaan pada bidang lain di lingkungan Dinas.
l. Mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan
m.Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
n. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan

2 0 1 6 - 2 0 2 1
Halaman 47
o. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala
Bidang;
p. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan;
q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
2.1.6 Kepala Bidang Kebudayaan
(1) Bidang Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas
pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan,
mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kebudayaan, tradisi,
dokumenter, kesenian, sejarah, Kepurbakalaan dan permuseuman.
Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi:
a. Perencanaan operasional urusan kebudayaan, tradisi, dokumenter, kesenian,
sejarah, kepurbakalaan dan permuseuman;
b. Pengelolaan urusan kebudayaan, tradisi, dokumenter, kesenian, sejarah,
kepurbakalaan dan permuseuman;
c. Pengkoordinasian urusan kebudayaan, tradisi, dokumenter, kesenian, sejarah,
kepurbakalaan dan permuseuman;
d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan kebudayaan, tradisi, dokumenter,
kesenian, sejarah, kepurbakalaan dan permuseuman;
fungsinya.
Kepala Bidang Kebudayaan adalah:
b. Mengumpulkan dan menyusun bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis
dan pembinaan pengembangan kebudayaan, museum, kepurbakalaan dan
benda cagar budaya;
c. Menyusun rencana program di bidang pengembangan kebudayaan, museum,
kepurbakalaan dan benda cagar budaya;
d. Menyiapkan rancangan naskah dinas, peraturan, keputusan, instruksi dan
penghimpunan peraturan perundang-undangan dibidang pengembangan
kebudayaan, museum, kepurbakalaan dan benda cagar budaya;

2 0 1 6 - 2 0 2 1
Halaman 48
e. Melaksanakan pembinaan, penggalian, pelestarian dan pengembangan
kebudayaan, museum, kepurbakalaan dan benda cagar budaya;
f. Menyusun rencana dan melaksanakan kemitraan dengan pihak lain dalam
pembinaan, penggalian dan pengembangan kebudayaan, museum,
kepurbakalaan dan benda cagar budaya;
g. Mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan
h. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
i. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
j. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala
Dinas;
k. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan;
l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
.
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Kebudayaan yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan,
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan sarana dan
prasarana kebudayaan.
Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:
a. Perencanaan urusan pengelolaan sarana dan prasarana kebudayaan;
b. Pengelolaan urusan sarana dan prasarana kebudayaan;
c. Pengkoordinasian urusan sarana dan prasarana kebudayaan;
d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan sarana dan prasarana
kebudayaan;
fungsinya.

2 0 1 6 - 2 0 2 1
Halaman 49
bidang sarana prasarana kebudayaan, museum, kepurbakalaan dan benda
cagar alam;
c. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kebudayaan, museum,
kepurbakalaan dan benda cagar alam;
d. Menyusun konsep usul rehabilitasi kebudayaan, museum, kepurbakalaan dan
benda cagar alam, sesuai dengan kebutuhan pengembangan kebudayaan;
e. Menyusun data keadaan dan kebutuhan inventaris kebudayaan, museum,
kepurbakalaan dan benda cagar alam;
f. Melaksanakan analisis kebutuhan sarana dan prasarana pengembangan
Kebudayaan, museum, kepurbakalaan dan benda cagar alam;
g. Melaksanakan perumusan kebijakan dalam pengadaan, penyimpanan,
pendistribusian, penggunaan dan perawatan sarana dan prasarana kebudayaan,
museum, kepurbakalaan dan benda cagar alam sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;
h. Melaksanakan pengusulan dan rehabilitasi sarana dan prasarana kebudayaan,
bangunan budaya, museum, kepurbakalaan dan benda cagar alam;
i. Melaksanakan analisis inventarisasi sarana dan prasarana Kebudayaan,
museum, kepurbakalaan dan benda cagar alam;
j. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data inventarisasi
sarana dan prasarana Kebudayaan, museum, kepurbakalaan dan benda cagar
alam;
k. Melaksanakan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pada
bidang kebudayaan;
l. Melaksanakan koordinasi sarana dan prasarana dengan seksi bidang lain di
lingkungan Dinas.
m. Mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan
p. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala
Bidang;

2 0 1 6 - 2 0 2 1
Halaman 50
b. Kepala Seksi Budaya dan Seni
(1) Seksi Budaya dan Seni dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas
pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi, mengawasi,
mengevaluasi dan melaporkan urusan kebudayaan dan kesenian dalam
pelaksanaan tugas perlindungan, pembinaan, pengembangan Budaya dan Seni.
Seksi Budaya dan Seni mempunyai fungsi:
a. Perencanaan kegiatan urusan kebudayaan, dokumenter dan kesenian;
b. Pelaksanaan urusan kebudayaan, dokumenter dan kesenian;
c. Pengawasan urusan kebudayaan, dokumenter dan kesenian;
d. Pelaporan urusan kebudayaan, dokumenter dan kesenian;
fungsinya.
Kepala Seksi Budaya dan Seni adalah :
b. Menyiapkan bahan-bahan perumusan program dan kegiatan yang menyangkut
pengembangan kebudayaan dan kesenian;
c. Mengumpulkan dan menyusun bahan kebijakan, pedoman, petunjuk teknis dan
pembinaan pengembangan kebudayaan dan kesenian;
d. Menyiapkan rancangan naskah peraturan, keputusan, instruksi dan
penghimpunan peraturan perundang-undangan di bidang kebudayaan dan
kesenian;
e. Melakukan pembinaan dan pengembangan kebudayaan dan kesenian;
f. Membina lembaga-lembaga adat;
g. Menggerakkan potensi yang dimiliki masyarakat dalam penggalian nilai-nilai
Budaya dan Seni:
h. Menyiapkan bahan dan melakukan pelestarian, pengembangan Budaya dan Seni
di lingkungan masyarakat dan lembaga pendidikan;

Renstra Pendidikan

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (20)

Ähnlich wie Renstra Pendidikan

Ähnlich wie Renstra Pendidikan (20)

Mehr von pandirambo900

Mehr von pandirambo900 (20)

Kürzlich hochgeladen

Kürzlich hochgeladen (14)

Renstra Pendidikan