Seminar IAKMI Lampung

1.  Lahir di Cirebon, Jawa Barat
 Dokter dari UNIVERSITAS INDONESIA
 Master of Public Health: HARVARD-USA
 Doctor of Science: JOHNS HOPKINS-USA
 Post Doctoral in Statistics: UNIV of MICHIGAN-USA
 Kesibukan sekarang:
 Indonesian Public Health Assoc, President
 Dept of Health Policy & Administration, UI, Chair
 National Team for Poverty Reduction Acceleration, Vice
President Office, Human Resource Specialist
 Expert Committee on TB - MoH, Health Policy Specialist
 Local Capacitation for HIV/AIDS program, Consultant
 Country Coordination & Facilitation (CCF Indonesia) for
HRH pd Kantor Menko Kesra, Head of Secretariat
 Ctr for Health Administration & Policy Studies, UI,
Director

2. Kebijakan Kesehatan
Preventif
Peran Strategis IAKMI Di Daerah
Adang Bachtiar
adang@post.harvard.edu
Bandar Lampung - 2012

3.  Peraturan perundangan, dll yang meregulasi dan
disusun atas nama peningkatan derajat kesehatan
masy dan yang melibatkan berbagai kelembagaan
pemerintahan, swasta dan masyarakat madani serta
masy luas itu sendiri (Modif dari Caputo, 2004)
KEBIJAKAN KESEHATAN adalah

6. • Fase Pengembangan –Kegiatan mulai dr ide
kebijakan sampai kebijakan tsb diterapkan
•
Fase Penilaian –Kegiatan evaluasi manfaat
kebijakan yang ada, termasuk lessons learned yg
didapat
 MEMERLUKAN 2 JENIS ANALISIS KEBIJAKAN
• ex ante = Penilaian dilakukan sebelum
kebijakan dibuat
• ex post = Penilaian dilakukan sesudah
kebijakan di implementasi kan
SIKLUS KEBIJAKAN1

7. Def & Uraian
Masalah
Masalah
Kesehatan
Evaluasi Pilihan2 strategi &
Kebijakan kebijakan
Implementasi
Kebijakan
Pemilahan kebijakan
Kebijakan prioritas
SIKLUS KEBIJAKAN2

8.  PREVENTION: (Last M, 1995)
PREVENTION
 to promote health,
 to preserve health,
 to restore health when it is impaired, and
 to minimize suffering and distress
 Jenisnya
 Primary Prevention
 Secondary Prevention
 Tertiary Prevention
 Contextual Prevention
KONSEPTUALISASI_1

9. Stage of disease Level of prevention Type of response
Pre-disease Primary Prevention Health promotion and
Specific protection
Latent Disease Secondary prevention Pre-symptomatic
Diagnosis and
treatment
Symptomatic Disease Tertiary prevention • Disability limitation for
early symptomatic disease
• Rehabilitation for late
symptomatic disease
Leavell’s Levels of Prevention

10. PRIMARY PREVENTION
 Action taken prior to the onset of disease, which removes
the possibility that the disease will ever occur.
 It signifies intervention in the pre-pathogenesis phase of a
disease or health problem.
 Primary prevention may be accomplished by measures of
“Health promotion” and “specific protection”
 It includes the concept of "positive health", a concept that
encourages achievement and maintenance of "an
acceptable level of health that will enable every individual
to lead a socially and economically productive life".
(WHO, 2008)

11. Primary prevention
Achieved by
Health Specific
promotion protection
Immunization and seroprophylaxis
Health education
chemoprophylaxis
Environmental modifications Use of specific nutrients or supplementations
Protection against occupational hazards
Nutritional interventions Safety of drugs and foods
Life style and behavioral changes Control of env hazards, e.g. air pollution
(WHO, 2008)

12. SECONDARY PREVENTION
 It is defined as “ action which halts the progress of a
disease at its incipient stage and prevents
complications.”
 The specific interventions are: early diagnosis (e.g.
screening tests, and case finding programs….) and
adequate treatment.
 Secondary prevention attempts to arrest the disease
process, restore health by seeking out unrecognized
disease and treating it before irreversible
pathological changes take place, and reverse
communicability of infectious diseases.
 It thus protects others from in the community from
acquiring the infection and thus provide at once
secondary prevention for the infected ones and
primary prevention for their potential contacts.
(WHO, 2008)

13. TERTIARY PREVENTION
 It is used when the disease process has advanced
beyond its early stages.
stages
 It is defined as “all the measures available to reduce
or limit impairments and disabilities, and to promote
the patients’ adjustment to irremediable conditions.”
 Intervention that should be accomplished in the
stage of tertiary prevention are disability limitation,
limitation
and rehabilitation.
rehabilitation
(WHO, 2008)

14. CONTEXTUAL PREVENTION
 Adalah upaya yang sistematik mencegah
epidemiological risk factors (disease determinants)
menjadi tidak terkendali untuk kemudian menuju
situasi “sakit”. Umumnya merupakan faktor sosio-
ekonomi, budaya dan lingkungan
 Literatur menyebutnya sebagai “Primordial
Prevention”
 Terkesan diskriminatif-non fundamental-non
strategis
 Sangat terkait dengan konsep Social Determinant of
Health dan Healthy Public Policy

15. BEYOND HEALTH DETERMINANTS (!)
UNBALANCED DIET SEDENTARY LIFE STYLE
+
% Lipids
+ + +
+ + +
↓ FIBERS
vegetables
OBESITY → DIABETES → CHD
cereal Sex hormone
changes +
-
Phytoestrogens CANCERS: breast,
bioactivate molecules - endometrium
↓ Folate, B6 → Homocysteinaemia → Thrombosis
Total Fat +
Trans fatty acids +
n-3 fatty acids -
Saturated fats Atherosclerosis
+
Antioxidants
-
Modified from: WHO, Global Status Report on NCD, 2010

16. POVERTY SEBAGAI RISK FACTOR
NCD
Meningkatnya Menurunnya:
•faktor resiko personal & • kualitas hidup
lingkungan • produktivitas
•Diet tdk seimbang •kemampuan adaptasi
• tabungan keluarga
Menurunnya :
• akses pengetahuan & •Meningkatnya
informasi hutang,
•akses pelayanan ketergantungan
POVERTY

17. EMPOWERMENT
KOMPONEN TERPENTING DALAM SEMUA JENJANG PREVENTIF

18. KONSEP EMPOWERMENT1
 Original definition:
 An intentional and repetitive process in which
individuals with insufficient resources acquire
resources in their local communities mainly
through mutual respect, caring, collective
participation, and critical reflections
(Zimmerman 2000)
 Namun, berlaku juga untuk komunitas
 Close community (sekolah, organisasi khusus.
dll)
 Open macro community

19. KONSEP EMPOWERMENT2
 Definisi yang lebih pas:
 The process in which individuals, organizations, and
the local community as a whole obtain the mastery
over the decision-making on one’s own lives
(Rappaport 1984)
 Mengandung konsep
 Kemampuan menguatkan “POWER” (Healey, 1998)
 Memecahkan masalah dengan penguasaan yang
cukup atas informasi, partisipasi & kapasitas
untuk mengintegrasi dalam berbagai aspek
kehidupan sehari-hari (Andersen, 2003)

20. KONSEP EMPOWERMENT3
 Definisi Kombinasi:
 Kekuatan setiap anggota masy tsb
dalam mengembangkan,
memanfaatkan dan merubah berbagai
sumber daya termasuk sosial
budaya, ekonomi dan politik untuk
kepentingan dan memecahkan
masalah mereka sendiri

21. DIMENSI
KAPASITAS INFORMASIONAL
 DEFINISI:
 Proses pemahaman diri dan lingkungannnya
secara dinamik dengan segala luaran yang
dihasilkannya
 Proses yang perlu diamati oleh POLICY MAKER
 Perubahan individu, keluarga, kelompok dan masy-
nya dalam pemahaman segala hal secara
individual dan/atau kolektif
 Proses keputusan kolektif yang dinamis (formation
& renewal)
 Jenjang analisa kebijakan:
 Individu – komunitas – pemerintahan setempat

22. DIMENSI
KAPASITAS PARTISIPASI
 DEFINISI:
 Proses keikutsertaan individu & kelompok dalam
berbagai kegiatan di dalam organisasi/
komunitasnya dan segala luaran yang
dihasilkannya
 Proses yang perlu diamati oleh POLICY MAKER
 Perubahan psikologis dan perilaku ndividu dalam
kemampuan kepemimpinan untuk organisasi/
komunitasnya
 Jenjang analisa kebijakan:
 Individu – komunitas – pemerintahan setempat

23. DIMENSI
KAPASITAS SINERGISTIK
 DEFINISI:
 Proses saling keterkaitan dan kebersamaan yang
menguatkan masing-masing individu dalam
berbagai formasi-kebersamaan yang kreatif dan
segala luaran yang dihasilkannya
 Proses yang perlu diamati oleh POLICY MAKER
 Peran kelembagaan setiap individu dalam
komunitasnya
 Proses dan materi keputusan dalam berbagai
kebijakan
 Jenjang analisa kebijakan:
 Individu – komunitas – pemerintahan setempat

24. Perkiraan
Efek Tdk
Menguntungkan
Tingkat
Pertisipasi
Merencanakan Tingkat Tindak
Pemberdayaan Kepercayaan Kemandirian
Artikulasi
Masalah
Kesehatan
Perkiraan
Efek
Menguntungkan
Modifikasi Paton, McIver, Johnston, 2007

25. KEBERHASILAN PREVENTIF
 TERGANTUNG FAKTOR:
 Pemahaman kausalitas dan faktor kontekstual
 Dinamika perkembangannya
 Identifikasi faktor risiko dan kelompok rentan
 Ketersediaan teknologi efektif untuk setiap tahap
preventif
 Kesiapan organisasi dalam melaksanakan
kebijakan & program preventif
 Kemandirian melalui proses pemberdayaan yang
konsisten dan berlanjut
 Dukungan sistem untuk monev dan
inovasi/pembaruan untuk lebih efektif

26. PENDEKATAN DALAM KEMANDIRIAN
 An analytical tool for empirical studies about the
developmental reconstruction of local
communities (Song, 2005)
 3 Pendekatan teoritis (theoretical framework)
 Pendekatan psikologis motivasional
 Pendekatan organisasional
 Pendekatan keterkaitan(relasional)

27. STUDI KASUS
TOBACCO CONTROL

28. Global Risk Assessment 2009
World Economic Forum
Oil and gas price spike
Retrenchment from globalization
Asset price collapse
TINGKAT KEPARAHAN (dlm USD)
NCD
Fiscal crisis
Flu pandemic
Food crisis
Infectious disease
PROBABILITAS
ECOSOC/UNESCWA/WHO Western Asia Ministerial Meeting, (Doha, Qatar, May 2009)

29. Commonality factors…
Tobacco Cardiovascular
Cancers
Diet
Diabetes
Physical Chronic Respiratory
Activity Osteoporosis
Oral Health
Alcohol
Mental Health
Source: WHO, Global Status Report on NCD, 2010

30. INDONESIA RANK 3rd
►of 1.3Billions smokers
Est 62 millions smokers
(WHO, Report on Global Tobacco Epidemic,2008)

31. ASEAN: 46% Smokers in
INDONESIA
Est No.deaths related
to tobacco*):
-427,948/yr
-1,172/day
*)Kosen, 2004. An Economic Analysis on Tobacco Use in Indonesia

32. INCREASING TREND IN INDONESIA
Smoker Prevalences among adults
Indonesia, 1995, 2001, 2004, dan 2007
70 65.6
62.2 63.1
60 53.4
50
40 34.4 Men
Laki
31.5 34.2
27
30 Women
Perempuan
20 Total
10 4.5 5.2
1.7 1.3
0
1995 2001 2004 2007
Sourse: Susenas 1995, 2001,2004 dan Riskesdas 2007

33. SMOKERS ARE GETTING
YOUNGER
Trend among age group 5-9 yrs old
1,8 Case from a village:
2
“Aldi (5yrs old) is addicted,”
his mother said. “..if he could
1,5 not get cigarette and smoke,
he will cry so hard and bang
% 1 his head to the wall.. “
0,6 Source Dr Widaystuti
0,4 Soerojo, 26 Juli 2010
0,5
0
1995 1998 2001 2004
5 - 9 yrs

34. SAME PATTERNS AMONG 15-19
YRS OLD
Indonesia, 1995, 2001, 2004, 2007
40 37.3
35 32.8
30
24.2
25
Laki
Men
20 18.8
13.7 17.3 Women
Perempuan
15
12.7 Total
10
7.1
5 1.9 1.6
0.3 0.2
0
1995 2001 2004 2007
Source: Susenas tahun (1995, 2001, 2004) dan Riskesdas 2007

35. • 2005:
• Expenditure for tobacco:
• 23Mi packs= Rp 103.5T = US$ 11,5Bi
• Est Health care costs:
• 11 diseases (Cancers, CVD, etc)
• = Rp 1.99T = US$ 221M
• Est. economic loss (Macro)
• Rp 61.6T = US$ 6,8Bi
• Est. Death rates:
• 399,000
• Productivity loss related to deaths:
• US$ 4.9B
• Productivity loss related illness:
• US$ 1.9B
ECONOMIC LOSS

36. ECONOMIC LOSS
• Total economic loss related to tobacco
consumption
• Rp 167.1T = US$ 18,5B
• 5.1 times greater than state income from
tobacco tax
Kosen,2007 unpublished data presented in IPHA National
Congress 2007

37. Conclusion
IN INDONESIA:
Tobacco is un-controlled and un-regulated
consumption good

38. ROOT CAUSES?

39. STRATEGIC LOST
Effective convening stakeholders (-)
Brokering Knowledge (-)
Advocacy (-)

40. Kepemimpinan & Aliansi
 TANTANGAN-KELEMAHAN:  PELUANG-KEKUATAN:
 Desentralisasi yang kompleks  NCD Summit sbg momentum
lumpuh dlm hadapi MDG-NCD  Komitmen pimpinan Kemenkes
 Sektoral belum terkoordinasi  Aliansi civil society dengan
 SDH kompleks, tmsk legislator (mis: Kaukus Kes di
“diasapi” shg NCD menuju DPR), perlu dikembangkan
“communicated diseases” sampai kab/kota
 Regulasi berbagai sektor
untuk NCD blm dikompilasi-
kodifikasi secara sistematik

41. COSTED PLAN
 TANTANGAN-KELEMAHAN:  PELUANG-KEKUATAN:
 Kemampuan pusat dan  Perencanaan programatik
daerah untuk perencanaan sudah ada tetapi perlu sinergi
MDG-NCD terintegrasi melaui strategi Health in All
antar sektor blm eksis Policy Development
 Pilar R&D belum efektif
mendukung

42. LEARNING CAPACITY
 TANTANGAN-KELEMAHAN:  PELUANG-KEKUATAN:
 Sektoral blm terkapasitasi,  Menko Kesra siap jadi tempat
daerah idem ditto utk mekanisme koordinasi
 Regulasi lebih lanjut harus  HSS dari GF bs jd entry untuk
dilakukan untuk kepentingan kapasitasi stakeholders
Integrated MDG-NCD  Sedang disusun SKN baru
actions. memasukkan sub-sistem
 Sisfokes MDG-NCD msh hrs Litbangkes tersendiri, peluang
diharmonisasi sec sinergis, utk Knowl Mgmt MDG-NCD
dan jg utk eval
 Litbangkes blm
tersosialisasi utk MDG-NCD

43. SCALING-UP &INVESTMENT
 TANTANGAN-KELEMAHAN:  PELUANG-KEKUATAN:
 Pusat masih rowing (!fair  CSR dan donor lain sdh ada
enough for starter), walau minimal (inadequate)
daerah blm tau NSPK arah  Fundamen untuk yan sdh ada
kedepan (yankes primer & rujukan)
 NCD terkait industri  UKBM tinggal ditingkatkan lagi
(rokok, makanan, susu
formula, kebugaran, dll):
LAWAN ATAU KAWAN
dalam scaling up?

44. HRH SKILLS
 TANTANGAN-KELEMAHAN:  PELUANG-KEKUATAN:
 Kompetensi  MTKI-MTKP dapat menjadi
comprehensive PH (Inter- jalur utk kepentingan
professional education) standarisasi kompetensi dan
 Continuing Public Health harmonisasi global Nakes
Education blm terstruktur  LAM mandiri untuk profesi
disemua jenjang kesehatan

45. HEALTH PERFORMANCES
 TANTANGAN-KELEMAHAN:  PELUANG-KEKUATAN:
 Indikator sukses NCD  HSS dari GF baru dimulai
belum ditetapkan, terkait  RAN & RAD MDG sudah ada
paradigma sehat, quality tinggal mengisi komponen
of life termasuk untuk NCD
pemulihan (3rd level
prevention)
 Budaya “hari esok lebih
baik dlm pengetahuan”
blm eksis

46. FRAMEWORKS

47. STAR FRAMEWORK 1
For Synergism
TC
MISSION
SKILLS & TYPE OF
MINDSETS HIERARCHY
SYNERGISM
FOR TC
TC WORKING
INCENTIVES PROCESS

48. The Dynamics 2
TC
TARGET Structure
And
Mechanism
Contextual Competencies &
factors Capabilities
Related
Supporting GOVERNING
facilities TC AT LEVELS

49. 3
TC LEADERSHIP
V IS IO N IN G
Regulations
Resources
Program & Effective
&Policies services
TC
S yn e rg is m
P H is p o lit ic ( e ffe c t iv e Kn o w le d g e M g m t
a llia n c e s )
S O F T S KIL L S

50. Inclusive Process 4
TC KEY & PRIMARY
STAKEHOLDERS MTGS PLENARY
DISCUSSION
SURVEILL & COUNTER M
Initiation within Core Team
Data projections and scenarios
RES-DEVT
Discussion of baselines
Data collection & analysis
Final
SYS CAP SYNTHESIS,
Strategies and KPIs
CONSOLIDA
Plan
TION AND
SWOT REGULATORY VALIDATION
ANALYSIS
STRATEGIES &
ACTIVITIES
HEALTH
ADJUST/ITERATE
SYSTEM AS NECESSARY
AND OTHER
CONTEXTUAL
FACTORS
MONITORING & EVALUATION

51. 5
Learning & Innovation
Global – Regioanl – National - Local
Universities-Research Institutions
Universities & Know & Tech
research
institutions have Tacit & embedded knowl
ability and skills Tobacco Demand
Opp &
in KNOWLDEGE Threats
CREATION & TobaccoSupply
PRESERVATION
benefit to all TC dynamics
TC Providers (Healthcare etc)

52. VISION-MISSION-
STRATEGIES
Based on the SWOT and the frames

53. VISION & MISSIONS
 VISION:
 Tobacco control for community self-reliance in
achieving productive health
 MISSIONS:
 Community empowerment in establishing TC
 Financing TC including for promotive, protective,
curative, cessation and rehabilitation
 Good governance for TC, including innovation in
TC for TC development

54. SWOT STRATEGIES

55. “Partus Macet”
 Increase Tobacco taxes and price
 Graphic Health Warnings
 Total ban for promoting smoking
 Non-smoking areas

56. 3 Burning Issues
 NATIONAL REGULATIONS (!)
 Approval of the Implementation Regulation draft
(PP draft) by the President, with provision of 100%
smoke-free indoor environment and at least 50%
pictorial health warnings
 Absence (up and down process) of a
comprehensive Tobacco Control Bill
 Indonesia has not ratified the Framework
Convention on Tobacco Control (FCTC)

57. STRATEGIC MAPPING??
NCD outcomes &
sattisfaction
Budget
support
Tobacco use
control
Advocacies & Knowledge Policy Development & Data
Brokering Program improvement Clearinghouse
Regulatory Health care Econ measures Public Awareness &
Devt Prog for TC For tobacco use Counter Measres
Policy analysis Regulatory Trainings & HC facilities Comm TC TC
capacity BodyLinks Educ for TC TC efforts Financing networks
Regulation Capacitating TC advocacy Community Res & TC surveillence
Infrastructures TC & Empowerment Devt on & counter
Devt system Financing For TC TC measures
Transparancies-Accountability-Mutual Understandings-Effective Collaboration
LEADERSHIP & TC ALLIANCES

58. Strategy Objectives & 1 etc
Activities

59. YEARLY TARGETS AND
COSTED ACTIVITIES
Based on established KPIs

60. STAKEHOLDERS’ MATRIX
Critically Important for
Strategic Map Excecution

61. The Matrix
 Key and Primary Stakeholders’name
 Interests and its description
 Strengths and weaknesses
 Role expected from them
 Advocacy process needed to approach them

62. STUDI KASUS
KESEHATAN JIWA

63. WHO Definition of Health
 Health is a state of complete
physical, mental and social well-
being and not merely the absence of
disease or infirmity (1948).
Dikuti dari: Unutzer, 2011

64. TREN DALY 1999-2020
1999 Disease or Injury 2020 Disease or Injury
1. Acute lower respiratory infections 1. Ischaemic heart disease
2. HIV/AIDS 2. Unipolar major depression
3. Perinatal conditions 3. Road traffic injuries
4. Diarrhoeal diseases 4. Cerebrovascular disease
5. Unipolar major depression 5. Chronic obstructive pulmonary disease
6. Ischaemic heart disease 6. Lower respiratory infections
7. Cerebrovascular disease 7. Tuberculosis
8. Malaria 8. War
9. Road traffic injuries 9. Diarrhoeal diseases
10. Chronic obstructive pulmonary disease 10. HIV
11. Congenital anomalies 11. Perinatal conditions
12. Tuberculosis 12. Violence
13. Falls 13. Congenital anomalies
14. Measles 14. Self-inflicted injuries
15. Anaemias 15. Trachea, bronchus and lung cancers
DALY = Disability-adjusted life year
Source: WHO, Evidence, Information and Policy, 2000

65.  Released October 4, 2001
 http://www.who.int/whr

66. World Health Report 2001
Messages (1-3)
Mental health is relevant to all of health.
Mental disorders are real, diagnosable, common and
universal. If left untreated, they can produce suffering
and severe disability in individuals, and major social
and economic losses.
Mental disorders are treatable. Prevention and
treatment are possible and feasible, but currently most
sufferers are unreached.

67. World Health Report 2001
Recommendations
• Provide treatment in primary care
• Make psychotropic medications available
• Give care in the community
• Educate the public
• Involve communities, families, and consumers
• Establish national policies, programs, and legislation
• Develop Human resources
• Link with other sectors
• Monitor community mental health
• Support more research.

68. Prev Gg Mental (LAMPUNG: 6,8%)
Riskesdas, 2007

69. Adverse Childhood Experience Dampak traumat & Perilaku Efek Jangka Panjang dr ACE
(ACE) Beresiko akibat ACE
Kekerasan pd anak Efek Neurobiologis Penyakit & Kecacatan
 Pertumbuhan neurol tergg
Kekerasan emosional  Penyajit Jantung Koroner
 Kesulitan menahan amarah
berulang  Halusinasi
 Kankes
 Kekerasan fisik berulang  Peny Paru Kronis
 Depresi
 Kekerasan seksual  Reaksi panik  Emfisema
 Kecemasan  Asma
Lingkungan keluarga  Msalah somatik  Peny Hati
traumatik  Sulit tidur  Rfaktur
 Adiksi Napza  Lemah ingatan  Kualitas kesehatan rendah
 Memori menakutkan
 Perceraian  STD
 Disosiasi
 Anggota keluarga depresi  HIV/AIDS
 KDRT thd ibu Tekanan sosial
Perilaku Beresiko
 Anggota keluarga dipenjara  Homelessness
 Merokok
 Kehilangan keluarga  Makan berlebihan  Pelacuran
 Tdk mau beraktifitas  Kekerasan, kriminalitas
Anak yg terabaikan  Niat bunuh diri  Tdk mampu bekerja
 Pembiaran fase tumbuh  Alkohol  Kekerasan berulang
 Kebutuhan fisik, sosial dan  Napza
 Kemampuan mengasuh kel
 Pasangan sesksual berlebih
emosional terabaikan tbts


70. Korelasi Depresi Mental
Dengan Skor ACE
80
70
60
% With a Lifetime History of
50
Depression
40
Women
30
Men
20
10
0
0 1 2 3 >=4
ACE Score
N = 8,022 p<0.001 Jenning, 2011

71. Korelasi Percobaan Bunuh
Diri Dengan Skor ACE
25
4+
20
% Attempting Suicide
15
3
10
5 2
1
0
0
ACE Score
N = 8,022 p<0.001 Jenning, 2011

72. Korelasi Halusinasi Dengan
Skor ACE
12
Adiksi
Ever Hallucinated* (%)
10
Napza/
8 Alkohol
No
6
Yes
4
2
0
0 1 2 3 4 5 6 >=7
ACE Score
*Adjusted for age, sex, race, and education. Jenning, 2011

73. Korelasi Kemampuan Mengingat
Dengan Skor ACE
ACE Score
1 2 3 4 5
ACE Score
N = 8,022 p<0.001 Jenning, 2011

74. Korelasi Merokok
Dengan Skor ACE
20
18
16
14
12
% 10
8
6
4
2
0
0 1 2 3 4-5 6 or more
ACE Score Jenning, 2011
N = 8,022 p<0.001

75. Korelasi Menjadi
Penasun Dengan Skor
ACE
3,5
3
% Have Injected Drugs
2,5
2
1,5
1
0,5
0
0 1 2 3 4 or more
ACE Score
Jenning, 2011 N = 8,022 p<0.001

76. KDRT Dengan Skor ACE
N = 8,022 p<0.001 Jenning, 2011

77. Pasangan Seksual >50org
Dengan Skor ACE
4
3
Adjusted Odds Ratio
2
1
0
0 1 2 3 4 or more
ACE Score
N = 8,022 p<0.001 Jenning, 2011

78. Kehamilan Tak Terencana
Dengan Skor ACE
80 Unintended Pregnancy
70 Elective Abortion
% have Unintended PG, or AB
60
50
40
30
20
10
0
0 1 2 3 4 or more
ACE Score
N = 8,022 p<0.001 Jenning, 2011

79. ACE pada Anak Laki
Dengan Menghamili Orang
35
Percent who impregnated
1.8x
30
1.4x
a teenage girl
25 1.3x
20 1.0 ref
15
10
5
0
Not 16-18yrs 11-15 yrs <=10 yrs
abused Age when first abused
Jenning, 2011

80. Performansi Ditempat Kerja
Dengan Skor ACE
Jenning, 2011

81. Kesimpulannya?

82. Kematia
n
dini
Masalah
sosial,
Diabilita
s & peny
Kehidup
an sosia
beresiko l
kesehata
n
Ganggua
n kognit
if, emosi
& sosial onal,
Perkemb
angan si
stem syaraf te
rganggu
Masa Ka
nak Berk
elainan (
Adverse
Child Ex
perience
s)

83. Dikuti dari: Unutzer, 2011

84. Timbal Balik (Vice Versa)
Cancer
Chronic Physical
Pain 10-20%
25-50%
Neurologic
Mental Health / Disorders
Smoking, Obesity, Substance Abuse
Physical Inactivity 10-20%
40-70%
Heart Disease Diabetes
10-30% 10-30%
Unutzer, 2011

85. Determinan Kesehatan Jiwa
 Kesehatan Biologis
 Perilaku individual
 Lingkungan sosial
 Lingkungan fisik
 Akses ke layanan kesehatan dasar & rujukan
 Kebijakan kesehatan dan program
 Kebijakan sosial dan kesejahteraan

86. Kekerasan &
Kriminalitas
Adiksi Masalah Kemiskinan
Pengangguran
Napza Keswa homeless
Masalah
Kes fisik

87. Social Learning/
Social Cognitive
Theory
PERILAKU
PERSONAL
LINGKUNGAN
Kontribusi terbesar perilaku
(abnormal) adalah
LINGKUNGAN

88. Kunci Sukses
IMPLEMENTASI

89. Intermediate Final
Input Output Outcome Impact
Finansial Goods and Access to, use Effect on
SarPras services of, and dimension
produced by satisfaction of well-
inputs with services being
(Yankes di (Cakupan, (Kesakitan/
Puskes, Kepuasan) Kematian)
Pustu, dll)
Pendekatan sistem dlm
evaluasi kebijakan

90. Jebakan dlm proses
Uraian masalah Kata siapa?
Kerangka kebijakan Kacamata siapa?
Kebijakan prioritas Tradisi kebijakan sbg
kendala (bounded)
Program yg harus Kapasitas &
dikerjakan kompetensi yg dimiliki
‘Bounded rationality’ (Simon) –
Berupaya betul untuk rasional tetapi terkendala oleh
kompleksitas, ketidakpastian, ideologi/paradigma dan
kepentingan

91. Nilai2 Dalam Analisis
Realitas Nilai-Nilai
Analisis
Kebijakan

92. SOLUSI?_1
INCREMENTAL & ITERATIVE
Proses kebijakan adalah perubahan sosial
Melangkah step by step & win-win
Tidak terikat pada framework yg kaku
Kesalahan merupakan lessons learned berharga
Proses kebijakan adalah proses belajar yg berulang
Kumpulan cerita pengalaman
Bangunan pengertian pihak berkepentingan
Menguji solusi pd skala kecil
Berujung pd shared vision, norms, practices

93. Instrumentasi utk Dialog
Disadur dari Issacs, 1999

94. Morisson, 2005

95. SOLUSI?_2
FEASIBILITY
Sec teknis kebijakan mampu laksana
Tidak bertentangan dengan kebiasan dan
kebijakan yang ada
Memecahkan kendala & menguntungkan di masa
depan

96. PROSES DIHARAPKAN
 3 KAPASITASI 3 PROSES
KEBIJAKAN:
 Kapasitasi untuk
rasional (‘evidence Riset kebijakan
based’)
 Kapasitasi dlm Drafting
mencari dukungan
dan implementasi
Sensitisasi &
 Kapasitasi dlm formulasi
siklus kebijakan
untuk improvement

97. Kapasitasi utk Rasional
 Formulasi tujuan-tujuan pengembangan
kebijakan
 Pengumpulan data (riset kebijakan)
 Rasionalisasi permasalahan yg ada (pohon
masalah  kaitkan dengan teori, bila ada)
 Formulasi berbagai skenario
 Membandingkan berbagai skenario
 Memutuskan skenario pilihan, program dan
komitmen

98. Kapasitasi dlm dukungan
 Membangun aliansi, sekutu dan mitra
 Mereduksi faktor oposisi
 Ikuti prosedur sosialisasi dalam implementasi
kebijakan

99. Kapasitasi dlm implementasi
kebijakan
 Asumsi suatu kebijakan:
 Disusun berdasarkan data yang (terbatas) ada
 Kontekstual yang memiliki tk ketidakpastian
tertentu
 Oleh karena itu perlu kapasitasi dalam
implementasi:
 Kemampuan riset kebijakan
 Kapasitas sisfo program
 Kapasitas diklat

100. PERAN IAKMI DI
DAERAH
Analisis Organisasi &
Strategi Pengembangan

101. KELEMAHAN INTERNAL
 Struktur yang aktif:
 32 dari 33 Propinsi
 Sedikit sekali kab/kota yang sudah miliki
kepengurusan
 Keanggotaan masih merupakan masalah
 Continuing Public Health Education belum jalan
 Kebutuhan (need) sudah jelas
 Harapan (demand) eksplisit disebutkan
 Aliansi dengan pemerintah belum efektif

102. PELUANG YANG TERBUKA
 HPEQ mendorong perbaikan sisi suplai PT
kesmas, dalam hal
 Standarisasi pendidikan kesmas
 Akreditasi
 Kelulusan yang efektif
 MTKI-MTKP mendorong profesi untuk
 Registrasi nakes
 Kelulusan efektif dan berstandar

103. PELUANG YANG TERBUKA
 Permenkes ttg perlunya pemimpin kesehatan
miliki ketrampilan manajemen kesehatan
 Peta jalan perlu disusun, yaitu:
 Penguatan IAKMI di daerah
 Registrasi anggota (termasuk survei
kebutuhan anggota)
 STR anggota melalui MTKP
 Continuing PH education (termasuk
pendidikan profesi)
 Advokasi sektor kesehatan untuk posisi
profesi yg lebih strategis

104. CLOSING POINT

105. Aliansi Jangka Panjang
Pemerintah Akademisi
 Kebijakan yg mendorong  Riset kebijakan yg efektif
 Keterbukaan thd sinergisme  Pendampingan implikasi riset
 Penyediaan sumber daya  Berorientasi outcome kesehatan
Donor termasuk
Organisasi Profesi
swasta
 Pelayanan & advokasi  Penyediaan sumberdaya
 Penyediaan sumberdaya  Political pressure thd pemerintah
 Translasi ilmu ke praktek  Infrastruktur yg bersifat global

106. IAKMI di daerah? Program kerja?
duh…
Mari kita diskusi..