2. UU No.8 tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen
Tujuan :
Meningkatkan kemampuan dan kemandirian
konsumen untuk melindungi diri
Menghindarkan dari ekses negatif
Meningkatkan pemberdayaan konsumen
Mengandung unsur kepastian hukum dan
keterbukaan informasi
Menumbuhkan sikap yg jujur dan bertanggung
jawab
Meningkatkan kualitas jasa untuk menjamin
keamanan, kenyamanan dan keselamatan
3. Ketentuan umum (1) :
• Perlindungan Konsumen : segala upaya yang
menjamin adanya kepastian hukum untuk
memberi perlindungan kepada konsumen
• Konsumen : setiap orang pemakai barang dan
atau jasa, untuk kepentingan sendiri, keluarga,
orang lain, maupun mahluk hidup lain dan tidak
untuk diperdagangkan
• Barang : setiap benda berwujud/tidak,
bergerak/tidak, dapat dihabiskan/tidak, dapat
untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan
atau dimanfaatkan konsumen
4. Ketentuan umum (2) :
• Jasa : setiap layanan yg berbentuk pekerjaan atau
prestasi yg disediakan bagi masyarakat untuk
dimafaatkan oleh konsumen
• Pelaku usaha : setiap orang perseorangan/ badan
usaha, badan hukum/tidak, didirikan/
berkedudukan/melakukan kegiatan di Indonesia,
baik sendiri/bersama-sama melalui perjanjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang
ekonomi
• Promosi : kegiatan pengenalan/penyebarluasan
informasi suatu barang dan atau jasa untuk
menarik minat beli konsumen terhadap barang/jasa
yg akan dan sedang diperdagangkan
5. HAK KONSUMEN (PASIEN) :
Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dlm
mengkonsumsi jasa/barang (obat)
Hak untuk memilih jasa pelayanan/ barang (obat) sesuai
dengan nilai tukar, kondisi dan jaminan yang diijinkan
Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai
jasa pelayanan
Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya
Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya
penyelesaian sengketa
Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
Hak untuk dilayani secara benar, jujur dan tidak
diskriminatif
Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi apabila
jasa/barang (obat) yg diberikan tidak sesuai sebagaimana
mestinya
6. Kewajiban konsumen (Pasien) :
• Membaca atau mengikuti petunjuk informasi
dan prosedur pelayanan demi keamanan dan
keselamatan
• Beritikat baik dalam penggunaan jasa
pelayanan
• Membayar sesuai dengan nilai tukar yang
telah disepakati
• Mengikuti upaya penyelesaian hukum
sengketa perlindungan konsumen
7. Kewajiban Farmasis sebagai pelaku usaha :
• Beritikat baik dalam melakukan pelayanan
• Memberikan informasi yang benar, jelas dan
jujur
• Memperlakukan dan memberikan pelayanan
dan barang (obat) kepada konsumen/pasien
secara jujur, benar dan tidak diskriminatif
• Menjamin mutu pelayanan (kompetensi)
berdasarkan standar mutu pelayanan
(standar kompetensi) yang berlaku
• Memberi kompensasi atau ganti rugi akibat
kerugian atas pemberian pelayanan/barang
(0bat) yang tidak sesuai
8. Hak Farmasis sebagai pelaku usaha :
Menerima pembayaran sesuai dgn
kesepakatan mengenai jenis dan kondisi
barang (obat) serta nilai jasa
Mendapat perlindungan hukum dari tindakan
konsumen yg beritikat tidak baik
Melakukan pembelaan diri
Rehabilitasi nama baik apabila secara hukum
bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan
oleh jasa pelayanan dan barang (obat) yang
diberikan
9. LARANGAN BAGI PELAKU USAHA
• Memproduksi/memperdagangkan barang/jasa
yang tidak memenuhi/sesuai dengan standar
• Memperdagangkan sediaan farmasi dan
pangan yang rusak, cacat, atau bekas dan
tercemar, dengan atau tanpa memberikan
informasi secara lengkap dan benar
• Menawarkan, mempromosikan atau
mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen
makanan, alkes, dan jasa pelayanan kesehatan
dengan cara menjanjikan pemberian hadiah
berupa barang/jasa lain
10. HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
NAKES DIKAITKAN DENGAN UU
KESEHATAN
• Pasal 50, didalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan
maka nakes bertugas menyelenggarakan atau melakukan
kegiatan sesuai dengan bidang keakhlian atau kewenangan
nakes yang bersangkutan
• Pasal 53 (1), Nakes berhak memperoleh perlindungan
hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya
• Pasal 53 (2), Nakes dalam melaksanakan tugasnya
berkewajiban mematuhi standard profesi dan menghormati
hak pasien :
– Hak atas informasi
– Hak memberikan/menolak persetujuan
– Hak atas pendapat kedua
– Hak atas rahasia kedokteran/kefarmasian?
• Pasal 54, tindakan disiplin dapat dikenakan terhadap nakes
yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam
melaksanakan profesinya
11. HUBUNGAN KERJA PROFESI KESEHATAN
ANTAR
PROFESI
ETIKA
KESEHATAN
PROFESI
KESEHATAN
SEJAWAT
HUKUM
KESEHATANPELANGGAN/PASIEN
HUKUM UMUM
12. PENYELESAIAN PERMASALAHAN
PELAYANAN KESEHATAN
TAHAP PERTAMA (INTERN):
PENDEKATAN MEDIS OLEH TIM AUDIT MEDIS MAUPUN KOMISI
PENILAIAN MALPRAKTIS
TAHAP KEDUA (BERHUBUNGAN DENGAN KODE ETIK):
KESALAHAN ETIKA (MORAL INSENSIBILITY) PELANGGARAN ETIKA:
PELANGGARAN ETIKA PROFESI MAJELIS KODE ETIK BUKAN
PELANGGARAN HUKUM
PELANGGARAN PERATURAN HUKUM PANITIA PERTIMBANGAN
PEMBINAAN ETIK SANKSI NASEHAT/TEGORAN/TINDAKAN
ADMINISTRATIF DIPUTUSKAN MENKES
STANDAR PROFESI DAN HAK PASIEN (PROFESSION INSENSIBILITY)
DIKENAI TINDAKAN DISIPLIN SANKSI ADMINISTRATIF/ PEMBAYARAN
GANTI RUGI YANG DITETAPKAN OLEH MAJELIS DISIPLIN TENAGA
KESEHATAN
TAHAP KETIGA : KESALAHAN MEDIS YANG DAPAT
DIPERTANGGUNGJAWABKAN SEBAGAI PELANGGARAN HUKUM
PERDATA/PIDANA DITETAPKAN TERLEBIH DAHULU PERADILAN
PROFESI, KEMUDIAN DISERAHKAN PADA PERADILAN UMUM