Sistem peradilan internasional terdiri dari Mahkamah Internasional, Mahkamah Pidana Internasional, dan panel-panel khusus pidana internasional yang mengadili kejahatan berat. Ketiga lembaga ini memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelanggaran hukum internasional oleh negara-negara atau individu.

1. SISTEM HUKUM DAN PERADILAN INTERNASIONAL
Standar Kompetensi : Menganalisis sistem hukum dan
peradilan internasional
Standar Kompetensi : Mendeskripsikan sistem hukum dan
peradilan internasional
Indikator
1. Mendeskripsikan peranan lembaga internasional
2. Mengidentifikasi kewenangan Mahkamah Internasional
SISTEM PERADILAN INTERNASIONAL
Kata system dalam kaitannya dengan peradilan internasional
adalah unsur-unsur atau komponen-komponen lembaga
peradilan internasional yang secara teratur saling berkaitan
membentuk suatu kesatuan dalam rangka mencapai keadilan
internasional. Komponen-komponen tersebut terdiri dari :
1. Mahkamah Internasional ( The International Court of
Justice )
2. Mahkmah Pidana Internasional ( The International
Criminal Court )
3. Panel Khusus dan Spesial Pidana International ( The
international Criminal Tribunals and Special Courts ).

2. A. Mahkamah Internasional
Mahkamah Internasional adalah organ utama lembaga
kehakiman PBB,yang berkedudukan di Den Haag,Belanda.
Didirikan pada tahun 1945 berdasarkan Piagam
Perserikatan Bangsa-bangsa.
a. Komposisi mahkamah internasional
Pasal 9 Statuta MI menjelaskan,komposisi Mi terdiri dari
15 ( lima belas) hakim. Dua diantaranya merangkap
ketua dan wakil ketua MI.Masa jabatannya adalah 9
tahun. Ke- 15 calon hakim tersebut direkrut dari warga
negara anggota yang dinilai cakap di bidang hukum
internasional,Dari daftar calon ini, majelis Umum dan
Dewan keamanan secara independen melakukan
pemungutan suara untuk memilih anggota
Mahkamah.Para calon yang memperoleh suara
terbanyak terpilih menjadi hakim MI. Biasanya 5 hakim
MI berasal dari negara anggota tetap DK PBB ( Amerika
Serikat, Inggris,Perancis,China,dan Rusia).
b. Fungsi utama Mahkamah Internasional
Fungsi utama MI adalah menyelesaikan kasus-kasus
persengketaan internasional yang subyeknya adalah
negara .dalam hal ini ada tiga kategori negara yaitu:

3. 1. Negara anggota PBB,menurut pasal 35 ayat 1 Statuta
MI dan pasal 93 ayat 1 Piagam PBB,negara anggota
PBB otomatis mempunyai hak untuk beracara di MI.
2. Negara yang bukan anggota PBB yang menjadi
anggota Statuta MI.
Negara dalam kategori ini dapat beracara di MI
asalkan memenuhi persyaratan yang diberikan oleh
Dewan Keamanan PBB atas dasar pertimbangan
Majelis Umum PBB.Adapun persyaratan tersebut
adalah bersedia menerima ketentuan dari Statuta
MI,Piagam PBB dan segala ketentuan berkenaan
dengan MI.
3. Negara bukan anggota Statuta MI.negara-negara yang
masuk dalam kategori ini diharuskan membuat
deklarasi bahwa tunduk pada semua ketentuan M
dan Piagam PBB.
c. Yuridiksi Mahkamah internasional
Yang dimaksud dengan yuridiksi adalah kewenangan
yang dimiliki oleh MI yang bersumber pada hokum
internasional untuk menentukan dan menegakkan
sebuah aturan hokum.yuridiksi ini meliputi:
1. Memutuskan perkara-perkara pertikaian(contentious
case )

4. 2. Memberikan opini-opini yang berupa nasehat
( advisory opinion )
B. Mahkamah Pidana Internasional
MPI merupakan mahkamah pidana internasional yang
berdiri permanen berdasarkan traktat multilateral. MPI
bertujuan untuk mewujudkan supremasi hukum
internasional dan memastikan bahwa pelaku kejahatan
berat internasional dipidana.
MPI disahkan pada tanggal 1 Juli 2002 dan dibentuk
berdasarkan Statuta Roma yang telah lahir terlebih dahulu
pada tanggal 17 Juli 1998. Tiga tahun kemudian,yaitu
tanggal 1 juli 2005 Statuta Roma telah diterima dan
diratifikasioleh 99 negara. MPI berkedudukan di Den
Haag,Belanda.
a. Komposisi MPI
MPI terdiri dari 18 orang hakim yang bertugas selama 9
tahun tanpa dapat dipilih kembali.paling tidak separuh
dari mereka kompeten di bidang hukum pidana dan
acara pidana; sementara paling tidak lima diantaranya
mempunyai kompetensi di bidang hukum internasional
misalnya hukum HAM internasional atau hukum
humaniter internasional.
Prinsip yang mendasar dari Statuta Roma adalah bahwa
MPI merupakan pelengkap bagi yuridiksi pidana
nasional,ini berarti Mahkamah harus mendahulukan

5. system nasional,jika system nasional yang ada benar-
benar tidak mampu dan tidak bersedia untuk melakukan
penyelidikan atau menuntut tindak kejahatan yang
terjadi,maka akan diambilalih di bawah yuridiksi
Mahkamah.
b. Yuridiksi MPI
Yuridiksi atau kewenangan yang dimiliki oleh MPI untuk
menegakkan aturan hukum internasional atau memutus
perkara terbatas terhadap pelaku kejahatan berat oleh
warga negara dari negara yang telah meratifikasi Statuta
Mahkamah.
Pasal 5-8 Statuta Mahkamah menentukan 4 ( empat)
jenis kejahatan berat,yaitu sebagai berikut:
1. Kejahatan genosida (the crime of genocide),yaitu
tindakan jahat yang berupaya untuk memusnahkan
keseluruhan atau sebagian dari suatu bangsa,
etnik,ras ataupun kelompok keagamaan tertentu.
2. Kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against
humanity),yaitu tindakan penyerangan yang luas atau
sistematis terhadap populasi penduduk sipil tertentu.
3. Kejahatan perang ( war crimes),yaitu:
a. Tindakan berkenaan dengan kejahatan
perang,khususnya apabila dilakukan sebagai bagian
dari suatu rencana atau kebijakan atau sebagian

6. dari suatu pelaksanaan secara besar-besaran dari
kejahatan tersebut
b. Semua tindakan terhadap manusia atau hak milik
nya yang bertentangan dengan Konvensi Jenewa
(misalnya pembunuhan berencana,penyiksaan,
eksperimen biologis,menghancurkan harta benda,
dan lain -lain).
c. Kejahatan serius yang melanggar hukum konflik
bersenjata internasional ( misalnya menyerang
obyek-obyek sipil,bukan obyek militer,
Membombadir suatu desa atau penghuni
bangunan-bangunan tertentu yang bukan obyek
militer).
4. Kejahatan agresi( the crime of aggression),yaitu
tindak kejahatan yang berkaitan dengan ancaman
terhadap perdamaian.
C. Panel Khusus dan Spesial Pidana internasional
Panel Khusus Pidana Internasional,PKPI dan Panel Spesial
Pidana internasional,PSPI adalah lembaga peradilan yang
berwenang mengadili para tersangka kejahatan berat
internasional yang bersifat tidak permanen( ad
hoc),artinya setelah selesai mengadili,peradilan ini
dibubarkan.
Dasar pembentukan dan komposisi penuntut maupun
hakim ad hoc ditentukan berdasarkan resolusi Dewan

7. keamanan PBB,sedangkan yuridiksi PKPI dan PSPI
menyangkut tindak kejahatan perang dan genosida tanpa
melihat apakah negara dari si pelaku tersebut sudah
meratifikasi statute MPI atau belum.
Perbedaan antara PKPI dan PSPI terletak pada terletak
pada penuntut dan hakim ad hoc-nya.
Pada PSPI komposisi penuntut dan hakim ad hoc-nya
merupakan gabungan antara peradilan nasional dan
internasional,sedangkan pada PKPI komposisi sepenuhnya
ditentukan berdasarkan ketentuan peradilan internasional.
Contoh-contoh PKPI antara lain:
a. International Criminal Tribunal For Rwanda
b. International Criminal Tribunal for Yugoslavia
Contoh-contoh PSPI antara lain:
a. Special Court for Cambodia
b. Special Court for Irak
c. Special Court for Sierra Leone