Perkuliahan Perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 21/26

1. ASSALAMU’ALAIKUM wr.wb
perpajakan 1

2. KELOMPOK 1
1. KHAIRUNNISA’
2. MARLINA RATIS NURVIKA
3. NOVA ARDILA
perpajakan 2

3. PPh Pasal 21
dan/atau PPh Pasal
26
perpajakan 3

4. Latar Belakang
Walaupun sudah ada dalam peraturan
perundang-undangan yang dibuat oleh
pemerintah, tetapi masih banyak
masyarakat yang belum mengetahui secara
pasti bagaimana mekanisme pemungutan
PPh Pasal 21 dan/ atau PPh pasal 26 itu
sendiri, serta hal lain yang bekaitan dengan
hal tersebut.
perpajakan 4

5. Pengertian
PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26
merupakan pajak penghasilan sehubungan
dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang
dilakukannya wajib pajak orang pribadi
baik itu dalam negeri jika itu PPh Pasal
21 dan PPh Pasal 26 wajib pajak orang
pribadi luar negeri.
5
perpajakan

6. Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan (PPh)
Pasal 21 adalah Pasal 21 Undang-undang pajak
Penghasilan Peraturan direktur Jenderal Pajak
Nomor Per 57/Pj./2009 yang baru diubah tanggal
12 Oktober 2009 lalu.
PPh Pasal 26 terdapat dalam Pasal 26 Undang-undang
Pajak Penghasilan 2008 yang berlaku
sejak tanggal 1 Januari 2009. Selain itu diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
258/PMK/.03/2008 tentang pemotongan pajak
penghasilan Pasal 26.
6
perpajakan

7. Pemotong Pajak
Pemberi kerja yang terdiri atas orang pribadi
atau badan, baik pusat, cabang, perwakilan
maupun unit yang memberi gaji, upah, honor
atau pembayaran lain,
Bendahara atau pemegang kas pemerintah,
Badan penyelenggara jaminan sosial tenaga
kerja dan badan lain yang membayar THT,
perpajakan 7

8. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha
atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar
honorarium atau pembayaran lain,
Penyelenggara kegiatan
Sedangkan pemotong Pajak Penghasilan Pasal
26 yaitu : 1) badan pemerintah, 2) subjek pajak
dalam negeri, 3) bentuk usaha tetap, 4)
penyelenggara kegiatan, 5) perwakilan
perusahaan luar negeri lainnya.
perpajakan 8

9. Subyek dan Obyek Pajak
PPh Pasal 21
Subyek Pajak
Pegawai;
Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat
pensiun, THT atau JHT, termasuk ahli warisnya;
Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh
penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau
kegiatan;
Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh
penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya
dalam suatu kegiatan.
perpajakan 9

10. Obyek Pajak
1. Penghasilan teratur
2. Penghasilan tidak teratur
3. Upah
4. Iuran untuk THT
5. Gaji/ tunjangan
6. Honorarium, uang saku
perpajakan 10

11. Subyek pajak pph pasal 26
Subyek pajak yang dipotong PPh
Pasal 26 yaitu orang pribadi dengan
status sebagai subyek pajak luar
negeri yang menerima atau
memperoleh penghasilan dengan
nama dalam bentuk apa pun
perpajakan 11

12. Obyek pajak pph pasal 26
.deviden;
. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan
dengan jaminan pengembalian utang
. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan
penggunaan harta;
. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
. hadiah dan penghargaan;
. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
. premi swap (selisih harga satu mata uang yang menjadi lebih
mahal
untuk dibeli) dan transaksi lindung nilai lainnya;
. keuntungan karena pembebasan utang.
PPh pasal 26 = 20% X Penghasilan Bruto
perpajakan 12

13. PPh pasal 26 = 20% dari Perkiraan Penghasilan
Netto
Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan
harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal
4 ayat (2), yang diterima atau diperolehWajib Pajak
LN selain BUT di Indonesia;
Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan
asuransi luar negeri;
Penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c).
perpajakan 13

14. PPh pasal 26 = PKP BUT – PPh Terutang
20%
Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi
pajak dari suatu bentuk usaha tetap di
Indonesia dikenai pajak sebesar 20% (dua
puluh persen), kecuali penghasilan tersebut
ditanamkan kembali di Indonesia.
perpajakan 14

15. Formula Perhitungan
Pegawai Tetap
Penghasilan netto = penghasilan bruto –
biaya jabatan – iuran untuk pensiun
PKP = penghasilan netto - PTKP
perpajakan 15

16. Pegawai Harian/ Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga
Kerja Lepas
Apabila gaji yang diterima dalam satu bulan
kalender seluruhnya Rp 1.320.000,00 maka:
perpajakan 16
Lebih kecil tidak
ada pemotongan
Lebih besar dilakukan
pemotongan yang dapat
dikurangkan dari
penghasilan bruto

17. Lapisan Kena Pajak Tarif
Sampai dengan Rp 50.000.000,00 0%
Rp 50.000.000,00 – Rp 100.000.000,00 5%
Rp 100.000.000,00 – Rp 500.000.000,00 15%
 Rp 500.000.000,00 25%
perpajakan 17

18. Kesimpulan
PPh Pasal 21 merupakan PPh yang
dikenakan atas penghasilan berupa gaji,
upah, honor dan pesangon dengan nama
apa pun sehubungan dengan pekerjaan,
jasa atau kegiatan yang dilakukanWajib
Pajak orang pribadi dalam negeri.
sedangkan Pph Pasal 26 adalah Pph
yang dikenakan pada wajib pajak orang
pribadi luar negeri atas pekerjaan yang
dilakukannya selain yang diperoleh dari
bentuk usaha tetap di Indonesia.
perpajakan 18

19. Saran
Oleh karena itu diharapkan
pajak bukan hanya sekedar
kewajiban yang harus dibayar
oleh penduduk suatu negara
yang mempunyai penghasilan
lebih, tetapi harus ada kesadaran
bahwa pajak untuk kepentingan
dan kesejahteraan bersama.
perpajakan 19

20. THANKS 4 UR
ATTENTION
WASSALAMU’ALAIKUM
WR. WB
perpajakan 20