pengembangan karir pns

2. PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
PEGAWAI
NEGERI SIPIL
(PNS)
PEGAWAI
PEMERINTAH
DENGAN
PERJANJIAN
KERJA (PPPK)
UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014)

3. PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA
A
S
N
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
1.Berstatus pegawai tetap
2.Memiliki NIP secara nasional;
3.Sebagai pembuat kebijakan;
4.Dapat menduduki jabatan pimpinan tinggi
pemerintahan;
PEGAWAI PEMERINTAH dengan PERJANJIAN
KERJA (PPPK)
1.Diangkat Dgn Perjanjian Kerja;
2.Dapat diberikan No Induk Pegawai Perjanjian Kerja;
3.Melaksanakan Tugas Pemerintahan;
4.Menduduki Jabatan Fungsional.

4. JABATAN (UU ASN)
PIMPINAN TINGGI
UTAMA
MADYA
PRATAMA
JABATAN ADMINISTRASI
ADMINSTRATOR
PENGAWAS
PELAKSANA
JABATAN FUNGSIONAL
 Utama
 Madya
 Muda
 Pertama
KEAHLIAN
 Penyelia
 Mahir
 Terampil
 Pemula
KETERAMPILAN

5. PROSES TRANSFORMASI
Pelaksanaan UU Aparatur Sipil Negara
1. “Loyalitas pada atasan”;
2. Pola karir “urut kacang”/“senioritas”;
3. Kualitas pelayanan tidak terukur;
4. Kinerja = penyerapan anggaran;
1. Loyal pada pencapaian visi dan
pelaksanaan misi;
2. Pola karir “terbuka” lintas K/L/D;
3. Layanan dengan Standar Pelayanan
Minimum (SPM);
4. Kinerja = Transparan, Akuntabel,
Profesional (TAP)
“Scarcity Mentality”
(“mentalitas kekurangan”)
“Abundance Mentality”
(“mentalitas berkelimpahan”)

6. Pengembangan Karier
dilakukan berdasarkan:
- kualifikasi;
- Kompetensi (teknis, manajerial, sosial kultural);
- penilaian kinerja, dan
- kebutuhan Instansi Pemerintah.
Dilakukan dengan mempertimbangkan
integritas dan moralitas.

7. Pengembangan Kompetensi
Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan
kesempatan untuk mengembangkan
kompetensi antara lain melalui: pendidikan
dan pelatihan, seminar, kursus, dan
penataran.
Wajib disusun dalam rencana pengembangan
kompetensi tahunan dalam rencana kerja
anggaran tahunan instansi.

8. gajahguling

9. TAHUN 2014 S.D. 2015
MERUPAKAN MASA TRANSISI
DARI UU NO.8 TH 1974 JO UU
NO.43 TH 1999 MENUJU UU NO.5
TH 2014
gajahguling

10. PENGANGKATAN PNS DALAM JAB.STRUKTURAL
DASAR HUKUM
- UU NO.8 TH 1974 JO UU NO.43 TH 1999
- UU NO.5 TH 2014
- PP NO. 100 TH 2000 JO PP NO. 13 TH 2002
- KEP. KA BKN NO.13 TH 2002
- PERDA NO. 2 TAHUN 2012
Pengangkatan PNS dlm suatu jab.struktural dimaksudkan untuk
membina karier PNS dlm jab.struktural dan kepangkatan sesuai dg
persyaratan yg ditetapkan dlm peraturan perundang-undangan yg
berlaku.

11. SYARAT PENGANGKATAN
 Berstatus PNS
 Serendah-rendahnya memiliki pangkat 1 (satu) tingkat
dibawah jenjang pangkat terendah
 Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yg ditentukan
 Semua unsur DP3 (Penilaian Prestasi Kerja) sekurang-kurangnya
bernilai baik dlm 2 (dua) tahun terakhir
 Memiliki kompetensi jab. yg diperlukan
 Sehat jasmani dan rohani

12. PENILIAN KOMPETENSI
 Amanat pasal 16 Perda 2 Thn 2012 tentang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNSD
dalam dan dari Jabatan Struktural
 Pelaksanaan Penilaian Kompetensi meliputi Position
Competencies Accessment Program (PCAP) bagi calon
Eselon II dan Quasi Accessment Program (QAP) bagi
eselon III ke bawah
 Di fasilitasi Accessment Center BKD Provinsi Jawa Tengah
dan LPMP (reputasi Nasional)

13. PEMINDAHAN DALAM JABATAN
PEMINDAHAN
JABATAN
HORISONTAL
TOA (Tour of Area) level
dan rumpun jab. tetap
TOD (Tour of Duty)
level sama rumpun jab.beda
VERTIKAL
Naik Jabatan
Turun jab/demosi
-hukuman disiplin
-Restrukturisasi org.
DIAGONAL
-Sruktural -------- Fungs. Tertentu
-Fungs. Tertentu -------- Sruktural

14. PEMBERHENTIAN DALAM JAB.STRUKTURAL
 Mengundurkan diri dari jabatan
 Mencapai BUP
 Diberhentikan sbg PNS
 Diangkat dlm jb.struktural lainnya atau
jab.Fungsional
 Cuti diluar tanggungan negara
 Tugas Belajar lbh dari 6 (enam) bulan
 Perampingan organisasi
 Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani
dan rohani

15. Pengangkatan PNS Dalam Jab. Fungsional
Dasar Hukum :
 UU No 8 Tahun 1974 ttg Pokok-pokok Kepeg Ps.17
Jo UU No 43 Tahun 1999
• UU No. 5 Tahun 2014 tentg Aparatur Sipil Negara
 PP Nomor 16 Tahun 1994 Jo PP Nomor 40 Tahun 2010
ttg Jabfung PNS
 Keppres Nomor 87 Tahun 1999 ttg Rumpun Jabfung
Jo. Perpres 97 Tahun 2012
 Kep/Per. MENPAN ttg JFT dan AKnya
 SKB/Per. Bersama ttg Juklak JFT dan AKnya
 PERPRES TUNJANGAN ttg JFT

16.  Mempunyai Metodologi, teknik analisis, teknis
dan prosedur kerja
yg didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan
dan atau pelatihan
teknis tertentu dengan sertifikasi
 Memiliki Etika Profesi
 Dapat disusun dlm jenjang jabatan
 Bersifat Mandiri
 JF tsb diperlukan dalam tupoksi Organisasi

17. Kendala Pengembangan Jabatan fungsional
 Belenggu budaya org / perilaku kerja
 Masih dipandang sbg jabatan alternatif
 Komitmen pimpinan masih kurang u/ mendorong
PNS berkarier di JFT

18. KEBAIKAN PEMBINAAN PNS MELALUI JABATAN
FUNGSIONAL DENGAN ANGKA KREDIT
1. JATI DIRI PNS YG MENDUDUKI JAB FUNG JELAS SESUAI
TINGKATAN JAB
2. OBJEKTIVITAS PEILAIAN PRESTASI KERJA TERJAMIN
3. JENJANG PANGKATNYA TERBUKA :
a. SESUAI DGN EVALUASI TGAS, TG.JWB, WEWENANG
DAN HAK DALAM JABATAN
b. TIDAK TERIKAT DGN PANGKAT PIMPINAN UNIT
KERJANYA
4. JENIS KP-NYA, KP PILIHAN (DIMUNGKINKAN KP
PILIHAN DIPERCEPAT)
5. BEBAS UJIAN DINAS
6. KESEJAHTERAAN LEBIH BAIK DGN TUNJANGAN JFT
7. MENINGKATKAN PNS UTK BEKERJA LEBIH PRODUKTIF,
PROFESIONAL, EFISIEN DAN DISIPLIN

19. KONSEKUENSI BAGI PEMANGKU JABATAN
FUNGSIONAL
1. HARUS RAJIN MENJALANKAN PEKERJAANNYA AGAR MENCAPAI
PRESTASI YG DAPAT DINILAI/DIHARGAI DLM ANGKA KREDIT
2. KREATIF, AGAR MENDAPAT TAMBAHAN (MENCAPAI)
PRESTASI/ANGKA KREDIT YG LEBIH
3. TERTIB MENCATAT DAN MELAPORKAN PRESTASI KERJANYA
4. JIKA TDK RAJIN BERPRESTASI SEHINGGA TIDAK DPT
MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN
DLM JANGKA WAKTU TERTENTU DIBEBAS-TUGASKAN
SEMENTARA DARI JAB FUNG

20. Ahli
• Pertama ( III/a - III/b )
• Muda ( III/c - III/d )
• Madya ( IV/a - IV/b - IV/c )
• Utama ( IV/d – IV/e )
Terampil
• P. Pemula ( II/a )
• Pelaksana ( II/b-II/c-II/d )
• P.Lanjutan ( III/a - III/b)
• Penyelia ( III/c – III/d )

21. Pengangkatan dlm
Jab fung bagi PNS
yang melaksanakan
tugas pokok jabfung
pada saat Peraturan
ditetapkan
Pengangkatan untuk
mengisi formasi melalui
CPNS
Pengangkatan yg
dilakukan melalui
perpindahan dari
js atau jf lain
ke dalam jab. fung
tertentu

22.  PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL
BARU
DIPERINTAHKAN OLEH SUATU
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

23. PENYESUAIAN/INPASSING
Syarat-syaratnya:
1. Angka kreditnya ditetapkan dengan
mencocokkan gol ruang, pendidikan dan Masa
Kerja ybs dalam tabel yg ada di Kep.Menpan ttg
Jab,Fung ybs
2. Waktunya terbatas (sdh ditentukan)
3. Sebelumnya telah melaksanakan tgs sesuai jab
fung yg akan dipangkunya
4. Usia paling tinggi 50 tahun
5. DP.3 setiap unsur bernilai baik dalam 1 tahun
terakhir

24. 24
Persyaratan:
 Ada Formasi Jabatan
 Memenuhi persyaratan pendidikan
 DP3 bernilai baik dalam 1 tahun terakhir
PNS dapat diangkat dalam Jabatan fungsional sebelum
mengikuti Diklat
pengangkatan PNS dalam jabatan
fungsional dapat dilakukan dengan menggunakan
angka kredit hanya dari unsur pendidikan

25. PNS

26. Disamping persyaratan umum di tambah
persyaratan :
 memiliki pengalaman dibidangnya minimal 2
tahun
 usia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai
usia pensiun .

27. 27
☻ pejabat fungsional kategori keterampilan yang memperoleh
ijazah S1 dapat diangkat ke dalam jabatan fungsional kategori
keahlian
☻ diberikan angka kredit 65 % dari angka kredit kumulatif (Diklat,
Tugas pokok dan Pengembangan Profesi) ditambah angka
kredit Sarjana (S1)/Diploma IV dan angka kredit dari unsur
penunjang tidak diperhitungkan
Memenuhi persyaratan sebagai berikut :
• Ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi
• Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional
• Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif
• Tersedia formasi
• Pangkat Minimal Penata Muda (III/a)

28.  Presiden
 pns pusat/daerah untuk jenjang utama
 Menteri
 pns pusat dilingkungan Kement.
untuk jenjang pel. Pemula s/d penyelia
dan jenjang pertama s/d madya
 Pimpinan Kesekretarian Lt/Ln, Non Kement.
 pns pusat dilingkungan Lt/Ln, Non Kement.
untuk jenjang pel. Pemula s/d penyelia
dan jenjang pertama s/d madya
 Gubernur/Bupati/Walikota
 pns daerah provinsi/kabupaten/kota
untuk jenjang pel. Pemula s/d penyelia
dan jenjang pertama s/d madya
Pejabat yang berwenang
mengangkat, memindahkan
dan/atau memberhentikan
PNS dalam dan dari jabatan
fungsional sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku

29. Pengangkatan, Pembebasan Sementara, dan Pemeberhentian
Bagi PNS yang akan menduduki jabatan
jenjang Madya ke bawah
di tetapkan oleh pejabat yang berwenang
Pengangkatan, Pembebasan Sementara, dan Pemeberhentian
Bagi PNS yang akan menduduki jabatan
jenjang Utama
Harus mendapat Pertimbangan teknis dari Kepala BKN
Usul Pengangkatan, pembebasan Sementara, dan
Pemberhentian jabatan fungsional jenjang Utama
disampaikan kepada Presiden dengan tembusan
kepada Kepala BKN

30. 1. Tidak Dapat Mengumpulkan Angka Kredit
2. Dijatuhi hukuman Disiplin.
3. Diberhentikan sementara sebagai PNS
4. Ditugaskan secara penuh diluar jabatan
5. Cuti diluar tanggungan negara
6. Tugas belajar lebih dari enam bulan

31. 1. Telah selesai menjalani hukuman disiplin.
2. Setelah yg bersangkutan dinyatakan selesai melaksanakan
tugasnya.
3. Dinyatakan aktif bekerja kembali setelah cuti diluar tanggungan
negara.
4. Dinyatakan aktif kembali setelah menyelesaikan tugas belajarnya
5. Telah mengumpulkan Angka Kredit
a. Jenjang Jabatan yang terakhir.
b. jumlah AK yang terakhir

32. 1. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan
telah mempunyai kekuatan hukum tetap
kecuali penurunan pangkat
2. Setelah di bebaskan sementara Tidak dapat
mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.

33. PNS yang diangkat dalam jabatan diberikan
tunjangan jabatan
Besaran tunjangan jabatan ditetapkan dgn
Peppres berdasarkan penilaian :
 resiko pekerjaan
 kompetensi jabatan
 kelangkaan
 sikap pelaksanaan pekerjaan
 bobot jabatan
- Instansi Pembina
- MENPAN
- BKN
- Ditjen Anggaran Dep. Keuangan
- Sekretaris Kabinet RI

34. Terima
Kasih