SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo

KORUPSI_DAERAH

•
•
Noeh Nemen
Noeh Nemen

Korupsi di pemerintahan daerah masih menjadi persoalan besar. Investigasi SKOR di Kabupaten Konawe Utara menemukan dugaan korupsi dan manipulasi proyek pemerintah di beberapa dinas. KPK terus berupaya memberantas korupsi meski tantangan masih besar.

News & Politik
1 von 28
Downloaden Sie, um offline zu lesen
SUSUNAN REDAKSI 03 www.skornews.com Pelindung/Penasehat: Mayjen (Purn) Salim S. Mengga Pembina: Mayjen (Purn) Salim S. Mengga Drs. H. Syahrir Hamdani Serma. Abd Kadir Dewan redaksi : Arman B. RD. Darwis Nuhroji Penanggungjawab: RD. Darwis, S.Par, SHI Pemimpin Umum/Redaksi RD. Darwis, S.Par, SHI Wakil Pemimpin Umum/ Pemimpin Perusahaan: Arman B, SS Pemimpin Produksi: Nuhroji Wakil Pemimpin Redaksi Iskandar Sulthoni Redaktur Pelaksana: Noe Nemen Redaktur: Zulkifli Sunusi, S.Ip Guntoro Sekretaris: Yudi Kerta Tim Investigasi: RD.055, Ri.04, Ar.05 Design Grafis: Romi Prasetia Staf Redaksi: Reni Anggraeni, M. Alfi Yasin Haryadi, Abdullah G, Hari Setiawan Yusuf Dj, Andika, Arief Bendahara: Sri Winingsih Marketing: Yuli Photografer/Sirkulasi: Joko Kartono Penasehat Hukum: DR. H. Eggi Sudjana, SH. M.Si Abdi Segara, SH. MH Andi Azis Maskur, SH Maskur Husain, SH Alamat Redaksi/Tata Usaha: Jl. SMA 14 No. 16B Cawang Jakarta Timur Komp. Afi Bekasi, Jawa Barat Telp: (021) 2409 5520 Bank BRI: 6169.01006897.536 An. Sri Winingsih (Bendahara) Mandiri: 1240004590361 An. Arman BCA: 0844372503 An. Arman (Pimpinan Perusahaan) Mobile: 0853 1116 6156 email: redaksi@skornews.com website: www.skornews.com Penerbit: PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL SK Menkumham; NOMOR AHU-27892.40.10.2014 Percetakan : CV Surya Djaya Jl Bungur Besar 139-A, Jakarta Pusat DKI Jakarta: M. Alfi Yasin¦Yanri Untoro¦Nurhasanah¦Nur Ashari¦Rizki¦Torman¦Herman Adiardhana, SE¦ Irwan¦Sitor Siringoringo¦Ratis¦Arman¦Taswin Jawa Barat: Saidani(Korwil)¦Ujang Hendra (Korlip). Bekasi: Saskia¦Erwin¦Alfi Aje Bogor Raya: Suryadi. Sukabumi: Romi¦E. Wijaya¦Prabowo M. Banten: Mevi Amirullah (Kabiro)¦Cecep Apendi¦M. Rohili¦Fidly Fadhillah¦Chandra. Jawa Tengah: Kartika Dwi C. Dioko (Korwil)¦Sofyan Handoko (Pembina)¦Ridhol Maulana (Tegal)¦Budi S (Brebes). Jawa Timur: Agus Budianto¦Adien¦Sunaryo¦Mantep Yudi. Sumatera Utara: Hotman Toruan (Korwil)¦Asman Simaremare (Medan)¦Dedi Gayo (Batubara). Sumsel: Muba: Yudi Febriansyah (Kabiro). OKU : Asni Anwar (Kabiro). Riau: Rahman. Lampung: Alex Kosasi¦ Jambi: Agusman Batam: Dian. Sulteng/Sulsel: Sudirman Umar, Ashal Amin¦ Maros: Suwadi (Kabiro), Ahmad Fauzi, Abdul Aziz, S.Ip. Sulawesi Barat: H. Muh Hasan, SH (Korwil)¦Dewan Lembah (Majene)¦Arifuddin Haroen, SH (Polman). Sulawesi Tenggara: Abdul Rahim (Korwil). Kab Kolaka/Koltim/Kolut: Azhar (Kabiro)¦Andi Baso, SH¦Yulin Antonie. Kab Konawe: Nasrul Anas (Kabiro). Kab Bombana/Bau-bau/Buton Utara: JM Irwandar (Kabiro). Sulawesi Utara/Gorontalo: Arham Licin. Kalimantan Timur: Herman¦Widya. Kalimantan Barat: Pontianak: Ade C Anwarudin (Kabiro)¦Harsono Maluku/Maluku Utara: Zakarias Waatwahan. Papua Barat: Soleman Mate. Papua: Hasanuddin Edisi ke-28/Tahun IV/Januari 2015 ejak era reformasi, korupsi bukan hanya menjadi langganan pemegang kekuasaan di pusat tapi fakta menunjukkan jika pemerintahan di daerah telah menjadi lumbung korupsi. Saat ini negara telah terjebak pada pelembagaan dan budaya ko- rupsi, negara terlalu lemah dalam upaya pencegahan, se- mentara tindakan represif belum menunjukkan tanda- tanda keberhasilan. Menurut data yang dirilis KPK per 31 Oktober 2014, dikutip dari laman resmi lembaga itu, Kpk.go.id, KPK me- nangkap sedikitnya 45 tersangka korupsi, rinciannya ada- lah Tiga Anggota DPR/DPRD, Delapan Kepala Lembaga/ Kementerian, Dua Gubernur, Sembilan Wali Kota/Bupati/ Wakil Bupati, Satu Pejabat Eselon I/II/II, Dua Hakim, Dua Belas wiraswasta dan Delapan profesi lain. Data itu tentunya belum termasuk penangkapan Ket- ua DPRD Bangkalan, Fuad Amin Imron, belum lama ini, tepatnya 2 Desember 2014, begitu juga dengan peninda- kan lain seperti penahanan mantan Wakil Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, Brigadir Jenderal Polisi Didik Purnomo pada, 11 November 2014 lalu. Menurut catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), kasus korupsi yang terjadi selama semester I Tahun 2014 yakni 308 kasus, sebagian besar tersangka adalah pejabat atau pegawai pemerintah daerah dan kementerian, yakni 42,6 persen. Dibandingkan dengan semester I Tahun 2013, peningkatan jumlah tersangka yang terbesar terjadi pada jabatan kepala daerah. Kepala Divisi Investigasi ICW, Tama S. Langkun menye- butkan, pada semester I Tahun 2013 jumlah kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi sebanyak 11 orang na- mun pada periode yang sama tahun ini, jumlahnya naik lebih dari dua kali lipat menjadi 25 orang. Menteri Dalam Negeri periode Tahun 2009-2014, Gamawan Fauzi pun pernah menyebutkan, sebanyak 86,22% kepala daerah di Indonesia tersangkut kasus ko- rupsi. Fakta bahwa korupsi paling banyak dilakukan pe- gawai pemerintah daerah tentu memprihatinkan karena pemerintah pusat menganggarkan sangat besar untuk transfer ke daerah setiap tahun. Korupsi terbanyak di sektor infrastruktur karena kualitas infrastuktur masih rendah, hal itu mendorong ekonomi biaya tinggi yang menyebabkan produk Indone- sia sulit kompetitif di pasar internasional, ekonomi biaya tinggi juga menyebabkan konsumen di pasar domestik har- us membayar lebih mahal. Indeks Persepsi Korupsi Tahun 2014 yang dirilis Trans- parency International Indonesia menunjukkan, Indonesia berada pada peringkat 107 dari 175 negara dengan Indeks 34. Pada Tahun 2013, posisi Indonesia pada peringkat 114 dengan Indeks 32. Rata-rata indeks persepsi korupsi dunia dari 175 negara adalah 43, sedangkan ASEAN 39. KPK adalah lembaga penegak hukum yang paling diper- cayapublikuntukmemberantaskorupsisaatini,masyarakat belum menaruh kepercayaan terhadap lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman, alih-alih memberantas korupsi, sejumlah oknum aparat tiga lembaga itu terbukti melaku- kan korupsi. Menurut catatan KPK, pada periode 2004-2014 lembaga itu telah membawa 115 pejabat eselon I-III dan 19 kepala lembaga/kementerian yang terlibat korupsi ke meja hijau. Meski begitu, KPK dinilai belum optimal mencegah koru- psi. Kalaupun KPK selaku institusi antikorupsi begitu hebat memberantas korupsi, tidak berarti upaya pencegahan dia- baikan. Gerakan sosial membudayakan rasa malu melaku- kan korupsi harus dilembagakan. Kita mengapresiasi Operasi Tangkap Tangan KPK terh- adap Ketua DPRD Bangkalan, Jawa Timur, Fuad Amin Im- ron yang diduga menerima suap dari dua orang pengusaha terkait pasokan gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Bangkalan. Penangkapan itu, seperti menayangkan kisah dinasti kekuasaan yang korup. Apalagi, Fuad dikenal sebagai “orang kuat” dan berkuasa selama 10 tahun lebih di Bangka- lan yang konon dijuluki “Dinasti sang Kanjeng” lantaran kuatnya cengk- eraman kekuasaannya.■
04 knum Pejabat Konut bukan hanya “mengeruk” anggaran pembangunan in- frastruktur yang dibiayai dari uang rakyat tapi pelayanan masyarakat di in- stansi pemerintahpun tidak berjalan sama sekali, sejumlah kantor dinas seperti Dinas Kehutanan dan Pekerjaan Umum malah kosong pada jam kerja sebagaimana bukti liputan visual yang dihimpun tim SKOR. Ketua Komisi A DPRD Konawe Utara, Rasmin Kamil, S.Sos saat ditemui di ruang kerjanya men- gatakan akan sering melakukan Investigasi Men- dadak (Sidak) dan mengintensifkan pengawasan “terimakasih atas informasi dan bukti gambar yang diberikan, kami akan segera melakukan sidak”, ka- tanya. Salah seorang warga, Irwan mengaku kecewa dengan pelayanan di Dinas Kehutanan “saya sudah dua hari hendak mengurus surat ijin, namun kantor selalu kosong”, keluhnya. Demikian pula saat SKOR menda- tangi kantor Dinas PU, tidak satu- pun pegawai yang tampak berkan- tor memberikan pelayanan kepada warga. Dari hasil penelusuran SKOR menemukan dugaan korupsi pada pengadaan dan pemasangan lampu jalan serta manipulasi diameter besi tulangan pada pembangunan jem- batan beton jalan poros RSUD- Perumahan Dokter, tahun ang- garan 2013 di Dinas PU. Sementara beberapa item pekerjaan yang ditentukan dalam kontrak pada kegiatan pembuatan tanaman hutan rakyat di Dinas Kehutanan tahun angaran 2013 diduga tidak dilaksanakan, seperti penanaman bibit merbau dan sukun, ajir papan nama, gubuk kerja, arah larikan yang tidak sesuai spesifikasi, pupuk dan penanaman bibit. Dugaan manipulasi juga terjadi pada pekerjaan pembangunan Rumah Dinas Paramedis di Dinas Kesehatan Konut tahun 2013, untuk menghindari pelelangan diduga oknum pejabat memecah kontrak menjadi 21 paket pekerjaan. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Konut, dr. H. Martaya, SH, MPH saat dikonfirmasi membantah hal tersebut, “itu tidak benar, kami telah melaksanakan pekerjaan itu sesuai aturan, malah kita memberdayakan kontraktor lokal den- gan pemerataan pekerjaan ”, terangnya. Informasi yang diperoleh dari sumber yang da- pat dipercaya mengatakan, “ kepala Dinas Keseha- tan selaku PA sengaja memecah paket pekerjaan dengan maksud menghindari pelelangan”, kata sumber tersebut yang meminta namanya tidak disebutkan. Ahli pengadaan barang/Jasa di Bpp Jakarta, Hs Sihombing mengatakan pemecahan paket dapat mengakibatkan Pemerintah Daerah tidak dapat memperoleh harga yang paling menguntungkan dan berpotensi tidak mendapatkan kualitas yang baik serta tidak tepat waktu. Hal itu juga melang- gar Perpres No 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres 70 Tahun 2012, Pasal 24 ayat 3 (c) dan Pasal 39 ayat (4) menyatakan bahwa SKOR, Konawe Utara-Sultra Ibarat “Sudah Jatuh tert- impa Tangga”. Pepatah itu seakan dialami masyarakat di Kabupaten Konawe Utara (Konut), Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini. Pasalnya, hasil investigasi tim SKOR di Konut baru-baru ini men- emukan dugaan manipulasi realisasi sejumlah pekerjaan pembangunan fisik. Suasana Kantor Dinas Kehutanan Kab. Konut pada pukul 10:40 WITA Kantor Dinas PU Konut masih tergembok saat jam kerja. dalam melakukan pemaket- an barang/jasa, PA/KPA di- larang untuk memecah pengadaan barang/ jasa menjadi be- berapa paket dengan mak- sud menghin- dari pelelan- gan. ■Rahim/ Nas
05 www.skornews.comEdisi ke-28/Tahun IV/Januari 2015 ree Hand Over (PHO) pekerjaan terse- but telah dilaksanakan pada hari senin, Tanggal 8 Desember 2014 antara Pemerintah dan pelaksana pekerjaan, artinya penyerahan per- tama setelah proyek 100% selesai. Ahli pengadaaan barang/jasa di Jakarta, DR. Hs Sihombing saat dimintai tanggapannya mengatakan, “PHO itu berarti penyerahan per- tama setelah pekerjaan selesai 100%”, terang- nya. Dari pantauan SKOR di lokasi pada rabu (10/12) pekerjaan tersebut masih berlangsung dan diduga masih jauh dari prestasi 100% se- lesai. “PHO tanggal 08/12 itu diduga sebagai strategiantaraoknumpejabatPemkab.Band- ung dan Kontraktor untuk menghin- dari denda keterlambatan penyelesaian peker- jaan”, kata ai tanggapannya hingga berita ini diturunkan. Penelusuran SKOR lebih lanjut, beberapa ok- num Direktur PT Delima Agung Utama (DAU) pernah terbelit kasus korupsi pada proyek pembangunan sarana dan prasarana Sodetan Cibinuangeun, Lebak, Banten yang juga meny- eret saudara Gubernur Banten nonaktif, Ratu Atut Chosiyah yakni Lilis Karyawati Hasan. Terdapat tujuh orang tersangka dalam kasus itu yakni Dedi Mashudi (PPK), Yayan Suryana (Direktur III PT DAU), Lilies Karyawati Hasan (Direktur CV TMJ), H Memet (pelaksana lapan- gan), Tetty Y (Direktur I PT DAU), Hj. Nila Su- prapto (Komisaris PT DAU) dan konsultan, Eko Darwanto. ■Danz/Rd.01 SKOR, Bandung-Jabar Pekerjaan pembangunan Plaza Kesenian yang menghabiskan anggaran Puluhan Miliar APBD Kab. Bandung tahun anggaran 2014 dan bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan wak- tu pelaksanaan 120 hari kalender (15 Agustus - 15 Desember 2014). Pelaksana pekerjaan adalah PT Delima Agung Utama (DAU). “A” seorang aktivis pemerhati korupsi yang ditemui SKOR di lokasi pembangunan. Ketua Umum Lembaga Informant Korupsi (LIK), Maskur Husain, SH. saat ditemui dikan- tornya mengatakan, “jika PHO telah dilaku- kan dan kenyataanya pekerjaan belum selesai 100% berarti telah ada konspirasi yang patut diduga untuk menghindari denda atas keter- lambatan penyelesaian pekerjaan, kami akan segera melakukan investigasi adanya dugaan manipulasi pemenang lelang, mark up dan ko- rupsi”, kata Maskur dengan tegas. Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Pihak di- nas Pendidikan Kab. Bandung sebagai leading sektor pekerjaan tersebut belum dapat dimint-
06 Edisi ke-28/Tahun IV/Januari 2015 iduga PT KMP telah se- jak lama bekerjasama dengan pemilik SPBU Simboro No.74-915-07 untuk melakukan aksi penimbunan BBM yang mengakibat- kan sering terjadinya kelangkaan BBM jenis Solar dan Premium di Sulawesi Barat khususnya di Mamuju. Lebih parah lagi karena dinas terkait yang mestinya melakukan pengawasan terkesan melakukan pembiaran atas aksi penimbunan BBM itu, sementara pihak Kepolisian Resort Mamuju juga terkesan tutup mata ketika ada SPBU yang melang- gar UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Indikasi adanya pembiaran ada- lah SPBU Simboro No.74-915-07 se- cara terang-terangan pada siang hari mengisi puluhan jerigen dan drum milik PT KMP yang diangkut dengan kendaraan Pikc-up, padahal seharus- nya pihak SPBU hanya mengisi BBM langsung ke tangki kendaraan motor maupun mobil. Kegiatan ilegal PT KMP bekerjasa- ma dengan SPBU Simboro No.74-915- 07 itu membuat banyak masyarakat bingung dan heran, karena PT KMP bisa dengan leluasa melakukan keg- iatan ilegalnya selama ini tanpa ada tindakan dari aparat Polres Kota ma- muju. Tidak heran apabila sebagian masyarakat menganggap PT KMP kebal hukum. Anggapan masyarakat tersebut memang sesuai dengan kenyataan. Kegiatan ilegal PT KMP sampai sekarang terkesan tidak bisa ditindak tegas oleh pihak Polres Kota Mamuju. Padahal, seharusnya bisa ditindak dengan dasar penimbunan Solar Bersubsidi dan telah menyalah- gunakan program pemerintah ten- tang BBM bersubsidi. Beberapawaktulalutepatnyatang- gal 29 Oktober 2014 siang, wartawan SKOR menyaksikan langsung pihak SPBU No.74-915-07 sedang mengisi BBM jenis Solar pada puluhan jirigen milik PT KMP. Ketika Skor bertanya kepada salah satu karyawan SPBU tentang boleh tidaknya pihak SPBU mengisi BBM jenis Solar ke puluhan jirigen milik PT KMP di SPBU. Spontan sang petugas menjawab bisa. Setelah menyaksikan langsung perbuatan ilegal itu, Skor melaporkan secara lisan ke pihak Polres Mamuju, namun hasilnya tidak ada tindakan lanjutan dari pihak Polres Mamuju. Padahal Skor melaporkan sesuai bukti foto dokumentasi pada waktu itu, dan mobil Pikc-up warna Putih No.Pol. DC 9416 XY milik PT KMP yang mengang- SKOR, Sulbar PT Karya Mandala Putra (KMP) ditengarai melakukan pen- imbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar secara ilegal. Hal itu dibuktikan adanya kendaraan pick up milik PT KMP yang berisi puluhan jerigen dan drum melaku- kan pengisian BBM Jenis Solar pada Stasiun Pengisian Ba- han Bakar Umum (SPBU) Simboro No.74-915-07 beberapa waktu yang lalu. kut BBM bersubsidi jenis Solar. Na- mun sangat disayangkan, dari pihak Polres Mamuju tidak ada usaha untuk menindak para pelaku penimbunan BBM jenis Solar tersebut. Untuk diketahui SPBU itu hanya bisa melanyani kendaraan roda 2, roda 4 dan roda 6, bukan melayani Jirigen dan Drum, untuk itu sudah sepantasnya SPBU Simboro No.74- 915-97 mendapat teguran keras, bah- kan jika perlu izinnya dicabut. Bagi pihak Perusahaan di Mamu- ju Sulawesi Barat yang membutuh- kan suplai BBM jenis solar mestinya memesan langsung pada Depot Per- tamina di Pare-pare, Terkait dengan usaha ilegal PT KMP tersebut, diharapkan instansi terkait khususnya Kapolres Kota Ma- muju harus bisa bertindak tegas dan transparan dalam menangani pen- imbunan Solar di wilayahnya. Begi- tupun dengan BPH Migas dan SKK Migas, Pertamina Pusat dan Daerah, serta Mapolda Sulselbar harus turut serta dalam menangani hal terse- but, karena sudah sangat merugikan masyarakat umum dan Negara. ■Kor- wil Skor Sulbar/S-10/Skor-02. Selain itu, pembangunan in- frastruktur jalan harus dilaksanakan atas kerja sama dan sinergi dengan masyarakat yang bertempat tinggal pada lokasi proyek perbaikan jalan. Sesuai pantauan Skor beberapa waktu yang lalu di Desa Durian, Kam- pung Siak Kabupaten Kubu Raya, ter- dapat pembangunan jalan yang dini- lai tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Beberapa warga yang enggan dis- ebutkan namanya, Kepada Skor men- gungkapkan adanya perbaikan jalan setapak atau gang-gang di pemuki- man warga, padahal yang lebih diu- tamakan adalah pembangunan jalan yang merupakan akses satu-satunya menuju Gedung Sekolah Dasar (SD) 06 yang berdampingan dengan Gedung SMP 12 itu. Perbaikan jalan ke gedung sekolah itu dianggap penting karena sebel- umnya lewat swadaya masyarakat setempat telah dilakukan perbaikan jalan sepanjang 150 meter dengan SKOR, Pontianak-Kalbar Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kaliman- tan Barat diminta agar da- lam merealisasikan Program pembangunan infrastruk- tur jalan dilaksanakan se- suai dengan kebutuhan masyarakat dan peningka- tan pengawasan atas proyek infrastruktur yang sedang berjalan sehingga pencapa- ian pembangunan dapat dirasakan dengan baik oleh masyarakat. lebar 1 meter sehingga seharusnya pemerintah menindaklanjuti upaya swadaya warga itu. “Seharusnya jalan ini yang menda- pat prioritas untuk dibangun kar- ena kita sudah melakukan swadaya, tetapi ternyata jalan masuk gang yang dibuat sehingga kesannya ada apa dengan pembangunan itu” ujar seorang warga kepada Skor. Ia menyayangkan swadaya warga itu menjadi sia-sia karena tidak ditin- dak lanjuti oleh bantuan pemerintah. Selain itu warga menduga adanya ok- num-oknum yang sengaja menyele- wengkan bantuan perbaikan jalan ke dalam gang sehingga jalan yang menuju sekolah rusak berat. Akibatnya rusaknya jalan akses menuju sekolah itu, membuat ban- yaknya murid yang malas bersekolah karena harus berjalan kaki sejauh 1 kilometer menuju ke sekolah. Untuk itu, masyarakat dan para guru di SD 06 maupun guru dari SMP 12 meng- harapkan kepedulian Pemerintah Ka- bupaten Kubu Raya agar turun lang- sung ke lapangan melihat langsung kondisi jalan yang menjadi akses satu-satunya ke sekolah itu. ■Ade/Skor-02
07 www.skornews.comEdisi ke-28/Tahun IV/Januari 2015 SKOR, Jakarta iberitakan sebelumnya bahwa PSO pengadaan pupuk urea bersubsidi pada Dierektorat Jenderal Prasara- na dan Sarana Pertanian, Kemen- teriaan Pertanian tahun 2009-2011 membeoroskan keuangan Negara hingga ratusan Miliar akibat Harga Pokok Produksi (HPP) yang me- lebihi ketentuan yang ditetapkan Kementerian Per- tanian. Tingginya HPP tersebut diakui pihak Kemen- tan karena adanya Force Majour, “pada saat itu petani uda berteriak kekurangan pupuk, sementara produksi pupuk bersubsidi PT PSP sebagai pelak- sana PSO terbatas jadi kami harus menerima harga tinggi dari pemasok meski diketahui volume kita akan tergerus” kata Ir. Suprapti saat ditemui SKOR. Sekretaris Ditjen PSP, Kementan, Abdul Madjid dan Direktur Pupuk, Muhrizal Sarwani menambah- kan bahwa, ”pengadaan pupuk bukanlah proyek sehingga tidak mengacu pada Perpres No.54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Perpres No. 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa melainkan ditunjuk langsung oleh pemerintah melalui Publik Service Obligation (PSO)”. Jelasnya. Ahli pengadaan barang dan jasa, DR. Hs. Si- hombing saat dihubungi SKOR mengatakan bahwa alasan force Majour itu adalah suatu keadaan atau situasi yang tidak bisa dihin- dari, misalnya karena terjadinya bencana alam, jika alasannya karena desakan petani sehingga terpaksa menerima harga tinggi itu tidak termasuk force majour. “meskipun sifatnya penugasan, pengadaan pupuk ber- subsidi pun harus mempertimbangkan harga yang paling menguntungkan Negara, tidak boros, efisien dsb,” terangnya. Ditambahkan, “meski sifatnya penunjukan langsung, pasti ada tim tekhnis yang melakukan verifikasi, misalnya tentang ke- mampuan produksi pelaksana PSO jika diketahui target produksinya tidak mencukupi kenapa diberi tugas,” tutur Hs. Sihombing. Diakui pihak Dit. PSP Kementan bahwa “rang- kap jabatan sebagai pejabat struktural di pemerin- tahan dan komisaris pada BUMN adalah hal biasa dan bukan hanya terjadi pada Dirjen PSP, DR. Ir. Sumarjo Gatot Irianto tapi banyak pejabat lain di Kementan yang juga merangkap jabatan, jadi tidak ada konflik kepentingan dalam jabatan sebagai KPA pada Kementan (pihak pemberi tugas) dan Komis- aris Utama (sebagai pelaksana penugasan PSO)” jelasnya. Sementara itu, PT PSP sebagai salah satu pro- dusen pupuk yang mendapatkan penugasan pen- operasional dengan suatu Instruksi Kerja (IK), dari informasi dan data yang diterima SKOR bahwa saat aktivitas bongkar muat, banyak pupuk urea bersub- sidi yang tercecer saat disalurkan karena kantong pupuk yang robek. Jumlah (50 kg/kantong, red) dan mutu pupuk yang diterima petani jadi berkurang karena susut akibat sobekan bekas gancu atau kantong pecah dan basah karena lembab mengingat sifat pupuk urea yang higroskopis. Terkait hal tersebut, guna menindaklanjuti su- rat dari Redaksi Tabloid SKOR, Aktivis Lembaga Informant Korupsi (LIK), Nurkhalis men- gatakan bahwa pihak Kementan tidak be- rani menunjukkan Perjanjian Kerjasama (PK) PSO pengadaan Pupuk bersubsidi Tahun 2009-2011 itu, Mereka (Kementan, red) hanya menunjukkan PK tahun 2014, gadaan dan penyaluran pupuk ber- subsidi harus menjamin tersedianya pupuk bersubsidi mulai dari pen- gadaan dan penyaluran yakni pen- gangkutan dari pabrik hingga ke pengecer. Kegiatan bongkar muat dilak- sanakan dengan kerjasama pihak ketiga yang diatur dalam standar "pada tahun 2009, Dit. PSP be- lum terbentuk", kata Nurkha- lis menirukan keterangan PPID Kementan. ■Red.01
08 www.skornews.comEdisi ke-28/Tahun IV/Januari 2015 ofian yang didampingi isterinya digiring pihak Kejaksaan Negeri Kolaka ke mobil tahan setelah menjalani tahanan titipan Kejari usai ditetapkan tersangka beberapa waktu lalu dalam kasus penyelewengan dana KONI lebih dari Rp 457 Juta. “terhitung sejak hari ini, SR akan dititip di Rutan selama 20 hari, set- elah itu akan kita limpahkan ke Pen- gadilan Tipikor Kendari atas kasus Sofian Rindi (baju putih), saat berada di Kejaksaan Negeri Kolaka. penyelewengan anggaran tahun 2011 - 2013 lalu,” kata Kajari Kolaka, Jef- ferdian. Tidak menutup kemungkinan ter- sangka akan bertambah, “Berdasar- kan fakta, baru SR yang ditetapkan sebagai tersangka namun bisa jadi ada tersangka lain, kita tunggu fakta di persidangan nanti,” Tambah Kajari. SR diduga kuat menyelewengkan dana Koni Kolaka selama beberapa tahun, dalam aksinya, Ia memalsu- kan sejumlah tanda tangan pengurus cabang olahraga untuk tujuan pen- cairan dana, tersangka juga diduga membuat perjalanan dinas fiktif, di- SKOR, Kolaka-Sultra Mantan Sekretaris Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kolaka, Sulawesi Tenggara, Sofian Rindi resmi menjadi tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II B Kolaka, Senin (8/12/2014). antaranya bantuan ke kecamatan dan perawatan lapangan. Jefferdian menerangkan, “SR teran- cam hukuman maksimal 20 tahun penjara. “Kini, kerugian negara akibat korupsi itu telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwaki- lan Sulawesi Tenggara”, terangnya. ■Korwil Sultra/S-10 enelusuran SKOR di salah satu kompleks industri di bilangan Kota tangerang yang memasang papan nama PT “APM”, berawal dari informasi dari sumber terper- caya mengatakan bahwa perusa- haan tersebut selain memproduksi industri utamanya, juga sering terli- hat mengirim kendaraan berat dan mobil mewah ke pelabuhan yang di- duga dikirim ke daerah Timur Ten- gah. Pengawasan dan pengamanan super ketat saat SKOR berusaha mencari informasi lebih detail ten- tang hal itu, pintu gerbang utama yang selalu terbuka lebar diduga hanyakedokuntukmengelabuipetu- gas dan menghindari kecurigaan masyarakat. Di gerbang masuk uta- ma perusahaan itu, terdapat jalan di samping dalam kompleks yang se- lalu tertutup rapat dan diduga mer- upakan akses menuju pergudangan lain di bagian belakang kompleks dimana karyawan PT APM pun tidak mengetahui adanya aktivitas lain dibelakang perusahaan tempat mer- eka bekerja. Dikonfirmasi terkait hal tersebut, SKOR mengirimkan surat konfirma- si kepada Direksi PT APM namun hingga berita ini ditulis, pihak APM belum memberikan tanggapan. ■Red.01 SKOR, Tangerang Bukan rahasia umum lagi jika oknum pengusaha “memanipulasi” usahanya dengan maksud menghindari pajak, mahal dan sulitnya memperoleh perijinan. Satu kompleks in- dustri/pergudangan yang memasang papan nama salah satu perusahaan namun bisa jadi didalamnya terdapat beberapa perusahaan dengan beragam produksi.
09 www.skornews.comEdisi ke-28/Tahun IV/Januari 2015 etua Umum Lembaga In- formant Korupsi, Maskur Husain, SH. mengemuka- kan hal ini saat berkun- jung di Kantor Redaksi SKOR (17/12), LIK mendesak penegak hukum segera menyelidiki jajaran Direksi DP Pertamina terkait dugaan penyalahgunaan dana investasi pada saham PT BLTA. Kasus ini akan kita dorong ke ra- nah hokum agar segera dilakukan penyelidikan lebih lanjut, “Yang pas- ti kasus ini akan kita kawal sampai tuntas,” kata Maskur tegas. Kasus salah investasi harus ditan- gani secara cepat oleh aparat pene- gak hukum karena dugaan kerugian sudah sangat jelas. “DP Pertamina itu kan pasti punya semacam Komite Investasi dan pedoman terkait in- vestasi dalam bentuk saham pada perusahaan perseroan yang terdaf- tar di Bursa Efek Indonesia (BEI),” tambahnya. Lebih lanjut Maskur Husein me- negaskan, “memang siapapun yang bermain di pasar modal bisa menga- lami kerugian karena berinvestasi di pasar modal itu high risk high return namun apa yang dialami DP Pertam- ina ini tidak perlu terjadi jika pihak Direksi menerapkan kajian memadai dalam melakukan analisa kinerja keuangan BLTA apalagi DP Pertamina sudah berpengalaman puluhan ta- hun bermain dalam pasar modal,” tegasnya. Pada pemberitaan dua edisi Skor sebelumnya, telah diberitakan du- gaan manipulasi dan kongkalikong dalam penempatan dan pelepasan investasi pembelian saham PT Ber- lian Laju Tanker Tbk (BLTA) pada ta- hun 2009-2010, hingga DP Pertamina rugi Rp 21,6 miliar. Akibat saham emiten pelayaran ini telah disus- pensi (dihentikan untuk sementara) di seluruh pasar sejak 25 Januari 2012 hingga kini. Sebagaimana diketahui, Kepemili- kan saham PT BLTAoleh DP Pertamina sampai akhir tahun 2009 sebanyak 14.711.166 lembar dengan nilai per- olehan Rp 16.572.305.274 dan nilai wajar saham tersebut akhir tahun senilai Rp 9.562.257.900. Kemudian periode Januari s/d April 2010, DP Pertamina beberapa kali membeli sa- ham BLTA sebanyak 1.982.500 lembar dengan nilai perolehan Rp1.360.640. 850. Harga perolehan rata-rata sa- ham BLTA pada Inhouse I sebesar Rp 1.247,40 dan Inhouse II Rp 723,05, sementara harga pasar saham BLTA pada closing price sebelum dilaku- kan right issue (Hak Membeli Efek Terlebih Dahulu/HMETD) akhir Juni 2010 adalah Rp 330,00. Harga pasar adalah 26,46% dan 45,64% dari har- ga perolehan rata-rata saham BLTA yang dimiliki masing-masing In- house I dan II. Hal itu menunjukkan, harga pasar saham BLTA tidak pernah mencapai rata-rata harga perolehan saham BLTA yang dimiliki DP Pertamina dan cenderung SKOR, Jakarta Dugaan “Kongkalikong” Oknum Pejabat Pertamina atas pembelian saham PT Berlian Laju Tanker (BLTA) Tbk. pada tahun 2009- 2010 oleh Dana Pensiun (DP) Pertamina, mengaki- batkan anak perusahaan Pertamina ini rugi hingga Rp 21,6 Miliar, kasus salah investasi ini mendapat perhatian Lembaga Infor- mant Korupsi (LIK). terus melemah. Pada bulan Juli 2010, DPPertamina memutuskan membeli saham BLTA melalui Hak Membeli Efek Terlebih Dahulu (HMETD) yang diterbitkan oleh BLTA sebanyak 16.693.666 lem- bar saham senilai Rp 3.672.606.520 hingga DP Pertamina memiliki sa- ham BLTA per Juli 2010 sebanyak 33.387.332 lembar dengan nilai per- olehan Rp 21.605.552.644. Setelah proses right issue, keru- gian potensial BLTA telah mencapai 40,51% - 72,03% dari harga perole- han rata-rata keseluruhan kepemili- kan saham BLTA di DP Pertamina, na- mun manajemen DP Pertamina saat itu tidak melakukan kebijakan cut loss (melepas saham untuk menghin- dari kerugian lebih besar). Hal tersebut mengakibatkan kerugian investasi. ■Skor-10
10 www.skornews.comEdisi ke-28/Tahun IV/Januari 2015 Pria 47 tahun yang tinggal di Jl. Dr. Moh. Hatta, Lr. Lematang, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, ditangkap jajaran Satres Narkoba Polres OKU akhir Oktober yang lalu. la tertang- kap basah saat sedang mengkonsumsi sabu-sabu. Parahnya Helmi nyabu di rumah dinas Bupati OKU atau rumah kabupaten di Jl. HOS Cokro Aminoto, Kelurahan Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur. Helmi tak sendiri. la ditangkap bersama rekan- nya, Komarudin alias Ujang, yang ber- status sebagai oknum tenaga honorer di Setda OKU. “Penangkapan ini menindaklanjuti laporan masyarakat. Tersangka yang beri- nisial HP (Helmi Purnomo) sudah menjadi target polisi sejak lama. Penangkapan ini merupakan bukti polisi dalam memberan- tas narkoba, bukan hanya di internal Pol- res OKU, tetapi juga di instansi lain,” ujar Kapolres OKU, AKBP Mulyadi, beberapa waktu yang lalu. Mulyadi mengatakan, Helmi dan Ujang ditangkap saat keduanya diduga tengah menikmati sabu-sabu di kamar tamu nomor 5 rumah dinas Bupati OKU. Dari penangkapan tersebut, polisi ber- hasil mengamankan tersangka bersama barang bukti berupa 1 paket hemat sabu- sabu yang dibungkus plastik klip bening. Sabu tersebut ditemukan terletak di dekat pintu, kemudian polisi juga menga- mankan alat hisap sabu-sabu atau bong yang terbuat dari botol air mineral kecil. Di bagian tutup botol air mineral tersebut, terdapat dua buah pipet, disalah satu pi- pet terdapat karet dot yang diujung karet dot tersebut terdapat pirek yang berisi serbuk sabu. Bong dengan sisa sabu itu ditemukan terletak di bawah kursi Helmi duduk. Selanjutnya, polisi menemukan korek api gas, sebuah jarum terletak di meja depan Helmi duduk, serta kotak rokok yang berisi pirek kaca dan karet dot. Ko- tak rokok dan karet dot itu ditemukan di dalam sampah. “Tersangka HP mengakui barang tersebut miliknya. Kasusnya dalam ta- hap pengembangan. Tersangka terancam pasal 112 UU No 35/2009 dengan anca- man 12 tahun penjara,” lanjut Mulyadi. Di hadapan polisi, Helmi mengakui ba- rang haram tersebut milikinya. Menurut pengakuannya, ia sudah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak satu tahun si- lam. “Tadi kebetulan ada dia (Ujang, red). Kemudian saya suruh membeli barang itu (sabu-sabu) untuk menghilangkan sun- tuk. Baru inilah konsumsi sabu-sabu di rumkab (rumah kabupaten),”ujar Helmi. Sedangkan Komarudin alias Ujang mengaku ia membeli sabu-sabu dari se- orang bandar yang berinisial B dengan harga Rp 300 ribu. “Barangnya (sabu-sabu Red) sudah kami pakai separuh dari yang dibeli,” terang Ujang. Sementara itu, Kasubag Dokumentasi dan Informasi Humas Setda OKU Dede Fernandez mengatakan, Pemerintah Ka- bupaten OKU menyerahkan kepada pros- es hukum dengan mengedepankan pra- duga tidak bersalah. “Kalau memang bersalah nanti apakah ada sanksi atau tidak, akan dipertimbang- kan. Kami tetap menghormati proses hu- kum dan mengedepankan praduga tidak bersalah,” ujar Dede saat dikonfirmasi. Dede sangat menyayangkan jika ked- ua tersangka diduga melakukan perbua- tan tersebut di Rumah Kabupaten. “Tapi, mau bagaimana lagi,” lanjutnya. Disinggung keperluan tersangka be- rada di rumah kabupaten, menurut Dede hal tersebut wajar. Sebab, kata Dede, uru- san rumah tangga Rumkab dan Rumah Dinas Wakil Bupati menjadi tanggung jawab Kabag Umum. “Kalau memang be- liau (tersangka Red) di situ (rumah kabu- paten) wajar,” pungkasnya. ■ASNI/S.02 SKOR, OKU-Sumsel Satu lagi oknum pe- jabat Pemerintah Kabu- paten OKU bermasalah dengan hukum, Helmi Purnomo yang men- jabat sebagai Kepala Bagian (Kabag) Umum Setda OKU tersandung kasus narkoba. Sepertidisampaikanseorangwarga yang minta namanya disamarkan, Jhon Trovolta kepada Skor mengeluhkan adanya penerima bantuan masyarakat miskin yang taraf kehidupannya diang- gap sebagai kalangan yang mampu se- cara ekonomi sehingga tidak tepat apa- bila ikut menerima bantuan. “Ada warga satu kampung satu dusun dengan saya sudah haji hidup- nya istimewa tapi tetap saja dapat ban- tuan yang lebih memalukan lagi ibu haji itu datang kekantor pos terimah bantuan disengaja kudung hajinya dibuka karna malu dilihat orang atau tetangganya ternyata ketahuan juga” ujarnya kepada Skor yang ditemui di kantor pos unit campalagian. Hal senada disampaikan Camat Cam- palagian, Hamid Nurdin kepada Skor yang ditemui saat memantau proses penyaluran bantuan di kantor pos unit campalagian mengaku menyaksikan sendiri warga penerima bantuan yang mestinya tidak layak menerima karena termasuk golongan ekonomi menengah ke atas. “Iya saya melihat dengan mata kepala saya sendiri ada warga yang saya kenal persis datang menerima bantuan padahal mereka punya em- pang atau tambak ikan 3 Hektar tetapi masih saja terdaftar dan menerima bantuan” ujarnya. Hamid menambahkan perlu dilaku- kan pendataan ulang agar bantuan yang diberikan pemerintah pada masa yang akan datang tidak salah sasaran lagi. “Perlu pendataan ulang dan jan- gan lagi kejadian seperti ini yang tidak layak dapat bantuan dan yang layak justru tidak terima bantuan ini sangat memalukan, sadarlah engkau warga jangan mengambil hak orang, kalian itu akan memakan uang haram” kesalnya Meski mengaku kecewa dengan data penerima bantuan itu, Hamid mengharap kepada warga miskin yang belum terdata dan tidak mendapatkan bantuan agar bersabar. Hamid juga berjanji akan berusaha melakukan per- baikan data penerima bantuan untuk tahun berikutnya. “Insya Allah tahun-tahun yang akan datang apakah itu tahun 2015 apabila ada bantuan lagi akan diperbaiki datan- ya, saya berjanji kedepan nanti katakan- lah tahun 2015 jikalau ada lagi bantuan sebelum disalurkan kami akan undang semua kades-kades agar memperbaiki data warganya sehingga bantuan dari pemerintah tepat sasaran” ujarnya. Hamid juga menyebutkan kesalahan data penerima bantuan itu terjadi seba- gai imbas dari Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dimana Kepala Desa yang terpilih akan lebih mengutamakan pen- dukungnya untuk masuk dalam daftar penerima bantuan. “Ini terjadi karena rata-rata pendu- kungnya Kades, di waktu Pilkades jadi saya bisa simpulkan bahwa para Kades kades disini sangat dilematis sama war- ganya karna waktu mencalonkan Kades terlalu menjanjikan sama warga aki- batnya seperti inilah yang terjadi dan ini fakta yang membuktikan bukan re- kayasa” kata Hamid dengan nada yang tegas. Dari pantauan Skor di kantor pos unit campalagian saat penyaluaran bantuan beberapa waktu yang lalu ter- lihat masyarakat berbondong-bondong mendatangi kantor pos dengan mem- bawa Kartu Perlindungan Sosial (KPS) untuk menerima bantuan sebesar Rp. 400.000 per keluarga itu. Menurut Kepala Kantor Pos Unit Campalagian, Dominggus bantuan itu adalah bantuan Rumah Tangga Sasaran (RTS) program Presiden RI, Joko Widodo, namun demikian pencairannya masih menggunakan kartu yang lama yakni Kartu Perlindungan Sosial. Bantuan dari pemerintah itu ada- lah program lanjutan dari pemerin- tahan sebelumnya yakni era Presiden Susilo Bambang Yudoyono, dan setelah Jokowi dilantik sebagai Presiden RI, nama program bantuan itu berubah menjadi Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) atau Rumah Tangga Sasaran (RTS), sehingga pencairannya masih menggunakan kartu yang lama yakni KPS. Kantor Pos Unit Campalagian telah menyalurkan bantuan PSKS sebesar Rp. 3.284.400.000 (Tiga Milyar Dua Ratus Delapan Pulu Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah). Jumlah itu disalurkan kepada 8.211 keluarga dengan jum- lah bantuan Rp. 400.000 per keluarga. Keluarga yang menerima bantuan itu berasal dari dua kecamatan yakni Ke- camatan Campalagian 4.996 keluarga dari 18 desa dan Kecamatan Luyo 3.215 keluarga dari 11 desa. ■Ariefuddin H/Skor-02 SKOR, Polman-Sulbar Bantuan untuk masyarakat miskin melalui Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) yang disalur- kan Kantor Pos Unit Campalagian Kabupaten Polewali Mandar beberapa waktu yang lalu dituding tidak tepat sasaran, pasalnya banyak masyarakat terdaftar dan ikut menerima bantuan dianggap tidak layak karena tidak masuk kategori miskin, disisi lain masyarakat yang masuk kategori miskin justru tidak terdaftar dan tidak mendapatkan bantuan tersebut.
11 www.skornews.comEdisi ke-28/Tahun IV/Januari 2015 etua FSMKD Kota Bekasi, Romadon mengatakan, pihaknya mengundang Pemerintah Kota (Pem- kot) Bekasi, DPRD Kota Bekasi, dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi. Namun dari tiga nara- sumber yang diharapkan hadir, hanya ada perwakilan dari DPRD Kota Beka- si, Irman Firmansyah (Politisi Partai Gerindra) dan wakil dari Kejari Kota Bekasi, Sunarto (Seksi Intelejen Kejari Kota Bekasi). “Kami tantang pihak eksekutif, legislatif dan yudikatif untuk menan- datangani pakta antikorupsi. Sayang pihak eksekutif tidak hadir di sini,” ujar Romadon. Namun, meski tidak ada perwaki- lan eksekutif yang hadir, rencananya FSMKD akan membawa pakta anti- korupsi ke Pemkot Bekasi agar bisa ditandatangani oleh pimpinan di lem- baga tersebut. “Meski dari pihak Eksekutif (Pem- kot Bekasi) tidak hadir, kami tetap akan membawa Pakta itu nanti untuk ditandatangani,” terang Romadon. Sementara Sekretaris FSMKD, Hasan menuturkan, kegiatan ini bu- kan hanya mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, namun dengan penandatangan Pakta Anti Korupsi tersebut, juga mendapat dukungan dan usul dari Irman Firmansyah agar membentuk tim Satuan Tugas (Satgas) Anti Pungutan Liar (Pungli). “Tadi Bang Irman bilang ke kami, kalau kegiatan ini jangan menjadi seremonial tahunan saja, namun juga harus dibentuk satuan-satuan untuk mengaplikasikan kegiatan ini. Akh- irnya bang Irman usul untuk bentuk Satgas Anti Pungli,” jelas Hasan. Pembentukan Satgas ini, lan- jut Hasan, demi brgeraknya sistem SKOR, Majene Pelaksanaan UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta itu perlu kita sosialisasikan, karena Sulbar adalah Daerah yang memiliki keanekara- gaman etnik/suku dan budaya serta kekayaan di bidang produk UMKM yang mempunyai keunikan tersend- iri, hingga sangat diharapkan para pelaku UMKM Majene agar mengurus untuk mendapat hak cipta atau hak paten atas produk-produk unggulan yang emreka produksi. Demikian disampaikan Ketua Panitia Sosialisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Kabid Pengemban- gan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dinas Perindustrian Perdan- gan Koperasi dan UKM Prov. Sulbar, Drs. Petrus Iminggus MM, pada pelak- sanaan sosialisasi HAKI yang dilak- sanakan, 11-12 November 2014 lalu, di Wisma Yumari di Kab. Majene. Sementara Kabid Pelayanan Hu- kum Kanwil KemenHukam Prov. Sulbar, Abdullah SH MH selaku nara sumber mengatakan, perkemban- gan di bidang perdagangan industri, khususnya di Sulbar telah sedemikian pesat, hingga memerlukan perlindun- gan hukum bagi pencipta dan pemilik yang punya hak terkait dengan tetap memperhatikan terhadap masyarakat bagi pelaku UMKM dalam 6 Kabupat- en Sesulbar. KarenaSulbarmemilikietnik,suku, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi, yaitu Hak Atas Ke- kayaan Intelektual (HAKI). Berhubung hal tersebut merupakan salah satu sumber dari hasil karya masyarakat Sulbar yang secara intelektual dapat dan perlu dilindungi UU. Seperti dikatakan tadi oleh Ketua Panitia, UU No.9 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, pelaksanaan sosialisasi HAKI hanya semata-mata untuk me- nakar kemampuan masyarakat Sulbar di bidang UMKM, karena itu UMKM perlu mendapat perlindungan UU HAKI, tambahnya. Tujuannya, ungkap Abdulllah, agar orang lain tidak dapat menjiplak hasil karya masyarakat Sulbar, karena sudah terdaftar di Kemenkumham Sulbar, hingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bukan hanya pemilik atau penciptanya yang sejahtera, namun yang ikut mera- sakan adalah pemerintah daerah itu sendiri. “Karena itu, secara tidak langsung mencakup pula Agremen On Trade Related Aspeets Of Intelektual Proper- ty Rights (Persetujuan Tentang Aspek- Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelek- tual),” jelasnya. ■Dewan Lembah/S-10 SKOR, Bekasi Forum Studi Mahasiswa untuk Kemanusian dan Demokrasi (FSMKD) Kota Bekasi menggelar Malam Peringatan Hari Antikorupsi Internasional, sebagai wujud peduli terhadap gerakan anti Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN). Acara yang mengambil tema, “Beka- si Say No To Anti Korupsi” diselenggarakan, Jum’at (12/12/2014) pukul 20.00-23.00 WIB di Taman Alun- alun Kota Bekasi. yang transparan pada pengeluaran APBD dan satgas tersebut juga un- tuk melakukan penindakan terh- adap Pungli yang semakin merebak, khususnya di Kota Bekasi. Sebelumnya Satgas sendiri juga pernah dibentuk di Wilayah Pem- kot Bekasi, tapi untuk pengawasan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). “Dulu pernah dibentuk satgas untuk mengawasi kinerja PNS, tapi seka- rang satgas yang akan kita bentuk ini nantinya akan mengawasi seluruh as- pek dari tingkat bawah hingga atas,” pungkas Hasan. Satgas Anti Pungli ini nantinya akan dibentuk dari beberapa elemen mahasiswa, dan satgas sendiri terben- tuk secara terorganisir. “Kami mendi- rikan satgas ini secara independent, namun tadi diusulkan sama bang Ir- man untuk dana operasional satgas nanti, bisa dari APBD. Rencananya satgas ini akan berjalan tahun 2015 mendatang,” pungkas Hasan. ■Alfi/S-10 SKOR, Kolaka-Sultra Aksi pencurian air bersih di Kab. Kolaka masih terus berlangsung, pe- langgan merusak dan membalikkan arah meteran serta mengambil air dari pipa induk. Menyikapi hal tersebut, Perusa- han Daerah Air Minum (PDAM) telah melakukan operasi penertiban, “Kami akan memutus sambungan air kepa- da pelanggan yang terbukti mencuri dan menunggak pembayaran,” tegas Sunaryadi (Staf bag. hubungan pe- langgan) Maraknya pencurian air mengaki- batkan kebutuhan air bersih untuk warga tidak dapat terpenuhi secara merata padahal suplai air bersih dari PDAM kepada pelanggan telah mencukupi, terang Staf PDAM bag. Produksi. ■Biro Kolaka/S-10
12 www.skornews.comEdisi ke-28/Tahun IV/Januari 2015 SKOR, Bitung-Sulut urah hujan yang tinggi selama beberapa hari be- lakangan ini membuat sistem drainase tersum- bat, air selokan meluap dan menggenangi jalan di perbatasan Kelurahan Girian Bawah dan Girian Weru Satu, tepatnya di RT. III lingkun- gan I, Kelurahan Girian Bawah. Penyebabnya adalah penutup sa- luran/drainase dengan ayaman besi untuk menahan sampah oleh salah seorang warga, Lukman Saman yang juga Ketua RT.III/Lingkungan I terse- but. Saat ditemui SKOR, Saman men- jelaskan, dirinya sengaja menutup saluran tersebut karena banyaknya protes dari warga Girian Bawah yang merasa dirugikan dengan kiriman sampah dari pasar Girian maupun dari Kelurahan yang posisinya berada di atas. "Saya menutup saluran ini, karena sampah dari pasar Girian san- gat banyak dan sangat mengganggu warga di sini," jelas Tutu (panggilan akrab Lukman Saman). Karena itu, saya sebagai Ketua RT berusaha menjaga agar warga di ling- kungan saya tetap aman dari kiriman sampah yang mengganggu keseha- tan juga sangat merusak pemandan- gan, "Kami mengharapkan kerjasama dari Kelurahan tetangga, bagaimana agar sampah dari pasar Girian tidak dibuang sembarangan ke saluran air," tambah Tutu. Lurah Girian Weru Satu, Loly Su- migar yang turun ke lokasi karena adanya informasi jika air telah melu- ap dan membanjiri jalan pasar Girian menuju Girian Bawah, "Saya beserta dengan para perangkat Kelurahan se- tiap saat turun untuk membersihkan lingkungani dan saya sudah melapor- kan persoalan penutupan saluran air ini kepada Camat Girian," lanjut Su- migar. Sumigar dan Saman sempat ber- sitegang karena bersikeras untuk membuka besi penahan sampah yang dipasang di saluran air oleh Lukman Saman. "Kalian tidak berhak membu- ka penyaring sampah tersebut, kar- ena itu ada di wilayah Girian Bawah," ungkap Saman. Persolan sampah sering dikeluh- kan warga sekitar yang mendapat imbas kiriman sampah dari pasar tersebut, "Harusnya Pemerintah kem- bali mengambil alih pengelolaan pasar Girian, selain bisa menambah PAD juga bisa menjauhkan berbagai persoalan yang dikuatirkan menim- bulkan konflik," kata salah seorang mahasiswa. ■Arham Licin/S-10 Hal itu diungkapkannya Muham- mad Ridhlo pada kegiatan sosialisasi kebijakan publik, terkait kerjasama media partner Pemkab Muba yang ber- badan Hukum dan penanganan delik hukum Pers. yang di gelar oleh Bagian Hubungan masyarakat (HUMAS) Setda Kabupaten Muba di Auditorium Pem- kab Muba, Kamis (4/12) lalu. Sementara Sekda Muba, Drs H So- han Majid MM dalam sambutannya menyebutkan membutuhkan saran dari rekan-rekan wartawan sebagai me- dia kontrol demi berjalannya program pembangunan di Kabupaten Muba Su- matera Selatan. “Kami (Pemkab Muba) juga bangga dan menerima atas mengkoreksi setiap saran, masukan dan kritikan yang dis- ampaikan dari rekan-rekan wartawan. Karena itu melalui kegiatan sosialiasasi ini dapat memberikan manfaat guna mencari solusi terhadap permasalahan- permasalahan yang dihadapi,” katanya. Sohan menambahkan, sosialisasi ini juga diharapkan dapat terwujud Pers yang beretika, berkualitas dan mampu memberikan manfaat yang seluas-luas- nya bagi pemerintah, masyarakat, dan dunia Pers sendiri. “Sejalan dengan hal tersebut, di- imbau Agar semua media yang ada di Muba untuk segera melengkapi peru- sahaan Pers sesuai dengan Undang-un- dang Pers yang berlaku,” Imbuh Sohan. Kepala Bagian Humas Setda Muba, Solekhan AS SAg, mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman, wawasan akan penting- nya media partner yang berbadan hu- kum kepada seluruh stakeholder yang terkait, dan memberikan pemahaman pencegahan media partner dan penan- ganan delik hukum Pers oleh kepolisian dan kejaksaan berdasarkan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. “Tujuannnya guna membahas ka- jiam hukum pencegahan delik hukum Pers terhadap Undang-Undang Pers ke- pada seluruh stakeholder terkait. Selain itu juga memberikan sosialisasi kerjasa- ma media partner Pemkab Muba yang berbadan hukum,” ujarnya. Dalam Sosialisasi ini diikuti seban- yak 75 peserta yang terdiri dari SKPD Jajaran Pemkab Muba, Pemimpin Me- dia, wartawan yang bertugas di Kabu- paten Muba, mahasiswa, Akademisi, Tokoh Masyarakat dan Pemuda. Selain narasumber dari Dewan Pers juga dari pihak Kepolisian Polres Muba dan Kejaksaan Negeri Sekayu Muba. ■Yudi Febriansyah/S-02 Skor, Muba-Sumatera Selatan Ketua Komisi Pengad- uan dan Penegakkan Etika Pers, Dewan Pers, Muham- mad Ridlo Eisy, mengata- kan undang-undang dan kode etik jurnalistik ada- lah island of safety (pulau penyelamat) yang artinya setiap pelaku jurnalis yang masuk ke dalam pulau tersebut akan aman dan dilindungi, dengan cata- tan mematuhi kode etik. Wartawan Indonesia juga wajib bersikap Independen tidak terpengaruh inter- vensi dari pihak manapun, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk.
13 www.skornews.comEdisi ke-28/Tahun IV/Januari 2015 Dalam laporan Ketua Panitia Ka- bid UMKM, Drs. Petrus Iminggus MM, peserta yang hadir 30 orang, karena begitu pentingnya sosialisasi HAKI terhadap masyarakat Polman ini, tidak lain bertujuan untuk mendapat perlindungan hukum. Artinya, ungkapnya, dimana bagi pelaku produk UMKM yang mempu- nyai keunikan dan kelebihan tersend- iri agar mendapat hak cipta atau hak paten. Demikian pula sebaliknya, bagi pelaku produk UMKM agar tidak ada yang dicaplok oleh Daerah lain, bila ada produk atau hasil karya masyarakat Sulbar. Sementara dari Kanwil Kemen- kumham Sulbar, dalam hal ini Kabid faatkan masyarakat Sulbar. Selain itu, ujarnya, perlu ditegas- kan dan memilah kedudukan hak cip- ta di satu pihak dan hak terkait di lain pihak, hingga dalam rangka memberi- kan perlindungan hukum bagi pelaku intelektual yang bersangkutan. Hal itu juga perlu kita sadari, bahwa produk UMKM untuk pengembangan dan kemampuan intelektual masyarakat Sulbar, tentunya memerlukan per- lindungan hukum hasil karya bagi pelaku UMKM, hingga dengan sendi- rinya daerah lain tahu, produk ini su- dah ada yang punya. Pada gilirannya nanti, terjadi persaingan usaha yang sehat untuk melaksanakan pemban- LSM yang belum terdaftar diharapkan dapat mendaftar dengan segera sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kes- bangpol siap memfasilitasi untuk per- baikan Muba kedepannya dengan mer- ekomendasikan dana hibah ke DPPKAD kabupaten Muba. "2015, diharapkan Ormas/LSM dap- at bersatu, guna menjadi mitra pemer- intah dan mewujudkan PERMATA Muba 2017 nanti," ungkapnya. Sementara itu, Kepala Bidang Ketah- anan Ekonomi, Seni, Budaya,Agama dan Kemasyarkatan (Kesbak), Drs Yuliarto MSi mengatakan, bahwa tujuan rakor ini untuk meningkatkan pemahaman tentang Ormas dan penguatan kelem- bagaan yang dibantu oleh dana hibah atau bantuan sosial. "Dana hibah harus digunakan sesuai dengan peraturan pemerintah dan da- pat melaporkan dana yang digunakan untuk dipertanggungjawabkan guna untuk mengevaluasi kegiatan yang di- laksanakan," ujarnya. "Untuk itu, diharapkan seluruh Or- mas/LSM diharapkan dapat bersinergi dengan Pemerintah guna meningkat- kan pembangunan pemerintah Muba ," ujarnya lagi. Selanjutnya, Kasubag keuangan DP- PKAD dan PPKD, Hendri Anto SSip MSi mengatakan bahwa hibah sebagai ob- jek pemeriksaan oleh audit internal, audit external dan aparat penegak hu- kum, karena hibah tidak tepat sasaran dan penggunaannya serta sebagai alat pencitraan diseluruh indonesia oleh kepala daerah. yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. "Hibah bertujuan untuk partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah yang diberikan, hibah tidak diperkenan- kan untuk membiayai operasional LSM atau Ormas seperti gaji, listrik, telepon, air atau biaya rutin lainnya," jelasnya. Sementara ketua Aliansi LSM Kab Muba, Drs M Nuh Soleh yang dikon- firmasi terkait penerimaan dana hibah oleh LSM dan Ormas itu mendukung upaya transparansi dan akuntabilitas atas penggunaan dana hibah yang mer- upakan uang rakyat tersebut “Bagi yang menerimah dana hibah semestinya harus diaudit dan diperiksa kebenaraanya, jangan seenaknya saja menggunakan uang tersebut, karena bagaimanapun itu adalah uang rakyat yang harus di pertanggung jawabkan” ujarnya. Soleh juga bertekad akan mengawa- si dan melaporkan kepada aparat pen- egak hukum apabila terdapat penyim- pangan dalam penggunaan dana hibah di Kab Muba. “saya berkomitmen jika ada temuan dilapangan mengenai penyimpangan dana hibah, akan saya laporkan ke pen- egak hukum guna diperoses” tegasnya ■Yudi Febriansyah gunan secara nasional, Karena itu, perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan, namun HAKI memiliki bentuk yang khas bersifat peribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaannya yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas bagi pelaku produk UMKM. “Hingga sangat di- harapkan kepada masyarakat Pole- wali bagi pelaku UMKM agar didaftar- kan di Kanwil Kemenkumham Sulbar hingga daerah lain tidak menciplak lagi, karena sudah mempunyai kekua- tan hukum usahanya,” pungkasnya. ■ Korwil Skor Sulbar/S-10 SKOR, Polewali Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawe- si Barat membuka dan memberikan peluang bagi pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dengan adanya per- lindungan hokum terhadap produk yang dihasilkan. Karena itu, melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Barat mensosialisasikan Hak Atas Ke- kayaan Intelektual (HAKI) di Kab. Polman, pada 7-8 Novem- ber 2014 lalu, di Hotel Pasifik. Pelayanan Hukum Abdullah SH MH selaku nara sumber memaparkan se- luk beluk perihal Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Menurut Abdullah, produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) perlu mendapatkan perlindungan hukum, melalui HAKI atas karya masyarakat Sulbar, untuk memberi perlindungan hukum bagi karya- karya intelektual di bidang hak cipta. Termasuk upaya Pemerintah Sulawesi Barat untuk memajukan karya in- telektual yang berasal dari produk UMKM, termasuk beberapa konvensi di bidang hak kekayaan intelektual dan masih terdapat beberapa keten- tuan yang sudah sepatutnya diman- Skor, Muba-Sumatera Selatan Ormas dan LSM yang menerima bantuan dana hibah harus ber- tanggung jawab secara formal dan material ter- hadap dana yang digu- nakan serta melaporkan dana yang digunakan, hal ini diungkapkan Kepala Bidang Ketah- anan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Ke- masyarkatan (Kesbak), Drs Yuliarto MSi pada saat acara rapat koor- dinasi (rakor) dan pem- binaan Organisasi Ke- masyarakatan (Ormas) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan tata cara pengajuan dana hibah yang diikuti oleh seluruh anggota Ormas/LSM Kabupaten Muba berlangsung diruang rapat Badan Kesbangpol Kab Muba, beberapa waktu lalu. Rapat dipimpinan langsung oleh Kepala Badan Kesbangpol Muba, HM Soleh Naim SE MM, didalam rapat dia mengatakan, ini bertujuan untuk menj- alin silaturahmi dan berkoordinasi den- gan baik untuk mensinergikan antara tujuan Ormas dengan pemerintah. “Diharapkan seluruh Ormas/LSM Muba dapat bersama-sama untuk ber- mitra dan bekerja sama dengan baik terhadap Pemerintah untuk pemban- gunan dan kemakmuran masyarakat Muba,” imbaunya. Pihaknya mengajak para ormas/LSM dapat bersama-sama menaati aturan pemerintah yang ada, jika ada Ormas/
14Edisi ke-28/Tahun IV/Januari 2015 ejumlah kredit macet disebabkan karena adanya manipulasi per- syaratan yang memu- dahkan para debitur “nakal” memperoleh fasilitas kredit hasil kerjasama dengan ok- num pejabat “nakal” Bank BNI yang menyebabkan kerugian Negara dan Perusahaan. Sebagaimana pemberitaan SKOR edisi sebelumnya, pada pe- riode tahun 2008-2011 terdapat Tujuh proyek PT NPP yang mem- peroleh fasilitas Kredit Modal Ker- ja (KMK-transaksional) dari Sen- tra Kredit Menengah (SKM) Bank BNI Cabang Bandung sebesar Rp ana BPHTB yang mengendap dan tidak mem- punyai jasa bunga di Bank DKI itu ditengarai sebagai “akal-akalan” untuk memperoleh ke- untungan secara pribadi yang diduga dilaku- kan oleh oknum pejabat Bank DKI. Sistem pengelolaan dana BPHTB 2011 dengan men- gendapkan dana itu dibenarkan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), bahkan diakui merupakan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyarankan agar dilakukan perbaikan sistem. Meski diakui oleh BPKD sebagaimana informasi yang dihimpun Skor awal Nopember lalu, namun pihak Bank DKI memberikan keterangan yang berbeda bahkan membantah adanya pen- gendapan dana BPHTB 2011 pada rek- ening escrow sebelum masuk ke rek- ening milik Pemprov DKI Jakarta. Corporate Secretary Bank DKI, Zulfarshah yang ditemui Skor di kantornya, senin (8/12) lalu mem- bantah adanya pengendapan dana BPHTB 2011 pada rekening escrow sampai setiap akhir min- ggu berjalan sebelum dilimpah- kan ke rekening milik Pemprov DKI Jakarta. “Tidak mungkin, sekarang saya tanya buat apa kita begitu, karena1575 adalah rekening kita juga, rekeningnya Pemprov di rek- ening kita, nah ngapain kita melaku- kan pengendapan. Mungkin bukan di bank kita kali” kilahnya. Zulfarshah mengakui di semua bank yang menerima pembayaran BPHTB termasuk bank DKI menggunakan rekening penampungan untuk menerima pembayaran BPHTB karena dana transfer masyarakat tersebut tidak bisa langsung masuk ke rekening milik Pemprov DKI, selain itu diakui pihak BPKD membuka akses seluas-luasnya kepada bank penerima BPHTB un- tuk membuka rekening penampungan. Lebih lanjut Zulfarshah menyebutkan sejak masih ditangani pemerintah pusat transfer dana BPHTB itu tidak langsung masuk ke rekening Pemprov tetapi harus melalui rekening penam- pungan, namun demikian pengendapanannya tidak sampai akhir minggu melainkan sudah riil time atau langsung dialihkan pada akhir hari. “Yang namanya transfer itu, itu kan su- dah riil time, karena BPHTB ini dari mulai di pemerintah pusat sama pendaerahan, kalau orang bayar, gak bisa masuk ke 1575. Semuanya sama kalau bank lain yang menerima pembayaran BPHTB, ya diterima dulu di rekening penampun- gannya, pada saat akhir hari baru dil- impahkan ke 1575” ujarnya. Penjelasan Zulfarshah itu, berbeda dengan hasil penelusuran Skor sebel- umnya pada BPKD Provinsi DKI Jakarta yangmenyebutkanbahwapengelolaan BPHTB 2011 itu adalah masa peralihan dari Pemerintah Pusat dan sistem yang digunakan masih mengadopsi sistem yang ada di pusat yakni dana BPHTB yang ditransfer masyarakat tersimpan dulu di rekening Escrow sampai akhir minggu berjalan kemudian dialihkan ke rekening Pemprov pada setiap hari jum’at. “Untuk tahun 2011 karena baru mengelola masih penyesuaian sistem, dengan mengacu pada sistem yang sebelumnya dilakukan oleh pemerintah pusat”ujar Kas- bdit Pajak, Triastuti kepada Skor yang ditemui di ruang kerjanya awal Nopember lalu. Hal senada disampaikan salah seorang staf BPKD, Farhan yang mendampingi Triastuti saat menerima Skor mengatakan pada tahun 2011 baru menerima pelimpa- han BPHTB dari pusat ke daerah sehingga belum mem- punyai pengalaman dalam pengelolaan BPHTB dan masih mengadopsi peraturan (PKS) yang digunakan pemerintah pusat. “Di PKS dipusat disebutkan bisa membuka rekening penampungan dan dilimpahkannya setiap hari jum’at, jadi kita membuka rekening escrow bukan rekening milik Pemprov, nah didalam dunia perbankan kalau yang na- manya escrow tidak mendapatkan jasa giro karena bukan milik kita melainkan rekening milik bank” ujar Farhan. Lebih lanjut, Farhan mengatakan setelah berjalan setahun ada saran dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar melakukan perbaikan sistem karena sistem pen- gendapan dana dan tidak mendapatkan bunga sebagai jasa giro yang dilakukan pada tahun 2011 itu dinilai tidak menguntungkan Pemprov DKI Jakarta. “berjalan setahun akhirnya ada hasil pemeriksaan BPK yang menyarankan agar coba mengikuti peraturan yang ada dalam arti boleh mengadopsi pemerintah pusat tetapi harus ada perbaikan dan pembenahan sistem, ma- kanya pada tahun 2012 kita tidak ada lagi pengendapan, jadi pada H plus 0 itu sudah dilimpahkan, pada hari yang sama diakhir hari kerja sudah harus dilimpahkan masuk ke RKUD” tuturnya. ■Team/02 telah mengajukan IJP kepada PT Jamkrindo (Persero) dengan total pembayaran sebesar Rp 1.9 Mil- iar. Hal tersebut jelas bertentan- gan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 189/PMK.05/2010 tanggal 2 November 2010 ten- tang fasilitas penjaminan KUR Pasal 5 yang menyatakan bahwa UMKM-K yang dapat menerima fasilitas penjaminan KUR adalah usaha barang dan jasa produk- tif yang feasible namun belum bankable sebagaimana dimak- sud dalam pasal 3 ayat (1) den- gan ketentuan-ketentuan sebagai berikut (a) Merupakan calon deb- itur yang tidak sedang menerima KMK dan/atau investasi dari per- bankan dan/atau yang tidak se- dang menerima kredit program dari pemerintah yang dibuktikan dengan hasil Sistem Informasi Debitur pada saat permohonan KUR diajukan. ■Dani/Rd.01 SKOR, Bandung-Jabar Pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) mau- pun Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank BNI (Per- sero) Tbk. diduga banyak terjadi manipulasi dan kon- spirasi antara pihak Debitur dengan oknum pejabat BNI SKC/SKM Bandung. 82,7 Miliar namun ternyata proyek- proyek tersebut adalah pekerjaan Perusahaan lain, berarti Surat Per- intah Kerja (SPK) sebagai salah satu syarat yang harus dilampirkan calon debitur untuk memperoleh fasilitas kredit tidak dilampirkan. Demikian pula pemberian fasili- tas KUR pada 50 kelompok peter- nak sapi oleh BNI SKC Bandung Sebesar Rp 25 Miliar yang dilaku- kan secara langsung. Diduga ang- gota kelompok penerima kredit itu “fiktif” dan sengaja dimanipulasi untuk mendapatkan fasilitas kredit dan oknum pejabat BNI pengelola kredit sengaja tidak menganalisa persyaratan pemberian kredit dan penggunaannya. Bahwa atas fasilitas KUR untuk 50 debitur “Fiktif” itu mendapatkan penjaminan yang dibayarkan Pe- merintah karena BNI SKC Bandung SKOR, Jakarta Dugaan Penyalahgunaan dana Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 2011 di Bank DKI dengan modus pegendapan dana sampai pada setiap akhir minggu berjalan pada rekening escrow Bank DKI sebelum dilimpahkan ke rekening 1575 (rekening milik Pemprov DKI Jakarta) nampaknya ada benarnya.
15Edisi ke-28/Tahun IV/Januari 2015 enelusuran SKOR atas penyaluran hibah pada Badan Kesatuan Bangsa politik dan perlindungan masyarakat (Bakesbang- pol) Provinsi Jawa Barat dan penggu- naannya pada penerima hibah, diduga sebagian besar anggaran tersebut “Digarong” oleh oknum pejabat Bakesbangpol dan SKPD terkait bek- erjasama dengan pihak-pihak tertentu untuk me- muluskan pencairan tanpa memperhatikan keten- tuan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) dan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tentang pengelo- laan dan pengawasan penggunaan dana tersebut. Kelompok-kelompok penerima hibah diduga “Fiktif”, sejumlah kelompok penerima diorganisir oleh seorang oknum dengan memanipulasi pro- posal, kelompok dan nama-nama anggotanya. Ketua-ketua Kelompok fiktif tersebut diberikan fee atas kerjasamanya meminjamkan nama, KTP dan ntuk menjamin pengendalian masuknya beras impor ke Indonesia, Pemerintah melalui Menteri Perdagangan pada tahun 2008 telah mengeluarkan Surat Keputu- san No. 336/M-DAG/KEP/4/2008 yang me- netapkan PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor dan ekspor beras. Namun berdasarkan data dan informasi yang Skor miliki, pada tahun 2013 banyak beras impor yang masuk ke Indonesia tidak sesuai dengan jenis beras yang telah ditetapkan oleh Tim Pokja Per- berasan dan Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian, misalnya dari 25 ribu ton lebih realisasi impor beras Thai Hom Mali pada tahun 2013, hanya 5% yang benar-benar berjenis Thai Hom Mali dan 95% adalah beras wangi yang jenis dan kualitasnya berbeda. Lolosnya beras impor yang tidak sesuai den- gan rekomendasi itu masuk ke Indonesia karena telah mendapatkan laporan hasil survey dari PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia. Kuat dugaan hal itu terjadi karena PT Sucofin- do dan PT Surveyor Indonesia tidak menjalankan tugasnya dengan baik sebagai verifikator dan ditengarai ada oknum pejabat PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia melakukan “kongkalikong” dengan pihak pengusaha (Importir) dengan men- geluarkan laporan hasil survey meskipun beras yang akan diimpor tidak sesuai dengan Rekomen- dasi Kementerian Pertanian. Dugaan “kongkalikong” itu diperkuat biaya survey yang dilakukan PT Sucofindo dan PT Sur- veyor Indonesia ternyata dibayarkan dari pihak pengusaha (importir) yang dapat menimbulkan konflik kepentingan untuk meloloskan beras mi- lik importir. Terkait dugaan “kongkalikong” antara oknum pejabat PT Sucofindo bersama PT Surveyor dengan pihak pengusaha (Importir) beras itu, Skor telah meminta kofirmasi kepada PT Sucofindo bersama PT Surveyor namun hingga berita ini ditulis Skor belum mendapat jawaban atau klarifikasi dari PT Sucofindo maupun PT Surveyor Indonesia. ■Team/Skor-02. SKOR, Jakarta Carut marut dunia im- por beras di Indonesia yang ditandai banyaknya jenis beras yang masuk ke Indone- sia tidak sesuai dengan jenis beras yang telah ditetapkan oleh Tim Pokja Perberasan dan Rekomendasi yang dike- luarkan oleh Kementerian Pertanian khususnya pada periode tahun 2013. Hal itu diduga disebabkan ketidak- becusan PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia dalam menjalankan fungsinya seba- gai verifikator barang impor sebelum masuk ke Indonesia. tandatangan dalam memuluskan pencairan dana hibah. Salah seorang pejabat lingkup Bakesbangpol Jabar, Yaya Sunarya, SH. MM. saat dikonfirmasi mengatakan bahwa penyaluran Hibah dibawah tahun 2014 memang hanya memeriksa kelengka- pan administrasi dan tidak dilakukan pengawasan dan pengecekan kebenarannya di lapangan kar- ena tidak ada anggaran untuk itu, “siapa yang akan mengecek kalau anggaran untuk ke lapan- gan tidak ada” katanya seakan mengakui adanya potensi penyalahgunaan dana hibah waktu itu. Ditambahkan Yaya Sunarya, “Saya juga baru menjabat tahun ini (2014, red), jadi untuk lebih jelasnya silahkan menyurat secara resmi lang- sung ke Kepala Badan, jika ada kelompok yang ditemukan fiktif disebutkan nama dan alamatnya biar bisa langsung dicek datanya”, katanya men- yarankan. Dikonfirmasi melalui surat Korwil SKOR Jabar nomor 07/K/KJ-SKOR/XII/2014 tertanggal, 05 Desember 2014, Kepala Badan Kesbangpol belum memberikan tanggapan hingga berita ini ditulis. ■Danz/Rd.01 SKOR, Jawa Barat Ratusan Miliar Rupiah kucuran dana hibah Prov. Jawa Barat Tahun anggaran 2012/2013 kepada kelom- pok masyarakat dan organisasi yang pengelolaannya diatur dalam Pergub Jabar no. 55 Tahun 2011 kemudian diubah menjadi Pergub no. 31 Tahun 2012 tentang tata cara pengangga- ran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
tarnya,’’ tegas Al Misbach Ramli kepa- da wartawan SKOR, belum lama ini di rumah salah satu warga di Kampung Bajo. Konflik warga di Pomalaa itu juga menjadi sorotan Lembaga Swadaya Masyakat (LSM) Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) melalui Direktur Eksekutif Daerah Sulawesi Tenggara, Kisran Makati yang menga- takan seharusnya pihak Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurah- an Dawi-dawi proaktif untuk menye- lesaikan konflik dengan tuntas dan memikirkan langkah-langkah lanju- tan pasca memediasi pasca bentrok beberapa bulan lalu. “Saya berharap pihak Pemerintah Kabupaten Kolaka melalui Kesbangpol KabupatenKolakamelakukanevaluasi peran Camat-Lurah di Pomalaa dalam menyelesaikan konflik antar wargan- ya yang sudah berlangsung beberapa bulan lamanya. Jika tidak bisa menye- lesaikan dan bertanggungjawab lebih baik dia meletakkan jabatannya,” tukas Kisran Makati yang dihubungi melalui saluran seluler, di Kendari pe- kan lalu. Pihak Walhi Sulawesi Tenggara mengaku banyak mendapat infor- masi terkait konflik warga itu, dan berjanji akan membentuk tim inves- tigasi sekaligus melakukan advokasi terhadap persoalan tersebut. “Dalam waktu dekat ini, kami akan turun ke lokasi kejadian untuk mencari fakta yang lebih lengkap untuk kami jadi- kan bahan laporan ke Jakarta. Dan kami juga berharapa kepada pihak aparat keamanan untuk memberikan jaminan keamanan kepada warga dan mencari solusinya bukan me- nyudutkan satu pihak yang bertikai. Apalagi saya mendapat bocoran ske- nario bahwa diduga ada salah satu oknum aparat yang ikut bermain di konflik ini. Untuk itu perlu ada klari- fikasi dari aparat yang diduga terlibat bermain.’’ pungkasnya. ■Korwilsultra/S-10/Skor 02. 16 www.skornews.comEdisi ke-28/Tahun IV/Januari 2015 eski tidak ada korban jiwa, bentrokan itu sangat meresahkan warga yang bermu- kim di sekitar lokasi kejadian, lantaran saat bentrokan ter- jadi bersamaan dengan jatah pemad- aman lampu secara bergilir dan adan- ya suara letusan bom molotov sejenis bom ikan yang digunakan warga yang bertikai. Bahkan salah seorang aparat kepolisian dari Polsek Pomalaa nyaris terkena bom ikan yang me- ledak di pemukiman padat penduduk itu. Langkah cepat dari pihak aparat Polsek Pomalaa pun dilakukan dengan meminta bantuan pengamanan dari Kodim 1412 Kolaka. Untuk mengh- entikan bentrokan antar warga itu aparat kepolisian terpaksa mengelu- arkan tembakan peringatan. Lalu apa dan dari mana pemicu bentrok antar warga yang disinyalir sarat dengan muatan kepentingan untuk menguasai lahan pemukiman masyarakat yang bernilai jual meng- giurkan itu? Dari penelusuran tim wartawan SKOR di lokasi kejadian, terungkap kejadian itu dipicu dendam lama dari keluarga Iksan (18), korban yang di- tikam beberapa bulan lalu oleh salah satu warga yang diduga masih kera- bat salah seorang warga di Kampung Bajo, Kelurahan Dawi-dawi. Meski korban tidak kehilangan nyawa, namun hingga kini masih menyimpan dendam terhadap pelaku yang melarikan diri usai menikam korban dan belum tertangkap hingga kini. “Sebenarnya pelakunya bukan orang sini, dia tinggal di Kolaka. Han- ya memang ada keluarganya yang tinggal di sini,’’ ungkap warga yang enggan disebutkan identitasnya. Kapolsek Pomalaa, Iptu Ardy Yusuf SE di lokasi kejadian mengungkap- kan, penyisiran rumah warga sebagai upaya meminimalisir bentrok yang ditakutkan akan berulang kembali. “Kita menemukan barang bukti dan sementara ini kita amankan dulu un- tuk menghentikan bentrok susulan,” ujarnya kepada SKOR. Kejadian ini mendapat perhatian seriusdarisejumlahtokohmasyarakat di Kabupaten Kolaka. Salah satunya, Sudirman, Anggota DPRD Kolaka dari Partai Gerindra mengungkapkan ke- jadian ini harus diselesaikan secara tuntas dan melibatkan semua pihak yang ada di jajaran Pemerintahan Ke- camatan Pomalaa. “Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Pomalaa-Watubangga, peristiwa ini jangan terulang kem- bali. Untuk itu, saya berharap semua pihak untuk menahan diri agar tidak melakukan tindakan yang bisa mem- perkeruh situasi. Kemudian perlu ada proses mediasi sekaligus mencari akar masalah ini,” ungkap Sudirman saat di lokasi kejadian. Menurutnya, konflik ini harus ditangani secara serius oleh semua pihak yang terkait. “Karena saya me- lihat di balik bentrok antar warga Kampung Bajo-Majauleng terindikasi adanya konflik kepentingan kelom- pok tertentu yang ingin menguasai lahan pemukiman warga yang kini dimiliki oleh warga dari Kampung Bajo,” tambahnya. Pernyataan Sudirman ini, nam- paknya ada benarnya, karena di loka- si bentrok itu memang sementara dibangun pelabuhan kontainer, jalan fly over yang menghubungkan jalan by pass Kolaka-Pomalaa dan Lokasi Pasar yang sementara dalam tahap penyelesaian. “Nilai jual dan konvensasi tanah yang ada di Kampung Bajo nantinya akan berlipat-lipat kali nilainya. Dan itu sudah menjadi rahasia umum dalam konflik agraria di Indonesia, selalu saja ada yang memanfaatkan konflik antar warga untuk menguasai lahan tersebut,” jelas Sudirman yang dikenal sebagai tokoh masyarakat di daerah tersebut. Sementara itu, Ketua Kerukunan Masyarakat Bajo Kabupaten Kolaka, Al Misbach Ramli mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan per- temuan dengan pihak Kepolisian di Pomalaa, dan meminta jaminan keamanan kepada warga di Kampung Bajo agar tidak dijadikan ‘kambing hi- tam’ dalam bentrokan tersebut. Misbach juga menyayangkan adanya pihak-pihak yang ingin mem- perkeruh suasana dengan menyebut- kan bentrokan yang terjadi adalah bentrokan antar suku. “Saya sangat menyesalkan adanya pihak-pihak tertentu yang menjadi provokator dalam bentrokan antar warga tersebut dengan mengatakan, ini konflik antar Suku Bajo dengan Suku Bugis. Ini tidak benar, karena saya mengenal karakter masyarakat yang ada di Kampung Bajo,” pa- parnya. Lebih lanjut Misbach meminta agar konflik itu tidak dimuati dengan kepentingan-kepentingan lain, se- lain untuk menyelesaikan persoalan ini. “Yang kita inginkan adalah agar masyarakat di Kampung Bajo dapat hidup tentram dan damai berdamp- ingan dengan masyarakat di seki- SKOR, Kolaka-Sultra Bentrok antar warga terjadi di wilayah pesisir pantai Dawi-dawi Kelu- rahan Dawi-dawi, Keca- matan Pomalaa, Kolaka, Sulawesi Tenggara pada sabtu (6/12) malam lalu. Kedua kelompok warga yang bertikai berasal dari Kampung Bajo dan Jalan Majaluleng Kelurahan Dawi-dawi.
17 www.skornews.comEdisi ke-28/Tahun IV/Januari 2015 ugaan penipuan STKIP Arastamar itu dengan melaksanakan kegiatan akademik tanpa legalitas yang jelas bahkan diduga tidak mempunyai legalitas hukum yang sah sebagai sebuah institusi penyelenggara pendidikan. Lebih memprihatinkan lagi lemahnya pengawasan pada sektor Pendidikan Tinggi di Direktorat Jendral (Ditjen) Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) RI, bahkan kuat dugaan adanya oknum Kemendiknas yang “memback up” STKIP Arastamar. Hal itu diketahui setelah M. Jamsik, SH, selaku kuasa hukum YBSI, yang menyampaikan permohonan pembatalan izin pendirian STKIP Arastamar di Kota Tangerang kepada Ditjen Dikti dengan nomor surat, S/026/TL-YBSI/VII/2014, dengan melampirkan akta pernyataan keputusan rapat pembina YBSI, pada, Jum’at, 18/07/2014, setelah seluruh pengurus dan pengawas serta pembina menyetuji atas pembubaran payung hukum YBSI, pada 18/03/2014 lalu. Menurut informasi yang dihimpun Skor dari warga sekitar kampus arastamar diketahui bahwa penyelenggaraan kampus tersebut banyak menuai permasalahan, sehingga terjadinya aksi demo warga terhadap kampus STKIP Arastamar. Selain itu, pada tembok depan gerbang kampus juga terlihat papan penyegelan bangunan yang berwarna merah dari Dinas Tata Kota (Distako) Kota Tangerang. Namun anehnya ketika dikonfirmasikan kepada Dinas Tata Kota, Kota Tangerang, melalui Sekertaris Dinas, Rudi mengatakan, keberadaan kampus STKIP Arastamar di wilayah tersebut tidak diketahui sama sekali, “kalau memang betul nanti kami akan tinjau lokasinya dulu pak, kalau memang betul.”ujarnya. Bukan hanya Dinas Tata Kota yang tidak mengetahui keberadaan Kampus tersebut, Humas Pemerintah Kota Tangerang sebagai penyambung lidah Pemkot Tangerang sendiripun juga tidak mengetahui, “nanti kita crosschekduluyakedinaspendidikan, karena kita juga baru tahu, nanti saya sampaikan ke Assisten satu.”ungkap Rudi yang mengaku dari Humas Kota Tangerang. Dalam perizinannya, STKIP Arastamar mengaku hanya memiliki 95 peserta didik, namun keterangan yang di dapat tim SKOR dari beberapa mahasiswa di sekitaran kampus menyatakan, saat ini kegiatan kampus terus berlangsung dan masih melakukan perekrutan mahasiswa dan mahasiswi dari berbagai daerah, khususnya di wilayah Indonesia bagian Timur. “iya bang, saya disini baru tiga bulan, saya sendiri mengambil jurusan keguruan. Jumlah yang belajar disini lebih kurang seribu orang, kalau saya sendiri mahasiswa baru disini.”pungkas salah seorang mahasiswa STKIP Arastamar kepada Skor. Sedangkan sebelumnya saat dikonfirmasi, Kopertis Wilayah IV, Bandung, sebagai pengawas, pengendalian dan pembina STKIP Arastamar, melalui Kepala Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mengakui keberadaan Skor, Polman-Sulbar Salah satu siswa Madrasah Aliah Negri Lampa beberapa waktu yang lalu berangkat ke Jawa un- tuk mendapatkan pembinaan khusus. Siswa yang mengikuti pembinaan khusus itu adalah siswa yang masuk kategori berprestasi setelah menjuarai lomba Sains di ju- rusannya. Hal itu disampaikan Kepala Seko- lah Madrasah Aliah Negeri Lampa, Marzuki, S. Ag M. Pd kepada Skor beberapa waktu yang lalu. “Siswa yang berangkat ke jawa ini meraih prestasi yang sangat luar biasa,mendapatkan undangan khusus ke jawa dalam rangka pem- binaan siswa yang dianggap cakep dan pintar maka selayaknya pula siswa tersebut berangkat un- tuk memenuhi undangan” Ujarnya Marzuki mengaku sering memberikan motivasi kepada siswanya agar terus belajar dan bertanggung jawab sehing- ga bisa berprestasi demi kesuksesan pada masa yang akan datang. “Saya selalu menyarangkan dan berpesan pada muridnya bahwa sebagai siswa tentu ada rasa tanggung jawabnya un- tuk giat dan rajin belajar dengan ilmu yang engkau dapatkan tentu kalian juga akan mendapatkan kesuksesan dimasa-masa yang akan datang sampai kejenjang pendidikan S1 maupun S2 itu harapan kami semua sebagai guru pendidik”sebutnya Selain kepada siswa, Marzuki juga berpesan kepada para guru yang mengajar di Madrasah Aliah Negri Lampa agar se- mua harus mengajar secara professional dengan mematuhi standar aturan yang diterapkan disekolah. “saya juga himbau dan mengingatkan sama teman-teman guru disekolah bahwa mari kita bekerjasama yang baik ja- lin kekompakan dengan harapan yang positif, buang pikiran- pikiran negatif agar akses mutuh pendidikan kita disekolah berjalan dengan baik, karna siapa lagi kalau bukan kita” harapnya. Lebih jauh Marzuki memaparkan standarisasi pelajaran di Man Lampa yang sangat luar biasa dan sudah tidak terhitung lagi lulusan siswa/siswi Man lampa yang telah meraih kesuk- sesan ada yang sudah jadi Dokter, Dosen, Polisi, dan Anggota TNI bahkan pengusaha yang sukses. ■Ariefuddin H/Skor-02. SKOR, Kota Tangerang Lagi-lagi dunia pendidikan Indonesia tercoreng akibat tindakan penipuan yang diduga dilakukan lembaga pen- didikan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Arastamar yang melaksanakan kegiatan akade- miknya di jalan Daan Mogot KM 18, Kel. Kebon Besar, Kec. Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten. tempat kegiatan belajar dan mengajar STKIP Arastamar yang berada di tengah-tengah kawasan Industri, bukanlah tempat yang memenuhi Standart Nasional Pendidikan Perguruan Tinggi karena dikhawatirkan akan mengganggu kesehatan para Mahasiswa. Namun anehnya, Kopertis Wilayah IV sendiri belum mengetahui, jika Legalitas STKIP Arastamar telah di hapus dari pangkalan data perguruan tinggi. Bukan hanya itu, Kopertis Wilayah IV juga tidak mengetahui YBSIsebagaipayunghukumdariSTKIP Arastamar sendiri telah dibubarkan. “kalau memang benar YBSI telah di bubarkan, berarti legalitas STKIP Arastamar harus di pertanyakan, dan segera di laporkan ke Dirjen Dikti, agar kegiatan kampus segera di hentikan.”ungkap Kabid Kelembagaan danSistemInformasiKopertisWilayah IV Bandung kepada Skor. ■ Alfi
18 www.skornews.comEdisi ke-28/Tahun IV/Januari 2015 ang menarik dalam up- acara peringatan ulang tahun kali ini pihak man- agement Damri me- nampilkan Video confer- ence Sebagai sarana komunikasi jarak jauh digital dengan 3 (tiga) Kantor Ca- bang yakni Surabaya, Pontianak dan Jakarta. Selain itu juga ditampilkan Lima unit bus baru berbahan bakar gas (BBG) yang akan melayani angku- tan Khusus Bandara Soekarno-Hatta. Satu unit truk pengisi Crude Natural Gas (CNG), bahan bakar gas yang di- gunakan, juga dipamerkan. Dalam kesempatan tersebut terdapat dua unit bus kinglong (bus dengan jum- lah 10 roda), dua unit Golden Dragon dan satu unit Yutong. Sementara PT. Indo Dongfeng Motor selaku importer bus ini membawa satu unit bus kota dengan panjang 10 meter dan tractor head berbahan bakar gas. Acara peringatan juga dimeriah- kan dengan berbagai hiburan musik, pemberian hadiah untuk pemenang kategori olah raga, pemberian hadiah pada karyawan teladan juga dimeri- ahkan dengan undian Door Price. Ada pula beberapa kegiatan yang telah digelar sebelumnya, diantaran- ya go green, bakti sosial dan family gathering di Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Dalam sambutannya, Direktur Uta- ma Perum DAMRI, Ir. H. Agus Suher- man Subrata, MBA, mengemukakan tahun ini DAMRI Meraih beberapa penghargaan diantaranya Penghar- gaan Info Bank BUMN Award 2014 yang mana pada tahun sebelumnya berada diperingkat ke 48 kemudian naik ke peringkat 13 pada tahun 2014 ini. Selain itu juga Damri merupakan kategori BUMN transportasi darat ter- baik. Menduduki peringkat ke-13 dari 122 BUMN di Indonesia, merupakan hasil dari kerja keras seluruh jajaran DAMRI, termasuk Pegawai, Dewan Pengawas, dan Direksi, serta didu- kung oleh Stake holder. Selain itu Ir. H. Agus suherman Subrata, MBA juga menuturkan untuk total laba tahun ini ditargetkan men- capai Rp.93 Miliar. “Kami optimistis dapat melebihi target yakni dapat dia-tas Rp.100 Miliar” . Ujarnya. Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum DAMRI, mem- berikan kabar gembira menyangkut kesejahteraan pegawai. Gaji pokok dan Jaminan Hari Tua (JHT) naik 15 persen. Selain itu, masih ada bonus yang jumlahnya sama alias rata un- tuk seluruh pegawai, termasuk ekse- kutif. Dengan kenaikan kesejahteraan tersebut, diharapkan menjadi bagian dari pembakar semangat bagi selu- ruh pegawai untuk bekerja lebih baik, produktif dan profesional. “Kita harus bekerja keras, cerdas, ikhlas dan tuntas sehingga kinerja DAMRI menjadi lebih hebat lagi. Pada gilirannya, kesejahteraan pegawai akan terus ditingkatkan,” tegasnya. Pada waktu yang bersamaan awak media dari Skor menemui salah satu dari sekian banyak karyawan yang te- lah bertahun – tahun menjadi penge- mudi bus Damri khususnya trayek Jakarta – Lampung, yaitu Bastari Ru- din (51) bapak dari 5 putra dan putri ini mulai bekerja pada tahun 1994 – 2014, hingga pada 25 November 2014 beberapa pekan lalu Bastari menda- patkan penghargaan sebagai penge- mudi teladan. Namun tidak hanya Bastari saja yang mendapatkan penghargaan tersebut, diantaranya Komarudin se- bagai tehnisi, Sugiami sebagai Staff Karyawan terbaik, Tamrin dan Impul Anwar keduannya sebagai kondektur yang sudah 15 tahun di Damri, dan masih banyak yang lainnya. General Manager Perum Damri Lampung Menghimbau Para Staffnya Untuk Tidak Melupakan Sejarah Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Damri yang ke – 68 ternyata Perum Damri Perwakilan Lampung memiliki acara yang tidak kalah menariknya dari Perum Damri Pusat. Berbagai program acara diseleng- garakan untuk mengibur para kary- awan dan masyarakat setempat khususnya di seputaran kantor ca- bang Damri Raja Basah, Lampung. SKOR, Jakarta Upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) DAMRI yang Ke-68 tahun 2014 yang diselenggarakan oleh Pe- rum DAMRI, secara serempak dirayakan diseluruh Kan- tor Cabang di masing-masing Divisi Regional. Antara lain untuk wilayah DKI Jakarta dan Kantor Pusat di- pusatkan di Pool Kemayoran dengan Inspektur Upacara Direktur Utama Perum DAMRI. Rabu (25/11). Ragam acara yang diselenggara- kan oleh pengurus Damri Provinsi Lampung tersebut beberapa dian- taranya adalah lomba Bola Volley dan Jalan Sehat. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan sosial seperti, donor darah, pemberian santunan kepada anak yatim dan masyarakat kurang mampu disekitar kantor damri. Dalam kesempatan tersebut Yulianto sebagai General Manager Damri Lampung kembali mengin- gatkan kepada para karyawan untuk tidak melupakan sejarah yang mem- buat Damri menjadi seperti yang kita lihat saat ini, yang mana pada tahun sebelumnya berada di-peringkat ke 48 kemudian naik ke peringkat 13 pada tahun 2014. Yulianto sangat mengapresiasi ke- pada karyawan yang sudah pensiun maupun yang telah tiada, karena ten- tunya dengan peran merekalah yang membuat damri berulang kali menda- patkan penghargaan dari BUMN Award 2014. ■Alex
19 www.skornews.comEdisi ke-28/Tahun IV/Januari 2015 Rakyat setempat merasa berhak melakukan penambangan karena min- yak tersebut berasal dari kandungan bumi Muba, sementara hasil tambang mereka (Masyarakat,red) juga dinikma- ti para “cukong” dan kelompok tertentu bahkan diduga ada oknum aparat ikut menikmati. Dari pantauan skornews.com dan informasi dari masyarakat, para pe- main minyak hasil penyulingan rakyat tersebut sepertinya telah terkoordinir, diduga terdapat oknum pejabat ikut membekingi sehingga menjadi satu “lingkaran syetan”, “Masyarakatpenambangyangmenja- di “kambing hitam” (dipersalahkan,red), kebakaran dimana-mana, korban jiwa. Aparat selalu menyalahkan rakyat se- mentara pemerintah belum ada yang peduli. Perputaran Rupiah di Muba terus mengalir keluar dengan jumlah Milyaran/hari,” kata Ketua Aliansi LSM Kabupaten Muba, Drs. M. Nuh Soleh saat ditemui skornews.com di kedia- mannya. Ditambahkan Nuh Soleh, “terda- pat ribuan aktivitas mata bor dengan hasilnya Miliaran/hari, angka ini bah- kan lebih besar dari nilai yang selalu diperjuangkan Pemkab Muba seperti Suban IV. sementara, kita sudah memi- liki Kilang Muba yang selama ini belum difungsikan, kalau alasan legalitas hu- kum, itu bukan menjadi alasan karena di daerah lain ada penambang minyak secara tradisional yang dibina oleh Pe- merintah, kita sangat prihatin dengan keadaan masyarakat penambang min- yak Muba”, terangnya. “Mendukung apa yang dijelaskan oleh Kompolnas karena bagaimanapun juga minyak dari hasil penyulingan secara tradisional itu adalah hasil dari bumi Muba dan jika dikelolah secara se- rius dan sesuai dengan prosedur, akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Masyarakat sangat terto- long dengan adanya usaha pengeboran tersebut”, sarannya. Lebih lanjut, Aktivis yang terkenal vokal ini mengatakan, “seharusnya pemerintah Kab. Muba cepat tang- gap terkait penambangan minyak se- cara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat muba sebelum menimbul- kan lebih banyak korban, agar penam- bang diinventarisir dan duduk bersama serta dilakukan pembinaan. “Selaku Rakyat muba, saya sangat prihatin dengan banyaknya kejadian hingga menelan korban, jika pemer- intah bersama DPRD duduk bersama, saya yakin para penambang dan hasil tambang akan memuaskan, bukan me- muaskan para tengkulak yang ingin memperkaya diri sendiri. “Minyak itu adalah kekayaan alam bumi Muba yang hasilnya mestinya dinikmati oleh masyarakat Muba, bu- kan pihak-pihak tertentu yang ingin mencari keuntungan secara pribadi atau kelompok”, ungkap Nuh Soleh. Sebagaimana dikatakan Komisioner Kompolnas, Drs. Edi Saputra Hasibuan dan Dr. Hamidah Abdurahman SH. MH. Saat berkunjung ke Musi Banyuasin be- lum lama ini, dalam kunjungan terse- but Kompolnas meninjau barang bukti penangkapan di Polres Muba terkait penanganan BBM di laut, temasuk pe- nambang minyak liar (illegal drilling). Menurut Drs. Edi Saputra Hasibuan, Kunjungannya ke Kabupaten Musi Banyuasin untuk memantau terkait banyaknya pengaduan tentang penam- bangan minyak liar (illegal drilling). “Se- mestinya masyarakat yang melakukan penambangan itu harus diperhatikan oleh kementrian terkait serta diberi izin sebab mereka yang mengelola ladang minyak itu sampai saat ini be- lum ada perhatian dari pemerintah pusat”, Jelasnya. Ditambahkan, “kalau di tempat lain bisa diberi izin, kenapa di sini dibeda- kan, hasil pantauan kami ini nanti se- bagai masukan dan koordinasi dengan pihak Kementrian agar para penam- bang itu dapat dibina dan hasil tam- bang yang mereka peroleh bisa dita- mpung pemerintah, terutama pihak Pertamina”. Ujarnya. Menurut Ketua DPC PDI Perjuangan Muba yang juga wakil bupati Muba, Beni Hernedi, “persoalan pengelolaan minyak yang dilakukan masyarakat se- cara tradisional dan menimbulkan ban- yak korban, mengundang keprihatinan banyak pihak, hal itu pun telah diba- has dalam Rapat Kerja Nasional (Rak- ernas) IV PDI Perjuangan yang dibuka langsung oleh Ketua Umum, Megawati Soekarno Putri di Marina Convention Kota Semarang, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. “Kita sebagai salah satu utusan peserta Rakernas IV PDI Perjuangan membawa isu dan aspirasi diantaranya menyampaikan soal perlunya pemer- intahan Jokowi agar memperhatikan dan melakukan pembenahan di sektor Migas dan Minerba, salah satunya di Kabupaten Muba,” ujar Ketua DPC PDI Perjuangan Muba, Beni Hernedi. ■Yudi Febriansyah Skor, Muba-Sumsel Permasalahan pe- nambang minyak tradis- ional di Kabupaten Musi Banyuasin, Prov. Sumsel perlu perhatian serius dari Pemerintah dan DPRD, sehingga tidak menimbul- kan kontroversi dan salah pengertian di kalangan masyarakat untuk mence- gah terjadinya konflik. SKOR, Sulawesi Utara Nelayan Sulut mengeluh atas diter- bitkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 57 Tahun 2014 yang kemudian dipertegas dengan Per- aturan Menteri RI No. 58 Tahun 2014 yang berkaitan dengan transhipment/ alih muatan yang sudah tidak diperbo- lehkan. Forum Nelayan Bersatu Sulawesi Utara mendatangi Kantor DPRD Kota Bitung pada Rabu, (02/12/ 14) dan me- nyuarakan aspirasi mereka menolak ke- bijakan Menteri Kelautan, Susi Fudjias- tuti yang dinilai merugikan mereka. “Dampak dari aturan itu sangat mer- ugikan nelayan tradisional dan anak buah kapal yang juga berimbas pada terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran”, ujar Defri Sagune dalam orasinya. Beberapa lama menyampaikan orasinya, sejumlah perwakilan nelayan akhirnya di- terima oleh Wakil Ketua DPRD Kota Bitung, Ir. Maurits Mantri didampingi sejumlah Ang- gota DPRD Kota Bitung diantaranya, Super- man Gumolung, Nabsar Badoa, Habriyanto Achmad, Frangky Julianto, Ronny Boham, S.Sos, Anthonius Supit, Juliawati Suawa, Luther Lorameng, Erwin Wurangian, Faisal Zulkarnain dan Tonny Yunus. Perwakilan forum nelayan adalah Rudy Walukow (AKPN Sulut), Djefry Sagune HIP- KEN Bitung), Deky Sompotan (ASPENAT Bi- tung) dan Juli Takaliuang (KNTI Sulut). Anggota Dewan Bitung berjanji akan menindaklanjuti aspirasi nelayan tersebut dengan rapat intern DPRD usai demo dan segera membentuk tim untuk penyelesaian permasalahan itu secepatnya. ■Arham
20 www.skornews.comEdisi ke-28/Tahun IV/Januari 2015 egiatan yang digagas Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bitung yang dibuka oleh Walikota Bitung, Hanny Sondakh ini dimaksudkan sebagai ajang sosialisasi HAB Kemenag RI agar lebih diketahui oleh masyarakat. Dalam sambutannya, Hanny Sondakh menyampaikan apresiasi atas seman- gat ikhlas beramal yang menjadi per- ekat kuat dalam institusi Kemenag dan menjadi energi spritual dan san- gat vital bagi segenap jajaran Kemen- terian Agama dalam upaya mewujud- kan visi dan misi serta melaksanakan berbagai program pembangunan dan bentuk pelayanan kepada masyarakat. "Makna HAB adalah perenun- gan kembali dalam upaya peningka- tan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama serta beru- saha mewujudkan program utama Kementerian Agama, di mana salah satu yang terpenting adalah mening- katkan tata kelola pemerintahan yang baik," tutur Sondakh. Pada kesempatan itu, Sondakh juga melepas peserta Jalan Sehat dengan mengambil rute di lapangan kantor Walikota dan kembali finish di tempat yang sama, kemudian disusul dengan Senam Jantung Sehat yang diikuti ribuan siswa siswi serta guru dari berbagai madrasah dan sekolah Kristen dan Katolik se-Kota Bitung. Kepala Kantor KementerianAgama Kota Bitung, Drs. H. Ulyas Taha, MPd.I mengatakan, kegiatan ini dilaksana- kan sebagai salah satu cara menjalin kebersamaan antar pemeluk agama demi terciptanya kehidupan yang ru- kun dan damai, jelas Ulyas Taha. MTsN dan MA Yaspib Semarakkan HAB Rombongan Madrasah Tsanawi- yah (MTs) Negeri Bitung turut serta menyemarakkan kegiatan pencanan- gan HAB dipimpin Kepala Madrasah, Hasan D. Paransa, S.Pd. M.Pd. ditemui SKOR di sela-sela acara, Hasan D. Paransa menuturkan, sesuai dengan SKOR, MUBA-Sumsel ewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) pe- riode 2014-2019 telah mengesahkan peraturan tata tertib dan kode etik DPRD melalui rapat Ra- pat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Islan Hanura ST MT, Darwin AH, dan Aidil Fitri, di ru- ang rapat DPRD Kabupaten Muba, Senin (8/12) lalu. Rapat Paripurna dengan agenda pembahasan dan penandatanganan pengesahan peraturan tata tertib dan kode etik DPRD itu tanpa dihadiri Ket- ua DPRD dan Bupati Muba. Dari pantauan Skor di gedung DPRD Muba, Rapat paripurna yang berlangsung tertib dan lancer itu han- ya dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Islan Hanura ST MT, Darwin AH, dan Aidil Fitri, kemudian dari pihak ekse- kutif hadir Wakil Bupati Muba Beni Hernedi, Sekda Muba, para Asisten, perwakilan pimpinan FKPD dan SKPD jajaran Pemkab Muba. Sebelumnya pembahasan dan pengesahan peraturan tata tertib dan kode etik anggota DPRD kabupaten Muba telah dibahas secara bersama- sama per pasal oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Muba, dan akhirnya disetujui dan disahkan hari ini. Sekretaris DPRD Kabupaten Muba, Drs H M Sayuti Msi menyampaikan rancangan keputusan peraturan tata tertib dan kode etik anggota DPRD Kabupaten Muba yang telah disusun dan disepakati oleh anggota DPRD Muba. Menurut Sayuti, materi peraturan tata tertib yang dibahas menyangkut tentang kedudukan, susunan tugas, fungsi dan wewenang, hak dan kewa- jiban serta kode etik, sanksi dan laran- gan serta alat kelengkapan dewan. “ Kita bersyukur peraturan tata tertib DPRD akhirnya disyahkan,”jelasnya. Ditambahkannya, percepatan pembahasan tatib ini dilakukan untuk percepatan pembentukan pimpinan defenitif dan penyusunan alat keleng- kapan dewan. Kalau tata tertib cepat disahkan maka otomatis alat keleng- kapan segera terbentuk, ujarnya. Rapat Paripurna tanpa kehadiran Ketua DPRD dan Bupati Muba itu mendapat sorotan dari salah seorang tokoh Aliansi LSM Kabupaten Muba Drs. M Nuh Soleh yang ikut mengama- ti jalannya persidangan. Diakui baru pertama kali menyak- sikan rapat paripurna yang hanya dihadiri oleh para wakil baik itu leg- islative maupun eksekutif. Hal itu menurut Soleh kurang elok karena ra- pat itu memutuskan hal yang sifatnya mendasar untuk keberlangsungan ki- nerja DPRD mendatang. “Saya baru kali ini menyaksikan sidang paripurna yang dilakukan oleh DPRD Kab Muba, karena yang hadir dalam rapat tersebut hanya wakil- wakil saja, bahkan dari pihak ekse- kutif yang hadir wakil bupati, bukan bupati." ungkapnya. ■Yudi Febriansyah/Skor-02. tema “bekerja dengan ikhlas, mem- bangun kebersamaan dan memperko- koh NKRI”, maka lewat kegiatan ini, MTsN Bitung sebagai Madrasah Neg- eri Tsanawiyah satu satunya di Kota Bitung selalu berusaha tampil terde- pan menjadi etalase pendidikan ber- basis keagamaan dan tetap menjaga kualitas sebagai institusi pendidikan di Kota multi dimensi ini,” terangnya. Madrasah Aliyah (MA) Yaspib ber- sama sekolah lainnya juga ikut me- meriahkan kegiatan tersebut, rom- bongan dipimpin oleh Drs. H. Sudarto Katidjo, MPd.I. MA Yaspib sampai saat ini terus berjuang untuk menjadi Ma- drasah Negeri dan sejak kepemimpi- nan H. Sudarto Katidjo, perjuangan terus didengungkan. Seperti disuarakan Master of Cer- emony (MC), “tahun depan, MAYaspib akan menjadi MANegeri di Kota Caka- lang sama seperti MTs Negeri Bitung yang juga belum lama berubah sta- tus menjadi sekolah negeri. Sekolah ini dikenal karena telah menerapkan sholat dhuha sebelum proses belajar mengajar dimulai. "Sholat dhuha kita lakukan sebelum masuk kelas," jelas Katidjo. ■Arham Licin SKOR, Bitung-Sulut Kegiatan Pencanangan Hari Amal Bhakti (HAB) Kementerian Agama RI ke-69 tingkat Kota Bitung tahun 2014 yang dilaksanakan, Jum’at, (14/11) lalu di Lapangan Kantor Wa- likota Bitung, acara dihadiri ribuan peserta dari unsur pelajar, pengurus ormas keagamaan, tokoh agama serta para partisipan.
21 www.skornews.comEdisi ke-28/Tahun IV/Januari 2015 etelah kasus Video Tron dan Delapan Unit Lift yang gen- car diberitakan SKOR sebe- lum “aktornya dikandang- kan” pihak Kejaksaan. Tahun anggaran 2013, Kementerian Koperasi dan UKM menghabiskan sekitar Rp 170 Miliar anggaran biaya langsung non personil (BLNP) pengadaan jasa konsultan yang dilakukan dengan cara pelelangan umum melalui e-pro- curement prakualifikasi pada Pokja, ULP masing-masing Deputi seba- gaimana diatur dalam Peraturan Men- kop UKM No. 60/KEP/M.KUKM/ XJI/2012 tanggal 27 Desember 2012. Diduga, Miliaran penggunaan dana BLNP kembali dimanipulasi per- tanggungjawabannya oleh oknum pe- jabat pada deputi terkait bekerjasama dengan pihak ketiga yang menggu- nakan uang Negara tanpa bukti pen- geluaraan riil seperti pada sosialisasi UU, penyusunan grand design, temu konsultan, penyusunan SOP, sejumlah pelatihan, bermacam diklat dan bimb- ingan atau konsultansi. Penggunaan anggaran yang berpotensi dimanipu- lasi adalah pada belanja bahan, ako- modasi dan konsumsi. Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Kabag Humas KUKM, Syahrul mem- inta untuk mengirimkan surat kon- firmasi. “permintaan saudara untuk wawancara sudah saya sampaikan, Deputi terkait meminta konfirmasi melaluli surat”, Kata Kabag Humas. Sesuai undang-undang yang mengatur tentang penggunaan dan bahwa Biaya Langsung Non Personil SKOR, Jakarta Penyalahgunaan penggunaan anggaran pengadaan ba- rang dan jasa pemerintah pada semua lini baik pusat mau- pun daerah sepertinya sudah mejadi “lahan empuk para koruptor”. Tindakan tegas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Koruptor, tidak efektif mampu menekan pelang- garan atas ketentuan yang telah diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa. yang dapat diganti adalah biaya yang sebenarnya dikeluarkan penye- dia untuk pengeluaranpengeluaran yang sesungguhnya at cost, seperti meliputi antara lain biaya pembelian ATK, sewa peralatan, perjalanan, pen- giriman dokumen, pengurusan surat izin, komunikasi, pencetakan laporan, biaya penyelenggaraan seminar. Karena waktu deadline terbit SKOR sehingga surat konfirmasi belum da- pat dikirim, tanggapan pihak kemen- terian KUKM akan dimuat pada edisi berikutnya. ■Doel/Red.01 nggaran kegiatan tersebut telah dibayarkan pihak BP3TI namun berdasarkan data dan informasi yang diterima redaksi Tabloid SKOR bahwa Penyedia jasa melakukan perjalanan dinas dan ako- modasi fiktif ke daerah-daerah di luar Jakarta yang berarti tujuan kegiatan un- tuk melakukan audit tidak terlaksana. Bahwa komponen biaya yang dike- luarkan pemerintah untuk membayar tenaga ahli dan tenaga pendukung juga diduga fiktif yakni, Fransiskus Anang Suryana (Tenaga Administrasi), Satu orang lokal Banten (Auditor), Yudistira (Auditor), Yoyo (Auditor), Dua orang lokal Bandung (Audi- tor) dan Satu orang lokal Papua (Auditor). Juga diduga fiktif penggunaan anggaran senilai Rp 1,8 Miliar lebih untuk biaya Tenaga Ahli dan Ten- aga Pendukung yaitu, ahli manajemen proyek, ahli komputer, ahli telematika, ahli programer, sekretaris, operator komputer, tenaga administrasi dan auditor. Demikian pula pada kegiatan lain dalam lingkup BP3TI, penggunaan anggaran event Apresiasi Kre- atifitas USO (AKUSO) di Makasar pada tahun 2013 senilai Rp 6,9 Miliar lebih, diduga biaya promosi dan sosialisasi pembelian spot di Me- dia Cetak dan TV Nasional, dimanipulasi. Dikonfirmasi terkait hal tesebut, pihak BP3TI melalui Sekretaris Pimpinan, Lulu belum memberikan tanggapan hingga berita ini ditulis. ■Alfi/Red.01 SKOR, Jakarta Biaya Perjalanan Dinas, Akomodasi dan Tenaga Ahli kegiatan Audit IT Sarana dan Prasarana program KPU/USO yang dilaksanakan oleh penyedia jasa dengan nilai kontrak lebih dari Rp 3 Miliar untuk menghasilkan laporan pada setiap proses pelaksanaan proyek-proyek yang dilaksanakan oleh BP3TI, Kementerian Kom- info pada tahun anggaran 2013.
KORUPSI_DAERAH
KORUPSI_DAERAH
KORUPSI_DAERAH
KORUPSI_DAERAH
KORUPSI_DAERAH
KORUPSI_DAERAH
KORUPSI_DAERAH

Empfohlen

Analisis kasus korupsi dana haji suryadharma ali converted
Analisis kasus korupsi dana haji suryadharma ali convertedAnalisis kasus korupsi dana haji suryadharma ali converted
Analisis kasus korupsi dana haji suryadharma ali convertedSharahSalsabila
 
Akuntansi Pemerintahan
Akuntansi PemerintahanAkuntansi Pemerintahan
Akuntansi PemerintahanRestiPutri6
 
Daftar tangkapan terbesar kpk
Daftar tangkapan terbesar kpkDaftar tangkapan terbesar kpk
Daftar tangkapan terbesar kpkMisbachul Munirul E
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALhttps://wartaviral.com/
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALhttps://wartaviral.com/
 
Puskom
PuskomPuskom
PuskomDwiSetiana3
 
Digital surya 19 desember 2013
Digital surya 19 desember 2013Digital surya 19 desember 2013
Digital surya 19 desember 2013Portal Surya
 
Rekomendasi sosev batam fix
Rekomendasi sosev batam fixRekomendasi sosev batam fix
Rekomendasi sosev batam fixMohammad Subhan
 

Empfohlen

Analisis kasus korupsi dana haji suryadharma ali converted
Analisis kasus korupsi dana haji suryadharma ali convertedAnalisis kasus korupsi dana haji suryadharma ali converted
Analisis kasus korupsi dana haji suryadharma ali convertedSharahSalsabila
 
Akuntansi Pemerintahan
Akuntansi PemerintahanAkuntansi Pemerintahan
Akuntansi PemerintahanRestiPutri6
 
Daftar tangkapan terbesar kpk
Daftar tangkapan terbesar kpkDaftar tangkapan terbesar kpk
Daftar tangkapan terbesar kpkMisbachul Munirul E
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALhttps://wartaviral.com/
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALhttps://wartaviral.com/
 
Puskom
PuskomPuskom
PuskomDwiSetiana3
 
Digital surya 19 desember 2013
Digital surya 19 desember 2013Digital surya 19 desember 2013
Digital surya 19 desember 2013Portal Surya
 
Rekomendasi sosev batam fix
Rekomendasi sosev batam fixRekomendasi sosev batam fix
Rekomendasi sosev batam fixMohammad Subhan
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALhttps://wartaviral.com/
 
Halaman 1
Halaman 1Halaman 1
Halaman 1https://wartaviral.com/
 
Surya epaper 26 november 2013
Surya epaper 26 november 2013Surya epaper 26 november 2013
Surya epaper 26 november 2013Portal Surya
 
Warta Nasional Edisi 185 Cetak
Warta Nasional Edisi 185 CetakWarta Nasional Edisi 185 Cetak
Warta Nasional Edisi 185 Cetakhttps://wartaviral.com/
 
Rekayasa pembela kroni KORUPTOR
Rekayasa pembela kroni KORUPTORRekayasa pembela kroni KORUPTOR
Rekayasa pembela kroni KORUPTORPeople Power
 
PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...
PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...
PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...Law Firm "Fidel Angwarmasse & Partners"
 
Anas
AnasAnas
Anascarolinsonia
 
Tugas paper studi kasus penyimpangan keuangan daerah pada DPRD Malang
Tugas paper studi kasus penyimpangan keuangan daerah pada DPRD MalangTugas paper studi kasus penyimpangan keuangan daerah pada DPRD Malang
Tugas paper studi kasus penyimpangan keuangan daerah pada DPRD Malangdilla1515
 
Laporan kewenangan penjatuhan hukuman displin
Laporan kewenangan penjatuhan hukuman displinLaporan kewenangan penjatuhan hukuman displin
Laporan kewenangan penjatuhan hukuman displinJeffry Vantheangan
 
14 p-hum-2009
14 p-hum-200914 p-hum-2009
14 p-hum-2009Omay Komarudin
 
Edisi 2 news7
Edisi 2 news7Edisi 2 news7
Edisi 2 news7news7tipikorindonesia
 
E paper surya 14 juni 2013
E paper surya 14 juni 2013E paper surya 14 juni 2013
E paper surya 14 juni 2013Portal Surya
 
Suara Merdeka 27 Februari 2014
Suara Merdeka 27 Februari 2014Suara Merdeka 27 Februari 2014
Suara Merdeka 27 Februari 2014hastapurnama
 
papua bisa
papua bisapapua bisa
papua bisaalbert giban
 
Halaman 8
Halaman 8Halaman 8
Halaman 8https://wartaviral.com/
 
Selasa, 29 januari 2019
Selasa, 29 januari 2019Selasa, 29 januari 2019
Selasa, 29 januari 2019Harian Realitas
 
SKOR Edisi 029 [Feb-2015]
SKOR Edisi 029 [Feb-2015]SKOR Edisi 029 [Feb-2015]
SKOR Edisi 029 [Feb-2015]Noeh Nemen
 
SKOR Edisi 026
SKOR Edisi 026SKOR Edisi 026
SKOR Edisi 026Noeh Nemen
 
SKOR Edisi 017 [Jan-2014]
SKOR Edisi 017 [Jan-2014]SKOR Edisi 017 [Jan-2014]
SKOR Edisi 017 [Jan-2014]Noeh Nemen
 
SKOR Edisi 025
SKOR Edisi 025SKOR Edisi 025
SKOR Edisi 025Noeh Nemen
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALhttps://wartaviral.com/
 
Edisi 25 warnas
Edisi 25 warnasEdisi 25 warnas
Edisi 25 warnashttps://wartaviral.com/
 

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Surya epaper 26 november 2013
Surya epaper 26 november 2013Surya epaper 26 november 2013
Surya epaper 26 november 2013Portal Surya
 
Rekayasa pembela kroni KORUPTOR
Rekayasa pembela kroni KORUPTORRekayasa pembela kroni KORUPTOR
Rekayasa pembela kroni KORUPTORPeople Power
 
PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...
PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...
PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...Law Firm "Fidel Angwarmasse & Partners"
 
Tugas paper studi kasus penyimpangan keuangan daerah pada DPRD Malang
Tugas paper studi kasus penyimpangan keuangan daerah pada DPRD MalangTugas paper studi kasus penyimpangan keuangan daerah pada DPRD Malang
Tugas paper studi kasus penyimpangan keuangan daerah pada DPRD Malangdilla1515
 
Laporan kewenangan penjatuhan hukuman displin
Laporan kewenangan penjatuhan hukuman displinLaporan kewenangan penjatuhan hukuman displin
Laporan kewenangan penjatuhan hukuman displinJeffry Vantheangan
 
E paper surya 14 juni 2013
E paper surya 14 juni 2013E paper surya 14 juni 2013
E paper surya 14 juni 2013Portal Surya
 
Suara Merdeka 27 Februari 2014
Suara Merdeka 27 Februari 2014Suara Merdeka 27 Februari 2014
Suara Merdeka 27 Februari 2014hastapurnama
 

Was ist angesagt? (16)

HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
 
Halaman 1
Halaman 1Halaman 1
Halaman 1
 
Surya epaper 26 november 2013
Surya epaper 26 november 2013Surya epaper 26 november 2013
Surya epaper 26 november 2013
 
Warta Nasional Edisi 185 Cetak
Warta Nasional Edisi 185 CetakWarta Nasional Edisi 185 Cetak
Warta Nasional Edisi 185 Cetak
 
Rekayasa pembela kroni KORUPTOR
Rekayasa pembela kroni KORUPTORRekayasa pembela kroni KORUPTOR
Rekayasa pembela kroni KORUPTOR
 
PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...
PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...
PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...
 
Anas
AnasAnas
Anas
 
Tugas paper studi kasus penyimpangan keuangan daerah pada DPRD Malang
Tugas paper studi kasus penyimpangan keuangan daerah pada DPRD MalangTugas paper studi kasus penyimpangan keuangan daerah pada DPRD Malang
Tugas paper studi kasus penyimpangan keuangan daerah pada DPRD Malang
 
Laporan kewenangan penjatuhan hukuman displin
Laporan kewenangan penjatuhan hukuman displinLaporan kewenangan penjatuhan hukuman displin
Laporan kewenangan penjatuhan hukuman displin
 
14 p-hum-2009
14 p-hum-200914 p-hum-2009
14 p-hum-2009
 
Edisi 2 news7
Edisi 2 news7Edisi 2 news7
Edisi 2 news7
 
E paper surya 14 juni 2013
E paper surya 14 juni 2013E paper surya 14 juni 2013
E paper surya 14 juni 2013
 
Suara Merdeka 27 Februari 2014
Suara Merdeka 27 Februari 2014Suara Merdeka 27 Februari 2014
Suara Merdeka 27 Februari 2014
 
papua bisa
papua bisapapua bisa
papua bisa
 
Halaman 8
Halaman 8Halaman 8
Halaman 8
 
Selasa, 29 januari 2019
Selasa, 29 januari 2019Selasa, 29 januari 2019
Selasa, 29 januari 2019
 

Ähnlich wie KORUPSI_DAERAH

SKOR Edisi 029 [Feb-2015]
SKOR Edisi 029 [Feb-2015]SKOR Edisi 029 [Feb-2015]
SKOR Edisi 029 [Feb-2015]Noeh Nemen
 
SKOR Edisi 026
SKOR Edisi 026SKOR Edisi 026
SKOR Edisi 026Noeh Nemen
 
SKOR Edisi 017 [Jan-2014]
SKOR Edisi 017 [Jan-2014]SKOR Edisi 017 [Jan-2014]
SKOR Edisi 017 [Jan-2014]Noeh Nemen
 
SKOR Edisi 025
SKOR Edisi 025SKOR Edisi 025
SKOR Edisi 025Noeh Nemen
 
Bahan tayang antikorupsi 2
Bahan tayang antikorupsi 2Bahan tayang antikorupsi 2
Bahan tayang antikorupsi 2rickygunawan84
 
Tabloid skor edisi ke-25
Tabloid skor edisi ke-25Tabloid skor edisi ke-25
Tabloid skor edisi ke-25Produksi Skor
 
SKOR Edisi 015 [Nov-Des-2013]
SKOR Edisi 015 [Nov-Des-2013]SKOR Edisi 015 [Nov-Des-2013]
SKOR Edisi 015 [Nov-Des-2013]Noeh Nemen
 
Laporan Kunjungan Kerja ke Daerah Pemilihan B.12 (Juli - Agus 2012)
Laporan Kunjungan Kerja ke Daerah Pemilihan B.12 (Juli - Agus 2012)Laporan Kunjungan Kerja ke Daerah Pemilihan B.12 (Juli - Agus 2012)
Laporan Kunjungan Kerja ke Daerah Pemilihan B.12 (Juli - Agus 2012)M. Adli
 
SKOR Edisi 030 [Maret-2015]
SKOR Edisi 030 [Maret-2015]SKOR Edisi 030 [Maret-2015]
SKOR Edisi 030 [Maret-2015]Noeh Nemen
 
Aktualisasi Latsar (alfa sari ode rusli)
Aktualisasi Latsar (alfa sari ode rusli)Aktualisasi Latsar (alfa sari ode rusli)
Aktualisasi Latsar (alfa sari ode rusli)temanna #LABEDDU
 
Media Indonesia 27 Februari 2014
Media Indonesia 27 Februari 2014Media Indonesia 27 Februari 2014
Media Indonesia 27 Februari 2014hastapurnama
 
3 Calon Sekdaprov di Tangan Gubernur – Bengkulu Ekspress
3 Calon Sekdaprov di Tangan Gubernur – Bengkulu Ekspress3 Calon Sekdaprov di Tangan Gubernur – Bengkulu Ekspress
3 Calon Sekdaprov di Tangan Gubernur – Bengkulu EkspressNOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
Digital surya 05 desember 2013
Digital surya 05 desember 2013Digital surya 05 desember 2013
Digital surya 05 desember 2013Portal Surya
 

Ähnlich wie KORUPSI_DAERAH (20)

SKOR Edisi 029 [Feb-2015]
SKOR Edisi 029 [Feb-2015]SKOR Edisi 029 [Feb-2015]
SKOR Edisi 029 [Feb-2015]
 
SKOR Edisi 026
SKOR Edisi 026SKOR Edisi 026
SKOR Edisi 026
 
SKOR Edisi 017 [Jan-2014]
SKOR Edisi 017 [Jan-2014]SKOR Edisi 017 [Jan-2014]
SKOR Edisi 017 [Jan-2014]
 
SKOR Edisi 025
SKOR Edisi 025SKOR Edisi 025
SKOR Edisi 025
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
 
Edisi 25 warnas
Edisi 25 warnasEdisi 25 warnas
Edisi 25 warnas
 
Edisi 25 warnas
Edisi 25 warnasEdisi 25 warnas
Edisi 25 warnas
 
ANTI KORUPSI
ANTI KORUPSIANTI KORUPSI
ANTI KORUPSI
 
Bahan tayang antikorupsi 2
Bahan tayang antikorupsi 2Bahan tayang antikorupsi 2
Bahan tayang antikorupsi 2
 
Tabloid skor edisi ke-25
Tabloid skor edisi ke-25Tabloid skor edisi ke-25
Tabloid skor edisi ke-25
 
SKOR Edisi 015 [Nov-Des-2013]
SKOR Edisi 015 [Nov-Des-2013]SKOR Edisi 015 [Nov-Des-2013]
SKOR Edisi 015 [Nov-Des-2013]
 
Laporan Kunjungan Kerja ke Daerah Pemilihan B.12 (Juli - Agus 2012)
Laporan Kunjungan Kerja ke Daerah Pemilihan B.12 (Juli - Agus 2012)Laporan Kunjungan Kerja ke Daerah Pemilihan B.12 (Juli - Agus 2012)
Laporan Kunjungan Kerja ke Daerah Pemilihan B.12 (Juli - Agus 2012)
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
 
SKOR Edisi 030 [Maret-2015]
SKOR Edisi 030 [Maret-2015]SKOR Edisi 030 [Maret-2015]
SKOR Edisi 030 [Maret-2015]
 
Tabloid SKOR Edisi-30
Tabloid SKOR Edisi-30Tabloid SKOR Edisi-30
Tabloid SKOR Edisi-30
 
Aktualisasi Latsar (alfa sari ode rusli)
Aktualisasi Latsar (alfa sari ode rusli)Aktualisasi Latsar (alfa sari ode rusli)
Aktualisasi Latsar (alfa sari ode rusli)
 
harian warta nasional
harian warta nasional harian warta nasional
harian warta nasional
 
Media Indonesia 27 Februari 2014
Media Indonesia 27 Februari 2014Media Indonesia 27 Februari 2014
Media Indonesia 27 Februari 2014
 
3 Calon Sekdaprov di Tangan Gubernur – Bengkulu Ekspress
3 Calon Sekdaprov di Tangan Gubernur – Bengkulu Ekspress3 Calon Sekdaprov di Tangan Gubernur – Bengkulu Ekspress
3 Calon Sekdaprov di Tangan Gubernur – Bengkulu Ekspress
 
Digital surya 05 desember 2013
Digital surya 05 desember 2013Digital surya 05 desember 2013
Digital surya 05 desember 2013
 

Mehr von Noeh Nemen

SKOR Edisi 023
SKOR Edisi 023SKOR Edisi 023
SKOR Edisi 023Noeh Nemen
 
SKOR Edisi 024
SKOR Edisi 024SKOR Edisi 024
SKOR Edisi 024Noeh Nemen
 
SKOR Edisi 027
SKOR Edisi 027SKOR Edisi 027
SKOR Edisi 027Noeh Nemen
 
SKOR Edisi 031 [April-2015]
SKOR Edisi 031 [April-2015]SKOR Edisi 031 [April-2015]
SKOR Edisi 031 [April-2015]Noeh Nemen
 
SKOR Edisi 016 [Januari-2014]
SKOR Edisi 016 [Januari-2014]SKOR Edisi 016 [Januari-2014]
SKOR Edisi 016 [Januari-2014]Noeh Nemen
 
SKOR Edisi 014 [Aug-Sept-2013]
SKOR Edisi 014 [Aug-Sept-2013]SKOR Edisi 014 [Aug-Sept-2013]
SKOR Edisi 014 [Aug-Sept-2013]Noeh Nemen
 
SKOR Edisi 013 [Jul-Aug-2013]
SKOR Edisi 013 [Jul-Aug-2013]SKOR Edisi 013 [Jul-Aug-2013]
SKOR Edisi 013 [Jul-Aug-2013]Noeh Nemen
 
SKOR Edisi 012 [Juni-2013]
SKOR Edisi 012 [Juni-2013]SKOR Edisi 012 [Juni-2013]
SKOR Edisi 012 [Juni-2013]Noeh Nemen
 

Mehr von Noeh Nemen (8)

SKOR Edisi 023
SKOR Edisi 023SKOR Edisi 023
SKOR Edisi 023
 
SKOR Edisi 024
SKOR Edisi 024SKOR Edisi 024
SKOR Edisi 024
 
SKOR Edisi 027
SKOR Edisi 027SKOR Edisi 027
SKOR Edisi 027
 
SKOR Edisi 031 [April-2015]
SKOR Edisi 031 [April-2015]SKOR Edisi 031 [April-2015]
SKOR Edisi 031 [April-2015]
 
SKOR Edisi 016 [Januari-2014]
SKOR Edisi 016 [Januari-2014]SKOR Edisi 016 [Januari-2014]
SKOR Edisi 016 [Januari-2014]
 
SKOR Edisi 014 [Aug-Sept-2013]
SKOR Edisi 014 [Aug-Sept-2013]SKOR Edisi 014 [Aug-Sept-2013]
SKOR Edisi 014 [Aug-Sept-2013]
 
SKOR Edisi 013 [Jul-Aug-2013]
SKOR Edisi 013 [Jul-Aug-2013]SKOR Edisi 013 [Jul-Aug-2013]
SKOR Edisi 013 [Jul-Aug-2013]
 
SKOR Edisi 012 [Juni-2013]
SKOR Edisi 012 [Juni-2013]SKOR Edisi 012 [Juni-2013]
SKOR Edisi 012 [Juni-2013]
 

KORUPSI_DAERAH

  • 1.
  • 2.
  • 3. SUSUNAN REDAKSI 03 www.skornews.com Pelindung/Penasehat: Mayjen (Purn) Salim S. Mengga Pembina: Mayjen (Purn) Salim S. Mengga Drs. H. Syahrir Hamdani Serma. Abd Kadir Dewan redaksi : Arman B. RD. Darwis Nuhroji Penanggungjawab: RD. Darwis, S.Par, SHI Pemimpin Umum/Redaksi RD. Darwis, S.Par, SHI Wakil Pemimpin Umum/ Pemimpin Perusahaan: Arman B, SS Pemimpin Produksi: Nuhroji Wakil Pemimpin Redaksi Iskandar Sulthoni Redaktur Pelaksana: Noe Nemen Redaktur: Zulkifli Sunusi, S.Ip Guntoro Sekretaris: Yudi Kerta Tim Investigasi: RD.055, Ri.04, Ar.05 Design Grafis: Romi Prasetia Staf Redaksi: Reni Anggraeni, M. Alfi Yasin Haryadi, Abdullah G, Hari Setiawan Yusuf Dj, Andika, Arief Bendahara: Sri Winingsih Marketing: Yuli Photografer/Sirkulasi: Joko Kartono Penasehat Hukum: DR. H. Eggi Sudjana, SH. M.Si Abdi Segara, SH. MH Andi Azis Maskur, SH Maskur Husain, SH Alamat Redaksi/Tata Usaha: Jl. SMA 14 No. 16B Cawang Jakarta Timur Komp. Afi Bekasi, Jawa Barat Telp: (021) 2409 5520 Bank BRI: 6169.01006897.536 An. Sri Winingsih (Bendahara) Mandiri: 1240004590361 An. Arman BCA: 0844372503 An. Arman (Pimpinan Perusahaan) Mobile: 0853 1116 6156 email: redaksi@skornews.com website: www.skornews.com Penerbit: PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL SK Menkumham; NOMOR AHU-27892.40.10.2014 Percetakan : CV Surya Djaya Jl Bungur Besar 139-A, Jakarta Pusat DKI Jakarta: M. Alfi Yasin¦Yanri Untoro¦Nurhasanah¦Nur Ashari¦Rizki¦Torman¦Herman Adiardhana, SE¦ Irwan¦Sitor Siringoringo¦Ratis¦Arman¦Taswin Jawa Barat: Saidani(Korwil)¦Ujang Hendra (Korlip). Bekasi: Saskia¦Erwin¦Alfi Aje Bogor Raya: Suryadi. Sukabumi: Romi¦E. Wijaya¦Prabowo M. Banten: Mevi Amirullah (Kabiro)¦Cecep Apendi¦M. Rohili¦Fidly Fadhillah¦Chandra. Jawa Tengah: Kartika Dwi C. Dioko (Korwil)¦Sofyan Handoko (Pembina)¦Ridhol Maulana (Tegal)¦Budi S (Brebes). Jawa Timur: Agus Budianto¦Adien¦Sunaryo¦Mantep Yudi. Sumatera Utara: Hotman Toruan (Korwil)¦Asman Simaremare (Medan)¦Dedi Gayo (Batubara). Sumsel: Muba: Yudi Febriansyah (Kabiro). OKU : Asni Anwar (Kabiro). Riau: Rahman. Lampung: Alex Kosasi¦ Jambi: Agusman Batam: Dian. Sulteng/Sulsel: Sudirman Umar, Ashal Amin¦ Maros: Suwadi (Kabiro), Ahmad Fauzi, Abdul Aziz, S.Ip. Sulawesi Barat: H. Muh Hasan, SH (Korwil)¦Dewan Lembah (Majene)¦Arifuddin Haroen, SH (Polman). Sulawesi Tenggara: Abdul Rahim (Korwil). Kab Kolaka/Koltim/Kolut: Azhar (Kabiro)¦Andi Baso, SH¦Yulin Antonie. Kab Konawe: Nasrul Anas (Kabiro). Kab Bombana/Bau-bau/Buton Utara: JM Irwandar (Kabiro). Sulawesi Utara/Gorontalo: Arham Licin. Kalimantan Timur: Herman¦Widya. Kalimantan Barat: Pontianak: Ade C Anwarudin (Kabiro)¦Harsono Maluku/Maluku Utara: Zakarias Waatwahan. Papua Barat: Soleman Mate. Papua: Hasanuddin Edisi ke-28/Tahun IV/Januari 2015 ejak era reformasi, korupsi bukan hanya menjadi langganan pemegang kekuasaan di pusat tapi fakta menunjukkan jika pemerintahan di daerah telah menjadi lumbung korupsi. Saat ini negara telah terjebak pada pelembagaan dan budaya ko- rupsi, negara terlalu lemah dalam upaya pencegahan, se- mentara tindakan represif belum menunjukkan tanda- tanda keberhasilan. Menurut data yang dirilis KPK per 31 Oktober 2014, dikutip dari laman resmi lembaga itu, Kpk.go.id, KPK me- nangkap sedikitnya 45 tersangka korupsi, rinciannya ada- lah Tiga Anggota DPR/DPRD, Delapan Kepala Lembaga/ Kementerian, Dua Gubernur, Sembilan Wali Kota/Bupati/ Wakil Bupati, Satu Pejabat Eselon I/II/II, Dua Hakim, Dua Belas wiraswasta dan Delapan profesi lain. Data itu tentunya belum termasuk penangkapan Ket- ua DPRD Bangkalan, Fuad Amin Imron, belum lama ini, tepatnya 2 Desember 2014, begitu juga dengan peninda- kan lain seperti penahanan mantan Wakil Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, Brigadir Jenderal Polisi Didik Purnomo pada, 11 November 2014 lalu. Menurut catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), kasus korupsi yang terjadi selama semester I Tahun 2014 yakni 308 kasus, sebagian besar tersangka adalah pejabat atau pegawai pemerintah daerah dan kementerian, yakni 42,6 persen. Dibandingkan dengan semester I Tahun 2013, peningkatan jumlah tersangka yang terbesar terjadi pada jabatan kepala daerah. Kepala Divisi Investigasi ICW, Tama S. Langkun menye- butkan, pada semester I Tahun 2013 jumlah kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi sebanyak 11 orang na- mun pada periode yang sama tahun ini, jumlahnya naik lebih dari dua kali lipat menjadi 25 orang. Menteri Dalam Negeri periode Tahun 2009-2014, Gamawan Fauzi pun pernah menyebutkan, sebanyak 86,22% kepala daerah di Indonesia tersangkut kasus ko- rupsi. Fakta bahwa korupsi paling banyak dilakukan pe- gawai pemerintah daerah tentu memprihatinkan karena pemerintah pusat menganggarkan sangat besar untuk transfer ke daerah setiap tahun. Korupsi terbanyak di sektor infrastruktur karena kualitas infrastuktur masih rendah, hal itu mendorong ekonomi biaya tinggi yang menyebabkan produk Indone- sia sulit kompetitif di pasar internasional, ekonomi biaya tinggi juga menyebabkan konsumen di pasar domestik har- us membayar lebih mahal. Indeks Persepsi Korupsi Tahun 2014 yang dirilis Trans- parency International Indonesia menunjukkan, Indonesia berada pada peringkat 107 dari 175 negara dengan Indeks 34. Pada Tahun 2013, posisi Indonesia pada peringkat 114 dengan Indeks 32. Rata-rata indeks persepsi korupsi dunia dari 175 negara adalah 43, sedangkan ASEAN 39. KPK adalah lembaga penegak hukum yang paling diper- cayapublikuntukmemberantaskorupsisaatini,masyarakat belum menaruh kepercayaan terhadap lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman, alih-alih memberantas korupsi, sejumlah oknum aparat tiga lembaga itu terbukti melaku- kan korupsi. Menurut catatan KPK, pada periode 2004-2014 lembaga itu telah membawa 115 pejabat eselon I-III dan 19 kepala lembaga/kementerian yang terlibat korupsi ke meja hijau. Meski begitu, KPK dinilai belum optimal mencegah koru- psi. Kalaupun KPK selaku institusi antikorupsi begitu hebat memberantas korupsi, tidak berarti upaya pencegahan dia- baikan. Gerakan sosial membudayakan rasa malu melaku- kan korupsi harus dilembagakan. Kita mengapresiasi Operasi Tangkap Tangan KPK terh- adap Ketua DPRD Bangkalan, Jawa Timur, Fuad Amin Im- ron yang diduga menerima suap dari dua orang pengusaha terkait pasokan gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Bangkalan. Penangkapan itu, seperti menayangkan kisah dinasti kekuasaan yang korup. Apalagi, Fuad dikenal sebagai “orang kuat” dan berkuasa selama 10 tahun lebih di Bangka- lan yang konon dijuluki “Dinasti sang Kanjeng” lantaran kuatnya cengk- eraman kekuasaannya.■
  • 4. 04 knum Pejabat Konut bukan hanya “mengeruk” anggaran pembangunan in- frastruktur yang dibiayai dari uang rakyat tapi pelayanan masyarakat di in- stansi pemerintahpun tidak berjalan sama sekali, sejumlah kantor dinas seperti Dinas Kehutanan dan Pekerjaan Umum malah kosong pada jam kerja sebagaimana bukti liputan visual yang dihimpun tim SKOR. Ketua Komisi A DPRD Konawe Utara, Rasmin Kamil, S.Sos saat ditemui di ruang kerjanya men- gatakan akan sering melakukan Investigasi Men- dadak (Sidak) dan mengintensifkan pengawasan “terimakasih atas informasi dan bukti gambar yang diberikan, kami akan segera melakukan sidak”, ka- tanya. Salah seorang warga, Irwan mengaku kecewa dengan pelayanan di Dinas Kehutanan “saya sudah dua hari hendak mengurus surat ijin, namun kantor selalu kosong”, keluhnya. Demikian pula saat SKOR menda- tangi kantor Dinas PU, tidak satu- pun pegawai yang tampak berkan- tor memberikan pelayanan kepada warga. Dari hasil penelusuran SKOR menemukan dugaan korupsi pada pengadaan dan pemasangan lampu jalan serta manipulasi diameter besi tulangan pada pembangunan jem- batan beton jalan poros RSUD- Perumahan Dokter, tahun ang- garan 2013 di Dinas PU. Sementara beberapa item pekerjaan yang ditentukan dalam kontrak pada kegiatan pembuatan tanaman hutan rakyat di Dinas Kehutanan tahun angaran 2013 diduga tidak dilaksanakan, seperti penanaman bibit merbau dan sukun, ajir papan nama, gubuk kerja, arah larikan yang tidak sesuai spesifikasi, pupuk dan penanaman bibit. Dugaan manipulasi juga terjadi pada pekerjaan pembangunan Rumah Dinas Paramedis di Dinas Kesehatan Konut tahun 2013, untuk menghindari pelelangan diduga oknum pejabat memecah kontrak menjadi 21 paket pekerjaan. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Konut, dr. H. Martaya, SH, MPH saat dikonfirmasi membantah hal tersebut, “itu tidak benar, kami telah melaksanakan pekerjaan itu sesuai aturan, malah kita memberdayakan kontraktor lokal den- gan pemerataan pekerjaan ”, terangnya. Informasi yang diperoleh dari sumber yang da- pat dipercaya mengatakan, “ kepala Dinas Keseha- tan selaku PA sengaja memecah paket pekerjaan dengan maksud menghindari pelelangan”, kata sumber tersebut yang meminta namanya tidak disebutkan. Ahli pengadaan barang/Jasa di Bpp Jakarta, Hs Sihombing mengatakan pemecahan paket dapat mengakibatkan Pemerintah Daerah tidak dapat memperoleh harga yang paling menguntungkan dan berpotensi tidak mendapatkan kualitas yang baik serta tidak tepat waktu. Hal itu juga melang- gar Perpres No 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres 70 Tahun 2012, Pasal 24 ayat 3 (c) dan Pasal 39 ayat (4) menyatakan bahwa SKOR, Konawe Utara-Sultra Ibarat “Sudah Jatuh tert- impa Tangga”. Pepatah itu seakan dialami masyarakat di Kabupaten Konawe Utara (Konut), Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini. Pasalnya, hasil investigasi tim SKOR di Konut baru-baru ini men- emukan dugaan manipulasi realisasi sejumlah pekerjaan pembangunan fisik. Suasana Kantor Dinas Kehutanan Kab. Konut pada pukul 10:40 WITA Kantor Dinas PU Konut masih tergembok saat jam kerja. dalam melakukan pemaket- an barang/jasa, PA/KPA di- larang untuk memecah pengadaan barang/ jasa menjadi be- berapa paket dengan mak- sud menghin- dari pelelan- gan. ■Rahim/ Nas
  • 5. 05 www.skornews.comEdisi ke-28/Tahun IV/Januari 2015 ree Hand Over (PHO) pekerjaan terse- but telah dilaksanakan pada hari senin, Tanggal 8 Desember 2014 antara Pemerintah dan pelaksana pekerjaan, artinya penyerahan per- tama setelah proyek 100% selesai. Ahli pengadaaan barang/jasa di Jakarta, DR. Hs Sihombing saat dimintai tanggapannya mengatakan, “PHO itu berarti penyerahan per- tama setelah pekerjaan selesai 100%”, terang- nya. Dari pantauan SKOR di lokasi pada rabu (10/12) pekerjaan tersebut masih berlangsung dan diduga masih jauh dari prestasi 100% se- lesai. “PHO tanggal 08/12 itu diduga sebagai strategiantaraoknumpejabatPemkab.Band- ung dan Kontraktor untuk menghin- dari denda keterlambatan penyelesaian peker- jaan”, kata ai tanggapannya hingga berita ini diturunkan. Penelusuran SKOR lebih lanjut, beberapa ok- num Direktur PT Delima Agung Utama (DAU) pernah terbelit kasus korupsi pada proyek pembangunan sarana dan prasarana Sodetan Cibinuangeun, Lebak, Banten yang juga meny- eret saudara Gubernur Banten nonaktif, Ratu Atut Chosiyah yakni Lilis Karyawati Hasan. Terdapat tujuh orang tersangka dalam kasus itu yakni Dedi Mashudi (PPK), Yayan Suryana (Direktur III PT DAU), Lilies Karyawati Hasan (Direktur CV TMJ), H Memet (pelaksana lapan- gan), Tetty Y (Direktur I PT DAU), Hj. Nila Su- prapto (Komisaris PT DAU) dan konsultan, Eko Darwanto. ■Danz/Rd.01 SKOR, Bandung-Jabar Pekerjaan pembangunan Plaza Kesenian yang menghabiskan anggaran Puluhan Miliar APBD Kab. Bandung tahun anggaran 2014 dan bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan wak- tu pelaksanaan 120 hari kalender (15 Agustus - 15 Desember 2014). Pelaksana pekerjaan adalah PT Delima Agung Utama (DAU). “A” seorang aktivis pemerhati korupsi yang ditemui SKOR di lokasi pembangunan. Ketua Umum Lembaga Informant Korupsi (LIK), Maskur Husain, SH. saat ditemui dikan- tornya mengatakan, “jika PHO telah dilaku- kan dan kenyataanya pekerjaan belum selesai 100% berarti telah ada konspirasi yang patut diduga untuk menghindari denda atas keter- lambatan penyelesaian pekerjaan, kami akan segera melakukan investigasi adanya dugaan manipulasi pemenang lelang, mark up dan ko- rupsi”, kata Maskur dengan tegas. Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Pihak di- nas Pendidikan Kab. Bandung sebagai leading sektor pekerjaan tersebut belum dapat dimint-
  • 6. 06 Edisi ke-28/Tahun IV/Januari 2015 iduga PT KMP telah se- jak lama bekerjasama dengan pemilik SPBU Simboro No.74-915-07 untuk melakukan aksi penimbunan BBM yang mengakibat- kan sering terjadinya kelangkaan BBM jenis Solar dan Premium di Sulawesi Barat khususnya di Mamuju. Lebih parah lagi karena dinas terkait yang mestinya melakukan pengawasan terkesan melakukan pembiaran atas aksi penimbunan BBM itu, sementara pihak Kepolisian Resort Mamuju juga terkesan tutup mata ketika ada SPBU yang melang- gar UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Indikasi adanya pembiaran ada- lah SPBU Simboro No.74-915-07 se- cara terang-terangan pada siang hari mengisi puluhan jerigen dan drum milik PT KMP yang diangkut dengan kendaraan Pikc-up, padahal seharus- nya pihak SPBU hanya mengisi BBM langsung ke tangki kendaraan motor maupun mobil. Kegiatan ilegal PT KMP bekerjasa- ma dengan SPBU Simboro No.74-915- 07 itu membuat banyak masyarakat bingung dan heran, karena PT KMP bisa dengan leluasa melakukan keg- iatan ilegalnya selama ini tanpa ada tindakan dari aparat Polres Kota ma- muju. Tidak heran apabila sebagian masyarakat menganggap PT KMP kebal hukum. Anggapan masyarakat tersebut memang sesuai dengan kenyataan. Kegiatan ilegal PT KMP sampai sekarang terkesan tidak bisa ditindak tegas oleh pihak Polres Kota Mamuju. Padahal, seharusnya bisa ditindak dengan dasar penimbunan Solar Bersubsidi dan telah menyalah- gunakan program pemerintah ten- tang BBM bersubsidi. Beberapawaktulalutepatnyatang- gal 29 Oktober 2014 siang, wartawan SKOR menyaksikan langsung pihak SPBU No.74-915-07 sedang mengisi BBM jenis Solar pada puluhan jirigen milik PT KMP. Ketika Skor bertanya kepada salah satu karyawan SPBU tentang boleh tidaknya pihak SPBU mengisi BBM jenis Solar ke puluhan jirigen milik PT KMP di SPBU. Spontan sang petugas menjawab bisa. Setelah menyaksikan langsung perbuatan ilegal itu, Skor melaporkan secara lisan ke pihak Polres Mamuju, namun hasilnya tidak ada tindakan lanjutan dari pihak Polres Mamuju. Padahal Skor melaporkan sesuai bukti foto dokumentasi pada waktu itu, dan mobil Pikc-up warna Putih No.Pol. DC 9416 XY milik PT KMP yang mengang- SKOR, Sulbar PT Karya Mandala Putra (KMP) ditengarai melakukan pen- imbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar secara ilegal. Hal itu dibuktikan adanya kendaraan pick up milik PT KMP yang berisi puluhan jerigen dan drum melaku- kan pengisian BBM Jenis Solar pada Stasiun Pengisian Ba- han Bakar Umum (SPBU) Simboro No.74-915-07 beberapa waktu yang lalu. kut BBM bersubsidi jenis Solar. Na- mun sangat disayangkan, dari pihak Polres Mamuju tidak ada usaha untuk menindak para pelaku penimbunan BBM jenis Solar tersebut. Untuk diketahui SPBU itu hanya bisa melanyani kendaraan roda 2, roda 4 dan roda 6, bukan melayani Jirigen dan Drum, untuk itu sudah sepantasnya SPBU Simboro No.74- 915-97 mendapat teguran keras, bah- kan jika perlu izinnya dicabut. Bagi pihak Perusahaan di Mamu- ju Sulawesi Barat yang membutuh- kan suplai BBM jenis solar mestinya memesan langsung pada Depot Per- tamina di Pare-pare, Terkait dengan usaha ilegal PT KMP tersebut, diharapkan instansi terkait khususnya Kapolres Kota Ma- muju harus bisa bertindak tegas dan transparan dalam menangani pen- imbunan Solar di wilayahnya. Begi- tupun dengan BPH Migas dan SKK Migas, Pertamina Pusat dan Daerah, serta Mapolda Sulselbar harus turut serta dalam menangani hal terse- but, karena sudah sangat merugikan masyarakat umum dan Negara. ■Kor- wil Skor Sulbar/S-10/Skor-02. Selain itu, pembangunan in- frastruktur jalan harus dilaksanakan atas kerja sama dan sinergi dengan masyarakat yang bertempat tinggal pada lokasi proyek perbaikan jalan. Sesuai pantauan Skor beberapa waktu yang lalu di Desa Durian, Kam- pung Siak Kabupaten Kubu Raya, ter- dapat pembangunan jalan yang dini- lai tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Beberapa warga yang enggan dis- ebutkan namanya, Kepada Skor men- gungkapkan adanya perbaikan jalan setapak atau gang-gang di pemuki- man warga, padahal yang lebih diu- tamakan adalah pembangunan jalan yang merupakan akses satu-satunya menuju Gedung Sekolah Dasar (SD) 06 yang berdampingan dengan Gedung SMP 12 itu. Perbaikan jalan ke gedung sekolah itu dianggap penting karena sebel- umnya lewat swadaya masyarakat setempat telah dilakukan perbaikan jalan sepanjang 150 meter dengan SKOR, Pontianak-Kalbar Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kaliman- tan Barat diminta agar da- lam merealisasikan Program pembangunan infrastruk- tur jalan dilaksanakan se- suai dengan kebutuhan masyarakat dan peningka- tan pengawasan atas proyek infrastruktur yang sedang berjalan sehingga pencapa- ian pembangunan dapat dirasakan dengan baik oleh masyarakat. lebar 1 meter sehingga seharusnya pemerintah menindaklanjuti upaya swadaya warga itu. “Seharusnya jalan ini yang menda- pat prioritas untuk dibangun kar- ena kita sudah melakukan swadaya, tetapi ternyata jalan masuk gang yang dibuat sehingga kesannya ada apa dengan pembangunan itu” ujar seorang warga kepada Skor. Ia menyayangkan swadaya warga itu menjadi sia-sia karena tidak ditin- dak lanjuti oleh bantuan pemerintah. Selain itu warga menduga adanya ok- num-oknum yang sengaja menyele- wengkan bantuan perbaikan jalan ke dalam gang sehingga jalan yang menuju sekolah rusak berat. Akibatnya rusaknya jalan akses menuju sekolah itu, membuat ban- yaknya murid yang malas bersekolah karena harus berjalan kaki sejauh 1 kilometer menuju ke sekolah. Untuk itu, masyarakat dan para guru di SD 06 maupun guru dari SMP 12 meng- harapkan kepedulian Pemerintah Ka- bupaten Kubu Raya agar turun lang- sung ke lapangan melihat langsung kondisi jalan yang menjadi akses satu-satunya ke sekolah itu. ■Ade/Skor-02
  • 7. 07 www.skornews.comEdisi ke-28/Tahun IV/Januari 2015 SKOR, Jakarta iberitakan sebelumnya bahwa PSO pengadaan pupuk urea bersubsidi pada Dierektorat Jenderal Prasara- na dan Sarana Pertanian, Kemen- teriaan Pertanian tahun 2009-2011 membeoroskan keuangan Negara hingga ratusan Miliar akibat Harga Pokok Produksi (HPP) yang me- lebihi ketentuan yang ditetapkan Kementerian Per- tanian. Tingginya HPP tersebut diakui pihak Kemen- tan karena adanya Force Majour, “pada saat itu petani uda berteriak kekurangan pupuk, sementara produksi pupuk bersubsidi PT PSP sebagai pelak- sana PSO terbatas jadi kami harus menerima harga tinggi dari pemasok meski diketahui volume kita akan tergerus” kata Ir. Suprapti saat ditemui SKOR. Sekretaris Ditjen PSP, Kementan, Abdul Madjid dan Direktur Pupuk, Muhrizal Sarwani menambah- kan bahwa, ”pengadaan pupuk bukanlah proyek sehingga tidak mengacu pada Perpres No.54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Perpres No. 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa melainkan ditunjuk langsung oleh pemerintah melalui Publik Service Obligation (PSO)”. Jelasnya. Ahli pengadaan barang dan jasa, DR. Hs. Si- hombing saat dihubungi SKOR mengatakan bahwa alasan force Majour itu adalah suatu keadaan atau situasi yang tidak bisa dihin- dari, misalnya karena terjadinya bencana alam, jika alasannya karena desakan petani sehingga terpaksa menerima harga tinggi itu tidak termasuk force majour. “meskipun sifatnya penugasan, pengadaan pupuk ber- subsidi pun harus mempertimbangkan harga yang paling menguntungkan Negara, tidak boros, efisien dsb,” terangnya. Ditambahkan, “meski sifatnya penunjukan langsung, pasti ada tim tekhnis yang melakukan verifikasi, misalnya tentang ke- mampuan produksi pelaksana PSO jika diketahui target produksinya tidak mencukupi kenapa diberi tugas,” tutur Hs. Sihombing. Diakui pihak Dit. PSP Kementan bahwa “rang- kap jabatan sebagai pejabat struktural di pemerin- tahan dan komisaris pada BUMN adalah hal biasa dan bukan hanya terjadi pada Dirjen PSP, DR. Ir. Sumarjo Gatot Irianto tapi banyak pejabat lain di Kementan yang juga merangkap jabatan, jadi tidak ada konflik kepentingan dalam jabatan sebagai KPA pada Kementan (pihak pemberi tugas) dan Komis- aris Utama (sebagai pelaksana penugasan PSO)” jelasnya. Sementara itu, PT PSP sebagai salah satu pro- dusen pupuk yang mendapatkan penugasan pen- operasional dengan suatu Instruksi Kerja (IK), dari informasi dan data yang diterima SKOR bahwa saat aktivitas bongkar muat, banyak pupuk urea bersub- sidi yang tercecer saat disalurkan karena kantong pupuk yang robek. Jumlah (50 kg/kantong, red) dan mutu pupuk yang diterima petani jadi berkurang karena susut akibat sobekan bekas gancu atau kantong pecah dan basah karena lembab mengingat sifat pupuk urea yang higroskopis. Terkait hal tersebut, guna menindaklanjuti su- rat dari Redaksi Tabloid SKOR, Aktivis Lembaga Informant Korupsi (LIK), Nurkhalis men- gatakan bahwa pihak Kementan tidak be- rani menunjukkan Perjanjian Kerjasama (PK) PSO pengadaan Pupuk bersubsidi Tahun 2009-2011 itu, Mereka (Kementan, red) hanya menunjukkan PK tahun 2014, gadaan dan penyaluran pupuk ber- subsidi harus menjamin tersedianya pupuk bersubsidi mulai dari pen- gadaan dan penyaluran yakni pen- gangkutan dari pabrik hingga ke pengecer. Kegiatan bongkar muat dilak- sanakan dengan kerjasama pihak ketiga yang diatur dalam standar "pada tahun 2009, Dit. PSP be- lum terbentuk", kata Nurkha- lis menirukan keterangan PPID Kementan. ■Red.01
  • 8. 08 www.skornews.comEdisi ke-28/Tahun IV/Januari 2015 ofian yang didampingi isterinya digiring pihak Kejaksaan Negeri Kolaka ke mobil tahan setelah menjalani tahanan titipan Kejari usai ditetapkan tersangka beberapa waktu lalu dalam kasus penyelewengan dana KONI lebih dari Rp 457 Juta. “terhitung sejak hari ini, SR akan dititip di Rutan selama 20 hari, set- elah itu akan kita limpahkan ke Pen- gadilan Tipikor Kendari atas kasus Sofian Rindi (baju putih), saat berada di Kejaksaan Negeri Kolaka. penyelewengan anggaran tahun 2011 - 2013 lalu,” kata Kajari Kolaka, Jef- ferdian. Tidak menutup kemungkinan ter- sangka akan bertambah, “Berdasar- kan fakta, baru SR yang ditetapkan sebagai tersangka namun bisa jadi ada tersangka lain, kita tunggu fakta di persidangan nanti,” Tambah Kajari. SR diduga kuat menyelewengkan dana Koni Kolaka selama beberapa tahun, dalam aksinya, Ia memalsu- kan sejumlah tanda tangan pengurus cabang olahraga untuk tujuan pen- cairan dana, tersangka juga diduga membuat perjalanan dinas fiktif, di- SKOR, Kolaka-Sultra Mantan Sekretaris Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kolaka, Sulawesi Tenggara, Sofian Rindi resmi menjadi tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II B Kolaka, Senin (8/12/2014). antaranya bantuan ke kecamatan dan perawatan lapangan. Jefferdian menerangkan, “SR teran- cam hukuman maksimal 20 tahun penjara. “Kini, kerugian negara akibat korupsi itu telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwaki- lan Sulawesi Tenggara”, terangnya. ■Korwil Sultra/S-10 enelusuran SKOR di salah satu kompleks industri di bilangan Kota tangerang yang memasang papan nama PT “APM”, berawal dari informasi dari sumber terper- caya mengatakan bahwa perusa- haan tersebut selain memproduksi industri utamanya, juga sering terli- hat mengirim kendaraan berat dan mobil mewah ke pelabuhan yang di- duga dikirim ke daerah Timur Ten- gah. Pengawasan dan pengamanan super ketat saat SKOR berusaha mencari informasi lebih detail ten- tang hal itu, pintu gerbang utama yang selalu terbuka lebar diduga hanyakedokuntukmengelabuipetu- gas dan menghindari kecurigaan masyarakat. Di gerbang masuk uta- ma perusahaan itu, terdapat jalan di samping dalam kompleks yang se- lalu tertutup rapat dan diduga mer- upakan akses menuju pergudangan lain di bagian belakang kompleks dimana karyawan PT APM pun tidak mengetahui adanya aktivitas lain dibelakang perusahaan tempat mer- eka bekerja. Dikonfirmasi terkait hal tersebut, SKOR mengirimkan surat konfirma- si kepada Direksi PT APM namun hingga berita ini ditulis, pihak APM belum memberikan tanggapan. ■Red.01 SKOR, Tangerang Bukan rahasia umum lagi jika oknum pengusaha “memanipulasi” usahanya dengan maksud menghindari pajak, mahal dan sulitnya memperoleh perijinan. Satu kompleks in- dustri/pergudangan yang memasang papan nama salah satu perusahaan namun bisa jadi didalamnya terdapat beberapa perusahaan dengan beragam produksi.
  • 9. 09 www.skornews.comEdisi ke-28/Tahun IV/Januari 2015 etua Umum Lembaga In- formant Korupsi, Maskur Husain, SH. mengemuka- kan hal ini saat berkun- jung di Kantor Redaksi SKOR (17/12), LIK mendesak penegak hukum segera menyelidiki jajaran Direksi DP Pertamina terkait dugaan penyalahgunaan dana investasi pada saham PT BLTA. Kasus ini akan kita dorong ke ra- nah hokum agar segera dilakukan penyelidikan lebih lanjut, “Yang pas- ti kasus ini akan kita kawal sampai tuntas,” kata Maskur tegas. Kasus salah investasi harus ditan- gani secara cepat oleh aparat pene- gak hukum karena dugaan kerugian sudah sangat jelas. “DP Pertamina itu kan pasti punya semacam Komite Investasi dan pedoman terkait in- vestasi dalam bentuk saham pada perusahaan perseroan yang terdaf- tar di Bursa Efek Indonesia (BEI),” tambahnya. Lebih lanjut Maskur Husein me- negaskan, “memang siapapun yang bermain di pasar modal bisa menga- lami kerugian karena berinvestasi di pasar modal itu high risk high return namun apa yang dialami DP Pertam- ina ini tidak perlu terjadi jika pihak Direksi menerapkan kajian memadai dalam melakukan analisa kinerja keuangan BLTA apalagi DP Pertamina sudah berpengalaman puluhan ta- hun bermain dalam pasar modal,” tegasnya. Pada pemberitaan dua edisi Skor sebelumnya, telah diberitakan du- gaan manipulasi dan kongkalikong dalam penempatan dan pelepasan investasi pembelian saham PT Ber- lian Laju Tanker Tbk (BLTA) pada ta- hun 2009-2010, hingga DP Pertamina rugi Rp 21,6 miliar. Akibat saham emiten pelayaran ini telah disus- pensi (dihentikan untuk sementara) di seluruh pasar sejak 25 Januari 2012 hingga kini. Sebagaimana diketahui, Kepemili- kan saham PT BLTAoleh DP Pertamina sampai akhir tahun 2009 sebanyak 14.711.166 lembar dengan nilai per- olehan Rp 16.572.305.274 dan nilai wajar saham tersebut akhir tahun senilai Rp 9.562.257.900. Kemudian periode Januari s/d April 2010, DP Pertamina beberapa kali membeli sa- ham BLTA sebanyak 1.982.500 lembar dengan nilai perolehan Rp1.360.640. 850. Harga perolehan rata-rata sa- ham BLTA pada Inhouse I sebesar Rp 1.247,40 dan Inhouse II Rp 723,05, sementara harga pasar saham BLTA pada closing price sebelum dilaku- kan right issue (Hak Membeli Efek Terlebih Dahulu/HMETD) akhir Juni 2010 adalah Rp 330,00. Harga pasar adalah 26,46% dan 45,64% dari har- ga perolehan rata-rata saham BLTA yang dimiliki masing-masing In- house I dan II. Hal itu menunjukkan, harga pasar saham BLTA tidak pernah mencapai rata-rata harga perolehan saham BLTA yang dimiliki DP Pertamina dan cenderung SKOR, Jakarta Dugaan “Kongkalikong” Oknum Pejabat Pertamina atas pembelian saham PT Berlian Laju Tanker (BLTA) Tbk. pada tahun 2009- 2010 oleh Dana Pensiun (DP) Pertamina, mengaki- batkan anak perusahaan Pertamina ini rugi hingga Rp 21,6 Miliar, kasus salah investasi ini mendapat perhatian Lembaga Infor- mant Korupsi (LIK). terus melemah. Pada bulan Juli 2010, DPPertamina memutuskan membeli saham BLTA melalui Hak Membeli Efek Terlebih Dahulu (HMETD) yang diterbitkan oleh BLTA sebanyak 16.693.666 lem- bar saham senilai Rp 3.672.606.520 hingga DP Pertamina memiliki sa- ham BLTA per Juli 2010 sebanyak 33.387.332 lembar dengan nilai per- olehan Rp 21.605.552.644. Setelah proses right issue, keru- gian potensial BLTA telah mencapai 40,51% - 72,03% dari harga perole- han rata-rata keseluruhan kepemili- kan saham BLTA di DP Pertamina, na- mun manajemen DP Pertamina saat itu tidak melakukan kebijakan cut loss (melepas saham untuk menghin- dari kerugian lebih besar). Hal tersebut mengakibatkan kerugian investasi. ■Skor-10
  • 10. 10 www.skornews.comEdisi ke-28/Tahun IV/Januari 2015 Pria 47 tahun yang tinggal di Jl. Dr. Moh. Hatta, Lr. Lematang, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, ditangkap jajaran Satres Narkoba Polres OKU akhir Oktober yang lalu. la tertang- kap basah saat sedang mengkonsumsi sabu-sabu. Parahnya Helmi nyabu di rumah dinas Bupati OKU atau rumah kabupaten di Jl. HOS Cokro Aminoto, Kelurahan Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur. Helmi tak sendiri. la ditangkap bersama rekan- nya, Komarudin alias Ujang, yang ber- status sebagai oknum tenaga honorer di Setda OKU. “Penangkapan ini menindaklanjuti laporan masyarakat. Tersangka yang beri- nisial HP (Helmi Purnomo) sudah menjadi target polisi sejak lama. Penangkapan ini merupakan bukti polisi dalam memberan- tas narkoba, bukan hanya di internal Pol- res OKU, tetapi juga di instansi lain,” ujar Kapolres OKU, AKBP Mulyadi, beberapa waktu yang lalu. Mulyadi mengatakan, Helmi dan Ujang ditangkap saat keduanya diduga tengah menikmati sabu-sabu di kamar tamu nomor 5 rumah dinas Bupati OKU. Dari penangkapan tersebut, polisi ber- hasil mengamankan tersangka bersama barang bukti berupa 1 paket hemat sabu- sabu yang dibungkus plastik klip bening. Sabu tersebut ditemukan terletak di dekat pintu, kemudian polisi juga menga- mankan alat hisap sabu-sabu atau bong yang terbuat dari botol air mineral kecil. Di bagian tutup botol air mineral tersebut, terdapat dua buah pipet, disalah satu pi- pet terdapat karet dot yang diujung karet dot tersebut terdapat pirek yang berisi serbuk sabu. Bong dengan sisa sabu itu ditemukan terletak di bawah kursi Helmi duduk. Selanjutnya, polisi menemukan korek api gas, sebuah jarum terletak di meja depan Helmi duduk, serta kotak rokok yang berisi pirek kaca dan karet dot. Ko- tak rokok dan karet dot itu ditemukan di dalam sampah. “Tersangka HP mengakui barang tersebut miliknya. Kasusnya dalam ta- hap pengembangan. Tersangka terancam pasal 112 UU No 35/2009 dengan anca- man 12 tahun penjara,” lanjut Mulyadi. Di hadapan polisi, Helmi mengakui ba- rang haram tersebut milikinya. Menurut pengakuannya, ia sudah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak satu tahun si- lam. “Tadi kebetulan ada dia (Ujang, red). Kemudian saya suruh membeli barang itu (sabu-sabu) untuk menghilangkan sun- tuk. Baru inilah konsumsi sabu-sabu di rumkab (rumah kabupaten),”ujar Helmi. Sedangkan Komarudin alias Ujang mengaku ia membeli sabu-sabu dari se- orang bandar yang berinisial B dengan harga Rp 300 ribu. “Barangnya (sabu-sabu Red) sudah kami pakai separuh dari yang dibeli,” terang Ujang. Sementara itu, Kasubag Dokumentasi dan Informasi Humas Setda OKU Dede Fernandez mengatakan, Pemerintah Ka- bupaten OKU menyerahkan kepada pros- es hukum dengan mengedepankan pra- duga tidak bersalah. “Kalau memang bersalah nanti apakah ada sanksi atau tidak, akan dipertimbang- kan. Kami tetap menghormati proses hu- kum dan mengedepankan praduga tidak bersalah,” ujar Dede saat dikonfirmasi. Dede sangat menyayangkan jika ked- ua tersangka diduga melakukan perbua- tan tersebut di Rumah Kabupaten. “Tapi, mau bagaimana lagi,” lanjutnya. Disinggung keperluan tersangka be- rada di rumah kabupaten, menurut Dede hal tersebut wajar. Sebab, kata Dede, uru- san rumah tangga Rumkab dan Rumah Dinas Wakil Bupati menjadi tanggung jawab Kabag Umum. “Kalau memang be- liau (tersangka Red) di situ (rumah kabu- paten) wajar,” pungkasnya. ■ASNI/S.02 SKOR, OKU-Sumsel Satu lagi oknum pe- jabat Pemerintah Kabu- paten OKU bermasalah dengan hukum, Helmi Purnomo yang men- jabat sebagai Kepala Bagian (Kabag) Umum Setda OKU tersandung kasus narkoba. Sepertidisampaikanseorangwarga yang minta namanya disamarkan, Jhon Trovolta kepada Skor mengeluhkan adanya penerima bantuan masyarakat miskin yang taraf kehidupannya diang- gap sebagai kalangan yang mampu se- cara ekonomi sehingga tidak tepat apa- bila ikut menerima bantuan. “Ada warga satu kampung satu dusun dengan saya sudah haji hidup- nya istimewa tapi tetap saja dapat ban- tuan yang lebih memalukan lagi ibu haji itu datang kekantor pos terimah bantuan disengaja kudung hajinya dibuka karna malu dilihat orang atau tetangganya ternyata ketahuan juga” ujarnya kepada Skor yang ditemui di kantor pos unit campalagian. Hal senada disampaikan Camat Cam- palagian, Hamid Nurdin kepada Skor yang ditemui saat memantau proses penyaluran bantuan di kantor pos unit campalagian mengaku menyaksikan sendiri warga penerima bantuan yang mestinya tidak layak menerima karena termasuk golongan ekonomi menengah ke atas. “Iya saya melihat dengan mata kepala saya sendiri ada warga yang saya kenal persis datang menerima bantuan padahal mereka punya em- pang atau tambak ikan 3 Hektar tetapi masih saja terdaftar dan menerima bantuan” ujarnya. Hamid menambahkan perlu dilaku- kan pendataan ulang agar bantuan yang diberikan pemerintah pada masa yang akan datang tidak salah sasaran lagi. “Perlu pendataan ulang dan jan- gan lagi kejadian seperti ini yang tidak layak dapat bantuan dan yang layak justru tidak terima bantuan ini sangat memalukan, sadarlah engkau warga jangan mengambil hak orang, kalian itu akan memakan uang haram” kesalnya Meski mengaku kecewa dengan data penerima bantuan itu, Hamid mengharap kepada warga miskin yang belum terdata dan tidak mendapatkan bantuan agar bersabar. Hamid juga berjanji akan berusaha melakukan per- baikan data penerima bantuan untuk tahun berikutnya. “Insya Allah tahun-tahun yang akan datang apakah itu tahun 2015 apabila ada bantuan lagi akan diperbaiki datan- ya, saya berjanji kedepan nanti katakan- lah tahun 2015 jikalau ada lagi bantuan sebelum disalurkan kami akan undang semua kades-kades agar memperbaiki data warganya sehingga bantuan dari pemerintah tepat sasaran” ujarnya. Hamid juga menyebutkan kesalahan data penerima bantuan itu terjadi seba- gai imbas dari Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dimana Kepala Desa yang terpilih akan lebih mengutamakan pen- dukungnya untuk masuk dalam daftar penerima bantuan. “Ini terjadi karena rata-rata pendu- kungnya Kades, di waktu Pilkades jadi saya bisa simpulkan bahwa para Kades kades disini sangat dilematis sama war- ganya karna waktu mencalonkan Kades terlalu menjanjikan sama warga aki- batnya seperti inilah yang terjadi dan ini fakta yang membuktikan bukan re- kayasa” kata Hamid dengan nada yang tegas. Dari pantauan Skor di kantor pos unit campalagian saat penyaluaran bantuan beberapa waktu yang lalu ter- lihat masyarakat berbondong-bondong mendatangi kantor pos dengan mem- bawa Kartu Perlindungan Sosial (KPS) untuk menerima bantuan sebesar Rp. 400.000 per keluarga itu. Menurut Kepala Kantor Pos Unit Campalagian, Dominggus bantuan itu adalah bantuan Rumah Tangga Sasaran (RTS) program Presiden RI, Joko Widodo, namun demikian pencairannya masih menggunakan kartu yang lama yakni Kartu Perlindungan Sosial. Bantuan dari pemerintah itu ada- lah program lanjutan dari pemerin- tahan sebelumnya yakni era Presiden Susilo Bambang Yudoyono, dan setelah Jokowi dilantik sebagai Presiden RI, nama program bantuan itu berubah menjadi Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) atau Rumah Tangga Sasaran (RTS), sehingga pencairannya masih menggunakan kartu yang lama yakni KPS. Kantor Pos Unit Campalagian telah menyalurkan bantuan PSKS sebesar Rp. 3.284.400.000 (Tiga Milyar Dua Ratus Delapan Pulu Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah). Jumlah itu disalurkan kepada 8.211 keluarga dengan jum- lah bantuan Rp. 400.000 per keluarga. Keluarga yang menerima bantuan itu berasal dari dua kecamatan yakni Ke- camatan Campalagian 4.996 keluarga dari 18 desa dan Kecamatan Luyo 3.215 keluarga dari 11 desa. ■Ariefuddin H/Skor-02 SKOR, Polman-Sulbar Bantuan untuk masyarakat miskin melalui Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) yang disalur- kan Kantor Pos Unit Campalagian Kabupaten Polewali Mandar beberapa waktu yang lalu dituding tidak tepat sasaran, pasalnya banyak masyarakat terdaftar dan ikut menerima bantuan dianggap tidak layak karena tidak masuk kategori miskin, disisi lain masyarakat yang masuk kategori miskin justru tidak terdaftar dan tidak mendapatkan bantuan tersebut.
  • 11. 11 www.skornews.comEdisi ke-28/Tahun IV/Januari 2015 etua FSMKD Kota Bekasi, Romadon mengatakan, pihaknya mengundang Pemerintah Kota (Pem- kot) Bekasi, DPRD Kota Bekasi, dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi. Namun dari tiga nara- sumber yang diharapkan hadir, hanya ada perwakilan dari DPRD Kota Beka- si, Irman Firmansyah (Politisi Partai Gerindra) dan wakil dari Kejari Kota Bekasi, Sunarto (Seksi Intelejen Kejari Kota Bekasi). “Kami tantang pihak eksekutif, legislatif dan yudikatif untuk menan- datangani pakta antikorupsi. Sayang pihak eksekutif tidak hadir di sini,” ujar Romadon. Namun, meski tidak ada perwaki- lan eksekutif yang hadir, rencananya FSMKD akan membawa pakta anti- korupsi ke Pemkot Bekasi agar bisa ditandatangani oleh pimpinan di lem- baga tersebut. “Meski dari pihak Eksekutif (Pem- kot Bekasi) tidak hadir, kami tetap akan membawa Pakta itu nanti untuk ditandatangani,” terang Romadon. Sementara Sekretaris FSMKD, Hasan menuturkan, kegiatan ini bu- kan hanya mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, namun dengan penandatangan Pakta Anti Korupsi tersebut, juga mendapat dukungan dan usul dari Irman Firmansyah agar membentuk tim Satuan Tugas (Satgas) Anti Pungutan Liar (Pungli). “Tadi Bang Irman bilang ke kami, kalau kegiatan ini jangan menjadi seremonial tahunan saja, namun juga harus dibentuk satuan-satuan untuk mengaplikasikan kegiatan ini. Akh- irnya bang Irman usul untuk bentuk Satgas Anti Pungli,” jelas Hasan. Pembentukan Satgas ini, lan- jut Hasan, demi brgeraknya sistem SKOR, Majene Pelaksanaan UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta itu perlu kita sosialisasikan, karena Sulbar adalah Daerah yang memiliki keanekara- gaman etnik/suku dan budaya serta kekayaan di bidang produk UMKM yang mempunyai keunikan tersend- iri, hingga sangat diharapkan para pelaku UMKM Majene agar mengurus untuk mendapat hak cipta atau hak paten atas produk-produk unggulan yang emreka produksi. Demikian disampaikan Ketua Panitia Sosialisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Kabid Pengemban- gan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dinas Perindustrian Perdan- gan Koperasi dan UKM Prov. Sulbar, Drs. Petrus Iminggus MM, pada pelak- sanaan sosialisasi HAKI yang dilak- sanakan, 11-12 November 2014 lalu, di Wisma Yumari di Kab. Majene. Sementara Kabid Pelayanan Hu- kum Kanwil KemenHukam Prov. Sulbar, Abdullah SH MH selaku nara sumber mengatakan, perkemban- gan di bidang perdagangan industri, khususnya di Sulbar telah sedemikian pesat, hingga memerlukan perlindun- gan hukum bagi pencipta dan pemilik yang punya hak terkait dengan tetap memperhatikan terhadap masyarakat bagi pelaku UMKM dalam 6 Kabupat- en Sesulbar. KarenaSulbarmemilikietnik,suku, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi, yaitu Hak Atas Ke- kayaan Intelektual (HAKI). Berhubung hal tersebut merupakan salah satu sumber dari hasil karya masyarakat Sulbar yang secara intelektual dapat dan perlu dilindungi UU. Seperti dikatakan tadi oleh Ketua Panitia, UU No.9 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, pelaksanaan sosialisasi HAKI hanya semata-mata untuk me- nakar kemampuan masyarakat Sulbar di bidang UMKM, karena itu UMKM perlu mendapat perlindungan UU HAKI, tambahnya. Tujuannya, ungkap Abdulllah, agar orang lain tidak dapat menjiplak hasil karya masyarakat Sulbar, karena sudah terdaftar di Kemenkumham Sulbar, hingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bukan hanya pemilik atau penciptanya yang sejahtera, namun yang ikut mera- sakan adalah pemerintah daerah itu sendiri. “Karena itu, secara tidak langsung mencakup pula Agremen On Trade Related Aspeets Of Intelektual Proper- ty Rights (Persetujuan Tentang Aspek- Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelek- tual),” jelasnya. ■Dewan Lembah/S-10 SKOR, Bekasi Forum Studi Mahasiswa untuk Kemanusian dan Demokrasi (FSMKD) Kota Bekasi menggelar Malam Peringatan Hari Antikorupsi Internasional, sebagai wujud peduli terhadap gerakan anti Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN). Acara yang mengambil tema, “Beka- si Say No To Anti Korupsi” diselenggarakan, Jum’at (12/12/2014) pukul 20.00-23.00 WIB di Taman Alun- alun Kota Bekasi. yang transparan pada pengeluaran APBD dan satgas tersebut juga un- tuk melakukan penindakan terh- adap Pungli yang semakin merebak, khususnya di Kota Bekasi. Sebelumnya Satgas sendiri juga pernah dibentuk di Wilayah Pem- kot Bekasi, tapi untuk pengawasan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). “Dulu pernah dibentuk satgas untuk mengawasi kinerja PNS, tapi seka- rang satgas yang akan kita bentuk ini nantinya akan mengawasi seluruh as- pek dari tingkat bawah hingga atas,” pungkas Hasan. Satgas Anti Pungli ini nantinya akan dibentuk dari beberapa elemen mahasiswa, dan satgas sendiri terben- tuk secara terorganisir. “Kami mendi- rikan satgas ini secara independent, namun tadi diusulkan sama bang Ir- man untuk dana operasional satgas nanti, bisa dari APBD. Rencananya satgas ini akan berjalan tahun 2015 mendatang,” pungkas Hasan. ■Alfi/S-10 SKOR, Kolaka-Sultra Aksi pencurian air bersih di Kab. Kolaka masih terus berlangsung, pe- langgan merusak dan membalikkan arah meteran serta mengambil air dari pipa induk. Menyikapi hal tersebut, Perusa- han Daerah Air Minum (PDAM) telah melakukan operasi penertiban, “Kami akan memutus sambungan air kepa- da pelanggan yang terbukti mencuri dan menunggak pembayaran,” tegas Sunaryadi (Staf bag. hubungan pe- langgan) Maraknya pencurian air mengaki- batkan kebutuhan air bersih untuk warga tidak dapat terpenuhi secara merata padahal suplai air bersih dari PDAM kepada pelanggan telah mencukupi, terang Staf PDAM bag. Produksi. ■Biro Kolaka/S-10
  • 12. 12 www.skornews.comEdisi ke-28/Tahun IV/Januari 2015 SKOR, Bitung-Sulut urah hujan yang tinggi selama beberapa hari be- lakangan ini membuat sistem drainase tersum- bat, air selokan meluap dan menggenangi jalan di perbatasan Kelurahan Girian Bawah dan Girian Weru Satu, tepatnya di RT. III lingkun- gan I, Kelurahan Girian Bawah. Penyebabnya adalah penutup sa- luran/drainase dengan ayaman besi untuk menahan sampah oleh salah seorang warga, Lukman Saman yang juga Ketua RT.III/Lingkungan I terse- but. Saat ditemui SKOR, Saman men- jelaskan, dirinya sengaja menutup saluran tersebut karena banyaknya protes dari warga Girian Bawah yang merasa dirugikan dengan kiriman sampah dari pasar Girian maupun dari Kelurahan yang posisinya berada di atas. "Saya menutup saluran ini, karena sampah dari pasar Girian san- gat banyak dan sangat mengganggu warga di sini," jelas Tutu (panggilan akrab Lukman Saman). Karena itu, saya sebagai Ketua RT berusaha menjaga agar warga di ling- kungan saya tetap aman dari kiriman sampah yang mengganggu keseha- tan juga sangat merusak pemandan- gan, "Kami mengharapkan kerjasama dari Kelurahan tetangga, bagaimana agar sampah dari pasar Girian tidak dibuang sembarangan ke saluran air," tambah Tutu. Lurah Girian Weru Satu, Loly Su- migar yang turun ke lokasi karena adanya informasi jika air telah melu- ap dan membanjiri jalan pasar Girian menuju Girian Bawah, "Saya beserta dengan para perangkat Kelurahan se- tiap saat turun untuk membersihkan lingkungani dan saya sudah melapor- kan persoalan penutupan saluran air ini kepada Camat Girian," lanjut Su- migar. Sumigar dan Saman sempat ber- sitegang karena bersikeras untuk membuka besi penahan sampah yang dipasang di saluran air oleh Lukman Saman. "Kalian tidak berhak membu- ka penyaring sampah tersebut, kar- ena itu ada di wilayah Girian Bawah," ungkap Saman. Persolan sampah sering dikeluh- kan warga sekitar yang mendapat imbas kiriman sampah dari pasar tersebut, "Harusnya Pemerintah kem- bali mengambil alih pengelolaan pasar Girian, selain bisa menambah PAD juga bisa menjauhkan berbagai persoalan yang dikuatirkan menim- bulkan konflik," kata salah seorang mahasiswa. ■Arham Licin/S-10 Hal itu diungkapkannya Muham- mad Ridhlo pada kegiatan sosialisasi kebijakan publik, terkait kerjasama media partner Pemkab Muba yang ber- badan Hukum dan penanganan delik hukum Pers. yang di gelar oleh Bagian Hubungan masyarakat (HUMAS) Setda Kabupaten Muba di Auditorium Pem- kab Muba, Kamis (4/12) lalu. Sementara Sekda Muba, Drs H So- han Majid MM dalam sambutannya menyebutkan membutuhkan saran dari rekan-rekan wartawan sebagai me- dia kontrol demi berjalannya program pembangunan di Kabupaten Muba Su- matera Selatan. “Kami (Pemkab Muba) juga bangga dan menerima atas mengkoreksi setiap saran, masukan dan kritikan yang dis- ampaikan dari rekan-rekan wartawan. Karena itu melalui kegiatan sosialiasasi ini dapat memberikan manfaat guna mencari solusi terhadap permasalahan- permasalahan yang dihadapi,” katanya. Sohan menambahkan, sosialisasi ini juga diharapkan dapat terwujud Pers yang beretika, berkualitas dan mampu memberikan manfaat yang seluas-luas- nya bagi pemerintah, masyarakat, dan dunia Pers sendiri. “Sejalan dengan hal tersebut, di- imbau Agar semua media yang ada di Muba untuk segera melengkapi peru- sahaan Pers sesuai dengan Undang-un- dang Pers yang berlaku,” Imbuh Sohan. Kepala Bagian Humas Setda Muba, Solekhan AS SAg, mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman, wawasan akan penting- nya media partner yang berbadan hu- kum kepada seluruh stakeholder yang terkait, dan memberikan pemahaman pencegahan media partner dan penan- ganan delik hukum Pers oleh kepolisian dan kejaksaan berdasarkan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. “Tujuannnya guna membahas ka- jiam hukum pencegahan delik hukum Pers terhadap Undang-Undang Pers ke- pada seluruh stakeholder terkait. Selain itu juga memberikan sosialisasi kerjasa- ma media partner Pemkab Muba yang berbadan hukum,” ujarnya. Dalam Sosialisasi ini diikuti seban- yak 75 peserta yang terdiri dari SKPD Jajaran Pemkab Muba, Pemimpin Me- dia, wartawan yang bertugas di Kabu- paten Muba, mahasiswa, Akademisi, Tokoh Masyarakat dan Pemuda. Selain narasumber dari Dewan Pers juga dari pihak Kepolisian Polres Muba dan Kejaksaan Negeri Sekayu Muba. ■Yudi Febriansyah/S-02 Skor, Muba-Sumatera Selatan Ketua Komisi Pengad- uan dan Penegakkan Etika Pers, Dewan Pers, Muham- mad Ridlo Eisy, mengata- kan undang-undang dan kode etik jurnalistik ada- lah island of safety (pulau penyelamat) yang artinya setiap pelaku jurnalis yang masuk ke dalam pulau tersebut akan aman dan dilindungi, dengan cata- tan mematuhi kode etik. Wartawan Indonesia juga wajib bersikap Independen tidak terpengaruh inter- vensi dari pihak manapun, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk.
  • 13. 13 www.skornews.comEdisi ke-28/Tahun IV/Januari 2015 Dalam laporan Ketua Panitia Ka- bid UMKM, Drs. Petrus Iminggus MM, peserta yang hadir 30 orang, karena begitu pentingnya sosialisasi HAKI terhadap masyarakat Polman ini, tidak lain bertujuan untuk mendapat perlindungan hukum. Artinya, ungkapnya, dimana bagi pelaku produk UMKM yang mempu- nyai keunikan dan kelebihan tersend- iri agar mendapat hak cipta atau hak paten. Demikian pula sebaliknya, bagi pelaku produk UMKM agar tidak ada yang dicaplok oleh Daerah lain, bila ada produk atau hasil karya masyarakat Sulbar. Sementara dari Kanwil Kemen- kumham Sulbar, dalam hal ini Kabid faatkan masyarakat Sulbar. Selain itu, ujarnya, perlu ditegas- kan dan memilah kedudukan hak cip- ta di satu pihak dan hak terkait di lain pihak, hingga dalam rangka memberi- kan perlindungan hukum bagi pelaku intelektual yang bersangkutan. Hal itu juga perlu kita sadari, bahwa produk UMKM untuk pengembangan dan kemampuan intelektual masyarakat Sulbar, tentunya memerlukan per- lindungan hukum hasil karya bagi pelaku UMKM, hingga dengan sendi- rinya daerah lain tahu, produk ini su- dah ada yang punya. Pada gilirannya nanti, terjadi persaingan usaha yang sehat untuk melaksanakan pemban- LSM yang belum terdaftar diharapkan dapat mendaftar dengan segera sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kes- bangpol siap memfasilitasi untuk per- baikan Muba kedepannya dengan mer- ekomendasikan dana hibah ke DPPKAD kabupaten Muba. "2015, diharapkan Ormas/LSM dap- at bersatu, guna menjadi mitra pemer- intah dan mewujudkan PERMATA Muba 2017 nanti," ungkapnya. Sementara itu, Kepala Bidang Ketah- anan Ekonomi, Seni, Budaya,Agama dan Kemasyarkatan (Kesbak), Drs Yuliarto MSi mengatakan, bahwa tujuan rakor ini untuk meningkatkan pemahaman tentang Ormas dan penguatan kelem- bagaan yang dibantu oleh dana hibah atau bantuan sosial. "Dana hibah harus digunakan sesuai dengan peraturan pemerintah dan da- pat melaporkan dana yang digunakan untuk dipertanggungjawabkan guna untuk mengevaluasi kegiatan yang di- laksanakan," ujarnya. "Untuk itu, diharapkan seluruh Or- mas/LSM diharapkan dapat bersinergi dengan Pemerintah guna meningkat- kan pembangunan pemerintah Muba ," ujarnya lagi. Selanjutnya, Kasubag keuangan DP- PKAD dan PPKD, Hendri Anto SSip MSi mengatakan bahwa hibah sebagai ob- jek pemeriksaan oleh audit internal, audit external dan aparat penegak hu- kum, karena hibah tidak tepat sasaran dan penggunaannya serta sebagai alat pencitraan diseluruh indonesia oleh kepala daerah. yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. "Hibah bertujuan untuk partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah yang diberikan, hibah tidak diperkenan- kan untuk membiayai operasional LSM atau Ormas seperti gaji, listrik, telepon, air atau biaya rutin lainnya," jelasnya. Sementara ketua Aliansi LSM Kab Muba, Drs M Nuh Soleh yang dikon- firmasi terkait penerimaan dana hibah oleh LSM dan Ormas itu mendukung upaya transparansi dan akuntabilitas atas penggunaan dana hibah yang mer- upakan uang rakyat tersebut “Bagi yang menerimah dana hibah semestinya harus diaudit dan diperiksa kebenaraanya, jangan seenaknya saja menggunakan uang tersebut, karena bagaimanapun itu adalah uang rakyat yang harus di pertanggung jawabkan” ujarnya. Soleh juga bertekad akan mengawa- si dan melaporkan kepada aparat pen- egak hukum apabila terdapat penyim- pangan dalam penggunaan dana hibah di Kab Muba. “saya berkomitmen jika ada temuan dilapangan mengenai penyimpangan dana hibah, akan saya laporkan ke pen- egak hukum guna diperoses” tegasnya ■Yudi Febriansyah gunan secara nasional, Karena itu, perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan, namun HAKI memiliki bentuk yang khas bersifat peribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaannya yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas bagi pelaku produk UMKM. “Hingga sangat di- harapkan kepada masyarakat Pole- wali bagi pelaku UMKM agar didaftar- kan di Kanwil Kemenkumham Sulbar hingga daerah lain tidak menciplak lagi, karena sudah mempunyai kekua- tan hukum usahanya,” pungkasnya. ■ Korwil Skor Sulbar/S-10 SKOR, Polewali Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawe- si Barat membuka dan memberikan peluang bagi pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dengan adanya per- lindungan hokum terhadap produk yang dihasilkan. Karena itu, melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Barat mensosialisasikan Hak Atas Ke- kayaan Intelektual (HAKI) di Kab. Polman, pada 7-8 Novem- ber 2014 lalu, di Hotel Pasifik. Pelayanan Hukum Abdullah SH MH selaku nara sumber memaparkan se- luk beluk perihal Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Menurut Abdullah, produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) perlu mendapatkan perlindungan hukum, melalui HAKI atas karya masyarakat Sulbar, untuk memberi perlindungan hukum bagi karya- karya intelektual di bidang hak cipta. Termasuk upaya Pemerintah Sulawesi Barat untuk memajukan karya in- telektual yang berasal dari produk UMKM, termasuk beberapa konvensi di bidang hak kekayaan intelektual dan masih terdapat beberapa keten- tuan yang sudah sepatutnya diman- Skor, Muba-Sumatera Selatan Ormas dan LSM yang menerima bantuan dana hibah harus ber- tanggung jawab secara formal dan material ter- hadap dana yang digu- nakan serta melaporkan dana yang digunakan, hal ini diungkapkan Kepala Bidang Ketah- anan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Ke- masyarkatan (Kesbak), Drs Yuliarto MSi pada saat acara rapat koor- dinasi (rakor) dan pem- binaan Organisasi Ke- masyarakatan (Ormas) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan tata cara pengajuan dana hibah yang diikuti oleh seluruh anggota Ormas/LSM Kabupaten Muba berlangsung diruang rapat Badan Kesbangpol Kab Muba, beberapa waktu lalu. Rapat dipimpinan langsung oleh Kepala Badan Kesbangpol Muba, HM Soleh Naim SE MM, didalam rapat dia mengatakan, ini bertujuan untuk menj- alin silaturahmi dan berkoordinasi den- gan baik untuk mensinergikan antara tujuan Ormas dengan pemerintah. “Diharapkan seluruh Ormas/LSM Muba dapat bersama-sama untuk ber- mitra dan bekerja sama dengan baik terhadap Pemerintah untuk pemban- gunan dan kemakmuran masyarakat Muba,” imbaunya. Pihaknya mengajak para ormas/LSM dapat bersama-sama menaati aturan pemerintah yang ada, jika ada Ormas/
  • 14. 14Edisi ke-28/Tahun IV/Januari 2015 ejumlah kredit macet disebabkan karena adanya manipulasi per- syaratan yang memu- dahkan para debitur “nakal” memperoleh fasilitas kredit hasil kerjasama dengan ok- num pejabat “nakal” Bank BNI yang menyebabkan kerugian Negara dan Perusahaan. Sebagaimana pemberitaan SKOR edisi sebelumnya, pada pe- riode tahun 2008-2011 terdapat Tujuh proyek PT NPP yang mem- peroleh fasilitas Kredit Modal Ker- ja (KMK-transaksional) dari Sen- tra Kredit Menengah (SKM) Bank BNI Cabang Bandung sebesar Rp ana BPHTB yang mengendap dan tidak mem- punyai jasa bunga di Bank DKI itu ditengarai sebagai “akal-akalan” untuk memperoleh ke- untungan secara pribadi yang diduga dilaku- kan oleh oknum pejabat Bank DKI. Sistem pengelolaan dana BPHTB 2011 dengan men- gendapkan dana itu dibenarkan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), bahkan diakui merupakan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyarankan agar dilakukan perbaikan sistem. Meski diakui oleh BPKD sebagaimana informasi yang dihimpun Skor awal Nopember lalu, namun pihak Bank DKI memberikan keterangan yang berbeda bahkan membantah adanya pen- gendapan dana BPHTB 2011 pada rek- ening escrow sebelum masuk ke rek- ening milik Pemprov DKI Jakarta. Corporate Secretary Bank DKI, Zulfarshah yang ditemui Skor di kantornya, senin (8/12) lalu mem- bantah adanya pengendapan dana BPHTB 2011 pada rekening escrow sampai setiap akhir min- ggu berjalan sebelum dilimpah- kan ke rekening milik Pemprov DKI Jakarta. “Tidak mungkin, sekarang saya tanya buat apa kita begitu, karena1575 adalah rekening kita juga, rekeningnya Pemprov di rek- ening kita, nah ngapain kita melaku- kan pengendapan. Mungkin bukan di bank kita kali” kilahnya. Zulfarshah mengakui di semua bank yang menerima pembayaran BPHTB termasuk bank DKI menggunakan rekening penampungan untuk menerima pembayaran BPHTB karena dana transfer masyarakat tersebut tidak bisa langsung masuk ke rekening milik Pemprov DKI, selain itu diakui pihak BPKD membuka akses seluas-luasnya kepada bank penerima BPHTB un- tuk membuka rekening penampungan. Lebih lanjut Zulfarshah menyebutkan sejak masih ditangani pemerintah pusat transfer dana BPHTB itu tidak langsung masuk ke rekening Pemprov tetapi harus melalui rekening penam- pungan, namun demikian pengendapanannya tidak sampai akhir minggu melainkan sudah riil time atau langsung dialihkan pada akhir hari. “Yang namanya transfer itu, itu kan su- dah riil time, karena BPHTB ini dari mulai di pemerintah pusat sama pendaerahan, kalau orang bayar, gak bisa masuk ke 1575. Semuanya sama kalau bank lain yang menerima pembayaran BPHTB, ya diterima dulu di rekening penampun- gannya, pada saat akhir hari baru dil- impahkan ke 1575” ujarnya. Penjelasan Zulfarshah itu, berbeda dengan hasil penelusuran Skor sebel- umnya pada BPKD Provinsi DKI Jakarta yangmenyebutkanbahwapengelolaan BPHTB 2011 itu adalah masa peralihan dari Pemerintah Pusat dan sistem yang digunakan masih mengadopsi sistem yang ada di pusat yakni dana BPHTB yang ditransfer masyarakat tersimpan dulu di rekening Escrow sampai akhir minggu berjalan kemudian dialihkan ke rekening Pemprov pada setiap hari jum’at. “Untuk tahun 2011 karena baru mengelola masih penyesuaian sistem, dengan mengacu pada sistem yang sebelumnya dilakukan oleh pemerintah pusat”ujar Kas- bdit Pajak, Triastuti kepada Skor yang ditemui di ruang kerjanya awal Nopember lalu. Hal senada disampaikan salah seorang staf BPKD, Farhan yang mendampingi Triastuti saat menerima Skor mengatakan pada tahun 2011 baru menerima pelimpa- han BPHTB dari pusat ke daerah sehingga belum mem- punyai pengalaman dalam pengelolaan BPHTB dan masih mengadopsi peraturan (PKS) yang digunakan pemerintah pusat. “Di PKS dipusat disebutkan bisa membuka rekening penampungan dan dilimpahkannya setiap hari jum’at, jadi kita membuka rekening escrow bukan rekening milik Pemprov, nah didalam dunia perbankan kalau yang na- manya escrow tidak mendapatkan jasa giro karena bukan milik kita melainkan rekening milik bank” ujar Farhan. Lebih lanjut, Farhan mengatakan setelah berjalan setahun ada saran dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar melakukan perbaikan sistem karena sistem pen- gendapan dana dan tidak mendapatkan bunga sebagai jasa giro yang dilakukan pada tahun 2011 itu dinilai tidak menguntungkan Pemprov DKI Jakarta. “berjalan setahun akhirnya ada hasil pemeriksaan BPK yang menyarankan agar coba mengikuti peraturan yang ada dalam arti boleh mengadopsi pemerintah pusat tetapi harus ada perbaikan dan pembenahan sistem, ma- kanya pada tahun 2012 kita tidak ada lagi pengendapan, jadi pada H plus 0 itu sudah dilimpahkan, pada hari yang sama diakhir hari kerja sudah harus dilimpahkan masuk ke RKUD” tuturnya. ■Team/02 telah mengajukan IJP kepada PT Jamkrindo (Persero) dengan total pembayaran sebesar Rp 1.9 Mil- iar. Hal tersebut jelas bertentan- gan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 189/PMK.05/2010 tanggal 2 November 2010 ten- tang fasilitas penjaminan KUR Pasal 5 yang menyatakan bahwa UMKM-K yang dapat menerima fasilitas penjaminan KUR adalah usaha barang dan jasa produk- tif yang feasible namun belum bankable sebagaimana dimak- sud dalam pasal 3 ayat (1) den- gan ketentuan-ketentuan sebagai berikut (a) Merupakan calon deb- itur yang tidak sedang menerima KMK dan/atau investasi dari per- bankan dan/atau yang tidak se- dang menerima kredit program dari pemerintah yang dibuktikan dengan hasil Sistem Informasi Debitur pada saat permohonan KUR diajukan. ■Dani/Rd.01 SKOR, Bandung-Jabar Pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) mau- pun Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank BNI (Per- sero) Tbk. diduga banyak terjadi manipulasi dan kon- spirasi antara pihak Debitur dengan oknum pejabat BNI SKC/SKM Bandung. 82,7 Miliar namun ternyata proyek- proyek tersebut adalah pekerjaan Perusahaan lain, berarti Surat Per- intah Kerja (SPK) sebagai salah satu syarat yang harus dilampirkan calon debitur untuk memperoleh fasilitas kredit tidak dilampirkan. Demikian pula pemberian fasili- tas KUR pada 50 kelompok peter- nak sapi oleh BNI SKC Bandung Sebesar Rp 25 Miliar yang dilaku- kan secara langsung. Diduga ang- gota kelompok penerima kredit itu “fiktif” dan sengaja dimanipulasi untuk mendapatkan fasilitas kredit dan oknum pejabat BNI pengelola kredit sengaja tidak menganalisa persyaratan pemberian kredit dan penggunaannya. Bahwa atas fasilitas KUR untuk 50 debitur “Fiktif” itu mendapatkan penjaminan yang dibayarkan Pe- merintah karena BNI SKC Bandung SKOR, Jakarta Dugaan Penyalahgunaan dana Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 2011 di Bank DKI dengan modus pegendapan dana sampai pada setiap akhir minggu berjalan pada rekening escrow Bank DKI sebelum dilimpahkan ke rekening 1575 (rekening milik Pemprov DKI Jakarta) nampaknya ada benarnya.
  • 15. 15Edisi ke-28/Tahun IV/Januari 2015 enelusuran SKOR atas penyaluran hibah pada Badan Kesatuan Bangsa politik dan perlindungan masyarakat (Bakesbang- pol) Provinsi Jawa Barat dan penggu- naannya pada penerima hibah, diduga sebagian besar anggaran tersebut “Digarong” oleh oknum pejabat Bakesbangpol dan SKPD terkait bek- erjasama dengan pihak-pihak tertentu untuk me- muluskan pencairan tanpa memperhatikan keten- tuan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) dan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tentang pengelo- laan dan pengawasan penggunaan dana tersebut. Kelompok-kelompok penerima hibah diduga “Fiktif”, sejumlah kelompok penerima diorganisir oleh seorang oknum dengan memanipulasi pro- posal, kelompok dan nama-nama anggotanya. Ketua-ketua Kelompok fiktif tersebut diberikan fee atas kerjasamanya meminjamkan nama, KTP dan ntuk menjamin pengendalian masuknya beras impor ke Indonesia, Pemerintah melalui Menteri Perdagangan pada tahun 2008 telah mengeluarkan Surat Keputu- san No. 336/M-DAG/KEP/4/2008 yang me- netapkan PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor dan ekspor beras. Namun berdasarkan data dan informasi yang Skor miliki, pada tahun 2013 banyak beras impor yang masuk ke Indonesia tidak sesuai dengan jenis beras yang telah ditetapkan oleh Tim Pokja Per- berasan dan Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian, misalnya dari 25 ribu ton lebih realisasi impor beras Thai Hom Mali pada tahun 2013, hanya 5% yang benar-benar berjenis Thai Hom Mali dan 95% adalah beras wangi yang jenis dan kualitasnya berbeda. Lolosnya beras impor yang tidak sesuai den- gan rekomendasi itu masuk ke Indonesia karena telah mendapatkan laporan hasil survey dari PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia. Kuat dugaan hal itu terjadi karena PT Sucofin- do dan PT Surveyor Indonesia tidak menjalankan tugasnya dengan baik sebagai verifikator dan ditengarai ada oknum pejabat PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia melakukan “kongkalikong” dengan pihak pengusaha (Importir) dengan men- geluarkan laporan hasil survey meskipun beras yang akan diimpor tidak sesuai dengan Rekomen- dasi Kementerian Pertanian. Dugaan “kongkalikong” itu diperkuat biaya survey yang dilakukan PT Sucofindo dan PT Sur- veyor Indonesia ternyata dibayarkan dari pihak pengusaha (importir) yang dapat menimbulkan konflik kepentingan untuk meloloskan beras mi- lik importir. Terkait dugaan “kongkalikong” antara oknum pejabat PT Sucofindo bersama PT Surveyor dengan pihak pengusaha (Importir) beras itu, Skor telah meminta kofirmasi kepada PT Sucofindo bersama PT Surveyor namun hingga berita ini ditulis Skor belum mendapat jawaban atau klarifikasi dari PT Sucofindo maupun PT Surveyor Indonesia. ■Team/Skor-02. SKOR, Jakarta Carut marut dunia im- por beras di Indonesia yang ditandai banyaknya jenis beras yang masuk ke Indone- sia tidak sesuai dengan jenis beras yang telah ditetapkan oleh Tim Pokja Perberasan dan Rekomendasi yang dike- luarkan oleh Kementerian Pertanian khususnya pada periode tahun 2013. Hal itu diduga disebabkan ketidak- becusan PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia dalam menjalankan fungsinya seba- gai verifikator barang impor sebelum masuk ke Indonesia. tandatangan dalam memuluskan pencairan dana hibah. Salah seorang pejabat lingkup Bakesbangpol Jabar, Yaya Sunarya, SH. MM. saat dikonfirmasi mengatakan bahwa penyaluran Hibah dibawah tahun 2014 memang hanya memeriksa kelengka- pan administrasi dan tidak dilakukan pengawasan dan pengecekan kebenarannya di lapangan kar- ena tidak ada anggaran untuk itu, “siapa yang akan mengecek kalau anggaran untuk ke lapan- gan tidak ada” katanya seakan mengakui adanya potensi penyalahgunaan dana hibah waktu itu. Ditambahkan Yaya Sunarya, “Saya juga baru menjabat tahun ini (2014, red), jadi untuk lebih jelasnya silahkan menyurat secara resmi lang- sung ke Kepala Badan, jika ada kelompok yang ditemukan fiktif disebutkan nama dan alamatnya biar bisa langsung dicek datanya”, katanya men- yarankan. Dikonfirmasi melalui surat Korwil SKOR Jabar nomor 07/K/KJ-SKOR/XII/2014 tertanggal, 05 Desember 2014, Kepala Badan Kesbangpol belum memberikan tanggapan hingga berita ini ditulis. ■Danz/Rd.01 SKOR, Jawa Barat Ratusan Miliar Rupiah kucuran dana hibah Prov. Jawa Barat Tahun anggaran 2012/2013 kepada kelom- pok masyarakat dan organisasi yang pengelolaannya diatur dalam Pergub Jabar no. 55 Tahun 2011 kemudian diubah menjadi Pergub no. 31 Tahun 2012 tentang tata cara pengangga- ran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
  • 16. tarnya,’’ tegas Al Misbach Ramli kepa- da wartawan SKOR, belum lama ini di rumah salah satu warga di Kampung Bajo. Konflik warga di Pomalaa itu juga menjadi sorotan Lembaga Swadaya Masyakat (LSM) Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) melalui Direktur Eksekutif Daerah Sulawesi Tenggara, Kisran Makati yang menga- takan seharusnya pihak Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurah- an Dawi-dawi proaktif untuk menye- lesaikan konflik dengan tuntas dan memikirkan langkah-langkah lanju- tan pasca memediasi pasca bentrok beberapa bulan lalu. “Saya berharap pihak Pemerintah Kabupaten Kolaka melalui Kesbangpol KabupatenKolakamelakukanevaluasi peran Camat-Lurah di Pomalaa dalam menyelesaikan konflik antar wargan- ya yang sudah berlangsung beberapa bulan lamanya. Jika tidak bisa menye- lesaikan dan bertanggungjawab lebih baik dia meletakkan jabatannya,” tukas Kisran Makati yang dihubungi melalui saluran seluler, di Kendari pe- kan lalu. Pihak Walhi Sulawesi Tenggara mengaku banyak mendapat infor- masi terkait konflik warga itu, dan berjanji akan membentuk tim inves- tigasi sekaligus melakukan advokasi terhadap persoalan tersebut. “Dalam waktu dekat ini, kami akan turun ke lokasi kejadian untuk mencari fakta yang lebih lengkap untuk kami jadi- kan bahan laporan ke Jakarta. Dan kami juga berharapa kepada pihak aparat keamanan untuk memberikan jaminan keamanan kepada warga dan mencari solusinya bukan me- nyudutkan satu pihak yang bertikai. Apalagi saya mendapat bocoran ske- nario bahwa diduga ada salah satu oknum aparat yang ikut bermain di konflik ini. Untuk itu perlu ada klari- fikasi dari aparat yang diduga terlibat bermain.’’ pungkasnya. ■Korwilsultra/S-10/Skor 02. 16 www.skornews.comEdisi ke-28/Tahun IV/Januari 2015 eski tidak ada korban jiwa, bentrokan itu sangat meresahkan warga yang bermu- kim di sekitar lokasi kejadian, lantaran saat bentrokan ter- jadi bersamaan dengan jatah pemad- aman lampu secara bergilir dan adan- ya suara letusan bom molotov sejenis bom ikan yang digunakan warga yang bertikai. Bahkan salah seorang aparat kepolisian dari Polsek Pomalaa nyaris terkena bom ikan yang me- ledak di pemukiman padat penduduk itu. Langkah cepat dari pihak aparat Polsek Pomalaa pun dilakukan dengan meminta bantuan pengamanan dari Kodim 1412 Kolaka. Untuk mengh- entikan bentrokan antar warga itu aparat kepolisian terpaksa mengelu- arkan tembakan peringatan. Lalu apa dan dari mana pemicu bentrok antar warga yang disinyalir sarat dengan muatan kepentingan untuk menguasai lahan pemukiman masyarakat yang bernilai jual meng- giurkan itu? Dari penelusuran tim wartawan SKOR di lokasi kejadian, terungkap kejadian itu dipicu dendam lama dari keluarga Iksan (18), korban yang di- tikam beberapa bulan lalu oleh salah satu warga yang diduga masih kera- bat salah seorang warga di Kampung Bajo, Kelurahan Dawi-dawi. Meski korban tidak kehilangan nyawa, namun hingga kini masih menyimpan dendam terhadap pelaku yang melarikan diri usai menikam korban dan belum tertangkap hingga kini. “Sebenarnya pelakunya bukan orang sini, dia tinggal di Kolaka. Han- ya memang ada keluarganya yang tinggal di sini,’’ ungkap warga yang enggan disebutkan identitasnya. Kapolsek Pomalaa, Iptu Ardy Yusuf SE di lokasi kejadian mengungkap- kan, penyisiran rumah warga sebagai upaya meminimalisir bentrok yang ditakutkan akan berulang kembali. “Kita menemukan barang bukti dan sementara ini kita amankan dulu un- tuk menghentikan bentrok susulan,” ujarnya kepada SKOR. Kejadian ini mendapat perhatian seriusdarisejumlahtokohmasyarakat di Kabupaten Kolaka. Salah satunya, Sudirman, Anggota DPRD Kolaka dari Partai Gerindra mengungkapkan ke- jadian ini harus diselesaikan secara tuntas dan melibatkan semua pihak yang ada di jajaran Pemerintahan Ke- camatan Pomalaa. “Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Pomalaa-Watubangga, peristiwa ini jangan terulang kem- bali. Untuk itu, saya berharap semua pihak untuk menahan diri agar tidak melakukan tindakan yang bisa mem- perkeruh situasi. Kemudian perlu ada proses mediasi sekaligus mencari akar masalah ini,” ungkap Sudirman saat di lokasi kejadian. Menurutnya, konflik ini harus ditangani secara serius oleh semua pihak yang terkait. “Karena saya me- lihat di balik bentrok antar warga Kampung Bajo-Majauleng terindikasi adanya konflik kepentingan kelom- pok tertentu yang ingin menguasai lahan pemukiman warga yang kini dimiliki oleh warga dari Kampung Bajo,” tambahnya. Pernyataan Sudirman ini, nam- paknya ada benarnya, karena di loka- si bentrok itu memang sementara dibangun pelabuhan kontainer, jalan fly over yang menghubungkan jalan by pass Kolaka-Pomalaa dan Lokasi Pasar yang sementara dalam tahap penyelesaian. “Nilai jual dan konvensasi tanah yang ada di Kampung Bajo nantinya akan berlipat-lipat kali nilainya. Dan itu sudah menjadi rahasia umum dalam konflik agraria di Indonesia, selalu saja ada yang memanfaatkan konflik antar warga untuk menguasai lahan tersebut,” jelas Sudirman yang dikenal sebagai tokoh masyarakat di daerah tersebut. Sementara itu, Ketua Kerukunan Masyarakat Bajo Kabupaten Kolaka, Al Misbach Ramli mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan per- temuan dengan pihak Kepolisian di Pomalaa, dan meminta jaminan keamanan kepada warga di Kampung Bajo agar tidak dijadikan ‘kambing hi- tam’ dalam bentrokan tersebut. Misbach juga menyayangkan adanya pihak-pihak yang ingin mem- perkeruh suasana dengan menyebut- kan bentrokan yang terjadi adalah bentrokan antar suku. “Saya sangat menyesalkan adanya pihak-pihak tertentu yang menjadi provokator dalam bentrokan antar warga tersebut dengan mengatakan, ini konflik antar Suku Bajo dengan Suku Bugis. Ini tidak benar, karena saya mengenal karakter masyarakat yang ada di Kampung Bajo,” pa- parnya. Lebih lanjut Misbach meminta agar konflik itu tidak dimuati dengan kepentingan-kepentingan lain, se- lain untuk menyelesaikan persoalan ini. “Yang kita inginkan adalah agar masyarakat di Kampung Bajo dapat hidup tentram dan damai berdamp- ingan dengan masyarakat di seki- SKOR, Kolaka-Sultra Bentrok antar warga terjadi di wilayah pesisir pantai Dawi-dawi Kelu- rahan Dawi-dawi, Keca- matan Pomalaa, Kolaka, Sulawesi Tenggara pada sabtu (6/12) malam lalu. Kedua kelompok warga yang bertikai berasal dari Kampung Bajo dan Jalan Majaluleng Kelurahan Dawi-dawi.
  • 17. 17 www.skornews.comEdisi ke-28/Tahun IV/Januari 2015 ugaan penipuan STKIP Arastamar itu dengan melaksanakan kegiatan akademik tanpa legalitas yang jelas bahkan diduga tidak mempunyai legalitas hukum yang sah sebagai sebuah institusi penyelenggara pendidikan. Lebih memprihatinkan lagi lemahnya pengawasan pada sektor Pendidikan Tinggi di Direktorat Jendral (Ditjen) Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) RI, bahkan kuat dugaan adanya oknum Kemendiknas yang “memback up” STKIP Arastamar. Hal itu diketahui setelah M. Jamsik, SH, selaku kuasa hukum YBSI, yang menyampaikan permohonan pembatalan izin pendirian STKIP Arastamar di Kota Tangerang kepada Ditjen Dikti dengan nomor surat, S/026/TL-YBSI/VII/2014, dengan melampirkan akta pernyataan keputusan rapat pembina YBSI, pada, Jum’at, 18/07/2014, setelah seluruh pengurus dan pengawas serta pembina menyetuji atas pembubaran payung hukum YBSI, pada 18/03/2014 lalu. Menurut informasi yang dihimpun Skor dari warga sekitar kampus arastamar diketahui bahwa penyelenggaraan kampus tersebut banyak menuai permasalahan, sehingga terjadinya aksi demo warga terhadap kampus STKIP Arastamar. Selain itu, pada tembok depan gerbang kampus juga terlihat papan penyegelan bangunan yang berwarna merah dari Dinas Tata Kota (Distako) Kota Tangerang. Namun anehnya ketika dikonfirmasikan kepada Dinas Tata Kota, Kota Tangerang, melalui Sekertaris Dinas, Rudi mengatakan, keberadaan kampus STKIP Arastamar di wilayah tersebut tidak diketahui sama sekali, “kalau memang betul nanti kami akan tinjau lokasinya dulu pak, kalau memang betul.”ujarnya. Bukan hanya Dinas Tata Kota yang tidak mengetahui keberadaan Kampus tersebut, Humas Pemerintah Kota Tangerang sebagai penyambung lidah Pemkot Tangerang sendiripun juga tidak mengetahui, “nanti kita crosschekduluyakedinaspendidikan, karena kita juga baru tahu, nanti saya sampaikan ke Assisten satu.”ungkap Rudi yang mengaku dari Humas Kota Tangerang. Dalam perizinannya, STKIP Arastamar mengaku hanya memiliki 95 peserta didik, namun keterangan yang di dapat tim SKOR dari beberapa mahasiswa di sekitaran kampus menyatakan, saat ini kegiatan kampus terus berlangsung dan masih melakukan perekrutan mahasiswa dan mahasiswi dari berbagai daerah, khususnya di wilayah Indonesia bagian Timur. “iya bang, saya disini baru tiga bulan, saya sendiri mengambil jurusan keguruan. Jumlah yang belajar disini lebih kurang seribu orang, kalau saya sendiri mahasiswa baru disini.”pungkas salah seorang mahasiswa STKIP Arastamar kepada Skor. Sedangkan sebelumnya saat dikonfirmasi, Kopertis Wilayah IV, Bandung, sebagai pengawas, pengendalian dan pembina STKIP Arastamar, melalui Kepala Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mengakui keberadaan Skor, Polman-Sulbar Salah satu siswa Madrasah Aliah Negri Lampa beberapa waktu yang lalu berangkat ke Jawa un- tuk mendapatkan pembinaan khusus. Siswa yang mengikuti pembinaan khusus itu adalah siswa yang masuk kategori berprestasi setelah menjuarai lomba Sains di ju- rusannya. Hal itu disampaikan Kepala Seko- lah Madrasah Aliah Negeri Lampa, Marzuki, S. Ag M. Pd kepada Skor beberapa waktu yang lalu. “Siswa yang berangkat ke jawa ini meraih prestasi yang sangat luar biasa,mendapatkan undangan khusus ke jawa dalam rangka pem- binaan siswa yang dianggap cakep dan pintar maka selayaknya pula siswa tersebut berangkat un- tuk memenuhi undangan” Ujarnya Marzuki mengaku sering memberikan motivasi kepada siswanya agar terus belajar dan bertanggung jawab sehing- ga bisa berprestasi demi kesuksesan pada masa yang akan datang. “Saya selalu menyarangkan dan berpesan pada muridnya bahwa sebagai siswa tentu ada rasa tanggung jawabnya un- tuk giat dan rajin belajar dengan ilmu yang engkau dapatkan tentu kalian juga akan mendapatkan kesuksesan dimasa-masa yang akan datang sampai kejenjang pendidikan S1 maupun S2 itu harapan kami semua sebagai guru pendidik”sebutnya Selain kepada siswa, Marzuki juga berpesan kepada para guru yang mengajar di Madrasah Aliah Negri Lampa agar se- mua harus mengajar secara professional dengan mematuhi standar aturan yang diterapkan disekolah. “saya juga himbau dan mengingatkan sama teman-teman guru disekolah bahwa mari kita bekerjasama yang baik ja- lin kekompakan dengan harapan yang positif, buang pikiran- pikiran negatif agar akses mutuh pendidikan kita disekolah berjalan dengan baik, karna siapa lagi kalau bukan kita” harapnya. Lebih jauh Marzuki memaparkan standarisasi pelajaran di Man Lampa yang sangat luar biasa dan sudah tidak terhitung lagi lulusan siswa/siswi Man lampa yang telah meraih kesuk- sesan ada yang sudah jadi Dokter, Dosen, Polisi, dan Anggota TNI bahkan pengusaha yang sukses. ■Ariefuddin H/Skor-02. SKOR, Kota Tangerang Lagi-lagi dunia pendidikan Indonesia tercoreng akibat tindakan penipuan yang diduga dilakukan lembaga pen- didikan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Arastamar yang melaksanakan kegiatan akade- miknya di jalan Daan Mogot KM 18, Kel. Kebon Besar, Kec. Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten. tempat kegiatan belajar dan mengajar STKIP Arastamar yang berada di tengah-tengah kawasan Industri, bukanlah tempat yang memenuhi Standart Nasional Pendidikan Perguruan Tinggi karena dikhawatirkan akan mengganggu kesehatan para Mahasiswa. Namun anehnya, Kopertis Wilayah IV sendiri belum mengetahui, jika Legalitas STKIP Arastamar telah di hapus dari pangkalan data perguruan tinggi. Bukan hanya itu, Kopertis Wilayah IV juga tidak mengetahui YBSIsebagaipayunghukumdariSTKIP Arastamar sendiri telah dibubarkan. “kalau memang benar YBSI telah di bubarkan, berarti legalitas STKIP Arastamar harus di pertanyakan, dan segera di laporkan ke Dirjen Dikti, agar kegiatan kampus segera di hentikan.”ungkap Kabid Kelembagaan danSistemInformasiKopertisWilayah IV Bandung kepada Skor. ■ Alfi
  • 18. 18 www.skornews.comEdisi ke-28/Tahun IV/Januari 2015 ang menarik dalam up- acara peringatan ulang tahun kali ini pihak man- agement Damri me- nampilkan Video confer- ence Sebagai sarana komunikasi jarak jauh digital dengan 3 (tiga) Kantor Ca- bang yakni Surabaya, Pontianak dan Jakarta. Selain itu juga ditampilkan Lima unit bus baru berbahan bakar gas (BBG) yang akan melayani angku- tan Khusus Bandara Soekarno-Hatta. Satu unit truk pengisi Crude Natural Gas (CNG), bahan bakar gas yang di- gunakan, juga dipamerkan. Dalam kesempatan tersebut terdapat dua unit bus kinglong (bus dengan jum- lah 10 roda), dua unit Golden Dragon dan satu unit Yutong. Sementara PT. Indo Dongfeng Motor selaku importer bus ini membawa satu unit bus kota dengan panjang 10 meter dan tractor head berbahan bakar gas. Acara peringatan juga dimeriah- kan dengan berbagai hiburan musik, pemberian hadiah untuk pemenang kategori olah raga, pemberian hadiah pada karyawan teladan juga dimeri- ahkan dengan undian Door Price. Ada pula beberapa kegiatan yang telah digelar sebelumnya, diantaran- ya go green, bakti sosial dan family gathering di Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Dalam sambutannya, Direktur Uta- ma Perum DAMRI, Ir. H. Agus Suher- man Subrata, MBA, mengemukakan tahun ini DAMRI Meraih beberapa penghargaan diantaranya Penghar- gaan Info Bank BUMN Award 2014 yang mana pada tahun sebelumnya berada diperingkat ke 48 kemudian naik ke peringkat 13 pada tahun 2014 ini. Selain itu juga Damri merupakan kategori BUMN transportasi darat ter- baik. Menduduki peringkat ke-13 dari 122 BUMN di Indonesia, merupakan hasil dari kerja keras seluruh jajaran DAMRI, termasuk Pegawai, Dewan Pengawas, dan Direksi, serta didu- kung oleh Stake holder. Selain itu Ir. H. Agus suherman Subrata, MBA juga menuturkan untuk total laba tahun ini ditargetkan men- capai Rp.93 Miliar. “Kami optimistis dapat melebihi target yakni dapat dia-tas Rp.100 Miliar” . Ujarnya. Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum DAMRI, mem- berikan kabar gembira menyangkut kesejahteraan pegawai. Gaji pokok dan Jaminan Hari Tua (JHT) naik 15 persen. Selain itu, masih ada bonus yang jumlahnya sama alias rata un- tuk seluruh pegawai, termasuk ekse- kutif. Dengan kenaikan kesejahteraan tersebut, diharapkan menjadi bagian dari pembakar semangat bagi selu- ruh pegawai untuk bekerja lebih baik, produktif dan profesional. “Kita harus bekerja keras, cerdas, ikhlas dan tuntas sehingga kinerja DAMRI menjadi lebih hebat lagi. Pada gilirannya, kesejahteraan pegawai akan terus ditingkatkan,” tegasnya. Pada waktu yang bersamaan awak media dari Skor menemui salah satu dari sekian banyak karyawan yang te- lah bertahun – tahun menjadi penge- mudi bus Damri khususnya trayek Jakarta – Lampung, yaitu Bastari Ru- din (51) bapak dari 5 putra dan putri ini mulai bekerja pada tahun 1994 – 2014, hingga pada 25 November 2014 beberapa pekan lalu Bastari menda- patkan penghargaan sebagai penge- mudi teladan. Namun tidak hanya Bastari saja yang mendapatkan penghargaan tersebut, diantaranya Komarudin se- bagai tehnisi, Sugiami sebagai Staff Karyawan terbaik, Tamrin dan Impul Anwar keduannya sebagai kondektur yang sudah 15 tahun di Damri, dan masih banyak yang lainnya. General Manager Perum Damri Lampung Menghimbau Para Staffnya Untuk Tidak Melupakan Sejarah Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Damri yang ke – 68 ternyata Perum Damri Perwakilan Lampung memiliki acara yang tidak kalah menariknya dari Perum Damri Pusat. Berbagai program acara diseleng- garakan untuk mengibur para kary- awan dan masyarakat setempat khususnya di seputaran kantor ca- bang Damri Raja Basah, Lampung. SKOR, Jakarta Upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) DAMRI yang Ke-68 tahun 2014 yang diselenggarakan oleh Pe- rum DAMRI, secara serempak dirayakan diseluruh Kan- tor Cabang di masing-masing Divisi Regional. Antara lain untuk wilayah DKI Jakarta dan Kantor Pusat di- pusatkan di Pool Kemayoran dengan Inspektur Upacara Direktur Utama Perum DAMRI. Rabu (25/11). Ragam acara yang diselenggara- kan oleh pengurus Damri Provinsi Lampung tersebut beberapa dian- taranya adalah lomba Bola Volley dan Jalan Sehat. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan sosial seperti, donor darah, pemberian santunan kepada anak yatim dan masyarakat kurang mampu disekitar kantor damri. Dalam kesempatan tersebut Yulianto sebagai General Manager Damri Lampung kembali mengin- gatkan kepada para karyawan untuk tidak melupakan sejarah yang mem- buat Damri menjadi seperti yang kita lihat saat ini, yang mana pada tahun sebelumnya berada di-peringkat ke 48 kemudian naik ke peringkat 13 pada tahun 2014. Yulianto sangat mengapresiasi ke- pada karyawan yang sudah pensiun maupun yang telah tiada, karena ten- tunya dengan peran merekalah yang membuat damri berulang kali menda- patkan penghargaan dari BUMN Award 2014. ■Alex
  • 19. 19 www.skornews.comEdisi ke-28/Tahun IV/Januari 2015 Rakyat setempat merasa berhak melakukan penambangan karena min- yak tersebut berasal dari kandungan bumi Muba, sementara hasil tambang mereka (Masyarakat,red) juga dinikma- ti para “cukong” dan kelompok tertentu bahkan diduga ada oknum aparat ikut menikmati. Dari pantauan skornews.com dan informasi dari masyarakat, para pe- main minyak hasil penyulingan rakyat tersebut sepertinya telah terkoordinir, diduga terdapat oknum pejabat ikut membekingi sehingga menjadi satu “lingkaran syetan”, “Masyarakatpenambangyangmenja- di “kambing hitam” (dipersalahkan,red), kebakaran dimana-mana, korban jiwa. Aparat selalu menyalahkan rakyat se- mentara pemerintah belum ada yang peduli. Perputaran Rupiah di Muba terus mengalir keluar dengan jumlah Milyaran/hari,” kata Ketua Aliansi LSM Kabupaten Muba, Drs. M. Nuh Soleh saat ditemui skornews.com di kedia- mannya. Ditambahkan Nuh Soleh, “terda- pat ribuan aktivitas mata bor dengan hasilnya Miliaran/hari, angka ini bah- kan lebih besar dari nilai yang selalu diperjuangkan Pemkab Muba seperti Suban IV. sementara, kita sudah memi- liki Kilang Muba yang selama ini belum difungsikan, kalau alasan legalitas hu- kum, itu bukan menjadi alasan karena di daerah lain ada penambang minyak secara tradisional yang dibina oleh Pe- merintah, kita sangat prihatin dengan keadaan masyarakat penambang min- yak Muba”, terangnya. “Mendukung apa yang dijelaskan oleh Kompolnas karena bagaimanapun juga minyak dari hasil penyulingan secara tradisional itu adalah hasil dari bumi Muba dan jika dikelolah secara se- rius dan sesuai dengan prosedur, akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Masyarakat sangat terto- long dengan adanya usaha pengeboran tersebut”, sarannya. Lebih lanjut, Aktivis yang terkenal vokal ini mengatakan, “seharusnya pemerintah Kab. Muba cepat tang- gap terkait penambangan minyak se- cara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat muba sebelum menimbul- kan lebih banyak korban, agar penam- bang diinventarisir dan duduk bersama serta dilakukan pembinaan. “Selaku Rakyat muba, saya sangat prihatin dengan banyaknya kejadian hingga menelan korban, jika pemer- intah bersama DPRD duduk bersama, saya yakin para penambang dan hasil tambang akan memuaskan, bukan me- muaskan para tengkulak yang ingin memperkaya diri sendiri. “Minyak itu adalah kekayaan alam bumi Muba yang hasilnya mestinya dinikmati oleh masyarakat Muba, bu- kan pihak-pihak tertentu yang ingin mencari keuntungan secara pribadi atau kelompok”, ungkap Nuh Soleh. Sebagaimana dikatakan Komisioner Kompolnas, Drs. Edi Saputra Hasibuan dan Dr. Hamidah Abdurahman SH. MH. Saat berkunjung ke Musi Banyuasin be- lum lama ini, dalam kunjungan terse- but Kompolnas meninjau barang bukti penangkapan di Polres Muba terkait penanganan BBM di laut, temasuk pe- nambang minyak liar (illegal drilling). Menurut Drs. Edi Saputra Hasibuan, Kunjungannya ke Kabupaten Musi Banyuasin untuk memantau terkait banyaknya pengaduan tentang penam- bangan minyak liar (illegal drilling). “Se- mestinya masyarakat yang melakukan penambangan itu harus diperhatikan oleh kementrian terkait serta diberi izin sebab mereka yang mengelola ladang minyak itu sampai saat ini be- lum ada perhatian dari pemerintah pusat”, Jelasnya. Ditambahkan, “kalau di tempat lain bisa diberi izin, kenapa di sini dibeda- kan, hasil pantauan kami ini nanti se- bagai masukan dan koordinasi dengan pihak Kementrian agar para penam- bang itu dapat dibina dan hasil tam- bang yang mereka peroleh bisa dita- mpung pemerintah, terutama pihak Pertamina”. Ujarnya. Menurut Ketua DPC PDI Perjuangan Muba yang juga wakil bupati Muba, Beni Hernedi, “persoalan pengelolaan minyak yang dilakukan masyarakat se- cara tradisional dan menimbulkan ban- yak korban, mengundang keprihatinan banyak pihak, hal itu pun telah diba- has dalam Rapat Kerja Nasional (Rak- ernas) IV PDI Perjuangan yang dibuka langsung oleh Ketua Umum, Megawati Soekarno Putri di Marina Convention Kota Semarang, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. “Kita sebagai salah satu utusan peserta Rakernas IV PDI Perjuangan membawa isu dan aspirasi diantaranya menyampaikan soal perlunya pemer- intahan Jokowi agar memperhatikan dan melakukan pembenahan di sektor Migas dan Minerba, salah satunya di Kabupaten Muba,” ujar Ketua DPC PDI Perjuangan Muba, Beni Hernedi. ■Yudi Febriansyah Skor, Muba-Sumsel Permasalahan pe- nambang minyak tradis- ional di Kabupaten Musi Banyuasin, Prov. Sumsel perlu perhatian serius dari Pemerintah dan DPRD, sehingga tidak menimbul- kan kontroversi dan salah pengertian di kalangan masyarakat untuk mence- gah terjadinya konflik. SKOR, Sulawesi Utara Nelayan Sulut mengeluh atas diter- bitkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 57 Tahun 2014 yang kemudian dipertegas dengan Per- aturan Menteri RI No. 58 Tahun 2014 yang berkaitan dengan transhipment/ alih muatan yang sudah tidak diperbo- lehkan. Forum Nelayan Bersatu Sulawesi Utara mendatangi Kantor DPRD Kota Bitung pada Rabu, (02/12/ 14) dan me- nyuarakan aspirasi mereka menolak ke- bijakan Menteri Kelautan, Susi Fudjias- tuti yang dinilai merugikan mereka. “Dampak dari aturan itu sangat mer- ugikan nelayan tradisional dan anak buah kapal yang juga berimbas pada terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran”, ujar Defri Sagune dalam orasinya. Beberapa lama menyampaikan orasinya, sejumlah perwakilan nelayan akhirnya di- terima oleh Wakil Ketua DPRD Kota Bitung, Ir. Maurits Mantri didampingi sejumlah Ang- gota DPRD Kota Bitung diantaranya, Super- man Gumolung, Nabsar Badoa, Habriyanto Achmad, Frangky Julianto, Ronny Boham, S.Sos, Anthonius Supit, Juliawati Suawa, Luther Lorameng, Erwin Wurangian, Faisal Zulkarnain dan Tonny Yunus. Perwakilan forum nelayan adalah Rudy Walukow (AKPN Sulut), Djefry Sagune HIP- KEN Bitung), Deky Sompotan (ASPENAT Bi- tung) dan Juli Takaliuang (KNTI Sulut). Anggota Dewan Bitung berjanji akan menindaklanjuti aspirasi nelayan tersebut dengan rapat intern DPRD usai demo dan segera membentuk tim untuk penyelesaian permasalahan itu secepatnya. ■Arham
  • 20. 20 www.skornews.comEdisi ke-28/Tahun IV/Januari 2015 egiatan yang digagas Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bitung yang dibuka oleh Walikota Bitung, Hanny Sondakh ini dimaksudkan sebagai ajang sosialisasi HAB Kemenag RI agar lebih diketahui oleh masyarakat. Dalam sambutannya, Hanny Sondakh menyampaikan apresiasi atas seman- gat ikhlas beramal yang menjadi per- ekat kuat dalam institusi Kemenag dan menjadi energi spritual dan san- gat vital bagi segenap jajaran Kemen- terian Agama dalam upaya mewujud- kan visi dan misi serta melaksanakan berbagai program pembangunan dan bentuk pelayanan kepada masyarakat. "Makna HAB adalah perenun- gan kembali dalam upaya peningka- tan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama serta beru- saha mewujudkan program utama Kementerian Agama, di mana salah satu yang terpenting adalah mening- katkan tata kelola pemerintahan yang baik," tutur Sondakh. Pada kesempatan itu, Sondakh juga melepas peserta Jalan Sehat dengan mengambil rute di lapangan kantor Walikota dan kembali finish di tempat yang sama, kemudian disusul dengan Senam Jantung Sehat yang diikuti ribuan siswa siswi serta guru dari berbagai madrasah dan sekolah Kristen dan Katolik se-Kota Bitung. Kepala Kantor KementerianAgama Kota Bitung, Drs. H. Ulyas Taha, MPd.I mengatakan, kegiatan ini dilaksana- kan sebagai salah satu cara menjalin kebersamaan antar pemeluk agama demi terciptanya kehidupan yang ru- kun dan damai, jelas Ulyas Taha. MTsN dan MA Yaspib Semarakkan HAB Rombongan Madrasah Tsanawi- yah (MTs) Negeri Bitung turut serta menyemarakkan kegiatan pencanan- gan HAB dipimpin Kepala Madrasah, Hasan D. Paransa, S.Pd. M.Pd. ditemui SKOR di sela-sela acara, Hasan D. Paransa menuturkan, sesuai dengan SKOR, MUBA-Sumsel ewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) pe- riode 2014-2019 telah mengesahkan peraturan tata tertib dan kode etik DPRD melalui rapat Ra- pat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Islan Hanura ST MT, Darwin AH, dan Aidil Fitri, di ru- ang rapat DPRD Kabupaten Muba, Senin (8/12) lalu. Rapat Paripurna dengan agenda pembahasan dan penandatanganan pengesahan peraturan tata tertib dan kode etik DPRD itu tanpa dihadiri Ket- ua DPRD dan Bupati Muba. Dari pantauan Skor di gedung DPRD Muba, Rapat paripurna yang berlangsung tertib dan lancer itu han- ya dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Islan Hanura ST MT, Darwin AH, dan Aidil Fitri, kemudian dari pihak ekse- kutif hadir Wakil Bupati Muba Beni Hernedi, Sekda Muba, para Asisten, perwakilan pimpinan FKPD dan SKPD jajaran Pemkab Muba. Sebelumnya pembahasan dan pengesahan peraturan tata tertib dan kode etik anggota DPRD kabupaten Muba telah dibahas secara bersama- sama per pasal oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Muba, dan akhirnya disetujui dan disahkan hari ini. Sekretaris DPRD Kabupaten Muba, Drs H M Sayuti Msi menyampaikan rancangan keputusan peraturan tata tertib dan kode etik anggota DPRD Kabupaten Muba yang telah disusun dan disepakati oleh anggota DPRD Muba. Menurut Sayuti, materi peraturan tata tertib yang dibahas menyangkut tentang kedudukan, susunan tugas, fungsi dan wewenang, hak dan kewa- jiban serta kode etik, sanksi dan laran- gan serta alat kelengkapan dewan. “ Kita bersyukur peraturan tata tertib DPRD akhirnya disyahkan,”jelasnya. Ditambahkannya, percepatan pembahasan tatib ini dilakukan untuk percepatan pembentukan pimpinan defenitif dan penyusunan alat keleng- kapan dewan. Kalau tata tertib cepat disahkan maka otomatis alat keleng- kapan segera terbentuk, ujarnya. Rapat Paripurna tanpa kehadiran Ketua DPRD dan Bupati Muba itu mendapat sorotan dari salah seorang tokoh Aliansi LSM Kabupaten Muba Drs. M Nuh Soleh yang ikut mengama- ti jalannya persidangan. Diakui baru pertama kali menyak- sikan rapat paripurna yang hanya dihadiri oleh para wakil baik itu leg- islative maupun eksekutif. Hal itu menurut Soleh kurang elok karena ra- pat itu memutuskan hal yang sifatnya mendasar untuk keberlangsungan ki- nerja DPRD mendatang. “Saya baru kali ini menyaksikan sidang paripurna yang dilakukan oleh DPRD Kab Muba, karena yang hadir dalam rapat tersebut hanya wakil- wakil saja, bahkan dari pihak ekse- kutif yang hadir wakil bupati, bukan bupati." ungkapnya. ■Yudi Febriansyah/Skor-02. tema “bekerja dengan ikhlas, mem- bangun kebersamaan dan memperko- koh NKRI”, maka lewat kegiatan ini, MTsN Bitung sebagai Madrasah Neg- eri Tsanawiyah satu satunya di Kota Bitung selalu berusaha tampil terde- pan menjadi etalase pendidikan ber- basis keagamaan dan tetap menjaga kualitas sebagai institusi pendidikan di Kota multi dimensi ini,” terangnya. Madrasah Aliyah (MA) Yaspib ber- sama sekolah lainnya juga ikut me- meriahkan kegiatan tersebut, rom- bongan dipimpin oleh Drs. H. Sudarto Katidjo, MPd.I. MA Yaspib sampai saat ini terus berjuang untuk menjadi Ma- drasah Negeri dan sejak kepemimpi- nan H. Sudarto Katidjo, perjuangan terus didengungkan. Seperti disuarakan Master of Cer- emony (MC), “tahun depan, MAYaspib akan menjadi MANegeri di Kota Caka- lang sama seperti MTs Negeri Bitung yang juga belum lama berubah sta- tus menjadi sekolah negeri. Sekolah ini dikenal karena telah menerapkan sholat dhuha sebelum proses belajar mengajar dimulai. "Sholat dhuha kita lakukan sebelum masuk kelas," jelas Katidjo. ■Arham Licin SKOR, Bitung-Sulut Kegiatan Pencanangan Hari Amal Bhakti (HAB) Kementerian Agama RI ke-69 tingkat Kota Bitung tahun 2014 yang dilaksanakan, Jum’at, (14/11) lalu di Lapangan Kantor Wa- likota Bitung, acara dihadiri ribuan peserta dari unsur pelajar, pengurus ormas keagamaan, tokoh agama serta para partisipan.
  • 21. 21 www.skornews.comEdisi ke-28/Tahun IV/Januari 2015 etelah kasus Video Tron dan Delapan Unit Lift yang gen- car diberitakan SKOR sebe- lum “aktornya dikandang- kan” pihak Kejaksaan. Tahun anggaran 2013, Kementerian Koperasi dan UKM menghabiskan sekitar Rp 170 Miliar anggaran biaya langsung non personil (BLNP) pengadaan jasa konsultan yang dilakukan dengan cara pelelangan umum melalui e-pro- curement prakualifikasi pada Pokja, ULP masing-masing Deputi seba- gaimana diatur dalam Peraturan Men- kop UKM No. 60/KEP/M.KUKM/ XJI/2012 tanggal 27 Desember 2012. Diduga, Miliaran penggunaan dana BLNP kembali dimanipulasi per- tanggungjawabannya oleh oknum pe- jabat pada deputi terkait bekerjasama dengan pihak ketiga yang menggu- nakan uang Negara tanpa bukti pen- geluaraan riil seperti pada sosialisasi UU, penyusunan grand design, temu konsultan, penyusunan SOP, sejumlah pelatihan, bermacam diklat dan bimb- ingan atau konsultansi. Penggunaan anggaran yang berpotensi dimanipu- lasi adalah pada belanja bahan, ako- modasi dan konsumsi. Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Kabag Humas KUKM, Syahrul mem- inta untuk mengirimkan surat kon- firmasi. “permintaan saudara untuk wawancara sudah saya sampaikan, Deputi terkait meminta konfirmasi melaluli surat”, Kata Kabag Humas. Sesuai undang-undang yang mengatur tentang penggunaan dan bahwa Biaya Langsung Non Personil SKOR, Jakarta Penyalahgunaan penggunaan anggaran pengadaan ba- rang dan jasa pemerintah pada semua lini baik pusat mau- pun daerah sepertinya sudah mejadi “lahan empuk para koruptor”. Tindakan tegas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Koruptor, tidak efektif mampu menekan pelang- garan atas ketentuan yang telah diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa. yang dapat diganti adalah biaya yang sebenarnya dikeluarkan penye- dia untuk pengeluaranpengeluaran yang sesungguhnya at cost, seperti meliputi antara lain biaya pembelian ATK, sewa peralatan, perjalanan, pen- giriman dokumen, pengurusan surat izin, komunikasi, pencetakan laporan, biaya penyelenggaraan seminar. Karena waktu deadline terbit SKOR sehingga surat konfirmasi belum da- pat dikirim, tanggapan pihak kemen- terian KUKM akan dimuat pada edisi berikutnya. ■Doel/Red.01 nggaran kegiatan tersebut telah dibayarkan pihak BP3TI namun berdasarkan data dan informasi yang diterima redaksi Tabloid SKOR bahwa Penyedia jasa melakukan perjalanan dinas dan ako- modasi fiktif ke daerah-daerah di luar Jakarta yang berarti tujuan kegiatan un- tuk melakukan audit tidak terlaksana. Bahwa komponen biaya yang dike- luarkan pemerintah untuk membayar tenaga ahli dan tenaga pendukung juga diduga fiktif yakni, Fransiskus Anang Suryana (Tenaga Administrasi), Satu orang lokal Banten (Auditor), Yudistira (Auditor), Yoyo (Auditor), Dua orang lokal Bandung (Audi- tor) dan Satu orang lokal Papua (Auditor). Juga diduga fiktif penggunaan anggaran senilai Rp 1,8 Miliar lebih untuk biaya Tenaga Ahli dan Ten- aga Pendukung yaitu, ahli manajemen proyek, ahli komputer, ahli telematika, ahli programer, sekretaris, operator komputer, tenaga administrasi dan auditor. Demikian pula pada kegiatan lain dalam lingkup BP3TI, penggunaan anggaran event Apresiasi Kre- atifitas USO (AKUSO) di Makasar pada tahun 2013 senilai Rp 6,9 Miliar lebih, diduga biaya promosi dan sosialisasi pembelian spot di Me- dia Cetak dan TV Nasional, dimanipulasi. Dikonfirmasi terkait hal tesebut, pihak BP3TI melalui Sekretaris Pimpinan, Lulu belum memberikan tanggapan hingga berita ini ditulis. ■Alfi/Red.01 SKOR, Jakarta Biaya Perjalanan Dinas, Akomodasi dan Tenaga Ahli kegiatan Audit IT Sarana dan Prasarana program KPU/USO yang dilaksanakan oleh penyedia jasa dengan nilai kontrak lebih dari Rp 3 Miliar untuk menghasilkan laporan pada setiap proses pelaksanaan proyek-proyek yang dilaksanakan oleh BP3TI, Kementerian Kom- info pada tahun anggaran 2013.