SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 11
Salah Satu Syarat
Terbentuknya Negara
Pemerintah Yang Berdaulat
Sebagai sebuah organisasi, negara memiliki unsur-
unsur yang tidak dimiliki oleh organisasi
manapun yang ada dalam masyarakat.
Salah satu dari unsur-unsur negara tersebut
adalah
Pemerintah yang Berdaulat
Pemerintah yang berdaulat diperlukan sebagai
organisasi dan fungsi untuk melaksanakan
tugas-tugas negara.
Definisi Pemerintah
Secara harfiah, pemerintah berasal dari kata
perintah yang berarti perkataan yang bermaksud
menyuruh, atau berarti juga aba-aba atau
komando.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
pemerintah adalah sebuah sistem yang
menjalankan wewenang dan kekuasaan yang
mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik
suatu negara.
Pemerintah memiliki pengertian dalam arti
luas dan arti sempit.
Pemerintah dalam arti luas, yaitu lembaga yang
merupakan gabungan dari semua lembaga
kenegaraan atau gabungan seluruh alat kelengkapan
negarayang meliputi badan
legislatif, eksekutif, yudikatif.
Pemerintah dalam arti sempit, yaitu suatu badan
yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola
dan melaksanakan kebijakan negara, serta mengatur
jalannya suatu sistem pemerintahan.
Pemerintahan yang baik terdiri atas susunan
penyelenggara Negara seperti lembaga
eksekutif, legislative, yudikatif, dan lain
sebagainya untuk menyelenggarakan
kegiatan pemerintahan yang
berkedaulatan.
Definisi Kedaulatan
Kedaulatan atau Daulat
Daulah (Arab)
Kekuasaan atau Dinasti
Pemerintahan
Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang harus
dimiliki oleh negara.
Kedaulatan dapat dibedakan menjadi 2 macam :
Kadaulatan ke dalam (Internal Sovereignity)
adalah pemerintah berhak mengatur segala kepentingan
rakyatnya tanpa campur tangan negara lain.
Kedaulatan ke luar (External Sovereignity)
adalah pemerintah berhak melakukan kerja sama
dengan negara lain untuk kepentingan bangsa dan
negara.
Sifat-sifat Kedaulatan:
Asli Kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan
lain yang lebih tinggi
Permanen Kekuasaan itu tetap ada selama
negara itu masih berdiri
Bulat Kekuasaan itu merupakan satu-satunya
kekuasaan tertinggi dalam suatu negara
Tidak Terbatas Kekuasaan itu tidak dibatasi oleh
kekuasaan lain
Definisi Pemerintah
yang BerdaulatPemerintah yang berdaulat adalah lembaga yang
memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengatur kehidupan
rakyatnya yang harus dihormati dan ditaati oleh seluruh
rakyatnya.
Kedaulatan ke dalam Pemerintah artinya pemerintah
memiliki kekuasaan untuk ditaati oleh rakyatnya.
Kedaulatan ke luar Pemerintah artinya pemerintah
mampu untuk mempertahankan diri dari serangan
negara lain.
Thank You

Oleh:
N. Nisa Ul Khairani K. F.
Wiwit Maryadi

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIA
Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIATugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIA
Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIAmeikaa
 
Demokrasi dalam islam
Demokrasi dalam islamDemokrasi dalam islam
Demokrasi dalam islamkanoalghifari
 
HAM dan Pelaksanaannya Di Indonesia
HAM dan Pelaksanaannya Di IndonesiaHAM dan Pelaksanaannya Di Indonesia
HAM dan Pelaksanaannya Di IndonesiaPT Lion Air
 
Laporan Kunjungan Museum Ronggowarsito
Laporan Kunjungan Museum RonggowarsitoLaporan Kunjungan Museum Ronggowarsito
Laporan Kunjungan Museum RonggowarsitoDiah Dwi Ammarwati
 
Penegakan Hukum yang Berkeadilan
Penegakan Hukum yang BerkeadilanPenegakan Hukum yang Berkeadilan
Penegakan Hukum yang BerkeadilanRatri nia
 
Pancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem EtikaPancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem EtikaFair Nurfachrizi
 
Akhlak, Moral, dan Etika dalam Islam
Akhlak, Moral, dan Etika dalam IslamAkhlak, Moral, dan Etika dalam Islam
Akhlak, Moral, dan Etika dalam IslamNovita Widianingsih
 
Bedah Soal Kewarganegaraan
Bedah Soal KewarganegaraanBedah Soal Kewarganegaraan
Bedah Soal KewarganegaraanRico Afrinando
 
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945 Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945 Lela Warni
 
Pengantar Kewarganegaraan PPT
Pengantar Kewarganegaraan PPT Pengantar Kewarganegaraan PPT
Pengantar Kewarganegaraan PPT Andhika Pratama
 
Musni Umar: Faktor-Faktor yang Menyebabkan Munculnya Gerakan Terorisme
Musni Umar: Faktor-Faktor yang Menyebabkan Munculnya Gerakan Terorisme Musni Umar: Faktor-Faktor yang Menyebabkan Munculnya Gerakan Terorisme
Musni Umar: Faktor-Faktor yang Menyebabkan Munculnya Gerakan Terorisme musniumar
 
Presentasi Masalah Korupsi Di Indonesia
Presentasi Masalah Korupsi Di IndonesiaPresentasi Masalah Korupsi Di Indonesia
Presentasi Masalah Korupsi Di IndonesiaARY SETIADI
 
Ppt pendidikan kewarganegaraan / BAB II BAGAIMANA ESENSI DAN URGENSI IDENTIT...
Ppt pendidikan kewarganegaraan / BAB II  BAGAIMANA ESENSI DAN URGENSI IDENTIT...Ppt pendidikan kewarganegaraan / BAB II  BAGAIMANA ESENSI DAN URGENSI IDENTIT...
Ppt pendidikan kewarganegaraan / BAB II BAGAIMANA ESENSI DAN URGENSI IDENTIT...AngeliaDagang
 
Bab ix urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara
Bab ix urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negaraBab ix urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara
Bab ix urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negaraSyaiful Ahdan
 

Was ist angesagt? (20)

Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIA
Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIATugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIA
Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIA
 
Demokrasi dalam islam
Demokrasi dalam islamDemokrasi dalam islam
Demokrasi dalam islam
 
HAM dan Pelaksanaannya Di Indonesia
HAM dan Pelaksanaannya Di IndonesiaHAM dan Pelaksanaannya Di Indonesia
HAM dan Pelaksanaannya Di Indonesia
 
Laporan Kunjungan Museum Ronggowarsito
Laporan Kunjungan Museum RonggowarsitoLaporan Kunjungan Museum Ronggowarsito
Laporan Kunjungan Museum Ronggowarsito
 
Penegakan Hukum yang Berkeadilan
Penegakan Hukum yang BerkeadilanPenegakan Hukum yang Berkeadilan
Penegakan Hukum yang Berkeadilan
 
Pancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem EtikaPancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem Etika
 
Negara dan Konstitusi
Negara dan KonstitusiNegara dan Konstitusi
Negara dan Konstitusi
 
Akhlak, Moral, dan Etika dalam Islam
Akhlak, Moral, dan Etika dalam IslamAkhlak, Moral, dan Etika dalam Islam
Akhlak, Moral, dan Etika dalam Islam
 
Bedah Soal Kewarganegaraan
Bedah Soal KewarganegaraanBedah Soal Kewarganegaraan
Bedah Soal Kewarganegaraan
 
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945 Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945
 
Review Materi Kuliah Perkim
Review Materi Kuliah PerkimReview Materi Kuliah Perkim
Review Materi Kuliah Perkim
 
Pengantar Kewarganegaraan PPT
Pengantar Kewarganegaraan PPT Pengantar Kewarganegaraan PPT
Pengantar Kewarganegaraan PPT
 
Musni Umar: Faktor-Faktor yang Menyebabkan Munculnya Gerakan Terorisme
Musni Umar: Faktor-Faktor yang Menyebabkan Munculnya Gerakan Terorisme Musni Umar: Faktor-Faktor yang Menyebabkan Munculnya Gerakan Terorisme
Musni Umar: Faktor-Faktor yang Menyebabkan Munculnya Gerakan Terorisme
 
Ideologi dan Macam-macamnya
Ideologi dan Macam-macamnyaIdeologi dan Macam-macamnya
Ideologi dan Macam-macamnya
 
Integrasi nasional ppt
Integrasi nasional pptIntegrasi nasional ppt
Integrasi nasional ppt
 
Tugas makalah wawasan nusantara
Tugas makalah wawasan nusantaraTugas makalah wawasan nusantara
Tugas makalah wawasan nusantara
 
Presentasi Masalah Korupsi Di Indonesia
Presentasi Masalah Korupsi Di IndonesiaPresentasi Masalah Korupsi Di Indonesia
Presentasi Masalah Korupsi Di Indonesia
 
Laporan hasil wawancara - Anang
Laporan hasil wawancara - AnangLaporan hasil wawancara - Anang
Laporan hasil wawancara - Anang
 
Ppt pendidikan kewarganegaraan / BAB II BAGAIMANA ESENSI DAN URGENSI IDENTIT...
Ppt pendidikan kewarganegaraan / BAB II  BAGAIMANA ESENSI DAN URGENSI IDENTIT...Ppt pendidikan kewarganegaraan / BAB II  BAGAIMANA ESENSI DAN URGENSI IDENTIT...
Ppt pendidikan kewarganegaraan / BAB II BAGAIMANA ESENSI DAN URGENSI IDENTIT...
 
Bab ix urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara
Bab ix urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negaraBab ix urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara
Bab ix urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara
 

Andere mochten auch

Makalah sistem pemerintahan presidensial dan parlementer
Makalah sistem pemerintahan presidensial dan parlementerMakalah sistem pemerintahan presidensial dan parlementer
Makalah sistem pemerintahan presidensial dan parlementerHarlan Hariz
 
Kelompok kepentingan- Sistem Politik Indonesia
Kelompok kepentingan- Sistem Politik IndonesiaKelompok kepentingan- Sistem Politik Indonesia
Kelompok kepentingan- Sistem Politik IndonesiaMuhammad Ardhiansyah
 
Perwakilan diplomatik
Perwakilan diplomatikPerwakilan diplomatik
Perwakilan diplomatikRochimudin
 
Upaya Mengatasi Ancaman Disintegrasi Bangsa
Upaya Mengatasi Ancaman Disintegrasi BangsaUpaya Mengatasi Ancaman Disintegrasi Bangsa
Upaya Mengatasi Ancaman Disintegrasi BangsaFXC 41
 
Menghambat laju judicial terorism pada putusan
Menghambat laju judicial terorism pada putusanMenghambat laju judicial terorism pada putusan
Menghambat laju judicial terorism pada putusanEsdeempat Kandangmas
 
Keuntungan sistem pemerintahan presidensil dan parlementer
Keuntungan sistem pemerintahan presidensil dan parlementerKeuntungan sistem pemerintahan presidensil dan parlementer
Keuntungan sistem pemerintahan presidensil dan parlementerEmil Ardiansyah
 
PPKn SMA kelas X 2013
PPKn SMA kelas X 2013PPKn SMA kelas X 2013
PPKn SMA kelas X 2013Eri Krismiya
 
Unsur-Unsur Negara (PKn Kelas X)
Unsur-Unsur Negara (PKn Kelas X)Unsur-Unsur Negara (PKn Kelas X)
Unsur-Unsur Negara (PKn Kelas X)Rifki Ristiovan
 
Problematika Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik
Problematika Pelaksanaan Kode Etik JurnalistikProblematika Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik
Problematika Pelaksanaan Kode Etik JurnalistikYohanes Widodo S.Sos, M.Sc
 
Kedaulatan Menurut UUD 1945
Kedaulatan Menurut UUD 1945Kedaulatan Menurut UUD 1945
Kedaulatan Menurut UUD 1945Zufar Asyraf Al
 
upaya mengatasi disintegrasi bangsa indonesia.
upaya mengatasi disintegrasi bangsa indonesia. upaya mengatasi disintegrasi bangsa indonesia.
upaya mengatasi disintegrasi bangsa indonesia. BFOST
 
bentuk kerja sama indonesia dengan ASEAN
bentuk kerja sama indonesia dengan ASEANbentuk kerja sama indonesia dengan ASEAN
bentuk kerja sama indonesia dengan ASEANfadillah amini
 
Fungsi Perwakilan Diplomatik PKN XI
Fungsi Perwakilan Diplomatik PKN XI Fungsi Perwakilan Diplomatik PKN XI
Fungsi Perwakilan Diplomatik PKN XI Mahdif Indiarto
 

Andere mochten auch (20)

Batas Wilayah Indonesia
Batas Wilayah IndonesiaBatas Wilayah Indonesia
Batas Wilayah Indonesia
 
Ciri ciri masyarakat madani
Ciri ciri masyarakat madaniCiri ciri masyarakat madani
Ciri ciri masyarakat madani
 
Makalah sistem pemerintahan presidensial dan parlementer
Makalah sistem pemerintahan presidensial dan parlementerMakalah sistem pemerintahan presidensial dan parlementer
Makalah sistem pemerintahan presidensial dan parlementer
 
Kelompok kepentingan- Sistem Politik Indonesia
Kelompok kepentingan- Sistem Politik IndonesiaKelompok kepentingan- Sistem Politik Indonesia
Kelompok kepentingan- Sistem Politik Indonesia
 
Perwakilan diplomatik
Perwakilan diplomatikPerwakilan diplomatik
Perwakilan diplomatik
 
Upaya Mengatasi Ancaman Disintegrasi Bangsa
Upaya Mengatasi Ancaman Disintegrasi BangsaUpaya Mengatasi Ancaman Disintegrasi Bangsa
Upaya Mengatasi Ancaman Disintegrasi Bangsa
 
Contoh kata pengantar
Contoh kata pengantarContoh kata pengantar
Contoh kata pengantar
 
Menghambat laju judicial terorism pada putusan
Menghambat laju judicial terorism pada putusanMenghambat laju judicial terorism pada putusan
Menghambat laju judicial terorism pada putusan
 
Keuntungan sistem pemerintahan presidensil dan parlementer
Keuntungan sistem pemerintahan presidensil dan parlementerKeuntungan sistem pemerintahan presidensil dan parlementer
Keuntungan sistem pemerintahan presidensil dan parlementer
 
PPKn SMA kelas X 2013
PPKn SMA kelas X 2013PPKn SMA kelas X 2013
PPKn SMA kelas X 2013
 
Masyarakat madani
Masyarakat madaniMasyarakat madani
Masyarakat madani
 
Unsur-Unsur Negara (PKn Kelas X)
Unsur-Unsur Negara (PKn Kelas X)Unsur-Unsur Negara (PKn Kelas X)
Unsur-Unsur Negara (PKn Kelas X)
 
Teori Kedaulatan
Teori KedaulatanTeori Kedaulatan
Teori Kedaulatan
 
Problematika Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik
Problematika Pelaksanaan Kode Etik JurnalistikProblematika Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik
Problematika Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik
 
Kedaulatan Menurut UUD 1945
Kedaulatan Menurut UUD 1945Kedaulatan Menurut UUD 1945
Kedaulatan Menurut UUD 1945
 
upaya mengatasi disintegrasi bangsa indonesia.
upaya mengatasi disintegrasi bangsa indonesia. upaya mengatasi disintegrasi bangsa indonesia.
upaya mengatasi disintegrasi bangsa indonesia.
 
Fungsi perwakilan diplomatik tugas SMA
Fungsi perwakilan diplomatik tugas SMAFungsi perwakilan diplomatik tugas SMA
Fungsi perwakilan diplomatik tugas SMA
 
bentuk kerja sama indonesia dengan ASEAN
bentuk kerja sama indonesia dengan ASEANbentuk kerja sama indonesia dengan ASEAN
bentuk kerja sama indonesia dengan ASEAN
 
Fungsi Perwakilan Diplomatik PKN XI
Fungsi Perwakilan Diplomatik PKN XI Fungsi Perwakilan Diplomatik PKN XI
Fungsi Perwakilan Diplomatik PKN XI
 
Presentasi pkn
Presentasi pknPresentasi pkn
Presentasi pkn
 

Ähnlich wie Pemerintah yang berdaulat

pemerintah yang berdaulat
pemerintah yang berdaulatpemerintah yang berdaulat
pemerintah yang berdaulatAyunda Hafshah
 
Nilai-nilai Pancasila Dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Negara.pptx
Nilai-nilai Pancasila Dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Negara.pptxNilai-nilai Pancasila Dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Negara.pptx
Nilai-nilai Pancasila Dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Negara.pptxKangHaris6
 
Kekuasaan politik sebagai aspek pengubah hukum
Kekuasaan politik sebagai aspek pengubah hukumKekuasaan politik sebagai aspek pengubah hukum
Kekuasaan politik sebagai aspek pengubah hukumbaim hukum
 
Materi pkn bab 2
Materi pkn bab 2Materi pkn bab 2
Materi pkn bab 2DEVY0088
 
Pengertian pemerintah dan pemerintahan
Pengertian pemerintah dan pemerintahanPengertian pemerintah dan pemerintahan
Pengertian pemerintah dan pemerintahanNina Muhaemin
 
Konsep Birokrasi Penyelenggara Pemerintah dan Pemerintahan.pptx
Konsep Birokrasi Penyelenggara Pemerintah dan Pemerintahan.pptxKonsep Birokrasi Penyelenggara Pemerintah dan Pemerintahan.pptx
Konsep Birokrasi Penyelenggara Pemerintah dan Pemerintahan.pptxCandraAdikurnia1
 
Tugas soft skill bab 4
Tugas soft skill bab 4Tugas soft skill bab 4
Tugas soft skill bab 4anamuno
 
Tugas soft skill
Tugas soft skillTugas soft skill
Tugas soft skillBagus Yoga
 
Kelompok 3 SMAN 1 rengasdengklok ppkn x mia 2
Kelompok 3 SMAN 1 rengasdengklok ppkn x mia 2Kelompok 3 SMAN 1 rengasdengklok ppkn x mia 2
Kelompok 3 SMAN 1 rengasdengklok ppkn x mia 2nurazizahdanu
 
Gambaran umum sistem pemerintahan Indonesia
Gambaran umum sistem pemerintahan IndonesiaGambaran umum sistem pemerintahan Indonesia
Gambaran umum sistem pemerintahan Indonesiarizqialfadly
 
kelompok 3uiz8wueurjdoxoorjw6a8x8 ppt-1.pptx
kelompok 3uiz8wueurjdoxoorjw6a8x8 ppt-1.pptxkelompok 3uiz8wueurjdoxoorjw6a8x8 ppt-1.pptx
kelompok 3uiz8wueurjdoxoorjw6a8x8 ppt-1.pptxdilfha23
 
Makalah sisten pemerintahan
Makalah sisten pemerintahanMakalah sisten pemerintahan
Makalah sisten pemerintahannandasari
 
babvteorikedaulatan-140109124419-phpapp01.pptx
babvteorikedaulatan-140109124419-phpapp01.pptxbabvteorikedaulatan-140109124419-phpapp01.pptx
babvteorikedaulatan-140109124419-phpapp01.pptxIlhamMajid6
 
Tugas soft skill
Tugas soft skillTugas soft skill
Tugas soft skillBagus Yoga
 
Tugas soft skill
Tugas soft skillTugas soft skill
Tugas soft skillBagus Yoga
 
Hukum negara dan pemerintahan
Hukum negara dan pemerintahan Hukum negara dan pemerintahan
Hukum negara dan pemerintahan amdsarah
 
Hukumnegaradanpemerintahan 141112100048-conversion-gate01
Hukumnegaradanpemerintahan 141112100048-conversion-gate01Hukumnegaradanpemerintahan 141112100048-conversion-gate01
Hukumnegaradanpemerintahan 141112100048-conversion-gate01Reiza Putra
 

Ähnlich wie Pemerintah yang berdaulat (20)

pemerintah yang berdaulat
pemerintah yang berdaulatpemerintah yang berdaulat
pemerintah yang berdaulat
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
 
Nilai-nilai Pancasila Dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Negara.pptx
Nilai-nilai Pancasila Dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Negara.pptxNilai-nilai Pancasila Dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Negara.pptx
Nilai-nilai Pancasila Dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Negara.pptx
 
Kekuasaan politik sebagai aspek pengubah hukum
Kekuasaan politik sebagai aspek pengubah hukumKekuasaan politik sebagai aspek pengubah hukum
Kekuasaan politik sebagai aspek pengubah hukum
 
Materi pkn bab 2
Materi pkn bab 2Materi pkn bab 2
Materi pkn bab 2
 
Pengertian pemerintah dan pemerintahan
Pengertian pemerintah dan pemerintahanPengertian pemerintah dan pemerintahan
Pengertian pemerintah dan pemerintahan
 
Kelompok 4 pkn
Kelompok 4 pknKelompok 4 pkn
Kelompok 4 pkn
 
Bentuk negara
Bentuk negaraBentuk negara
Bentuk negara
 
Konsep Birokrasi Penyelenggara Pemerintah dan Pemerintahan.pptx
Konsep Birokrasi Penyelenggara Pemerintah dan Pemerintahan.pptxKonsep Birokrasi Penyelenggara Pemerintah dan Pemerintahan.pptx
Konsep Birokrasi Penyelenggara Pemerintah dan Pemerintahan.pptx
 
Tugas soft skill bab 4
Tugas soft skill bab 4Tugas soft skill bab 4
Tugas soft skill bab 4
 
Tugas soft skill
Tugas soft skillTugas soft skill
Tugas soft skill
 
Kelompok 3 SMAN 1 rengasdengklok ppkn x mia 2
Kelompok 3 SMAN 1 rengasdengklok ppkn x mia 2Kelompok 3 SMAN 1 rengasdengklok ppkn x mia 2
Kelompok 3 SMAN 1 rengasdengklok ppkn x mia 2
 
Gambaran umum sistem pemerintahan Indonesia
Gambaran umum sistem pemerintahan IndonesiaGambaran umum sistem pemerintahan Indonesia
Gambaran umum sistem pemerintahan Indonesia
 
kelompok 3uiz8wueurjdoxoorjw6a8x8 ppt-1.pptx
kelompok 3uiz8wueurjdoxoorjw6a8x8 ppt-1.pptxkelompok 3uiz8wueurjdoxoorjw6a8x8 ppt-1.pptx
kelompok 3uiz8wueurjdoxoorjw6a8x8 ppt-1.pptx
 
Makalah sisten pemerintahan
Makalah sisten pemerintahanMakalah sisten pemerintahan
Makalah sisten pemerintahan
 
babvteorikedaulatan-140109124419-phpapp01.pptx
babvteorikedaulatan-140109124419-phpapp01.pptxbabvteorikedaulatan-140109124419-phpapp01.pptx
babvteorikedaulatan-140109124419-phpapp01.pptx
 
Tugas soft skill
Tugas soft skillTugas soft skill
Tugas soft skill
 
Tugas soft skill
Tugas soft skillTugas soft skill
Tugas soft skill
 
Hukum negara dan pemerintahan
Hukum negara dan pemerintahan Hukum negara dan pemerintahan
Hukum negara dan pemerintahan
 
Hukumnegaradanpemerintahan 141112100048-conversion-gate01
Hukumnegaradanpemerintahan 141112100048-conversion-gate01Hukumnegaradanpemerintahan 141112100048-conversion-gate01
Hukumnegaradanpemerintahan 141112100048-conversion-gate01
 

Mehr von Nyak Nisa Ul Khairani

Solusi Analitik Pemodelan Kualitas Air
Solusi Analitik Pemodelan Kualitas AirSolusi Analitik Pemodelan Kualitas Air
Solusi Analitik Pemodelan Kualitas AirNyak Nisa Ul Khairani
 
Hasil Kunjungan Lapangan ke PPST Andalas Padang
Hasil Kunjungan Lapangan ke PPST Andalas PadangHasil Kunjungan Lapangan ke PPST Andalas Padang
Hasil Kunjungan Lapangan ke PPST Andalas PadangNyak Nisa Ul Khairani
 
Studi Kasus PSDAT Sungai Watarase Jepang
Studi Kasus PSDAT Sungai Watarase JepangStudi Kasus PSDAT Sungai Watarase Jepang
Studi Kasus PSDAT Sungai Watarase JepangNyak Nisa Ul Khairani
 
Isu dan Masalah Udara di India (Indoor Air Quality/ IAQ)
Isu dan Masalah Udara di India (Indoor Air Quality/ IAQ)Isu dan Masalah Udara di India (Indoor Air Quality/ IAQ)
Isu dan Masalah Udara di India (Indoor Air Quality/ IAQ)Nyak Nisa Ul Khairani
 
Pemilihan Lokasi TPA Metode Legrand (versi PPT)
Pemilihan Lokasi TPA Metode Legrand (versi PPT)Pemilihan Lokasi TPA Metode Legrand (versi PPT)
Pemilihan Lokasi TPA Metode Legrand (versi PPT)Nyak Nisa Ul Khairani
 
Simbol dan Lambang Bahan Berbahaya Beracun (B3)
Simbol dan Lambang Bahan Berbahaya Beracun (B3)Simbol dan Lambang Bahan Berbahaya Beracun (B3)
Simbol dan Lambang Bahan Berbahaya Beracun (B3)Nyak Nisa Ul Khairani
 
Presentation about Environmental Engineering Thingy (Simple WTP)
Presentation about Environmental Engineering Thingy (Simple WTP)Presentation about Environmental Engineering Thingy (Simple WTP)
Presentation about Environmental Engineering Thingy (Simple WTP)Nyak Nisa Ul Khairani
 
Teknik Permodelan (Pencemaran Udara)
Teknik Permodelan (Pencemaran Udara)Teknik Permodelan (Pencemaran Udara)
Teknik Permodelan (Pencemaran Udara)Nyak Nisa Ul Khairani
 

Mehr von Nyak Nisa Ul Khairani (20)

Solusi Analitik Pemodelan Kualitas Air
Solusi Analitik Pemodelan Kualitas AirSolusi Analitik Pemodelan Kualitas Air
Solusi Analitik Pemodelan Kualitas Air
 
Studi Kasus PBI Limbah Cair
Studi Kasus PBI Limbah CairStudi Kasus PBI Limbah Cair
Studi Kasus PBI Limbah Cair
 
Daur Nitrogen & Fosfor
Daur Nitrogen & FosforDaur Nitrogen & Fosfor
Daur Nitrogen & Fosfor
 
Peraturan APKU di Jepang
Peraturan APKU di JepangPeraturan APKU di Jepang
Peraturan APKU di Jepang
 
Pengolahan Logam Berat
Pengolahan Logam BeratPengolahan Logam Berat
Pengolahan Logam Berat
 
Reservoir
ReservoirReservoir
Reservoir
 
Hasil Kunjungan Lapangan ke PPST Andalas Padang
Hasil Kunjungan Lapangan ke PPST Andalas PadangHasil Kunjungan Lapangan ke PPST Andalas Padang
Hasil Kunjungan Lapangan ke PPST Andalas Padang
 
Komposter Anaerob
Komposter AnaerobKomposter Anaerob
Komposter Anaerob
 
Gasifikasi, Kombusi, Pirolisis
Gasifikasi, Kombusi, PirolisisGasifikasi, Kombusi, Pirolisis
Gasifikasi, Kombusi, Pirolisis
 
Desain TPST Skala Kawasan
Desain TPST Skala KawasanDesain TPST Skala Kawasan
Desain TPST Skala Kawasan
 
Studi Kasus PSDAT Sungai Watarase Jepang
Studi Kasus PSDAT Sungai Watarase JepangStudi Kasus PSDAT Sungai Watarase Jepang
Studi Kasus PSDAT Sungai Watarase Jepang
 
Tugas APKU: Diskusi Meteorologi
Tugas APKU: Diskusi MeteorologiTugas APKU: Diskusi Meteorologi
Tugas APKU: Diskusi Meteorologi
 
Tugas APKU: Metodologi Stabilitas
Tugas APKU: Metodologi StabilitasTugas APKU: Metodologi Stabilitas
Tugas APKU: Metodologi Stabilitas
 
Isu dan Masalah Udara di India (Indoor Air Quality/ IAQ)
Isu dan Masalah Udara di India (Indoor Air Quality/ IAQ)Isu dan Masalah Udara di India (Indoor Air Quality/ IAQ)
Isu dan Masalah Udara di India (Indoor Air Quality/ IAQ)
 
Pemilihan Lokasi TPA Metode Legrand (versi PPT)
Pemilihan Lokasi TPA Metode Legrand (versi PPT)Pemilihan Lokasi TPA Metode Legrand (versi PPT)
Pemilihan Lokasi TPA Metode Legrand (versi PPT)
 
Simbol dan Lambang Bahan Berbahaya Beracun (B3)
Simbol dan Lambang Bahan Berbahaya Beracun (B3)Simbol dan Lambang Bahan Berbahaya Beracun (B3)
Simbol dan Lambang Bahan Berbahaya Beracun (B3)
 
Presentation about Environmental Engineering Thingy (Simple WTP)
Presentation about Environmental Engineering Thingy (Simple WTP)Presentation about Environmental Engineering Thingy (Simple WTP)
Presentation about Environmental Engineering Thingy (Simple WTP)
 
Aliran Kritis
Aliran KritisAliran Kritis
Aliran Kritis
 
Septic Tank & Constructed Wetland
Septic Tank & Constructed WetlandSeptic Tank & Constructed Wetland
Septic Tank & Constructed Wetland
 
Teknik Permodelan (Pencemaran Udara)
Teknik Permodelan (Pencemaran Udara)Teknik Permodelan (Pencemaran Udara)
Teknik Permodelan (Pencemaran Udara)
 

Kürzlich hochgeladen

MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Fathan Emran
 
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptxPPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptxiwidyastama85
 
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang KesehatanMateri Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang KesehatanTitaniaUtami
 
LK 1 - 5T Keputusan Pemimpin Berdampak.docx
LK 1 - 5T Keputusan Pemimpin Berdampak.docxLK 1 - 5T Keputusan Pemimpin Berdampak.docx
LK 1 - 5T Keputusan Pemimpin Berdampak.docxsarimuliati80
 
Tugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik Widarsih
Tugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik WidarsihTugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik Widarsih
Tugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik Widarsihninikwidarsih44
 
Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdf
Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdfLaporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdf
Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdfSriHandayaniLubisSpd
 
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Aksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerak
Aksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerakAksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerak
Aksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerakDianPermana63
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025Fikriawan Hasli
 
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptxAksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptxAgusSuarno2
 
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...Kanaidi ken
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptx
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptxInformatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptx
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptxMateriSMPTDarulFalah
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 

Kürzlich hochgeladen (20)

MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
 
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptxPPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
 
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang KesehatanMateri Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
 
LK 1 - 5T Keputusan Pemimpin Berdampak.docx
LK 1 - 5T Keputusan Pemimpin Berdampak.docxLK 1 - 5T Keputusan Pemimpin Berdampak.docx
LK 1 - 5T Keputusan Pemimpin Berdampak.docx
 
Tugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik Widarsih
Tugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik WidarsihTugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik Widarsih
Tugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik Widarsih
 
Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdf
Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdfLaporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdf
Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdf
 
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Aksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerak
Aksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerakAksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerak
Aksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerak
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
 
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptxAksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
 
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptx
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptxInformatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptx
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptx
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 

Pemerintah yang berdaulat

  • 1. Salah Satu Syarat Terbentuknya Negara Pemerintah Yang Berdaulat
  • 2. Sebagai sebuah organisasi, negara memiliki unsur- unsur yang tidak dimiliki oleh organisasi manapun yang ada dalam masyarakat. Salah satu dari unsur-unsur negara tersebut adalah Pemerintah yang Berdaulat Pemerintah yang berdaulat diperlukan sebagai organisasi dan fungsi untuk melaksanakan tugas-tugas negara.
  • 3. Definisi Pemerintah Secara harfiah, pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti perkataan yang bermaksud menyuruh, atau berarti juga aba-aba atau komando. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerintah adalah sebuah sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara.
  • 4. Pemerintah memiliki pengertian dalam arti luas dan arti sempit. Pemerintah dalam arti luas, yaitu lembaga yang merupakan gabungan dari semua lembaga kenegaraan atau gabungan seluruh alat kelengkapan negarayang meliputi badan legislatif, eksekutif, yudikatif. Pemerintah dalam arti sempit, yaitu suatu badan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola dan melaksanakan kebijakan negara, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan.
  • 5. Pemerintahan yang baik terdiri atas susunan penyelenggara Negara seperti lembaga eksekutif, legislative, yudikatif, dan lain sebagainya untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan yang berkedaulatan.
  • 6. Definisi Kedaulatan Kedaulatan atau Daulat Daulah (Arab) Kekuasaan atau Dinasti Pemerintahan
  • 7. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang harus dimiliki oleh negara. Kedaulatan dapat dibedakan menjadi 2 macam : Kadaulatan ke dalam (Internal Sovereignity) adalah pemerintah berhak mengatur segala kepentingan rakyatnya tanpa campur tangan negara lain. Kedaulatan ke luar (External Sovereignity) adalah pemerintah berhak melakukan kerja sama dengan negara lain untuk kepentingan bangsa dan negara.
  • 8. Sifat-sifat Kedaulatan: Asli Kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi Permanen Kekuasaan itu tetap ada selama negara itu masih berdiri Bulat Kekuasaan itu merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam suatu negara Tidak Terbatas Kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain
  • 9. Definisi Pemerintah yang BerdaulatPemerintah yang berdaulat adalah lembaga yang memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengatur kehidupan rakyatnya yang harus dihormati dan ditaati oleh seluruh rakyatnya. Kedaulatan ke dalam Pemerintah artinya pemerintah memiliki kekuasaan untuk ditaati oleh rakyatnya. Kedaulatan ke luar Pemerintah artinya pemerintah mampu untuk mempertahankan diri dari serangan negara lain.
  • 11. Oleh: N. Nisa Ul Khairani K. F. Wiwit Maryadi