Dokumen tersebut membahas tentang sistem demokrasi liberal dan terpimpin di Indonesia pasca kemerdekaan. Demokrasi liberal menerapkan pemisahan kekuasaan dan hak asasi individu, sedangkan demokrasi terpimpin menekankan sentralisasi kekuasaan di bawah presiden. Dokumen ini juga menjelaskan kabinet-kabinet dan peristiwa penting dalam pemerintahan liberal serta ciri-ciri pemerintahan terpimpin.

1. DEMOKRASI LIBERAL
DEMOKRASI TERPIMPIN

2. SISTEM DEMOKRASI
LIBERAL
BIDANG
EKONOMI
PLAN
KASIMO
GUNTING
SYAFRUDIN
EKONOMI
ALI BABA
GERAKAN
BENTENG
BIDANG
POLITIK
A. KABINET
NATSIR
B. KABINET
SUKIMAN
C. KABINET
WILOPO
D. KABINET
ALI SASTRO
AMIJOYO I
E. KABINET
BURHANUDD
IN HARAHAP
F. KABINET
ALI SASTRO
AMIJOYO II
G. KABINET
DJUANDA

3.  SISTEM DEMOKRASI TERPIMPIN
•DISKRIPSI
•PELAKSANAAN
•PENYIMPANGAN

4. Demokrasi liberal adalah
kondisi politik yang
melindungi secara
konstitusional hak- hak
individu dari kekuasaan
pemerintah.
CIRI DEMOKRASI LIBERAL :
PRESIDEN DAN WAPRES TIDAK DAPAT
DIGANGGU GUGAT
PRESIDEN BERHAK MEMBUBARKAN DPR
 MENTERI BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP
KEBIJAKAN
PERDANA MENTRI DIANGKAT OLEH PRESIDEN

5. BIDANG POLITIK
• SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER
• MENTERI – MENTERI BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PERDANA MENTERI
• MEMILIKI PARTAI OPOSISI
• UUDS 1950

6. KABINET
NATSIR
(6 September 1950 – 21 Maret
1951)
Partai
Oposisi : PNI
dan PKI
Partai Pemerintah :
Masyumi
Program Kerja:
1. Menggiatkan usaha keamanan dan
ketentraman.
2. Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan
susunan pemerintahan
3. Menyempurnakan organisasi Angkatan
Perang.
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi
rakyat.
5. Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian
Barat.
Dipimpin Oleh :
Muhammad Natsir
Diganti karen gagal
dalam perjuangan Irian
barat, mosi tidak percaya
dari Hadikusumo
mengenai PP No. 39

7. KABINET
SUKIMAN
Dipimpin Oleh:
Sukiman
Wiryosanjoyo
Program
(27 April 1951 –
3 April 1952)
Partai
Pemerintah :
PNI dan
Masyumi
Partai Oposisi
: PKI
Nasionalisasi de
javasche Bank
Program Kerja:
1. Pelepasan 950 tapol
2. Penumpasan PKI dan
faham komunis
3. Menjamin keamanan dan
ketentraman
4. Mengusahakan
kemakmuran rakyat dan
memperbaharui hukum
agraria agar sesuai dengan
kepentingan petani.
5. Mempercepat persiapan
pemilihan umum.
6. Menjalankan politik luar
negeri secara bebas aktif
serta memasukkan Irian
Barat ke dalam wilayah RI
secepatnya
Diganti karena :-
Penandatanganan
MSA- Gagal dalam
pembebasan Irian
Barat

8. KABINET
WILOPO
Dipimpin Oleh : Mr.
Wilopo
(3 April 1952 – 3 Juni 1953)
Partai Pemerintah : PNI
Partai Opsisi : PKI dan Masyumi
Program dalam negeri :
1. Menyelenggarakan pemilihan umum (konstituante, DPR, dan
DPRD),
2. Meningkatkan kemakmuran rakyat,
3. Meningkatkan pendidikan rakyat, dan pemulihan keamanan.
Program luar negeri :
1. Penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda,
2. Pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia,
3. Serta menjalankan politik luar negeri yang bebas-aktif diganti karena Gerakan separatis,
Peristiwa 17 Oktober 1952, Peristiwa Tanjung Morawa
Kemunduran : Sebab Krisis ekonomi dan peristiwa 17 Oktober 1952

9. Program :
1. Meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta
segera menyelenggarakan Pemilu.
2. Pembebasan Irian Barat secepatnya
3. Pelaksanaan politik bebas-aktif dan peninjauan
kembali persetujuan KMB.
4. Penyelesaian Pertikaian politik
5. Pelaksanaan KAA
Kabinet
Koalisi
antara
PNI dan
NU
Dipimpin
Oleh : Mr.
Ali
Sastroamijoy
o
(31 Juli
1953 – 12
Agustus
1955)
KABINET
ALI
SASTROA
MIJOYO I
Partai Opsisi : Masyumi
dan PKI
Kemunduran :
1. Masalah dalam tubuh TNI – AD
2. Keadaan ekonomi Indonesia
memburuk
3. Korupsi dan inflasi merajalela

10. KABINET
BURHANUDDIN
HARAHAP
•(12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)
•Dipimpin Oleh : Burhanuddin Harahap
•Partai Pemerintah : Masyumi
•Partai Oposisi : PNI
•Program :  Mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat
kepada pemerintah.  Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat
terbentuknya parlemen baru  Masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi  Perjuangan pengembalian Irian Barat
 Politik Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif.
•Bubar karena menyerahkan mandatnya kepada pemerintah
•Tugas burhanuddin hanya menyelenggarakan pemilu setelah berhasil dia mengembalikan mandat kepada presiden

11. KABINET ALI
SASTROAMIJOYO
II
(20 Maret 1956 – 4 Maret 1957)
Partai pemerintah : PNI, Masyumi,
dan NU
Partai Oposisi : PKI
Dipimpin Oleh : Ali Sastroamijoyo
Program kerja :  Perjuangan pengembalian Irian
Barat  Pembentukan daerah-daerah otonomi dan
mempercepat terbentuknya anggota-anggota
DPRD.  Mengusahakan perbaikan nasib kaum
buruh dan pegawai.  Menyehatkan perimbangan
keuangan negara.  Mewujudkan perubahan
ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional
berdasarkan kepentingan rakyat.
Bubar karena gerakan separis
didaerah,perbedaan pendapat
antara TNI dengan Masyumi dan
adanya perpecahan dalam partai
koalisi

12. KABINET
DJUANDA
( 9 April 1957- 5
Juli 1959)
Panca
Karya/kerja
Dipimpin Oleh :
Ir. Juanda
Bubar karena
dikeluarkannya
dekrit/konsepsi
presiden
• Normalisasi keadaan
Republik Indonesia
• Melancarkan pelaksanaan
Pembatalan KMB
• Perjuangan pengembalian
Irian Jaya
• Mempergiat/mempercepa
t proses Pembangun
Program :
Membentuk Dewan
Nasional

13. BIDANG EKONOMI
• UU NO. 19 TAHUN 1945
MENGENAI NILAI TUKAR MATA UANG ORI
• 1 OKTOBER 1946
UANG KERTAS BARU ORI
• PERPU NO. 2 TAHUN 1946
PENDIRIAN BNI SEBAGAI BANK SIRKULASI

14. • PLAN KASIMO
• PEMBERIAN BANTUAN BAGI PARA PETANI DAN PEMILIK TANAH.
• PERBAIKAN DALAM BIDANG PERTANIAN

15. GUNTING SYAFRUDDIN
• PEMOTONGAN NILAI UANG (SANERING). CARANYA MEMOTONG SEMUA UANG YANG
BERNILAI RP. 2,50 KE ATAS HINGGA NILAINYA TINGGAL SETENGAHNYA.
• KEBIJAKAN INI DILAKUKAN OLEH MENTERI KEUANGAN SYAFRUDDIN PRAWIRANEGARA
PADA MASA PEMERINTAHAN RIS. TINDAKAN INI DILAKUKAN PADA TANGGAL 20
MARET 1950 BERDASARKAN SK MENTERI NOMOR 1 PU TANGGAL 19 MARET 1950
• TUJUANNYA UNTUK MENANGGULANGI DEFISIT ANGGARAN SEBESAR RP. 5,1 MILIAR.
• DAMPAKNYA RAKYAT KECIL TIDAK DIRUGIKAN KARENA YANG MEMILIKI UANG RP.
2,50 KE ATAS HANYA ORANG-ORANG KELAS MENENGAH DAN KELAS ATAS. DENGAN
KEBIJAKAN INI DAPAT MENGURANGI JUMLAH UANG YANG BEREDAR DAN
PEMERINTAH MENDAPAT KEPERCAYAAN DARI PEMERINTAH BELANDA DENGAN
MENDAPAT PINJAMAN SEBESAR RP. 200 JUTA

16. GERAKAN BENTENG
PROGRAMNYA :
1. MENUMBUHKAN KELAS PENGUSAHA DIKALANGAN BANGSA INDONESIA.
2. PARA PENGUSAHA INDONESIA YANG BERMODAL LEMAH PERLU DIBERI
KESEMPATAN UNTUK BERPARTISIPASI DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI
NASIONAL.

17. NASIONALISASI DE JAVASCHE BANK
• TUJUANNYA ADALAH UNTUK MENAIKKAN PENDAPATAN DAN MENURUNKAN
BIAYA EKSPOR, SERTA MELAKUKAN PENGHEMATAN SECARA DRASTIS.
• PERUBAHAN MENGENAI NASIONALISASI DE JAVASCHE BANK MENJADI BANK
INDONESIA SEBAGAI BANK SENTRAL DAN BANK SIRKULASI DIUMUMKAN PADA
TANGGAL 15 DESEMBER 1951 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN
1951

18. ALI-BABA
TUJUAN DARI PROGRAM INI ADALAH :
1. UNTUK MEMAJUKAN PENGUSAHA PRIBUMI.
2. AGAR PARA PENGUSAHA PRIBUMI BEKERJASAMA MEMAJUKAN EKONOMI
NASIONAL.
3. PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN PENGUSAHA SWASTA NASIONAL
PRIBUMI DALAM RANGKA MEROMBAK EKONOMI KOLONIAL MENJADI
EKONOMI NASIONAL.
4. MEMAJUKAN EKONOMI INDONESIA PERLU ADANYA KERJASAMA ANTARA
PENGUSAHA PRIBUMI DAN NON PRIBUMI.

19. PEMILIHAN UMUM
• HASIL PEMILU I MEMUNCULKAN EMPAT PARTAI
TERKEMUKA YANG MERAIH KURSI TERBANYAK
DI DPR DAN KONTITUANTE , YAITU :
PERIMBANGAN PEROLEHAN KURSI DPR HASIL
PEMILU TAHUN 1955 TAHAP I :
 MASYUMI : 60 KURSI
 PNI : 58 KURSI
 PKI : 32 KURSI
 NU : 47 KURSI
 PARTAI LAINYA MEMPEREBUTKAN SISA 75
KURSI
PERIMBANGAN PEROLEHAN KURSI
KONTITUANTE HASIL PEMILU
TAHUN 1955 TAHP II :
• PNI : 199 KURSI
• MASYUMI : 112 KURSI
• NU : 91 KURSI
• PKI : 80 KURSI
• PARTAI LAINNYAMEMPEREBUTKAN
SISA 118 KURSI.

20. • WALAUPUN PEMILU I DAPAT BERLANGSUNG DENGAN
AMAN, LANCAR DAN TERTIB TETAPI KEADAAN POLITIK
DAN KEAMANAAN BELUM STABIL,HAL INI DI SEBABKAN
OLEH :
1. SERING TERJADI PERTENTANGAN ANTAR POLITIK.
2. PARTAI POLITIK HANYA MEMPERTAHANKAN KEYAKINAN
PARTAINYA.
3. ANGGOTA DPR HASIL PEMILU BELUM DAPAT MEMENUHI
HARAPAN RAKYAT.
4. BADAN KONTITUANTE GAGAL MENYUSUN UUD.

21. KEGAGALAN KONSTITUANTE
MENYUSUN UNDANG – UNDANNG
DASAR
• KEMACETAN POLITIK DALAM KONTITUANTE, BAGI MILITER
MERUPAKAN SITUASI YANG MEMBAHAYAKAN
KELANGSUNGAN BANGSA DAN NEGARA, MAKA KSAD
LETJEN AH NASUTION (ATAS NAMA PEMERINTAH / PERPU )
MENGELUARKAN LARANGAN BAGI SEMUA KEGIATAN
POLITIK MULAI TANGGAL 3 JUNU 1959. LARANGAN ITU
DITINDAK LAUNJUTI OLEH PRESIDEN SOEKARNO, DENGAN
MENGELUARKAN DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959.

22. DAMPAK POLEKSOSBUD
PD DEMOKRASI LIBERAL
• PROKER TDK DPT DIJALANKAN DGN BAIK
• MASUKNYA BUDAYA ASING
• BANYAKNYA PENGANGGURAN

23. DEMOKRASI TERPIMPIN
(1959 – 1967)
• SENTRALISASI KEKUASAAN
• KEPPRES NO.2/1959, TUGAS MPRS MENYUSUN GBHN
• PEMBENTUKAN KABINET KERJA
• SEMBOYAN NASAKOM UNTUK MEMPERSATUKAN BANGSA YANG
BERBEDA FAHAM
• MEMPERERAT PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA DIBENTUK
RESOPIM

24. CIRI
• DASAR NEGARA USDEK
• PENYATUAN TNI & KEPOLISIAN DALAM ABRI
• PARPOL DOMINAN => PKI
• GELAR PRESIDEN PADUKA YM,PEMIMPIN BESAR REVOLUSI
• PEMBUBARAN BEBERAPA PARPOL SPT MASYUMI,PSI,MURBA,BPS
• PEMBENTUKAN FRONT NASIONAL

25. POLITIK
• SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL
• PEMBENTUKAN KABINET KERJA
• KEDUDUKAN LEMBAGA TINGGI DAN TERTINGGI
NEGARA BERADA DIBAWAH PRESIDEN
• PARTAI TERKUAT : PKI
• BERGABUNG DALAM NEFO
• HUBUNGAN DIPLOMATIK 5 NEGARA, POROS
JAKARTA – PEKING – PHNOMPENH – HANOI
PYONGYANG (IND – RRC – VIETNAM UTARA –
KAMBOJA – KORUT)
o Melaksanakan politik mercusuar /mendirikan
bangunan/gedung yg berukuran
besar/spektakuler
o Melaksanakan politik konfrontasi dengan
Malaysia (Dwikora)
o Politik luar negeri lebih cenderung pada blok
kiri/timur (NEFO/New Emerging
Force/persekutuan negara – negara yg berfaham
sosialis komunis)

26. EKONOMI
• EKONOMI TERPIMPIN,KOMANDO,TERPUSAT
• SANERING = PEMOTONGAN NILAI TUKAR MATA UANG KERTAS
• PEMBEKUAN SIMPANAN NASABAH BANK MULAI RP 25.000
KEATAS
• DEKLARASI EKONOMI
• MEMBENTUK DEPERNAS YANG BERTUGAS MENYUSUN
RANCANGAN PEMBANGUNAN SEMESTA DENGAN POLA 8
TAHUN

27. PELAKSANAAN DEMOKRASII TERPIMPIN
a. DEMOKRASI TERPIMPIN BERLAKU DI
INDONESIA ANTARA TAHUN 1959-1966,
YAITU DARI DIKELUARKANNYA DEKRIT
PRESIDEN 5 JULI 1959 HINGGA JATUHNYA
KEKUASAAN SUKARNO.
b. DISEBUT DEMOKRASI TERPIMPIN KARENA
DEMOKRASI DI INDONESIA SAAT ITU
MENGANDALKAN PADA KEPEMIMPINAN
PRESIDEN SUKARNO.
c. TUGAS DEMOKRASI TERPIMPIN :
DEMOKRASI TERPIMPIN HARUS
MENGEMBALIKAN KEADAAN POLITIK
NEGARA YANG TIDAK SETABIL SEBAGAI
WARISAN MASA DEMOKRASI
PARLEMENTER/LIBERAL MENJADI LEBIH
MANTAP/STABIL.
Dampaknya: Penataan kehidupan
politik menyimpang dari tujuan awal,
yaitu demokratisasi (menciptakan
stabilitas politik yang demokratis)
menjadi sentralisasi (pemusatan
kekuasaan di tangan presiden).

28. PENYIMPANGAN-PENYIMPANGAN
PELAKSANAAN DEMOKRASI TERPIMPIN DARI
UUD 1945
 KEDUDUKAN PRESIDEN
 PEMBENTUKAN MPRS
 PEMBUBARAN DPR DAN PEMBENTUKAN DPR-GR
 PEMBENTUKAN DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG SEMENTARA
 PEMBENTUKAN FRONT NASIONAL
 PEMBENTUKAN KABINET KERJA
 KETERLIBATAN PKI DALAM AJARAN NASAKOM
 ADANYA AJARAN RESOPIM
 ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA
 PENATAAN KEHIDUPAN PARTAI POLITIK
 ARAH POLITIK LUAR NEGERI

29. SISTEM EKONOMI DEMOKRASI TERPIMPIN
PEMBENTUKAN BADAN PERANCANG PEMBANGUNAN NASIONAL TUGAS BAPPENAS :
 MENYUSUN RENCANA JANGKA PANJANG DAN RENCANA TAHUNAN, BAIK
NASIONAL MAUPUN DAERAH.
 ENGAWASI DAN MENILAI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN.
 MENYIAPKAN SERTA MENILAI HASIL KERJA MANDATARIS UNTUK MPRS.
PENURUNAN NILAI UANG (DEVALUASI) TUJUAN :
GUNA MEMBENDUNG INFLASI YANG TETAP TINGGI
UNTUK MENGURANGI JUMLAH UANG YANG BEREDAR DI MASYARAKAT
MENINGKATKAN NILAI RUPIAH SEHINGGA RAKYAT KECIL TIDAK DIRUGIKAN.

30. DAMPAK POLEKSOSBUD
PD DEMOKRASI TERPIMPIN
• KRISIS EKONOMI
• STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN NEGARA TERGANGGU
• PERISTIWA G 30 S
• BUDAYA EROPA /USA DILARANG
• BUDAYA NASIONAL/DAERAH BERKEMBANG PESAT
• PRODUKSI BARANG /SENJATA DARI CHINA DAN RUSIA BANYAK
MASUK DI INDONESIA

31. PELAKSANAAN DEMOKRASI TERPIMPIN
DIMULAI DENGAN BERLAKUNYA DEKRIT
PRESIDEN 5 JULI 1959.
LATAR BELAKANG DIKELUARKAN DEKRIT PRESIDEN :
o UNDANG-UNDANG DASAR YANG MENJADI PELAKSANAAN PEMERINTAHAN NEGARA
BELUM BERHASIL DIBUAT SEDANGKAN UNDANG-UNDANG DASAR SEMENTARA (UUDS
1950) DENGAN SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRASI LIBERAL DIANGGAP TIDAK
SESUAI DENGAN KONDISI KEHIDUPAN MASYARAKAT INDONESIA.
o KEGAGALAN KONSTITUANTE DALAM MENETAPKAN UNDANG- UNDANG DASAR
SEHINGGA MEMBAWA INDONESIA KE JURANG KEHANCURAN SEBAB INDONESIA TIDAK
MEMPUNYAI PIJAKAN HUKUM YANG MANTAP.
o SITUASI POLITIK YANG KACAU DAN SEMAKIN BURUK.

32. • PERTIMBANGAN LAHIRNYA DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959 :
1. ANJURAN UNTUK KEMBALI KE UUD 1945 TIDAK
MEMPEROLEH KEPUTUSAN DARI KONSTITUANTE.
2. KONSTITUANTE TIDAK MUNGKIN LAGI MENYELESAIKAN
TUGASNYA KARENA SEBAGIAN BESAR ANGGOTANYA
TELAH MENOLAK MENGHADIRI SIDANG.
3. KEMELU6 DALAM KONSTITUANTE MEMBAHAYAKAN
PRSATUAN, MENGANCAM KESELAMATAN NEGARA, DAN
MERINTANGI PEMBANGGUNAN NASIONAL.

33. • KEPUTUSAN DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959 :
1. KONTITUANTE DI BUBARKAN.
2. UUD 1945 KEMBALI BERLAKU SEBAGAI UUD REPUBLIK
INDONESIA.
3. SEGERA MEMBENTUK MPRS DAN DPAS.

34. • SISI POSITIF DEKRIT PRESIDEN :
1. MENYELAMATKAN DARI PERPECAHAN DAN KRISIS POLITIK
BERKEPANJANGAN.
2.MEMBERIKAN PEDOMAN YANG JELAS (UD 1945) BAGI
KELANGSUNGGAN NEGARA.
3. MERINTIS PEMBENTUKAN LEMBAGA TERTINGGI NEGARA
(MPRS) DAN LEMBAGA TINGGI (DPAS) YANG SELAMA MASA
DEMOKRASI LIBERAL TERTUNDA – TUNDA
PEMBENTUKANYA.

35. • SISI NEGATIF DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959 :
1. MEMBERIKAN KEKUASAAN YANG BESAR KEPADA
PRESIDEN BAIK TERHADAP MPR MAUPUN LEMBAGA
TINGGI NEGARA.
2. MEMBERI PELUANG BAGI KALANGAN MILITER UNTUK
TERJUN DALAM BIDANG POLITIK.

36. DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959 ISINYA :
1. PEMBUBARAN KONSTITUANTE
2. TIDAK BERLAKUNYA UUDS 1950 DAN KEMBALI KE UUD
1945
3. PEMBENTUKAN MPRS DAN DPAS
4. BERLAKUNYA DEMOKRASI TERPIMPIN MAKA DENGAN
ADANYA DEKRIT ITU, SISTEM PEMERINTAHAN
INDONESIA BERUBAH DARI DEMOKRASI LIBERAL KE
DEMOKRASI TERPIMPIN

37. PERDANA MENTERI KETIKA DEMOKRASI
TERPIMPIN
Ali Sastroamidjoyo
Burhanuddin Harahap
Chaerul Saleh

38. PERDANA MENTERI KETIKA DEMOKRASI
TERPIMPIN
Johannes Leimena
Dr. Johannes Leimena

39. PERDANA MENTERI KETIKA DEMOKRASI
TERPIMPIN
Dr. Soebandrio Dr. Soebandrio

40. TERIMKASIH ATAS PERHATINNYA
BY:
1. MUHAMMAD IKHWAN
NURI (10)
2. NINI NOVITASARI (14) XI TIPTL 3
SMK N 2 YOGYAKARTA