Platform Nasional untuk Pengurangan Risiko Bencana (Planas PRB) merupakan forum multi-pihak untuk koordinasi dan pengarahan kebijakan tentang pengurangan risiko bencana secara multi-sektoral dan interdisipliner dengan partisipasi berbagai pemangku kepentingan. Planas PRB bertujuan untuk berkontribusi pada pembangunan ketangguhan Indonesia terhadap bencana demi mencapai pembangunan berkelanjutan.

1. MEMBANGUN FORUM PRB
DAERAH YANG
BERKELANJUTAN
KENDARI, 31 MEI 2018

2. PLATFORM NASIONAL
PENGURANGAN RISIKO
BENCANA
Profil 2018-2021

3. Latar Belakang
■ PRB merupakan sebuah isu yang bersifat lintas-batas &
kompleks, yang membutuhkan komitmen politis & legal,
pemahaman publik luas, pengetahuan ilmiah,
perencanaan pembangunan yang cermat, penegakan
kebijakan & legislasi yang bertanggung jawab, sistem
peringatan dini yang berpusat pada rakyat, serta
mekanisme-mekanisme kesiapsiagaan & responsi
bencana yang efektif
■ Sebuah platform multi-pihak dapat menyediakan atau
menggerakkan perpaduan pengetahuan, keterampilan,
serta sumber daya yang dibutuhkan untuk PRB serta
pengarusutamaannya ke dalam kebijakan, perencanaan, &
program pembangunan

4. Platform PRB
 Menyusun informasi data dasar untuk PRB, termasuk profil bencana dan
risiko serta kebijakan, strategi, kapasitas, sumberdaya dan program
nasional
 Mengidentifikasi tren, kesenjangan, permasalahan & tantangan serta
menentukan bidang prioritas PRB yang diterima
 Menggalakkan perlunya segera menyusun atau mengadopsi kebijakan
dan peraturan perundangan untuk PRB
 Menetapkan patokan kemajuan yang dicapai dalam menggalakkan PRB
dan pengarusutamaan PRB ke dalam kebijakan, perencanaan dan
program pembangunan
 Menyusun rencana kerja yang berorientasi hasil untuk mengkoordinasikan
aktivitas PRB selaras dengan kerangka kerja PRB Global (HFA, SFDRR, dst)
 Mengkoordinasikan upaya bersama antar para anggota Platform Nasional
untuk PRB untuk mengurangi kerentanan penduduk yang menghadapi
risiko cukup tinggi
 Memantau, mencatat dan melaporkan aksi-aksi pengurangan risiko
bencana di tingkat nasional dan komunitas sejalan dengan kerangka kerja
PRB Global (HFA, SFDRR, dst)

6. National Platform for DRR
(UN-ISDR, 2009)
Forum Nasional untuk
Pengurangan Risiko Bencana
Sebuah istilah umum untuk [menamai]
mekanisme-mekanisme untuk koordinasi dan
pengarahan kebijakan tentang pengurangan
risiko bencana yang bersifat multi-sektoral dan
inter-disipliner, dengan partisipasi publik, swasta,
dan masyarakat sipil yang melibatkan semua
lembaga yang peduli di dalam sebuah negeri
Catatan: Definisi ini diturunkan dari catatan kaki 10 pada HFA. PRB
membutuhkan pengetahuan, kemampuan, dan masukan dari sebanyak
mungkin sektor dan organisasi, termasuk badan-badan PBB yang hadir
pada tingkat nasional. Kebanyakan sektor terdampak secara langsung
maupun tidak-langsung oleh bencana-bencana, dan banyak di antaranya
yang memanggul tanggung jawab khusus terhadap risiko-risiko bencana.
Forum nasional ini menyediakan sebuah wahana guna meningkatkan
tindakan nasional untuk mengurangi risiko-risiko bencana, dan
merepresentasikan mekanisme nasional untuk Strategi Internasional untuk
Pengurangan Bencana

7. National Platform for DRR
(UN-ISDR, 2009)
Definisi Operasional
 Forum atau komite nasional yang bersifat, dimiliki, & dipimpin secara
bersama oleh multi-pihak
 Mengabdi sebagai penganjur/penyokong PRB pada tingkat-tingkat
yang berlainan
 Menyediakan mekanisme koordinasi, analisis/ pengkajian, & nasihat/
masukan tentang wilayah-wilayah prioritas PRB yang membutuhkan
tindakan yang disepakati melalui proses yang terkoordinasi lagi
partisipatif
 Mekanisme koordinasi untuk pengarusutamaan PRB ke dalam
kebijakan, perencanaan, & pemrograman pembangunan yang segaris
dengan kerangka kerja PRB Global (HFA, SFDRR, dst)
 Bertujuan untuk berkontribusi pada pemapanan & pengembangan
sebuah sistem PRB nasional, sesuai kekhususan masing-masing
negara.

8. Tujuan & Sasaran Platform PRB
Tujuan: berkontribusi pada pembangunan ketangguhan negeri terhadap
bencana demi mencapai pembangunan yang berkelanjutan
Sasaran Kunci:
1. bertindak sebagai sebuah mekanisme koordinasi untuk memajukan
kerja sama multi-pihak & keberlanjutan kegiatan PRB melalui
proses konsultatif & partisipatif yang segaris dengan pelaksanaan
kerangka kerja PRB Global (HFA, SFDRR, dst)
2. mengembangkan lingkungan yang mendukung demi
pengembangan budaya pencegahan, melalui advokasi &
penyadartahuan PRB serta kebutuhan maupun pentingnya
mengintegrasikannya ke dalam kebijakan, perencanaan, & program
pembangunan
3. memfasilitasi integrasi PRB ke dalam kebijakan, perencanaan, dan
program pembangunan nasional dalam berbagai sektor
pembangunan sekaligus kebijakan serta program bantuan
pembangunan internasional/bilateral.

9. Prinsip-Prinsip
■ Platform PRB nasional harus memandang PRB sebagai
sebuah tanggung jawab nasional & isu lintas-batas di dalam
proses pembangunan berkelanjutan
■ Platform PRB nasional harus mendayagunakan sebuah
proses partisipatif untuk memfasilitasi keterlibatan pelbagai
sektor, dengan perspektif maupun tindakan mereka yang
beragam, & membangunnya di atas sistem serta mekanisme
yang ada
■ Platform PRB nasional harus memengaruhi perubahan-
perubahan positif melalui upaya-upaya yang disepakati dan
dikoordinasikan khususnya dalam proses-proses kebijakan,
perencanaan, administrasi, & pembuatan keputusan
■ Platform PRB nasional harus mendorong implementasi,
adaptasi, & kepemilikan kerangka kerja PRB Global (HFA,
SFDRR, dst) secara nasional serta lokal

10. STATUTA & ISU STRATEGIS
Platform PRB Nasional 2018-2021

11. Anggota
■ Unsur-unsur perguruan tinggi, media massa, sektor
swasta, lembaga swadaya masyarakat, pemerintah,
Palang Merah Indonesia, lembaga profesi, dan organisasi
lain - bukan partai politik atau berafiliasi dengan partai
politik
■ Organisasi yang menyatakan diri menjadi anggota melalui
proses tertentu, tanpa batas waktu serta memenuhi
kewajiban sebagai anggota
■ Organisasi berbadan hukum yang memiliki wilayah kerja
minimal di 4 propinsi; atau badan hukum yang disyahkan
dalam bentuk akta notaris yang bekerja diseluruh wilayah
negara Indonesia

12. Isu strategis 2018-2021
Penguatan organisasi
Penguatan kemitraan dalam investasi dan inovasi PRB
Penguatan enabling-environment PRB
Penilaian capaian nasional terhadap komitmen global/regional terkait PRB
Penguatan forum multipihak di daerah dan tematik
1
2
3
4
5

13. 1. Lingkar/ Ninil Jannah
Pengarah:
Ketua: Bappenas/ Suprayoga Hadi
Wakil Ketua: MPBI/ Henny Vidiarina
Pengurus
Pemerintah
1.BNPB/ Raditya
Jati
2. BNPB/ Lilik
Kurniawan
3.Kemensos/
Margowiyono
4.TNI/ Kol. Faisal
(TBC)
5.Kemenkes/
Ahmad Yurianto
6.KLHK/ Sri Tantri
Arundhati
Pengurus
CSO
1.PMI/ Teguh
Wibowo
2.LPBI NU/ Iswar
Abidin
3.Plan/ Wahyu
Kuncoro
4.DD/ Shofa
Qudus
5. Karina/ F.
Sundoko
Pengurus
Akademisi
1.UI/ Dicky P.
3.Univesitas
Bung Hatta/
Nafrizal Carlo
4. UHO/
Jamhir Safani
5. RDI/ Saut
Sagala
Pengurus
Lem Usaha
1.AGP/
Haryono Budi
Utomo
2.Sampoerna
Agri/ TBC
3.Salim
Group/ TBC
4. Garuda
Indonesia/
Indra Nur
5. Pertamina/
Pengurus
Media
1. Tempo/ Yosef
Suprayogi
2.Trans group/
TBC
3. Metro TV/
Medo Maulianza
4.MNC/ TBC
5.CNN
Indonesia/ TBC
Tim Sekretariat
Task Force
Task Force
Task Force
Finance
Admin
Komunikasi
/TBD
Ad-hoc
1. BNPB/ Dodi Ruswandi
2. Kemenko PMK/ TBD
1. Tempo/ Bambang Harymurti
1.Sinar Mas/ Dr.Asep Karsidi, MSc.
1.ITB/ Harkunti Rahayu, PhD
2.LIPI/ Prof. Heny Warsilah
1.MDMC/ Sri Atmaja Rosyidi
Sekretaris Jendral:
Pengurus:
Full time
Task Force:
Organigram Platform PRB Nasional
(Keputusan Formatur)

14. Tugas Badan Pengarah
(Ketua dan anggota)
■ Penasehat dan penyedia konsultasi baik atas permintaan dari
anggota maupun pengurus/sekretaris jendral
■ Pengawas kegiatan Planas PRB berdasarkan tugas pokok
dan fungsi serta berdasarkan rencana kerja yang sudah
direncanakan dan disepakati
■ Penegakkan etika dengan membentuk badan etik yang
bersifat ad hoc jika terjadi pelanggaran etika (pelanggaran
statuta, pelanggaran terhadap kaidah atau norma diiluar
mekanisme hokum yang berlaku di Indonesia). Proses
didorong dengan memfasilitasi penyelesaian terhadap
pelanggaran secara musyawarah mufakat kecuali ditentukan
lain secara hukum
■ Dewan Pengarah terdiri dari ketua dan anggota dengan
jumlah sesuai dengan jumlah unsur.

15. Badan Eksekutif (Sekretaris
Jendral dan Pengurus)
■ Menjalankan tata kepengurusan (governance) dengan
kepemimpinan kolektif yang menjalankan tugas pokok dan
fungsi Planas PRB
■ Terdiri dari Sekretaris Jendral dan dibantu oleh ketua-
ketua bidang
■ Untuk menjalankan urusan harian, Planas PRB dibantu
oleh manajemen sekretariat

16. Cluster - Mainstreaming
PRB:
■ Pemerintah: Kementrian Kesehatan, TNI
■ Akademisi/Peneliti: UI, Uhamka Padang, UHO
■ Lembaga Usaha: tbd
■ Non-Government: Karina
■ Media Massa: Trans TV, MNC TV, CNN Indonesia, Metro
TV

17. Bidang Kerja (isu strategis)
1) Penguatan organisasi: LPBI NU (Ketua), Kementrian Sosial
(wakil ketua)
2) Penguatan kemitraan dalam investasi dan inovasi PRB:
Dompet Dhuafa (Ketua), KLHK (wakil ketua)
3) Penguatan enabling-environment PRB: Plan Indonesia
(Ketua), Tempo (wakil ketua)
4) Penilaian capaian nasional terhadap komitmen
global/regional terkait PRB: Palang Merah Indonesia (Ketua),
BNPB (Direktorat PRB) [Wakil Ketua]
5) Penguatan forum multipihak di daerah dan tematik: BNPB
(Direktorat Pemberdayaan Masyarakat), Tbd – lembaga
usaha/swasta

18. Gugus Tugas (Ad-Hoc)
■ Revisi UU No. 24 Tahun 2007 Penanggulangan Bencana -
Aliansi Masyarakat untuk Penguatan UU Penanggulangan
Bencana (AMPU) – MPBI (Ketua)

19. Aliansi
■ Strategis, misalnya:
1. Konsorsium Pendidikan Bencana (KPB)
2. Forum Perguruan Tinggi (FPT)
3. Humanitarian Country Team (HCT)
■ Taktis: Platform/Forum PRB/PRB-API Daerah

20. Isu-1
■ Penguatan Tata Kelola Organisasi
– Penguatan pada manajemen organisasi (internal) Planas-PRB
– Indikator :
1. Revisi/pembahasan dan legalisasi statuta (jika dianggap perlu)
2. Pembentukan/ perubahan dan legalisasi pengurus Planas-PRB
3. Database keanggotaan Planas PRB
4. Aturan/tata laksana organisasi yang bersifat teknis (mis : sistem
keuangan dan administrasi, pertemuan rutin/tahunan, dll)
5. Terlaksananya Musyawarah Nasional sesuai dengan statuta
■ Penguatan Peran Organisasi
– Planas-PRB menjalankan fungsi sebagai hub dengan forum
lainnya, baik di tingkat daerah, nasional, regional maupun global
– Indikator :
1. terlibat dan berafiliasi dalam kegiatan forum/aliansi Di tingkat
Global/Regional
2. terlibat dan menjadi mitra kritis dan strategis dalam kegiatan forum
strategis nasional
3. “bridging” pengetahuan antara forum dan/atau pemangku kepentingan

21. Isu-2
■ Penguatan Kemitraan dalam Investasi dan Inovasi PRB
– Planas-PRB mendorong kemitraan dalam investasi
pengurangan risiko bencana dan megembangkan
ketangguhan; dalam inovasi untuk meningkatkan
relevansi dan efektivitas upaya PRB
– Indikator:
1. Kemitraan intra dan antar komponen (pemerintah,
lembaga usaha, pers, peneliti/akademia, organisasi
masyarakat sipil/non-pemerintah),
2. Public-private-partnership
3. Kemitraan indonesia dengan regional dan global

22. Isu-3
■ Penguatan Enabling Environment partisipasi pemangku
kepentingan PRB
– Planas-PRB melaksanakan advokasi (merubah
kebijakan publik) untuk mewujudkan enabling
environment bagi partisipasi pemangku kepentingan
PRB (termasuk youth, woman, difable person, lanjut
usia, dst.), dan akuntabilitas negara terhadap pemilik
hak
– Indikator: Memfasilitasi upaya advokasi khususnya
dalam revisi UU PB, investasi daerah dalam PRB,
dan kebijakan terkait lainnya

23. Isu-4
■ Fasilitasi penilaian capaian nasioal terhadap komitmen
global dan regional terkait PB
– PLANAS terlibat dalam penilaian capaian SFDRR,
SDGs, climate change, etc
– Indikator : PLANAS mengeluarkan laporan
tahunan/periode pencapaian SFDRR, SDGs, climate
change, etc

24. Isu-5
■ Penguatan Forum Multipihak di Daerah dan Tematik.
– Planas-PRB terlibat aktif dalam mendorong
pembentukan forum PRB di tingkat provinsi dan
kabupaten/kota dan tematik, serta dapat memberikan
pembinaan dalam rangka penguatan fungsi forum.
– Indikator :
1. Meningkatnya jumlah forum daerah baik di tingkat
provinsi maupun kabupaten/kota dan tematik yang
berfungsi
2. Meningkatnya jumlah praktek baik forum daerah
3. Koordinasi antar forum terjalin dengan efektif dalam
Peringatan Bulan PRB

25. MEMBANGUN FORUM PRB
DAERAH YANG
BERKELANJUTAN

26. Keberlanjutan
■ Untuk organisasi nonprofit, frasa "keberlanjutan" biasanya
digunakan untuk mendeskripsikan lembaga nonprofit yang
mampu mempertahankan dirinya sendiri dalam jangka
panjang, yang melanggengkan kemampuannya untuk
memenuhi misinya
■ Keberlanjutan dalam konteks nirlaba mencakup konsep
keberlanjutan keuangan, serta perencanaan suksesi
kepemimpinan, kemampuan beradaptasi, dan
perencanaan strategis

27. P o l i t i k
Galang komitmen politik dari
pimpinan tertinggi
Te k n i s
Kembangkan basis
pengetahuan, kerangka
metodologis, indikator-2
Partisipasi
Libatkan kelompok terkait
(pemerintah, sektor swasta,
LSM, perguruan tinggi)
Mobilisi Sumberdaya
Galang sumber daya untuk
kembangkan platform dan
laksanakan kegiatan-2
Platform PRB

28. Mobilisasi Komponen
Platform
 Komponen politik memastikan adanya komitmen politik dari
kepemimpinan paling tinggi
 Komponen teknis mencakup berbagai aktivitas seperti
pengembangan dasar-dasar pengetahuan tentang PRB,
sebuah kerangka kerja metodologis untuk Platform untuk
PRB, dan serangkaian indikator pengurangan bencana
 Komponen partisipasi mencakup kelompok-kelompok yang
relevan, termasuk berbagai badan pemerintah, sektor
swasta, LSM dan lembaga akademis
 Komponen mobilisasi sumber daya mendapatkan sumber
daya untuk pengembangan Platform untuk PRB dan
melaksanakan tugas-tugas mereka yang sudah
direncanakan

29. Manfaat Platform PRB
1. Merangkul para pengambil kebijakan tingkat-tinggi untuk
mengadvokasi PRB dan mengarusutamakannya ke dalam
kebijakan, perencanaan, & program pembangunan sekaligus
bantuan kemanusiaan
2. Merangsang partisipasi para perencana & aktor pembangunan
dalam mengarusutamakan PRB ke dalam agenda pembangunan
berkelanjutan, termasuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(SDGs), Strategi Pemberantasan Kemiskinan, pengelolaan sumber
daya alam, dll.
3. Menyediakan kesempatan bagi masyarakat sipil, khususnya LSM &
OBK, untuk berdialog & berkontribusi demi memajukan PRB dalam
konteks lokal
4. Memfasilitasi dialog & kemitraan dengan komunitas internasional,
termasuk sistem PBB, otoritas regional & nasional
5. Memfasilitasi proses saling berbagi
informasi, pertukaran pengetahuan, & alih
teknologi di antara para anggota Forum
PRB serta forum-forum PRB.
6. Meningkatkan akses & keterkaitan para
aktor PRB yang ada dengan lembaga-
lembaga lain yang relevan pada tingkat
nasional, regional, & global.

30. TERIMAKASIH
Ninil Jannah, Sekretaris Jendral
Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana
ninil@lingkar.or.id, 📞 08112509373