Pelanggaran HAM

1. N I D Y A B A N U A R I
B O O C A S H A K B A R I A N T
Pelanggaran HAM dalam
Tragedi Semanggi
1
Pelanggaran HAM dalam Tragedi Semanggi

2. Pendahuluan
Pada abad ke-18 hak-hak dasar tidak hanya dipandang
sebagai kewajiban yang harus dihormati penguasa. Tetapi,
juga hak yang mutlak dimiliki oleh rakyat. Bahkan pada
abad18 muncul kredo (pernyataan kepercayaan) tiap
manusia dikaruniakan hak-hak yang kekal.Hak yang tidak
dapat dicabut dan yang tidak pernah ditinggalkan ketika
umat manusia beralih untuk memasuki era baru dari
kehidupan pramodern ke kehidupan modern. Serta tidak
pernah berkurang karena tuntutan hak memerintah
penguasa. Betapa HAM telahmendapatkan tempat khusus di
tengah-tengah perkembangan kehidupan manusia mulai
abad 18 sampai sekarang
2
Pelanggaran HAM dalam Tragedi Semanggi

3. Penyebab Tragedi Semanggi
Pergantian pemerintahan dari Orde Baru ke Orde
Reformasi memberikan harapan bahwa demokratisasi
telah dimulai. Namun patut disayangkan bahwa krisis
ekonomi sejak tahun 1997 belum membaik. Begitu juga
permasalahan penegakan hukum, keadilan, dan kepastian
hukum yang masih jauh dari yang diharapkan masyarakat.
Akibatnya, terjadi beberapa kali kesalahpahaman /
bentrokan antara mahasiswa dan masyarakat dengan
aparat pemerintah baik TNI maupun Polri serta terjadi
peristiwa-peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran
hak asasi manusia. Kesalahpahaman dan bentrokan yang
terjadi telahmengakibatkan jatuhnya korban dari pihak
mahasiswa serta masyarakat maupun TNI /Polri.
Peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak
asasi manusia berat antara lain peristiwa Trisakti dan
Semanggi I & II.
3
Pelanggaran HAM dalam Tragedi Semanggi

4. Peristiwa Semanggi
Tragedi Semanggi menunjuk kepada dua kejadian
protes masyarakat terhadap pelaksanaan dan agenda
Sidang Istimewa yang mengakibatkan tewasnya warga
sipil. Kejadian pertama dikenal dengan Tragedi
Semanggi I terjadi pada 11-13 November 1998, masa
pemerintah transisi Indonesia, yang menyebabkan
tewasnya 17 warga sipil. Kejadian kedua dikenal dengan
Tragedi Semanggi II terjadi pada 24 September 1999
yang menyebabkan tewasnya seorang mahasiswa dan
sebelas orang lainnya di seluruh Jakarta serta
menyebabkan 217 korban luka-luka. Pada tanggal 11
November 1998, mahasiswa dan masyarakat yang
bergerak dari Jalan Salemba, bentrok dengan
Pamswakarsa di kompleks Tugu Proklamasi.
4
Pelanggaran HAM dalam Tragedi Semanggi

5. Peristiwa Semanggi
Pelanggaran HAM dalam Tragedi Semanggi
5
Pada tanggal 12 November 1998 ratusan ribu
mahasiswa dan masyrakat bergerak menuju ke gedung
DPR/MPR dari segala arah, Semanggi-Slipi-Kuningan,
tetapi tidak ada yang berhasil menembus ke sana karena
dikawal dengan sangat ketat oleh tentara, Brimob dan juga
Pamswakarsa (pengamanan sipil yang bersenjata bambu
runcing untuk diadu dengan mahasiswa). Pada malam
harinya terjadi bentrok di daerah Slipi dan Jl. Sudirman,
puluhan mahasiswa masuk rumah sakit. Ribuan
mahasiswa dievakuasi ke Atma Jaya. Satu orang pelajar,
yaitu Lukman Firdaus, terluka berat dan masuk rumah
sakit. Beberapa hari kemudian ia meninggal dunia.

6. Korban dalam Peristiwa Semanggi
Pelanggaran HAM dalam Tragedi Semanggi
6
Jumlah korban yang didata oleh Tim Relawan untuk
Kemanusiaan berjumlah 17 orang korban, yang terdiri
dari 6 orang mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi di
Jakarta, 2 orang pelajar SMA, 2 orang anggota aparat
keamanan dari POLRI, seorang anggota Satpam Hero
Swalayan, 4 orang anggota Pam Swakarsa dan 3 orang
warga masyarakat. Sementara 456 korban mengalami
luka-luka, sebagian besar akibat tembakan senjata api dan
pukulan benda keras, tajam/tumpul. Mereka ini terdiri
dari mahasiswa, pelajar, wartawan, aparat keamanan dan
anggota masyarakat lainnya dari berbagai latar belakang
dan usia, termasuk Ayu Ratna Sari, seorang anak kecil
berusia 6 tahun, terkena peluru nyasar di kepala.

7. Tragedi Semanggi II
Pada 24 September 1999, untuk yang kesekian
kalinya tentara melakukan tindak kekerasan kepada
aksi-aksi mahasiswa. Kala itu adanya pendesakan oleh
pemerintahan transisi untuk mengeluarkanUndang-
Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (UU PKB)
yang materinya menurut banyak kalangan sangat
memberikan keleluasaan kepada militer untuk
melakukan keadaan negara sesuai kepentingan
militer. Oleh karena itulah mahasiswa bergerak dalam
jumlah besar untuk bersama-sama menentang
diberlakukannya UU PKB.
7
Pelanggaran HAM dalam Tragedi Semanggi

8. Prinsip Non-Retroaktif dalam Kejahatan
terhadap Kemanusiaan
Prinsip non retroaktif dalam hukum pidana tidak
berlaku untuk kejahatan terhadapkemanusiaan karena
alasan-alasan berikut ini:
1.Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan kejahatan
dalam hukum kebiasaaninternasional dan prinsip-
prinsip hukum umum. Menurut kedua sumber hukum
itu,orang yang melakukan kejahatan terhadap
kemanusiaan baik secacara commissionmaupun
ommission dapat dihukum secara retroaktif.
2.Pasal 15 (2) kovenan internasional mengenai hak-hak
sipil dan politik memungkinkan pengecualian asas non
retroaktif untuk kejahatan-kejahatan yang telah diterima
sebagaikejahatan menurut prinsip-prinsip hukum
umum.
8
Pelanggaran HAM dalam Tragedi Semanggi

9. Fakta dan Pola Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Berdasarkan fakta-fakta, dokumen, keterangan dan
kesaksian berbagai pihak, KPPHAM menemukan berbagai
kekerasan yang pada dasarnya melanggar hak asasi
manusia seperti pembunuhan, penganiayaan,
penghilangan paksa, perkosaan, perampasan
kemerdekaan dan kebebasan fisik yang dilakukan secara
sistematis serta meluas yangdilakukan oleh pelaku
tertentu dengan sasaran masyarakat tertentu.
KPP HAM memusatkan perhatian pada tiga (3)
rangkaian peristiwa ini tidak dapat dipisahkan dan
dilepaskan dari kebijakan pemerintah dalam menghadapi
gelombang demonstrasi mahasiswa dan masyarakat akan
perlunya reformasi.
9
Pelanggaran HAM dalam Tragedi Semanggi

10. Pemenuhan Unsur-unsur Kejahatan terhadap
Kemanusiaan dan Tanggung Jawab Pidana
 Serangan
Serangan dalam pengertian “suatu rangkaian
perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk
sipilsebagai kelanjutan kebijakan penguasa atau
kebijakan yang berhubungan denganorganisasi”,
sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan UU
No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
Penyerangan terhadap para demonstran pada ketiga
peristiwa ini dan di daerah-daerah luar Jakarta
tampak tidak terukur dan di luar batas-batas
kewajaran (exesive use of force)
10
Pelanggaran HAM dalam Tragedi Semanggi

11. Landasan Hukum
Pembentukan Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak
Asasi Manusia peristiwaTrisakti, Semanggi I, dan
Semanggi II didasarkan atas:
1.UU Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia.
2.UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi
Manusia.
3.Keputusan Rapat Paripurna Komnas HAM tanggal 5 Juni
2001.
4.Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 034/KOMNAS
HAM/VII/2001 tanggal 27Agustus 2001 tentang
Pembentukan Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak
AsasiManusia peristiwa Trisakti, Semanggi I& II
11
Pelanggaran HAM dalam Tragedi Semanggi

12. Tugas dan Wewenang
Tugas dan wewenang KPP HAM Trisakti, Semanggi I,
dan Semanggi II adalah :
1.Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap
peristiwa yang terjadi dan kasus-kasus yang berkaitan
2.Meminta keterangan pihak-pihak korban
3.Memanggil dan memeriksa saksi-saksi dan pihak-pihak
yang diduga terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia
4.Mengumpulkan bukti-bukti tentang dugaan pelanggaran
hak asasi manusia
5.Meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat
kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu
6.Kegiatan lain yang dianggap perlu
12
Pelanggaran HAM dalam Tragedi Semanggi

13. Masa Tugas
KPP HAM Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II
melaksanakan tugas mulaitanggal 27 Agustus sampai
dengan 27 November 2001 dan dapat diperpanjang selama
90 hari apabila dipandang perlu.Hasil penyelidikan KPP
HAM Trisakti dan Semanggi I & II akan diserahkan
kepada Sidang Paripurna Komnas HAM untuk disahkan
sebelum diserahkan kepada penyidik untuk ditindak
lanjuti sampai dengan Pengadilan HAM.
Pada saat ini KPP HAM Trisakti dan Semanggi I & II
sedang menjalankan kegiatannya sesuai dengan prosedur
dan mekanisme kerjanya yang memenuhi standar
internasional maupun Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP)
13
Pelanggaran HAM dalam Tragedi Semanggi