HUKUM DAGANG

1. 5/19/2014
1
NURULQAMAR

2. 5/19/2014
2
NURULQAMAR

3. 1 •Dasar Hukum Kepailitan
2 •Pengertian dan Syarat Kepailitan
3 •Asas Utama Undang-Undang Kepailitan
4 •Tujuan hukum kepailitan
5 • Fungsi Undang-Undang Kepailitan
6 •Pelindungan Kepentingan Kepailitan Perseroan
7 •Perlindungan Kepentingan Kepailitan Masyarakat
8 •Pihak yang Dapat Mengajukan Kepailitan
9 •Pihak yang Dapat Dijatuhkan Pailit
10 •Akibat Kepailitan
11 •Cara Penundaan Kepailitan
12 •Prosedur Permohonan Pailit
13 •Upaya Hukum
14 •Putusan Pailit
15 •Berakhirnya Kepailitan
5/19/2014
3
NURULQAMAR

4. 5/19/2014
4
 Semula lembaga hukum kepailitan diatur
undang-undang tentang Kepailitan dalam
Faillissements-verordening Staatsblad 1905:217
juncto Staatsblad 1906:348. Karena
perkembangan perekonomian dan perdagangan
serta pengaruh globalisasi, serta modal yang
dimiliki oleh para pengusaha umumnya berupa
pinjaman yang berasal dari berbagai sumber,
undang-undang tersebut telah menimbulkan
banyak kesulitan dalam penyelesaian utang-
piutang. Penyelesaian utang-piutang juga
bertambah rumit sejak terjadinya berbagai krisis
keuangan yang merembet secara global dan
memberikan pengaruh tidak menguntungkan
terhadap perekonomian nasional. Kondisi tidak
menguntungkan ini telah menimbulkan kesulitan
besar terhadap dunia usaha dalam
menyelesaikan utang piutang untuk meneruskan
kegiatannya.
 Undang-undang tentang Kepailitan
(Faillissements verordening, Staatsblad
1905:217 juncto Staatsblad 1906:348), sebab itu,
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1
Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang tentang Kepailitan, yang kemudian
ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.
Perubahan tersebut juga ternyata belum
memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum
di masyarakat, sehingga pada tahun 2004
pemerintah memperbaikinya lagi dengan
Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (Undang-undang Kepailitan
dan PKPU). Dan juga adapun BW secara umum
khususnya pasal 1131 sampai dengan 1134.
NURULQAMAR

5. 5/19/2014
5
 Dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor
37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
(Undang-undang Kepailitan dan PKPU),
“kepailitan” diartikan sebagai sita umum atas
semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan
dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di
bawah pengawasan Hakim Pengawas. Menurut
kamus, pailit berarti “bangkrut” atau “jatuh
miskin”. Dengan demikian maka kepailitan
adalah keadaan atau kondisi dimana seseorang
atau badan hukum tidak mampu lagi membayar
kewajibannya (Dalam hal ini utangnya) kepada si
piutang.
 Hal ini dijelaskan dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) UUK :
“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor
dan tidak mambayar lunas sedikitnya satu utang
yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih,
dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan,
baik atas permohonannya sendiri maupun atas
permohonan satu atau lebih kreditornya.”
Pengertian kepailitan : Syarat kepailitan :
NURULQAMAR

6. 1. Adil
Melindungi
kreditur dan
debitur yang
beritikad baik
serta pihak
ketiga yang
tergantung
dengan usaha
debitur.
2. Cepat
Proses
kepailitan lebih
sering
digunakan oleh
pelaku usaha,
sehingga
memerlukan
keputusan yang
cepat.
3. Terbuka
Keadaan insolven
suatu badan hukum
harus diketahui oleh
masyarakat sehingga
tidak akan
menimbulkan efek
yang negative
dikemudian hari,
dan mencegah
debitur yang
beritikad buruk
untuk mendapatkan
dana dari masyarakt
dengan cara menipu.
4. Efektif
Keputusan
pengadilan harus
dapat dieksekusi
dengan cepat, baik
keputusan penolakan
permohonan pailit,
keputusan pailit,
keputusan
perdamaian ataupun
keputusan PKPU.
5/19/2014
6
NURULQAMAR

7. 5/19/2014
7
NURULQAMAR

8. 1. Mengatur tingkat Prioritas dan urutan masing-masing piutang para kreditor.
2. Mengatur tata cara agar seorang debitur dapat dinyatakan pailit.
3. Mengatur tata cara menentukan kebenaran mengenai adanya suatu piutan kreditur.
4. Mengatur mengenai sahnya piutang atau tagihan.
5. Mengatur mengenai jumlah yang pasti dari piutang.
6. Mengatur bagaimana cara membagi hasil penjualan harta kekayaan debitur untuk pelunasan
piutang masing-masing kreditur berdasarkan urutan tingkat prioritasnya.
7. Untuk eksekusi sita umum oleh pengadilan terhadap harta debitur sebelum pembagian hasil
penjualan.
8. Mengatur upaya perdamaian yang ditempuh oleh debitur dengan keditur sebelum
pernyataan pailit dan sesudah pernyatan pailit.
5/19/2014
8
NURULQAMAR

9. 1. Kepentingan perseroan.
2. Kepentingan pemegang saham minoritas.
3. Kepentingan karyawan perseroan.
4. Kepentingan persaingan usaha yang sehat.
5. Kepentingan masyarakat.
5/19/2014
9
NURULQAMAR

10. 5/19/2014
10
NURULQAMAR

11. Selain oleh Kreditur dan Debitur sendiri, suatu permohonan pailit dapat diajukan oleh pihak-pihak
lain seperti yang disebutkan dalam pasal 2 Undang-undang Kepailitan dan PKPU. Mereka adalah
1. Kejaksaan untuk kepentingan umum.
Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau
kepentingan masyarakat luas
2. Bank Indonesia dalam hal Debitur adalah bank
Pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap suatu bank sepenuhnya merupakan
kewenangan Bank Indonesia. Permohonan kepailitan ini tidak menghapuskan kewenangan Bank
Indonesia terkait dengan ketentuan mengenai pencabutan izin usaha bank, pembubaran badan
hukum, dan likuidasi bank sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Badan Pengawas Pasar Modal (BPPM) dalam hal Debitur adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek,
Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
Permohonan pailit juga dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BPPM) karena
lembaga tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang
diinvestasikan dalam efek di bawah pengawasan Badan Pengawas Pasar Modal.
4. Menteri Keuangan dalam hal Debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana
Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.
5/19/2014
11
NURULQAMAR

12. 1. Orang perorangan : pria dan wanita; menikah atau belum menikah. Jadi pemohon adalah
debitur perorangan yang telah menikah, maka permohonan hanya dapat diajukan atas
persetujuan suami atau isterinya, kecuali tidak ada percampuran harta.
2. Perserikatan atau perkumpulan tidak berbadan hukum lainnya. Jika pemohon berbentuk
Firma harus memuat nama dan tempat kediaman masimh-masing persero yang secara
tanggung renteng terikat untuk seluruh utang Firma.
3. Perseroan, perkumpulan, koperasi, yayasan yang berbadan hukum.
4. Harta warisan.
5/19/2014
12
NURULQAMAR

13. 1. Kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit diucapkan serta segala
sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Kecuali tempat tidur,pakaian, alat-alat pertukangan, buku-
buku yang diperlukan dalam pekerjaan,makanan dan minuman untuk satu bulan, alimentasi atau
uang yang diterima dari pendapatan anak-anaknya.
2. Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang
termasuk dalam harta pailit. Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan ( sejak pukul 00.00
waktu setempat ).
3. Kepailitan hanya mengenai harta pailit dan tidak mengenai diri pribadi debitur pailit.
4. Harta pailit diurus dan dikuasai curator untuk kepentingan semua kreditur dan debitur. Hakim
pengawas memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan.
5. tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap
curator.
6. Segala perbuatan debitur yang dilakukan sebelum dinyatakan pailit, apabila dapat dibuktikan bahwa
perbuatan tersebut secara sadar dilakukan debitur untuk merugikan kreditur maka dapat dibatalkan
oleh curator atau kreditur atau gugatan yang diajukan curator demi menyelamatkan keutuhan harta
pailit demi kepentingan kreditur (Aktiopauliana ).
7. Hibah dapat dibatalkan sepanjang merugikan harta kepailitan ( boedel pailit ). Missal penghibahan 40
hari menjelang kepailitan dianggap dibuat untuk merugikan para kreditur.
5/19/2014
13
NURULQAMAR

14. 5/19/2014
14
NURULQAMAR

15. Diatur dalam pasal 6 UUK,yaitu sebagai berikut :
1. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada ketua pengadilan.
2. Penitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang
bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal
pendaftaran.
3. Penitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3),(4) dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan
dalam ayat-ayat tersebut.
4. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada ketua pengadilan paling
lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
5. Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit
didaftarkan,pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang.
6. Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyatan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu
paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
7. Atas permohonan debitur dan berdasarkan alasan yang cukup, pengadilan dapat menunda
penyelenggaraan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan paling lambat
25 (dua puluh lima) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
5/19/2014
15
NURULQAMAR

16. Jika para pihak tidak puas terhadap keputusan pengadilan niaga, dapat mengadakan
upaya hukum, yakni kasasi. Dijabarkan dalam Pasal 11 UUK, yang mengemukakan :
1. Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit
adalah kasasi ke MA.
2. Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 8
(delapan) hari setelah tanggal putusan yang domohonkan kasasi diucapkan, dengan
mendaftarkan kepada panitera pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan
pailit.
3. Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain dapat diajukan oleh
debitor dan kreditor yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, juga
dapat[3] diajukan oleh kreditur lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan
tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit.
4. Panitera mendaftar permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan
diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani
panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.
5/19/2014
16
NURULQAMAR

17. 5/19/2014
17
NURULQAMAR

18. 5/19/2014
18
NURULQAMAR

19. 5/19/2014
19
NURULQAMAR