kontroversi Omnimbuslaw terkait lapangan kerja

1. KONTROVERSI
OMNIMBUS LAW
1

2. PRESENTER
H. MUHAMMAD
TASLIM, S.Sos,.M.Pd.

3. Apa itu Omnimbus Law?
Omnimbus Law adalah metode mengganti dan/atau
mencabut ketentuan dalam UU, atau mengatur ulang
beberapa ketentuan dalam UU ke dalam satu UU
baru, atau dimaknai juga sebagai UU baru yang
mengatur berbagai macam materi dan subyek untuk
penyederhanaan berbagai UU yang masih berlaku.

4. Tradisi
Perundan
ngan
Pembuatan Peraturan Perundangan
Indonesia menggunakaan sisitem CIVIL
LAW (Eropa Kontinental)
Omnimbus Law
Omnimbus Law berasal dari sistem
Common Law (Anglo Saxon)

5. PageDior Creative Agency 5
79 UU dan 1244 pasal
Omnimbus Law
Ci(La)Ka
7 UU dan 28 pasal, 43 regulasi (perpu, PP,
Perpres dan permen)
Omnimbus Law
Perpajakan
43
regulasi
1272
pasal
86 UU
Pengajuan Omnimbus
Ada dua Omnimbuslaw yang
diajukan pemerintah kepada
DPR

6. Omnimbus Law
Perpajakan
Perubahan UU
1. UU Pajak Penghasilan
2. UU Pajak Pertambahan Nilai
3. UU Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
4. UU Kepabeanan
5. UU Cukai
6. UU Pajak dan retribusi daerah
7. UU pemerintah daerah
Perubahan Regulasi
Omnimbus Law Ibu Kota Negara (IKN)

7. Omnimbus Law
Cipta (Lapangan)
Kerja
11 Kluster
1. Penyederhanaan Perizinan (50 UU, 770 pasal)
2. Persyaratan Innvestasi (13 UU 24 pasal)
3. Ketenagakerjaan (3 UU, 55 pasal)
4. Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan
UMKM (3 UU, 6 Pasal)
5. Kemudahan Berusaha (9 UU, 23 pasal)
6. Dukungan Riset dan Inovasi (2 UU, 2 pasal)
7. Administrasi Pemerintahan (2 UU, 14 pasal)
8. Pengenaan sanksi (49 UU, 295 pasal)
9. Pengadaan Lahan (2 UU, 11 Pasal)
10.Investasi dan Proyek Pemerintan (2 UU, 2
pasal)
11.Kawasan Ekonomi (5 UU, 18 pasal)

8. UU Kontroversial
Ketenagakerjaan
Perubahan UU No. 13 Tahun 2003 (berpotensi
merugikan buruh)
1. Pasal 156 ayat 3 huruf h tentang penghitungan
uang penghargaan masa kerja (penghaspusan
masa kerja 10 bulan)
2. Pasal 156 ayat 4 tentang uang penggantian hak
yang harus diberikan menjadi dapat
memberikan uang penggantian hak.
3. Pasal 169 tentang PHK pada kasus tertentu
(dihausnya pemberian uang penggantian hak).
4. Pasal 152 tentang permohonan pengajuan PHK
(dihapusnya aturan pengajuan PHK kepada
lembaga penyelesaian Hubungan Industrial)

9. UU Kontroversial
Dukungan Riset dan Inovasi
Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Paten,
sehingga akan menghilangkian perlindungan
terhadap hak paten
Pada pasal 20 akan dihapus dan berpengaruh
terhadap 27 pasal yang mengatur lisensi wajib dari
pasal 81 -107.

10. UU Kontroversial
Pengadaan Lahan
Pertanian
Banyak UU yang bertentangan dengan UU No. 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Daasar Pokok
Pokok Agraria (UUPA)
1. Pengaturan tentang Bank Tanah; tidak ada
kejelasan filosofi, urgensi dan asal tanah.
2. Pengaturan Hak Pengelolaan (HPL): berfokus
pada keperdataan dengan jangka waktu 90
tahun dan dapat diberikan perpanjangan waktu
HPL.
3. Pengaturan kepemilikansatuan rumah susun
HGB bagi WNA melanggar konsepsi ttg rumah

11. UU Kontroversial
Pengelolaan Kawasan
Kehutanan
Perubahan terhadap UU No 41 tahun 1999 tentang
Kehutanan Yang berpotensi merusak lingkungan
hidup:
1. Tumpang tindih kawasan hutan dengan RTRW
(batas tanah diatur perpres)
2. Batas minimun 30 % untuk DAS dan Pulai
dihapus
3. Perluasana kawasan pulau strategis tidak perlu
pesetujuan DPT, cukup diubah dengan PP.
4. Pemegang ijin ttidak bertganggungjawab atas
kebakaran di areanya, hanya wajib menjaga
area.

12. PageDior Creative Agency 12
Our Testimonials
Kemudahan Investasi yang ditawarkan jangan sampai melanggar cita-cita nasional Indonesia
dan memberikan kerugian kepada masyarakat serta mengganggu rasa keadilan.“

13. Thank You