Dokumen tersebut membahas upaya pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam penegakan HAM di Indonesia. Pemerintah telah membentuk lembaga-lembaga seperti Komnas HAM dan Pengadilan HAM untuk menegakkan HAM. Masyarakat dapat berpartisipasi dengan melaporkan pelanggaran HAM, memberikan masukan kebijakan, atau mendukung upaya restitusi bagi korban pelanggaran HAM.

1. RESUME UPAYA PEMERINTAH DALAM PENEGAKAN HAM DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENEGAKKAN HAM DI
INDONESIA
UPAYA PEMERINTAH DALAM PENEGAKAN HAM
Bangsa Indonesia dalam proses penegakan HAM tentu saja mengacu pada Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan
perundangundangan lainnya. Dengan kata lain, penegakan HAM di Indonesia tidak
berorientasi pada pemahaman HAM liberal dan sekuler yang tidak selaras dengan
makna sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.
Selain mengacu pada peraturan undang-undangan nasional, proses penegakan HAM di
Indonesia juga mengacu kepada ketentuanketentuan hukum internasional yang pada
dasarnya memberikan wewenang luar biasa kepada setiap negara. Berkaitan dengan
hal tersebut, (Idrus Affandi dan Karim Suryadi) menegaskan bahwa bangsa
Indonesia dalam proses penegakan HAM sangat mempertimbangkan dua hal di
bawah ini:
Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Komnas HAM dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui Kepres Nomor 50 tahun
1993. keberadaan Komnas HAM selanjutnya diatur dalam Undang- Undang RI Nomor
39 tahun1999 tentang Hak Asas Manusia pasal 75 sampai dengan pasal 99.
Komnas HAM merupakan lembaga negara mandiri setingkat lembaga negara lainnya
yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan
mediasi HAM.
Komnas HAM mempunyai wewenang sebagai berikut:
1. melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah
2. menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi
3. menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia
kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti.
4. memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di
pengadilan.
Setiap warga negara yang merasa hak asasinya dilanggar boleh melakukan pengaduan
kepada Komnas HAM. Pengaduan tersebut harus disertai dengan alasan, baik secara
tertulis maupun lisan dan identitas pengadu yang benar.

2. Pembentukan Instrumen HAM
Instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan
hak asasi manusia. Instrumen HAM biasanya berupa peraturan perundang-undangan
dan lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia, seperti Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia (Komnas HAM) dan Pengadilan HAM. Instrumen HAM yang berupa
peraturan perundang-undangan dibentuk untuk menjamin kepastian hukum serta
memberikan arahan dalam proses penegakan HAM. Adapun peraturan perundang-
undangan yang dibentuk untuk mengatur masalah HAM adalah:
1. Pada Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 telah ditetapkan satu bab tambahan dalam batang tubuh yaitu bab X
A yang berisi mengenai hak asasi manusia, melengkapi pasal-pasal yang lebih
dahulu mengatur mengenai masalah HAM.
2. Dalam Sidang Istimewa MPR 1998 ditetapkan sebuah Ketetapan MPR
mengenai Hak Asasi Manusia yaitu TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998.
3. Ditetapkannya Piagam HAM Indonesia pada tahun 1998.
4. Diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia, yang diikuti dengan dikeluarkannya PERPU
Nomor 1 Tahun 1999 tentang pengadilan HAM yang kemudian ditetapkan
menjadi sebuah undang-undang, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
5. Ditetapkan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak, yaitu:
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak
b. Undang-Undang Republik IndonesiaI Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Anak
6. Instrumen HAM internasional selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pembentukan Pengadilan HAM
Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26
tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM
berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia baik perseorangan maupun
masyarakat dan menjadi dasar dalam penegakan, kepastian hukum, keadilan dan

3. perasaan aman, baik perseorangan maupun masyarakat. Pengadilan HAM bertugas dan
berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang
berat. Disamping itu, berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM
yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dan terjadi di luar batas teritorial wilayah
Indonesia.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENEGAKKAN HAM DI
INDONESIA
Peran masyarakat sangat penting dalam penegakan Hak Asasi Manusia. Tanpa
partisipasi masyarakat dan dukungannya niaka penegakan Hak Asasi Manusia akan
menjadi sia-sia. Peran dan partisipasi itu juga diatur di dalam UU No. 39 tahun 1999
itu. Peran itu dapat dilakukan oleh perorangan. kelompok. organisasi politik, organisasi
masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kernasyarakatan lainnya.
Semua elemen tersebut rnempunyai hak untuk berpartisipasi dalarn perlindungan,
penegakan dan pemajuan hak asasi manusia (Pasal 1(X)).
Bisa berupa perorangan, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga
swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan yang lain. Wujud partisipasi
masyarakat dalam upaya mewujudkan penegakan HAM dapat berwujudkan:
1. Menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran HAM kepada Komnas
HAM atau lembaga lain yang berwenang.
2. Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan
hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lainnya.
3. Secara sendiri-sendiri atau bekerja sama dengan Komnas HAM dapat
melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak
asasi manusia.
Sikap positif sebagai warga negara Indonesia yang baik terhadap upaya penegakan
HAM dapat berupa:
Sikap tegas tidak membenarkan dan tidak menolerir setiap pelanggaran HAM
Alasan bangsa kita bersikap tegas tidak membenarkan dan tidak mentolerir setiap
pelanggaran HAM, dapat dilihat dari Dukungan terhadap upaya penegakan HAM dapat
berupa:
1. Mendukung upaya lembaga yang berwenang untuk menindak secara tegas
pelaku pelanggaran HAM. Misalnya: mendukung upaya negara menindak tegas
para pelakunya dengan menggelar peradilan HAM, mendukung upaya

4. menyelesaikan melalui lembaga peradilan HAM nasional, mendukung
peradilan HAM internasional untuk mengambil alih, apabila peradilan HAM
nasional mengalami jalan buntu.
2. Mendukung dalam setiap upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat
untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan itu bisa
berwujud makanan, pakaian, obat-obatan dan tenaga medis.
3. Mendukung upaya terwujudnya jaminan restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi
bagi para korban. Restitusi merupakan ganti rugi yang dibebankan pada para
pelaku baik untuk korban atau keluarganya. Jika restitusi dianggap tidak
mencukupi, maka harus diberikan kompensasi yaitu kewajiban negara untuk
memberikan ganti rugi pada korban atau keluarganya. Di samping restitusi dan
kompensasi, korban juga berhak mendapat rehabilitasi. Rehabilitasi bisa
bersifat psikologis, medis, dan fisik. Rehabilitasi psikologis misalnya berupa
pembinaan kesehatan mental untuk terbebas dari trauma, stres, dan gangguan
mental yang lain. Rehabilitasi medis, yaitu berupa jaminan pelayanan
kesehatan. Sedangkan rehabilitasi fisik dapat berupa pembangunan kembali
sarana dan prasarana, seperti perumahan, air minum, perbaikan jalan, dan lain-
lain.
Sikap lain yang dapat mendukung upaya penegakan HAM adalah sikap kritis terhadap
penegakan HAM baik yang dilakukan oleh Komnas HAM, Peradilan HAM, LSM dan
perorangan dan lembaga lainnya tersebut di atas. Sikap kritis dapat dalam bentuk lisan
dan tulisan. Dalam bentuk tulisan dapat dipublikasikan lewat majalah sekolah, surat
kabar, media elektronik maupun dikirim ke lembaga-lembaga penegakan HAM terkait.