Dokumen tersebut membahas tentang politik nasional dan strategi nasional Indonesia. Politik nasional mencakup politik dalam negeri, luar negeri, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Strategi nasional didasarkan pada geostrategi, wawasan nusantara, dan ketahanan nasional. Manajemen nasional merupakan sistem yang terdiri atas empat unsur yaitu tata laksana pemerintahan, administrasi negara, politik nasional, dan kehidupan masyarakat.

1. POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
POLITIK
Dalam kehidupan bernegara, istilah “politik” memiliki makna bermacam-
macam yang semuanya itu dapat dikelompokkan menjadi 2 macam:
1. Politik sebagai sarana atau usaha memperoleh kekuasaan dan dukungan
dari masyarakat dalam melakukan kehidupan bersama. Dengan
demikian”politik” dapat dikatakan menyangkut kekuatan hubungan
(Power Relation Ship).
2. Politik dipergunakan untuk menunjuk kepada suatu rangkaian kegiatan
atau cara-cara yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang dianggap
baik.Politik itu adalah suatu kebijakan (policy)
Mengingat bangsa Indonesia sangat heterogen,kiranya dapat dipahami
bahwa didalam “Kehidupan politik” itu sering terjadi perbedaan persepsi,
perbedaan skala prioritas,bahkan konflik kepentingan kelompok atau golongan.
Namun harus diperhatikan dalam proses penentuan kebijakan maupun
pelaksanaan terhadap rambu-rambu yang tidak dapat dilanggar yaitu:
a. Kepentingan nasional
b. Persatuan dan kesatuan bangsa
c. Tetap tegaknya NKRI dengan berdasarkan pancasila
Kehidupan politik dibagi 2 sektor :
1) Sektor pemerintah
2) Sektor kehidupan politik masyarakat
Dalam mekanisme pemerintahan,kita dapat melihat adanya kehendak
mesyarakat (social demands) yang masuk dalam pemerintahan sebagai “input”,
dan dipihak yang lain kita dapat melihat kebijaksanaan umum yang keluar dari
pemerintahan sebagai “output”. Sejalan dengan itu maka dalam kehidupan negara
tidak bisa dilepaskan denga sistim kepartaian dan sistim politik.
Sistem kepartaian selain merupakan wadah untuk merumuskan aspirasi
masyarakat,juga meerupakan organisasi rakyat sebagai wadah untuk menyalurkan
aspirasinya didalam pemerintahan.
Sistem politik meliputi cara bagaimana berlangsungnya penyaluran
kehendak mesyarakat dalam pemerintahan dan bagaimana cara mengolahnya yang
akhirnya keluar sebagai kebijakan umum.

2. POLITIK NASIONAL
Politik nasional adalah azas,usaha serta kebijaksanaan tentang pembinaan
serta penggunaan potensi naional secara menyeluruh baik yang potensial maupun
efektif untuk mencapai tujuan nasional.
Politik nasional meliputi :
1. Politik dalam negeri
Politik dalam negeri adalah kehidupan kenegaraan berdasarkan Pancasila
dan UUD 1945 yang mampu menyerap aspirasi dan dapat mendorong
partisipasi masyarakat dalam suatu sistem.
Unsur-unsurnya terdiri dari :
 Struktur politik
Struktur politik merupakan wadah penyaluran kepentingan masyarakat
sekaligus wadah pengkaderan pimpinan nasional.
 Proses politik
Proses politik merupakan suatu rangkaian pengambilan keputusan
tentang berbagai kepentingan politik maupun kepentingan umum yang
bersifat nasional dan penentuan dalam pemilihan kepemimpinan yang
puncaknya terselenggara melalui pemilu.
 Budaya politik
Budaya politik merupakan pencerminan dari aktualisasi hak dan
kewajiban rakyat dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan
bernegara.
 Komunikasi politik (Partisipasi politik)
Komunikasi politik merupakan suatu hubungan timbal balik dalam
kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara dimana rakyat
merupakan sumber aspirasi dan sumber pimpinan nasional.
2. Politik Luar Negeri
Politik luar Negeri adalah salah satu sarana pencapaian kepentingan
nasional dalam “pergaulan antar bangsa”.
Berdasarkan pengertian diatas maka rincian politik luar negeri indonesia
adalah sebagai berikut :
 Sebagai bagian integral dari strategi nasional
Politik luar neggeri merupakan proyeksi kepentingan nasional dalam
kehidupan antar bangsa. Secara keseluruhan merupakan salah satu
sarana pencapaian tujuan nasional.
 Garis politik luar negeri indonesia adalah “Bebas & Aktif”
Bebas artinya bahwa negara indonesia tidak memihak pada kekuatan
yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa indonesia.
Aktif artinya peran indonesia dalam percaturan dunia internasional
tidak bersifat reaktif.

3. Politik luar negeri harus lincah dalam menanggapi dinamika perubahan
hubungan antar bangsa yang cepat dan tidak menentu.
3. Politik ekonomi
Politik Ekonomi yaitu peningkatan taraf hidup dan daya kreasi masyarakat
indonesia.
4. Politik Pertahanan Keamanan
Politik Pertahanan Keamanan terbagi menjadi dua, yaitu:
 Keluar, yaitu “Defensif Aktif”
Diarahkan untuk menjalin hubungan dengan bangsa/negara lain.
 Kedalam, yaitu “Preventif Aktif”
Untuk menanggulngi ancaman dari dalam.

4. POLITIK NASIONAL
DAN KEPEMIMPINAN NASIONAL
Politik nasional harus didukung oleh kepemimpinan nasional.
Kepemimpinan adalah usaha dari seseorang untuk mempengaruhi orang lain
(bawahan) agar mereka dapat bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan untuk
mencapai tujuan yang telah ditentukan.
STRUKTUR POLITIK
Struktur politik Indonesia terbagi 2,yaitu:
1. Supra Struktur Politik
Struktur politik dilingkungan kenegaraan.
2. Infra Struktur Politik
Struktur politik dilingkungan masyarakat.
Berdasarkan Undang-undang 1945;
1) Yang termasuk Supra Struktur Politik adalah :
 Mendatari MPR
 DPR
 BPK
 MA
2) Yang termasuk Infra Struktur Politik adalah:
 Partai Politik
 ABRI (dalam fungsi Sospolnya)
 ORMAS (Organisasi Masyarakat)
Perumusan Politik Nasional dilaksanakan oleh Mendataris MPR yang
dibantu oleh kabinet presiden.
Pelaksanaan dari politik nasional dirumuskan melalui “proses pemikiran strategis”
dengan melaksanakan :
 Telaahan strategis, dan
 Perkiraan strategis
Telaahan strategis yaitu pengkajian terhadap lingkungan politik nasional
yang memerlukan perhatian terhadap hal-hal yaitu :
a) Pembidangan politik nasional
b) Penentuan sasaran setiap bidang
c) Pedoman pelaksanaan ( biaya,tenaga,waktu)
d) Sikap dan pendirian terhadap masalah nasional dan internasional
e) Penggunaan perencanaan

5. Perkiraan strategis yaitu melaksanakan analisis menurut aturan
tertentu,menentukan sasaran yang dpilih dan menentukan cara bertindak.Perkiraan
strategis nasional terdiri dari :
a) Mempelajari keadaan lingkungan
b) Mengidentifikasi kekuatan politik nasional
c) Mengembangkan sasaran alternatif
d) Menentukan cara bertindak
e) Menganalisis kekuatan nasional
f) Batas waktu
STRATEGI NASIONAL
Strategi nasional adalah seni/ilmu untuk menggunakan kekuatan nasional
untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Fungsi strategi nasional adalah :
a) Menentukan arah
b) Ruang lingkup
c) Unsur-unsur serta interelasi dari usaha bangsa dalam mencapai sasaran
nasional.
Dasar pemikiran politik strategi nasional
Dalam pemikiran penyusunan politik strategi nasional bersumber pada :
a) Geo Politik
Politik nasional mempertimbangkan kondisi geografis
b) Wawasan Nusantara
Kondisi lingkungan mempengaruhi bangsa indonesia memperjuangkan
hak hidupnya.
c) Ketahanan Nasional
Merupakan kemampuan dan ketahanan untuk menyelenggarakan
POLSTRANAS dalam pencapaian tujuan nasional.
d) Tata Bina Nasional
Suatu proses pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan
nasional.

6. MANAJEMEN NASIONAL
Manajemen nasional pada dasarnya merupakan sebuah “sistem”. Oleh
karenanya lebih tepat jika kita menggunakan istilah “sistem manajemen nasional”.
Pada dasarnya sistem manajemen nasional merupakan suatu perpaduan
dari tata nilai,struktur dan proses yang merupakan himpunan usaha untuk
mencapai efisien dan efektif (daya dan hasil guna) sebesar mungkin dalam
menggunakan sumber dana dan daya nasional untuk mencapai tujuan nasional.
UNSUR,STRUKTUR,PROSES
Secara sederhana unsur-unsur utama Sistem Manajemen Nasional dalam
bidang ketatanegaraan meliputi :
a) Negara sebagai “Organisasi Kekuasaan” yang mempunyai hak dan
peranan terhadap pemilikan,pengaturan dan pelayanan yang diperlukan
dalam rangka usaha mewujudkan cita-cita bangsa bagi kepentingan
mesyarakat umum.
b) Bangsa indonesia sebagai unsur “Pemilik Negara” berperan untuk
menentukan nilai dan arah,haluan,kebijakan negara yang digunakan
sebagai landasan,pedoman bagi penyelenggaraan fungsi-fungsi negara.
c) Pemerintah sebagai unsur “Manager atau Penguasa” berperan dalam
penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan umum dan pembangunan ke
arah cita-cita bangsa dan kelangsungan serta pertumbuhan negara.
d) Masyarakat adalah “Unsur Penunjang dan Pemakai” yang berperan baik
sebagai kontributor,penerima dan konsumen bagi berbagai hasil kegiatan
penyelenggaraan fungsi pemerintahan.
Sejalan dengan pokok pikiran diatas maka dilihat secara struktural unsur-unsur
utama Sistem Manajemen Nasional (SISMENAS) tersusun atas 4 tatanan,yaitu:
1. Tata Laksana Pemerintahan (TLP)
2. Tata Administrasi Negara (TAN)
3. Tata Politik Nasional (TPN)
4. Tata Kehidupan Masyarakat (TKM)

7. Hak-hak politik warga negara adalah peranan abstrak yang berwujud dalam 3
hak,yaitu:
a) Hak memilih dalam pemilihan umum
b) Hak menyatakan pendapat dan berasosiasi
c) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan lembaga-
lembaga negara yang menyimpang dari kewenangannya.
INTEGRASI POLITIK
1. Integrasi Bangsa
Integrasi bangsa yaitu proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya
dalam suatu kesatuan wilayah dan dalam satu identitas nasional.
2. Integrasi Wilayah
a) Konsep wilayah yang jelas (wilayah itu meliputi apa
saja;darat,laut,udara dan seisinya.
b) Aparat pemerintahan dan sarana kekuasaan (menjaga dan
mempertahankan kedaulatan wilayah dari serangan /gangguan
luar).
3. Integrasi Nilai
Integrasi nilai merupakan penciptaan suatu sistem nilai/ide nasional yang
dipandang ideal,baik dan adil engan berbagai kelompok masyarakat
(proses meyakinkan kelompok masyarakat).
4. Integrasi Elit dengan Khalayak
Integrasi elit dengan khalayak yaitu upaya untuk menghubungkan antara
golongan elit (yang memerintah)dengan khalayak (rakyat yang diperintah).
 Kewenangan pemerintah harus ditaati oleh masyarakat.
 Bentuk dan cara-cara pelaksanaan kewenangan harus mendapat
persetujuan dari masyarakat.
5. Integrasi Perilaku (Perilaku Integratif)
Integrasi perilaku atau perilaku integratif yaitu kesediaan warga
masyarakat untuk bekerja sama dalam suatu organisasi dan berperilaku
sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

8. POLITIK DAN STRATEGI PERTAHANAN
KEAMANAN NASIONAL
PENGERTIAN
1. Politik Pertahanan Keamanan Nasional
Politik pertahanan keamanan nasional adalah pernyataan cita-cita dari bangsa
dan negara tentang pembinaan secara totalitas dari potensi pertahanan
keamanan nasional untuk mencapai tujuan pertahanan keamanan nasional
dalam rangka mencapai tujuan nasional.
2. Strategi Pertahanan Keamanan Nasional
Strategi pertahanan keamanan nasional adalah seni dan ilmu untuk
membangun dan menggunakan kekuatan-kekuatan dan sarana pertahanan
keamanan nasional dalam rangka pelaksanaan perwujudan politik pertahanan
keamanan nasional.
TUJUAN DAN FUNGSI PERTAHANAN KEAMANAN NASIONAL
Tujuan pelaksanaan keamanan nasional yaitu menjamin tetap tegaknya
negara kesatuan RI berdasarkan pancasila dan UUD 1945 terhadap segala
ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri dalam tercapainya tujuan
nasional.
Fungsi pertahanan keamanan nasional yaitu:
 Memelihara dan meningkatkan ketahanan nasional.
 Membangun,memelihara dan mengembangkan segenap komponen
kekuatan pertahanan keamanan nasional secara terpadu dan terarah.
 Mewujudkan seluruh kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan
pertahanan keamanan.
Upaya pertahanan keamanan negara diselenggarakan melalui :
a) Upaya pertahanan
Yakni dengan membangun serta membina daya dan kekuatan tangkal yang
mampu meniadakan setiap ancaman dari luar negeri.
b) Upaya keamanan
Yakni dengan memperkuat daya dan kekuatan tangkal yang mampu
meniadakan ancaman dari dalam negeri.

9. LANDASAN POLSTRAHANKAMNAS
Untuk menyusun POLSTRAHANKAMNAS diperlukan landasan berpijak
agar tidak menyimpang dari cita-cita dan tujuan bangsa dan negara. Landasan itu
terdiri dari 4, yakni:
1. Landasan Idiil
2. Landasan Konstitusional
3. Landasan Doktrin
4. Landasan Operasional (Politik dan Strategi)
1. Landasan Indiil POLSTRAHANKAMNAS adalah pancasila
2. Landasan Konstitusional POLSTRAHANKAMNAS adalah UUD 1945
3. Landasan Doktrin POLSTRAHANKAMNAS disusun dalam 2 tingkat yaitu
tingkat nasional dan tingkat hankamnas.
Landasan Doktrin tingkat nasional terdiri dari :
 Wawasan Nusantara
 Ketahanan Nsaional
 Integrasi Nasional
Landasan Doktrin tingkat Hankamnas terdiri dari
 Doktrin Dasar
Doktrin hankamnas dan doktrin perjuangan ABRI yang lazim
disebut Catur Darma Ekakarma (CADEK).
 Doktrin Induk
Memuat dasar-dasar melaksanakan operasi hankamnas yaitu
pertahanan rakyat semesta (hankamnata) dengan sistem wajib bela
umum.
 Doktrin Kekayaan
Mempunyai maksud dan tujuan untuk memberi pedoman guna
membimbing dan menuntut ABRI kearah tercapainya tuntutan hati
nurani rakyat dalam melaksanakan tugas kekayaan untuk
mewujudkan cita-cita perjuangan nasional.
4. Landasan Operasional POLSTRAHANKAMNAS
 Politik Nasional
 Strategi Nasional yang mempunyai 2 sasaran :
Sasaran Kedalam yaitu Integrasi Nasional
Sasaran Keluar yaitu :
 Mendukung kepentingan dalam negeri
 Memperjuangkan edudukan terhormat dalam
pergaulan antar bangsa
 Mengadakan hubungan internasional yang bersifat
bilateral maupun multilateral

10.  Pola Strategi Nasional
 Kedalam Persusasi
 Keluar adalah strategi tidak langsung.

11. SASARAN KEMAMPUAN PERTAHANAN KEAMANAN
Pembangunan kekuatan pertahanan keamanan nasional diarahkan kepada
tingkat kekuatan yang memiliki kemampuan :
1. Kemampuan Intelejen Strategi
Yakni kemampuan untuk melakukan penginderaan dan penilaian
perkembangan lingkungan strategi di dalam maupun di luar negeri
(kemampuan penyelidikan,survey,pemetaan,penggalangan,dan keamanan).
2. Kemampuan Pertahanan
Yakni kemampuan untuk manangkal,mencegah,menghambat dan
menghancurkan musuh yang berasal dari luar negeri yang berusaha
melakukan inovasi.
3. Kemampuan Keamanan
Yakni kemampuan untuk menangkal,mencegah,menindak atau
menghancurkan musuh yang berasal dari dalam negeri yang berusaha
memecah persatuan bangsa dan mengrongrong kewibawaan pemerintah
serta untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
4. Kemampuan Pembinaan Teritorial
Yakni kemampuan untuk membina wilayah dengan segenap isinya.
5. Kemampuan Pembinaan Sosial Politik
Yakni kemampuan menjamin stabilitas nasional yang dinamis demi
keberhasilan dan kesinambungan pembangunan nasional.
6. Kemempuan Dukungan /Dorongan
Yakni kemampuan untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi
pelaksanaan tugas-tugas pertahanan keamanan negara.

12. SISTEM PERTAHANAN KEAMANANRAKYAT SEMESTA
(SISHANKAMRATA)
PENGERTIAN
SISHANKAMRATA adalah tatanan segenap komponen kekuatan
pertahanan keamanan negara yang terdiri atas :
 Komponen dasar rakyat terlatih
 Komponen utama ABRI
 Komponen khusus perlindungan masyarakat
 Komponen pendukung sumber daya alam,sumber daya kekuatan dan
prasarana nasional.
FUNGSI SISHANKAMRATA
1. Rakyat Terlatih (RATIH)
Komponen dasar kekuatan pertahanan keamanan Negara yang
mampu melaksanakan fungsi-fungsi : ketertiban umum,
perlindungan rakyat, keamanan rakyat,dan perlawanan rakyat
dalam rangka menyelenggarakanpertahanan keamanan Negara.
Fungsi RATIH :
 Ketertiban Umum (TIBUN)
Yaitu memelihara masyarakat,kelancaran roda pemerintahan dan
segenap
perangkatnya,kelancaran kegiatan masyarakat untuk memenuhi
kebutuhan hidup.
 Perlindungan Rakyat (LINTRA)
Yaitu menangggulangi gangguan ketertiban hukum dan gangguan
ketentraman masyarakat.
 Keamanan Rakyat (KAMRA)
Yaitu menanggulangi dan meniadakan gangguan keamanan
masyarakat atas subsversi yang dapat mengakibatkan
terganggunya stabilitas nasional.

13.  Perlawanan Rakyat (WANRA)
Yaitu menghadapi dan menghancurkan musuh yang hendak
menduduki/menguasai wilayah Republik Indonesia.
2. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)
Merupakan komponen utama kekuatan pertahanan keamanan dituntut
kesiagaannya dalam menyelenggarakan pertahanan keamanan
Negara.
Fungsi ABRI :
 Penindak dan penyanggah awal terhadap ancaman baik
yang datang daridalam maupun dari luar.
 Pelatih rakyat bagi pelaksanaan tugas pertahanan keamanan
negara.
 Mengamankan jalannya pembangunan.
3. Perlindungan Masyarakat (LINMAS)
Merupakan komponen khusus kekuatan pertahanan keamanan bagi
keselamatan masyarakat.
4. Sumber daya alam,sumber daya buatan dan prasarana nasional
Komponen ini di dayagunakan bagi peningkatan upaya dan hasil guna
serta kelancaran dan kelangsungan upaya hankam.

14. SISTEM PERENCANAAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
NASIONAL (PROPENAS)
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL SESUAI DENGAN
UU NO.25 TAHUN 2004
Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efisien,efektif dan
mencapai sasaran maka diperlukan sistem perencanaan pembangunan nasional.
Sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan satu kesatuan tata
cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana
pembangunan dalam jangka waktu tertentu,yang akan dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara Negara bersama masyarakat baik dipusat maupun di daerah.
Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional diselenggarakan
berdasarkan azas demokrasi,dengan prinsip
kebersamaan,keadilan,keberlanjutan,berwawasan lingkungan serta kemandirian
dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.perencanaan
disusun secara sistematis,terarah,terpadu,menyeluruh dan tanggap terhadap
perubahan zaman.
Perencanaan pembangunanini disusun 5 pendekatan yaitu :
a) Pendekatan Politik
b) Pendekatan Teknokratik
c) Pendekatan Partisipatif
d) Atas bawah (Top Down)
e) Bawah Atas (Bottom Up)
Sistem perencanaan pembngunan bertujuan untuk :
1. Mendukung Koordinasi antar pelaku pembangunan
2. Menjamin terciptanya integrasi,sinkronisasi dan sinergi
baik antar daerah,antar ruang waktu,antar fungsi
pemerintah maupun pusat dengan daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan,penganggaran,pelaksanaan dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara
efisien,efektif,berkeadilan dan berkelanjutan.

15. Sistem perencanaan pembangunan nasional terdiri dari 4 tahapan yaitu :
a) Penyusunan Rencana
b) Penetapan Rencana
c) Pengendalian Pelaksanaan Rencana dan
d) Evaluasi Pelaksanaan Rencana