1. SISTEM, PESERTA, DAN
HASIL PEMILU
PASCA REFORMASI

2. 1. Yeti Arina (124254076)
2. Nasria Ika Nitasari (124254240)
3. Yeni Agus Tri Puryanti (124254243)
4. Elfira Rabbani Hafinur (124254244)
5. Ari Tri Maria (124254245)
6. El Sinta Lisnawati (124254246)
PRODI S1 PPKn 2012 / C
JURUSAN PMP-Kn
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Disusun Oleh:

3. SISTEM, PESERTA, DAN HASIL PEMILU
PASCA REFORMASI
A. Sistem Pemilu Pasca Reformasi
Pasca pemerintahan Soeharto 1999, 2004 dan 2009
terdapat perubahan terhadap sistem pemilu di Indonesia yakni
terjadinya modifikasi sistem proporsional di indonesia, dari
proporsional tertutup menjadi proporsional semi daftar terbuka.
Dilihat dari daerah pemilihan terdapat perubahan antara pemilu
1999 dengan masa orde baru.
Di tahun 1999 provinsi masih sebagai daerah pilihan namun
sudah menjadi pertimbangan kabupaten/kota dan alokasi kursi dari
partai peserta pemilu didasarkan pada perolehan suara yang ada di
masing-masing provinsi tetapi mulai mempertimbangkan perolehan
calon dari masing-masing kabupaten /kota.

4. Pada pemilu 2004 daerah pemilihan tidak lagi provinsi
melainkan daerah yang lebih kecil lagi meskipun ada juga
daerah pemilihan yang mencangkup satu provinsi seperti
Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, kepulauan Riau,
Yogyakarta, Bali, NTB, semua provinsi di Kalimantan, Sulawesi
Utara dan Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua
dan Irian Jaya Barat. Masing-masing daerah pilihan mendapat
jatah antara 3-12 kursi.
Pada pemilu 2009 besaran daerah pemilihan untuk DPR
diperkecil antara 3-10. Perbedaan lain berkaitan dengan
pilihan terhadap kontestan.

5. Setelah reformasi sistem pemilu Indonesia selalu berubah setiap
kali pemilu. Pada prinsipnya perubahan tersebut dapat digambarkan
dalam tabel berikut :
1999 2004 2009
Struktur Surat Suara
Memilih partai (Party
Ballot)
Closed List
Memilih partai atau
partai dan nama calon
Open List
Memilih nama calon atau
partai
Open List
Rumus Penentuan Calon
Terpilih
Berdasar Nomer Urut
Proporsoional
Berdasar No Urut
Campuran Proporsional –
Distrik
Suara Terbanyak
Campuran Proporsional –
Distrik
Luasan Dapil
3-12 / dapil DPR : 3-10 /dapil
DPRD : 3-12kursi /dapil
Jumlah Peserta Pemilu
48 24 36
Keterwakilan Perempuan
DPR : 9 % DPR : 11 % DPR : 18 %

6. B. Peserta Pemilu Pasca Reformasi
1. Pemilu 1999
Pemilu 1999 diikuti oleh 48 partai politik, antara lain:
-Partai Indonesia Baru -Partai Pekerja Indonesia -Partai Kristen Nasional Indonesia
-Partai Umat Muslimin Indonesia -Partai Nasional Indonesia -Partai Nasional Demokrat
-Partai Aliansi Demokrat Indonesia -Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia -Partai Kebangkitan Muslim
Indonesia
-Partai Bhinneka Tunggal Ika -Partai Ummat Islam -Partai Nasional Bangsa Indonesia
Indonesia
-Partai Kebangkitan Umat -Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia -Partai Masyumi Baru
-Partai Keadilan dan Persatuan -Partai Persatuan Pembangunan -Partai Cinta Damai
-Partai Syarikat Islam indonesia -Partai Daulat Rakyat -Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan
-Partai Abul Yatama -Partai Buruh Nasional -Partai Kebangsaan Merdeka
-Partai Uni Demokrasi Indonesia -Partai Demokrasi Kasih Bangsa -Partai Kebangkitan Bangsa
-Partai Amanat Nasional -Partai Persatuan -Partai Rakyat Demokrat
-Partai Golongan Karya -Partai Syarikat Islam Indonesia (1905) -Partai Demokrasi Indonesia
-Partai Katolik Demokrat -Partai Musyawarah Rakyat Banyak -Partai Pilihan Rakyat
-Partai Rakyat Indonesia -Partai Islam Demokrat -Partai Politik Islam Indonesia
Masyumi
-Partai Republik -Partai Bulan Bintang -Partai Solidaritas Pekerja
-Partai Keadilan -Partai Nahdlatul Ummat -Partai Musyawarah Kekeluargaan
Gotong Royong
-Partai Nasional Indonesia -Partai Ikatan Pendukung -Partai Nasional Indonesia
– Massa Marhaen Kemerdekaan Indonesia – Front Marhaenis

7. 2. Pemilu 2004
Pemilu 2004 diikuti oleh 24 peserta partai politik, yaitu :
-partai nasional marhaenisme -partai buruh sosial demokrat
indonesia
-partai bulan bintang -partai merdeka
-partai persatuan pembangunan -partai persatuan demokrasi
kebangsaan
-partai perhimpunan indonesia baru -partai nasional banteng kemerdekaan
-partai demokrat -partai keadilan dan persatuan
Indonesia
-partai penegak demokrasi Indonesia -partai persatuan nahdlatul ummah
Indonesia
-partai amanat nasional -partai karya peduli bangsa
-partai kebangkitan bangsa -partai keadilan sejahtera
-partai bintang reformasi -partai damai sejahtera
-partai golongan karya -partai patriot pancasila
-partai sarikat Indonesia -partai persatuan daerah
-partai pelopor

8. 3. Pemilu 2009
Terdapat 51 partai politik yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum / KPU untuk
dapat turut serta dalam Pemilu tahun 2009, yaitu :
A. 7 Parpol berdasarkan pasal 315 UU Pemilu
-Partai Golkar (Partai Golongan Karya) -PDIP (Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan)
-PPP (Partai Persatuan Pembangunan) -Partai Demokrat
-PAN (Partai Amanat Nasional) -PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)
-PKS (Partai Keadilan Sejahtera)
B. 9 Parpol yang memenuhi pasal 316 huruf D Undang-Undang Pemilu
-PBB (Partai Bulan Bintang) -PBR (Partai Bintang Reformasi)
-PDS (Partai Damai Sejahtera) -Partai Nasional Indonesia Marhaenisme
(PNI Marhaenisme)
-Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan -Partai Pelopor
(PPDK)
-Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) -Partai Penegak Demokrasi Indonesia
(PPDI)
-Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

9. C. 35 parpol baru yang lolos verifikasi administratif KPU
-Partai Hanura -Partai Peduli Rakyat Nasional
-Partai Pemersatu Bangsa -Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
-Partai Pemuda Indonesia -Partai Demokrasi Kebangsaan Bersatu
-Partai Matahari Bangsa -Partai Republiku Indonesia
-Partai Demokrasi Pembaruan -Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia
-Partai Persatuan Daerah -Partai Buruh
-Partai Nurani Umat -Partai Patriot
-Partai Kebangkitan Nasional Ulama -Partai Kristen Demokrat
-Partai Pengusaha dan Pekerja -Partai Karya Perjuangan
Indonesia
-Partai Barisan Nasional -Partai Republik Nusantara
-Partai Perjuangan Indonesia baru -Partai Bhinneka Indonesia
-Partai Kedaulatan -Partai Nusantara Kedaulatan Rakyat Indonesia
-Partai Kasih Demokrasi Indonesia -Partai Merdeka
-Partai Kristen Indonesia 1945 -Partai Reformasi
-Partai Pembaruan bangsa -Partai Indonesia Sejahtera
-Partai Demokrasi Perjuangan Rakyat -Partai Indonesia Tanah Air Kita
-Partai Persatuan Sarikat Indonesia -Partai Kasih
-Partai Kongres

10. D. Daftar 11 parpol yang tidak lolos verifikasi KPU
-Partai Islam -Partai Kristen Demokrasi indonesia
-Partai Tenaga Kerja Indonesia -Partai Masyarakat Madani
-Partai Pemersatu Nasional Indonesia -Partai Republik
-Partai Bela Negara -Partai Nasional Indonesia
-Partai Persatuan Perjuangan Rakyat -Partai Kerakyatan Nasional
-Partai Reformasi Demokrasi
E. 2 partai politik mengundurkan diri tidak berbadan hukum Depkum
HAM
-Partai Kemakmuran Rakyat
-Partai Islam Indonesia Masyumi

11. C. Hasil Pemilu Pasca Reformasi
1. Pemilu 1999
Berbekal keputusan KPU tersebut, PPI akhirnya dapat melakukan pembagian
kursi hasil pemilu pada tanggal 1 September 1999. Hasil pembagian kursi itu
menunjukkan, lima partai besar memborong 417 kursi DPR atau 90,26 persen dari 462
kursi yang diperebutkan. Sebagai pemenangnya adalah PDIP yang meraih 35.689.073
suara atau 33,74 persen dengan perolehan 153 kursi. Golkar memperoleh 23.741.758
suara atau 22,44 persen sehingga mendapatkan 120 kursi atau kehilangan 205 kursi
dibanding Pemilu 1997. PKB dengan 13.336.982 suara atau 12,61 persen,
mendapatkan 51 kursi. PPP dengan 11.329.905 suara atau 10,71 persen, mendapatkan
58 kursi atau kehilangan 31 kursi dibanding Pemilu 1997. PAN meraih 7.528.956 suara
atau 7,12 persen, mendapatkan 34 kursi. Di luar lima besar, partai lama yang masih
ikut, yakni PDI merosot tajam dan hanya meraih 2 kursi dari pembagian kursi sisa, atau
kehilangan 9 kursi dibanding Pemilu 1997.
Cara pembagian kursi hasil pemilihan kali ini tetap memakai sistem
proporsional dengan mengikuti varian Roget. Dalam sistem ini sebuah partai
memperoleh kursi seimbang dengan suara yang diperolehnya di daerah pemilihan,
termasuk perolehan kursi berdasarkan the largest remainder. Tetapi cara penetapan
calon terpilih berbeda dengan Pemilu sebelumnya, yakni dengan menentukan ranking
perolehan suara suatu partai di daerah pemilihan.

12. 2. Pemilu 2004
Pilpres 2004 berlangsung 2 putaran setelah tak satupun kontestan yang meraih suara
dominan pada babak sebelumnya (5 juli 2004). Dua pasangan yang bersaing di putaran
pamungkas, pada 20 september 2004, yaitu SBY-JK dan Megawati-Hasyim. SBY-Jkmenuju istana
setelah mengantongi 69.266.350 suara (60,62%), sedangkan Mega-Hasyim meraih 44.990.704
suara (39,38%). Jumlah suara sah pada pilpres 2004: 114.256.054. suara tidak sah 2.405.651.
total suara nasional: 116.662.705. Pemilu putaran pertama diselenggarakan pada tanggal 5 Juli
2004, dan diikuti oleh 5 pasangan calon. Berdasarkan hasil pemilihan umum yang diumumkan
pada tanggal 26 Juli 2004, dari 153.320.544 orang pemilih terdaftar, 122.293.844 orang (79,76%)
menggunakan hak pilihnya. Dari total jumlah suara, 119.656.868 suara (97,84%) dinyatakan sah,
dengan rincian sebagai berikut:
No. Pasangan calon Jumlah suara Persentase
1.
H. Wiranto, SH.
Ir. H. Salahuddin Wahid
26.286.788 22,15%
2.
Hj. Megawati Soekarnoputri
H. Hasyim Muzadi
31.569.104 26,61%
3.
Prof. Dr. HM. Amien Rais
Dr. Ir. H. Siswono Yudo Husodo
17.392.931 14,66%
4.
H. Susilo Bambang Yudhoyono
Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla
39.838.184 33,57%
5.
Dr. H. Hamzah Haz
H. Agum Gumelar, M.Sc.
3.569.861 3,01%

13. Karena tidak ada satu pasangan yang memperoleh suara lebih
dari 50%, maka diselenggarakan pemilihan putaran kedua yang diikuti
oleh 2 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan
kedua, yakni SBY-JK dan Mega Hasyim. Pemilu putaran kedua
diselenggarakan pada tanggal 20 september 2004 dan diikuti oleh 2
pasangan calon. Berdasarkan hasil pemilihan umum yang diumumkan
pada tanggal 4 Oktober 2004, dari 150.644.184 orang pemilih terdaftar,
116.662.705 orang (77,44%) menggunakan hak pilihnya. Dari total
jumlah suara, 114.257.054 suara (97,94%) dinyatakan sah, dengan
rincian sebagai berikut:
No. Pasangan calon Jumlah suara Persentase
2. Hj. Megawati Soekarnoputri
H. Hasyim Muzadi 44.990.704 39,38%
4. H. Susilo Bambang Yudhoyono
Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla 69.266.350 60,62%

14. 3. Pemilu 2009
Pemilu 2009 yang menghabiskan lebih Rp 14 triliun sudah
mendekati final setelah pemungutan suara telah dilaksanakan pada 9
April 2009. Dari hasil lembaga survei dan interaktif di radio Elshinta,
Pemilu 2009 dinilai lebih buruk dibanding Pemilu 2004 maupun 1999.
Dari masalah teknis dan pemutakhiran data pemilih yang jauh dari
semestinya hingga rendahnya partisipasi rakyat dalam memilih para
wakil rakyat untuk menentukan kebijakan Trias Politica. Besarnya angka
golput, akan menurunkan keabsahan sistem pemerintah kedepan.
Sehingga jalannya roda pemerintahan akan tidak “afdhal” alias cacat
amanat rakyat. Total suara yang masuk adalah 104.099.785 dari
seharusnya sekitar 171 juta hak suara masyarakat. Atau angka golput
mencapai 39%. Terlihat bahwa hasil Quick Count yang dilakukan oleh LSI
tidak jauh berbeda dengan hasil perhitungan sesungguhnya yakni tidak
lebih besar dari 1% untuk tiap-tiap partai.

15. Pada 25 april 2009, KPU menetapkan hasil rekapitulasi perolehan
suara nasional Pilpres 2009 yang telah diselenggarakan pada 22-23 juli
2009. Hasil Pilpres 2009 berdasarkan penetapan tersebut adalah sebagai
berikut.
No. Pasangan calon Jumlah suara Persentase suara
1 Megawati-Prabowo 32.548.105 26,79%
2 SBY-Boediono 73.874.562 60,80%
3 JK-Wiranto 15.081.814 12,41%
Jumlah 121.504.481 100,00%
Jumlah suara sah 121.504.481
Jumlah suara tidak sah 6.479.174
Jumlah suara peserta 127.983.655
Jumlah suara pemilih 171.068.667
Statistik

16. KESIMPULAN DAN SARAN
Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia ditujukan untuk memilih
anggota lembaga perwakilan yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten
(Kota). Pemilu secara langsung merupakan sarana perwujudan kedaulatan
rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945 dan hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh
penyelenggara yang mempunyai integritas, profesionalitas dan akuntabilitas.
Pengawasan menjadi salah satu terpenting dalam menentukan berhasil atau
tidaknya sebuah pemilu. Reformasi yang terjadi adalah sebuah negosiasi
kekuasaan elit lama yang merasa kecewa atas seniornya, sehingga regulasi
yang berjalan harus dibayar dengan kelaparan di berbagai daerah. Pasca
reformasi yang harapannya akan ada format baru bagi dunia politik ternyata
mengalami kebuntuan. Hal ini dapat dilihat dari partai politik yang menjadi
bangunan dasar demokrasi, belum mampu untuk menjalankan fungsinya
dengan baik.
 KESIMPULAN

17. Negara harus dapat mewujudkan pemilu demokratis yang
jujur dan adil bertujuan untuk menghindari terjadinya legitimasi
pemilu karenanya masalah-masalah penegakan hukum pemilu
harus diselesaikan secara menyeluruh melalui identifikasi yang
menjadi pemicu permasalahan dan dicari solusi agar hukum bisa
ditegakkan. Atas desakan publik, Presiden Bacharuddin Jusuf
Habibie segera mempercepat pelaksanaan pemilu yang baru. Pada
saat itu untuk sebagian alasan diadakannya pemilu adalah untuk
memperoleh pengakuan atau kepercayaan dari publik, termasuk
dunia internasional, karena pemerintahan dan lembaga-lembaga
lain yang merupakan produk pemilu 1997 sudah dianggap tidak
dipercaya. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan
Sidang Umum MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden
yang baru.
 SARAN