konteks perencanaan pembangunan daerah

1. SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
• Melibatkan berbagai pelaku (Publik, Swasta dan Masyarakat)
• Proses yang berkesinambungan dari waktu ke waktu (Perencanaan – Evaluasi)
• Menggunakan sumber daya secara efektif, efisien dan ekonomis
• konsepberkelanjutan
(GTZ (German Technical Cooperation) dan USAID-Clean
Urban Project, 2000)
Menurut (Soekartawi, 1990, h.3)
Pengertian Perencanaan Pembangunan Daerah
suatu yg sistematik dr berbagai pelaku (aktor), baik
umum (publik), swasta
maupun kelompok masy. lainnya pd tingkatan yg
berbeda utk menghadapi saling ketergantungan
aspek-aspek fisik, sosial-ekonomi dan aspek-aspek
lingkungan lainnya dgn cara: (a) secara terus-
menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan
pembangunan daerah; (b) merumuskan tujuan-
tujuan dan kebijakan-kebijakan pembangunan
daerah; (c) Menyusun konsep strategi-strategi bagi
pemecahan masalah, dan (d) melaksanakannya dgn
menggunakan sumber-sumber daya masalah shg
peluang-peluang baru utk meningkatkan
kesejahteraan masy.daerah dpt ditangkap secara
berkelanjutan
konsep umum tentang perencanaan pembangunan
adalah bahwa perencanaan pembangunan sebenarnya
merupakan suatu proses yang berkesinambungan dari
waktu ke waktu dengan melibatkan kebijaksanaan (policy)
dari pembuat keputusan berdasarkan sumber daya yang
tersedia dan disusun secara sistematis

2. Tujuan dan Manfaat Perencanaan Pembangunan Daerah
• Menghasilkan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan secara
terpadu demi kesejahteraan masyarakat
Tujuan SPPN Menurut UU No 25 Tahun 2004
 Menyusun suatu rencana pembangunan yg
merupakan pegangan atau acuan Pemda utk
melaksanakan pembangunnya yg didasarkan pd
kemampuan dan potensi sumber daya (alam dan
manusia) serta peluang-peluang ekonomi yg ada,
shg memungkinkan dpt ditangkap scr cepat.
 Manfaat yg diharapkan adalah terjadinya
peningkatan kualitas/taraf hidup masy. shg
menikmati kehidupan yg lebih baik dr sebelumnya
dan daerah dpt berkembang secara cepat dan
berkelanjutan
 Perencanaanpembangunan daerahmenghasilkan Rencana Pembangunan
Daerahygmenetapkan kegiatan-kegiatan pembangunan sosial-ekonomi,
fisik(infrastruktur),ygdilaksanakan scrterpaduolehsektoral, publik,
danswasta.
1. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangun
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan
sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu,
antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan
Daerah
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya
secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan

3. Prinsip-Prinsip dan Praktek yg baik utk Perencanaan Pembangunan Daerah
• Berjalan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar batas
yang telah ditetapkan
• Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan asas penyelenggaraannya
(GTZ (German Technical Cooperation) dan USAID-Clean
Urban Project, 2000) ;Syahrony (2002)
UU No 25 tahun 2004 tentang SPPN (Asas dan tujuan
SPPN)
 Melaksanakan Perencanaan sesuai mandate dalam
peraturan perundang-undangan
 Dialog dengan berbagai pihak baik vertical maupun
horizontal.
 Dapat dipertanggungjawabkan
 Dipadukan dalam suatu kerangka komprehensif
 Setiap daerah melaksanakan perencanaan sesuai
dengan Batasan yang ada
 Kapasitas perencanaan, kebijakan dan tugas berjalan
sejalan dengan fasilitasi PEMDA
1. Prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta
kemandirian dengan menjaga keseimbangan
kemajuan dan kesatuan nasional.
2. disusun secara sistematis, terarah, terpadu,
menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan
3. diselenggarakan berdasarkan asas umum
penyelenggaraan negara: Asas kepastian hukum, Asas
tertib penyelenggaraan negara, Asas kepentingan
umum, Asas keterbukaan, Asas proporsionalitas, Asas
profesionalitas, dan Asas akuntabilitas

4. Prinsip-Prinsip dan Praktek yg baik utk Perencanaan Pembangunan Daerah
• Berjalan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar batas
yang telah ditetapkan
• Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan asas penyelenggaraannya
(GTZ (German Technical Cooperation) dan USAID-Clean
Urban Project, 2000) ;Syahrony (2002)
UU No 25 tahun 2004 tentang SPPN (Asas dan tujuan
SPPN)
 Melaksanakan Perencanaan sesuai mandate dalam
peraturan perundang-undangan
 Dialog dengan berbagai pihak baik vertical maupun
horizontal.
 Dapat dipertanggungjawabkan
 Dipadukan dalam suatu kerangka komprehensif
 Setiap daerah melaksanakan perencanaan sesuai
dengan Batasan yang ada
 Kapasitas perencanaan, kebijakan dan tugas berjalan
sejalan dengan fasilitasi PEMDA
1. Prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta
kemandirian dengan menjaga keseimbangan
kemajuan dan kesatuan nasional.
2. disusun secara sistematis, terarah, terpadu,
menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan
3. diselenggarakan berdasarkan asas umum
penyelenggaraan negara: Asas kepastian hukum, Asas
tertib penyelenggaraan negara, Asas kepentingan
umum, Asas keterbukaan, Asas proporsionalitas, Asas
profesionalitas, dan Asas akuntabilitas

5. Prinsip-Prinsip dan Pertimbangan Operasional untuk Perencanaan Pembangunan Daerah
Pengembangan sistem perencanaan dengan
memaksimalkan otonomi di daerah secara efektif dan
efisien
(GTZ (German Technical Cooperation) dan USAID-Clean
Urban Project, 2000:7)
UU No 25 tahun 2004 tentang SPPN (Asas dan tujuan
SPPN)
 Pengembangan Sistem perencanaan yang Fleksibel
yang mengijinkan berbagai tingkat berpartisipasi
 Perencanaan meiliki keterkaitan erat dengan
penganggaran yang dilkasanakan terus-menerus
 Memaksimalkan otonomi didaerah dengan revisi
peraturan serta pengaturan lain yang bermanfaat bagi
daerah.
 Mengorganisasi fungsi perencanaan dengan tepat dan
sesuai dengan batas umum.
1. Prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta
kemandirian dengan menjaga keseimbangan
kemajuan dan kesatuan nasional.
2. disusun secara sistematis, terarah, terpadu,
menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan
3. diselenggarakan berdasarkan asas umum
penyelenggaraan negara: Asas kepastian hukum, Asas
tertib penyelenggaraan negara, Asas kepentingan
umum, Asas keterbukaan, Asas proporsionalitas, Asas
profesionalitas, dan Asas akuntabilitas

6. (GTZ (German Technical Cooperation) dan USAID-Clean
Urban Project, 2000:5)
UU No 25 tahun 2004 tentang SPPN (Asas dan tujuan
SPPN)
1. Penerapan yg efektif dr kerangka perencanaan,
2. Pelaksanaan (operasi) dari satu sistem
pemantauan (monitoring) perencanaan,
3. Penerapan dari satu sistem perencanaan
daerah yg partisipatif dan lentur (fleksibel),
4. Penguatan dari keterkaitan fungsional dg
proses penganggaran,
5. Perumusan visi daerah,
6. Penyusunan rencana-rencana dan program-
program multi tahun dan tahunan,
7. Pemantauan (monitoring) konsistensi
perencanaan dan penganggaran/pelaksanaan,
8. Perpaduan dari aliran-aliran perencanaan yg
berbeda,
9. Pembentukan struktur hubungan politik-
eksekutif utk perencanaan,
10. Penetapan mekanisme koordinasi antar-dan
intra-daerah,
11. Perancangan program-program pengembangan
kapasitas bagi perencanaan daerah,
1. Prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta
kemandirian dengan menjaga keseimbangan
kemajuan dan kesatuan nasional.
2. disusun secara sistematis, terarah, terpadu,
menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan
3. diselenggarakan berdasarkan asas umum
penyelenggaraan negara: Asas kepastian hukum, Asas
tertib penyelenggaraan negara, Asas kepentingan
umum, Asas keterbukaan, Asas proporsionalitas, Asas
profesionalitas, dan Asas akuntabilitas
Perencanaan Pembangunan Daerah: Fungsi-fungsi kritis pada tingkat Kabupaten/Kota
Adanya Konsistensi antara
perencanaan yang partisipatif
serta fleksibel dan penganggaran
di perkuat dengan monitoring
untuk menciptakan mekanisme
yang sehat.