Studi ini mengkaji dampak sosial lingkungan akibat pembangunan Jembatan Suramadu khususnya keberadaan PKL di Rumaja Jalan Akses KKJS. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memetakan kondisi sosial ekonomi wilayah dan karakteristik PKL, serta menganalisis dampak, biaya manfaat, dan persepsi terkait keberadaan PKL. Hasilnya menunjukkan pembangunan jembatan

1. EXECUTIVE SUMMARY
PENGKAJIAN DAMPAK SOSIAL LINGKUNGAN
AKIBAT PEMBANGUNAN JEMBATAN SURAMADU
TAHUN ANGGARAN 2011

2. DAFTAR ISI
I. Pendahuluan ................................................................................................................................ 2
1.1. Latar Belakang .................................................................................................................... 2
1.2. Rumusan Masalah ............................................................................................................... 2
1.3. Tujuan Penelitian ................................................................................................................ 2
1.4. Keluaran (Output) ............................................................................................................... 3
1.5. Hasil (Outcome) .................................................................................................................. 3
1.6. Manfaat .............................................................................................................................. 3
II. Metode Penelitian ........................................................................................................................ 3
2.1. Pendekatan dan Metode Umum Penelitian ......................................................................... 3
2.2. Ruang Lingkup Penelitian .................................................................................................... 4
2.3. Metode Penelitian .............................................................................................................. 4
III. Kesimpulan dan Rekomendasi ...................................................................................................... 5
3.1 Kesimpulan ......................................................................................................................... 5
3.2 Rekomendasi .................................................................................................................... 11
1

3. I. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
Pembangunan Jembatan Suramadu, yang merupakan jembatan terpanjang di Indonesia
diharapkan dapat membuka Wilayah Madura menjadi lebih accessible sehingga mampu
meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Seperti halnya pembangunan infrastruktur
lainnya, pembangunan jembatan Suramadu pasti menimbulkan dampak social, dan
ekonomi bagi masyarakt sekitarnya.
Permasalahan Sosial, Ekonomi ini telah dikaji dan dipetakan dalam penelitian Balai Litbang
Sosial Ekonomi dan Lingkungan tahun 2009 dan 2010, tahun 2011 ini akan dikaji lebih
dalam mengenai kasus menjamurnya PKL di Rumaja jalan akses Kawasan Kaki Jembatan
Suramadu yang kemudian akan disingkat KKJS, sebagai salah satu dampak pembangunan
Jembatan ini. Kondisi yang terjadi saat ini adalah :
 Kondisi Rumaja jalan akses Jembatan Suramadu saat ini
- Fungsi jembatan belum mampu menunjukkan manfaatnya bagi peningkata
perekonomian Madura.
- Menjamurnya PKL di Rumaja jalan akses jembatan sisi Madura dikhawatirkan
dapat mengganggu kinerja jalan dan mengganggu kenyamanan pengguna jalan.
 Telah diirencanakan pembangunan Rest Area yang mengakomodir wilayah untuk PKL
di KKJS.
 Terjadi benturan kepentingan dan konflik Sosial akibat pembangunan Jembatan
- Menurunnya fungsi pelabuhan kamal
- Benturan antara BBWS selaku badan pengembangan wilayah Suramadu dengan
Pemda Setempat dalam penanganan PKL
- Benturan BPJN V dengan pemerintah Daerah dalam kewenangan pemberian ijin
pemanfaatan Rumaja
Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif diambil
dengan teknis simple random sampling dan data kualitatif diambil dengan observasi
lapangan dan wawancara
Penelitian ini akan memberikan gambaran dampak keberadaan PKL di Rumaja jalan akses
KKJS dan permasalahan yang terjadi untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam
pembangunan rest area KKJS dan program pengembangan KKJS lainnya.
1.2. Rumusan Masalah
1. Bagaimana dampak sosial lingkungan akibat pembangunan Jembatan Suramadu
khususnya kasus keberadaan PKL di Rumaja Jalan Akses KKJS ?
2. Bagaimana persepsi Stakeholder tentang keberadaan PKL KKJS terhadap konsep
Rumaja dan rencana pengembangan wilayah KKJS ?
3. Apa yang perlu direkomendasikan kepada para stakeholder untuk pengembalian
peran dan fungsi Rumaja Jalan Akses KKJS sesuai peraturan perundangan yang
berlaku ?
1.3. Tujuan Penelitian
 melakukan pengkajian dampak sosial dan lingkungan akibat pembangunan Jembatan
Suramadu, khususnya keberadaan PKL di Rumaja Jalan Akses KKJS
2

4.  merumuskan rekomendasi kepada Stakeholder mengenai pengembalian fungsi dan
peran Rumaja Akses KKJS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 menyelesaikan benturan kepentingan yang terjadi antar stakeholder, dalam
penyelesaian masalah dampak sosial-lingkungan akibat pembangunan Jembatan
Suramadu, khususnya keberadaan PKL di Rumaja Jalan Akses KKJS.
1.4. Keluaran (Output)
Dari penelitian ini akan dihasilkan 1 (satu) Naskah Ilmiah dampak sosial-lingkungan
pembangunan Jembatan Suramadu (kasus PKL di Rumaja Jalan Akses KKJS) dan
rekomendasi kepada Stakeholder terkait.
1.5. Hasil (Outcome)
Outcome yang diharapkan dapat muncul dari dilakukannya penelitian ini antara lain :
 Terjadinya titik temu antara harapan masyarakay PKL dengan rencana pengembangan
oleh BPWS, sehingga tidak terjadi konflik saat dilaksanakannya relokasi PKL KKJS.
 BPWS dan Pemda dapat saling berkoordinasi untuk pemecahan masalah dampak
pembangunan Suramadu, kemudian dapat merencanakan pengembangan wilayah
suramadu dengan kebijakan yang ramah sosial dan berwawasan lingkungan
 Berkurangnya benturan dan konflik sosial baik dalam ranah pemerintahan maupun
kemasyarakatan, sehingga muncul keharmonisan kehidupan bermasyarakat yang
lebih kondusif untuk pengembangan wilayah Suramadu.
 Pengembalian fungsi, status dan kewenangan Rumaja Jalan Akses KKJS sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku. Dan dapat diteruskan dengan penyusunan
Pedoman Optimalisasi Pemanfaatan Rumaja.
1.6. Manfaat
 Teridentifikasinya dampak aspek sosial-lingkungan yang diakibatkan oleh
pembangunan Jembatan Suramadu dalam kasus keberadaan PKL di Jalan Akses KKJS.
 Teridentifikasinya potensi dan masalah yang ada dalam kasus tersebut.
 Terumuskannya alternatif solusi guna penyelesaian masalah yang muncul sebagai
dampak negatif akibat pembangunan Jembatan Suramadu, yakni keberadaan PKL di
Rumaja Jalan Akses KKJS dan terumuskannya rekomendasi untuk stakeholder terkait.
Dari manfaat di atas diharapkan para Stakeholder dapat mengetahui secara pasti potensi
dan masalah sosial-lingkungan akibat keberadaan PKL di Rumaja Jalan Akses KKJS, untuk
menjadi acuan dalam penentuan kebijakan penanganan PKL KKJS yang lebih baik dan
memberikan percepatan dalam pengembangan Kawasan Kaki Jembatan Suramadu. Selain
itu, juga diharapkan adanya penerapan kembali konsep Rumaja di Jalan Akses KKJS sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasil pengkajian ini dapat
digunakan sebagai bahan pengkayaan dalam penyusunan Pedoman Optimalisasi
Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan.
II. Metode Penelitian
2.1. Pendekatan dan Metode Umum Penelitian
 Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif yang didukung oleh kuantitatif. Metode
kuantitatif digunakan untuk mengukur dampak keberadaan PKL terhadap kinerja jalan
dan mengukur keuntungan dan kerugian kegiatan PKL di wilayah KKJS untuk
masyarakat PKL itu sendiri maupun untuk pemerintah setempat. Kemudian hasilnya
3

5. didalami secara lebih rinci dengan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengambilan
data wawancara mendalam dan observasi
 Menurut jenisnya, penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Analitis, karena
tujuan untuk membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai
dampak akibat pembangunan Jembatan Suramadu dan tidak mencari hubungan dan
komparasi sesuatu.
 Menurut sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian terapan atau applied research
yaitu berusaha menjawab persoalan/masalah praktis darigejala-gejala dampak
pembangunan yang muncul di sekitar lingkungan
2.2. Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup spasial penelitian ini adalah wilayah Rumaja Jalan Akses KKJS, sedangkan
ruang lingkup substansialnya adalah pemecahan masalah keberadaan PKL di Rumaja Jalan
Akses KKJS yang dikaji dari aspek sosial dan lingkungan.
2.3. Metode Penelitian
Beberapa metode yang digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian adalah :
 Metode Pemetaan Kondisi KKJS
Menggunakan metode taksonomi dan analisis Euclidean Distance untuk mengungkap
kondisi Sosial, Ekonomi wilayah penelitian
 Metode Pemetaan Kondisi Rumaja Jalan Akses KKJS
Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan dari kajian pustaka dan
data primer yang didapakan dari observasi dan wawancara. Kemudian analisis
menggunakan metode deskripsi naratif
 Metode Pemetaan Karakteristik PKL KKJS
Menggunakan data primer dengan alat kuisioner, dengan pengambilan sample
menggunakan teknik simple random sampling. Kemudian data diolah dan disajikan
mengunakan alat statistika deskriptif dan inferensial
 Analisis Dampak PKL KKJS, dilakukan dengan metode :
- Traffic counting; Untuk mengetahui tingkat kinerja jalan (Degree of Saturation)
- Parking Survey; Untuk mengetahui akumulasi parker kendaraan di Rumaja dan
tingkat hambatan samping di Rumaja.
- Geometric Inventory; Untuk melihat kapasitas jalan dari sisi geometrisnya
- Data Pertumbuhan Kendaraan; Untuk memprediksi kinerja jalan 5 tahun
mendatang dan bangkitan kendaraan je JA-KKJS
 Analisis Biaya-Manfaat Usaha PKL KKJS
Menggunakan teknik analisis secara kuantitatif dengan mengunakan alat statistika
deskriptif dan inferensial untuk mengetahui rasio biaya dan manfaat ekonomi yang
didapatkan oleh PKL, variable yang digunakan adalah:
Manfaat ekonomi Biaya ekonomi
Variabel Indikator Variabel Indikator
a. Kesempatan kerja Upah a. Kebersihan Pungutan
b. Pendapatan masyarakat Pendapatan b. Pengeluaran pedagang
c. Output sektor riil bersih tempat dagang Sewa/beli lapak
d. Penerimaan daerah Omzet c. Pengadaan Biaya beli air
(PAD) Pungutan resmi fasilitas umum bersih dan listrik
Table 1. Variable Dan Indikator Analisis Biaya Manfaat Usaha PKL KKJS
4

6.  Analisis Persepsi
deskriptsi naratif dan statistik. Metode deskriptsi naratif adalah untuk menjelaskan
persepsi stakeholder dan pemerintah daerah setempat terhadap keberadaan PKL
KKJS, sedangkan metode deskriptsi statistik digunakan untuk memperlihatkan
persepsi pengguna jalan terhadap keberadaan PKL KKJS di rumaja jalan akses KKJS.
 Studi Kasus dan Potensi Modal Sosial
Pengambilan data dilakukan dengan onservasi dan wawancara dengan pemilihan
responden secara judgement. Pemilihan ini dilakukan agar didapatkan informasi yang
lengkap dan dari sumber yang tepat. Sedangkan analisis dilakukan dengan deskriptif.
III. Kesimpulan dan Rekomendasi
3.1 Kesimpulan
A. Pemetaan Wilayah Penelitian dan Karakteristik PKL KKJS
 Pemetaan Kondisi Sosial, Ekonomi Wilayah Penelitian (KKJS)
Pemetaan dilakukan dengan menghitung index masing-masing Desa dengan
variable social dan ekonomi. Nilai index diukur berdasarkan jarak/simpangan
terhadap kondisi ideal. Index yang dihasilkan adalah sebagai berikut :
Nama Desa Sosial Ekonomi Sosial dan Ekonomi
Pangpong 4.13 5.85 7.16
Sukolilo Barat 3.51 3.17 4.73
Baengas 4.24 4.83 6.43
Morkepek 3.30 8.51 9.13
Labang 4.40 6.88 8.17
Sendang Laok 3.84 8.61 9.43
Sendang Daya 3.83 7.58 8.49
Petapan 3.48 7.77 8.51
Table 2. Hasil Perhitungan Index Sosial Ekonomi Wilayah KKJS
Kemudian dari hasil klasifikasi index, didapatkan kondisi wilayah KKJS seperti
dalam gambar berikut :
Gambar 1. Peta Kondisi Sosial Wilayh KKJS
5

7. Gambar 2. Peta Kondisi Ekonomi Wilayh KKJS
Gambar 3. Peta Kondisi Sosial Ekonomi Wilayh KKJS
Berdasarkan pada hasil pemetaan, dapat ditarik kesimpulan bahwa keberadaan
jembatan suramadu dan jalan aksesnya mampu memberikan dampak positif
terhadap perkembangan kondisi soail, ekonomi di wilayah yang dilaluinya. Hal
tersebut terlihat dari hasil yang menunjukkan Desa Sukolilo Barat yang paling
dekat dengan gerbang Suramadu menjadi wilayah dengan kondisi social ekonomi
paling baik.
 Pemetaan Kondisi eksisting Rumaja Jalan Akses KKJS
Lokasi dan panjang jalan akses KKJS terlihat pada gambar dibawah :
6

8. Gambar 4. Peta Lokasi dan Panjang Jalan Akses KKJS
Pada jalan akses KKJS sisi Madura, terjadi penjamuran PKL yang menempati
ruang manfaat jalan dengan peningkatan jumlah yang signifikan dari tahun ke
tahun, seperti terlihat dalam data berikut :
PKL SURAMADU
NO TAHUN
MAMIN SOVENIR JUMLAH
1 2008 0 0 0
2 2009 525 96 621
3 2010 704 137 841
4 2011* 736 155 891
* Pendataan sampai dengan Agustus 2011, Sumber : Bappeda Bangkalan, 2011.
Table 3. Data Peningkatan Jumlah PKL KKJS
PKL KKJS saat ini kondisinya telah ditertibkan dengan dimundurkan posisi
lapaknya sehingga memberikan ruang untuk pengunjung parkir agar tidak terlalu
dekat dengan batas bahu jalan. Pemerintah daerah setempat memfasilitasi area
berdagang dengan pembangunan rest area sementara dengan tujuan merapikan
area PKL sebelum PKL dipindahkan ke Rest Area oleh BPWS.
 Karakteristik PKL KKJS
Berdasarkan proses identifikasi terhadap karakteristik PKL KKJS dihasilkan kondisi
sebagai berikut :
Table 4. Data Model Lapak/Tempat Berjualan berdasarkan gender
7

9. Table 5. Daerah Asal, Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Pedagang PKL KKJS
Mayotitas PKL KKJS berdagang dengan model lapak semi permanen sehingga
proses relokasi nantinya akan cukup sulit dilakukan. Asal daerah PKL KKJS
kebanyakan berasal dari daerah Bangkalan sendiri dan dengan tingkat
pendidikan yang umumnya rendah, sehingga PKL merupakan solusi ekonomi
masyarakat yang paling murah dan mudah karena tidak membutuhkan keahlian
dan tingkat pendidikan yang tinggi.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
dapat izin tidak dapat izin
Gambar 5. Tabulasi perijinan PKL KKJS
Berdasarkan fakta lapangan, hampir 80% PKL KKJS mengaku mendapatkan ijin
berdagang, sumber perijina mayoritas berasal dari Desa/kelurahan setempat
90 29% 28%
80
70
60
50
40
30
20
10
0 43%
setuju untuk pindah tidak setuju takut kehilangan pelanggan lokasi baru kurang ramai lainnya
Gambar 6. Tabulasi jawwwaban kesediaan PKL untuk direlokasi
Hasil survey menunjukkan bahwa sebagian besar PKL KKJS bersedai untuk
direlokasi dengan alasan pelaku PKL telah menyadari keberadaannya di Rumaja
salah, sudah mengetahui rencana pembangunan rest area, dan jumlah
pengunjung mulai menurun. Namun sebagian masih enggan untuk direlokasi
dengan alasan takut kehilangan pelangggan, anggapan bahwa lokasi baru kurang
ramai dan alasan lain.
8

10. B. Valuasi Dampak Teknis PKL KKJS terhadap fungsi Rumaja dan Manfaat Ekonomi
Keberadaan PKL di Rumaja KKJS
 Valuasi Dampak Teknis PKL KKJS
Kinerja ruas jalan akses KKJS digambarkan dalam table berikut :
Volume Kendaraan Vrata-rata
Jam Sibuk Arah DS
LV MHV LB LT MC LV (km/jam)
Kamis, 16 Juni Ke Madura 280 37 11 13 792 0,229 73,28
2011 Ke Surabaya 162 3 9 1 1021 0,220 73,46
Minggu, 19 Ke Madura 402 17 25 22 1459 0,399 69,36
Juni 2011 Ke Surabaya 414 13 16 4 1547 0,377 69,90
Table 6. Kinerja Ruas Jalan
Berdasarkan hasil pengukuran diatas, terlihat bahwa kinerja ruas jalan akses KKJS
sisi Madura masih relative baik dengan ditunjukkkan oleh nilai DS<0.75
(berdasarkan MKJI 1957), dan kecepatan rata-rata kendaraan yang melaluinya
masih diatas 60km/jam. Hal tersebut berarti keberadaan PKL di Rumaja KKJS
secara teknis belum mengganggu kinerja jalan.
Table 7. Table prosentase kendaraan parkir
Hari Situasi Jumlah Kelas Hambatan
Arah Frek./Kejadian
Pengamatan Parkir Parkir Samping
Surabaya- Terbesar 117 134 Rendah
Kamis, Madura Rata-rata 34 68 Rendah
16 Juni 2011 Madura- Terbesar 54 108 Rendah
Surabaya Rata-rata 31 62 Rendah
Surabaya- Terbesar 177 354 Sangat tinggi
Minggu, Madura Rata-rata 53 106 Rendah
19 Juni 2011 Madura- Terbesar 119 138 Rendah
Surabaya Rata-rata 51 102 Rendah
Table 8. Analisis Kelas Hambatan Samping
Dari hasil survai parkir terlihat bahwa kendaraan yang melewati jalan akses KKJS
hanya sekitar 3-8% saja yang melakukan parkir di rumaja. Dalam analisis
selanjutnya didapatkan kelas hambatan samping yang terjadi rata-rata masih
rendah, namun dapat dimungkinkan terjadi kelas hambatan sangat tinggi pada
saat weekend di peak hour (jam terpadat). Pada kondisi inilah parkir di rumaja
KKJS dikatakan mengganggu lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.
Table 9. Pertumbuhan Rata-Rata Kendaraan Yang Melewati Jembatan Suramadu
9

11. Kinerja Ruas Jalan Kelas Hambatan Samping
Hari
Arah Frek/ Kelas Hambatan
Pengamatan PHV DS
Kejadian Samping
Kamis Surabaya- Madura 1596 0.416 124 Rendah
Madura-Surabaya 1534 0.400 113 Rendah
Minggu Surabaya- Madura 2780 0.724 193 Sedang
Madura-Surabaya 2630 0.685 185 Sedang
Table 10. Table Hasil Proyeksi nilai DS dan Kelas Hambatan Samping (5 tahun kedepan)
Berdasarkan perhitungan jumlah kunjungan kendaraan yang melewati jembatan
Suramadu, dihasilkan nilai pertumbuhan rata-ratanya per tahun adalah 12.69%.
Meskipun penngkatan LHR tersebut tinggi, hasil proyeksi menunjukkan bahwa
kinerja ruas jalan akses KKJS masih cukup baik (dalam asumsi jumlah PKL tetap),
 Manfaat Ekonomi Keberadaan PKL di Rumaja KKJS
Hail perhitungan biaya dan manfaat PKL KKJS yang terkuantifikasi dapat dilihat
dalam table berikut :
Table 11. Hasil Perhitungan Analisis Biaya dan Manfaat PKL KKJS
Rasio biaya-manfaat diatas adalah 2.92 yang berarti bahwa manfaat ekonomi PKL
KKJS lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Ini menunjukkan bahwa
keberadaan PKL KKJS menjadi peluang ekonomi yang potensial bagi masyarakat
sekitar.
C. Persepsi Stakeholder Terhadap keberadaan PKL KKJS
Pengukuran persepsi dilakukan terhadap stakeholder (BPWS, BPJN V Bina Marga dan
Pemda Kabupaaten Bangkalan) dan pengguna jalan. Berdasarkan hasil pendalaman
kualitatif tersebut didapatkan beberapa kesimpulan diantaranya :
 Berdasarkan UU no 38 tahun 2004, jalan akses KKJS termasuk jalan Nasional
yang kewenangannya berada dibawah pemerintah pusat, yang diwakili oleh BPJN
V Bina Marga. Tetapi dengan diberlakukannya Perpres No 27 tahun 2008, harus
dilakukan pelimpahan kewenangan kepada BPWS selaku pengelola Suramadu
 Rest Area sebagai lokasi relokasi PKL belum dapat dilaksanakan disebabkan oleh
permasalahan pembebasan lahan.
 Pemda Bangkalan telah melakukan usaha pembinaan terhadap PKL KKJS yang
diwakili oleh dinas Koperasi dan UMKM dengan cara : 1) Pendataan PKL, 2)
Penyeragaman lapak, 3) Penertiban lapak menjadi lebih jauh dari batas bahu
jalan, 4) Membentuk paguyuban-paguyuban pedagang
 Persepsi pengguna jalan digambarkan dalam table berikut :
Komentar Pengguna Jalan Kebersihan PKL-KKJS (%)
Tidak Tidak Kurang Kurang
Mengganggu Kumuh
mengganggu menjawab tertata tertib
40,0 33,3 26,7 57,0 40,0 3,0
Table 12. Table Persepsi pengguna Jalan Terhadap Keberadaan PKL KKJS
10

12. Kebanyakan pengguna jalan menganggap bahwa keberadaan PKL KKJS tidak
mengganggu, hanya saja dirasakan kondisinya kurang tertata dan kumuh.
D. Studi Kasus Pengelolaan dan Penataan PKL di Surakarta dan Surabaya
 Pada kasus pengelolaan PKL di Surakarta, konsep-konsep yang digunakan oleh
Pemerintah Daerah antara lain :
a) Melihat PKL bukan hanya sebagai masalah, melainkan asset/peluang
investasi yang dapat dikembangkan (menjadi KUKF yang formal).
b) Tidak melakukan penataan PKL sebelum ada solusi yang jelas.
c) Memprioritaskan pada komunikasi sosial dengan konsep “Nguwongke
Wong”.
d) Model penanganan adalah saling menguntungkan (win-win solution).
 Pada kasus pengelolaan PKL di Surabaya, konsep-konsep yang digunakan adalah :
a) Menstralisasi lokasi PKL di tempat tertentu yang disediakan khusus oleh
Pemda, selain menertibkan PKL juga dapat memonitor dengan baik
perkembangannya.
b) Sentra PKL lokasinya tidak jauh dari lokasi berdagang semula agar biaya
operasional PKL tidak bertambah dan potensi peluang usaha PKL tetap.
c) Sentra PKL dibangun di tanah/lahan milik Pemda dan dikelola oleh Pemda
sendiri.
3.2 Rekomendasi
A. Rekomendasi Kepada Badan Pengelola Wilayah Suramadu
 Dari hasil valuasi dapat disimpulkan bahwa keberadaan PKL KKJS di rumaja belum
mengganggu kinerja jalan akses KKJS. Selain itu, PKL menjadi kegiatan ekonomi
masyarakat Madura yang cukup potensial dan menyerap tenaga kerja lokal. Sehingga
sebelum rest area Suramadu dapat direalisasika, perlu dilakukan penataan sementara
PKL KKJS dan dengan pemberian ijin pemanfaatan rumaja secara bersyarat oleh PKL
(Permen PU No.20/PRT/M/2010).
 Perlu pematangan konsep perencanaan rest area Suramadu, yakni dengan
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
a) Rest area Suramadu harus mampu mengakomodir kebutuhan Masyarakat Madura,
salah satu contohnya adalah dengan menjadikan rest area sebagai etalase Madura
yang representatif (Bangkalan-Sampang-Pamekasan-Sumenep).
b) Rest area Suramadu harus mampu memenuhi indikator-indikator keberlanjutan
infrastruktur dalam aspek ekologi, ekonomi, sosial-budaya, politik, dan hankam.
 Dalam kriteria penentuan lokasi rest area Suramadu, BPWS perlu mempertimbangkan
aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, seperti :
ASPEK SOSIAL
Kriteria Indikator Keterangan
Pemilihan lokasi pembangunan rest area perlu
Terhindarnya
Potensi mempertimbangkan potensi konflik sosial di daerah
konflik sosial di
Konflik Sosial KKJS, yakni diutamakan lokasi dengan potensi konflik
lokasi rest area
yang rendah.
11

13. Pemilihan lokasi mempertimbangkan karakteristik
masyarakat setempat, yakni diutamakan wilayah
dengan masyarakat yang lebih terbuka terhadap
perubahan.
Tersedia dan Penentuan lokasi rest area harus dapat didukung oleh
terpakainya ketersediaan tenaga kerja, khususnya yang berasal dari
Tenaga Kerja
tenaga kerja wilayah setempat, sehingga diharapkan dapat menyerap
lokal tenaga kerja dan memberdayakan masyarakat lokal.
Penenetuan lokasi rest area perlu melihat potensi modal
Kepercayaan
sosial yang ada di wilayah tersebut, yakni diutamakan
Modal sosial (trust),Aturan
wilayah dengan modal sosial yang tinggi dan
(Norm), Jejaring
mendukung.
Sosial (Network)
Table 13. Table Usulan kriteria penentuan lokasi rest area Suramadu Aspek Sosial
ASPEK EKONOMI
KRITERIA INDIKATOR KETERANGAN
Penentuan lokasi rest area mempertimbangkan
Biaya
ketersediaan angkatan kerja di lokasi yang bersangkutan
memperoleh
sehingga dapat meminimalisasi biaya untuk
tenaga kerja
mendatangkan tenaga kerja.
Penentuan lokasi rest area mempertimbangkan
Biaya
ketersediaan angkatan bahan baku/material untuk
Biaya yang mendapatkan
pembangunan rest area di lokasi yang bersangkutan
timbul dari bahan
sehingga dapat meminimalisasi biaya untuk
pemilihan baku/material
mendapatkannya.
lokasi rest
Penentuan lokasi rest area mempertimbangkan daerah
area
Biaya proses asal PKL KKJS sehingga dapat meminimalisasi biaya
relokasi untuk mobilitas barang dan manusia (pedagang) dalam
proses relokasi.
Penentuan lokasi perlu mempertibangkan biaya yang
Biaya dampak
muncul dari dampak kerusakan lingkungan di wilayah
ekologis
pembangunan rest area.
Manfaat
Penentuan lokasi perlu mempertibangkan kemungkinan
ekonomi dari Perkembangan
perkembanganekonomi dalam lingkup regional,
pemilihan ekonomi
sehingga dipilih lokasi yang strategis bagi
lokasi rest regional
pengembangan dan investasi daerah.
area
Table 14. Table Usulan kriteria penentuan lokasi rest area Suramadu Aspek Ekonomi
ASPEK LINGKUNGAN
KRITERIA INDIKATOR KETERANGAN
Tersedia Air merupakaan kebutuhan utama yang perlu
Ketersediaan
sumber air di disediakan di lokasi rest area, sehingga ketersediaan air
Air
lokasi rest area perlu diperhatikan dalam penentuan lokasi.
Lokasi pembangunan rest area diusahakan pada lahan
Kondisi lahan
Kondisilahan yang tidak produktif (bukan wilayah pertanian dan
dan topografi
dan topografi bukan lahan yang subur) dan diutamakan dengan
sesuai
topografi yang seragam
12

14. Rest area
Kesesuaian dibangun pada Perlu diperhatikan kesesuaian lokasi pembangunan rest
tata guna dan lahan yang area dengan tata guna lahan dan tata ruang di wilayah
tata ruang peruntukkannya setempat (RTRW dan RDTRK Kab. Bangkalan)
sesuai
Ketersediaan Untuk mendukung berfungsinya rest area secara
Jaringan jaringan utilitas optimal, maka lokasi rest area diusahakan memiliki
Utilitas umum di lokasi kelengkapan jaringan utilitas atau dekat dengan sumber
pembangunan utilitas.
Kemampuan
Lokasi pembangunan rest area sebaiknya memiliki akses
masyarakat
Akses/pencap bagi masyarakat sekitar dan karena rest area sebagai
untuk
aian tempat relokasi PKL KKJS, maka harus dmudah dicapai
mengakses
oleh para PKL KKJS.
lokasi rest area
Lokasi rest area
Scape Agar dapat memberikan citra visual yang monumental
mendukung
Planning bagi jembatan Suramadu, maka lokasi rest area perlu
Jembatan
(icon& memberikan jarak pandang yang cukup (> tinggi
Suramadu
monumentalis jembatan) bagi pengamat jembatan (scape planning
sebagai
me) theory).
icon/monumen
Table 15. Table Usulan kriteria penentuan lokasi rest area Suramadu Aspek Lingkungan
 Penanganan masalah PKL KKJS perlu mempertimbangkan potensi modal sosial yang
ada, yaitu :
- Pelibatan tokoh masyarakat dan pemerintah (trust)
- Melihat karakter masyarakat Madura yang mengutamakan penghormatan dan
penghargaan (norm)
- Memanfaatkan jejaring sosial , yaitu kelompok masyarakat dan paguyuban PKL
(network)
 Perlu peningkatan koordinasi antara BPWS dengan Pemda, salah satunya dapat
diaplikasikan dalam konsep role sharing atau bagi peran, khususnya dalam
penyelesaian masalah PKL.
B. Rekomendasi Kepada Balai besar Pembangunan Jalan Nasional (BPJN) V Bina Marga
 Serah terima kewenangan jalan akses KKJS antara BPJN V dengan BPWS perlu
ditegaskan secara resmi
 Berdasarkan hasil pemetaan kondisi sosial dan ekonomi di wilayah KKJS yag
menunjukan bahwa pembangunan infrastruktur jalan memiliki pengaruh terhadap
peningkatan kondisi sosial dan ekonomi. Oleh karena itu pengembangan wilayah
Madura perlu didukung oleh peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur jalan
di Madura.
C. Rekomendasi Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan
 Perlu meningkatkan koordinasi dengan BPWS dan diharapkan selain menjadi
pemegang kewenangan daerah otonom, juga sekaligus memonitor perkembangan
pembangunan di Madura oleh BPWS.
 Perlu memberikan dukungan, khususnya dalam masalah pembebasan lahan dan
penyiapan masyarakat Madura dalam kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh
BPWS.
13

15.  Pengelolaan dan penanganan PKL KKJS perlu didukung oleh peran Pemda, yakni
dengan cara memberdayakan SKPD Kabupaten Bangkalan sesuai dengan tusi-tusi yang
terkait seperti : Bappeda (mensinergikan rencana pengembangan wilayah KKJS), Dinas
Koperasi & UMKM (pembinaan dan pengelolaan usaha PKL), Satpol-PP (penertiban dan
penegakan aturan hukum), Dinas Perhubungan (pengaturan dan penjagaan fungsi
perhubungan), dan Pemerintah Kecamatan/Desa (sosialisasi dan monitoring PKL KKJS).
DAFTAR PUSTAKA
Alisjahbana. 2003.URBAN HIDDEN ECONOMY. Surabaya: Lembaga Penelitian ITS.
Bromley, Ray & Gery Chris (eds.). 1979.CASUAL WORK AND POVERTY IN THIRD WORLD CITIES.
JohnWiley: Chichester.
Charles Romesburg. CLUSTER ANALYSIS FOR RESEARCHER
De Soto, Hernando. 1986.THE OTHER PATH: THE INVISIBLE REVOLUTION IN THE THIRD WORLD. New
York : Harper & Row, 1989.
Eko, Sutoro. MODAL SOSIAL, DESENTRALISASI DAN DEMOKRASI LOKAL. Dalam
http://www.ireyogya.org/sutoro/modal_sosial_dan_demokrasi_lokal.pdf. Diakses tanggal 9 Mei
2011.
Glen McPherson. 2001. APPLYING AND INTERPRETING STATISTICS: A COMPREHENSIVE GUIDE
SECOND EDITION. Published by Springer.
Harry Hikmat. 2000. ANALISA DAMPAK LINGKUNGAN SOSIAL : STRATEGI MENUJU PEMBANGUNAN
BERPUSAT PADA RAKYAT (PEOPLE CENTRED DEVELOPMENT). Jakarta : Universitas Indonesia.
Hidayat.1978.PENGEMBANGAN SEKTOR INFORMAL DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL: MASALAH
DAN PROSPEK. Bandung : Pusat Penelitian Ekonomi dan SDM Fakultas Ekonomi Universitas
Padjadjaran.
Hikmat Iskandar. 2009. PENCAPAIAN KLASIFIKASI FUNGSI JALAN SECARA BERTAHAP. Bandung :
Pusjatan PU.
http://www.scribd.com/doc/74482421/2903436-Modul-9-Benefit-Cost-Ratio-Analysis. ANALISIS
BENEFIT COST RATIO. Diakses tanggal 5 September 2011.
McGee, T.G. and Yeung, Y.M. 1977.HAWKERS IN SOUTHEAST ASIA: PLANNING FOR BAZAAR
ECONOMY. International Development Research Centre.
Tim Penyusun. 1997. MANUAL KAPASITAS JALAN INDONESIA.Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Marga,
Kementerian Pekerjaan Umum RI.
Patunru, Arianto A. 2004. Program Pelatihan Analisis Biaya Manfaat ; VALUASI EKONOMI : UMUM.
Jakarta : LPEM-FEUI.
Peattie, Lisa A. 1987."AN IDEA IN GOOD CURRENCY AND HOW IT GREW: THE INFORMAL
SEKTOR".World Development Vol. 15, no.7, pp.851-860.
14

16. Ramli, R. 1992.SEKTOR INFORMAL PERKOTAAN PEDAGANG KAKI LIMA. Jakarta.
Sativah, Khoridah dan Juliyatin Putri Utami. 2010. PENCEGAHAN DAMPAK PEMBANGUNAN
JEMBATAN SURAMADU TERHADAP EKOLOGI DENGAN METODE MASTERPLAN MADURA TERPADU.
Malang : Universitas Negeri Malang.
Sethuraman, S.V. 1981.THE URBAN INFORMAL SEKTOR IN DEVELOPING COUNTRIES: EMPLOYMENT,
POVERTY AND ENVIRONMENT. Geneva, International Labour Office.
Sekretariat Tim Teknis BKTRN. 2009. INDIKATOR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA.
Jakarta : Bulletin Tata Ruang ; ISSN : 1978-1571.
Supartomo & Edi Rusdiyanto .2000.PROFIL SEKTOR INFORMAL PEDAGANG KAKILIMA DI KAWASAN
PINGGIRAN PERKOTAAN. Universitas Terbuka.
Suharto, Edi, PhD. MODAL SOSIAL DAN KEBIJAKAN PUBLIK. Dalam http://www.policy.hu/suharto/.
Diakses tanggal 9 Mei 2011.
Tim Peneliti. 2009. LAPORAN AKHIR PENELITIAN OPTIMALISASI JEMBATAN SURAMADU. Surabaya :
Balai Litbang Sosek Bidang Jalan dan Jembatan.
Tim Peneliti. 2010. LAPORAN AKHIR PENELITIAN OPTIMALISASI JEMBATAN SURAMADU. Surabaya :
Balai Litbang Sosek Bidang Jalan dan Jembatan.
Tim Penyusun. 2004. PEDOMAN KONSTRUKSI DAN BANGUNAN : PENENTUAN KLASIFIKASI FUNGSI
JALAN DI KAWASAN PERKOTAAN (Pd T-18-2004-B). Jakarta : Departemen Permukiman dan Prasarana
Wilayah.
Undang-Undang No.38 tahun 2004 tentang Jalan.
UndangUndang No.22 tahun 2009 tentang Udang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
15