Indonesia telah menjadi sumber perdagangan orang, antara lain melalui penempatan TKI di Luar Negeri. Diperlukan tindakan terpadu untuk mencegah berlanjutnya perdagangan orang.

1. Meningkatkan Upaya Pencegahan
Perdagangan Orang dan Pemulihan
Korban Kekerasan di Masyarakat
Oleh Musni Umar, Ph.D

2. Pengantar
Tema yang diminta untuk dibahas yaitu “Meningkatkan Upaya
Pencegahan Perdagangan Orang dan Pemulihan Korban Tindak
Kekerasan di Masyarakat melalui Perlindungan Sosial secara
Terpadu dan Terkoordinasi baik Lintas Instansi/Unit-unit Kerja
Terkait” sangatlah luas. Akan tetapi, dari tema tersebut, dapat
dibahas dua persoalan besar.
Pertama, perdagangan orang. Kedua, pemulihan korban tindak
kekerasan di masyarakat. Saya ingin memulai membahas bagian
pertama yaitu perdagangan orang.
Perbincangan tentang perdagangan orang (human trafficking)
telah menjadi isu global. Parlemen Indonesia dan Pemerintah
telah merespon hal itu dengan membuat UU Nomor 21 Tahun
2007 tentang Perdagangan Orang.
Persoalannya setelah sekitar hampir lima tahun pelaksanaan UU
tersebut bagaimana pelaksanaannya? Seharusnya ada evaluasi
untuk mengetahui sudah sejauh mana UU itu dilaksanakan?

3. Akan tetapi, diperlukan sesi tersendiri untuk membahas
evaluasi pelaksanaan UU tentang perdagangan orang,
karena banyak kementerian dan lembaga non kementerian
yang terkait dalam pelaksanaan UU tentang Perdagangan
Orang. Selain itu, pengertian perdagangan orang tidak hanya
membahas siapa yang memperdagangkan orang, tetapi
pengertiannya sangat luas.
Untuk menyegarkan ingatan kita, saya ingin kembali
mengemukakan pengertian perdagangan orang menurut UU
No. 21 Tahun 2007 bahwa perdagangan orang adalah
tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan,
pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang
dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,
penculikan penyekapan, pemalsuan, penipuan,
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan
utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga
memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali
atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara
maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau
mengakibatkan orang tereksploitasi.

4. Gambar TKI Perdagangan Orang

5. Korban Perdagangan Orang

6. Dari fakta-fakta yang diberitakan media selama ini dan hasil
penelitian yang pernah saya lakukan ketika menyusun Naskah
Akademik Rancangan Perubahan Undang-Undang tentang
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di
Luar Negeri, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam
pelaksanaan perekrutan calon TKI oleh calo, penampungan
pada masa pra penempatan, proses penempatan calon TKI
keluar negeri, dan penempatan calon TKI diluar negeri, dapat
dikatakan termasuk dalam perdagangan orang seperti yang
pernah dilaporkan U.S Departement of State dalam
laporannya tahun 2010 bertajuk “Traffickking in Persons
Report 2010″.
Dengan merujuk UU No. 21 Tahun 2007 tentang
perdagangan orang dapat dikemukakan bahwa perdagangan
orang di Indonesia, dilakukan paling kurang lima cara.
Pertama, agen TKI merekrut calon TKI di kampung-kampung
dengan membayar sejumlah uang kepada orang tua calon
TKI, kemudian si calon TKI dibawa dan diserahkan ke PPTKI
dengan mendapatkan imbalan sejumlah uang.

7. TKI di KBRI Malaysia

8. Kedua, PPTKI (PJTKI) yang menerima calon TKI dari
calo, kemudian menampungnya untuk dikirim ke
negara tujuan melalui calo untuk diserahkan ke
pemakai.
Ketiga, PPTKI yang merekrut calon TKI kemudian
dikirim ke negara pemakai melalui calo.
Keempat, swasta non PJTKI yang merekrut
langsung calon TKI dan mengirim langsung TKI
keluar negeri.
Kelima, oknum atau organisasi yang merekrut calon
TKI untuk dikirim ke suatu organisasi untuk
dipekerjakan.

9. Pencegahan Perdagangan Orang
Salah satu kewajiban yang harus dilakukan ialah
pemerintah dan pemerintah daerah meningkatkan
pencegahan perdagangan orang. Ada pepatah yang
mengatakan bahwa “pencegahan lebih baik
daripada pengobatan”.
Dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan
perdagangan orang, maka paling tidak harus
dilakukan tiga langkah strategis. Pertama,
pencegahan (prevention). Untuk meningkatkan
upaya pencegahan terhadap perdagangan orang,
maka upaya yang harus terus-menerus dilakukan

10. Perlindungan TKI

11. 1) Sosialisasi. Kegiatan sosialisasi mutlak dilakukan dan
ditingkatkan dari waktu ke waktu. Selama ini
kegiatan sosialisasi pencegahan perdagangan orang
sangat minim karena terbatasnya anggaran dan
banyaknya program yang mendesak dan harus
dkerjakan yang sifatnya mendesak.
2) Advokasi. Persoalan advokasi juga tidak mudah
dilaksanakan karena terbatasnya SDM dan besarnya
dana yang harus disiapkan. Kegiatan advokasi mutlak
dilakukan untuk memberi bekal kepada calon TKI
supaya bisa membela dirinya jika mendapat masalah
dari majikan dan putera-puteri majikan. Juga apa yang
harus dilakukan jika mendapat masalah ditempat kerja
di luar negeri atau dipekerjakan yang tidak sesuai
perjanjian kerja.
3) Kegiatan. Untuk meningkatkan upaya pencegahan
perdagangan orang, maka harus banyak kegiatan yang
diprogramkan untuk dilaksanakan.

12. 2. Penanganan
Dalam upaya meningkatkan pencegahan
perdagangan orang, maka penegakan hukum
mutlak dilakukan pada:
1) korban perdagangan orang,
2) Pelaku perdagangan orang.
Korban perdagangan orang mutlak diberi
perlindungan dan keadilan. Sebaliknya pelaku
perdagangan orang, tidak bisa tidak harus dihukum
yang berat sebagai upaya pencegahan perdagangan
orang pada masa mendatang.

13. Perlindungan Sosial terhadap TKI

14. 3. Pemberdayaan
Dalam upaya meningkatkan pencegahan perdagangan
orang, maka perlu dilakukan secera terus-menerus:
1) Pencerahan
2) Penyadaran
3) Pembinaan
Program pemberdayaan masyarakat secara terpadu
dalam rangka pencegahan sosial terhadap
perdagangan orang, mutlak dilakulan. Melalui
keluarga, sekolah, institusi sosial dan keagamaan serta
pemerintah, pemerintah daerah dilakukan secara
terpadu program pemberdayaan yang berintikan
pencerahan, penyadaran dan pembinaan.

15. Upaya Pemberdayaan Sosial

16. Pembinaan masyarakat
Untuk meningkatkan pencegahan perdagangan orang
dilakukan pada masa pra penempatan dengan memberi bekal
ketrampilan berupa pelatihan, semangat kerja, keamanan
pribadi (self security), nasionalisme dan cinta tanah air,
kemampuan berbahasa asing, kerohaniaan dan akhlak mulia.
Selain itu, pada masa penempatan dilakukan melalui orientasi
(welcoming program), program kepulangan (exit program).
Disamping itu, pengawasan dalam masa pra penempatan,
melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan
dan kegiatan calon TKI, pengguna dan mitra usaha.
Dalam rangka pembinaan sebagai upaya untuk
nmeningkatkan pencegahan perdagangan orang melalui
penempatan TKI dilakulan dengan penegakan hukum dalam
masa pra penempatan.

17. Contoh Pemberdayaan Masyarakat

18. Pemulihan Korban Tindak Kekerasan
Korban tindak kekerasan bisa disebabkan oleh berbagai macam
persoalan. Salah satunya ialah akibat perdagangan orang.
Korban tidak kekerasan adalah seseorang atau kelompok orang
yang mengalami tindak kekerasan samada fisik, mental, sosial
maupun ekonomi, sebagai akibat dari penelantaran eksploitasi
perlakuan salah danb diskriminasi yang melanggar hak-hak
individualnya maupun orang yang berada dalam situasi yang
membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya
terganggu.
Tujuan pemulihan
1. Pulihnya kembali harga diri, kepercayaan diri, kemauan serta
kemampuan untuk melaksanakan fungsi sosial secara sadar.
2. Untuk mendorong tumbuhnya kepedulian terhadap
perlindungan sosial bagi korban kekerasan dan perlakukan salah.

19. Perempuan Korban Tindak kekerasan

20. Anak Korban Tindak Kekerasan

21. Sasaran Tindak Kekerasan
1. Anak-anak, pelajar, siswa/siswi, mahasiswa/mahasiswi.
2. Perempuan seperti pacar, isteri, TKW,
3. Lansia karena tidak lagi diperlukan
4. Keluarga miskin dan lain sebagainya.
Kebijakan Mencegah Tindak Kekerasan
1. Bersifat strategis,
Kebijakan startegis yang dapat dilakukan untuk mencegah tindak
kekerasan seperti kampanye anti tindak kekerasan sosial.
Selain itu, melakukan advokasi kepada berbagai kelompok yang
mengalami tindak kekerasan. Juga tidak kalah pentingnya
mengembangkan jaringan sosial melalui media sosial seperti
twitter, facebook, internet dan lain sebagainya untuk memberi
pencerahan dan penyadaran terhadap bahaya tindak kekerasan di
rumah, di masyarakat dan dimanapun. Disamping itu,
meningkatkan pelayanan bantuan sosial bagi korban tindak
kekerasan.

22. 2. Bersifat teknis
Dalam upaya mencegah terjadinya korban tindak kekerasan, maka
secara teknis bisa dilakukan pemantapan kebojakan teknis dan
standar pelayanan bantuan sosial korban tindak kekerasan.
Selain itu, yang tidak kalah pentingnya ialah memperkuat
ketahanan sosial keluarga dan masyarakat. Terakhir,
penyelamatan, pemulihan, pemberdayaan bagi korban tindak
kekerasan.
Kegiatan yang bisa dilakukan
Dalam upaya pemulihan korban tindak kekerasan, maka diperlukan
berbagai kegiatan:
1. Pendataan dan pemetaan masalah.
2. Penyuluhan dan bimbingan sosial.
3. Sosialisasi kebijakan dan program bantuan sosial bagi korban
tindakan kekerasan,
4. Perlindungan sosial
5. Advokasi dan konseling
6. Rehabilitasi psikososial
7. Resosialisasi
8. Pemantauan dan evaluasi

23. Kesimpulan
Perdagangan orang telah menjadi tren dunia.
Indonesia sebagai bagian dari dunia, sadar ataupun
tidak sadar atau sadar tetapi tidak peduli telah
terjerembab ke dalam perdagangan orang.
Penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) secara legal
ataupun ilegal telah dijadikan sarana perdagangan
orang.
Untuk memperkecil resiko dan jika mungkin mencegah
terjadinya perdagangan orang, maka penempatan TKI
Penata Laksana Rumah Tangga di luar negeri harus
semakin selektif. Hanya mereka yang memiliki
kemampuan berbahasa asing, kemampuan memasak,
dan ketrampilan teknis lainnya disertai perjanjian kerja
yang jelas, yang bisa ditempatkan untuk bekerja di luar
negeri.

24. Media Sosial Sarana Perdagangan Orang

25. Dampak negatif dari perdagangan orang sangat banyak diantaranya
menjadi korban tindak kekerasan. Untuk mencegah dan memulihkan
mereka yang mengalami korban tindak kekerasan, dan mencegah
berlangsungnya terus-menerus perdagangan orang, maka diperlukan
penegakan hukum yang keras dan tegas serta keterpaduan antar
instansi/lembaga/unit-unit kerja terkait, serta partisipasi seluruh
masyarakat.
Dengan membangun kesebelasan yang kuat dan solid untuk mencegah
perdagangan orang serta pemulihan korban tindak kekerasan, yang tak
obahnya kesebelasan sepak bola yang hebat, sehingga bisa meraih
kemenangan demi kemenangan dalam setiap pertandingan, maka sangat
diharapkan semakin dapat berkurang perdagangan orang dan pada
saatnya tidak ada lagi perdagangan orang dan juga mereka pulih dari
korban kekerasan di masyarakat.
____________
* Musni Umar, SH., M.Si., Ph.D adalah anggota Eminent Persons Group
(EPG) untuk Malaysia. Juga Sosiolog, Direktur Institute for Social
Empowerment and Democracy (INSED), serta pengajar di UIN Jakarta dan
Unas.
* Makalah ini dipersiapkan untuk dipresentasikan dalam Pertemuan
Kelompok Kerja Perlindungan Korban Kekerasan dan Pekerja Migran, pada
12-13 Juni 2012, di hotel Mirah, Kota Bogor, Jawa Barat.