Renstra psda 2008 2013

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Dokumen Rencana Strategis Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2013
memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan
dalam Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air di Provinsi Jawa Barat disusun
berdasarkan hasil evaluasi kinerja Dinas PSDA Provinsi Jawa barat pada periode
Tahun 2002 -2006 serta isu-isu strategis serta factor-factor strategis lingkungan
dalam 5 (lima) tahun mendatang baik pada tingkat global, nasional, wilayah
Provinsi Jawa Barat maupun di tingkat kabupaten/ kota serta dilengkapi sasaran
yang hendak dicapai pada periode tahun tersebut. Penyusunan Renstra Dinas PSDA
Provinsi Jawa Barat tersebut disusun sebagai mana yang diamanatkan dalam :
1.

Undang-Undang

Nomor

25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4421).
2.

Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2013, maka
setiap SKPD/ OPD wajib membuat dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan
yaitu Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk
Tahun 2008 – 2013.

Berkenaan dengan hal itu merujuk kepada

Surat Edaran Gubernur Jawa Barat

Nomor 120/64/Bapeda Tanggal 24 Desember 2008 Perihal Pedoman Penyusunan
Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 20082013. Dokumen Renstra Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat telah disusun berdasarkan
pada hasil evaluasi kinerja yang telah dicapai selama periode Tahun 2002 – 2008.
Dokumen Rencana Strategis Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya
disingkat Renstra Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 -2013 adalah
dokumen perencanaan 5 (lima) tahun untuk menjadi dasar pola Pengelolaan
Sumber Daya Air yang berkelanjutan. Perubahan paradigma dalam pembangunan
daerah

telah

mendorong

munculnya

peluang

prakarsa

lokal

yang

lebih

mendominasi keberagaman situasi, kondisi, dan potensi daerah, dengan ciri-ciri
menonjolnya peran serta dan aspirasi masyarakat dalam pengambilan keputusan
Rencana Strategis Dinas PSDA 2008 - 2013

1

pembangunan yang berorientasi pada keinginan publik dan berwawasan regional
serta melibatkan stakeholders.
Berdasarkan prinsip-prinsip desentralistik, partisipatif, demokrasi dan keterbukaan,
maka

pemberdayaan

masyarakat

harus

diarahkan

untuk

meningkatkan

kemampuan, peran aktif dan tanggung jawab masyarakat dalam hal ini Pengelolaan
Sumber Daya Air agar masyarakat tampil sebagai subyek atau pelaku utama
pembangunan, sedangkan pemerintah daerah berperan memfasilitasi masyarakat.
Keberhasilan pengelolaan sumber daya air dicirikan oleh meningkatnya tanggung
jawab pemerintah daerah serta berkembangnya kemampuan dan kemandirian
masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air. Dengan demikian Rencana
Strategis Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat ini diharapkan dapat mengantisipasi
perubahan-perubahan yang akan terjadi untuk mencapai kinerja terbaik Dinas
PSDA Provinsi Jawa Barat pada masa yang akan datang. Penyusunan Rencana
Stategis Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat dimaksudkan untuk menyiapkan
instrument perencanaan yang memberikan gambaran arahan kebijakan dan
strategi Pengelolaan Sumber Daya Air di Provinsi Jawa Barat pada periode Tahun
2008 -2013 sebagai tolok ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan
menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas PSDA Provinsi
Jawa Barat. Rencana Strategis Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat bertujuan
mengarahkan kegiatan-kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi, tujuan, strategi,
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dalam Bidang Pengelolaan
Sumbert Daya Air yang ingin dicapai oleh Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat, yang
disesuaikan dengan tuntutan perubahan yang terjadi di masyarakat serta mengacu
kepada program reformasi PSDA tingkat nasional serta Rencana Pembangunan
Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Provinsi
Jawa Barat.
1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Perencanaan Strategis
Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa
Barat dimaksudkan untuk menyiapkan instrumen perencanaan yang memberikan
gambaran arahan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sumber Daya Air di Provinsi
Jawa Barat pada periode 2008 – 2013 sebagai tolak ukur dan alat Bantu dalam
melaksanakan tugas.


2

Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat 20082013 bertujuan untuk mengarahakan kegiatan-kegiatan prioritas sesuai dengan
visi, misi, tujuan , sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya
Air Provinsi Jawa Barat, yang disesuaikan dengan tuntutan perubahan yang terjadi
di masyarakat serta mengacu pada kebijakan Sumber daya air tingkat nasional
serta Rencana Pembangunan jangka Menengah dan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat.
Dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dijelaskan, bahwa Perencanaan Strategis merupakan suatu proses
yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan
memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin
timbul. Perencanaan Strategis adalah suatu proses formal yang terstruktur yang
selalu mengkaji dan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan
atau ancaman yang setiap saat berubah (SWOT analysis). Rencana Strategis
adalah dokumen hasil Perencanaan Strategis. Manfaat Perencanaan Strategis
menurut Departemen Pekerjaan Umum (2007) adalah :
1. Untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin
kompleks. Perubahan terjadi akibat peningkatan tuntutan masyarakat akan
pelayan prima, menipisnya sumberdaya. Dengan perencanaan strategis
organisasi dapat menyiapkan perubahan secara pro aktif bukan sekedar
bereaksi terhadap perubahan yang terjadi
2. Untuk pengelolaan keberhasilan. Dengan Perencanaan Strategis organisasi
dapat membangun strateginya sebagai bagian penting organisasi yang
berorientasi hasil. Kapabilitas dan sumber daya difokuskan secara optimal
untuk mencapai hasil yang diinginkan
3

Agar organisasi berorientasi pada masa depan. Perencanaan Strategis
memerlukan pengumpulan informasi secara menyeluruh untuk kemudian
menyiapkan analisis atas berbagai alternative dan implikasi yang dapat
diarahkan pada masa mendatang.

4

Agar organisasi dapat bersifat adaptif. Perencanaan Strategis harus
bersifat flesibel dan mampu menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada untuk
menangkap peluang. Walaupun demikian, capaian terhadap indicator konerja


3

dan mengukur kemajuan capaian hasil tetap menjadi focus utama dalam
Perencanaan Strategis.
5

Meningkatkan Pelayanan Prima. Kepuasan pelanggan merupakan factor
penentu keberhasilan bagi setiap organisasi. Pemahaman terhadap siapa
pelanggan dan pihak-pihak yang berkepentingan sangat diperlukan. Karena itu,
pola-pola pelayanan yang perlu diselenggarakan harus disesuiakan dengan
kebutuhan pelanggan.

6

Meningkatkan Komunikasi.

Implementasi Perencanaan Strategis akan

dapat menfasilitasi komunikasi dan partisipasi, mengakomodasi perbedaan
kepentingan dan nilai dan mendorong proses pengambilan keputusan yang
teratur serta keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Organisasi diharapkan
dapat meningkatkan komunikasi baik vertical maupun horizontal antar unit-unit
kerja.
7 Menjamin efektivitas pengunaan sumber-sumber organisasi. Berbagai
sumber dapat digunakan melalui pengalokasian secara focus pada prioritas –
prioritas kunci.
8 Meningkatkan Produktifitas. Produktifitas organisasi ditingkatkan melalui
peningkatan efektifitas dan efisiensi.
Untuk merumuskan dan mempersiapkan Perencanaan Strategis, organisasi harus
melakukan hal-hal yang bersifat mendasar, yaitu :


Merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran serta cara-cara untuk mencapainya.
Dengan demikian dapat dikatakan , bahwa Perencanaan Strategis merupakan
keputusan mendasar yang dinyatakan secara garis besar sebagai acuan
operasional kegiatan organisasi dalam pencapaian tujuannya;



Mengenali lingkungan strategis dimana organisasi akan mengimplemetasikan
interaksinya, terutama fungsi pelayanan yang wajib diselenggarakan

oleh

organisasi kepada masyarakat;


Melakukan berbabagai analis yang bermamfaat dalam positioning organisasi
dalam pencaturan memperebutkan kepercayaan masyarakat;



Mempersiapkan semua factor penunjang yang diperlukan terutama dalam
mencapai keberhasilan organisasi;



Menciptakan system umpan balik untuk mengetahui efektifitas pencapaian
implementasi Perencanaan Strategis.


4

1.3. Landasan hukum Penyusunan Rensta
1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4421).
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber
Daya Air
4. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah
6. Peraturan Presiden

Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009
7. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kenerja Instansi
Pemerintah
8. Peraturan Daerah No.12 Tahun 2008 Tantang Pokok – Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11
Seri D, Tambahan Daerah Nomor 47).
9. Keputusan LAN Nomor 239/X/6//2003 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah.
10. Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2013, maka setiap
SKPD/ OPD wajib membuat dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yaitu
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk Tahun
2008 – 2013.
11. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Jawa Barat
12. Surat Edaran Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 120/64/Bappeda Tanggal 24
Desember 2008, perihal Penyusunan Rencana Strategis SKPD Tahun 2008-2013
1.5. Sistematika Penulisan
Perencanaan stratejik pada dasarnya merupakan serangkaian rencana tindakan dan
kegiatan mendasar yang ditetapkan pimpinan organisasi untuk dilaksanakan oleh
seluruh jajaran organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dengan

5

demikian maka metoda penyusunan perencanaan stratejik dilakukan melalui proses
pembelajaran

bersama

seluruh

unit/subunit

organisasi,

sehingga

hasilnya

merupakan keputusan bersama seluruh jajaran organisasi yang harus dilaksanakan
secara konsisten. Dalam menyusun Perencanaan Stratejik, Dinas Pengelolaan
Sumberdaya Air melakukan :
1. Penyusunan Visi, misi, dan nilai-nilai serta tujuan dan sasaran organisasi secara
bersama-sama yang didukung oleh tim perumus berdasarkan SK Kepala Dinas.
2. Pengenalan faktor lingkungan baik lingkungan internal maupun lingkungan
eksternal organisasi, serta melakukan berbagai analisis dalam rangka mengenali
posisi organisasi dalam proses pelayanan terhadap masyarakat.
3. Persiapan berbagai faktor

penunjang

yang diperlukan dalam mencapai

keberhasilan organisasi.
4. Penyusunan sistem umpan balik dalam rangka memantau tingkat efektifitas
pencapaian pelaksanaan renstra.

Adapun sistematika dalam penyusunan Renstra sbb :
Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan
tujuan,manfaat, dan sistematika penulisan.
Bab II Gambaran Pelayanan Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat, menjelaskan
struktur kelembagaan Dinas PSDA, tugas pokok dan fungsi, dan kondisi organisasi
Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat.
Bab III Isu Strategis, berisi isu – isu strategis yang mempengaruhi dan akan
dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat
Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, berisi latar
belakang pemikiran dan uraian visi Pemerintah Daerah serta penjabarannya, sebagai
pendorong untuk menentukan tujuan dan sasaran serta strategi dalam mencapai visi
dan misi.
Bab V Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran,
dan Pendanaan Indikatif, berisi rencana program dari misi yang akan dicapai
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan sasaran tahunnya yang akan dicapai dari
setiap tujuan yang dituangkan dalam kegiatan – kegiatan sesuai program dengan
diperjelas oleh indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menjadi target
pelayanan sesuai dengan tupoksi Dinas , serta strategi kesiapan dukungan
pendanaan indikatif.

6

Bab VI Indikator Kinerja Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat yang mengacu
pada tujuan dan sasaran RPJM Daerah, berisi indikator kinerja / sasaran hasil
pembangunan, kelompor sasaran dan juga lokasi / satuan wilayah atau kawasan
pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan

Bab VII Penutup


7

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PSDA
PROVINSI JAWA BARAT

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 ), maka pembentukan
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat disempurnakan lagi dengan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah
Provinsi Jawa Barat ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20 Seri D, Tambahan
Lembaran Daerah No. 55 ) dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun
2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas
Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Provinsi Jawa Barat mempunyai struktur organisasi (terlampir) sbb :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
Subbag Perencanaan dan Program
Subbag Keuangan
Subbag Kepegawaian dan Umum
3. Bidang Rekayasa Teknis
Seksi Survey
Seksi Desain Irigasi
Seksi Desain Sungai, Danau, Rawa dan Pantai
4. Bidang Konstruksi
Seksi Konstruksi Irigasi
Seksi Konstruksi Sungai, Danau, Rawa dan Pantai
Seksi Tata Teknik
5. Bidang Operasi dan Pemeliharaan
Seksi Operasi
Seksi Pemeliharaan
Seksi Bencana Alam Sumber Daya Air


8

6. Bidang Bina Manfaat
Seksi Saran teknis
Seksi Pengawasan dan Pengendalian
Seksi Kerjasama
7. Kelompok Jabatan Fungsional
Adalah staf penunjang Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air untuk
melaksanakan tugas – tugas yang bersifat fungsional dengan jumlah tenaga
jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja yang dipimpin oleh
seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

Sedangkan Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas
Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :
Tugas pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Sumber Daya
Air berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
Untuk menyelenggarakan tugas

pokok sebagaimana disebutkan di atas, maka

Dinas mempunyai fungsi :
a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pengelolaan sumber daya air;
b. Penyelenggaraan pembinaan pelaksanaan teknis Sumber Daya Air yang meliputi,
pembinaan perekayasaan, pembinaan konstruksi, pembinaan operasi dan
pemeliharaan, serta pembinaan pemanfaatan sumber daya air;
c. Penyelenggaraan fasilitasi dan sistem investasi pengusahaan sumber daya air;
d. Penyelenggaraan saran pertimbangan teknis pemanfaatan air dan sumber air
serta pelaksanaan pelayanan umum pengelolaan sumber daya air;
e. Penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya air;
f. Penyelenggaraan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan sumber
daya air;
g. Penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

2.2 Tupoksi Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas PSDA
2.2.1. Tugas dan Fungsi Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas pokok :

merumuskan, menetapkan,

memimpin, mengkordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan
tugas pokok Dinas serta mengkoordinasikan dan membina UPTD.

9

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Kepala Dinas mempunyai fungsi :
a. Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi
pelaksanaan

kebijakan

rekayasa

teknik,

konstruksi,

operasi

dan

pemeliharaan, serta manfaat;
b. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan rekayasa teknik,
konstruksi, operasi dan pemeliharaan, serta manfaat;
c. Penyelenggaraan fasilitasi pengelolaan sumber daya air meliputi rekayasa
teknik, konstruksi, operasi dan pemeliharaan, serta manfaat;
d. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok
dan fungsi Dinas;
e. Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTD.

Rincian Tugas Kepala Dinas :
a. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalikan tugas pokok dan
fungsi Dinas;
b. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknik Dinas sesuai dengan
kebijakan umum;
c. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan
pengelolaan sumber daya air ;
d. Menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan kesekretariatan,
rekayasa teknik, konstruksi, operasi dan pemeliharaan, bina manfaat;
e. Memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Gubernur
mengenai pengelolaan sumber daya air sebagai bahan penetapan
kebijakan umum;
f. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan
lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
g. Mengkoordinasikan penyusunan evaluasi dan pelaporan serta laporan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), LKPJ Dinas yang
meliputi kesekretariatan, bidang rekayasa teknik, konstruksi, operasi dan
pemeliharaan, bina manfaat;
h. Menyelenggarakan

telaahan

staf

sebagai

bahan

pertimbangan

pengambilan kebijakan;
i.

Menyelenggarakan koordinasi dengan badan koordinasi pemerintahan
dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan tugas di Kabupaten /
Kota;


10

j.

Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;

k. Menyelenggarakan koordinasi dan membina UPTD;
l.

Menyelenggarakan koordinasi dengan unit terkait.

2.2.2. Tugas dan Fungsi Sekretariat
Kesekretariatan mempunyai tugas pokok :

menyelengarakan koordinasi

perencanaan dan program Dinas ,menyelenggarakan perencanaan dan
program, pengelolaan keuangan kepegawaian, dan Umum.
Dalam

menyelenggarakan

tugas

pokoknya

Bagian

Kesekretariatan

mempunyai fungsi :
a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Dinas;
b. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan,kepegawaian,dan umum.

Rincian Tugas Sekretariat :
a. Menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan, program
Dinas;
b. Menyelenggarakan pengkajian perencanaan & program kesekretariatan;
c. Menyelenggarakan pengkajian rencana strategis, laporan akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LPPD dan LKPJ;
d. Menyelenggarakan pengolahan administrasi keuangan;
e. Menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
f. Menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja;
g. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi Kepegawaian;
h. Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
i.

Menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

j.

Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian
perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan
masyarakat;

k. Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
l.

Menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional;

m. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pengambilan kebijakan;
n. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
o. Menyelenggarakan penyusunan evaluasi dan laporan secretariat;
p. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.


11

Sekretariat , membawahkan :
a. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
b. Sub Bagian Keuangan;
c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

2.2.2.1. Tugas dan Fungsi Sub Bagian Perencanaan dan Program
Sub Bagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas pokok :
melaksanakan koordinasi perencanaan dan penyusunan program
fungsi :
a. Pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan dan program
sekretariat;
b. Pelaksanaan penyusunan bahan penyelengaraan koordinasi
perencanaan dan program Dinas yang meliputi bidang rekayasa
teknik, konstruksi, operasi dan pemeliharaan, bina manfaat
serta perencanaan pengelolaan sumber daya air regional;
c. Pelaksanaan penyusunan bahan hasil koordinasi perencanaan
dan program Dinas yang meliputi rekayasa teknik, konstruksi,
operasi dan pemeliharaan, bina manfaat serta perencanaan
pengelolaan sumber daya air regional;
d. Pelaksanaan

pengkoordinasian

perencanaan

dan

program

UPTD.

Rincian Tugas Sub Perencanaan dan Program :
a. Melaksananakan

penyusunan

program

kerja

Subbagian

Perencanaan dan Program ;
b. Melaksanakan

penyusunan

perencanaan

dan

program

sekretariat;
c. Melaksanakan

koordinasi

penyusunan

perencanaan

dan

program Dinas yang meliputi bidang rekayasa teknik, konstruksi,
operasi dan pemeliharaan, bina manfaat serta perencanaan
pengelolaan sumber daya air regional;
d. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan umum bidang
sumber daya air, meliputi kebijakan sumber daya air, kebijakan
sumber daya air regional, pola dan rencana pengelolaan sumber
daya air tiap wilayah sungai;


12

e. Melaksanakan penyusunan bahan rencana strategis, Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP), LPPD dan
LKPJ;
f. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi bidang pengelolaan
sumber daya air;
g. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan
Sub Bagian Sub Perencanaan dan Program;
h. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;
i.

Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

j.

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

2.2.2.2. Tugas dan Fungsi Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok : melaksanakan
pengelolaan administrasi keuangan dilingkungan Dinas;
Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sub Bagian Keuangan
mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan penyusunan bahan rencana anggaran belanja
langsung dan tidak langsung Dinas;
b. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan teknik administrasi
keuangan bidang;
c. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan pada UPTD.

Rincian Tugas Sub Bagian Keuangan :
a. Melaksananakan penyusunan perencanaan dan program kerja
Sub Bagian Keungan;
b. Melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran
Dinas;
c. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan
Dinas;
d. Melaksanakan

penyusunan

pembuatan

daftar

gaji

dan

tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
e. Melaksanakan perbendaharaan keuangan;
f. Melaksanakan

penyiapan

bahan

pembinaan

administrasi

keuangan;


13

g. Melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja
tidak langsung Dinas dan UPTD;
h. Melaksanakan verifikasi keuangan;
i.

Melaksanakan Sistem Akuntasi Instansi (SAI) dan penyiapan
bahan pertanggung jawaban keuangan;

j.

Melaksanakan dan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan
pelaporan administrasi keuangan;

k. Melaksanakan

pengendalian

administrasi

perjalanan

dinas

pegawai;
l.

Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan

m. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsi;
n. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

2.2.2.3 Tugas dan fungsi Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
Sub Bagian Kepegawaian danUmum
Melaksanakan

pengelolaan

mempunyai tugas pokok :
administrasi

kepegawaian,

ketatalaksaan, umum dan perlengkapan.
Dalam

menyelenggarakan

tugas

pokoknya,

Sub

Bagian

penyelenggaraan

mutasi,

Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan

penyusunan

bahan

pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai,
pengelolaan administrasi dan kepegawaian lainnya;
b.

Pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan
kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;

c. Pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturaan perundangundangan, kearsipan dan perpustakaan;
d. Pelaksanaan tugas kehumasan dinas;
e. Pengelolaan perlengkapan dinas.

Rincian Tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum :
a. Melaksanakan penyusunan perencanaan dan program kerja Sub
Bagian Kepegawaian dan Umum;
b. Melaksanakan penyusunan, pengolahan dan kepegawaian;


14

c. Melaksanakan

pengusulan

gaji

berkala

dan

peningkatan

kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Dinas;
d. Melaksanakan penyiapan dan pengusulan pensiun pegawai,
peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan serta
tugas/izin belajar, pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis
dan fungsional;
e. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
f. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karir dan
mutasi serta pemberhentian pegawai;
g. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan
ketatalaksanaan kepada unit kerja dilingkungan Dinas;
h.

Melaksanakan

penyusunan

bahan

rancangan

dan

pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
i.

Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman
surat-surat / naskah dinas dan arsip serta pengolahan
perpustakaan;

j.

Melaksanakan penggandaan naskah dinas;

k. Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat;
l.

Melaksanakan

pengelolaan

hubungan

masyarakat,

pendokumentasian;
m. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan
prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan
lingkungan

kantor,

kendaraan

dan

asset

lainnya

serta

ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
n. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bagian
Kepegawaian dan Umum;
o. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian pada UPTD;
p. Melaksanakan pembinaan Jabatan Fungsional Dinas dan UPTD;
q. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan
r. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
s. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.


15

2.2.3. Tugas dan Fungsi Bidang Rekayasa Teknik
Bidang Rekayasa Teknik mempunyai tugas pokok : menyelenggarakan
pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi rekayasa teknik;
Dalam

menyelenggarakan

tugas

pokoknya,

Bidang

Rekayasa

Teknik

mempunyai fungsi :
a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis rekayasa teknik;
b. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi rekayasa teknik;
c. Penyelenggaraan fasilitasi bidang rekayasa teknik.

Rincian Tugas Bidang Rekayasa Teknik:
a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Rekayasa Teknik;
b. Menyelengarakan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan
supervisi Bidang Rekayasa Teknik ;
c. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi survey;
d. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi desain irigasi;
e. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi desain sungai, danau,
waduk dan pantai;
f. Menyelenggarakan fasilitasi rekayasa teknik;
g. Menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi penyelengaraan bidang
rekayasa teknik;
h. Menyelenggarakan koordinasi UPTD;
i.

Menyelenggarakan

telaahan

staf

sebagai

bahan

pertimbangan

j.

Menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan
dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan tugas di Kabupaten/Kota;

k. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
l.

Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

Bidang Rekayasa Teknik, membawahkan :
a. Seksi Survey;
b. Seksi Desain Irigasi;
c. Seksi Desain Sungai, Danau, danau, Rawa dan Pantai.

2.2.3.1 Tugas dan Fungsi Seksi Survey
Seksi Survey mempunyai tugas pokok : pelaksanaan penyusunan
bahan kebijakan teknis dan fasilitasi survey;


16

Dalam

menyelenggarakan

tugas

pokoknya,

Seksi

Survey

mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi
survey;
b. Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan survey;

Rincian Tugas Seksi Survey :
a. Melaksananakan penyusunan program kerja Seksi Survey;
b. Melaksananakan pengelolaan data survey dan investigasi;
c. Melaksananakan kegiatan studi kelayakan, investigasi dan
survey;
d. Melaksananakan penyusunan bahan pembinaan teknis survey
dan investigasi;
e. Melaksananakan penyusunan bahan norma, standar, prosedur,
kriteria survey;
f. Melaksananakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi survey;
g. Melaksananakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
h. Melaksananakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
i.

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;

2.2.3.2 Tugas dan Fungsi Desain Irigasi
Seksi Desain Irigasi mempunyai tugas pokok

:

melaksanakan

penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi desain irigasi,Seksi
Desain Irigasi mempunyai fungsi :
desain irigasi;
b. Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan desain
irigasi.

Rincian Tugas Seksi Desain Irigasi :
a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Desain Irigasi ;
b. Melaksanakan pengelolaan data desain irigasi;
c. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan teknis desain
irigasi;


17

d. Melaksanakan penyusunan bahan dan melaksanakan amdal
jaringan irigasi;
e. Melaksanakan penyusunan bahan norma, standar, prosedur,
kriteria desain irigasi;
f. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi desain
irigasi;
g. Melaksanakan fasilitasi bantuan teknik desain irigasi;
i.

Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

j.


2.2.3.3 Tugas dan Fungsi Desain Sundawapan
Seksi

Desain

Sundawapan

mempunyai

tugas

pokok

:

melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi
desain sungai, danau, waduk dan pantai, Seksi Sundawapan
mempunyai fungsi :
desain desain sungai, danau, waduk dan pantai;
b. Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan desain
sungai, danau, waduk dan pantai.

Rincian Tugas Seksi Desain Irigasi :
a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Desain Sungai,
Danau, Waduk Dan Pantai;
b. Melaksanakan pengeloaan data kegiatan desain sungai, danau,
waduk dan pantai;
c. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan teknis desain
sungai, danau, waduk dan pantai;
d. Melaksanakan penyusunan bahan dan melaksanakan amdal
e. Melaksanakan penyusunan bahan norma, standar, prosedur,
kriteria desain sungai, danau, waduk dan pantai;
f. Melaksanakan fasilitasi bantuan teknik desain sungai, danau,
waduk dan pantai;


18

g. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Desain
SUNDAWAPAN;
i.

Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

j.


2.2.4 Tugas dan Fungsi Bidang Konstruksi
Bidang Konstruksi mempunyai tugas pokok : menyelengarakan pengkajian
bahan kebijakan teknis dan fasilitasi konstruksi;
Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Bidang Konstruksi mempunyai
fungsi :
a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis konstruksi;
b. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi konstruksi;
c. Penyelenggaraan fasilitasi konstruksi.

Rincian Tugas Bidang Konstruksi :
a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Konstruksi;
b. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan
supervisi Konstruksi;
c. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi konstruksi irigasi;
d. Menyelenggarakan konstruksi jaringan irigasi khusus;
e. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi konstruksi sundawapan;
f. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi tata teknik;
g. Menyelenggarakan fasilitasi konstruksi;
h. Menyelenggarakan

pengkajian

bahan

koordinasi

penyelenggaraan

konstruksi;
i.

Menyelenggarakan koordinasi UPTD;

j.

Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Konstruksi;

k. Menyelenggarakan

telaahan

staf

sebagai

bahan

pertimbangan

l.

Menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan
dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan tugas di Kabupaten/Kota;

m. Menyelenggarakan koordinasi dengan unti kerja terkait.
n. Menyelenggarakan tugas lain dengan tugas pokok dan fungsi;


19

Bidang Konstruksi, membawahkan :
a. Seksi Konstruksi Irigasi
b. Seksi Konstruksi Sundawapan
c. Seksi Tata Teknik.

2.2.4.1. Tugas dan Fungsi Seksi Konstruksi Irigasi
Seksi Konstruksi Irigasi mempunyai tugas pokok : penyusunan
bahan kebijakan teknis dan fasilitasi konstruksi irigasi, Seksi
Konstruksi Irigasi mempunyai fungsi :
konstruksi irigasi.
b. Pelaksanaan

penyusunan

dan

pengolahan

data

kegiatan

konstruksi irigasi.

Rincian Tugas Seksi Konstruksi Irigasi :
a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Konstruksi
Irigasi;
b. Melaksanakan pengelolaan data kontruksi irigasi;
c. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan teknis konstruksi
irigasi;
d. Melaksanakan konstruksi jaringan irigasi khusus;
e. Melaksanakan

fasilitasi

bantuan

teknik

rehabilitasi

dan

pembangunan jaringan irigasi;
f. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Konstruksi
Irigasi;
g. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan
h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
i.

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

2.2.4.2 Tugas dan Fungsi Seksi Konstruksi Sundawapan
Seksi

Konstruksi Sundawapan mempunyai tugas pokok :

penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi konstruksi
sungai,danau, waduk, dan pantai, Seksi

Konstruksi Sundawapan

mempunyai fungsi :


20

konstruksi sundawapan.
b. Pelaksanaan

penyusunan

dan

pengolahan

data

kegiatan

konstruksi sungai, danau, waduk dan pantai.
Rincian Tugas Seksi Konstruksi Sundawapan :
a. Melaksanakan penyusunan program kerja seksi konstruksi
Sundawapan;
b. Melaksanakan pengelolaan data kontruksi sungai, danau, waduk
dan pantai;
c. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan teknis konstruksi
d. Melaksanakan konstruksi sungai, danau, waduk dan pantai
khusus;
e. Melaksanakan

fasilitasi

bantuan

teknik

rehabilitasi

dan

pembangunan jaringan sungai, danau, waduk dan pantai;
f. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Konstruksi
Sundawapan;
i.


2.2.4.3. Tugas dan Fungsi Seksi Tata Teknik
Seksi

Tata Teknik mempunyai tugas pokok :

melaksanakan

penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi tata teknik; Seksi
Tata teknik mempunyai fungsi :
a. Penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi tata teknik.
b. Penyusunan dan pengolahan data kegiatan tata teknik.

Rincian Tugas Seksi Tata Teknik :
a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Tata Teknik;
b. Melaksanakan pengelolaan data tata teknik;
c. Melaksanakan penyusunan bahan norma, standar, prosedur,
kriteria kontruksi irigasi dan kontruksi sungai, danau, waduk dan
pantai ;


21

d. Melaksanakan sosialisasi pembinaan teknis tata teknik;
e. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Konstruksi
Tata Teknik;
f. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan
g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;

2.2.5 Tugas dan Fungsi Bidang Operasi dan Pemeliharaan
Bidang

Operasi

dan

Pemeliharaan

mempunyai

tugas

pokok

:

menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi operasi
dan pemeliharaan.
Dalam

menyelenggarakan

tugas

pokoknya,

Bidang

Operasi

dan

Pemeliharaan mempunyai fungsi :
a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan operasi dan pemeliharaan;
b. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi operasi dan pemeliharaan;
c. Penyelenggaraan fasilitasi bidang operasi dan pemeliharaan.

Rincian Tugas Bidang Operasi Dan Pemeliharaan:
a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Operasi dan
Pemeliharaan;
supervisi Operasi dan Pemeliharaan;
c. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi operasi;
d. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pemeliharaan;
e. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi bencana alam sumber
daya air;
f. Menyelenggarakan fasilitasi operasi dan pemeliharaan;
g. Menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan operasi
dan pemeliharaan;
h.
i.

Menyelenggarakan koordinasi UPTD;
Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Operasi dan
Pemeliharaan;

j.

Menyelenggarakan

telaahan

staf

sebagai

bahan

pertimbangan



22

k. Menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan
Dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan tugas di Kabupaten/Kota;
l.

Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

m. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;

Bidang Operasi dan Pemeliharaan , membawahkan :
a. Seksi Operasi;
b. Seksi Pemeliharaan;
c. Seksi Bencana Alam SDA .

2.2.5.1. Tugas dan Fungsi Seksi Operasi
Seksi

operasi

mempunyai

tugas pokok

:

melaksanakan

penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi operasi.
Dalam

menyelenggarakan

tugas

pokoknya,

Seksi

Operasi

mempunyai fungsi :
operasi;
b. Pelaksanaan penyusunan bahan dan pengolahan data kegiatan
operasi;

Rincian Tugas Seksi Operasi :
a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Operasi;
b. Melaksanakan pengelolaan data operasi jaringan irigasi, dan
sumber air ;
c. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengembangan dan
pengelolaan sistem irigasi;
d. Melaksanakan penyusunan bahan norma, standar, prosedur,
kriteria operasi jaringan irigasi dan sumber air;
e. Melaksanakan sosialisasi pembinaan teknis operasi jaringan
irigasi dan sumber air;
f. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan teknis kerjasama
pengelolaan jaringan irigasi;
g. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Operasi;


23

i.

Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

j.


2.2.5.2 Tugas dan fungsi Seksi Pemeliharaan
Seksi

Pemeliharaan mempunyai tugas pokok : melaksanakan

penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pemeliharaan.
Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Seksi Pemeliharaan
mempunyai fungsi :
pemeliharaan;
b.

Pelaksanaan

penyusunan

pengolahan

data

kegiatan

pemeliharaan.

Rincian Tugas Seksi Pemeliharaan:
a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pemeliharaan;
b. Melaksanakan pengelolaan data, jaringan irigasi & sumber air ;
c. Melaksanakan penyusunan bahan norma, standar, prosedur,
kriteria pemeliharaan jaringan irigasi dan sumber air;
d. Melaksanakan

sosialisasi

pembinaan

teknis

pemeliharaan

jaringan irigasi dan sumber air;
e. Melaksanakan

pelaporan

dan

evaluasi

kegiatan

Seksi

Pemeliharaan;

2.2.5.3 Tugas dan Fungsi Seksi Bencana Alam SDA
Seksi

Bencana

Alam

SDA

mempunyai

tugas

pokok

:

pengelolaan bencana sumber daya air.
Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Seksi Bencana Alam
SDA mempunyai fungsi :
pengelolaan bencana alam sumber daya air.


24

b. Pelaksanaan

penyusunan

dan

pengolahan

data

kegiatan

pengelolaan bencana alam sumber daya air.

Rincian Tugas Seksi Bencana Alam SDA:
a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Bencana Alam
sumberdaya air;
b. Melaksanakan penyusunan bahan norma, standar, prosedur,
kriteria pengelolaan bencana alam SDA;
c. Melaksanakan

penyusunan

bahan

dan

melaksanakan

pengelolaan bencana alam SDA;
d. Melaksanakan sosialisasi pembinaan teknis pengelolaan bencana
alam SDA;
e. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Bencana
Alam SDA;

2.2.6. Tugas dan Fungsi Bidang Bina Manfaat
Bidang Bina Manfaat mempunyai tugas pokok

:

menyelenggarakan

pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi bina mamfaat.
Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Bidang Bina Manfaat mempunyai
fungsi :
a. Penyelengaraan pengkajian bahan kebijakan bina mamfaat;
b. Penyelengaraan pengkajian bahan fasilitasi bina mamfaat;
c. Penyelengaraan fasilitasi bidang bina manfaat.

Rincian Tugas Bidang Bina Manfaat :
a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang Bina Manfaat;
supervisi Bidang Bina Mamfaat;
c. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi saran teknik;
d. Menyelenggarakan

pengkajian

bahan

fasilitasi

pengawasan

dan

pengendalian;


25

e. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi kerjasama;
f. Menyelenggarakan fasilitasi Bina Manfaat;
g. Menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan bidang
Bina Manfaat;
h. Menyelenggarakan koordinasi UPTD;
i.

Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Bina Manfaat;

j.

Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan
kebijakan;

k. Menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi pemerintahan
dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan tugas di Kabupaten/Kota
l.

koordinasi dengan unit kerja terkait.

m. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

Bidang Bina Manfaat, membawahkan :
a. Seksi Saran Teknik
b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian
c. Seksi Kerjasama

2.2.6.1 Tugas dan Fungsi Seksi Saran Teknik
Seksi Saran Teknik mempunyai tugas pokok : melaksanakan
penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi saran teknik.
Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Seksi Saran Teknik
mempunyai fungsi :
saran teknik;
b. Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan saran
teknik.

Rincian Tugas Seksi Saran Teknik:
a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Saran Teknik;
b. Melaksanakan penyusunan bahan norma, standar, prosedur,
kriteria konservasi dan pendayagunaan sumber daya air;
c. Melaksanakan

penyusunan

bahan

rekomendasi

perijinan

konservasi dan pendayagunaan sumber daya air;


26

d. Melaksanakan

penyusunan

bahan

pertimbangan

teknis

pembuangan limbah ke sumber air, pemamfaatan sumber air,
tanah negara, sempadan sumber air, dan pertambangan bahan
galian golongan C pada sumber air;
e. Melaksanakan fasilitasi konservasi dan pendayagunaan sumber
daya air kepada masyarakat;
f. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Saran
Teknik;
i.


2.2.6.2 Tugas dan Fungsi Seksi Pengawasan dan Pengendalian
Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas pokok :
pengawasan dan pengendalian.
Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Seksi Pengawasan dan
Pengendalian mempunyai fungsi :
pengawasan dan pengendalian;
b. Pelaksanaan

penyusunan

dan

pengolahan

data

kegiatan

pengawasan dan pengendalian.

Rincian Tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian:
a. Melaksanakan penyusunan program kerja

Seksi Pengawasan

dan Pengendalian;
b. Melaksanakan

penyusunan

bahan

dan

melaksanakan

pengawasan dan pengendalian konservasi dan pendayagunaan
sumber

daya

air,

pembuangan

limbah

ke

sumber

air,

pemamfaatan sumber air, tanah negara, pertambangan bahan
galian golongan C pada sumber air ;
c. Melaksanakan sosialisasi pembinaan teknis pengawasan dan
pengendalian;


27

d. Melaksanakan

pelaporan

dan

evaluasi

kegaiatan

Seksi

Pengawasan dan Pengendalian;
e. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan
f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;

2.2.6.3 Tugas dan Fungsi Seksi Kerjasama
Seksi

Kerjasama mempunyai tugas pokok :

melaksanakan

penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi kerjasama.
Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Seksi Pengawasan dan
Pengendalian mempunyai fungsi :
c. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi
kerjasama;
d. Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegaiatan
kerjasama.

Rincian Tugas Seksi Kerjasama:
a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kerjasama;
b. Melaksanakan penyusunan bahan dan melaksanakan kerjasama
pengelolaan,

data

dan

informasi

serta

pemberdayaan

masyarakat lingkungan sumber daya air;
c. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan teknis kerjasama
pengelolaan sumber daya air;
d. Melaksanakan fasilitasi penyelesaian konflik sumber daya air;
e. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Kerjasama;


28

2.2.7. Tugas dan Fungsi UPTD/Balai PSDA Wilayah Sungai Provinsi Jawa Barat
Sedangkan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 61 Tahun 2002 yang terdiri dari :
1. Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air

Wilayah Sungai Ciliwung –

Cisadane
2. Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cisadea - Cimandiri
3. Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citarum
4. Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air

Wilayah Sungai Cimanuk -

Cisanggarung
5. Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citanduy - Ciwulan

Dalam melaksanakan

tugas

dan

fungsinya,

masing

–

masing

Balai

Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Barat
mempunyai struktur organisasi sbb :
1. Kepala Balai
2. subbagian Tata Usaha
3. Seksi Operasi dan Pengolahan Data
4. Seksi Pemeliharaan dan Perbaikan
5. Seksi Pengendalian dan Pengamanan
6. Instalasi
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok Balai PSDA adalah melaksanakan sebagian fungsi Dinas di
bidang sumberdaya air di wilayah kerjanya.
Untuk melaksanakan tugas pokok di atas, Balai PSDA mempunyai fungsi sbb:
1. Pelaksanaan operasional pelayanan di bidang sumberdaya air yang meliputi
pelaksanaan operasi dan pengelolaan data sumber daya air, pemeliharaan
serta perbaikan prasarana sumber daya air, pengendalian dan pengamanan
pemanfaatan air dan sumber air.
2. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan yang meliputi
pengelolaan umum, keuangan, perlengkapan dan kepegawaian.


29

2.3 Pelayanan Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat
Jenis pelayanan publik yang diberikan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi
Jawa Barat antara lain :
1. Pelayanan irigasi dalam rangka menunjang ketahanan pangan nasional, baik
rehabilitasi maupun operasi & pemeliharaan jaringan irigasi.
2. Melakukan pengembangan kapasitas air baku domestik, munisipal, dan industri,
dalam rangka menunjang kesehatan masyarakat dan pengembangan ekonomi
daerah.
3. Melakukan konservasi dan pengendalian daya rusak air dalam rangka
meningkatkan kualitas hidup dan pengembangan wilayah produktif
4.

Melaksanakan pengembangan sistem informasi dalam rangka meningkatkan
pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air.


30

BAB III
ISU STRATEGIS DINAS PSDA PROVINSI JAWA BARAT
Untuk mewujudkan Visi dan Misi tentunya memerlukan langkah-langkah kebijakan
dalam pengelolaan sumber daya air melalui tahapan-tahapan yang dirumuskan dalam
beberapa kegiatan sesuai dengan kondisi dan kemampuan serta dukungan luar yang
secara siginifikan dapat mempengaruhi. Potensi sumber daya air yang harus dikelola
melalui suatu sarana yang memadai baik dari segi pengaturan, institusi dengan SDMnya maupun dukungan biaya. Beberapa kekuatan pendorong dan penghambat dari
dalam maupun pengaruh luar yang terjadi di Jawa Barat pada saat ini secara umum
dapat dikelompokan sebagai berikut:

3.1. Analisis Lingkungan Internal
A. Kekuatan :
1. Tersedianya SDM yang memiliki komitmen yang tinggi
Sumber daya manusia (SDM) pada dasarnya merupakan faktor utama sebagai
unsur managemen yang akan menentukan keberhasilan suatu instansi dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai visi dan misi yang diharapkan.
Ketersediaan SDM yang memiliki komitmen tinggi bukan hanya ditinjau dari aspek
kuantitasnya saja, tapi juga perlu ditinjau dari aspek kualitasnya. Komposisi
jabatan dalam struktural organisasi Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 adalah 1 (satu) orang Eselon II, 10
(sepuluh) orang Eselon III, 35 (tiga puluh lima) orang Eselon IV. Jumlah pegawai
Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat per Juli 2009

sebanyak 1.483 orang dengan

rincian sbb :
No.
1
2
3
4
5
6

Unit Kerja
Dinas
Balai PSDA WS. CiliwungCisadane
Balai PSDA WS. CisadeaCimandiri
Balai PSDA WS. Citarum
Balai PSDA WS.
Cimanuk-Cisanggarung
Balai PSDA WS.
Citanduy-Ciwulan
J U M L A H (orang)


IV

PNS (Gol.)
III
II

17

119

39

2

19

2

PNS

NON
PNS

JUMLAH
(orang)

12

187

80

267

28

10

59

80

139

23

11

-

36

121

157

-

34

14

12

60

264

324

2

58

50

9

119

208

327

2

48

19

15

84

185

269

25

301

161

58

545

938

1.483

I

31

2. Adanya lembaga koordinasi
Sejalan dengan misi politik pemerintahan yaitu demokrasi dan stabilitas, demokrasi
harus bersifat aspiratif dan akuntabel. Aspiratif berarti dalam proses penyusunan
kebijaksanaan untuk rekrutmen, regulasi, program, dan anggaran harus berasal
dari dan atau bersama semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam
setiap tahapan manajemen, dan akuntabel berarti setiap kebijaksanaan dan
tindakan harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Untuk itu perlu suatu wadah koordinasi yang mempunyai fungsi koordinasi dalam
berbagai masalah pengelolaan sumberdaya air, baik ditingkat Propinsi maupun
ditingkat Wilayah Sungai (WS). Wadah tersebut terdiri dari berbagai unsur yang
dapat mewakili unsur pengguna, unsur pengawas dan pengendali, unsur lembaga
ilmiah, unsur birokrasi dan unsur stakeholder lainnya. Wadah ini harus bersifat
independent, tetapi tidak mencampuri dan melampaui kewenangan masing-masing
instansi terkait.
Dalam pengelolaan sumber daya air saat ini, fungsi koordinasi telah dilaksanakan
melalui lembaga PTPA/DSDA (Panitia Tata Pengaturan Air/ Dewan Sumber Daya
Air) di tingkat provinsi dan PPTPA/TKPSDA (Panitia Pelaksana Tata Pengaturan
Air/Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air) di tingkat Wilayah Sungai.
3. Memiliki kewenangan pengelolaan SDA
Mengacu terhadap UU. No 7/2004 tentang Sumber Daya Air, UU No. 26/2007
tentang Perencanaan Tata Ruang, PP No. 20/2006 tentang Irigasi, PP No.38/2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, PP No. 42/2008 tentang Pengelolaan
Sumber Daya Air, Permen PU No.11A/PRT/2006 tentang Kriteria dan Pembagian
Wilayah Sungai. Kewenangan provinsi Jawa Barat dibidang Sumber Daya Air
secara garis besar adalah sebagai berikut :


32

Daerah Irigasi (Bh/Ha)
Pusat

No

Prov

K/K

Desa

Jml

Situ
Bh/Ha

SWS

Sungai
Bh/Km

Pantai
Km

1

Cidanau,Ciujung,Cid
urian,Cisadane,Ciliw
ung,Citarum

5/
256.522

45 /
39.772

245 /
37.366

2.173 /
124.726

2.468 /
458.386

280 /
2.251

1.408 /
7.132

181

2

CimanukCisanggarung

8/
122.024

25 /
28.497

106 /
33.764

2.125 /
124.546

2.264 /
308.831

164 /
481

468 /
2.469

187

3

Citanduy

3/
12.157

5/
4.258

12 /
6.209

687 /
28.165

707 /
50.789

21 / 367

286 /
2.264

68

4

CisadeaCibareno

2/
7.416

7/
8.678

1.456 /
22 /
1.425 /
112.63
14.528 82.013
5

117 /
120

1.036 /
5.200

168

5

Ciwulan-Cilaki

2/
7.745

7/
7.523

9/
4.826

39 /
23.241

57 /
43.335

37 /
300

194 /
1022

120

20 /
405.864

89 /
88.728

394/
96.693

6.449 /
382.691

6.952 /
973.976

619 /
3.520

3. 392 /
18.090

724

Total

Dalam pelaksanaan operasionalnya kewenangan Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat
berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya antara lain :
Bidang Pertanian meliputi :


Koordinasi dalam rencana alokasi air untuk irigasi



Koordinasi dalam penyusunan bahan rekomendasi pemanfaatan sumber air untuk
perikanan.



Koordinasi dalam penyusunan bahan untuk Rencana Tata Tanam Global (RTTG)
untuk suatu daerah irigasi.

Bidang Pertambangan dan Energi meliputi :


Koordinasi dalam penyusunan potensi sumberdaya air tanah



Penyusunan rekomendasi perijinan usaha galian golongan C dari sumber air



Penyusunan manual/tata cara penambangan galian golongan C pada sumber air.


33

Bidang Kehutanan dan Perkebunan meliputi :


Menyusun peta dan Data DPS untuk setiap sumber air.



Menyusun data kondisi debit sungai dan sumber air lainnya.



Koordinasi dalam perencanaan dan pengendalian kawasan lindung dan konservasi
sumber – sumber air.

Bidang Penataan Ruang meliputi :


Menyusun data potensi dan pemanfaatan air dan sumber air.



Mengendalikan (perijinan) pemanfaatan air dan sumber air.



Menyusun

neraca

penatagunaan

sumber

daya

air

dalam

pelaksanaan

pemanfaatan ruang (Pasal 33 UU No. 26/2007)

Bidang Perhubungan dan Pariwisata meliputi :


Koordinasi perencanaan pembangunan pelabuhan dan pembangunan prasarana
transportasi pada sumber air.



Lalu lintas air



Wisata air

Bidang Lingkungan Hidup meliputi :


Penyusunan bahan penetapan serta pengawasan dan pengendalian kawasan garis
sempadan sungai dan sumber air lainnya.



Penyusunan bahan penetapan serta pengawasan baku mutu dan peruntukan
sungai dan sumber air lainnya.



Koordinasi dalam penilaian amdal sumberdaya air.



Pengawasan dan pengendalian pembuangan limbah cair ke sumber air.

Bidang Pendapatan meliputi :


Penyusunan Nilai Perolehan Air (NPA) sebagai bahan penetapan Surat Ketetapan
Pajak Daerah



Penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Tanah sebagai bahan Penetapan Surat
Ketetapan Retribusi Daerah.


34

4. Tersedianya hasil study dan desain teknis pengembangan SDA
Hasil-hasil studi dan desain teknik baik yang berbentuk Master Plan maupun studi
proyek-proyek tertentu secara parsial, dapat digunakan paling tidak sebagai acuan
dalam mereview kembali sehubungan dengan adanya perubahan situasi dan
kondisi fisik lapangan ataupun adanya perubahan kebijaksanaan pemerintah
(daftar terlampir). Beberapa pola pengelolaan hasil studi yang telah ada
diantaranya adalah pola pengelolaan wilayah sungai Cisadea – Cibareno dan
Ciwulan - Cilaki Hasil studi perencanaan yang bersifat makro diantaranya adalah
Master Plan Jawa Barat bagian utara dan Master Plan kawasan Botabek.
Sedangkan untuk kegiatan khusus yang sudah sampai tahap pelaksanaan adalah
Proyek Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang.

B. Kelemahan :
1. Kondisi infrastruktur belum memadai
Kondisi infrastruktur yang memadai dalam pengelolaan sumber daya air sangat
diperlukan terutama untuk mendukung pelayanan yang efektif dan efisien
terhadap masyarakat. Dalam kurun waktu 2 – 3 dekade terakhir, pembangunan
infrastruktur bidang sumber daya air di Jawa Barat lebih banyak difokuskan dalam
pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi untuk menunjang peningkatan
produksi pertanian.
Kurang lebih 973.976 Ha sawah di Jawa Barat telah mendapat pelayanan irigasi,
mulai irigasi sederhana sampai irigasi teknis. Dari total areal sawah tersebut
diantaranya ada sekitar 88.728 Ha (89 DI) atau hanya 9,11 % merupakan
kewenangan provinsi Jawa Barat dengan kondisi jaringan irigasi pada akhir tahun
2008, kondisi baik 58,69 %, kondisi rusak ringan 26,90 % dan kondisi rusak berat
14,41 % dengan intensitas tanam pada tahun yang sama sebesar 192 %.
Prasarana lainnya yang belum memadai diantaranya adalah situ-situ yang
lokasinya tersebar di Jawa Barat, Dari 619 situ ( 3.520 Ha) saat ini fungsinya
sudah banyak yang menurun selain banyak juga yang sudah beralih fungsi.
Padahal kalau melihat potensi air dan demand yang ada, masih diperlukan banyak
prasarana yang dapat menampung air dimusim hujan untuk digunakan dimusim
kemarau. Hal lain prasarana pengendali banjir, air baku juga pada umumnya
belum memadai dilihat baik aspek kuantitasnya maupun kualitasnya.


35

2. Belum adanya sistem database yang lengkap dan akurat
Air merupakan sumber daya yang mengalir (flowing resource) yang tidak
mengenal batas administrasi ataupun batas instansi. Keberadaannya sangat
diperlukan dalam kehidupan dan sangat tergantung dari sistem siklus alaminya.
Satu unsur dalam siklusnya terganggu, maka seluruh sistem siklus lainnya akan
terganggu.

Kegiatan

perencanaan,

pelaksanaan,

ataupun

operasi

dan

pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air perlu ditunjang oleh data
yang lengkap dan akurat. Dengan tersedianya sistem komputerisasi, maka
penyusunan data dan informasi akan lebih komunikatif apabila disusun dalam
sistem database.

3. Kurangnya tenaga profesional Pengawasan dan Pengendalian bidang
Sumber Daya Air
Pengawasan dan pengendalian merupakan salah satu instrumen yang penting
dalam sistem kontrol. Penggunaan air yang tidak terkontrol akan mengakibatkan
konflik

dan

akan

mengganggu

kesinambungan

ketersediaan

air

dimasa

mendatang. Kasus-kasus pencurian air, pencemaran, conflict of interest, rusaknya
sempadan sungai, hilangnya situ, dan turunnya muka air tanah, adalah merupakan
contoh-contoh dari kurangnya tenaga profesional dibidang wasdal.Berikut adalah
komposisi pegawai berdasarkan jenis pendidikan :

PNS
NO.
1
2
3
4
5
6

UNIT KERJA
Dinas
Balai PSDA WS. CiliwungCisadane
Balai PSDA WS. CisadeaCimandiri
Balai PSDA
WS. Citarum
Balai PSDA WS.
Cimanuk-Cisanggarung
Balai PSDA WS.
Citanduy-Ciwulan
J U M L A H (orang)

NON PNS

Teknik

Non
Teknik

82

JUMLAH (orang)

Teknik

Non
Teknik

Teknik

Non
Teknik

105

20

60

102

165

25

34

29

51

54

85

23

13

13

108

36

121

31

29

77

187

108

216

58

58

60

148

118

206

37

47

36

149

73

196

256

286

235

703

491

989

4. Kurangnya sosialisasi bidang pengelolaan SDA
Penggunaan air yang boros, pencemaran, penggunaan air tanpa ijin, penggalian
pasir yang seporadis, perusakan sumber air atau bangunan-bangunan air, sering


36

terjadi bukan karena semata-mata kurang koordinasi atau kurangnya pengawasan,
tapi juga akibat masyarakat kurang mengerti. Masyarakat masih banyak yang
belum mengetahui suatu peraturan yang dikeluarkan pemerintah, apalagi
mengaplikasikannya. Masyarakat kurang punya rasa memiliki terhadap sarana dan
prasarana SDA yang ada saat ini. Hal ini pada dasarnya adalah akibat kurangnya
sosialisasi dari pemerintah/pengelola.

3.2. Analisis Lingkungan Eksternal
A. Peluang :
1. Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan SDA
Adanya Peraturan dan perundangan yang mengatur sistem pengelolaan sumber
daya air baik yang dikeluarkan pemerintah pusat ataupun pemerintah propinsi,
adalah merupakan peluang bagi Dinas PSDA untuk digunakan sebagai acuan
dalam mencapai visi dan misi yang diinginkan. Beberapa peraturan dan
perundangan yang telah ada saat ini diantaranya adalah :


UU. No 7/2004 tentang Sumber Daya Air



PP No. 20/2006 tentang Irigasi



PP No.38/2007 tentang Pembagian Urusan



PP No. 42/2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air



Peraturan Presiden No.12/2008 tentang Dewan Sumber Daya Air



Permen PU No.11A/PRT/2006 tentang Kriteria dan Pembagian Wilayah Sungai



Permen PU No.37/PRT/M/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bidang
Pekerjaan Umum yang merupakan kewenangan pemerintah dan dilaksanakan
sendiri.



Permen PU No.38/PRT/M/2006 tentang Pedoman pelaksanaan kegiatan Bidang
Pekerjaan Umum dan dilaksanakan

melalui Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan.


Permen PU No.39/PRT/M/2006 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus
Bidang Infrastruktur



Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 tentang Pola Induk Pengelolaan Sumber
Daya Air di Jawa Barat.



Peraturan Daerah No.8 Tahun 2005 tentang sempadan sumber air



Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa
Barat


37



Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangkan
Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 - 2013



Peraturan Gubernur No. 35 Tahun 2009 tentang Tupoksi, Rincian Tugas Unit
dan Tata Kerja Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat

2. Adanya Perguruan Tinggi bidang SDA
Peluang lainnya di Jawa Barat yang dapat dimanfaatkan baik untuk meningkatkan
profesionalisme pegawai ataupun untuk meningkatkan ilmu dan teknologi, adalah
adanya lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga pelatihan seperti ITB,
IPB, UNPAD, UNPAR, PUSBIKTEK PU, PUSLITBANG SDA dan lain-lain. Lembagalembaga tersebut disamping transfer ilmu dan teknologi SDA, memproduk tenaga
kerja yang handal, juga bisa dijadikan mitra kerja.

3. Potensi SDA yang cukup tinggi
Secara geografis, Provinsi Jawa Barat terletak 50 50’ – 70 50’ LS dan 1040 48’ –
1040 48’ BT. Secara administratif, wilayah tersebut terdiri dari 16 Kabupaten, 9
Kota, 558 Kecamatan, 5.231 Desa dan 547 kelurahan yang mempunyai luas
wilayah mencapai 39.629 Km2 dengan luas wilayah pesisir dan laut sejauh 12 mil
dari garis pantai.
Ditinjau dari aspek ketinggian di atas permukaan laut, daratan Jawa Barat dapat
dibedakan atas wilayah pegunungan curam dibagian selatan dengan ketinggian
lebih dari 1.500 m dpl, wilayah lereng bukit yang landai di bagian tengah dengan
ketinggian 100 – 1.500 m dpl, serta wilayah daratan luas di bagian utara dengan
ketinggian 0 – 10 m dpl.
Ditinjau berdasarkan iklim dan curah hujan Provinsi Jawa Barat beriklim tropis,
dengan suhu paling rendah 90 C di Puncak Gunung Pangrango dan suhu paling
tinggi 340 C di Pantai Utara, Dengan curah hujan rata-rata antara 2000 mm per
tahun, namun dibeberapa pegunungan berkisar antara 3.000 – 5.000 mm per
tahun, secara hidrologis wilayah Jawa Barat di aliri oleh 3.277 ruas sungai induk
dan anak – anak sungai yang terakumulasi ke dalam 40 DAS utama (2.046 sungai)
yang tersebar pada lima wilayah kerja Balai PSDA, yaitu Balai PSDA Ciliwung –
Cisadane ( 7 DAS ), Balai PSDA Cisadea - Cimandiri ( 6 DAS ), Balai PSDA Citarum
( 5 DAS ), Balai PSDA Cimanuk - Cisanggarung ( 17 DAS ), Balai PSDA Citanduy Ciwulan ( 5 DAS ) dan 241 DAS ( 1.231 sungai ) yang mengalir pada satu
Kabupaten / Kota. Berdasarkan analis ketersediaan air dengan debit andalan (Q

38

80%) pada musim hujan sungai se- Jawa Barat yang terbagi dalam 5 (lima ) Balai
BPSDA Wilayah Sungai yaitu :
1. Wilayah Sungai Ciliwung – Cisadane ( 8,001.32 juta m3/tahun )
2. Wilayah Sungai Cisadea - Cimandiri ( 5,789.65 juta m3/tahun )
3. Wilayah Sungai Citarum ( 7,606.45 juta m3/tahun )
4. Wilayah Sungai Cimanuk - Cisanggarung ( 5,854.20 juta m3/tahun )
5. Wilayah Sungai Citanduy - Ciwulan ( 7,894.32 juta m3/tahun )
Sehingga total potensi normal air permukaan se- Jawa Barat sebesar 35,155.94
juta m3/tahun (pada sungai kewenangan Provinsi), potensi minimum sebesar
3,013.40 juta m3/tahun dan potensi maksimum sebesar 44,712.91 juta m3/tahun,
yang baru termanfaatkan sebesar ± 14,391.65 juta m3/tahun ( 40.94 % ) dengan
rincian pemanfaatan sbb :

No

Luas
DAS
( km2 )

Wilayah Kerja
Balai PSDA WS.

Kebutuhan
Irigasi
(m3/tahun)

Kebutuhan
Non Irigasi
(m3/tahun)

Total
Kebutuhan
(m3/tahun)

1

Ciliwung – Cisadane

4.496,90

619.220.823,44

236.571.350,40

855.792.173,84

2

Cisadea – Cimandiri

8.813,06

1.451.444.214,89

24.527.808,00

1.475972.022,89

3

Citarum

11.313,40

4.736.766.571,93

488.696.268,00

5.225.462.839,93

4

Cimanuk – Cisanggarung

6.972,80

4.731.286.824,00

99.550.860,00

4.830.837.684,00

5

Citanduy – Ciwulan

8.033,70

1.984.252.013,15

19.328.916,00

2.003.580.929,15

Jumlah

39.629,86

13.522.970.447,42

868.675.808,00

14.391.645.649,82

Selain sumber daya air alami, Jawa Barat juga memiliki situ – situ dan waduk –
waduk buatan yang tersebar di 5 ( lima ) Balai PSDA Provinsi Jawa Barat dengan
rincian sbb :
Wilayah Kerja
Balai PSDA WS.

Jml
Situ

Teridenti
Fikasi
Situ
Thn 2008

Jml
Wdk

Potensi

Waduk

Jml
Em
bung

1

Ciliwung – Cisadane

154

111

3

4

-

810,80

1.339.163.515

2

Cisadea – Cimandiri

117

43

-

11

-

160,68

99.659.327

3

Citarum

127

63

9

13

-

15.266,93

7.005.210.574

4

Cim. – Cisanggarung

162

84

7

22

23

6.337,86

1.159.660.950

5

Citanduy – Ciwulan

59

33

1

2

-

558,86

6.252.100

619

334

20

52

23

23.134,76

9.609.946.466

No.

Jumlah


Luas
genangan
(Ha)

Volume
Tampung
(m3)

39

Potensi ini jelas merupakan sumber daya yang komparatif dibanding propinsi lain,
sehingga merupakan peluang bagi Dinas untuk mengembangkannya agar menjadi
sumber daya yang kompetitif.

4. Air memiliki nilai ekonomi yang tinggi
Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengembangan sumber daya
air akan memerlukan investasi yang cukup besar. Hal ini sangat berat apabila
sepenuhnya dibebankan kepada Pemerintah. Oleh karena itu perlu peran aktif
masyarakat dan terutama masyarakat pengusaha.
Dengan adanya konsep bahwa air mempunyai nilai ekonomi disamping fungsi
sosial, maka peluang untuk melibatkan sektor usaha dalam pengelolaan sumber
daya air menjadi terbuka. Bahwa masih ada kalangan yang pro dan kontra akan
konsep tersebut, adalah hal yang wajar mengingat air adalah merupakan
pemberian Tuhan yang merupakan monopoli alam (natural monopoly) yang harus
dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.
Pelayanan yang diterima dan dinikmati konsumen mewajibkan adanya upaya
imbalan. Bentuk imbalan tersebut berupa kewajiban konsumen membayar tarif air
atas setiap pelayanan yang dinikmati. Konsumen akan memiliki rasa wajib
membayar bilamana ada jaminan bahwa kebutuhannya dapat dipenuhi dimana
pada tahun 2008 dengan SIPPA (Surat Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan air
Permukaan) sebanyak 626 ijin diperoleh NPA (Nilai Perolehan Air) sebesar Rp
527.280.491.000,00. dan penerbitan SIPTPP (Surat Ijin Penggunaan Tanah
Pemerintah Provinsi ) Jawa Barat sebanyak 876 ijin diperoleh retribusi sebesar Rp
199.157.930,00. Pelayanan yang berhasil dapat dinikmati konsumen merupakan
wujud nyata dari azas manfaat. Adapun pelayanan yang dimaksud adalah produk
bersama antara pelayanan dari sistim prasarana air baku dan pelayanan dari sistim
prasarana distribusi air secara bersama-sama.

5. Kebutuhan air dari tahun ketahun cenderung meningkat
Jumlah penduduk Jawa Barat yang terus meningkat dimana pada tahun 2008
sebanyak 41,84 juta jiwa dan diproyeksikan pada tahun 2025 sebanyak 52, 70 juta
jiwa, kegiatan ekonomi dan pembangunan yang terus berkembang, dan standar
kehidupan masyarakat yang terus meningkat, mendorong kebutuhan air yang
terus meningkat. Sumber air selayaknya dikembangkan dengan berorientasi pada


40

kebutuhan air untuk dimanfaatkan. Bagaimanapun besarnya potensi sumber air
yang dikandung pada suatu wilayah hanya bisa dikembangkan bilamana ada yang
membutuhkan air.
Kebutuhan air dimaksud dapat terbagi dalam dua kelompok, masing-masing yaitu
berupa tambahan atas kebutuhan saat ini, dan kebutuhan masa mendatang.
Dengan demikian maka demand yang cenderung meningkat dapat dijadikan
sebagai peluang untuk upaya pengelolaan SDA yang efektif efisien dimasa
mendatang.

B. Ancaman :
1. Peranserta/kesadaran masyarakat dalam pengelolaan SDA kurang
Bukti terbaru dari beberapa sumber (seperti ‘Water Efficiency Teams’ dari USAID
dan ‘Urban Water Supply Sector Policy Framework’ dari Bank Dunia) menunjukkan
bahwa keberhasilan pembaharuan sektor sumber daya air akan tergantung pada
aliran dana untuk peningkatan dan pengembangan pelayanan air. Pembaharuan
harus

mengarah

pada

transaksi

penjualan

dan

penerimaan,

dan

harus

meningkatkan pelayanan dan menghasilkan pendapatan yang mencukupi atas
pelayanan yang diberikan.
Dari struktur kelembagaan sebagaimana diatur dengan Perda No. 3/2001, pada
dasarnya ada tiga pelaku pembangunan yaitu Pemerintah, masyarakat pemakai air
dan mitra swasta, yang akan mempunyai peran tidak bisa dipisahkan dan saling
mengisi. Dengan demikian, maka peran serta dan kesadaran masyarakat dalam
pengelolaan SDA menjadi sangat penting. Upaya pemberdayaan peran masyarakat
pemakai air dan mitra swasta perlu mendapat prioritas. Tidak adanya peran serta
masyarakat merupakan ancaman bagi keberhasilan pengelolaan SDA.

2. Terjadi konflik kepentingan antar sektor dan wilayah
Pemanfaatan sumber daya air untuk berbagai keperluan disatu pihak terus
meningkat dari tahun ketahun, sebagai dampak pertumbuhan penduduk dan
pengembangan aktivitasnya. Padahal dilain pihak ketersediaan sumberdaya air
semakin terbatas malahan cenderung semakin langka, terutama penurunan
kuantitas akibat penurunan kualitas lingkungan dan penurunan kualitas akibat
pencemaran. Hal ini pada saatnya dapat menimbulkan ketegangan dan malahan
konflik akibat terjadinya benturan kepentingan manakala permintaan (demand)


41

tidak lagi seimbang dengan ketersediaan sumberdaya air untuk pemenuhannya
(supply).
Hampir setiap tahun pada musim kering, terjadi benturan kepentingan antara
pemakai air, terutama antara masyarakat pemakai air untuk pertanian dengan
masyarakat industri. Disatu pihak masyarakat petani yang sudah terlebih dulu
menggunakan air untuk pertanian, manakala terjadi persaingan, senantiasa berada
pada sisi yang lemah dan merupakan pihak yang tersisih. Sementara dipihak lain
masyarakat industri, yang lebih banyak menjanjikan bernilai ekonomi, senantiasa
berada dipihak yang kuat. Hal ini apabila tidak dapat diatasi akan menjadi
ancaman bagi keberhasilan pengelolaan SDA dimasa mendatang.

3. Tingkat pencemaran air cukup tinggi
Suatu pembangunan dan pengelolaan Sumber Daya Air diharapkan berkesinambungan dan berwawasan lingkungan. Atas dasar itu, hal-hal yang berkaitan
dengan keduanya harus merupakan bagian dari pembangunan dan pengelolaan itu
sendiri. Hal-hal yang dimaksud meliputi :


Pengendalian kualitas air



Pengamanan fungsi konservasi sumber air



Pemeliharaan fungsi alur sungai dan pemeliharaan fungsi muara sungai



Kesehatan lingkungan pemukiman penduduk.

Aktivitas ekonomi yang menimbulkan pencemaran terhadap sumber air dan
lingkungan hidup tanpa terkendali akan menjadi ancaman bagi kesinambungan
sumber daya air dan kesinambungan pembangunan dimasa mendatang.

4. Kondisi daerah tangkapan kurang mendukung
Sumber air dapat terus memproduksi air secara berkesinambungan bilamana
secara terus menerus terdapat upaya-upaya konservasi sumber air. Rusaknya
daerah tangkapan air dan penjarahan hutan akan mengancam keberlanjutan
ketersediaan air dimasa mendatang.
Pembangunan harus tetap menyisakan lingkungan hidup yang dapat memberikan
kehidupan kepada generasi mendatang. Kemampuan daya dukung lingkungan
harus menjadi fokus perhatian sebagai faktor pembatas dalam pelaksanaan
pembangunan baik yang dilaksanakan Pemerintah, masyarakat dan semua pelaku
pembangunan.


42

3.3. Faktor-Faktor Penentu Kebe rhasilan
Untuk mencapai visi dan misi, ada beberapa faktor yang menjadi kunci
keberhasilan dalam operasionalnya. Analisa Faktor Kunci Keberhasilan dilakukan
berdasarkan analisa lingkungan internal dan eksternal (ALI dan ALE). Hasil analisa
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas, ada delapan faktor kunci keberhasilan
yaitu:
1. Penyediaan kebutuhan air permukaan, dengan mempertimbangkan keseimbangan
antara ketersediaan air yang dapat dimanfaatkan dengan kebutuhan yang diminta
konsumen, sehingga penyediaan kebutuhan air baku dapat terpenuhi untuk
berbagai keperluan secara adil.
2. Pengembangan potensi sumber daya air, yaitu adanya dukungan semua pihak
dalam upaya menggali potensi yang ada di daerah dalam rangka peningkatan
fungsi dan potensi SDA secara optimal, salah satunya dengan upaya mempercepat
pelaksanaan pembangunan waduk – waduk di Jawa Barat.
3. Peningkatan kapasitas SDM aparatur, yaitu dalam rangka meningkatkan SDM
aparatur yang jujur dengan tingkat kompetensi dan profesionalisme yang tinggi,
sesuai dengan bidang keahliannya.
4. Meningkatkan kondisi dan fungsi infrastruktur dan menerapkan efesiensi air
5. Memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan SDA melalui wadah koordinasi
yang efektif dalam setiap upaya pemecahan masalah.
6. Mengoptimalkan sosialisasi tentang Undang – undang SDA, Peraturan Pemerintah,
Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan Peraturan lain yang
terkait

pengelolaan SDA dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat

dan pihak lain yang terkait sehingga mampu berperan serta terutama dalam upaya
perlindungan dan pelestarian potensi sumber daya air yang menjadi asset
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
7. Meningkatkan upaya konservasi sumber daya air, yang perlu didukung dengan
komitmen yang baik dari pemerintah maupun masyarakat Jawa Barat tentang
perlunya menjaga kelestarian sumber air dengan prinsip pemanfaat wajib bayar.
8. Membangun sistem informasi SDA ( SISDA ) yang terpusat dengan maksud
tersedianya pusat data dan informasi yang mengelola database yang lengkap,
akurat, efektif dan efisien, serta dapat dipublikasikan kepada semua pihak yang
memerlukan.

43

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi
Visi merupakan gambaran masa depan ideal dan realistik yang ingin diwujudkan
dalam kurun waktu tertentu. Visi adalah jawaban atas pertanyaan “kita ingin
menjadi apa”, sehingga visi merupakan pemikiran apa yang menjadi pekerjaan kita
dimasa yang akan datang.
Visi adalah pernyataan tentang masa depan yang ditulis atau dibicarakan sekarang.
Ini adalah suatu proses bagaimana mengelola realita saat ini dengan merentangkan
pandangan ke masa depan.
Visi harus mampu memberikan makna yang dalam dan kuat tentang focus apa yang
akan dikerjakan dalam medan persaingan sebagai upaya memperoleh keunggulan
daya hidup organisasi.
Hax’dan Majluf (1984) menyatakan bahwa visi adalah pernyataan yang merupakan
sarana untuk :
1. Mengkomunikasikan alasan keberadaan organisasi dalam arti tujuan dan tugas
yang diembannya.
2. Memperlihatkan hubungan antara organisasi dan stakeholders
3. Menyatakan sasaran utama kinerja organisasi dalam arti pertumbuhan dan
perkembangan
Pernyataan visi perlu dikomunikasikan dengan baik agar visi dapat mempersatukan
semua unit organisasi dan memotivasi semua pihak serta sebagai sumber kreativitas
dan inovasi organisasi. Untuk itu kriteria visi selayaknya meliputi :
a. Visi bukanlah fakta tetapi gambaran pandangan ideal masa depan yang ingin
diwujudkan
b. Visi

dapat

memberikan

arahan

mendorong

anggota

organisasi

untuk

menunjukan kinerja terbaik
c. Dapat menimbulkan insfirasi dan siap menghadapi tantangan
d. Menjembatani masa kini dan masa datang
e. Sifatnya tidak statis dan tidak untuk selamanya.


44

4.1.1 Kebijakan Nasional dan Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Kebijakan Nasional dan kebijakan Pemerintah Jawa Barat menjadi acuan bagi
semua organisasi perangkat daerah termasuk Dinas PSDA Provinsi Jawa
Barat.
Kemampuan Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air dipengaruhi
oleh kualitas sumber daya manusia dan kualitas kelembagaan. Pemerintah
Pusat memandang, bahwa Kemampuan Pengelolaan dan Pengembangan
Sumber Daya Air masih belum optimal kualitasnya sehingga sangat
mempengaruhi

kemampuan

pengelolaan

air

dan

pelayanan

kepada

masyarakat. Reformasi Pengelolaan Sumber Daya Air dikembangkan untuk
mewujudkan pencapaian tujuan reformasi kebijakan sumber daya air
sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan Reformasi
Pengelolaan Sumber Daya Air bertujuan agar pengelola, petani pemakai air
dan penerima manfaat air lainnya, mampu efisien serta berkelanjutan melalui
partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya
air
Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Air ke depan harus menempatkan
Capacity Building dalam tahapan strategis.
Capacity Building merupakan pendekatan strategis dalam pembangunan
yang

menitik

mewujudkan

beratkan
good

pada

governance,

kemampuan
yang

pemerintah

bercirikan

agar

(memiliki

adapat

kapasitas

menjalankan kebijakan dan fungsi-fungsi pemerintah yang lain; (2) akuntabel
dan transparan dalam pengambilan keputusan; (3) partisipasi dalam proses
demokrasi;(4) peduli terhadap kemiskinan dan pemerataan; (5) memiliki
komitmen

terhadap ekonomi yang

berorientasi

pasar

(edralin,1997).

Komponen-komponen yang harus dikembangkan dalam Capacity

Building

menurut Eade (1997) adalah : (1) Kapasitas Individu Aparat (dimensi
manusia); (2) kapasitas kelembagaan (dimensi Teknologi) dan (3) Kapasitas
modal yang diwujudkan dalam bentuk sumberdaya, sarana dan prasarana
(dimensi fisik). Capacity Buliding di Indonesia didisain untuk meningkatkan
kapasitas

pemerintahan;(2)

mendorong

partisipasi

masyarakat;

(3)

mendorong tumbuh kembangmya sector swasta dan (4) mengembangkan
jaringan kerjasama dengan pihak-pihak luar.
Pembaharuan Kebijakan Nasional Sumber Daya Air dilakukan melalui
perumusan kebijakan nasional Pengelolaan Sumber Daya air. Pembangunan


45

Sumber Daya Air (Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Nomor KEP-14/M.EKON/12/2001)terlihat jelas penerapan prinsip-prinsip
Pembangunan Berkelanjutan dalam Pembaruan Kebijakan Nasional Sumber
Daya Air dengan demikian visinya adalah “Terwujudnya kemanfaatan
sumberdaya air bagi kesejahteraan rakyat”
Pengembangan struktur perekonomian regional yang tanggguh bertujuan
untuk meningkatkan daya saing perekonomian serta perluasan kesempatan
kerja di pedesaan. Hal itu selaras dengan tujuan Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem Irigasi dalam mewujudkan kemamfaatan air dalam
bidang pertanian (Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 20 Tahun 2006)
RPJMD Provinsi Jawa Barat (2008-2013) menetapkan visi: “Terciptanya
Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera ”

4.1.2. Evaluasi Visi pada Rencana Strategis Dinas PSDA 2002-2006
Visi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dalam Rencana
Strategis 2002-2006 adalah “Dinas sebagai Pengelola Sumber Daya Air
yang Andal, Berkeadilan dan Berkesinambungan tahun 2010”.
Berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun
2006 disimpulkan bahwa Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 2002-2006
belum mencapai hasil yang optimal dalam mewujudkan visi dan misinya.
Beberapa rekomendasi skala prioritas kegiatan non-fisik yang disarankan
dalam evaluasi kinerja Dinas PSDA Tahun 2009 adalah :
Membuat Review Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengelolaan Sumber
Daya Air untuk periode tahun 2008-2013, dengan visi, misi dan nilai dari
instansi yang aktual (up to date) dan dinamis (adjustable)
Visi Dinas sebagai pengelola Sumber Daya Air yang andal, berkeadilan dan
berkesinambungan tahun 2010, sebagaimana yang tertuang dalam Renstra
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 2002-2006, masih relevan dan dapat
diterapkan dalam visi Dinas Pengelolaaan Sumber Daya Air tahun 2008-2013
sebagai konsekuensi menjembatani Visi dan Misi Provinsi Jawa Barat 20032008, yaitu : Akselerasi peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Guna
Mendukung Pencapaian Visi Jawa Barat 2010


46

Visi Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat 2008-2013
Atas dasar pertimbangan-pertimbangan diatas maka rumusan visi Dinas
PSDA Provinsi Jawa Barat adalah :
“Dinas yang Andal, Berkeadilan dan Berkesinambungan dalam
Pengelolaan Sumberdaya Air tahun 2013”
Penjelasan visi tersebut adalah sebagai berikut:
Andal: diartikan Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat dengan jumlah aparatur
yang

memadai

memiliki

kemampuan

yang

ada

mampu

melakukan

pengelolaan sumberdaya air di Provinsi Jawa Barat
Berkeadilan: diartikan dalam pengelolaan sumberdaya air yang dilakukan
Dinas PSDA menganut azas adil bagi semua pihak masyarakat pengguna
sumberdaya air.
Berkelanjutan: diartikan pengelolaan sumberdaya air berkesinambungan
dari tahun ke tahun mulai dari RPJMD ke RPJP selanjutnya karena air sebagai
kebutuhan hidup yang vital dan esential.
Pengelolaan sumberdaya air:

diartikan aktivitas Dinas PSDA yaitu

mengelola dan sumberdaya air sebagai obyeknya.
Tahun

2013:

merupakan

tahun

kesanggupan

Dinas

PSDA

untuk

pencapaian visi di atas, dalam periode masa Renstra 2008-2013.

4.2. Misi
Visi yang telah dirumuskan harus diterjemahkan ke dalam guidelines yang lebih
pragmatis dan kongkrit yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan
strategi dan aktivitas organisasi. Untuk itu diperlukan merumuskan misi.
Misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai oleh organisasi untuk
pihak-pihak yang berkepentingan di masa datang. Pernyataan misi mencerminkan
segala sesuatu penjelasan tentang bisnis/produk alat pelayanan yang ditawarkan
untuk keperluan masyarakat.
Pernyataan misi adalah pernyataan yang tegas tentang

maksud tugas suatu

organisasi yang membedakan maksud tugas/pekerjaan suatu organisasi dengan
organisasi lainnya. Pernyataan misi suatu organisasi mengarahkan/menunjukan
tentang rentang ruang lingkup dari cara beroperasi suatu organisasi.
Misi merupakan jawaban atas pertanyaan “apa tugas kita?”atau jawaban atas
pernyataan “mengapa organisasi dibentuk /diadakan?”Pernyataan misi menunjukan


47

dengan jelas arti penting eksistensi organisasi, karena misi sebagai alasan dasar
untuk berdirinya organisasi.
Banyak

organisasi gagal

memperhatikan

karena pernyataan

kepentingan

dirinya

sendiri

misi yang dirumuskan
dan

mengabaikan

hanya

kepentingan

masyarakat/pelanggan dan stakeholders.oleh karenanya pernyataan misi harus jelas
menyatakan kepentingan masyarakat/pelanggan dan stakeholders.
Pernyataan misi yang jelas akan memberi arahan jangka panjang sehingga
memberikan stabilitas manajemen dan kepemimpinan organisasi. Misi berubah
apabila kehendak (purpose) organisasi berubah atau karena adanya validasi
langkah/komponen manajemen strategik.

Atas dasar pertimbangan Tugas Pokok dan fungsi Dinas seperti yang telah
diterangkan di BAB II di atas maka rumusan misi Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat
adalah :
1. Merumuskan kebijakan dan membina pelaksanaan operasional serta
mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya air secara holistik,
sistemik dan berkelanjutan.

2. Melakukan konservasi sumber daya air, pengendalian daya rusak air,
dan penge mbangan siste m informasi sumber daya air.

3. Memberikan pelayanan secara optimal, efektif dan efisien pada
masyarakat pengguna sumber daya air untuk meme nuhi kebutuhan air
e
irigasi dengan tepat waktu, ruang, jumlah dan mutu.

4. Melakukan perencanaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan
evaluasi pendayagunaan sumber daya air.


48

4.3. Tujuan dan Sasaran
Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut di
atas, maka dalam implementasinya pengelolaan sumber daya air di Jawa Barat perlu
diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang lebih operasional sebagai
penjabaran dari visi dan misi tersebut.
Tujuan merupakan target bersifat kuantitatif atau kualitatif dari suatu organisasi yang
pencapaiannya
keberhasilan

merupakan
suatu

ukuran

organisasi.

keberhasilan

Tujuan

bersifat

kinerja

faktor-faktor

jangka

panjang,

penentu

serasi

dan

mengklarifikasi visi, misi, dan nilai-nilai, diharapkan dapat diperoleh informasi kinerja
yang penting yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara
baik. Sedangkan sasaran merupakan gambaran nyata yang ingin diwujudkan melalui
tindakan-tindakan yang diambil organisasi untuk mencapai tujuan. Sasaran lebih
bersifat spesifik, kuantitatif terukur, berorientasi ke hasil, dan dapat dicapai dalam
kerangka waktu relatif singkat (misal tahunan).
Proses penetapan tujuan, sasaran dan strategi organisasi sebagai kelanjutan dari
penyusunan Faktor-faktor Kunci Keberhasilan. Setiap factor Kunci Keberhasilan
dijabarkan menjadi tujuan-tujuan. Setiap tujuan dijabarkan kedalam sasaran- sasaran
dan setiap sasaran dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan. Setiap kebijakan
dijabarkan kedalam program-program.
Tujuan, Sasaran, Program serta cara pencapaian tersebut secara berurutan adalah
sebagai berikut :

4.3.1. Tujuan
1. Terciptanya keterbukaan dan demokrasi dalam proses penyusunan kebijakan
dan pengambilan keputusan.
2. Meningkatkan kondisi dan fungsi sarana dan prasarana sumber air dari
kerusakan lingkungan yang mengakibatkan meningkatnya bahaya erosi dan
sedimentasi serta terancam kelestarian sumber air
3. Mewujudkan sistem informasi SDA yang terpadu, mudah diakses dan
memenuhi kebutuhan akan data & informasi SDA yang cepat dan terpusat.
4. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan air irigasi dan kebutuhan pokok
kehidupan masyarakat sehari – hari secara adil.
5. Terkendalinya pendayagunaan sumber daya air secara optimal agar berhasil
guna dan berdaya guna.


49

6. Meningkatkan kemanfaatan fungsi sumber daya air dengan mengutamakan
penggunaan air baku permukaan.

4.3.2. Sasaran
Sasaran pada dasarnya adalah merupakan penjabaran dari tujuan yang akan
dicapai dalam jangka waktu lebih pendek. Untuk mencapai tujuan di atas, maka
disusun sasaran tahunannya secara umum sebagai berikut:
1. Meningkatnya kinerja organisasi Dinas PSDA melalui peningkatan SDM
aparatur dan peningkatan sarana prasarana aparatur serta peningkatan
partisipasi & peran lembaga / wadah koordinasi antara masyarakat, swasta,
pemerintah dalam proses penyusunan peraturan per undang – undangan
bidang SDA, pola & rencana PSDA pada wilayah sungai serta dalam
pengambilan keputusan bidang SDA
2. Meningkatnya kondisi dan fungsi sarana dan prasarana pengendali erosi dan
sedimentasi serta perlindungan di kawasan sumber air.
3. Meningkatnya keberadaan dan ketersediaan air melalui pembangunan dan
peningkatan waduk, embung, situ dan bangunan penampung air lainnya.
4. Optimalisasi kondisi dan pemanfaatan fungsi melalui rehabilitasi, operasi dan
pemeliharaan waduk, embung, situ dan bangunan penampung air lainnya.
5. Meningkatnya prasarana pengendali banjir, kekeringan dan pengamanan
pantai
6. Terlaksana

dan

terkendalinya

pengelolaan

SISDA

secara

terpusat,

terkoordinasi dan terpadu
7. Meningkatnya luas layanan dan tingkat jaringan irigasi melalui kegiatan
pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi.
8. Optimalisasi kondisi dan pemanfaatan fungsi jaringan irigasi melalui kegiatan
rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
9. Meningkatnya pemanfaatan air baku permukaan untuk memenuhi kebutuhan
pokok kehidupan masyarakat sehari – hari, kebutuhan perkotaan dan
industri.
10. Meningkatnya pengawasan, dan pengendalian kuantitas dan kualitas air baku
permukaan secara memadai.


50

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat menetapkan sejumlah tujuan
dan sasaran yang relevan untuk setiap misi, yaitu :

1. Misi Pertama
”

Merumuskan

kebijakan

dan

membina

pelaksanaan

operasional

serta

mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya air secara holistik, sistemik dan
berkelanjutan ”.
Dijabarkan dalam tujuan :
Terciptanya keterbukaan dan demokrasi dalam proses penyusunan kebijakan dan
pengambilan keputusan.
Dijabarkan dalam sasaran :
Meningkatnya kinerja organisasi Dinas PSDA melalui peningkatan SDM aparatur
dan peningkatan sarana prasarana aparatur serta peningkatan partisipasi & peran
lembaga / wadah koordinasi antara masyarakat, swasta, pemerintah dalam proses
penyusunan peraturan per undang – undangan bidang SDA, pola & rencana PSDA
pada wilayah sungai serta dalam pengambilan keputusan bidang SDA

2. Misi Kedua
” Melakukan konservasi sumber daya air, pengendalian daya rusak air, dan
pengembangan sistem informasi sumber daya air ”.
1. Meningkatkan kondisi dan fungsi sarana dan prasarana sumber air dari
kerusakan lingkungan yang mengakibatkan meningkatnya bahaya erosi dan
sedimentasi serta terancam kelestarian sumber air.
2. Mewujudkan sistem informasi SDA yang terpadu, mudah diakses dan
memenuhi kebutuhan akan data & informasi SDA yang cepat dan terpusat.
1. Meningkatnya kondisi dan fungsi sarana dan prasarana pengendali erosi dan
sedimentasi serta perlindungan di kawasan sumber air.
2. Meningkatnya keberadaan dan ketersediaan air melalui pembangunan dan
peningkatan waduk, embung, situ dan bangunan penampung air lainnya.
3. Optimalisasi kondisi dan pemanfaatan fungsi melalui rehabilitasi, operasi dan
pemeliharaan waduk, embung, situ dan bangunan penampung air lainnya.
4. Meningkatnya prasarana pengendali banjir, kekeringan dan pengamanan
pantai.


51

5. Terlaksana dan terkendalinya pengelolaan SISDA secara terpusat, terkoordinasi
dan terpadu

3. Misi Ketiga
” Memberikan pelayanan secara optimal, efektif dan efisien pada masyarakat
pengguna sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan air irigasi dengan tepat
waktu, ruang, jumlah dan mutu ”.
Mewujudkan pemenuhan kebutuhan air irigasi dan kebutuhan pokok kehidupan
masyarakat sehari – hari secara adil.
1. Meningkatnya luas layanan dan tingkat jaringan irigasi melalui kegiatan
pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi.
2. Optimalisasi kondisi dan pemanfaatan fungsi jaringan irigasi melalui kegiatan
rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

4. Misi Keempat
” Melakukan perencanaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi
pendayagunaan sumber daya air. ”.
1. Terkendalinya pendayagunaan sumber daya air secara optimal agar berhasil
guna dan berdaya guna.
2. Meningkatkan kemanfaatan fungsi sumber daya air dengan mengutamakan
penggunaan air baku permukaan.

1. Meningkatnya pemanfaatan air baku permukaan untuk memenuhi kebutuhan
pokok kehidupan masyarakat sehari – hari, kebutuhan perkotaan dan industri.
2. Meningkatnya pengawasan, dan pengendalian kuantitas dan kualitas air baku
permukaan secara memadai.


52

4.4. Strategi dan Kebijakan
Dengan menggunakan pendekatan strategik management system, didapat beberapa
strategi yang perlu dilakukan oleh Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat untuk mencapai
tujuan seperti yang tertera di statement visi dan misi Dinas di atas antara lain :

a. Peningkatan

koordinasi

dengan

Pemerintah

Pusat,

Pemerintah

Kabupaten / Kota, dan stakeholder lainnya dengan tujuan Terciptanya
keterbukaan dan demokrasi dalam proses penyusunan kebijakan dan pengambilan
keputusan dalam pengelolaan sumber daya air di Jawa Barat. Dengan alat
pengukur strategis adalah pertemuan koordinasi dan peraturan daerah tentang
pengelolaan sumber daya air serta Keputusan Gubernur tentang pola dan rencana
pengelolaan SDA pada wilayah sungai, pemberdayaan dan peningkatan peran
serta masyarakat pengguna pemanfaat sumber daya air.

b. Peningkatan pengelolaan sumber daya air, dengan tujuan Meningkatkan
kondisi dan fungsi sarana dan prasarana sumber air dari kerusakan lingkungan yg
mengakibatkan meningkatnya bahaya erosi & sedimentasi serta terancam
kelestarian sumber air dan Mewujudkan system informasi SDA yang terpadu,
mudah diakses dan memenuhi kebutuhan akan data & informasi SDA yang cepat
dan terpusat. Dengan alat pengukur strategis adalah upaya konservasi,
Pembangunan,

Peningkatan,

Rehabilitasi,

Operasi

dan

Pemeliharaan

situ/waduk/embung, dan sungai perlindungan kawasan sumber air, infrastruktur
sistem pengendali banjir dan pengamanan pantai.

c. Peningkatan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, dengan
tujuan Mewujudkan pemenuhan kebutuhan air irigasi dan kebutuhan pokok
kehidupan masyarakat sehari – hari secara adil. Dengan alat pengukur strategis
adalah Intensitas Tanam, tingkat dan luas layanan jaringan irigasi.

d. Peningkatan

pelayanan

kepada

masyarakat

pemanfaat

air

baku

permukaan untuk berbagai keperluan, dengan tujuan pendayagunaan
sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna. Dengan alat
pengukur strategis adalah rekomendasi dan saran teknis penerbitan SIPPA dan
SIPTPP, terkendalinya kualitas air dan pemanfaatan air permukaan untuk
perkotaan.

53

Dengan memperhatikan sumber daya serta keadaan lingkungan yang dihadapi, cara
untuk mencapai tujuan dan sasaran di atas, secara konsisten disusun dalam bentuk
kebijakan-kebijakan, program, dan kegiatan-kegiatan yang relevan serta merupakan
rencana menyeluruh dan terpadu. Kebijaksanaan pada dasarnya merupakan ketentuan
yang telah disepakati dan ditetapkan oleh pemerintah untuk dijadikan pedoman,
pegangan, dan petunjuk bagi instansi pelaksana. Ada dua jenis acuan pengelolaan
SDA yang memuat visi, misi, tujuan dan prinsip pengelolaan SDA sesuai dengan UU
No.7/2004 tentang SDA dan PP 42/2008 tentang PSDA yaitu :


Kebijakan berbasis wilayah administrasi diantaranya kebijakan Nasional, kebijakan
Provinsi, dan kebijakan Kabupaten / Kota.



Kebijakan berbasis wilayah sungai diantaranya Pola dan Rencana PSDA jangka
waktu 20 tahun, Program PSDA jangka waktu 5 tahun dan Kegiatan tahunan
PSDA.

Adapun kebijakan yang mengikat terhadap pengelolaan sumber daya air antara lain :
A. Meningkatkan

& mengembangkan kualitas setiap unit kerja dalam pelayanan

publik dan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel.
B. Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air untuk mendukung konservasi,
pendayaguna an sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air
C. Meningkatkan kualitas data dan informasi pendukung perencanaan daerah dan
penyelenggaraan pemerintahan, serta mengembangankan dan menerapkan
teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan dalam rangka peningakatan
pelayanan kepada masyarakat.
D. Meningkatkan

kondisi

infrastruktur

irigasi

untuk

mendukung

konservasi,

pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air.
E. Meningkatkan pelayanan OPD kepada masyarakat pengguna dan pemanfaat
sumber daya air


54

BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PSDA PROVINSI JAWA BARAT

5.1. Rencana Program
Rencana Program merupakan suatu proses bagi penentuan jenis dan jumlah sumber
daya yang diperlukan suatu perencanaan rencana strategis. Program kerja merupakan
penjabaran dari kebijakan sebagai arah dan strategi untuk pencapaian sasaran dan
tujuan. Adapun program prioritas secara operasional pengelolaan sumber daya air
dalam kurun 5 (lima) tahunan selain tertuang pada Pola Induk Pengelolaan Sumber
Daya Air Jawa Barat, juga berpedoman pada pedoman operasional yang tertuang
dalam Kebijakan Regional. Relevan dengan kebijaksanaan diatas, maka pelaksanaan
Pengelolaan SDA Jawa Barat disusun dalam 10 (sepuluh) Program sebagai berikut :
1. Program pembinaan, pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
2. Program pelayanan administrasi perkantoran
3. Program peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
5. Program pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat, swasta,
pemerintah terkait dengan pengelolaan SDA
6. Program Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber
daya air lainnya.
7. Program pengendalian banjir dan pengamanan pantai
8. Program pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air
( SISDA )
9. Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan
pengairan lainnya
10. Program pemanfaatan dan pengendalian kuantitas dan kualitas air baku
permukaan

Rencana Kerja Dinas PSDA, difokuskan terhadap program/kegiatan strategis untuk
mengatasi permasalahan yang ada saat ini. Permasalahan klasik Sumber Daya Air di
Jawa Barat saat ini adalah : air terlalu banyak, air terlalu sedikit, dan air tercemar.


55

Renstra psda 2008 2013

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (20)

Andere mochten auch

Andere mochten auch (13)

Ähnlich wie Renstra psda 2008 2013

Ähnlich wie Renstra psda 2008 2013 (20)

Renstra psda 2008 2013