Workshop penyusunan standar kompetensi jabatan PNS bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang penyusunan dan pengukuran standar kompetensi, meningkatkan kualitas penyusunan standar kompetensi, dan memperjelas arah pengembangan karir dan pelatihan PNS. Kegiatan ini diharapkan menghasilkan workshop dan kamus kompetensi untuk mendukung pengembangan sistem rekrutmen, karir, dan pelatihan PNS.

1. JUNE, 2011 VOL 1
PROFIL PEGAWAI PKP2A II
LAN MAKASSAR
JABATAN STUKTURAL, FUNGSIONAL KHUSUS DAN UMUM
.
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA : Oleh karena itu diperlukan adanya usaha penelitian dan
pengembangan administrasi pemerintah yang lebih sesuai, dengan
Lembaga Administrasi Negara ( LAN ) didirikan dengan keadaan di Indonesia sebagai suatu Negara yang merdeka.
Peraturan Pemerintahan Nomor 30 Tahun 1957 tanggal 6 Dalam rapat antar Sekretaris Jenderal Kementerian yang
Agustus 1957 dan selanjutnya susunan organisasi serta diselenggarakan pada tanggal 1 november 1956, masalah tersebut
lapangan tugasnya diatur dalam surat keputusan Perdana telah dibahas secara mendalam dan dicapai kata sepakat untuk
Menteri Nomor 283/P.M/1957. mengajukan hal itu kepada pemerintah. Sehubungan dengan itu
Pendirian Lembaga Administrasi Negara pada waktu itu Sekretaris Jenderal Kementerian pendidikan, pengajaran dan
terutama didorong oleh kebutuhan pemerintah yang kebidayaan pada waktu itu, M. Hutasoit, telah membicarakan secara
sangat mendesak akan pegawai negeri, lebih – lebih yang mendalam dan mendapat persetujuan dari Menteri Pendidikan,
menduduki jabatan – jabatan pimpinan dalam aparatur Pengajaran dan kebudayaan, yang selanjutnya dengan suratnya
pemerintah, akan kecakapan dan keterampilan dalam Nomor 1727/S tertanggal 5 Januari 1957 telah mengusulkan kepada
Bidang administrasi dan manajemen yang mendukung perdana Menteri, untuk mendirikan suatu institute bagi pendidikan
kemampuannya dalam melaksanakan tugasnya. Disamping tenaga administrasi pemerintahan. Akhirnya dalam siding Kabinet
itu sistem administrasi pemerintah yang pada dasarnya tanggal 23 Januari 1957 diputuskan untuk menugaskan kepada
masih berpangkal pada sistem administrasi peninggalan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan kebudayaan untuk mengajukan
Pemerintah Hindia Belanda dan pemerintah bala tentara sebuah rencana yang konkrit tentang pembentukan institute
Jepang dirasakan tidak sesuai dengan kebutuhan dimaksud.
administrasi pemerintah dalam Negara Republik Indonesia
yang merdeka.

2. SEJARAH LAN
VISI DAN MISI LAN
TUPOKSI
.
Dalam rapat antar Sekretaris Jenderal Kementerian
yang diselenggarakan pada tanggal 1 november 1956, masalah
tersebut telah dibahas secara mendalam dan dicapai kata
sepakat untuk mengajukan hal itu kepada pemerintah.
Sehubungan dengan itu Sekretaris Jenderal Kementerian
pendidikan, pengajaran dan kebidayaan pada waktu itu, M.
Hutasoit, telah membicarakan secara mendalam dan mendapat
. persetujuan dari Menteri Pendidikan, Pengajaran dan
kebudayaan, yang selanjutnya dengan suratnya Nomor 1727/S
tertanggal 5 Januari 1957 telah mengusulkan kepada perdana
Menteri, untuk mendirikan suatu institute bagi pendidikan
tenaga administrasi pemerintahan. Akhirnya dalam siding
Kabinet tanggal 23 Januari 1957 diputuskan untuk menugaskan
kepada Menteri Pendidikan, Pengajaran dan kebudayaan untuk
mengajukan sebuah rencana yang konkrit tentang
pembentukan institute dimaksud.
Dalam rangka menyiapkan rancangan tersebut,
Menteri pendidikan, Pengajaran dan kebudayaan dengan surat
keputusan- Nya Nomor 16079/S tertanggal 15 pebruari 1957
telah membentuk Panitia perencanaan Pembentukan Lembaga
Pendidikan, pengajaran dan kebudayaan, sebuah rancangan
yang lengkap dan konkrit tentang pembentukan lembaga
dimaksud. Panitia itu bersifat antar instansi dan diketuai oleh
Kosim Adisaputra dari kementerian Dalam Negeri dengan
.
Anggota-anggota yang terdiri dari pejabat-pejabat
kementerian pendidikan, pengajaran dan kebudayaan,
kementerian perburuhan, Kantor Urusan Pegawai, dan Biro
perancang Negara.
Panitia tersebut berhasil menyelesaikan tugasnya
dengan mengajukan rancangan tentang pembentukan Lembaga
tersebut kepada Menteri Pendidikan, Pengajaran dan
kebudayaan. Akhirnya setelah rancangan tersebut
mendapatkan persetujuan pemerintah, maka dikeluarkanlah
peraturan pemerintah Nomor 30 tahun 1957, Tetapi baru
direalisasikan dan mulai melakukan kegiatan-kegiatannya sejak
tanggal 5 Mei 1958 dengan diangkatnya Prof. DR. Prajudi
atmosudirjo, SH sebagai direktur Pertama Lembaga
Administrasi Negara.

3. JUNE , 2011 VOL 1
VISI DAN MISI
PKP2A II LAN
Visi LAN Mempunyai Visi untuk mewujudkan :
“ Institusi berkualitas internasional dalam kajian
kebijakan pembangunan sistem administrasi Negara dan
penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
Negara dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang
baik”.
Sesuai dengan Visi LAN tersebut, dapat
dirumuskan misi LAN sebagai berikut :
“ Memberikan konstribusi nyata dalam
pembangunan aparatur Negara melalui pengembangan
penelitian, pelayanan informasi, kajian kebijakan,
konsultasi serta pendidikan dan pelatihan dalam bidang
ilmu pengetahuan dan sistem administrasi Negara yang
dilakukan secara interdisipliner sesuai posisi, tantangan
nasional, internasional, peran dan tanggung jawab
aparatur dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan
Negara “
Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND)
PKP2A II LAN Makassar menjalankan tugas dan fungsi LAN
di daerah dengan Visi dan Misi :
" Terdepan dalam Pengembangan Sistem
Administrasi Negara di Daerah" dan misinya adalah :
“ Memberikan kontribusi nyata dalam
pembangunan Sistem Administrasi Negara di Daerah
melalui Pengkajian, Perkonsultasian, Pembinaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
Negara “
Pusat Kajian dan Pendidikan
dan Pelatihan Aparatur II LAN
Makassar
JL. Raya Baruga Antang
Makasar

4. I. LATAR BELAKANG III .KELUARAN
Dalam rangka mendorong peningkatan kualitas Keluaran ( Output) Kegiatan ini terdiri dari 2 ( dua )
manajemen pemerintahan dan peningkatan kualitas Produk, Yaitu :
layanan publik, maka pemetaan kompetensi yang 1. Workshop Penyusunan dan pengukuran
dibutuhkan setiap jabatan untuk mencapai standar yang Kompetensi Jabatan.
ditetapkan sangat penting. Oleh karena itu, perlu dibenahi 2. Kamus Kompetensi Jabatan
standar kompetensi jabatan Pegawai Negeri Sipil, yang
mencakup : IV. HASIL
A. Kompetensi Dasar Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah :
A. Bagi Individu
1. Integritas 1. Pengembangan Karir Individu PNS sesuai
2. Kepemimpinan. dengan Kompetensi yang diinstansi
3. Perencanaan dan Pengorganisasian. 2. Kesempatan bagi individu PNS untuk
4. Kerjasama. mendapatkan pendiikan dan pelatihan
5. Fleksibilitas kompetensi
B. Bagi Organisasi
B. Kompetensi Bidang 1. Pemetaan Kompetensi yang dibutuhkan
instansi lebih akurat dan akuntabel
1. Berorientasi pada Pelayanan. sehingga administrasi dan manajemen
2. Berorientasi pada Kualitas. rekruitmen serta pola kariri lebih efesien
3. Mencari Informasi. 2. Arah pengembangan pola karir dan sistem
4. Berpikir Analitis. pendidikan dan pelatihan lebih jelas, fokus
5. Perhatian terhadap Keteraturan. dan terukur.
6. Membimbing.
7. Pengaturan Kerja.
8. Keahlian Teknikal/Profesional/Manajerial.
C. Kompetensi Khusus JL. Raya Baruga
Antang.No. 48 Makassar,
1. Pendidikan Indonesia
2. Pelatihan 0411 - 490101
3. Pengalaman
II. TUJUAN
1. Memberikan pemahaman bagi para pejabat
instansi pemerintah tentang penyusunan
standar dan pengukuran kompetensi jabatan
Pegawai Negeri Sipil ( PNS ).
2. Meningkatkan kualitas rancang bangun
penyusunan standar dan pengukuran
kompetensi jabatan Pegawai Negeri Sipil ( PNS ).
3. Memperjelas arah pengembangan pola karir dan
sistem pendidikan dan pelatihan pegawai.