1. Mulyati – SMP N. 25 Surakarta
LAPORAN
KEGIATAN ON THE JOB LEARNING (OJL)
PROGRAM PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH LPPKS SURAKARTA
PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH
A. Rasional
Lembaga pendidikan sebagai suatu organisasi merupakan wadah
orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama. Setiap kegiatan diarahkan
untuk mencapai tujuan pendidikan. Pencapaian tujuan bisa optimal apabila di
sekolah dilakukan kegiatan manajemen atau pengelolaaan. Manajemen
pendidikan memiliki beberapa substansi, yaitu manajemen kurikulum,
manajemen kesiswaan, manajemen sarana dan prasarana, manajemen
hubungan masyarakat, manajemen personalia, dan manajemen keuangan.
Pengelolaan pendidikan di sekolah dalam segala aktivitasnya perlu sarana dan
prasarana untuk proses pengajaran, layanan, pelaksanaan program supervisi,
penggajian dan kesejahteraan guru dan staf lainnya, kesemua itu memerlukan
anggaran dan keuangan. Manajemen keuangan berkaitan langsung dengan
semua substansi manajemen pendidikan di sekolah. Biaya pendidikan
merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam penyelenggaraan
pendidikan. Tidak ada kegiatan pendidikan yang dapat mengabaikan peranan
biaya. Tanpa biaya maka proses pendidikan tidak dapat berjalan secara
optimal. Dapat disimpulkan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan sekolah
membutuhkan biaya tertentu. Jer basuki mawa bea.
Setiap kegiatan perlu diatur agar kegiatan berjalan tertib, lancar, efektif
dan efisien. Kegiatan di sekolah yang sangat kompleks membutuhkan
pengaturan yang baik. Keuangan di sekolah merupakan bagian yang amat
penting karena setiap kegiatan memerlukan biaya. Untuk itu perlu manajemen
keuangan yang baik. Sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen
pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui
proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian,
pengawasan atau pengendalian.
1

2. Mulyati – SMP N. 25 Surakarta
Untuk mengelola pembiayaan pendidikan, pemerintah telah
menghasilkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tentang pendanaan
pendidikan dan Peraturan Mendiknas Nomor 69 Tahun 2009, standar operasi
non personalia yang mengatur standar biaya yang diperlukan untuk
membiayai kegiatan operasi non personalia selama satu tahun sebagai bagian
dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan secara teratur dan
berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP). Untuk itu
pemerintah telah menetapkan standar pembiayaan yang merupakan standar
yang mengatur komponen biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku
selama satu tahun.
Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan
yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar
kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan dapat
berlangsung secara teratur dan berkelanjutan. Pembiayaan pendidikan terdiri
atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan
pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan
sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya
pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk mengikuti proses
pembelajaran teratur dan berkelanjutan Biaya operasi satuan pendidikan
mencakup gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang
melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya
operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi,
pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi,
pajak, asuransi dan lain sebagainya.
Sehubungan dengan itu, calon kepala sekolah yang akan bertugas
mengelola sekolah, dipersyaratkan memiliki kemampuan mengelola keuangan
dengan sebaik-baiknya. Sebagai calon kepala sekolah diharapkan memahami
pengelolaan keuangan sekolah dan berbagai jenis biaya pendidikan serta
sumber-sumber keuangan sekolah (Permendikanas Nomor 69 tahun 2009).
2

3. Mulyati – SMP N. 25 Surakarta
B. Tujuan
Tujuan kajian pengelolaan keuangan sekolah adalah agar calon kepala
sekolah:
1. Memperoleh pengalaman langsung dalam manajemen keuangan di
sekolah yang meliputi perencanaan manajemen keuangan, kiat penggalian
dana ragam penggunaan anggaran, pembukuan keuangan, pengawasan
penggunaan keuangan, dan proses pelaporan serta pertanggungjawaban
keuangan sekolah,
2. Mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan pengelolaan keuangan
dan mengajukan alternatif pemecahan masalahnya
C. Kompetensi yang Diharapkan
Kompetensi yang diharapkan dimiliki calon kepala sekolah berkaitan
dengan pengelolaan keuangan adalah:
1. Mampu memahami pengelolaan keuangan sekolah dengan prinsip
pengelolaan yang akuntabel, transparan dan efisien.
2. Mampu memahami prosedur perencanaan keuangan sekolah.
3. Mampu menentukan alternatif sumber pendapatan (kiat penggalian dana
untuk pembiayaan program sekolah
4. Mampu menyusun rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS)
5. Mampu memahami dan menyelenggarakan pembukuan keuangan secara
benar.
6. Mampu memahami pelaksanaan pengawasan, pelaporan keuangan
sekolah dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan sekolah.
D. Langkah-langkah Kegiatan
Langkah-langkah kegiatan kajian pengelolaan keuangan sekolah
1. Mempelajari sumber materi/referensi dan panduan pengelolaan keuangan
sekolah
2. Menyusun instrumen kajian pengelolaan keuangan sekolah
3. Melakukan survey ke sekolah dan berkoordinasi dengan pihak sekolah
untuk menentukan jadwal kajian
3

4. Mulyati – SMP N. 25 Surakarta
4. Meminjam dokumen pengelolaan keuangan sekolah dan melakukan
wawancara tentang pengelolaan keuangan sekolah dengan menggunakan
instrumen kajian yang telah disusun.
5. Melakukan analisis terhadap hasil kajian pengelolaan keuangan sekolah
6. Melakukan diskusi dengan pihak sekolah (bendahara sekola) tentang hasil
analisis dan menyampaikan masukan untuk dikembangkan lebih lanjut.
E. Hasil Kajian
Berdasarkan hasil kajian dan wawancara menunjukkan bahwa:
1. Secara umum proses perencanaan manajemen keuangan sekolah di tiga
sekolah magang sudah sesuai prosedur yang berlaku yaitu menjabarkan
visi misi, ke dalam kegiatan yang disusun dalam RKS dan RKAS
2. Penggalian dana dari pemerintah berupa BOS, APBD, BPMKS,
Blockgrand, imbal swadana, sedangkan hibah pernah diperoleh SMP 25
Surakarta melalui hibah komputer
3. Sumber keuangan mandiri yang dikembangkan ketiga sekolah adalah
melalui penyewaan kantin dan koperasi siswa. Khusus untuk SMP 25 juga
melalui pengelolaan wartel.
4. Ketiga sekolah magang belum mengadaan penggalian dana dari kerjasama
dengan alumni maupun dunia industri.
5. Ragam penggunaan anggaran di tiga sekolah magang juga sama yaitu
untuk biaya investasi (fisik, non fisik, modal kerja tetap) dan biaya
operasional
6. Kelengkapan administrasi keuangan sudah cukup
7. Pengawasan penggunaan keuangan juga dilakukan oleh pihak BPKP dan
Inspektorat Daerah..
8. Proses pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah magang
juga dilakukan secara periodik dan dilaporkan ke pemerintah kota, dan
komite pada awal tahun ajaran baru.
F. Refleksi
Berdasarkan hasil kajian menunjukkan bahwa prosedur pengelolaan
keuangan di tiga sekolah magang sudah berjalan baik. Masing-masing sekolah
magang memiliki potensi dan keuanggulan untuk penggalian dana mandiri
4

5. Mulyati – SMP N. 25 Surakarta
G. Penutup
Berdasarkan hasil kajian dan refleksi maka dapat diberikan saran tindak
lanjut berkaitan pengelolaan keuangan sekolah sebagai berikut:
1. Kepala sekolah perlu mengadakan pembinaan kepada pengelola keuangan
sekolah untuk meningkatkan ketertiban adminsitrasi keuangan sekolah
2. Sekolah perlu mengidentifikasi keunggulan-keunggulan sekolah agar dapat
mennggali dana dari potensi dan keunggulan sekolah tersebut
3. Sekolah perlu menjalin kerjasama dengan dunia industri dan alumni untuk
penggalian dana agar bisa membantu keuangan sekolah.
DAFTAR PUSTAKA
BSNP, 2007. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh
satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum
Depdiknas, 2007. Manajemen Keuangan Sekolah. Materi Pendidikan dan
Pelatihan Kepala Sekolah. Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat
Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Departemen Pendidikan Nasional.
Kemendiknas dan Kemenag RI, 2011. Materi Pelatihan Peningkatan Manajemen
Melalui Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas di Sekolah/Madrasah.
Dirjen Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan Nasional - Dirjen
Pendidikan Islam Kementrian Agama RI.
LPPKS, 2011. Bahan Pembelajaran Pengelolaan Keuangan Sekolah. Lembaga
Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah Surakarta.
5