2. Lingkungan hidup (Enviroment)
Kesatuan ruang dengan semua benda, daya,
keadaan dan mahluk hidup (termasuk manusia dan
perilakunya) yang mempengaruhi kelangsungan
perilaku disiplin dan kesejahteraan manusia serta
mahluk hidup lainnya (UU No. 32 Th. 2009).
Sumber Daya Alam (Natural Resources)
segala unsur lingkungan (biotik maupun abiotik) yang
bermanfaat dan digunakan oleh manusia untuk
memenuhi kebutuhan dan keinginannya, baik
kebutuhan primer yang bersifat lahiriah (pangan,
sandang dan papan), kebutuhan sekunder yang
bersifat batiniah (estetika) maupun kebutuhan
tersier dan seterusnya yang lebih bersifat hobi
atau pengembangan bakat.
3. 3
Sumberdaya Alam
(SDA)
Sifat SDA Fisik (tanah, air, dan udara)
SDA Hayati (hutan, padang rumput, perkebunan, dll)
Jenis Habitat
SDA daratan (hutan, perkebunan, dll)
SDA perairan (sungai, laut, danau, dll)
SDA Tanah
SDA Air dan Udara
SDA Energi
Renewable atau Flow resources (deposit air
tanah, hutan, perikanan, dll)
Non renewable atau fund atau stock
resources (minyak bumi, batu bara, gas bumi,
bijih logam)
Continuous resources (energi matahari, energi
pasang surut, udara, air dalam siklus hidrologi,
debu di udara, dll)
Kebutuhan pokok
masyarakat
Kemungkinan
pemulihan
Potensi penggunaan
Penghasil energi (air, matahari, arus laut, gas bumi,
minyak bumi, batu bara, angin, biotis/tumbuhan)
Penghasil bahan baku (mineral, gas bumi, biotis,
perairan, tanah, dll)
SDA lingkungan hidup (udara dan ruang, perairan,
landscape, dll)
PENGGOLONGAN SUMBERDAYA ALAM
4. Prinsip Ekosistem
• Adanya keanekaragaman
• Adanya saling keterkaitan dan saling
ketergantungan
• Adanya keteraturan dan keseimbangan yang
dinamis
• Adanya harmonisasi dan stabilitas
• Adanya manfaat dan produktivitas
Prinsip Pengelolaan Lingkungan adalah pencegahan dan
penanggulangan terhadap penurunan dan kerusakan
kualitas lingkungan akibat terganggunya atau rusaknya
tatanan ekosistem
5. Aspek Pengelolaan Lingkungan dan Perlindungan
Ekosistem:
a.Kebijakan Penataan (Policy)
b.Pemanfaatan (Utilization)
c.Pengembangan (Development)
d.Pemeliharaan dan pemulihan (Maintainace and
Rehabilitation)
e.Pengawasan dan pengendalian (Supervising and Control)
f.Penegakan hukum lingkungan (Law Enforcement)
Komponen Lingkungan terdiri atas :
a. Fisik-Kimia (air, tanah, udara dan kombinasinya)
b. Biologi (flora dan fauna serta mikroba )
c. sekbud (sosek dan sosbud)
d. Kamtibmas (kammas dan tibmas)
e. Hankamnas
6. Pembangunan
Pembangunan Berkelanjutan
Proses pengelolaan SDA dan Lingkungan untuk
memenuhi kebutuhan manusia agar hidupnya
sejahtera (lahir dan bathin)
Proses pemanfaatan SDA dan Lingkungan
untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk
generasi saat ini dan generasi mendatang
agar hidupnya sejahtera serta kelestarian
fungsi lingkungan tetap terjamin/terjaga
(kualitas lingkungan tidak rusak atau turun)
7. 3 Pilar/ Orientasi/dimensi Pembangunan Berkelanjutan
Ekonomi (Growth)
Sosial
(stabil, harmonis dan sejahtera)
Ekologi (aman & lestari)
(Munashinge, 1993)
8. Ekonomi (Growth)
Sosial
(stabil, harmonis dan sejahtera) Ekologi (aman & lestari)
Kelembagaan
lingkungan Penegakan hukum
Di Indonesia seharusnya diterapkan 5 pilar Pembangunan
Berkelanjutan
Ekologi
Ekonomi Sosbud
Infrastruktur,
Teknologi
Kelembagaan
Ekologi
Ekonomi Sosbud
Infrastruktur,
Teknologi
Kelembagaan
9. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan
Pada konsep pembangunan berkelanjutan (suistainable
development) terdapat beberapa prinsip penting, yaitu :
– Pembangunan harus memenuhi kebutuhan masa kini tanpa
mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi yang
akan datang.
– Pembangunan harus tetap memperhatikan ekosistem yang
ada, sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, sehingga
tetap terjaga dan kualitas lingkungan tidak mengalami
penurunan (lestari).
– Setiap kagiatan pembangunan harus selalu mewujudkan
kepentingan kelompok atau masyarakat lain dimanapun
berada, serta mengindahkan keberadaan kehidupan
sekarang maupun kehidupan masa datang.
– Pembangungan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan
kualitas hidup manusia dalam segala aspek baik fisik, rohani,
sosial dan budaya dalam jangka panjang, dengan tidak
memboroskan dan tidak merusak sumberdaya alam yang ada,
serta tidak melampaui kapasitas daya dukungnya.
10. TANTANGAN ABAD 21 DI INDONESIA DALAM
PENGELOLAAN SDA & LH UNTUK MENUNJANG PROGRAM
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
1. Peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan pangan.
2. Semakin sempitnya luas kepemilikan lahan petani akibat konversi
menjadi lahan pemukiman dan industri serta tingkat daya saing yang
rendah.
3. Luas hutan semakin menyusut.
4. Kekurangan sumber daya air dan pencemaran air.
5. Luas tanah kritis meningkat yang berkisar dari penurunan
kesuburan tanah hingga perluasan proses penggurunan.
6. Pencemaran udara.
7. Perluasan pemukiman kumuh dan meningkatnya pengangguran.
8. Kesenjangan kondisi ekonomi antara negara maju industrinya (NMI)
dengan negara sedang berkembang (NSB) akan makin jauh.
11. • Indonesia memiliki kekayaan SDA dan lingkungan yang luar
biasa :
Keanekaragaman hayati (flora dan fauna) yang tinggi
di dunia (Mega Diversity) darat dan perairan.
Deposit aneka SD pertambangan (minyak, gas, mineral,
dll).
Cuaca dan iklim yang lembut (tropis) :
pantai pegunungan.
Keanekaragaman budaya lokal.
• Proses Pembangunan secara terencana untuk mencapai
masyarakat yang adil & makmur berlangsung sejak thn
1969 (Pelita I).
• Dampak negatif proses pembangunan adalah terjadinya
penurunan kualitas lingkungan hidup (fisik, kimia, biologi
dan sosekbud) baik skala lokal, nasional maupun global.
Mengancam kelangsungan hidup manusia
MASALAH LINGKUNGAN DAN PEMBANGUNAN
12. Aktivitas pembangunan saat ini telah berdampak
terhadap keseimbangan ekosistem berupa :
• Rusaknya berbagai sistem pendukung perikehidupan vital bagi
manusia, baik biofisik maupun sosial-budaya.
•Instabilitas ekosistem akibat degradasi dari pencemaran
lingkungan.
• Konflik sosial akibat alih fungsi lahan yang tidak terarah
• Berbagai kesenjangan kelembagaan pembangunan di bidang
pengelolaan SDA dan lingkungan hidup (LH).
13. PERMASALAHAN LINGKUNGAN
YANG TIMBUL
1. Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan
2. Terjadinya penyusutan sumberdaya alam dan lingkungan
3. Penerapan Standar Mutu Lingkungan Hidup yang masih
lemah
4. Masalah Pemanfaatan Dan Pengurasan Sumber Daya Alam
(hutan, tanah, sumberdaya air, keanekaragaman hayati dan
sumberdaya pesisir dan laut)
5. Terjadinya bencana alam
6. Pencemaran lingkungan
14. KEBIJAKAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP
DI INDONESIA
• Good Environmental Governance
– Lembaga yustisi (pengadilan, kejaksaan, & polisi) yang
kredibel & adil
– Birokrasi pemerintah yg profesional & bersih
– Dewan perwakilan rakyat yg kredibel & aspiratif
– Masyarakat madani yang tangguh.
• Kebijakan Lingkungan
– Kebijakan bensin bebas timbal
– Kebijakan desentralisasi pengelolaan LH
– Kebijakan pengendalian kerusakan lingkungan
15. • Peraturan Perundang-undangan
– Baku mutu emisi
– Baku mutu limbah cair
– Golongan peruntukan air sungai
– Pengelolaan limbah B3
• Kepedulian Konsumen
– Kesadaran untuk membeli barang yang dibuat dengan
etika lingkungan yg tinggi
– Boikot konsumen terhadap produk-produk tertentu
yang tidak ramah lingkungan
KEBIJAKAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP
DI INDONESIA
16. Faktor Penyebab Belum Optimalnya
Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia
Perangkat hukum dan kebijakan nasional maupun daerah sudah ada,Perangkat hukum dan kebijakan nasional maupun daerah sudah ada,
namun kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan,namun kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan,
pelaku pembangunan dan masyarakat masih kurang (implementasinyapelaku pembangunan dan masyarakat masih kurang (implementasinya
rendah).rendah).
Masih terdapat jenis usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi
menimbulkan dampak besar dan penting namun belum memiliki
AMDAL atau unit pengelolaan lingkungan atau unit pemantauan
lingkungan, sementara izin untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan
tersebut sudah berjalan
Terdapat kasus orang yang mengimpor limbah dari luar wilayahTerdapat kasus orang yang mengimpor limbah dari luar wilayah
Indonesia dengan cara yang ilegalIndonesia dengan cara yang ilegal
1
2
3
17. Adalah sulit untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, karenaAdalah sulit untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, karena
juga tidak mudah untuk menjamin bahwa setiap usaha dan/ataujuga tidak mudah untuk menjamin bahwa setiap usaha dan/atau
kegiatan tidak melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakankegiatan tidak melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan
lingkunganlingkungan
Belum semua orang mempergunakan haknya untuk berperanBelum semua orang mempergunakan haknya untuk berperan
dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturandalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlakuperundang-undangan yang berlaku
Tidak semua orang juga memerlukan dan memanfaatkan informasiTidak semua orang juga memerlukan dan memanfaatkan informasi
lingkungan hiduplingkungan hidup
Tidak semua orang menyadari haknya untuk berperan dalamTidak semua orang menyadari haknya untuk berperan dalam
menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan, sertamenyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan, serta
memberikan saran pendapat dalam pengelolaan lingkungan hidupmemberikan saran pendapat dalam pengelolaan lingkungan hidup
4
5
6
7
Faktor Penyebab Belum Optimalnya
Pengelolaan Lingkungan Hidup
18. UPAYA-UPAYA PENEGAKAN
HUKUM LINGKUNGAN
Merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan
persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan
individual, melalui pengawasan dan penerapan sanksi administratif,
kepidanaan dan keperdataan
- Sarana administratif (umumnya dalam bentuk Undang-undang,
Peraturan Pemerintah, Kepres, Inpres, Keputusan Menteri, Perda,
Keputusan Gubernur )
- Sarana kepidanaan dan keperdataan (tercermin dalam : UU No.
5/1990 pasal 40 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan
Ekosistemnya, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup. dan UU No.26/2007 tentang Penataan
Ruang)
Sarana Penegakan Hukum Lingkungan
19. Kementerian (Aktor) Pembangunan
Terkait SDA & Lingkungan
1. Kementerian Kehutanan
2. Kementerian ESDM
3. Kementerian Perindustrian
4. Kementerian PU
5. Kementerian Pertanian
6. Kementerian Kelautan dan Perikanan
7. Kementerian TK dan Transmigrasi
8. Badan Pertanahan Nasional RI
9. Pemda dan Bappeda yang terkait dengan
perijinan)
10.dll
