khair nass anfaathumm

1. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dewasa ini yang terjadi dalam permasalahan perbankan yang menyangkut
tentang uang adalah hukum islam yang tidak dijadikan sebagai fungsi utama dalam
menjalankannya, melainkan dari konsep usahanya serta tekhnik operasional
usahanya yang menyangkut jenis-jenis perjanjian yang dipergunakan.
Bank mempunyai peranan sangat penting dalam pembangunan nasional
karena fungsi Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya menghimpun
dana dari masyarakat dan memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu
lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan
berdasarkan prinsip-prinsip syariah islam.
Konvensional dan Syariah merupakan dua model bank yang ada saat ini,
diawali oleh keberadaan bank konvensional yang menjadi raksasa perekonomian
dalam bidang perbankan yang kemudian dalam sistemnya memiliki praktek riba
seperti zaman jahiliyyah yang dulu telah dimusnahkan oleh Rasulullah SAW.
Keberadaan bank konvensional pada akhirnya membuat system syariah muncul
dengan menerapkan syariah islam didalamnya agar tidak terjadi praktek-praktek
yang menyimpang dari ajaran islam itu sendiri baik dalam pinjam-meminjam yang
ada unsur riba maupun investasi pada hal-hal yang diharamkan oleh Islam.
Riba secara bahasa bermakna: ziyadah (tambahan). Dalam pengertian lain,
secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar . Sedangkan menurut
istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal
secara bathil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum
terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan
tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara bathil
atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.

2. Al-Quran dan Sunnah dengan jelas telah menjelaskan bagaimana keharaman
riba dalam berbagai bentuknya dan seberapun banyak ia dipungut. Allah swt
berfirman:
“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti
berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila
keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata
(berpendapat), “Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,” padahal Allah
telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah
sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil
riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan);
dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba),
maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.
[TQS Al Baqarah (2): 275].
B. Rumusan Masalah
Dari membaca latar belakang yang telah diuraikan di atas, kami dapat
menarik beberapa persoalan yang akan diangkat dalam makalah kali ini.
1. Bagaimana yang dimaksud dengan riba dan apa hukumnya menurut Islam?
2. Bagaimana pendapat para ulama tentang permasalahan riba didunia Islam ?
3. Bagaimana system operasional dalam Bank Konvensional ?
4. Bagaimana system operasional dalam Bank Syariah?
C. Tujuan Pembahasan
Berdasarakan rumusan masalah yang telah diklasifikasikan diatas, yang
menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui tentang riba dan
hukum hukumnya yang ada dalam islam, dan bagaimana sistem operasional pada
Bank Konvensional dan Bank Syariah, serta ingin mengkaji lebih jauh tentang
hukum-hukum bank yang ada dalam islam.

3. BAB II
PEMBAHASAN
1. Riba
A. Pengertian Riba
Riba secara bahasa bermakna: ziyadah (tambahan). Dalam pengertian lain,
secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar . Sedangkan menurut
istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal
secara bathil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum
terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan
tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara bathil
atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.
Pendapat Al-Jurjani riba adalah kelebihan/tambahan pembayaran tanpa ada
ganti/imbalan, yang di syaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat
akad sedangkan Syekh Muhammad Abduh mendefinisikan, riba adalah
penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada
orang yang meminjam hartanya atau uangnya karena janji pembayaran oleh
peminjam dari waktu yang telah ditentukan. Sedangkan ulama Hanabilah
mendifinisikan riba sebagai pertambahan sesuau yang dikhususkan dan Ulama
Hanafiyah mendifinisikan riba sebagai tambahan pada harta pengganti dalam
pertukaran harta dengan harta.1
B. Dasar Hukum Riba
Dasar hukum Hukum melakukan riba adalah haram menurut Al-Qur’an,
sunnah dan ijma’ menurut ulama. Keharaman riba terkait dengan sistem bunga
dalam jual beli yang bersifat komersial. Di dalam melakukan transaksi atau jual
beli, terdapat keuntungan atau bunga tinggi melebihi keumuman atau batas
1 Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah,Bandung : Pustaka Setia. Hlm 259-260

4. kewajaran, sehingga merugikan pihak-pihak tertentu. Fuad Moch. Fahruddin
berpendapat bahwa riba adalah sebuah transaksi pemerasan.
Dasar hukum pengharaman riba menurut Al-Qur’an, sunnah dan ijma’ para
ulama adalah sebagai berikut:
1) Alquran
..Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba… (Al-
Baqoroh : 275)
2) Alhadist
Dari Jabir r.a. ia berkata, ‘Rasulullah saw. telah melaknati orang-orang
yang memakan riba, orang yang menjadi wakilnya (orang yang memberi
makan hasil riba), orang yang menuliskan, orang yang menyaksikannya,
(dan selanjutnya), Nabi bersabda, mereka itu semua sama saja’.” (H.R.
Muslim)
“Jauhilah tujuh dosa yang dapat membinasakan”. Para sahabat
bertanya,”Apakah tujuh hal tersebut ya Rasulullah?” Rasulullah saw.
bersabda, “Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan
Allah kecuali dengan alasan yang benar, memakan riba, memakan harta
anak yatim, melarikan diri pada saat perang, dan menuduh berzina
wanita yang suci, beriman, dan lupa (lupa dari maksiat).” (H.R. Bukhari
dan Muslim)
3) Ijma’ para Ulama’
Para ulama sepakat bahwa seluruh umat Islam mengutuk dan
mengharamkan riba. Riba adalah salah satu usaha mencari rizki dengan
cara yang tidak benar dan dibenci Allah SWT. Praktik riba lebih
mengutamakan keuntungan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain.
Riba akan menyulitkan hidup manusia, terutama mereka yang

5. memerlukan pertolongan. Menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin
besar antara yang kaya dan miskin, serta dapat mengurangi rasa
kemanusiaan untuk rela membantu. Oleh karena itu Islam mengharamkan
riba.
C. Macam-Macam Riba
Para ulama fiqih membagi riba menjadi empat macam, yaitu:
1) Riba Fadl : Riba fadl adalah tukar menukar atau jual beli antara dua buah
barang yang sama jenisnya, namun tidak sama ukuranya yang disyaratkan
oleh orang yang menukarnya, atau jual beli yang mengandung unsur riba pada
barang yang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satu benda tersebut.
Sebagai contohnya adalah tukar-menukar emas dengan emas atau beras
dengan beras, dan ada kelebihan yang disyaratkan oleh orang yang
menukarkan. Kelebihan yang disyaratkan itu disebut riba fadl. Supaya tukar-
menukar seperti ini tidak termasuk riba, maka harus ada tiga syarat yaitu:
a) Barang yang ditukarkan tersebut harus sama.
b) Timbangan atau takarannya harus sama.
c) Serah terima pada saat itu juga.
2) Riba Nasi’ah : Riba nasi’ah yaitu tukar-menukar dua barang yang sejenis
maupun yang tidak sejenis atau jual beli yang pembayarannya disyaratkan
lebih oleh penjual dengan waktu yang dilambatkan. Menurut ulama
Hanafiyah, riba nasi’ah adalah memberikan kelebihan terhadap pembayaran
dari yang ditangguhkan, memberikan kelebihan pada benda dibanding untung
pada benda yang ditakar atau yang ditimbang yang berbeda jenis atau selain
yang ditakar dan ditimbang yang sama jenisnya. Maksudnya adalah menjual
barang dengan sejenisnya, tetapi yang satu lebih banyak dengan pembayaran
diakhirkan, seperti menjual 1 kg beras dengan 1 ½ kg beras yang dibayarkan
setelah dua bulan kemudian. Kelebihan pembayaran yang disyaratkan inilah
yang disebut riba nasi’ah.

6. “Dari Samurah bin Jundub, sesungguhnya Nabi saw telah melarang jual beli
binatang yang pembayarannya diakhirkan” (H.R Lima Ahli Hadist)
3) Riba Qardi : Riba qardi adalah meminjamkan sesuatu dengan syarat ada
keuntungan atau tambahan dari orang yang meminjam. Misalnya Ali
meminjam uang kepada Abbas sebesar Rp.10.000, kemudian Abbas
mengharuskan kepada Ali untuk mengembalikan uang itu sebesar Rp. 11.000.
inilah yang disebut riba qardi.
4) Riba Yad : Riba yad yaitu berpisah dari tempat akad jual beli sebelum serah
terima. Contohnya, orang yang membeli suatu barang sebelum ia menerima
barang tersebut dari penjual, penjual dan pembeli tersebut telah berpisah
sebelum serah terima barang itu. Jual beli ini dinamakan riba yad. Ulama
Syafi’iyah mengatakan bahwa riba yad adalah jual beli yang mengakhirkan
penyerahan (al-qabdu), yakni bercerai berai antara dua orang yang berakad
sebelum adanya serah terima, seperti menganggap sempurna jual beli antara
gandum dan syair tanpa harus saling menyerahkan dan menerima ditempat
akad.
Menurut ulama Syafi’iyah bahwa antara riba yad dan riba nasi’ah sama-sama
terjadi pada pertukaran barang yang tidak jelas. Perbedaannya riba yad mengakhirkan
kepada pemegang barang, sedangkan riba nasi’ah mengakhirkan hak dan ketika akad
dinyatakan bahwa waktu pembayaran diakhirkan meskipun sebentar. Dasar hadits
yang mengungkapkan ketertolakan sistem ini adalah:
“ Tidak ada riba kecuali pada riba nasi’ah ”(H.R. Bukhari Muslim)
Ada syarat-syarat agar jual beli tidak menjadi riba, yaitu:
1) Menjual sesuatu yang sejenis ada tiga syarat, yaitu:
 Serupa timbangan dan banyaknya.
 Tunai.
 Timbang terima dalam akad (ijab kabul) sebelum meninggalkan majelis
akad.

7. 2) Menjual sesuatu yang berlainan jenis ada dua syarat, yaitu:
 Tunai.
 Timbang terima dalam akad (ijab kabul) sebelum meninggalkan majelis
akad.
Semua agama Samawi mengharamkan riba. Hal ini disebabkan karena
riba mempunyai bahaya yang sangat berat. Diantaranya adalah:
 Dapat menimbulkan permusuhan antar pribadi dan mengikis habis
semangat kerja sama atau saling tolong-menolong, membenci orang yang
mengutamakan kepentingan diri sendiri, serta yang mengeksploitasi.
 Dapat menimbulkan tumbuh suburnya mental pemboros yang tidak mau
bekerja keras, dan penimbunan harta di salah satu pihak. Islam
menghargai kerja sama sebagai sarana pencarian nafkah.
 Sifat riba sangat buruk sehingga Islam menyerukan agar manusia suka
mendermakan harta kepada saudaranya dengan baik jika saudaranya
membutuhkan harta.
D. Hikmah Dilarangnya Riba
Diantara hikmah diharamkannya perbuatan riba yaitu:
 Menghindari tipu daya diantara sesama manusia.
 Melindungi harta sesama muslim agar tidak dimakan dengan batil.
 Memotivasi orang muslim untuk menginvestasi hartanya pada usaha-
usaha yang bersih dari penipuan, jauh dari apa saja yang dapat
menimbulkan kesulitan dan kemarahan diantara kaum muslimin.
 Menjauhkan orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaan
karena pemakan riba adalah orang yang zalim dan akibat kezaliman
adalah kesusahan.
 Membuka pintu-pintu kebaikan di depan orang muslim agar ia mencari
bekal untuk akhirat.

8.  Rajin mensyukuri nikmat Allah swt dengan cara memanfaatkan untuk
kebaikan serta tidak menyia-nyiakan nikmat tersebut.
 Melakukan praktik jual beli dan utang piutang secara baik menurut Islam.
2. Bank Syariah dan Konvensional
A. Pengertian Bank
Kata bank dapat kita telusuri dari kata banque dalam Bahasa perancis, dan
dari kata banco dalam Bahasa italia, yang dapat berarti peti/lemari atau bangku.
Konotasi kedua kata ini menjelaskan dua fungsi dasar yang ditunjukkan oleh bank
komersial. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan
benda-benda berharga seperti peti emas, peti berlian, peti uang atau bahkan peti
harta karun dan sebagainya. Dewasa ini peti bank berarti portepel aktiva yang
menghasilkan (portfolio of earning assets), yaitu portofolio yang memberi bank
“darah kehidupan” bernama laba bersih setelah pengeluaran-pengeluaran pajak.2
Pengertian diatas memberikan sebuah kesimpulan yang mengerucut kepada
dua hal sebagai fungsi dasar sebuah bank, yaitu : menyediakan tempat untuk
menitipkan uang dengan aman (safe keeping function) dan menyediakan alat
pembayaran untuk membeli barang dan jasa (transaction functions)
B. Jenis-Jenis Bank di Indonesia
Jenis bank menurut lingkup kegiatannya seperti disebutkan dalam UU No. 7
Tahun 1992 yang telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan
meliputi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan
jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Umum dikatakan dapat memberikan jasa
2 Zainul Arifin. Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah.Jakarta:Alfabet (2002). Hlm. 2

9. dalam lalu lintas pembayaran karena bank umum diperbolehkan menerima
simpanan masyarakat dalam bentuk giro yang penarikannya dalam dilakukan
dengan menggunakan cek atau alat pembayaran lalu lintas giral lainnnya yang dapat
ikut serta dalam kegiatan kliring. Dari kegiatan ini bank umum sering disebut
sebagai bank pencipta uang giral (BPUG)
Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan
kegiatannya baik secara konvensional maupun prinsip syariah yang dalam
kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, berbeda dengan
bank umum, bank perkreditan tidak diperkenankan menerima simpanan dalam
bentuk giro dan tidak dapat ikut serta dalam proses kliring sehingga dikatakan tidak
dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Jenis bank berdasarkan kepemilkannya dapat dikelompokkan menjadi 4
(empat) macam, yaitu :
1) Bank BUMN adalah bank yang seluruh atau sebagaian besar sahamnya
dimiliki oleh pemerintah. Bank milik pemerintah yang ada di Indonesia di
antaranya (BRI) Bank rakyat Indonesia, (BNI) Bank Negara Indonesia,
Bank Mandiri dan Bank Tabungan Negara (BTN).
2) Bank Pembangunan Daerah (BPD) adalah bank yang dimiliki oleh
pemerintah daerah. Di Indonesia terdapat 26 pembangunan daerah tersebar
di 26 propinsi di seluruh Indonesia.
3) Bank Swasta Nasional adalah bank yang seluruh atau sebagaian sahamnya
dimiliki oleh pihak swasta dalam negeri. Bank swasta nasional sendiri
terbagi dalam bank devisa dan bank non devisa. Bank devisa adalah bank
yang dalam operasionalnya diperbolehkan melakukan transaksi devisa
sedangkan bank non devisa tidak diperbolehkan melakukan transaksi
devisa.
4) Bank Asing adalah bank yang seluruh atau sebagaian besar sahamnya
dimiliki oleh pihak asing. Di Indonesia terdapat 10 bank asing yang hanya

10. diperbolehkan membuka kantor cabang pembantunya di beberapa ibu kota
propinsi dan kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Semarang,
Bandung, Denpasar, Makassar, Medan dan Batam.3
C. Sistem Perbankan
Dalam bukunya Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Hermansyah
mengemukakan pengertian lembaga keuangan yang bernama Bank. Beliau
mengemukakan Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang
perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan usaha milik negara, bahkan
lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui
kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melaayani kebutuhan
pembiayaan serta mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.
Selain itu Kamus Besar Bahasa Indonesia juga mengemukakn pengertian Bank.
Dikutip oleh Hermansyah, bank adalah usaha di bidang keuangan yang menarik dan
mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu
lintas pembayaran dan peredaran uang.4
Berdasarkan dari dua pengertian di atas dapat dikatakan bahwa pada
dasarnya bank adalah bada usaha yang mejalankan kegiatan menghimpun dana dari
masyarakat dan menyalurkan kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan
dalam betuk kredit da memberikan jasa dalam lalui lintas pembayaran.
Lebih lanjut dalam buku yang sama, Hermansyah mengemukakan
pengertian perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank,
mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses dalam melakukan
kegiatan usahanya. Berdasarakan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa sistem
perbankan adalah suatu sistem yang menyangku tentang bank, mencakup
3 M. Sulhan & Ely Siswanto, Manajemen Bank : Konvensional & Syariah,UIN Malang Press (2008).
Hlm. 11-12
4 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia,Jakarta : Kencana, 2009. Hlm. 7

11. kelembagaan kegiatan usaha, serta cara, dan proses melaksanakan kegiatan
usahanya secara keseluruhan.5
Mengenai bagaimana sistem perbankan di Indonesia tentu segala sesuatunya
dapat dilihat di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.
D. Bank Syariah
Perbankan syariah atau Perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan
yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) islam. Usaha pembentukan
sistem ini didasari oleh larangan dalam agama islam untuk memungut maupun
meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi
untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal: usaha yang berkaitan dengan
produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak islami dll), dimana hal
ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.6
Bank syariah beroperasi tidak dengan menerapkan metode bunga,
melainkan dengan metode bagi hasil dan penentuan biaya yang sesuai dengan
syariah islam.7
1) Landasan Hukum Perbankan Syariah
 Urgensi Undang Undang Perbankan Syariah
 Hierarki Hukum Nasional
 Perbankan Syariah dalam UUD
 Perbankan Syariah dalam UU
 Perbankan Syariah dalam Peraturan Pemerintah
 Perbankan Syariah dalam Peraturan Bank Indonesia
 Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)
 Kelembagaan Perbankan Syariah
5 Ibid., Hlm. 18
6 id.wikipedia.org/wiki/Perbankan_syariah
7 Edi Wibowo dan Untung Hendi Widoo, Mengapa Memilih Bank Syariah,Bogor : Ghalia Indonesia,
2005. Hal. 21

12.  Lembaga Perbankan Syariah
 Lembaga Perbankan Syariah
2) Kelembagaan Perbankan Syariah
 Lembaga Perbankan Syariah
Dari sisi kelembagaan perbankan syariah terdiri dari BUS, BPRS dan UUS.
BUS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu
lintas pembayaran” (Pasal 1 angka 8 UU Perbankan Syariah). UUS adalah unit
kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk
dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip
syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di
luar negeri yang melaksanankan kegiatan usaha secara kovensional yang
berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit
syariah. Sedangkan “BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran” (Pasal 1 angka 9 UU Perbankan
Syariah). Jadi kalau BUS dan UUS dapat melakukan lalu lintas pembayaran maka
BPRS tidak dapat melakukannya.8
 Tujuan Perbankan Syariah
Perbankan Syariah sebagaimana yang diulas dalam pasal 3 UU Perbankan
syariah bertujuan “menunjang pelaksanaan pembangunan nsional dalam rangka
meningkatkan keadilan, kebersamaan dan peerataan keadilan rakyat. Dalam
mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pebangunan nasional, perbankan syariah
tetap berpegang pada prinsip syariah secara menyeluruh (kaffah) dan konsisten
(istiqomah)”.
Dikutip oleh Zubairi Hasan, tertera dalam Pasal 22 UU Perbankn Syariah,
bahwa kegiatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah adalah kegiatan yang
tidak mengandung unsur:
8 Hasan, Zubairi, Undang Undang Perbankan Syariah,Jakarta :Rajawali Pers, 2009. Hlm. 29

13.  Riba, penambahan pendapatan secara tidak sah. Dikutip oleh Hendi
Suhenndi dalam bukunya Fiqh Muamalah, menurut Abdurrahman Al-
Jaziri yang dimaksud dengan riba ialah akad yang terjadi penikaran
tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut syara’ atau terlambat
salah satunya.9
 Maisir, transaksi yang digantungkan pada ketiidakjelasan atau untung-
untungan
 Gharar, trasaksi yang objeknya tidak jelas
 Haram, transaksi yang objeknya dilarang syariah
 Zalim, transaksi yang menimbulkan ketidakadilan.10
 Struktur dalam Perbankan Syariah
 Bank Indonesia
 Pemegang Saham Pengendali
 Dewan Komisaris dan Direksi
 Dewan Pengawas Syariah
 MUI dan Koite Perbankan Syariah
3) Karateristik
Bank syariah memiliki beberapa kharakteristik tertentu yaitu sebagai berikut :
 Requitment to operate through Islamic modes of financing.
 Bank syariah tidak menjadikan uang sebagai komoditi.
 Dalam hal bank mengalami kerugian, nasabah menyimpan dana mungkin
kehilangan dananya, menurut perbandingan pembagian laba rugi.
 Metode bunga digantikan dengan metode bagi hasil (profit and loss
sharing).11
9 Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalah, Jakarta : Rajawali Pers, 2010. Hlm 58
10 Hasan, Zubairi, Undang Undang Perbankan Syariah,Jakarta : Rajawali Pers , 2009. Hlm. 31-32
11 Luca Erricodan Mitra Farakhbaksh, Islamic Banking:Issuesnin Prudential Regulations and
Supervision (International Monetary Fund Working Paper, WP/98/30, 1998) hal. 6

14.  Beban biaya atas pelayanan bank syariah disepakati bersama pada saat
akad peminjaman atau pembiayaan, dinyatakan dalam bentuk nominal
dengan istilah sesuai dengan produk yang ditawarkan.12
 Dihindarkannya penggunan presentase atas peminjaman kredit dalam
menentukan biaya utang karena akan mengikat dan membebani sisa utang
walaupun masa berlakunya kontrak telah selesai.
 Proporsi bagi hasil didasarkan atas jumlah keuntungan usaha yang
diperoleh debitur.
 Bank syariah tidak menjanjikan jumlah keuntungan yang pasti kepada
nasabah penyimpan dana yang menyimpan dananya dalam giro wadi’ah
maupun tabungan deposito/mudhorobah.
 Prinsip penjaminan collateral tidak dominan dalam pemberian kredit di
bank syariah.
4) Produk-Produk Bank Syariah
Perkembangan produk – produk bank dilihat dari beragamnya produk bank
syariah, sebenarnya jika bank syariah dibebaskan untuk mengembangkan sendiri
produknya menurut teori perbankan islam, produknya akan sangat bervariasi.13
a) Penyerapan Dana
 Prinsip Wadi’ah
 Prinsip Mudhorobah
b) Pelayanan Jasa – Jasa
 Bank garansi dengan prinsip kafalah
c) Penyaluran dana
 Pembiayaan untuk berbagai kegiatan investasi berdasarkan bagi hasil.
 Pembiayaan untuk berbagai kegiatan perdagangan.
12 Irmayanto, Juli, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.Jakarta: Media Ekonomi Publishing FE
Universitas Trisakti, 1998. Hlm. 61
13 Zainul Arifin, Memahami Bank Syariah:Lingkup,Peluang,Tantangan dan Prospek,Jakarta:
Alfabet, 1999, Hlm. 198.

15. E. Bank Konvensional
Bank konvensional merupakan bank yang paling banyak beredar di Indonesia.
Bank umum mempunyai kegiatan pemberian jasa yang paling lengkap dan dapat
beroperasi diseluruh wilayah Indonesia.
Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Konvensional berarti “menurut apa
yang sudah menjadi kebiasaan”.14 Dimana dapat kita ambil kesimpulan bahwa bank
konvensional adalah yang operasionalnya menerapkan metode bunga, karena metode
bunga sudah ada terlebih dahulu yang menjadi kebiasaan.
Dalam praktiknya ragam produk yang dihasilkan tergantung dari status bank
yang bersangkutan diantara konvensional dan syariah. Menurut status bank
konvensional dibagi kedalam dua jenis yaitu bank umum devisa dan bank umum non
devisa.
1) Produk-Produk Bank Konvensional
Dalam praktiknya ragam produk tergantung dari status bank yang
bersangkutan yang memberikan pelayanan yang berbeda. Kegiatan bank
konvensional secara lengkap meliputi kegiatan sebagai berikut :
a) Menghimpun Dana (Funding)
 Simpanan Giro
 Simpanan Tabungan
 Simpanan Deposito
b) Menyalurkan Dana (Lending)
 Kredit Investasi
 Kredit Modal Kerja
 Kredit Perdagangan
 Kredit Produktif
 Kredit Konsumtif
14 W.J.S Poerwadarmita, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1996. Hal. 522

16.  Kredit Profesi
c) Memberikan Jasa – Jasa Bank Lainnya (Services)
 Kiriman Uang
 Bank Card
 Bank Garansi
 Bank Draft
 Kliring
 Letter of Credit
 Inkaso
 Melayani Pembayaran
 Cek Wisata
 Safe Deposit Box
 Bank Notes
 Menerima setoran
 Bermain didalam pasar modal.15
F. Perbandingan Bank Syariah dan Bank Konvensional
Perbandingan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional disajikan dalam
tabel berikut ini.16
Bank Islam Bank Konvensional
1. Melakukan investasi yang halal –
halal saja.
2. Berdasarkan prinsip bagi hasil,
jual beli atau sewa.
3. Profit dan falah oriented.
4. Hubungan dengan nasabah dalam
bentuk kemitraan.
1. Investasi yang halal dan haram.
2. Memakai perangkat bunga.
3. Profit oriented.
4. Hubungan dengan nasabah dalam
dalam sebuah bentuk hubungan
debitor- kreditor.
5. Tidak terdapat dewan sejenis.
15 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan,Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002. Hlm. 31-37
16 Antonio, Muhammad Syafi’i, Bank Syariah dari Teori ke Praktik,Jakarta : Gema Insani, 2001. Hlm.
34

17. 5. Penghimpunan dan penyaluran
dana harus sesuai dengan fatwa
DPS.
G. Keunggulan Dan Kelemahan Antara Bank Syariah dan Bank
Konvensional
1) Keunggulan Bank Syariah
Bank syariah memiliki beberapa keunggulan yaitu sebagai berikut :
 Bank syariah relatif lebih mudah merespons kebijaksanaan pemerintah.
 Terhindar dari praktik money laundring.17
 Bank syariah lebih mandiri dalam penentuan kebijakan bagi hasilnya.
 Tidak mudah dipengaruhi gejolak moneter.
 Mekanisme bank syariah adalah didasarkan pada prinsip efisiensi, keadilan
dan kebersamaan.
2) Kelemahan Bank Syariah
Sedangkan kekurangan dari bank syariah adalah berikut :
 Bank syariah memiliki beberapa kelemahan diantaranya sebagai berikut :
 Jaringan kantor bank syariah belum luas.
17 Remy, Sutan Sjaehdeini, Jurnal Hukum Bisnis, vol 11, 2000. Hlm. 29.

18.  SDM bank syariah terhitung masih sedikit.
 Pemahaman masyarakat tentang bank syariah masih kurang.
 Kekeliruan penilaian proyek berakibat lebih besar daripada bank
konvensional.18
3) Keunggulan Bank Konvensional
Keunggulan Bank konvensional adalah sebagai berikut :
 Dukungan peraturan perundang-undangan yang mapan sehingga bank dapat
bergerak lebih pasti.
 Banyaknya bank konvensional menggairahkan persaingan.
 Nasabah telah terbiasa dengan sistem bunga tidak dengan metode bagi hasil
yang relatif baru.
 Bank konvensional lebih kreatif membuat produk-produk baru.
 Metode bunga telah lama dikenal masyarakat.
4) Kelemahan Bank Konvensional
Bank konvensional memiliki beberapa kelemahan diantaranya sebagai berikut :
 Adanya praktek spekulasi tanpa perhitungan.
 Kredit bermasalah.
 Praktik curang.
 Faktor manajemen
H. Berbagai Pendapat tentang Bank Konvensional
Pada zaman modern seperti saat ini, umat islam sangat sulit untuk
menghindari diri dari berurusan dengan bank konvensional yang memakai system
bunga dalam segala aspeknya, termasuk kehidupan agamanya. Misalnya saja
18Arifin, Zainul, Mekanisme Kerja Perbankan Syariah dan Permasalahannya,2000. Hal. 47

19. masalah ibdah haji di Indonesia, umat islam harus memakai jasa bank dalam
prakteknya. Tanpa jasa bank perekonomian Indonesia tidak akan selancar dan
semaju ini sehingga melihat posisi bank yang menjadi hal yang tak bisa atau sulit
dihindari mnyebabkan para ulama berbeda pendapat dalam menanggapinya.
Perbedaan pendapat ini disimpulkan oleh Prof. Drs. Masjfuk Zuhdi adalah sebagai
berikut :
1) Pendapat Syekh Abu Zahrah. Guru Besar pada Fakultas Hukuk Universitas
Cairo, Abul A’la Al-Maududi (Pakistan), Muhammad Al-Arabi, Penasihat
Hukum pada Islamic Conggress Cairo dll menyatakan bahwa bunga dari bank
adalah termasuk dari riba nasiah yang dilarang oleh islam, oleh karena itu
umat islam dilarang menggunakan bank yang memakai system bunga kecuali
dalam keadaan darurat atau terpaksa. Mereka mengharapkan lahirnya bank
islam yang tidak memakai system bunga sama sekali.
2) Pendapat A. Hasan, Pendiri dan Pemimpin Pesantren Bangil (Persis)
mengatakan bahwa bunga bank di Negara kita bukan termasuk riba karena
tidak mengandung unsur sifat ganda seperti yang dinyatakan dalam surat Al-
Imron ayat 130.
3) Tarjih Muhammadiyah di Sidoarjo pada tahun 1968 memutuskan bahwa
bunga bank yang diberikan bank kepada nasabahnya termasuk perkara yang
syubhat dan mutasyabihat karena belu jelas halal dan haramnya, sesuai
dengan petunjuk hadist bahwa kita harus menghindari dari perkara-perkara
yang syubhat. Tetapi andaikata tidak bisa menghindarkan dari bank yang
menggunakan system bunga maka diperbolehkan bermuamalah sekedarnya
saja.
Perbedaan pendapat seputar masalah bank konvensional berkaitan erat dengan
kedudukan bunga di bank, apakah termasuk riba ataukah tidak. Hal ini akibat
perbedaan mereka tentang takhrij al-hukmi (pengeluaran dan penggalian hukum)
tentang riba setelah mereka sepakat bahwa riba itu haram.

20. Pendapat ulama tentang riba secara garis besarnya terdiri atas dua golongan,
yaitu :
1) Pendapat yang menegaskan bahwa riba itu haram dalam segala bentuknya.
Pendapat ini dikemukakan oleh DR. Muhammad Darraz, seorang ahli
hukum dari Saudi Arabia. Ia mengatakan bahwa secara moral maupun
sosiologis riba itu sangat merusak, persoalan riba sekarang bukan masalah
sebab, illat atau prinsip-prinsip, melainkan persoalan bagaimana
menerapkan konsep riba itu. Namun ia mengatakan bahwa keharaman riba
merupakan sad adz-dzariah.
2) Pendapat kedua, yang menegaskan keharaman riba, seperti yang disebut
dalam Alquran, berkaitan dengan kondisi ekonomi (kondisi sosial). Oleh
karena itu, hukum riba sudah jauh berubah karena kondisi ekonomi
sekarang jauh berbeda dengan kondisi masa lalu. Pendapat ini
dikemukakan oleh DR. Ma’ruf Dawalibi, seorang ahli hukum dari Mesir.
Ia membedakan riba produktif dan riba konsumtif. Riba produktif
diharamkan sedangkan riba konsumtif tidak.19
19 Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah, Bandung : Pustaka Setia (2001). Hlm 274-276

21. BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
1) Pengertian Riba secara bahasa bermakna: ziyadah (tambahan). Dalam
pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar .
Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari
harta pokok atau modal secara bathil. Ada beberapa pendapat dalam
menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang
menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi
jual-beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan
prinsip muamalat dalam Islam.
2) Dasar-Dasar keharaman riba adalah Alquran, Alhadistdan ijma ulama
sedankan pembagian riba ada empat, yaitu riba fadil, riba qardi, riba nasai dan
riba yad. Hikmah dilarangnya perbuatan riba agar maqoshid syariah dapat
tercapai sehingga tidak ada pihak yang dirugikan serta menghindari perkara
yang telah diharamkan oleh Allah SWT.
3) Bank dalam tinjauan feqih dengan melihat sistemnya terbagi menjadi dua
yaitu syariah dan konvensional, Perbankan syariah adalah suatu sistem
perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah islam. Usaha
pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam islam untuk memungut
maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta
larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal: usaha
yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang
tidak islami dll), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan
konvensional. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Konvensional
berarti “menurut apa yang sudah menjadi kebiasaan”. Dimana dapat kita
ambil kesimpulan bahwa bank konvensional adalah yang operasionalnya

22. menerapkan metode bunga, karena metode bunga sudah ada terlebih dahulu
yang menjadi kebiasaan.
4) Masing-masing diantara keduanya, baik konvensional dan syariah memiliki
kelebihan dan kekurangan, serta perbandingan ini dapat dilihat dalam table
yang telah tercantum dari makalah berikut perbedaan-perbedaan yang lainnya.
5) Perbedaan pendapat menyikapi hukum konvensional mengerucut kepada dua
kesimpulan, satu mengatakan haram dengan berdasarkan dalih bunga yang
masuk kategori riba dan satunya memperbolehkan dengan dasar beda konteks
antara riba zaman dahulu dengan praktek bank zaman sekarang.

23. DAFTAR PUSTAKA
Antonio, Muhammad Syafi’i, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Jakarta : Gema
Insani, 2001.
Arifin, Zainul. Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah. Jakarta:Alfabet. 2002
Arifin, Zainul. Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek,
Jakarta : Alfabet, 1999.
Arifin, Zainul. Mekanisme Kerja Perbankan Syariah dan Permasalahannya,jurnal
Hukum Bisnis, vol. 1, 2000.
Edi Wibowo dan Untung Hendi Widoo, Mengapa Memilih Bank Syariah, Bogor :
Ghalia Indonesia, 2005.
Errico, Luca dan Mitra Farakhbaksh, Islamic Banking: Issues in Prudential
Regulations and Supervisions (International Monetary Fund Working Paper,
WP/98/30, 1998)
Hasan, Zubairi. Undang Undang Perbankan Syariah, Jakarta : Rajawali Pers, 2009.
Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta, 2009.
http://www. id.wikipedia.org/wiki/Perbankan_syariah (diakses pada tanggal 20-03-
2014)
Irmayanto, Juli. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta : Media Ekonomi
Publishing FE Universitas Trisakti, 1998.
Kasmir, Dasar - Dasar Perbankan, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.
M. Sulhan & Ely Siswanto, Manajemen Bank : Konvensional & Syariah, UIN
Malang Press. 2008
Sjaehdeini, Sutan Remi. Jurnal Hukum Bisnis, vol 11, 2000.

24. Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalah, Jakarta : Rajawali Pers, 2010.
Poerwadarmita, W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia, cet. 96. Jakarta : Balai
Pustaka, 1996.
Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah, Bandung : Pustaka Setia. 2001