SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 16
Jurnal Review
Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Perizinan Penanaman Modal Di
Daerah
(Studi Kasus Di Pemerintahan Kota Bekasi)
Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 September 2012
Suwari Akhmaddian
Nama : Muhamad Sarif
Nim :11102084
Mata Kuliah : Birokrasi Indonesia
Dosen Pengajar : Shahril Budiman, MPM
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
2015
Abstrak
Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan
pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan
pemerintahan sehingga tercapai tujuan reformasi birokrasi yaitu untuk
mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan upaya
Memperbaiki dukungan terhadap pemerintahan daerah dalam meningkatnya
kinerjanya. Reformasi kelembagaan yaitu dengan membentuk lembaga baru yang
menangani proses perizinan terpadu yang dimasa lalu prosese perizinan harus
melalui instansi yang berbeda dan dengan adanya reformasi birokrasi proses
perizinan di satukan dalam satu badan yang bersifat terpadu, meningkatkan
sumberdaya manusia melalui diklat dan meningkatkan keterbukaan informasi
melalui manajemen dengan dukungan teknologi informasi.
Kata kunci : Perizinan, Pelayanan, Reformasi Birokrasi
Pokok Permasalahan
Pokok
permasalahan
Mengapa terjadi
hambatan di sektor
perizinan penanaman
modal di daerah sebelum
reformasi birokrasi ?
Apakah manfaaat reformasi
birokrasi di sektor perizinan
penanaman modal di
daerah bagi masyarakat ?
Bagaimana implementasi
reformasi birokrasi di
sektor perizinan
penanaman modal di
daerah ?
Pengertian Izin
Pengertian Izin
Arti SempitArti Luas
Tujuan Perizinan
Perlindungan kepentingan
umum
Kepastian hukum
Pencegahan kerusakan
atau pencemaran
lingkungan
Pemerataan distribusi
barang-barang tertentu
Tujuan perizinan
Kondisi pelayanan perizinan sebelum reformasi birokrasi
Prosedur yang berbelit-
belit
Banyaknya peraturan
yang tumpang tindih
Tidak ada kepastian
jangka waktu
penyelesaian
Sikap petugas yang
kurang responsive
Sarana yang kurang
menunjang
Tingginya biaya yang
harus dikeluarkan
Rendahnya
pelayan publik
Hambatan dalam
Hambatan dalam
mereformasi birokrasi
Kurang tumbuhnya
budaya pelayan publik
dalam birokrasi
Kelemahan yang
terkandung dalam
sistem politik yang
kurang mampu
mengembangkan
pengawasan
Implementasi reformasi birokrasi perizinan di kota bekasi
Pembentukan badan pelayanan perizinan
terpadu (BPPT) kota bekasi
Perda No. 09 tahun
2008
Untuk menyederhanakan
birokarasi perizinan dalam
bentuk;
Pengurangan jumlah
persyaratan
Pengurangan jumlah
paraf dan tanda
tangan yang di
perlukan
Pengurangan waktu
rata-rata
pemprosesan
perizinan
Pemangkasan biaya
Pemangkasan
tahapan dan prosedur
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 20 Tahun 2008
Pedoman organisasi
dan tata kerja unit
pelayanan terpadu
Badan pelayanan perizinan terpadu
yang mengeluarkan berbagai
perizinan yang tadinya dikeluarkan
oleh dinas-dinas secara terpisah
maka dengan adanya badan sendiri
yang bertugas mengeluarkan
masalah perizinan
UU No. 25
Tahun 2009
Pasal 4
Penyelenggaraaan
Publik Berasaskan
Kepentingan umum
partisipatif
Kepastian hukum
Kesamaan hak
Keseimbangan hak
dan kewajiban
keprofesionalan
Kecepatan,
kemudahan dan
keterjangkauan
Kesamaan perlakuan
Fasilitas dan
perlakuan khusus
bagi kelompok rentan
akuntabilitas
keterbukaan
Ketepatan waktu
Pelayanan
publik
Reformasi Birokrasi
Reformasi
Birokrasi
Sebagai usatu usaha yang menjadikan suatu
adanya keinginan untuk merubah atau
membenahi suatu organisasi pemerintahan yang
menjalankan tugas- tugas negara dalam hal ini
pelayanan publik untuk menjadi sesuatu yang
lebih baik
Karakteristik birokrasi
reformasi dalam bidang
tertentu
Perubahan besar-
besaran
Adanya orang yang
melakukan
Keinginan untuk
memperbaiki pada
masa yang akan
datang
Adanya pemikiran
atau ide-ide baru
Adanya keadaaan
yang tidak
memuaskan pada
masa lalu
Sistem dalam suatu
instuti tertentu
Karakteristik
birokrasi
reformasi
Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap
Keterbukaan Informasi
Hambatan
pelaksanaan
reformasi birokrasi
Belum sinkronnya
pemahaman
Kurang
mencukupinya biaya
operasional
Belum meratanya
kemampuan
Belum adanya
sekretariat bersama
Menurut
David
Beetham dan
Kelvin Boyle
Ciri
keterbukaan
Pemerintah
menyediakan berbagai
informasi mengenai
penyelenggarakan
boleh diakses oleh
publik
Adanya peluang bagi
publik dan pers untuk
mendapat atau
mengakses data atau
dokumen pemerintah
Keterbukaannya rapat
pemerintah bagi pers
dan publik
Adanya kolsultasi publik
yang dilakukan secara
sistematis
Reformasi Birokrasi
Terhadap
Keterbukaan
Informasi
Manfaat Reformasi Birokrasi
Manfaat reformasi
terhadap
masyarakat
Persyaratan dan
prosedur pengajuan
mudah di akses
Secara tidak langsung
masyarakat
mendapatkan
manfaat dengan
mudahnya perizinan
Prosese pelayanan
dilakukan di satu
tempat
Burung helang terbangnya
tinggi,
hinggap sebentar di pohon jati,
memberi tumpuan sepenuh hati
terima kasih saudara dan
saudari,

Weitere ähnliche Inhalte

Ähnlich wie Reformasi Birokrasi

Pergub nomor 18 tahun 2017
Pergub nomor 18 tahun 2017Pergub nomor 18 tahun 2017
Pergub nomor 18 tahun 2017imammhd
 
Quo Vadis Reformasi Birokrasi, Sebuah Refleksi Perjalanan 7 Tahun Birokrasi I...
Quo Vadis Reformasi Birokrasi, Sebuah Refleksi Perjalanan 7 Tahun Birokrasi I...Quo Vadis Reformasi Birokrasi, Sebuah Refleksi Perjalanan 7 Tahun Birokrasi I...
Quo Vadis Reformasi Birokrasi, Sebuah Refleksi Perjalanan 7 Tahun Birokrasi I...Tri Widodo W. UTOMO
 
Reformasi birokrasi pelayanan publik dalam pelayanan perijinan terpadu studi ...
Reformasi birokrasi pelayanan publik dalam pelayanan perijinan terpadu studi ...Reformasi birokrasi pelayanan publik dalam pelayanan perijinan terpadu studi ...
Reformasi birokrasi pelayanan publik dalam pelayanan perijinan terpadu studi ...Ellia Aida Fitri
 
Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nu...
Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nu...Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nu...
Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nu...Kurniawan Saputra
 
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Pembenahan Sistem Perij...
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Pembenahan Sistem Perij...Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Pembenahan Sistem Perij...
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Pembenahan Sistem Perij...Tri Widodo W. UTOMO
 
Buku Policy Brief-Telaah Isu Strategis-Penyederhanaan Birokrasi (final) 2022.pdf
Buku Policy Brief-Telaah Isu Strategis-Penyederhanaan Birokrasi (final) 2022.pdfBuku Policy Brief-Telaah Isu Strategis-Penyederhanaan Birokrasi (final) 2022.pdf
Buku Policy Brief-Telaah Isu Strategis-Penyederhanaan Birokrasi (final) 2022.pdfBidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
 
Artikel astri reinventing government
Artikel astri reinventing governmentArtikel astri reinventing government
Artikel astri reinventing governmentAstri Yulia
 
221979826 tugas-makalah-manajemen-konstruksi
221979826 tugas-makalah-manajemen-konstruksi221979826 tugas-makalah-manajemen-konstruksi
221979826 tugas-makalah-manajemen-konstruksiDindinAliNurdani1
 
iogi2018,+2_Widya+K+Sarunan_Aki.pdf
iogi2018,+2_Widya+K+Sarunan_Aki.pdfiogi2018,+2_Widya+K+Sarunan_Aki.pdf
iogi2018,+2_Widya+K+Sarunan_Aki.pdfRizkiNurAnnisa
 
Pelayanan publik-yang-berorientasi-pelanggan
Pelayanan publik-yang-berorientasi-pelangganPelayanan publik-yang-berorientasi-pelanggan
Pelayanan publik-yang-berorientasi-pelangganZulFikri45
 
Materi DirJend PPU Kemenkumham.pptx
Materi DirJend PPU Kemenkumham.pptxMateri DirJend PPU Kemenkumham.pptx
Materi DirJend PPU Kemenkumham.pptxstatus11
 
Review dan Rencana Aksi Pembenahan Perizinan Terpadu Kota Mataram
Review dan Rencana Aksi Pembenahan Perizinan Terpadu Kota MataramReview dan Rencana Aksi Pembenahan Perizinan Terpadu Kota Mataram
Review dan Rencana Aksi Pembenahan Perizinan Terpadu Kota MataramErvynKaffah
 

Ähnlich wie Reformasi Birokrasi (20)

Pergub nomor 18 tahun 2017
Pergub nomor 18 tahun 2017Pergub nomor 18 tahun 2017
Pergub nomor 18 tahun 2017
 
Quo Vadis Reformasi Birokrasi, Sebuah Refleksi Perjalanan 7 Tahun Birokrasi I...
Quo Vadis Reformasi Birokrasi, Sebuah Refleksi Perjalanan 7 Tahun Birokrasi I...Quo Vadis Reformasi Birokrasi, Sebuah Refleksi Perjalanan 7 Tahun Birokrasi I...
Quo Vadis Reformasi Birokrasi, Sebuah Refleksi Perjalanan 7 Tahun Birokrasi I...
 
Reformasi birokrasi pelayanan publik dalam pelayanan perijinan terpadu studi ...
Reformasi birokrasi pelayanan publik dalam pelayanan perijinan terpadu studi ...Reformasi birokrasi pelayanan publik dalam pelayanan perijinan terpadu studi ...
Reformasi birokrasi pelayanan publik dalam pelayanan perijinan terpadu studi ...
 
Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nu...
Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nu...Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nu...
Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nu...
 
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Pembenahan Sistem Perij...
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Pembenahan Sistem Perij...Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Pembenahan Sistem Perij...
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Pembenahan Sistem Perij...
 
Buku Policy Brief-Telaah Isu Strategis-Penyederhanaan Birokrasi (final) 2022.pdf
Buku Policy Brief-Telaah Isu Strategis-Penyederhanaan Birokrasi (final) 2022.pdfBuku Policy Brief-Telaah Isu Strategis-Penyederhanaan Birokrasi (final) 2022.pdf
Buku Policy Brief-Telaah Isu Strategis-Penyederhanaan Birokrasi (final) 2022.pdf
 
Artikel astri reinventing government
Artikel astri reinventing governmentArtikel astri reinventing government
Artikel astri reinventing government
 
23716381 5-peran-pemerintah-daerah
23716381 5-peran-pemerintah-daerah23716381 5-peran-pemerintah-daerah
23716381 5-peran-pemerintah-daerah
 
23716381 5-peran-pemerintah-daerah
23716381 5-peran-pemerintah-daerah23716381 5-peran-pemerintah-daerah
23716381 5-peran-pemerintah-daerah
 
23716381 5-peran-pemerintah-daerah
23716381 5-peran-pemerintah-daerah23716381 5-peran-pemerintah-daerah
23716381 5-peran-pemerintah-daerah
 
23716381 5-peran-pemerintah-daerah
23716381 5-peran-pemerintah-daerah23716381 5-peran-pemerintah-daerah
23716381 5-peran-pemerintah-daerah
 
23716381 5-peran-pemerintah-daerah
23716381 5-peran-pemerintah-daerah23716381 5-peran-pemerintah-daerah
23716381 5-peran-pemerintah-daerah
 
221979826 tugas-makalah-manajemen-konstruksi
221979826 tugas-makalah-manajemen-konstruksi221979826 tugas-makalah-manajemen-konstruksi
221979826 tugas-makalah-manajemen-konstruksi
 
iogi2018,+2_Widya+K+Sarunan_Aki.pdf
iogi2018,+2_Widya+K+Sarunan_Aki.pdfiogi2018,+2_Widya+K+Sarunan_Aki.pdf
iogi2018,+2_Widya+K+Sarunan_Aki.pdf
 
Makalah revormasi birokrasi.2 STIP WUNA
Makalah revormasi birokrasi.2 STIP WUNA Makalah revormasi birokrasi.2 STIP WUNA
Makalah revormasi birokrasi.2 STIP WUNA
 
Pelayanan publik-yang-berorientasi-pelanggan
Pelayanan publik-yang-berorientasi-pelangganPelayanan publik-yang-berorientasi-pelanggan
Pelayanan publik-yang-berorientasi-pelanggan
 
Materi DirJend PPU Kemenkumham.pptx
Materi DirJend PPU Kemenkumham.pptxMateri DirJend PPU Kemenkumham.pptx
Materi DirJend PPU Kemenkumham.pptx
 
HUKUM_PERIZINAN_materi.pptx
HUKUM_PERIZINAN_materi.pptxHUKUM_PERIZINAN_materi.pptx
HUKUM_PERIZINAN_materi.pptx
 
Review dan Rencana Aksi Pembenahan Perizinan Terpadu Kota Mataram
Review dan Rencana Aksi Pembenahan Perizinan Terpadu Kota MataramReview dan Rencana Aksi Pembenahan Perizinan Terpadu Kota Mataram
Review dan Rencana Aksi Pembenahan Perizinan Terpadu Kota Mataram
 
Makalah revormasi birokrasi.2
Makalah revormasi birokrasi.2Makalah revormasi birokrasi.2
Makalah revormasi birokrasi.2
 

Reformasi Birokrasi

  • 1. Jurnal Review Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Perizinan Penanaman Modal Di Daerah (Studi Kasus Di Pemerintahan Kota Bekasi) Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 September 2012 Suwari Akhmaddian Nama : Muhamad Sarif Nim :11102084 Mata Kuliah : Birokrasi Indonesia Dosen Pengajar : Shahril Budiman, MPM Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 2015
  • 2. Abstrak Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga tercapai tujuan reformasi birokrasi yaitu untuk mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan upaya Memperbaiki dukungan terhadap pemerintahan daerah dalam meningkatnya kinerjanya. Reformasi kelembagaan yaitu dengan membentuk lembaga baru yang menangani proses perizinan terpadu yang dimasa lalu prosese perizinan harus melalui instansi yang berbeda dan dengan adanya reformasi birokrasi proses perizinan di satukan dalam satu badan yang bersifat terpadu, meningkatkan sumberdaya manusia melalui diklat dan meningkatkan keterbukaan informasi melalui manajemen dengan dukungan teknologi informasi. Kata kunci : Perizinan, Pelayanan, Reformasi Birokrasi
  • 3. Pokok Permasalahan Pokok permasalahan Mengapa terjadi hambatan di sektor perizinan penanaman modal di daerah sebelum reformasi birokrasi ? Apakah manfaaat reformasi birokrasi di sektor perizinan penanaman modal di daerah bagi masyarakat ? Bagaimana implementasi reformasi birokrasi di sektor perizinan penanaman modal di daerah ?
  • 5. Tujuan Perizinan Perlindungan kepentingan umum Kepastian hukum Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan Pemerataan distribusi barang-barang tertentu Tujuan perizinan
  • 6. Kondisi pelayanan perizinan sebelum reformasi birokrasi Prosedur yang berbelit- belit Banyaknya peraturan yang tumpang tindih Tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian Sikap petugas yang kurang responsive Sarana yang kurang menunjang Tingginya biaya yang harus dikeluarkan Rendahnya pelayan publik
  • 7. Hambatan dalam Hambatan dalam mereformasi birokrasi Kurang tumbuhnya budaya pelayan publik dalam birokrasi Kelemahan yang terkandung dalam sistem politik yang kurang mampu mengembangkan pengawasan
  • 8. Implementasi reformasi birokrasi perizinan di kota bekasi Pembentukan badan pelayanan perizinan terpadu (BPPT) kota bekasi Perda No. 09 tahun 2008 Untuk menyederhanakan birokarasi perizinan dalam bentuk; Pengurangan jumlah persyaratan Pengurangan jumlah paraf dan tanda tangan yang di perlukan Pengurangan waktu rata-rata pemprosesan perizinan Pemangkasan biaya Pemangkasan tahapan dan prosedur
  • 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Pedoman organisasi dan tata kerja unit pelayanan terpadu Badan pelayanan perizinan terpadu yang mengeluarkan berbagai perizinan yang tadinya dikeluarkan oleh dinas-dinas secara terpisah maka dengan adanya badan sendiri yang bertugas mengeluarkan masalah perizinan
  • 10. UU No. 25 Tahun 2009 Pasal 4 Penyelenggaraaan Publik Berasaskan Kepentingan umum partisipatif Kepastian hukum Kesamaan hak Keseimbangan hak dan kewajiban keprofesionalan Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan Kesamaan perlakuan Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan akuntabilitas keterbukaan Ketepatan waktu Pelayanan publik
  • 11. Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi Sebagai usatu usaha yang menjadikan suatu adanya keinginan untuk merubah atau membenahi suatu organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas- tugas negara dalam hal ini pelayanan publik untuk menjadi sesuatu yang lebih baik
  • 12. Karakteristik birokrasi reformasi dalam bidang tertentu Perubahan besar- besaran Adanya orang yang melakukan Keinginan untuk memperbaiki pada masa yang akan datang Adanya pemikiran atau ide-ide baru Adanya keadaaan yang tidak memuaskan pada masa lalu Sistem dalam suatu instuti tertentu Karakteristik birokrasi reformasi
  • 13. Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Keterbukaan Informasi Hambatan pelaksanaan reformasi birokrasi Belum sinkronnya pemahaman Kurang mencukupinya biaya operasional Belum meratanya kemampuan Belum adanya sekretariat bersama
  • 14. Menurut David Beetham dan Kelvin Boyle Ciri keterbukaan Pemerintah menyediakan berbagai informasi mengenai penyelenggarakan boleh diakses oleh publik Adanya peluang bagi publik dan pers untuk mendapat atau mengakses data atau dokumen pemerintah Keterbukaannya rapat pemerintah bagi pers dan publik Adanya kolsultasi publik yang dilakukan secara sistematis Reformasi Birokrasi Terhadap Keterbukaan Informasi
  • 15. Manfaat Reformasi Birokrasi Manfaat reformasi terhadap masyarakat Persyaratan dan prosedur pengajuan mudah di akses Secara tidak langsung masyarakat mendapatkan manfaat dengan mudahnya perizinan Prosese pelayanan dilakukan di satu tempat
  • 16. Burung helang terbangnya tinggi, hinggap sebentar di pohon jati, memberi tumpuan sepenuh hati terima kasih saudara dan saudari,