1. Jurnal Review
Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Perizinan Penanaman Modal Di
Daerah
(Studi Kasus Di Pemerintahan Kota Bekasi)
Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 September 2012
Suwari Akhmaddian
Nama : Muhamad Sarif
Nim :11102084
Mata Kuliah : Birokrasi Indonesia
Dosen Pengajar : Shahril Budiman, MPM
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
2015
2. Abstrak
Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan
pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan
pemerintahan sehingga tercapai tujuan reformasi birokrasi yaitu untuk
mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan upaya
Memperbaiki dukungan terhadap pemerintahan daerah dalam meningkatnya
kinerjanya. Reformasi kelembagaan yaitu dengan membentuk lembaga baru yang
menangani proses perizinan terpadu yang dimasa lalu prosese perizinan harus
melalui instansi yang berbeda dan dengan adanya reformasi birokrasi proses
perizinan di satukan dalam satu badan yang bersifat terpadu, meningkatkan
sumberdaya manusia melalui diklat dan meningkatkan keterbukaan informasi
melalui manajemen dengan dukungan teknologi informasi.
Kata kunci : Perizinan, Pelayanan, Reformasi Birokrasi
3. Pokok Permasalahan
Pokok
permasalahan
Mengapa terjadi
hambatan di sektor
perizinan penanaman
modal di daerah sebelum
reformasi birokrasi ?
Apakah manfaaat reformasi
birokrasi di sektor perizinan
penanaman modal di
daerah bagi masyarakat ?
Bagaimana implementasi
reformasi birokrasi di
sektor perizinan
penanaman modal di
daerah ?
6. Kondisi pelayanan perizinan sebelum reformasi birokrasi
Prosedur yang berbelit-
belit
Banyaknya peraturan
yang tumpang tindih
Tidak ada kepastian
jangka waktu
penyelesaian
Sikap petugas yang
kurang responsive
Sarana yang kurang
menunjang
Tingginya biaya yang
harus dikeluarkan
Rendahnya
pelayan publik
7. Hambatan dalam
Hambatan dalam
mereformasi birokrasi
Kurang tumbuhnya
budaya pelayan publik
dalam birokrasi
Kelemahan yang
terkandung dalam
sistem politik yang
kurang mampu
mengembangkan
pengawasan
8. Implementasi reformasi birokrasi perizinan di kota bekasi
Pembentukan badan pelayanan perizinan
terpadu (BPPT) kota bekasi
Perda No. 09 tahun
2008
Untuk menyederhanakan
birokarasi perizinan dalam
bentuk;
Pengurangan jumlah
persyaratan
Pengurangan jumlah
paraf dan tanda
tangan yang di
perlukan
Pengurangan waktu
rata-rata
pemprosesan
perizinan
Pemangkasan biaya
Pemangkasan
tahapan dan prosedur
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 20 Tahun 2008
Pedoman organisasi
dan tata kerja unit
pelayanan terpadu
Badan pelayanan perizinan terpadu
yang mengeluarkan berbagai
perizinan yang tadinya dikeluarkan
oleh dinas-dinas secara terpisah
maka dengan adanya badan sendiri
yang bertugas mengeluarkan
masalah perizinan
10. UU No. 25
Tahun 2009
Pasal 4
Penyelenggaraaan
Publik Berasaskan
Kepentingan umum
partisipatif
Kepastian hukum
Kesamaan hak
Keseimbangan hak
dan kewajiban
keprofesionalan
Kecepatan,
kemudahan dan
keterjangkauan
Kesamaan perlakuan
Fasilitas dan
perlakuan khusus
bagi kelompok rentan
akuntabilitas
keterbukaan
Ketepatan waktu
Pelayanan
publik
11. Reformasi Birokrasi
Reformasi
Birokrasi
Sebagai usatu usaha yang menjadikan suatu
adanya keinginan untuk merubah atau
membenahi suatu organisasi pemerintahan yang
menjalankan tugas- tugas negara dalam hal ini
pelayanan publik untuk menjadi sesuatu yang
lebih baik
12. Karakteristik birokrasi
reformasi dalam bidang
tertentu
Perubahan besar-
besaran
Adanya orang yang
melakukan
Keinginan untuk
memperbaiki pada
masa yang akan
datang
Adanya pemikiran
atau ide-ide baru
Adanya keadaaan
yang tidak
memuaskan pada
masa lalu
Sistem dalam suatu
instuti tertentu
Karakteristik
birokrasi
reformasi
13. Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap
Keterbukaan Informasi
Hambatan
pelaksanaan
reformasi birokrasi
Belum sinkronnya
pemahaman
Kurang
mencukupinya biaya
operasional
Belum meratanya
kemampuan
Belum adanya
sekretariat bersama
14. Menurut
David
Beetham dan
Kelvin Boyle
Ciri
keterbukaan
Pemerintah
menyediakan berbagai
informasi mengenai
penyelenggarakan
boleh diakses oleh
publik
Adanya peluang bagi
publik dan pers untuk
mendapat atau
mengakses data atau
dokumen pemerintah
Keterbukaannya rapat
pemerintah bagi pers
dan publik
Adanya kolsultasi publik
yang dilakukan secara
sistematis
Reformasi Birokrasi
Terhadap
Keterbukaan
Informasi
15. Manfaat Reformasi Birokrasi
Manfaat reformasi
terhadap
masyarakat
Persyaratan dan
prosedur pengajuan
mudah di akses
Secara tidak langsung
masyarakat
mendapatkan
manfaat dengan
mudahnya perizinan
Prosese pelayanan
dilakukan di satu
tempat