Berikut pengertian tindak pidana korupsi menurut beberapa pandangan:1. Prof. Muljatno Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur perbuatan manusia, memenuhi rumusan dalam undang-undang, dan bersifat melawan hukum.2. E. Utrecht Peristiwa kemas
•Als PPT, PDF herunterladen•
1 gefällt mir•2,248 views
Percepatan pemberantasan korupsi merupakan upaya koordinasi, supervisi, monitoring, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan untuk mencegah dan memberantas korupsi secara cepat sesuai peraturan perundang-undangan dan peran serta masyarakat.
Empfohlen
Weitere ähnliche Inhalte
Andere mochten auch
Andere mochten auch (17)
Ähnlich wie Berikut pengertian tindak pidana korupsi menurut beberapa pandangan:1. Prof. Muljatno Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur perbuatan manusia, memenuhi rumusan dalam undang-undang, dan bersifat melawan hukum.2. E. Utrecht Peristiwa kemas
Ähnlich wie Berikut pengertian tindak pidana korupsi menurut beberapa pandangan:1. Prof. Muljatno Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur perbuatan manusia, memenuhi rumusan dalam undang-undang, dan bersifat melawan hukum.2. E. Utrecht Peristiwa kemas (20)
Kürzlich hochgeladen
Kürzlich hochgeladen (20)
Berikut pengertian tindak pidana korupsi menurut beberapa pandangan:1. Prof. Muljatno Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur perbuatan manusia, memenuhi rumusan dalam undang-undang, dan bersifat melawan hukum.2. E. Utrecht Peristiwa kemas
- 1. PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI 1
- 2. = BIO DATA = Nama : Ir. Abdul Hamid, M.Si Tempat/Tgl Lahir : Tabing/ 10 Nopember 1965 Jabatan : Widyaiswara M adya Alamat Kantor : Jl. Raya Indarung – Pdg. Besi Pendidikan terakhir : Strata II STIA – LAN Bandung Bidang Studi : Administrasi Publik Alamat Rumah : Komplek Perumdam III/4 Blok K/8 Padang Telp / HP : 0751-463615 / 081535214448 Email : hamid.abdulwi@yahoo.co.id PENGALAMAN KERJA 2
- 3. ICE BREAKING
- 4. 4
- 5. 5
- 6. BENTUK DAN KARAKTER PEMIMPIN MENURUT HENRY FOLL (LUKISKAN MELALUI SIMBOL-SIMBOL) SIMBOL 1 SIMBOL 2 SIMBOL 3 SIMBOL 4 6
- 7. SIMBOL 1 MAKNANYA : BERJIWA PEMIMPIN, PENUH TANGGUNG JAWAB, SEDERHANA 7
- 8. SIMBOL 2 MAKNANYA : BERCITA-CITA TINGGI, BERANI MENGAMBIL RESIKO, SUKA BEKERJA KERAS, SELALU TUNTAS 8
- 9. SIMBOL 3 MAKNANYA : SENANG HAL-HAL YANG RUMIT, BERJIWA SENI, FLEKSIBEL 9
- 10. SIMBOL 4 MAKNANYA : BANYAK PERHATIAN TERTUJU PADA SEKS 10
- 11. KARAKTER MANUSIA SESUAI GOL. DARAH (dr. TOSHITAKA NOMI) TOKYO GOL. DARAH A BISA DIPERCAYA DAPAT DIPERCAYA SANGAT TELITI PENUH TANGGUNG JAWAB DLM PEKERJAANNYA GOL. DARAH B LEMAH LEMBUT LEMAH LEMBUT SANGAT PERASA TENANG DAN KALEM GOL. DARAH AB EMOSIONAL EMOSIONAL RAGU-RAGU PENDIRIANNYA DIPENGARUHI SITUASI GOL. DARAH O BERBAKAT PEMIMPIN BERBAKAT MEMIMPIN ENERGI ROHANIAH GAIRAH KERJANYA TINGGI TAK KENAL ISTIRAHAT PRESTASI KERJANYA OPTIMAL SANGAT KESAL MELIHAT KARYAWAN MALAS MENGANGGAP SEMUA MANUSIA HARUS BEKERJA RAJIN SERTA EFEKTIF LUPA BAHWA KEMAMPUAN MANUSIA ITU BERBEDA-BEDA. 11
- 12. MENU PEMBELAJARAN “PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI” PENDAHULUAN POKOK BAHASAN PENGERTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI - Pengertian Tindak Pidana - Unsur-Unsur Tindak Pidana - Pengertian Korupsi PERATURAN PEMBERANTASAN KORUPSI TINDAKAN/KEBIJAKAN YANG DIANGGAP TINDAK PIDANA KORUPSI - Tindak Pidana Korupsi - Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi - Peran Serta Masyarakat . KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI 12
- 13. PENDAHULUAN Bangsa Indonesia sejak tahun 1945 sampai saat ini, mengalami pasang surut dalam melaksanakan pembangunan. Dimana pembangunan itu sendiri merupakan suatu proses menuju pada perbaikan yang lebih baik. Proses pembangunan itu sendiri dapat menimbulkan kemajuan bagi peri kehidupan bangsa dan dapat mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat dari masyarakat yang tradisional menjadi masyarakat modern sesuai dengan perkembangan jaman. Perubahan ini membawa dampak sosial baik positif maupun negatif. Dampak negatif yang dapat meresahkan masyarakat adalah berbagai macam tindak pidana, dari tindak pidana pencurian kecil-kecilan sampai dengan tindak pidana perampokan disertai pembunuhan, termasuk didalamnya adalah tindak pidana korupsi.
- 14. Korupsi menjadi masalah yang sangat serius karena dapat membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak moral bangsa dan sendi-sendi kehidupan dari suatu bangsa. Hasil survey Transparancy International Indonesia (TII), menunjukkan, Indonesia merupakan negara paling korup No 6 dari 133 negara. Nilai indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia saat ini 2,3 yang ternyata lebih rendah daripada negara-negara tetangga, seperti Vietnam, Phillipina, Malaysia, Bangladesh dan Myanmar. Disamping itu manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang effektif dan effisien, mempengaruhi merebaknya tindak pidana korupsi, seperti ucapan terkenal dari Prof Soemitro (Alm), sebagaimana dikutip oleh media cetak beberapa tahun yang lalu, bahwa kebocoran keuangan negara mencapai 30%.
- 15. Pada 9 Desember 2004, telah dikeluarkan Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Inpres ini menginstruksikan kepada para Pimpinan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah agar melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Presiden melalui Men.PAN Pada 11 Desember 2003, Indonesia diantara 94 negara meratifikasi Konvensi PBB Memerangi Korupsi (UN Convention Againts Corruption) Tuntutan Good Governance dalam seluruh Kegiatan (Reformasi dan Globalisasi) Tuntutan Lembaga2 Donor meminta menegakkan paradigna GG spt : Bank Dunia, IMF, ADB, bagi Yang memperoleh bantuan mereka ; Hal Yang dituntut yaitu menerapkan prinsip2 GG diantaranya : 1. Transparansi/ keterbukaan 2. Akuntabilitas dalam berbagai aktifitas (sospol-Ekon)
- 16. setelah mengikuti Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu: diharapkan mampu memahami dan mengetahui Tindak Pidana 1. menguraikan pengertian dan Korupsi yang dapat terjadi di unsur- unit kerjanya. unsur tindak pidana korupsi; 2. mengidentifikasi tindakan- tindakan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang merupakan tindak korupsi; 3. menjelaskan dan melaksanakan peran masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi; 4. memberikan latihan tata cara
- 17. SALAH SATU SASARAN PEMBERANTASAN KORUPSI • PENYELENGGARA NEGARA (Pejabat Negara/PNs-Birokrasi : • Pejabat Negara : 1. Yang menjalankan fungsi Ek,Leg, Yud 2. Pejabat lain : Meneri, Gubernur, Bupati Walikota, Hakim, Direksi,Komisaris BUMN/D, Pimpinan BI, BPPN, Perguruan Tinggi, Rs I Sipil Polri, Jaksa, Penyidik, Panitera, Pimpro. Bendaharawan Proy. • PNS : Orang Yang menerima Upah dari Keuangan Negara dan • Daerah Yang swesuai dengan UU Kepegawaian • Korporasi yang memekai Modal dan Fasilitas Nagara atau masyarakat korporasi yang menerima bantuan keuangan negara dan Daerah 17
- 18. LINGKARAN MAUT SANKRI ASAS KORUPSI PEMERINTAH (UU No. 28/1999) POLITIK & BUDAYA EKONOMI KESEMPATAN
- 19. PENGERTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI Prof. Muljatno. Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur: • Perbuatan manusia; • Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil) • Bersifat melawan hukum (syarat materiil) E. Utrecht Peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum Simon Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum
- 20. PENGERTIAN KORUPSI • Korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere = busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok).
- 21. Definisi Korupsi • Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri sendiri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka - Secara harafiah korupsi mempunyai arti kebusukan, keburukan, kebejatan, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina dan memfitnah. Kamus umum Bahasa Indonesia (W.J.S. Poerwodarminto): Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidak jujuran.
- 22. • Perbuatan setiap orang baik pemerintahan maupun swasta yang melanggar hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapatmerugikan keuangan negara. 22
- 23. PERCEPATAN : PROSES ,CARA,PERBUATAN CEPAT PEMBERANTASAN KORUPSI : SERANGKAIAN KEGIATAN UNTUK GAH DAN NGULANGI KORUBSI (MELALUI UPAYA KOORD,SUPERVISI,MONITOR ,LIDIK,SIDIK,PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN DISIDANG PENGADILAN ) DG PERANAN SERTA MASY DAN UU BERLAKU. KORUP : BEKUK ,PALSU,SUAP KORUPSI : - PENYELEWENGAN ATAU PENGELAPAN UANG NEGARA ATAU PERUSAAN SEBAGAI TEMPAT SESEORANG BEKERJA UTK MENGUNTUNGKAN PRIBADI ATAU ORANG LAIN ( KAMUS HK 2002) - PERBUATAN SECARA MELAWAN HUKUM DG MAKSUD MEMPERKAYA DIRI SENDIRI /ORG LAIN ( PERSEORANGAN /KORPORASI )MERUGIKAN KEUNGAN /PEREKONOMIAN NEGARA. ( UU NO.31/1999 DIUBAH DG UU NO.20 /2001)
- 24. PENYELIDIKAN : “Serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menetukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini (Pasal 5 point 5 KUHAP)”. PENYIDIKAN :“Serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 point 2 KUHAP)”. PENYITAAN : Pengamil Alih/ Penyimpan Benda Utk Keperluan Pembutian Dalam Penyidikan,penuntutan Dan Peradilan PERBUATAN HUKUM : perbuatan yang menimbulkan akibat hukum PERBUATAN MELAWAN HUKUM : Perbuatan Yang Bertentangan Dg Tata Pergaulan Masy Dan Ketertiban Yg Di Kehendaki Hukum, Sifatnya Merugikan Masy.
- 25. DENDA : HUKUMAN BERUPA KEHARUSAN MEMBAYAR DLM BENTUK UANG /LAINYA . BANDING : PERMERIKSAAN ULANG OLEH PENGADILAN YANG LEBIH TINGGI KPK : LEMBAGA INDEVENDEN YANG MEMILIKI KEWENAGAN KOORDINASI, SUPERVISI MONITOR, PENCEGAHAN,PENYELIDIKAN ,PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN DLM PERKARA KORUPSI DI INDONESIA KOLUSI : KERJASAMA SECARA MELAWAN HUKUM ANTAR PENYELENGARA NEGAR ATAU ANTAR PENYELENGARA NEGARA DENGA PIHAK MERUGIKAN ORANG LAIN MASY DAN NEGARA. PERBUATAN PIDANA : PERBUATAN YG DILARANG DAN DIANCAM DG PIDANA SAKSI : ORANG YG MENYAKSIKAN SENDIRI KEJADIAN ,UTK KEPERLUAN PENYIDIKAN ,PENUNTUTAN PERADILAN. SANKSI : ALAT PEMAKSA . SUAP : UANG SOGOK YG DI BERIKAN BERHUBUNGAN DG JABATAN ATAU KRN KEWENANGAN TERTENTU
- 26. TERSANGKA : ORANG YG DIDUGA SBG PELAKU TINDAK PIDANA BERDASARKAN BUKTI PERMULAAN YG CUKUP TERDAKWA : TERSANGKA YG DI TUNTUT,DIPERIKSA DAN DIADILI DI SIDANG PENGADILAN TERPIDANA : TERDAKWA YG DIJATUHI HUKUMAN
- 27. 1. Dilakukan lebih dari satu orang 2. Merahasiakan motif; ada keuntungan yang ingin diraih; 3. Berhubungan dengan kekuasaan / kewenangan tertentu; 4. Berlindung dibalik pembenaran hukum; 5. Melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum; 6. Mengkhianati kepercayaan.
- 28. • Korupsi karena kebutuhan • Korupsi karena ada peluang • Korupsi karena ingin memperkaya diri sendiri • Korupsi karena ingin menjatuhkan pemerintah • Korupsi karena ingin menguasai suatu negara
- 29. Gratifikasi dan Suap Penjelasan Pasal 12 B UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001, Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
- 30. PASAL PASAL 1). Ps 2; 16). Ps 10 huruf a; 2). Ps 3; 17). Ps 10 huruf b; 3). Ps 5 ayat (1) huruf a; 18). Ps 10 huruf c; 4). Ps 5 ayat (1) huruf b (1) huruf a; 19). Ps 11; 5). Ps 5 ayat (2); 20). Ps 12 huruf a; 6). Ps 6 ayat (1) huruf a 21). Ps 12 huruf b 7 ). Ps 6 ayat (1) huruf b 22). Ps 12 huruf c; 8). Ps 6 ayat (2); 23). Ps 12 huruf d; 9). Ps 7 ayat (1) huruf a; 24). Ps 12 huruf e; 10). Ps 7 ayat (1) huruf b; 25). Ps 12 huruf f 11). Ps 7 ayat (1) huruf c; 26). Ps 12 huruf g; 12). Ps 7 ayat (1) huruf d; 27). Ps 12 huruf h; 13). Ps 7 ayat (2); 28). Ps 12 huruf i; 14). Ps 8; 29). Ps 12B jo. Ps 12C; 15). Ps 9; 30). Ps 13; 30
- 31. • kelemahan pemimpin untuk mencegah dan memberikan ketauladanan yang baik ; • kelemahan pengajaran agama dan etika , menyangkut moralitas personal serta kondisi situasional seperti peluang terjadinya korupsi ; • budaya kolonialisme yang mendarah daging di masyarakat kita ; Hegemoni dan dominasi • penegakan hukum yang kurang tegas dan kerja sistem yang tidak efektif. • Mekanisme kontrol yang lemah dan kerapuhan sebuh sistem memberipeluang terjadinya korupsi. • Sistem an struktur pemerintah: Birokrasi yang sentralistik • Masalah Sosbud: Hub.antara politisi dgn unsur pemerintah 31
- 32. 1. Penegakan hukum tidak konsisten: penegakan hukum hanya sebagai make-up politik, sifatnya sementara, selalu berubah setiap berganti pemerintahan. 2. Penyalahgunaan kekuasaan/wewenang, takut dianggap bodoh kalau tidak menggunakan kesempatan. 3. Langkahnya lingkungan yang antikorup: sistem dan pedoman antikorupsi hanya dilakukan sebatas formalitas. 4. Rendahnya pendapatan penyelenggara negara. 5. Kemiskinan, keserakahan. 6. Budaya memberi upeti, imbalan jasa dan hadiah. 7. Konsekuensi bila ditangkap rendah daripada keuntungan korupsi. 8. Budaya permisif/serba membolehkan; tidak mau tahu. 9. Gagalnya pendidikan agama dan etika.
- 33. 4. Rendahnya pendapatan penyelenggara negara. 5. Kemiskinan, keserakahan. 6. Budaya memberi upeti, imbalan jasa dan hadiah. 7. Konsekuensi bila ditangkap rendah daripada keuntungan korupsi. 8. Budaya permisif/serba membolehkan; tidak mau tahu. 9. Gagalnya pendidikan agama dan etika.
- 34. MODUS DUGAAN KORUPSI DI SEKITAR PELAYANAN PUBLIK
- 35. 1. PROYEK PEMBANGUNAN FISIK Dalam pengelolaan proyek pembangunan, cara pelaku melakukan perbuatan korupsi dlm pengelolaan proyek pembanguann biasanya terjadi mulai dari tahap perencanaan . 2. PENGADAAN BARANG DAN JASA – Suap untuk memenangkan tender – Tender arisan – Proses tender tidak transparan – Supplier bermain mematok harga tertinggi – Persaingan tidak sehat sehingga dorong pengusaha lakukan suapPengadaan barang di perusahaan swasta & pemerintah yang memenangkan saudaranya – Pengadaan barang & jasa tidak sesuai kebutuhan – Harga barang dalam kontrak pengadaan harganya jauh diatas harga barang sebenarnya atau kualitas barang yg diserahkan tidak sesuai dgn apa yg dicantumkan dalam kontrak – Panitia tender (staf bawah) memenangkan pengusaha yang memberi suap – Penandatangan Pakta Integritas belum dapat mengurangi suap
- 36. 3. PERIJINAN – Ijin Usaha sangat susah didapat – Tidak transparan – Banyak aturan tidak resmi – Aturan sudah diikuti tapi ijin tetap tidak keluar – Susah mendapat perijinan, perlu pelicin atau suap – Tarip perijinan yang tidak standar – Mengurus perijinan sendiri repot dan biaya besar, dengan aparat biaya lebih murah dan cepat 4. PERBANKAN – Dana kredit tidak bisa dicairkan jika tidak memberi komisi kepada pejabat bank sebesar 5-10% dari nilai kredit – Pelanggaran dalam batas maksimum pemberian kredit oleh Bank
- 37. 5. BEA CUKAI (Oknum)petugas bea cukai dalam pengurusan dokumen selalu diminta suap 6. PERPAJAKAN Mau bayar pajak malah ditekan untuk kolusi Mau bayar pajak dipersulit Petugas pajak memainkan laporan, laporan pajak fiktif Pajak dapat dinegosiasikan Praktek-praktek suap terhadap aparat pajak
- 38. – Menggelembungkan batas alokasi penerimaan (mark- up.) – menggandakan (redundant) item penerimaan anggota dewan melalui berbagai strategi. ( anggaran yang berbeda-beda untuk satu fungsi). – mengada-adakan pos penerimaan anggaran yang sebenarnya tidak diatur . Seperti alokasi anggaran untuk pos dana purnabakti., fasilitas rumah dinas yang seharusnya hanya diberikan kepada Ketua dan Wakil – korupsi dalam pelaksanaan program kegiatan dewan. Dari aspek tindakan, korupsi jenis ini adalah korupsi yang paling telanjang dan nyata. Yaitu memalsukan tiket pesawat perjalanan dinas (SPJ fiktif). 38
- 39. • Akuntabilitas politik DPR amat rendah. Hampir tidak ada mekanisme yang dapat menjamin akuntabilitas politik itu dijalankan. Saat ini, pertanggung jawaban kerja parlemen hanya sebatas laporan lima tahun yang dibuat satu kali menjelang masa jabatan mereka berakhir. • Mekanisme perekrutan politik di internal partai politik yang melahirkan anggota DPR berorientasi uang. Loyalitas antara partai politik dan kadernya diikat uang. • Mahalnya ongkos politik. Bagi politisi yang kemudian menjadi pejabat publik dan menguasai sumber daya ekonomi, pertama-tama yang dilakukan adalah mengembalikan investasi politik yang telah dikeluarkan 39
- 40. – rusaknya sistem tatanan masyarakat, – ekonomi biaya tinggi dan sulit melakukan efisiensi, – munculnya berbagai masalah sosial di masyarakat, – penderitaan sebagian besar masyarakat di sektor ekonomi, administrasi,politik, maupun hukum, yang pada akhirnya menimbulkan kesengsaraan – Menghambat pengembangan sisitem pemeerintah demokratis – Munculnya bentuk kriminalitas lain spt:Peradilan jalanan,para militer untuk melindungi kepentingan kelompok 40
- 41. • Pemerasan Pajak • Manipulasi Tanah • Jalur Cepat Pembuatan KTP • SIM Jalur Cepat • Markup Budget/Anggaran dan lain lain 41
- 42. Korupsi Milik Kita Semua? •Korupsi? –Penyakit sistem? –Penyakit manusia? –Penyakit budaya?
- 44. Korupsi versi KPK UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001
- 45. Kelompok tindak pidana korupsi 1. Kerugian keuangan negara. 2. Suap menyuap kel. 1. 3. Penggelapan dalam jabatan kel. 2. 4. Pemerasan kel. 3. 5. Perbuatan curang 4. 6. Benturan dalam kepentingan pengadaan kel.5 . 7. Gratifikasi.
- 46. Tindak pidana lainnya yg berkaitan dg korupsi • Merintangi proses pemeriksaan tindak pidana korupsi. • Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yg tidak benar. • Bank yg tidak memberi keterangan rekening tersangka. • Saksi atau ahli yg tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu. • Orang yg memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau keterangan palsu. • Saksi yg membuka identitas pelapor.
- 47. 10 Nilai Anti Korupsi 1. Tanggungjawab KELOMPOK 1 2. Disiplin 3. Jujur KELOMPOK 2 4. Sederhana 5. Kerja keras KELOMPOK 3 6. Mandiri 7. Adil KELOMPOK 4 8. Berani 9. Peduli 10. Percaya diri KELOMPOK 5
- 48. @ MENCARI @ MEMPEROLEH @ MEMBERI DAPAT LAYANAN INFORMASI YANG ADIL PENYEL NEGARA DAPAT PERLIN SAMPAIKAN : DUNGAN HUKUM • SARAN • PENDAPAT ATAS KP PENYELENGGARA NEGARA 57
- 49. Percepatan Pemberantasan Korupsi TERTULIS BERIDENTITAS PELAPOR • INFORMASI SETIAP • SARAN LAYANAN DAN JAWABAN ORANG • PENDAPAT PERLINDUNGAN HUKUM KPD BERHAK (STATUS HKM-RASA AMAN) ORGANISASI PENEGAK DAPAT PENGHARGAAN MASYARAKAT HUKUM TTG (PIAGAM/PREMI 20/00 x NILAI KN) DUGAAN TPK L S M 1. MERAHASIAKAN PENEGAK • IDENTITAS PELAPOR HUKUM WAJIB • ISI INFORMASI • PENDAPAT SARAN PP NO. 71 TH 2000 2. BERI PENGAMANAN TATA CARA PELAKSANAAN PERAN FISIK PELAPOR + KLG SERTA MASYARAKAT DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TPK by arsal bam 58
- 50. ADM INI TRA TIF S S A BARANG J A 59
- 51. TINDAK PIDANA KORUPSI TINDAK PIDANA KORUPSI UU NO 31 TH 1999 UU NO 31 TH 1999 SETIAP ORANG DENGAN MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA KESEMPATAN/SARANA KESEMPATAN/SARANA MEMPERKAYA DIRI SENDIRI YANG ADA PADANYA YANG ADA PADANYA DIRI SENDIRI KARENA JABATAN KARENA JABATAN MEMPERKAYA ORANG MEMPERKAYA ORANG MENYALAHGUNAKAN MENYALAHGUNAKAN LAIN/KORPORASI LAIN/KORPORASI KEWENANGAN KEWENANGAN 1. MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA 1. MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA 2. PEREKONOMIAN NEGARA 2. PEREKONOMIAN NEGARA PS : 2 DIPIDANA PENJARA # SEUMUR HIDUP, PALING SINGKAT 1 TH, PALING LAMA 20 TH, PIDANA DENDA PALING SEDIKIT RP. 50 JUTA, PALING BANYAK 1 MILYAR 60
- 52. BERBUAT SESUATU MEMBERI PEGAWAI SETIAP MENJANJIKAN NEGERI SESUATU ORANG PENYEL NEGARA TIDAK BERBUAT SESUATU HUKUMAN PEMBERI DAN PENERIMA PASAL 5 UU NO 20 /2001 1. Dalam jabatannya bertentangan dengan PIDANA PALING SEDIKIT 1 TH kewajiban (d.j.b.k) PALING LAMA 5 TH DAN PIDANA 2. Berhubungan dengan DENDA PALING SEDIKIT RP 50 JT, sesuatu yang bertentangan PALING BANYAK RP 250 JT dengan kewajiban 61
- 53. MEMPENGARUHI PUTUSAN PERKARA UNTUK DIADILI HAKIM SETIAP MEMBERI ORANG MENJANJIKAN SESUATU ADVOKAT MEMPENGARUHI NASEHAT/PENDAPAT YANG AKAN HUKUMAN PEMBERI DAN PENERIMA DIBERIKAN DI PENGDILAN PASAL 6 UU NO 20 /2001 PIDANA PALING SEDIKIT 3 TH PALING LAMA 15 TH DAN PIDANA DENDA PALING SEDIKIT RP 150 JT PALING BANYAK RP 750 JT 62
- 54. SUBYEK HUKUM PERBUATAN SUBYEK HUKUM 1. PEMBORONG CURANG 2. AHLI BANGUNAN 1. PENERIMA BAHAN BANGUNAN PENJUAL BAHAN BANGUNAN SENGAJA 2. PENERIMA PETUGAS PENGAWAS CURANG ENYERAHAN BANGUNAN BARANG KEPERLUAN TNI-POLRI ORANG MENYERAHKAN BAHAN BANGUNAN CURANG 3. MEMBIARKAN PERBUATAN CURANG SETIAP ORANG MEMBIARKAN MENYERAHKAN BARANG CURANG KEERLUAN TNI, POLRI PASAL 7 UU NO 2 TH 2001 PIDANA DENDA : PERBUATAN PIDANA PENJARA PS 2 TH, PS 100 JT PB.350 JT CURANG PALING LAMBAT 7 TH 63
- 55. PENGGELAPAN PEGAWAI NEGERI SENGAJA MENGGELAPKAN BUKAN UANG, SURAT BERHARGA PEGAWAI YANG DISIMPAN KARENA Ps 8 UU No. 20 Th 2001 NEGERI JABATANNYA Dipidana Penjara Paling Sedikit 3 th, paling lama 15 th, Pidana denda Paling sedikit Rp 150 Jt, MEMBIARKAN UANG, Paling banyak Rp 750 Jt SURAT BERHARGA DIAMBIL DITUGASI DIGELAPKAN ORANG LAIN MENJALANKAN MEMBANTU PEMBUATAN JABATAN TERSEBUT UMUM TERUS SENGAJA MEMALSUKAN Ps 9 UU No. 20 Th 2001 MENERUS BUKU-BUKU, DAFTAR Dipidana Penjara Paling ATAU DAFTAR KHUSUS UNTUK Sedikit 1 th, paling lama SEMENTARA PEMERIKSAAN 5 th, Pidana denda paling ADMINISTRASI sedikit Rp 50 Jt, paling Banyak Rp 250 Jt 64
- 56. Percepatan Pemberantasan Korupsi MEMALSUKAN MERUSAK PEGAWAI NEGERI BARANG BUKTI BUKAN PEGAWAI NEGERI MEMBANTU SENGAJA ORANG LAIN MEMBIARKAN ORANG LAIN • MENGGELAKAN • MENGHILANGKAN • MENGHANCURKAN • MENGHANCURKAN • MERUSAKAN • MERUSAK • MEMBUAT TIDAK • MEMBUAT TIDAK DAPAT DIPAKAI DAPAT DIPAKAI BARANG, AKTA, SURAT, DAFTAR UNTUK BUKTI PASAL 10 UU NO 20 /2001 Pidana penjara P.S 2 Th, P.L 7 Th Pidana Denda P.S Rp 100 Jt, P.B Rp 350 Jt 65
- 57. MENYEROBOT TANAH NEGARA PEGAWAI NEGERI PENYELENGGARA NEG. ⇒ MEMINTA LANGSUNG /TIDAK ⇒ MENERIMA MENGGUNAKAN LANGSUNG SENGAJA PEKERJAAN TANAH /TURUT SERTA ⇒ PENYERAHAN NEGARA (HP) DALAM PEMBORANGAN BARANG MERUGIKAN ORANG PENGADAAN PERSEWAAN (SEOLAH HUTANG YANG BERHAK ( PADAHAL YANG PADA DIRINYA) (SEOLAH DILAKUKAN SELURUH SESUAI ATURAN) /SEBAGIAN PETUGAS UNTUK MENGURUS / PS 12 UU NO 12 /2001 MENGAWASI ) Penjara Pidana Seumur Hidup atau P.S 4 Th, P.L 20 Th Pidana Denda P.S Rp 200 Jt, P.B Rp 1 Milyar 66
- 58. Karena kewenangan Kekuasaan yang “SUAP” Berhubungan dengan jabatan Ps. 11 uu No. 20/2001 MENERIMA Pidana penjara p.s 1 th, p.l 5 th HADIAH Menggerakan untuk : Pidana denda p.s rp 50 Jt JANJI - Melakukan sst p.b Rp 250 Jt - Tidak melakukan sst d.j.b.k “PEMERASAN” Pasal 12 UU No. 20 /2001 Pidana penjara p.s 4 th, p.l 20 th Sebagai akibat sebab telah Pidana denda p.sedikit Rp 200 Jt - Melakukan sst p.b Rp 1 M - Tidak melakukan sst PEG. NEGERI d.j.b.k PENYEL. NEGARA 1. Memberi sst 2. Membayar 3. Terima bayaran dengan Memaksa potongan Seseorang 4. Mengerjakan sst MELAWAN untuk diri sendirii HUKUM SALAH GUNAKAN Peg. Negeri 1. Meminta KEKUASAAN Penyel. Negara 2. Menerima lain 3. Memotong Pembayaran 67
- 59. • Pegawai Negeri Memeras • Pegawai negeri atau penyelenggara negara; • Pada waktu menjalankan tugas; • Secara melawan hukum; • Seolah olah merupakan hutang kepada dirinya; • Diketahuinya bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang. 68
- 60. • Pegawai Negeri Memeras Pegawai Negeri Yang lain • Untuk disebut korupsi, harus memenuhi unsur unsur : • Pegawai Negeri atau penyelenggara negara; • Pada waktu menjalankan tugas; • Meminta, menerima, atau memotong pembayaran; • Kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum; • Seolah olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum mempunyai utang kepadanya; • Diketahuinya bahwa hal tersebut bukan merupakan utang 69
- 61. • Pegawai Negeri Turut Serta Dalam Pengadaan Yang diurusnya • Pegawai negeri atau penyelenggara negara; • dengan sengaja; • Langsung atau tidak langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan; • pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya 70
- 62. U A N G U A N G B A R A N G B A R A N G PENGOBATAN PENGOBATAN CUMA-CUMA CUMA-CUMA K O M II S II K O M S PERJALANAN PERJALANAN WISATA GRATIFIKASI GRATIFIKASI WISATA (PEMBERIAN) (PEMBERIAN) D II S C O U N T D S C O U N T FASILITAS FASILITAS PENGINAPAN PENGINAPAN PINJAMAN PINJAMAN TANPA BUNGA TANPA BUNGA TIKET TIKET PERJALANAN PERJALANAN 71
- 63. GRATIFIKASI KEPADA PN-PENYEL. NEGARA ADALAH SUAP BERHUBUNGAN DENGAN BERLAWANAN DENGAN JABATANNYA BERLAWANAN DENGAN KEWAJIBAN/TUGASNYA KEWAJIBAN/TUGASNYA 1. NILAI < RP 10 JT GRATIFIKASI BUKAN SUAP DIBUKTIKAN PENERIMA GRATIFIKASI ADALAH SUAP 2. NILAI > RP 10 JT DIBUKTIKAN OLEH JAKSA PASAL 12 B UU NO. 20/2001 HUKUMAN PIDANA PENJARA P.S 4 TH, P.L 20 TH PIDANA DENDA P.S RP 20 JT, P.B RP 1 MILYAR 72
- 64. MENYUMBANG KAN MENGHILAN G MENITIP KAN KAN MEMBELANJ MEMBAWA A KELUAR KAN NEGERI MEMBAYAR KAN MENUKAR KAN MENEMPAT KAN MENTRANSFER PENCUCIAN UANG PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDRING) (MONEY LAUNDRING) HART KEKAYAAN YANG DIKETAHUI PATUT DIDUGA HASIL TINDAK PIDANA UNTUK MENYEMBUNYIKAN ASAL USUL HARTA KEKAYAAN SEOLAH H.K YANG SAH 73
- 65. Percepatan Pemberantasan Korupsi KEHUTANAN LINGKUNGAN KELAUTAN HIDUP PAJAK KORUPSI PROSTITUSI TERORISME PERBANKAN PERJUDIAN HARTA KEKAYAAN PEMALSUAN DARI SUAP UANG “TINDAK PIDANA” PASAR MODAL PENIPUAN ASURANSI PENGGELAPAN NARKOTIKA PENYELUNDUPAN BARANG, TK IMIGRAN PSIKOTROPIKA PENCULIKAN PERDAGANGAN ORANG, SENJATA 74
- 66. KONVENSI PBB ANTI KORUPSI NO 55 /61 TH 2000 RATIFIKASI KERJASAMA INTERNASIONAL • MELACAK • PERJ. EKSTRADISI • PERTUKARAN INFO • MEMBEKUKAN • BANTUAN HKM • MENCEGAH + BERANTAS • MENYITA TIMBAL BALIK TPK DIBAWAH PAYUNG KS • MENGEMBALIKAN • PENYERAHAN NAPI - EKONOMI ASET HASIL TPK • PENGALIHAN - BAN-TEK DR LN PROSES PIDANA # UU NO 7 TH 2006 Ttg Pengesahan United Nations Convention Againt Corruption, 2003 (Konvensi PBB Anti Korupsi) 75
- 67. MERINTANGI PROSES PEMERIKSAAN PERKARA KORUPSI • Setiap orang; • Dengan sengaja; • mencegah, merintangi atau menggagalkan; • Secara langsung atau Tidak angsung; • Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi. 76
- 68. • Tersangka Tidak Memberi Keterangan Mengenai Kekayaannya • Tersangka; • Dengan sengaja • Tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu; • Tentang keterangan harta bendanya atau harta benda isteri/suaminya atau harta benda anaknya atau harta benda setiap orang atau korporasi yg diketahui atau patut diduga mempunyai Hubungan dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan tersangka. 77
- 69. • Bank Yang Tidak Memberikan Keterangan Rekening Tersangka • Orang yang ditugaskan oleh bank dengan sengaja tidak memberikan keterangan . atau memberikan keterangan. palsu tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa. 78
- 70. • Saksi Atau Ahli Yang Tidak Memberi Keterangan atau memberikan keterangan palsu • Saksi atau ahli Dengan sengajaTidak memberikan keterangan atau memberikan Keterangan yang isinya palsu. 79
- 71. Orang Yang Memegang Rahasia Jabatan Tidak Memberikan Keterangan atau Memberikan Keterengan Palsu • Orang yang karena pekerjaan, harkat, martabat atau jabatannya yang diwajibkan menyimpan rahasia Dengan sengajaTidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang isinya palsu. 80
- 72. • Saksi Menyebut nama atau alamat pelapor atau hal hal lain yang memungkinkan diketahuinya identitas pelapor. 81
- 73. • Strategi preventif pencegahan korupsi melalui perbaikan system dan prosedur dengan membangun budaya organisasi yang mengedepankan prinsip-prinsip fairness, transparency, accountability & responsibility Strategi investigatif memerangi korupsi melalui deteksi, investigasi dan penegakan hukum terhadap para pelaku korupsi. • strategi edukatif : mendorong masyarakat untuk berperan serta memerangi korupsi sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing. Kepada masyarakat perlu ditanamkan nilai-nilai kejujuran (integrity) serta kebencian 82
- 74. • REGULASI : • Undang-unang (UU) tentang pemberantasan korupsi di Indonesia sudah empat kali berubah. • Selain itu, posisi UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diperbarui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juga masih diperkuat dengan UU Nomor 15 Tahun 2002— yang diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003— tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. • Selain itu, masih ada UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 83
- 75. 1. Adanya kehendak Pemerintah yang serius – Inpres 5 / 2004 membuktikan kesungguhan Pemerintah dalam memberantas korupsi 2. Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) – Penerapan e-government dan e-procurement untuk mengurangi peluang korupsi 3. Pemanfaatan “Single Identification Number” – Untuk mengurangi peluang penyalahgunaan 4. Pembenahan peraturan perundang-undangan yang duplikasi dan bertentangan – Menurut Gowa ada 1850 peraturan 5. Penataan / penyederhanaan Criminal Justice System 84
- 76. Instruksi Umum Dilaksanakan oleh sekitar Diktum PERTAMA... 500 Instansi Pemerintah s.d. (Pusat dan Daerah) Diktum KESEPULUH 1. Menko Perek, Menkeu, BappenasE-proc 2. Menkeu pajak, bea cukai, PNBP, anggr.. 3. Bappenas RAN Instruksi 4. MenPAN huruf a s.d. e kormonev Khusus 5. MenhukHAM per UU 6. Kem.BUMN GCG Diktum KESEBELAS 7. Mendiknas pendidikan anti KKN Angka 1. S.d. 11 8. MenKominfo sosialisasi program 9. Jaksa Agung tindakan hukum, intern, & koordinasi 10.Kapolri tindakan hukum, intern, & koordinasi 11.Gub/Bup/Walikota GG, yanblik, & kerjasama 85
- 77. Percepatan Pemberantasan Korupsi UNTUK SEGENAP JAJARAN EKSEKUTIF PUSAT + DAERAH ☻ BANTU KPK TTG LAPORAN HARTA. K ☻ MENGKAJI SISTEM YANG POTENSI TIMBULKAN TPK INPRES NO. 5 TH 2004 INPRES NO. 5 TH 2004 DI LINGK. MASING2 ☻ BUAT RENSTRA PERCEPATAN PERCEPATAN PEMBERANTASAN PEMBERANTASAN KORUPSI KORUPSI ☻ PEL PRIMA PD MASYARAKAT ☻ MEMPERCEPAT PEMBERIAN INFO PADA PENEGAK ☻ HUKUM TTG TPK PENETAPAN WILAYAH BEBAS KORUPSI ☻ SEDERHANA DALAM DINAS DAN HIDUP PRIBADI ☻ MELAKSANAKAN KEPRES 80/2003 MENCEGAH BOCOR PEMBOROSAN APBN - APBD 86
- 78. a. Menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah daerah. b. Meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya. c. Bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadi kebocoran keuangan negara baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 87
- 79. • Target atau sasaran reformasi birokrasi adalah terbentuknya: • birokrasi yang bersih, yaitu birokrasi yang anti KKN dan tidak berperilaku koruptif ; • birokrasi yang efisien, yaitu birokrasi yang hemat (tidak boros) dalam menggunakan sumberdaya yang terbatas (man, money, material, methode and timed) ; • birokrasi yang transparan, yaitu birokrasi yang seluruh kebijakan dan aktivitasnya diketahui masyarakat dan masyarakat dapat mengakses dengan mudah; • birokrasi yang melayani, yaitu birokrasi yang tidak minta dilayani, tetapi birokrasi yang melayani masyarakat; • birokrasi yang terdesentralisasi, yaitu kewenangan pengambilan keputusan terdesentralisasi kepada pimpinan unit kerja terdepan. 88
- 80. Percepatan Pemberantasan Korupsi KEPASTIAN TERTIB HUKUM PENYEL NEGARA AKUNTABILITAS KEPENTINGAN UMUM ASAS UMUM ASAS UMUM PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN NEGARA NEGARA PROFESI ONALITAS KETERBU PROPORSIO KAAN NALITAS 89
- 81. • Pertama, Ketua DPR dan jajaran elite di DPR HARUS menciptakan sistem integritas untuk mengurangi korupsi yang terjadi. Karena itu, menerapkan sistem integritas menjadi suatu hal yang tidak lagi bisa ditawar-tawar • Kedua, DPR harus lebih ketat merumuskan kode etik parlemen dengan sanksi dan mekanisme pemberian sanksi yang lebih efektif guna mengurangi perilaku menyimpang anggota DPR, sekaligus memberi efek jera. • Ketiga, menjelang Pemilu Parpol peserta pemilu harus merombak sistem perekrutan calon anggota legislatif dengan menempatkan integritas, kualitas, dan profesionalitas sebagai parameter utama. 90
- 82. Uraikan kejadiannyasedetil mungkin kejadian yang kita curigai sebagai bentuk perbuatan korupsi. Pilih pasal-pasal yang sesuai. Kemudian cocokkan dengan pasal- pasal yang ada di buku ini, kira-kira pasal mana yang sesuai untuk kejadian tersebut (dapat lebih dari satu pasal). Penuhi unsur-unsur tindak pidana. Lihat unsur-unsur tindak pidana yang ada dalam pasal yang sesuai, kemudian pastikan bahwa informasi dalam uraian yang anda buat dapat memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut. Sertakan bukti awal, bila ada. Apabila ada copy dokumen atau barang lain yang memperkuat uraian kejadian di atas agar disertakan dalam pengaduan / laporan ke KPK. 91
- 83. • Sertakan identitas anda, bila tidak keberatan. Akan sangat baik apabila anda menyertakan identitas dan alamat atau nomor telepon anda. • Kirim ke KPK. Apabila urutan 1 s.d 5 telah anda lakukan maka pangaduan / laporan anda siap untuk disampaikan kepada KPK. • Fokuskan pengaduan/laporan anda pada korupsi kelas kakap (big fish), bukan kelas teri. Pengertian kelas kakap adalah : – Melibatkan orang level tinggi atau yang memiliki pengaruh besar; – Terkait dengan aspek yang strategis/menyangkut hajat hidup orang banyak; atau – Menyangkut nilai uang yang besar.
- 84. Percepatan Pemberantasan Korupsi TERTULIS BERIDENTITAS PELAPOR • INFORMASI SETIAP • SARAN LAYANAN DAN JAWABAN ORANG • PENDAPAT PERLINDUNGAN HUKUM KPD BERHAK (STATUS HKM-RASA AMAN) ORGANISASI PENEGAK DAPAT PENGHARGAAN MASYARAKAT HUKUM TTG (PIAGAM/PREMI 20/00 x NILAI KN) DUGAAN TPK L S M 1. MERAHASIAKAN PENEGAK • IDENTITAS PELAPOR HUKUM WAJIB • ISI INFORMASI • PENDAPAT SARAN PP NO. 71 TH 2000 2. BERI PENGAMANAN FISIK PELAPOR + KLG TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TPK by arsal bam 93
- 85. • Upaya pemberantasan korupsi meliputi beberapa prinsip, antara lain: • memahami hal-hal yang menjadi penyebab korupsi, • upaya pencegahan, investigasi, serta edukasi dilakukan secara bersamaan, • tindakan diarahkan terhadap suatu kegiatan dari hulu sampai hilir (mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan aspek kuratifnya) dan meliputi berbagaui elemen. by arsal bam 94
- 86. • Pembentukan Lembaga Kunci • Memasukkan kedalam Sisitem Pendidikan Nasional • Menerapkan Pakta Integritas(adalah pernyataan / janji tentang komitmen untuk melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.) • Melaksanakan Pengadaan Barang Barang Pemerintah Melalui Sisitem tender electronic. • MEMBENTUK PERWAKILAN KPK DI DAERAH by arsal bam 95
- 87. Presiden RI Penyempurnaan RAN Men.PAN Bappenas Instansi Pelaksana Gubernur Instruksi Khusus Instansi Pusat : Arus pelaporan Inst.khusus : Arus pelaporan Inst.umum Bupati/Walikota : Arus pelaporan RAN PK : Tembusan ke Bappenas by arsal bam 96
- 88. Korupsi Masih di Mana-mana • Dari Aceh hingga Papua. • Pembersihan birokrasi. • Korupsi kelembagaan. • Rusaknya DPR.
- 89. Konsep korupsi • Peluang kreatifitas bagaimana? • Transparansi akuntabilitas. • Konspirasi/ kolusi melibatkan lebih dari satu orang. • Melibatkan dana begitu besar. • Wewenang yg begitu besar tanpa pengawasan. • Takut.
- 90. FAKTA… • Korupsi adalah simbol dari pemerintahan yang tidak benar – dicerminkan oleh: – Patronase. – Prosedur berbelit-belit. – Pemungut pajak yang tidak efektif. – Korupsi besar-besaran dalam pengadaan barang dan jasa. – Layanan masyarakat yang sangat buruk. (Alatas, 1974)
- 91. Kasus : Merugikan Keuangan Negara NO Kasus Cara Menghindari/solusi 1.1. Sosialisasi Kepres 80 th 2000 tentang 1 Pengadaan Barang dan Jasa pengadaan barang dan Jasa 1.2. Pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga pengadaan 1.1. Mark Up Harga barang dan Jasa 1.2. Barang Tidak Sesuai dengan Spek 1.3. Membuat Harga Kewajaran atau membuat HPS 2 Perjalanan Dinas 2.1. Pengawasan Internal 2.1. Jumlah Hari tidak sesuai dengan yang diSPJkan Melalui teman sejawat 2.2. Perjalanan Fiktif Uji Petik 2.2. Pengawasn Eksternal (Inspektorat) 3 Pengelolaan Barang Milik Negara 3.1. Pengawasan Internal 3.1. Menyalahgunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi Penertiban administrasi barang milik negara Pengecekan berkala 3.2. Pengawasan Eksternal
- 92. PENGGELAPAN DALAM JABATAN Penerimaan Siswa Baru/pindahan secara tidak prosedural Pengadaan barang secara curang Penyalahgunaan Dana BOS Menggelapkan uang/Surat Berharga atau membiarkan barang tersebut diambil Memalsukan buku-buku atau daf tar -daf tar khusus untuk pemeriksaan administrasi Pengeluaran Ijazah palsu Perekrutan Pegawai tanpa prosedur yang berlaku Promosi jabatan yang tidak melalui prosedur yang berlaku Menghambat promosi jabatan Menaikan kelas siswa yang tidak layak naik/pindah Penyimpangan dalam penjurusan program studi di SMA
- 93. 4 Double SPJ pada Satu Kegiatan 4.1. Juknis yang jelas 4.2. Pengawasan Internal dan Pengawas 4.1. Kegiatan di SPJKan Eksternal 5.1. Mengacu pada Peraturan2 yang telah 5 Honorarium ada 5.1. Pemotongan honorarium 5.2. Pengawasan Internal dan Eksternal 6 Kegiatan Kediklatan Pengawasan Internal dan Eksternal 6.1. Kegiatan Fiktif 6.1.1. Tidak melaksanakan kegiatan tapi diSPJKan 6.1.2. Jumlah kegiatan di Kurangi misalnya 10 x kegiatan dilaksanakan 7 x Mark up pada pengajuan Block 7 Grand Pengawasan Internal dan Eksternal 7.1. Mark Jumlah Siswa pada Dana Boss
- 95. CONTOH PERILAKU SUAP-MENYUAP • RAPBS yang menyalahi aturan ingin segera ditetapkan, maka yang mengajukan RAPBS memberikan uang dan diterima oleh petugas tersebut. • Sarana dan prasarana sekolah yang disediakan oleh suplier tidak sesuai dengan spesifikasi, sarana dan prasarana tersebut tetap diterima karena suplier tersebut telah memberikan uang kepada penerima sarana dan prasarana.
- 97. NO IDENTIFIKASI KASUS ASPEK SOLUSI PEMERAS BERTENTA PENCEGAHAN TINDAKAN KURATIF AN NGAN “JUJUR” 1 Mewajibkan siswa mengikuti les untuk mapel UN (membayar) V Dianggarkan di RAPBS Melaporkan ke instansi terkait 2 Siswa les di sekolah diberi kemudahan, siswa tidak ikut les V Dianggarkan di RAPBS Teguran dari pihak berkompeten dibiarkan Les gratis 3 Mewajibkan siswa membeli buku LKS dan buku teks V V Dianggarkan dari BOS Teguran dan peringatan
- 98. N IDENTIFIKASI KASUS ASPEK SOLUSI O PEMERA BERTEN PENCEGAHAN TINDAKAN SAN TANGAN KURATIF “JUJUR” 4 Siswa yang membeli buku ada V Persamaan hak Teguran dan penambahan nilai dan yang tidak siswa tanpa peringatan membeli dibiarkan terkecuali 5 Pelaksanaan pembelajaran V Dianggarkan Teguran dan remidial dengan memungut biaya melalui dana peringatan BOS 6 Memaksa orang tua siswa V Pengawasan Laporkan ke pihak membayar uang pembangunan yang ketat berkompeten dan beri sanksi
- 99. N IDENTIFIKASI KASUS ASPEK SOLUSI O PEMERA BERTEN PENCEGAHAN TINDAKAN SAN TANGAN KURATIF “JUJUR” 7 Pihak eksternal memaksa V Tidak melayani Laporkan pihak sekolah memberi kompensasi terkait tertentu (LSM, Parpol, dll). 8 Memaksa semua siswa mengikuti V karyawisata (termasuk membiayai guru) 9 Meminta biaya tertentu untuk V siswa masuk/keluar (mutasi) dan menjual bangku kosong.
- 100. PERBUATAN CURANG
- 103. IDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN DAN PENGADAAN SERTA KIAT KIAT 1. Bantuan Bos buku ke sekolah yang MENGATASINYA diberikan berupa buku dan tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah Bantuan Bos buku diberikan dalam bentuk uang sedangkan buku yang dibeli sesuai dengan analisis kebutuhan sekolah
- 104. bantuan (misalkan rehabilitasi sekolah) yang tidak sesuai • Prosedur pemberian bantuan harus bersifat terbuka sesuai kebutuhan/kreteria persyaratan penerima bantuan (bukan karena kedekatan dengan pengambil kebijakan)
- 105. dalam tender bahkan penunjukan langsung. • Tender agar dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan prosedur
- 106. pimpinan untuk memberikan kesejahteraan pegawainya • Pimpinan harus mencari alternatif sumber keuangan diluar anggaran pemerintah (misalkan koperasi/Unit produksi)
- 107. 5. Laporan keuangan dalam pengadaan barang tidak sesuai dengan harga dan spesifikasi Adanya pengecekan barang dan harga pada saat pemeriksaan laporan
- 108. Gratifikasi Pengertian : Penerimaan berupa hadiah (Uang, Barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, dan fasilitas lain) yang berhubungan dengan jabatan Hukuman: Penjara maksimal 20 tahun atau denda maksimal Rp 1 Milyar
- 109. Jenis – jenis gratifikasi No. Tindakan /Perbuatan Contoh 1. Pemberian uang - Pemberian uang oleh siswa ke wali kelas saat kenaikan kelas, - perijinan siswa asing dan - konsultan, - uang bangku siswa baru. - Uang bangku siswa pindahan. - Uang siswa pindahan - Uang penentuan jurusan. 2. Pemberian barang - Pemberian barang elektronik, - pakaian/perhiasan, - peralatan pendidikan, - hasil bumi/ternak. 3. Pemberian rabat - Pemberian diskon harga buku dari penerbit. (discount) - , 4. Pemberian komisi - Akibat belanja barang kebutuhan. - Komisi dari pembangunan fisik. - Pemotongan anggaran oleh dinas. 5. Pemberian pinjaman - Pinjaman tanpa bungan bagi pejabat tanpa bunga tanpa bunga
- 110. Lanjutan .... No. Tindakan /Perbuatan Contoh 6. Pemberian tiket - Pemberian ONH bagi pejabat, perjalanan 7. Pemberian fasilitas - Pemberian akomodasi bagi pengawas. penginapan 8. Pemberian perjalanan - Pesta kelulusan siswa memberikan wisata fasilitas akomdasi dan transportasi. 9. Pemberian - Orang tua siswa dokter memberikan pengobatan Cuma – pengobatan gratis pada guru tertentu. Cuma 10. Pemberian fasilitas lainnya
- 111. Jenis – jenis gratifikasi No. Tindakan /Perbuatan Contoh 1. Pemberian uang - Pemberian uang oleh siswa ke wali kelas saat kenaikan kelas, - perijinan siswa asing dan - konsultan, - uang bangku siswa baru. - Uang bangku siswa pindahan. - Uang siswa pindahan - Uang penentuan jurusan. 2. Pemberian barang - Pemberian barang elektronik, - pakaian/perhiasan, - peralatan pendidikan, - hasil bumi/ternak. 3. Pemberian rabat - Pemberian diskon harga buku dari penerbit. (discount) - , 4. Pemberian komisi - Akibat belanja barang kebutuhan. - Komisi dari pembangunan fisik. - Pemotongan anggaran oleh dinas. 5. Pemberian pinjaman - Pinjaman tanpa bungan bagi pejabat tanpa bunga tanpa bunga
- 112. Korupsi Pendidikan adalah bentuk lain dari penyalahgunaan wewenang otoritas pendidikan untuk kepentingan memperkaya diri sendiri (Kalnis,2001) World Bank th. 2005 melaporkan kebocorananggaran pendidikan 80% disebabkan karena : 1. Suap dalam proses rekrutment guru 2. Promosi jabatan Kepala Sekolah 3. Pungutan-pungutan tidak sah disekolah 4. Pengelolaan dana BOS, ABS, & APBD pendidikan ( Halak & Poisson, 2005 )
- 113. Ciri Sistem Pendidikan Bebas Korupsi Kesetaraan terhadap kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu Tercapainya keadilan dalam distribusi sarana pendidikan terhadap seluruh sekolah (285.000 sekolah) Transparansi kriteria penerimaan siswa baru Sistem manajemen yang profesional dan independent untuk akreditasi guru
- 114. TUGAS KELOMPOK TULIS IDENTIFIKASI DAN SOLUSINYA • Kelompok 1 – Merugikan Keuangan Negara • Kelompok 2 - Suap Menyuap • Kelompok 3 – Penggelapan Jabatan • Kelompok 4 – Korupsi di Dunia Pendidikan • Kelompok 5 – Curang dan Tidak Disiplin • Kelompok 6 – Kepentingan dalam Pengadaan • Kelompok 7 - Gratifikasi
- 115. Tabel 2.1. Indeks Korupsi di Asia Versi PERC Negara Indeks Singapura 0,66 Jepang 3,46 Hongkong 3,50 Taiwan 6,15 Korea Selatan 6,60 Malaysia 6,80 Thailand 7,20 China 7,68 India 8,63 Vietnam 8,65 Philipina 8,80 Indonesia 9,10 Catatan: Angka Terbaik = 0 Sumber: Media Indonesia (2005)
- 117. Kasus-kasus Korupsi • Abdullah Puteh, mantan Gubernur Aceh • Abilio Soares, mantan Gubernur Timor Timur, karena dakwaan ' Dunia Internasional' • Akbar Tandjung • Basuki (politikus), mantan ketua DPRD Surabaya • Beddu Amang, mantan Kepala Bulog • Bob Hasan, mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan • Hendro Budiyanto, mantan direktur Bank Indonesia • Heru Supraptomo, mantan direktur Bank Indonesia • Hutomo Mandala Putra Soeharto, anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat • Ida Bagus Oka, mantan Gubernur Bali dan Menteri Sosial • M. Sahid, wakil walikota Bogor • Mulyana W. Kusumah, anggota KPU • Nazaruddin Sjamsuddin, ketua KPU • Nurdin Halid, ketua PSSI
- 118. • Paul Sutopo, mantan direktur Bank Indonesia • Rahardi Ramelan, mantan Menteri Perdagangan • Rusadi Kantaprawira, anggota KPU • Safder Yusacc, mantan sekjen KPU • Said Agil Husin Al Munawar, mantan Menteri Agama • Sri Roso Sudarmo, bupati Bantul • Suyitno Landung, mantan kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri • Syafruddin Temenggung, mantan kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Menjadi tersangka kasus jual beli pabrik gula Rajawali III, dan ditahan pada 22 Februari 2006. • Syahril Sabirin, mantan Gubernur Bank Indonesia • Theo Toemion, mantan kepala BKPM. • Suwarna, AF, mantan Gubernur Kaltim. • Syaukani HR, mantan bupati Kutai Kartanegara. • Al Amin Nasution, anggota DPR-RI. • Syahrial Oesman, mantan Gubernur Sumatra Selatan. • Bupati Monokwari ? • dst…
- 119. Perlawanan Terhadap KPK • Berbahaya, kekuasaan terlalu besar dan tanpa kontrol. • DPR jangan ganjal KPK. • Pengadilan TIPIKOR di persimpangan jalan.
- 120. Selamatkan KPK • Presiden diminta selamatkan KPK. • Membunuh pengadilan TIPIKOR. • Pembenahan birokrasi saja tidak cukup.
- 121. Upaya Pemberantasan Korupsi
- 122. Korupsi kreatif
- 123. Pendorong Tindak Pidana Korupsi • Feodalisme tidak adanya transparansi. • Kampanye-kampanye politik yang mahal. • Proyek yang melibatkan uang jumlah besar. • Nepotisme dan kolusi. • Lemahnya ketertiban hukum. • Lemahnya profesi hukum.
- 124. • Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa. • Marjinalisasi tenaga pendidik? • Rakyat yang cuek. • Kontrol lemah.
- 125. Gagasan 1. Secermat mungkin kita persiapkan kepemimpinan nasional alternatif. 2. Kepemimpinan alternatif ini diupayakan banyak diisi oleh tokoh-tokoh muda usia yg berwawasan nasional dan internasional. 3. Kekuasaan adalah amanat rakyat yg harus ditunaikan dengan kejujuran dan kerjakeras. 4. Kampanye pentingnya menancapkan kembali gagasan kemandirian nasional.
- 126. 5. Membuka diri dan kerjasama dengan negara lain, merupakan keniscayaan yg tidak bisa dihindarkan dalam pergaulan antar bangsa dan antar negara dewasa ini. 6. Kepemimpinan baru ini harus berhenti menjadi bagian dari korupsi sandera negara. 7. State-capture-corruption adalah sebab utama keterbelakangan bangsa. 8. Diperlukan ekonom tangguh dalam KPK. 9. Seluruh KKS/KPS harus ditelaah dan dipelajari secara jujur dan rasional. Renegosiasi.
- 127. 10. Kepentingan bangsa adalah nomor satu dibandingkan korporasi asing. 11. Dengan alasan lingkungan seharusnya Indonesia bisa menghentikan kegiatan korporasi asing itu. 12. Kepemimpinan alternatif harus berani membuat badan arbitrase nasional khusus untuk menyelesaikan setiap pertikaian atau konflik antara RI dan korporasi. 13. Revisi terhadap semua HPH. 14. Seluruh pemegang HPH harus diberi sanksi tegas dan lugas.
- 128. 15. Para pemegang HPH ugal-ugalan itu pada hakekatnya telah menghina rakyat Indonesia. 16. Pencurian pasir yang dibawa ke Singapura harus dihentikan untuk selama-lamanya. 17. Menghilangkan penyakit kecanduan hutang. 18. Hiduplah sesuai dengan isi pidato, nyanyian dst. 19. Seluruh UU yg strategis harus dikaji ulang. 20. DPR harus punya motivasi dan orientasi tunggal, yaitu membela dan mengunggulkan kepentingan bangsa sendiri.
- 129. 21. Media massa menjadi kontrol sosial mengambil alih fungsi DPR. 22. Konspirasi eksekutif dan legislatif terlihat dalam membuat legislasi dan keputusan-keputusan politik yg merupakan pesanan korporasi asing harus dihentikan. 23. Renegosiasi thd hutang LN. 24. Merombak total kebijakan ekonomi. 25. Menjalankan agenda reformasi. 26. Membuat cetak biru untuk pembangunan ekonomi Indonesia secara elaboratif.
- 130. Jenis-jenis korupsi (SH. Alatas) 1. Korupsi transaktif. 2. Korupsi memeras . 3. Korupsi investif . 4. Korupsi perkerabatan . 5. Korupsi difensif . 6. Korupsi otogenik . 7. Korupsi dukungan.
- 131. Kesimpulan 1. Moral. 2. Kepuasan. 3. Keberanian. 4. KPK terbentuk krn ketidakpercayaan msy kpd institusi penegak hukum yg ada? 5. KPK harus independen, tapi bukan lembaga superbody. 6. Perubahan pola rekruitmen anggota partai & pengawasan kpd DPR-RI. 7. Hukum mengikuti perubahan sikon. 8. Sistem hukum yg berjalan dg baik akan terjadi bila hukum yg ada tegas dan tertib dalam pelaksanaannya.
- 132. RUMUS KORUPSI: