SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 8
o Nur Hidayah
o Rita Simbolon
o Retnani Dyah Utami
Kelompok 21
Penipuan
Via
Online
Tinjuan kasus
Wahyudi, 20 tahun, adalah salah satu tersangka yang
menjadi kaki tangan narapidana bernama Zul yang sedang
menjalani hukuman di LP Tanjung Gusta Medan. Wahyudi
mengaku melakukan penipuan sejak 2010. Dia menipu
dengan berperan sebagai polisi. Dia mengabarkan anak
korban telah ditangkap karena terlibat perdagangan
narkoba. Supaya lepas, korban mesti mengirim uang
tebusan sebanyak Rp 75 juta.
Polisi menyita satu telepon genggam dan satu kartu ATM
BCA atas nama pemilik rekening yang tidak dikenal. "Saya
sempat ngambil duit Rp 5 juta dan menyerahkannya ke Zul
yang ada di penjara. Terakhir, saya ambil uang untuk
dibelikan Samsung Galaxy Tab kemudian saya kasih ke Zul,"
dia menjelaskan.
Sanksi
1.Sanksi Untuk Wahyudi
Disini selain wahyudi selain mengabarkan kebohongan dia juga menyamar sebagai
polisi.Sebenarnya tidak ada peraturan khusus tentang sanksi bagi orang yang mengaku atau
berpura-pura menjadi polisi.Namun, menurut R.Suesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab
Undang – Undang Hukum Pidana, kejahatan mengaku menjadi polisi juga dinama
“penipuan”.karena penipu itu pekerjaan nya:
a. Membujuk orang supaya memberikan barang,membuat hutang atau menghapuskan hutang.
b. Maksud pembujukan itu ialah : hendak menguntungkan diri sendiri atau orangl ain dengan
melawan hak.
c. Membujuknya itu dengan memakai :
 Nama palsu atau keadaan palsu.
 Akal cerdik(tipu musliahat).
 Karangan perkataan bohong.
Jadi dalam kasus ini wahyudi di kenakan Pasal 378 KUHP tentang penipuan yang berbunyi sebagai
berikut:
"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan
hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan
rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya,
atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan
pidana penjara paling lama 4 tahun."
Dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang berita bohong dan merugikan orang lain yang menyatakan:
“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang
mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”
Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU ITE diancam pidana penjara paling lama enam tahun
dan /atau denda paling banyak Rp1 miliar.
2.Sanksi Untuk Zul
Selain dikenakan Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang
kasus penipuan dan berita bohong ,zul juga kedapatan membawa
ponsel kedalam penjara.Menurut Kepala Lapas (Kalapas) Kelas II-A
Ambarawa, Dwi Agus Setyabudi mengatakan, "Ketika ada napi yang
kedapatan membawa ponsel akan dikenai sanksi.
 Sanksi pertama akan ditempatkan di kamar sunyi (dipisahkan dengan
napi lainnya),.
 Sanksi kedua pencabutan remisi.
 Saksi ketiga yang bersangkutan akan dipindahkan ke lapas lainnya,".
KESIMPULAN
Dari rumusan-rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan
Pasal 378 KUHP tersebut dapat kita ketahui bahwa
keduanya mengatur hal yang berbeda. Pasal 378 KUHP
mengatur penipuan, sementara Pasal 28 ayat (1) UU
ITE mengatur mengenai berita bohong yang
menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi
elektronik. Walaupun begitu, kedua tindak pidana
tersebut memiliki suatu kesamaan, yaitu dapat
mengakibatkan kerugian bagi orang lain.
SARAN
Dibutuhkan kejelian pihak penyidik kepolisian untuk
menentukan kapan harus menggunakan Pasal 378 KUHP dan
kapan harus menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal
28 ayat (1) UU ITE. Namun, pada praktiknya pihak kepolisian
dapat mengenakan pasal-pasal berlapis terhadap suatu tindak
pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan
sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan memenuhi
unsur-unsur tindak pidana Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Artinya,
bila memang unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, polisi
dapat menggunakan kedua pasal tersebut. seperti kasus di
atas, termasuk kedalam berita bohong(Pasal 28 ayat (1) UU
ITE) karena mengabarkan kebohongan, dan kasus penipuan
(Pasal 378 KUHP ) karena telah mengaku sebagai anggota
polisi.

Weitere ähnliche Inhalte

Andere mochten auch

3 pembaharuan prajabatan
3 pembaharuan prajabatan3 pembaharuan prajabatan
3 pembaharuan prajabatanAmir Uddin
 
Bahan ajar etika pemerintahan
Bahan ajar etika pemerintahanBahan ajar etika pemerintahan
Bahan ajar etika pemerintahanSadam Jatnika
 
Bahan ajar etika pemerintahan
Bahan ajar etika pemerintahanBahan ajar etika pemerintahan
Bahan ajar etika pemerintahanSadam Jatnika
 
Aktualisasi nilai asn
Aktualisasi nilai asnAktualisasi nilai asn
Aktualisasi nilai asnade supriatno
 
Penguatan Etika Publik: Innovating Ethics in Public Administration
Penguatan Etika Publik: Innovating Ethics in Public AdministrationPenguatan Etika Publik: Innovating Ethics in Public Administration
Penguatan Etika Publik: Innovating Ethics in Public AdministrationTri Widodo W. UTOMO
 
Makalah administrasi negara
Makalah administrasi negaraMakalah administrasi negara
Makalah administrasi negaraHarles Janang
 
presentasi materi Microsoft powerpoint 2007
presentasi materi Microsoft powerpoint 2007presentasi materi Microsoft powerpoint 2007
presentasi materi Microsoft powerpoint 2007dheaherinda
 

Andere mochten auch (12)

Etika administrasi temu 5 6
Etika administrasi temu 5 6Etika administrasi temu 5 6
Etika administrasi temu 5 6
 
Etika Administrasi
Etika AdministrasiEtika Administrasi
Etika Administrasi
 
Diktat etika lagi
Diktat etika lagiDiktat etika lagi
Diktat etika lagi
 
3 pembaharuan prajabatan
3 pembaharuan prajabatan3 pembaharuan prajabatan
3 pembaharuan prajabatan
 
Bahan ajar etika pemerintahan
Bahan ajar etika pemerintahanBahan ajar etika pemerintahan
Bahan ajar etika pemerintahan
 
Bahan ajar etika pemerintahan
Bahan ajar etika pemerintahanBahan ajar etika pemerintahan
Bahan ajar etika pemerintahan
 
Etika Pemerintahan
Etika PemerintahanEtika Pemerintahan
Etika Pemerintahan
 
Aktualisasi nilai asn
Aktualisasi nilai asnAktualisasi nilai asn
Aktualisasi nilai asn
 
Penguatan Etika Publik: Innovating Ethics in Public Administration
Penguatan Etika Publik: Innovating Ethics in Public AdministrationPenguatan Etika Publik: Innovating Ethics in Public Administration
Penguatan Etika Publik: Innovating Ethics in Public Administration
 
Makalah administrasi negara
Makalah administrasi negaraMakalah administrasi negara
Makalah administrasi negara
 
Power Point Cyber crime
Power Point Cyber crimePower Point Cyber crime
Power Point Cyber crime
 
presentasi materi Microsoft powerpoint 2007
presentasi materi Microsoft powerpoint 2007presentasi materi Microsoft powerpoint 2007
presentasi materi Microsoft powerpoint 2007
 

Ppt etika

  • 1. o Nur Hidayah o Rita Simbolon o Retnani Dyah Utami Kelompok 21
  • 3. Tinjuan kasus Wahyudi, 20 tahun, adalah salah satu tersangka yang menjadi kaki tangan narapidana bernama Zul yang sedang menjalani hukuman di LP Tanjung Gusta Medan. Wahyudi mengaku melakukan penipuan sejak 2010. Dia menipu dengan berperan sebagai polisi. Dia mengabarkan anak korban telah ditangkap karena terlibat perdagangan narkoba. Supaya lepas, korban mesti mengirim uang tebusan sebanyak Rp 75 juta. Polisi menyita satu telepon genggam dan satu kartu ATM BCA atas nama pemilik rekening yang tidak dikenal. "Saya sempat ngambil duit Rp 5 juta dan menyerahkannya ke Zul yang ada di penjara. Terakhir, saya ambil uang untuk dibelikan Samsung Galaxy Tab kemudian saya kasih ke Zul," dia menjelaskan.
  • 4. Sanksi 1.Sanksi Untuk Wahyudi Disini selain wahyudi selain mengabarkan kebohongan dia juga menyamar sebagai polisi.Sebenarnya tidak ada peraturan khusus tentang sanksi bagi orang yang mengaku atau berpura-pura menjadi polisi.Namun, menurut R.Suesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, kejahatan mengaku menjadi polisi juga dinama “penipuan”.karena penipu itu pekerjaan nya: a. Membujuk orang supaya memberikan barang,membuat hutang atau menghapuskan hutang. b. Maksud pembujukan itu ialah : hendak menguntungkan diri sendiri atau orangl ain dengan melawan hak. c. Membujuknya itu dengan memakai :  Nama palsu atau keadaan palsu.  Akal cerdik(tipu musliahat).  Karangan perkataan bohong.
  • 5. Jadi dalam kasus ini wahyudi di kenakan Pasal 378 KUHP tentang penipuan yang berbunyi sebagai berikut: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun." Dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang berita bohong dan merugikan orang lain yang menyatakan: “Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU ITE diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan /atau denda paling banyak Rp1 miliar.
  • 6. 2.Sanksi Untuk Zul Selain dikenakan Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang kasus penipuan dan berita bohong ,zul juga kedapatan membawa ponsel kedalam penjara.Menurut Kepala Lapas (Kalapas) Kelas II-A Ambarawa, Dwi Agus Setyabudi mengatakan, "Ketika ada napi yang kedapatan membawa ponsel akan dikenai sanksi.  Sanksi pertama akan ditempatkan di kamar sunyi (dipisahkan dengan napi lainnya),.  Sanksi kedua pencabutan remisi.  Saksi ketiga yang bersangkutan akan dipindahkan ke lapas lainnya,".
  • 7. KESIMPULAN Dari rumusan-rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP tersebut dapat kita ketahui bahwa keduanya mengatur hal yang berbeda. Pasal 378 KUHP mengatur penipuan, sementara Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur mengenai berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Walaupun begitu, kedua tindak pidana tersebut memiliki suatu kesamaan, yaitu dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.
  • 8. SARAN Dibutuhkan kejelian pihak penyidik kepolisian untuk menentukan kapan harus menggunakan Pasal 378 KUHP dan kapan harus menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Namun, pada praktiknya pihak kepolisian dapat mengenakan pasal-pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Artinya, bila memang unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, polisi dapat menggunakan kedua pasal tersebut. seperti kasus di atas, termasuk kedalam berita bohong(Pasal 28 ayat (1) UU ITE) karena mengabarkan kebohongan, dan kasus penipuan (Pasal 378 KUHP ) karena telah mengaku sebagai anggota polisi.